Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersihkpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Master Sustaining Partnership... · SPAM, melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

1sustaining PaRtnERsHiP Edisi sPAM dAn sAnitAsi 2017

sustaining

PaRtnERsHiPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

Menengok Perkembangan SPAM di Perkotaan

Teknik Pengelolaan

Limbah

Edisi SPAM dan Sanitasi 2017

2 sustaining PaRtnERsHiP Edisi sPAM dAn sAnitAsi 2017

EditoRialindEks

4

10

Persoalan pengaliran air bersih, baik untuk air minum maupun pengairan tanaman menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat dihindarkan. Banyaknya limbah, baik yang dihasilkan oleh limbah industri maupun rumah tangga, menyumbang pencemaran air yang mengalir di kota-kota besar.

Skema KPDBU dengan pengem balian investasi badan usaha melalui Availability Pay ment menjadi terobosan penting ba gi pemerintah daerah dalam upaya penyediaan infrastruktur.

Fokus

14

Bagi kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, sistem pengelolaan air minum atau yang akrab dikenal dengan sebutan SPAM adalah sesuatu hal yang amat sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Sebab, menyoal SPAM artinya juga menyoal hajat hidup orang banyak.

Regulasi

16 Snapshot

Top Event

Pemanfaatan kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam mendorong peningkatan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan menjadi hal yang dapat dijadikan opsi pendekatan dalam memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Pembersihan limbah rumah tangga yang terbawa banjir di saluran air ibu kota.

Penanganan limbah adalah keniscayaan di negara manapun. Di negara maju, bahkan pengelolaan limbah sejak dilakukan sejak awal master plan atau tata rancang pembangunan kota.

20 Mitra

PT Wijaya Karya yang memiliki motto “maju dengan karya bermutu” ini banyak menyelesaikan bangunan bertingkat di ibu kota, tentu nya dengan menunjukkan hasil dari kerja dan kinerja yang mumpuni.

Dwityo Akoro Soeranto, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memaparkan keterpaduan antara infrastruktur bisa menjadi jawaban atas ketidakteraturan pemukiman di suatu wilayah kota dengan pengelolaan air bersih atau air minumnya.

21 Inspirasi

Daftar isi18 Ragam Inovasi

22 Kabar KPBU

24 Kolom

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2017 yang bertemakan “Kerja Bersama Kejar Akses Universal” merupakan suatu forum yang membahas optimalisasi pembiayaan untuk pembangunan sektor air munim dan sanitasi.


EditoRialindEks

Bicara soal kota tidak sekadar

bicara soal modernitas serta ga

ya hidup masyarakatnya semata.

Akan tetapi, bicara mengenai kota juga

bicara soal fasilitas infrastruktur suatu

perkotaan dalam menunjang pelayanan

umum berbagai bidang. Selain itu, yang

tidak kalah pentingnya, bicara kota juga

menyoal tata ruang, ketersediaan air

bersih, sanitasi dan lain sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian,

apakah kotakota besar di Indonesia,

seperti Jakarta, Medan, Bandung,

Surabaya, serta kota besar lainnya telah

memperhatikan ketersediaan infra

struktur, air bersih dan sanitasinya?

Pertanyaan inilah yang kemudian

mendasari redaksi Majalah Partnership

mengetengahkan tajuk infrastruktur

sistem pengelolaan air minum (SPAM)

dan sanitasi di perkotaan.

Dalam hal ini, redaksi mencoba

menghadirkan likaliku pembangunan

infrastruktur SPAM dan sanitasi

perkotaan, baik secara makro maupun

mikro. Halhal yang dihadirkan ini

kemudian dibahas dari berbagai sudut

keberhasilan sekaligus persoalan yang

dihadapi pemerintah daerah (Pemda)

dalam melakukan penyeimbangan

pembangunan antara modernitas, gaya

hidup dan infrastruktur SPAM serta

sanitasinya.

Selain membincang soal pem

bangun an infrastruktur SPAM dan

sanitasi, juga membincang mengenai

skema pembiayaan pembangunannya.

Artinya, apakah skema pembiayaan

kerja sama pemerintah dengan badan

usaha (KPBU) sudah bisa menjadi

solusi dalam mengatasi keterbatasan

pembiayaan pembangunan.

Untuk itulah, redaksi menghadirkan

beberapa pernyataan sekaligus refleksi

dan masukan dari pemerintah pusat,

daerah, akademisi, pengamat yang

mempunyai kompetensi dalam bidang

infrastruktur. Kami berharap, majalah

ini dapat menjadi bahan bacaan bagi

pengambil kebijakan, pemangku kepen

tingan juga menjadi bahan bacaan yang

cerdas sekaligus kritis dari masyarakat.

Selamat membaca.

Salam hormat,Redaksi.

Catatan REDaksi

Lika-liku Pembangunan Infrastruktur SPAM dan Sanitasi Perkotaan

IStIMEwA

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAwABDirektur Kerjasama Pemerintah

Swasta Rancang Bangun

PEMIMPIN REDAKSIAde Hendraputra

DEwAN REDAKSIDadang JusronReghi Perdana

Astu Gagono KendartoNovie Andriani

Mohammad taufiq RinaldiMuch NurachmadAhmad Yudistira

Dhianti Afifah Nabila YudhyHartono Kurniawan

Fildzah AmalinaElly DamayantyNur wulandari

REDAKtUR PELAKSANAYan Kurniawan

JURNALIS/ASIStEN REDAKtUR PELAKSANAMunib Ansori

ANALISIS BERItA Alia Fachrunnisa

EDItoR Lukman Ajis Salendra

REPoRtERRaflis Rusdi

thomas Febrian H

PENERJEMAH Khairil Zamarel

FotoGRAFERHari Ambari

ILLUStRAtoR/MEDIA DESIGNERAldrian Agusta

tENAGA PENDUKUNG Lilis Mardiana

ISI DI LUAR tANGGUNG JAwAB PERCEtAKAN

Foto CovER: HARI AMBARI

ALAMAt REDAKSIJalan taman Surapati

Nomor 2 Jakarta 10310telepon (021) 31934175, Faksimile (021) 31923813


Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

fokusfokus

Persoalan pengaliran air bersih, baik untuk air minum maupun pengairan tanaman (sawah, tumbuhan kota, dan lain sebagainya) menjadi salah satu persoalan yang tidak dapat dihindarkan oleh kota-kota besar yang ada di dunia maupun di Indonesia. Banyaknya limbah, baik yang dihasilkan oleh limbah industri maupun rumah tangga, menjadi penyumbang tingkat ketercemaran air yang mengalir di kota-kota besar.

Karena itu, kotakota besar,

termasuk DKI Jakarta cukup

ketat dalam mem perhatikan

sistem penyediaan air bersih maupun

air minumnya. Selain itu, pengelolaan

air yang mengalir di kalikali yang ada

di ibu kota serta pintu airnya turut

menjadi pusat perhatian Pemerintah

Kota (Pemkot).

Menyoal air bersih, sistem penge

lolaan air minum (SPAM), dan sis

tem pengairannya, kata Direktur

Jenderal Bina Kontruksi Kementerian

PUPR, Yusid toyib, tentu juga harus

mempertimbangkan value for money

penyediaan infrastruktur tersebut.

“Dalam penyediaan infrastruktur

Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)

harus berhatihati, karena SPAM

jaringan perpipaannya terbagi menjadi

empat bagian yakni unit air baku,

unit produksi, unit distribusi dan unit

layanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, untuk

memenuhi infrastruktur SPAM ini, tidak

sedikit dana yang dibutuhkan. Dalam

hal itu, dibutuhkan peran sekaligus kerja

sama dari semua pihak untuk melakukan

pembangunan infrastruktur SPAM,

salah satunya dengan menggunakan

skema KPBU.

Selanjutnya, skema KPBU dalam

pemenuhan infrastruktur dilaksanakan

secara seksama dengan memperhatikan

segala kemungkinan agar tidak ada

yang dirugikan, baik pemerintah atau

pun badan usaha, dalam pelaksanaan

proyek penyediaan air minum kepada

masyarakat.

Sebab, secara langsung maupun

ti dak lang sung, swasta dapat mem

berikan added value bagi pemerintah

dan masyarakat. “Misalkan, inovasi

teknologi yang dapat mereka laku

kan dengan baik serta tambahan

pem biayaan untuk menyediakan in

frastruktur SPAM yang lebih banyak

dan lebih cepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika sudah demi

kian, pada akhirnya, tentunya akan

mengikutsertakan swasta yang dapat

membantu peme rintah dalam mengatasi

permasalahan non-revenue water yang

masih cukup tinggi serta biaya produksi

air curah yang masih cukup tinggi

melalui inovasi teknologi produksi dan

distribusi air minum.

“Dengan dasar itu, pemerintah tetap Air baku di Waduk Jati Luhur


fokusfokus

mendorong sektor swasta untuk turut

serta dalam penyediaan infrastruktur

melalui KPBU pada unit air baku, unit

produksi, dan unit distribusi. Namun

untuk unit layanan kepada masyarakat,

kami sepakat perlu ada pembatasan

peran swasta, hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 122

tahun 2015 tentang SPAM,” terangnya.

Direktur PSPAM Ir. Muhammad

Sundoro, M. Eng, menjelaskan sesuai

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, penyediaan air

minum sebagai salah satu pelayanan

dasar yang merupakan urusan wajib

pemerintah daerah. Untuk itu, pembuat

an program terkait pembangunan SPAM

Air baku di Waduk Jati Luhur

PALYJA.Co.ID


harus menjadi komitmen pemerintah

daerah. “Pemerintah pusat dalam hal

ini mempunyai tugas pembinaan serta

mendukung pembangunan infrastruktur

air minum,” jelasnya.

terkait dengan dukungan pem

bangunan infrastruktur air minum

kepada daerah, dalam rangka peme

nuhan target 100% akses aman air

minum pada tahun 2019, Direktorat

Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat

Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum pada tahun 2018 merencanakan

pembangunan sistem penyediaan air

minum di perkotaan melalui program

SPAM Regional dan SPAM Perkotaan

sebesar 1.550 Liter/detik. “Program ini

diharapkan dapat berkontribusi untuk

penambahan Sambungan Rumah

(SR) sebesar 155.721 SR. Sedangkan

target pembangunan SPAM tahun 2019

adalah sebesar 4.787 L/det, dengan

potensi Sambungan Rumah sebesar

480.923 SR,” katanya.

Program lainnya adalah Kota

Binaan, yaitu kotakota yang mampu

berkomitmen mencapai akses 100%

akses air minum di tahun 2019. target

pelaksanaan adalah di 17 kota. Pada

2017 sudah dilaksanakan di 10 kota.

Sentuhan KPBU dan Inovasi Teknologi

Kata Sundoro, percepatan pem

bangunan infrastruktur air bersih

selain di perkotaan, perlu juga

dilakukan pada wilayahwilayah yang

tidak mempunyai sumber baku dan

pulau terluar yang air bakunya kurang

memadai. Beberapa inovasi yang

bisa dimanfaatkan seperti inovasi

teknologi seperti Reverse Osmosis

(Ro) dan penampungan air hujan (rain

harvesting). “Ada beberapa program

kita untuk mendorong wilayahwilayah

yang belum memiliki air baku. Salah

satunya adalah memberikan hibah air

minum terhadap wilayah atau pulau

fokusfokus

Pemerintah pusat dalam hal ini mempunyai tugas pembinaan serta mendukung

pembangunan infrastruktur air minum.

Ir. Muhammad Sundoro, M. EngDirektur Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

HARI AMBARI

Muhammad Sundoro

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Visi Kementerian PUPR

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Sasaran strategis Pengembangan Infrastruktur Permukiman

“Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Permukiman.”

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.

2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.

3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Kondisi tahun Sasaran Renstra 2016 2015-2019

71 % pelayanan 100 % pelayanan air minum air minum

8,4 % Kumuh 0 % Kumuh perkotaan perkotaan

86 % Perda 100 % Perda Bangunan Gedung Bangunan Gedung

64 % Pelayanan 100 % Pelayanan Sanitasi Sanitasi

7sustaining PaRtnERsHiP Edisi trAnsPortAsi MAssAl PErkotAAn 2017

fokusfokus

SUMBER:DIREKtoRAt JENDERAL CIPtA KARYA

HARI AMBARI

Pemeliharaan Pintu Air Manggarai


fokusfokus

terluar tersebut. tentunya, ada syarat

dan prasyarat atau ketentuan yang

harus dipenuhi oleh wilayah atau

pulau terluar ini,” tegasnya.

Untuk wilayah perkotaan diharapkan

bisa menerapkan konsep pembangunan

hijau. PDAM diharapkan mampu

menerapkan atribut Kota Hijau, antara

lain green water melalui penurunan

kehilangan air (non-revenue water),

pemanfaatan idle capacity, green waste,

grey water, green energy, maupun

green open space.

Kendala utama dalam membangun

infrastruktur SPAM di perkotaan

adalah laju pertumbuhan penduduk di

perkotaan lebih besar dari peningkatan

pelayanan air minum. Salah satu upaya

yang dilakukan dalam upaya percepatan

peningkatan cakupan pelayanan, antara

lain dengan menerapkan program

program yang dapat secara langsung

berkontribusi dalam menambah

cakupan pelayanan, antara lain melalui

program penurunan kebocoran dan

pemanfaatan idle capacity.

Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, penye

diaan air minum adalah salah satu

pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib pemerintah daerah.

Seperti halnya program pembangunan,

aspek pendanaan untuk pembangunan

SPAM juga harus menjadi komitmen

dan perhatian pemerintah daerah.

Namun dengan mempertimbangkan

kemampuan pendanaan pemerintah

daerah, pemerintah pusat juga turut

PALYJA.Co.ID

Unit pengolahan Kanal Banjir Barat

Pemeliharaan Pintu Air ManggaraiHARI AMBARI


fokusfokus

mendukung pembangunan SPAM di

daerah melalui pendanaan APBN.

“Sehingga pendanaan pembangunan

infrastruktur SPAM merupakan pen

danaan bersama antara pemerintah

daerah dan pemerintah pusat,”

ujarnya.

Selain pembiayaan melalui APBN

dan APBD, pemerintah juga membuka

kesempatan kepada badan usaha un

tuk berkontribusi dalam pengembang an

SPAM, melalui mekanisme Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 122

tahun 2015 tentang Sistem Penyedia

an Air Minum.

Di satu sisi, pertumbuhan pen

duduk di perkotaan cenderung me

ningkat. Sehingga membutuhkan

investasi jaringan yang besar. Dengan

skema KPBU, diharapkan dapat

mengoptimalkan biaya investasi. Selain

itu, kemampuan membayar di perkotaan

yang cenderung lebih besar pasti juga

lebih menarik minat investor.

“Skema KPBU mempunyai berbagai

macam kelebihan seperti memberikan

alternatif pembiayaan lain karena

keterbatasan pendanaan pemerintah,

efisiensi, teknologi baru yang di

pergunakan oleh swasta dan yang lebih

penting mempercepat peningkatan

cakupan dan kualitas pelayanan publik,”

ujarnya.

Di sisi lain, skema KPBU men

datang kan manfaat bukan hanya bagi

pemerintah, melainkan pula bagi masya

rakat dan swasta. Bagi pemerintah

manfaat itu seperti mempercepat pen

capaian target RPJMN hingga 100%.

KPBU juga bisa salah satu sumber

alternatif pendanaan selain APBN dan

APBD. Sementara bagi masyarakat,

skema itu bakal mempercepat

masyarakat dalam memperoleh akses

air bersih. Bagi swasta, skema tersebut

menjadi potensi keuntungan yang

wajar bagi badan usaha. “Swasta juga

berkesempatan berbuat sosial dengan

membantu masyarakat memperoleh

akses air bersih,” pungkasnya.

Skema KPBU mempunyai berbagai macam kelebihan seperti

memberikan alternatif pembiayaan lain karena keterbatasan pendanaan

pemerintah, efisiensi, teknologi baru yang di pergunakan oleh

swasta dan yang lebih penting mempercepat

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan publik.

KPBU Terkait Bidang Cipta Karya

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2015, infrastruktur bidang Cipta Karya yang di-KPBU-kan meliputi:

Infrastruktur SPAL Setempat

- Unit Pengolahan

Setempat

- Unit Pengangkutan

- Unit Pengolahan Lumpur

Tinja

- Unit Pembuangan Akhir

- Saluran Pembuangan Air

dan Sanitasi

Infrastruktur Air Minum

- Unit Air Baku

- Unit Produksi

- Unit Distribusi

Infrastruktur SPAL Terpusat

- Unit Pelayanan

- Unit Pengumpulan

- Unit Pengolahan

- Unit Pembuangan Akhir

- Saluran Pembuangan Air

dan Sanitasi

Infrastruktur Persampahan

- Pengangkutan

- Pengolahan dan/atau

- Pemrosesan Akhir

Sampah

SUMBER:DIREKtoRAt JENDERAL CIPtA KARYA


toP EvEnttoP EvEnt

Mengingat seberapa pentingnya

SPAM, maka untuk menge

lola dan fokus memikirkan

persoalan SPAM tersebut, pemerintah

membentuk lembaga yang fokus

mengurus dan menjamin ketersediaan

air. Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat mempunyai

Direktorat Sistem Pengembangan Air

Minum (SPAM) yang berada di bawah

Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Akan tetapi, dalam pengelolaannya,

SPAM acapkali menjadi masalah,

terutama bagi kotakota besar di Indo

nesia maupun dunia. Yang menjadi

pertanyaan kemudian, sudah sejauh

mana perkembangan pengelolaan,

pembangunan infrastruktur serta

kendalakendalanya?

Direktur Keterpaduan Infrastruktur

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta

Karya Kementerian PUPR, Dwityo

Akoro Soeranto mengatakan se jak 2015

silam pihaknya sudah mencanangkan

Gerakan 1000100 bidang Cipta Karya

selama lima tahun (20152019) yang

maksudnya adalah 100 persen air

minum, pemukiman kumuh 0 persen

dan pelayanan sanitasi dapat mencapai

100 persen dan menjadi target hingga

2019 mendatang.

Dwityo kemudian menyebut secara

Menengok Perkembangan SPAM di PerkotaanBagi kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Bandung, sistem pengelolaan air minum atau yang akrab dikenal dengan sebutan SPAM adalah sesuatu hal yang amat sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Sebab, menyoal SPAM artinya juga menyoal hajat hidup orang banyak.

Waduk Setiabudi


detail tentang hasil perihal air minum dan

sanitasi yang dicapai selama ini baru

mencapai 74 persen untuk pengelolaan

limbah dan 72 persen untuk air minum,

dimana mereka terus berupaya

untuk target pencapaian. Di suatu

kota, pihaknya dapat saja membantu

pemerintah daerah, membantu output-

base untuk perpipaan, untuk bantuan

dana dari negara lain atau sumber

lainnya.

Namun tentu pipa harus bersambung

dulu dan kualitasnya harus memenuhi

standar oleh Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita juga dapat memberikan re

komendasi ke Kementerian Keuangan,

jadi kota itu harus memperlihatkan basis

kinerjanya,” tambahnya.

Dirinya kembali mengingatkan

bahwa soal pelayanan ini bukan

sepenuhnya menjadi tanggung jawab

dari pemerintah pusat semata tapi

juga semua stakeholder yang terkait

untuk penanganan ini. Program

1000100 bukan sematamata dana

dari pemerintah tapi juga pemerintah

daerah dan semua pihak terkait.

Dwityo yang kerap disapa Pak Koko

ini kemudian memberikan gambaran

bahwa untuk mencapai hal itu saja

biaya dapat mencapai Rp751 triliun,

sedangkan di PU sudah dicanangkan

dana mencapai Rp1.128 triliun. “Artinya

masih ada gap dana sekitar Rp500

triliun yang dananya dapat ditutup

dari banyak sumber termasuk dari

pemerintah, pemerintah daerah,

Corporate Social Responsibility (CSR)

atau tanggung jawab sosial perusahaan,

toP EvEnttoP EvEnt

PALYJA.Co.ID

Dwityo Akoro Soeranto

HARI AMBARI


toP EvEnttoP EvEnt

kedermawanan serta pihak badan usa

ha dan swasta,” terangnya.

Direktur Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Ir. Muhammad

Sundoro, M. Eng, menuturkan bahwa

SPAM di perkotaan sebagian besar

menggunakan sistem jaringan per

pipaan yang pengelolaannya berada

di bawah pemerintah daerah, dimana

pengelolaannya dilakukan oleh

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kalau bicara pengelolaan, itu kaitannya

dengan pemerintah daerah yang

diserahkan ke PDAM atau Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang di kabupaten

atau kota tersebut,” terang Sundoro.

“Perkembangannya dari sisi

pengelolaan lumayan baik, cukup baik.

Pengelolaan Perusahaan Air Minum

(PAM) juga mendapai nilai positif

meski tidak terlalu signifikan. Dalam

perkembangannya dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2016, jumlah

PDAM yang sehat bertambah meskipun

sedikit, jumlah PDAM yang kurang sehat

juga bertambah dan jumlah PDAM yang

sakit berkurang,” tambahnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan

penilaian kinerja yang dilakukan Badan

Peningkatan Penyelenggaraan Sistem

Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

terhadap 371 PDAM pada 2016, dapat

diketahui jumlah PDAM yang berada

dalam kondisi sehat 198 (53%), kurang

sehat 108 (29%), dan sakit 65 (18%).

Kondisi ini berbeda dari tahun 2015,

dimana dari 368 PDAM yang dinilai,

PDAM dalam kondisi sehat 196 (53%),

kurang sehat 100 (27%), dan sakit 72

(20%). Sedangkan pada 2014, dari

359 PDAM yang dinilai, PDAM dalam

kondisi sehat 182 (51%), kurang sehat

103 (29%), dan sakit 74 (21% ).

Sedangkan untuk soal infrastruktur

dasar PAM, Kementerian PUPR mem

Instalasi pengolahan air

IStIMEwA

Instalasi pengolahan air

IStIMEwA


toP EvEnttoP EvEnt

beri fasilitas terhadap daerah yang

membutuhkan infrastruktur air baku.

Kota atau kabupaten terlebih dahulu

mengajukan usulan untuk fasilitas infra

struktur. Kemudian Kementerian PUPR

akan lihat sumber air bakunya. Setelah

itu, barulah ditentukan infra struktur

yang diperlukan sesuai dengan kualitas

air bakunya.

“Kita tidak bicara dulu soal

pembiayaannya, kita fasilitasi saja

terlebih dahulu. Kalau dilihat dari sisi

infrastruktur, kita punya spesifikasi

terhadap penanganan infrastruktur air

minum,” tegas Sundoro.

Perhitungan cakupan pelayanan

air minum nasional sesuai angka

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS), yakni 71,14% pada 2016 dengan

cakupan pelayanan di perkotaan

sebesar 81,05% dan di perdesaan

sebesar 60,72%. Sedangkan untuk

target jangka panjang, sesuai arah

tujuan pembangunan berkelanjutan

atau sustainable development goals

(SDGs), pelayanan air minum harus

mencapai seluruh masyarakat (akses

aman untuk semua) yang memenuhi

aspek 4K, yaitu Kuantitas, Kualitas,

Kontinuitas, dan Keterjangkauan.

tantangan yang paling mendasar

adalah bagaimana meningkatkan

kinerja PDAM sebagai ujung tombak

penyediaan pelayanan air minum melalui

jaringan perpipaan bagi masyarakat,

khususnya untuk PDAM yang “kurang

sehat atau sakit”.

Sedangkan untuk PDAM yang

kinerjanya sudah baik, tantang an

nya adalah bagaimana cara mem

pertahankan kinerjanya agar berke

lanjutan hingga dapat memenuhi aspek

4K tersebut.

Pembangunan sarana infrastruktur

PAM dilakukan berdasarkan usulan

pemerintah daerah. Sedangkan kendala

seringkali terjadi di berbagai tingkatan

seperti tingkat pelayanan, pengelolaan,

maupun pembangunan.

tingkat pelayanan menjadi tang

gungjawab pemerintah daerah. Peme

rintah daerah bertindak sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan

SPAM dengan operator terkait atau

PDAM untuk di kawasan perkotaan.

Sedangkan pengembangan SPAM di

perkotaan dilakukan oleh Direktorat

Pengembangan SPAM bersamasama

dengan BPPSPAM sebagai pembina.

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga

mendukung pembangunan infrastruktur

air minum sebagai stimulan.

Pembinaan yang dilakukan antara

lain menyusun Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang

diperlukan, pelatihan dan pendidikan

baik untuk Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SDM SKPD) dan PDAM, maupun

pendampingan penyusunan business

plan PDAM.

“Itu tidak akan jadi kendala kalau

pemerintah daerah berkomitmen

untuk menindaklanjuti usulan mereka.

Yang jadi kendala bahwa satu sisi

mereka mengusulkan membuat kri

teria yang kita syaratkan seperti lahan

dan pengelolaannya. Utamanya pada

pemanfaatan instalasi kapasitas pro

duksi yang kita bangun,” tambahnya.

Penentuan kinerja PDAM didasar

kan pada kinerja pelayanan air minum

kepada masyarakat dalam bentuk

tingkat capaian pelayanan dan kualitas

pelayanan air minum yang dirasakan

oleh masyarakat.

“Capaian itu ditinjau dari aspek

perencanaan pengembangan SPAM,

pelaksanaan SPAM, dan pengelolaan

aset SPAM. Dari aspekaspek

tersebut, beberapa kota dinilai sudah

menunjukkan pelayanan air minum

yang baik, diantaranya Kota Malang,

Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, dan

Kota Bogor,” tandasnya.

SPAM di perkotaan sebagian besar

menggunakan sistem jaringan perpipaan

yang pengelola annya berada di bawah

pemerintah daerah, di mana pengelolaannya

dilaksanakan oleh PDAM.

Muhammad Sundoro

Muhammad SundoroHARI AMBARI


REgulasiREgulasi

Ketersediaan Anggaran Pen

dapatan dan Belanja Daerah

(APBD) menjadi salah satu

faktor dalam upaya penyediaan infra

struktur oleh pemerintah daerah. Di satu

sisi terdapat pemerintah daerah yang

memiliki keterbatasan APBD sehingga

tidak dapat menyediakan infrastruktur

publik secara optimal. Di sisi lain,

terdapat pula pemerintah daerah yang

memiliki kecukupan APBD namun

efektivitas dalam pengelolaan anggaran

tersebut untuk penyediaan infrastruktur

masih rendah.

Dengan mempertimbangkan hal

hal tersebut, Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU) dengan

mekanisme pengembalian investasi

badan usaha melalui pembayaran

ketersediaan layanan availability pay-

ment (AP) dapat menjadi pilihan

solusi bagi pemerintah daerah dalam

penyediaan infrastruktur.

Secara spesifik, Pasal 11 Ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 38 tahun

2015 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Penye

diaan Infrastruktur telah mengatur

bahwa pengembalian investasi badan

usaha pelaksana atas penyediaan

infrastruktur diantaranya bersumber

dari pembayaran Ketersediaan Layanan

(Availability Payment). Pembayaran

Ketersediaan Layanan (Availability

Pay ment) adalah pembayaran secara

berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/

Kepala Daerah kepada Badan Usaha

Pelaksana atas tersedianya layanan

infrastruktur yang sesuai dengan

kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden

Nomor 38 tahun 2015, Menteri Dalam

Negeri telah menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun

2016 tentang Pembayaran Ketersediaan

Layanan dalam Rangka Kerjasama

Pemerintah Daerah dengan Badan

Usaha (KPDBU) dalam Penyediaan

Infrastruktur di Daerah.

Mekanisme AP sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 96 tahun 2016 berbeda dengan

mekanisme kontrak tahun jamak untuk

pengadaan barang/jasa pemerintah.

Apabila dalam kontrak tahun jamak

jangka waktu kontrak dibatasi 5 tahun

dan tidak melampaui masa jabatan

kepada daerah, maka pada skema AP

dapat dilakukan 5 tahun (bahkan sampai

10 atau 15 tahun) dan dapat melampaui

masa jabatan kepala dae rah.

Pelaksanaan pembayaran AP wajib

dialokasikan oleh PJPK berdasarkan

perjanjian KPDBU dalam Peraturan

Daerah tentang APBD dan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD. Pelaksanaan pembayaran Keter

sediaan Layanan yang dialokasikan

oleh PJPK tersebut wajib disetujui

oleh DPRD selama masa perjanjian

KPDBU.

Dalam proses penyiapan proyek

KPDBU, Kepala Daerah menyampaikan

dokumen rencana KPDBU yang me

muat antara lain hasil studi awal atau

Outline Business Case (oBC) dan studi

penyiapan atau Final Business Case

(FBC) serta proyeksi penghitungan

pembayaran ketersediaan layanan

kepada Gubernur (untuk kabupaten/

kota) atau Menteri Dalam Negeri untuk

mendapatkan pertimbangan.

Pertimbangan sebagaimana

dimak sud dilakukan untuk meneliti

dan menilai kesesuaian dokumen

Availability Payment untuk Pemerintah DaerahSkema KPDBU dengan pengem balian investasi badan usaha melalui Availability Pay ment menjadi terobosan penting ba gi pemerintah daerah dalam upaya penyediaan infrastruktur.


REgulasiREgulasi

rencana kegiatan KPDBU dengan

Ren cana Pembangunan Jangka Me

nengah Dae rah (RPJMD), Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS), kelayakan kemampuan ke

uangan daerah pada tahapan studi

awal atau oBC dan studi penyiapan

atau FBC.

Dalam hal rencana kegiatan KPDBU

mendapatkan dukungan pemerintah

pusat meliputi dukungan penyiapan

proyek atau Project Development

Facility (PDF) dan kontribusi fiskal dalam

bentuk finansial atau Viability Gap Fund

(vGF) atau dukungan penjaminan, maka

pemberian pertimbangan dilakukan

setelah melalui proses koordinasi

antara Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pembayaran AP di

laksanakan setelah infrastruktur yang

disediakan oleh badan usaha telah

dapat dioperasikan.

Sebelum dioperasikan, infrastruktur

sebagaimana dimaksud diuji untuk

dipastikan bahwa infrastruktur telah

memenuhi spesifikasi keluaran (output

specification) sebagaimana diatur

dalam perjanjian KPDBU. Pem bayaran

melalui AP dilaksanakan meng acu

kepada pemenuhan indikator kinerja

layanan (performance indicator) yang

telah ditetapkan dan diatur dalam

perjanjian KPDBU.

Skema KPDBU dengan pengem

balian investasi badan usaha melalui

AP menjadi terobosan penting ba

gi pemerintah daerah dalam upaya

penyediaan infrastruktur. Melalui

AP, pemerintah daerah dapat meng

optimalkan penyediaan infrastruktur

sesuai dengan tingkat kemampuan fiskal

dan tingkat kemampuan implementasi

proyek masingmasing. Hal ini akan

menjadi pertimbangan bagi pemerintah

daerah dalam memilih skema KPDBU,

apakah untuk mengoptimalkan ter

batasnya kemampuan fiskal daerah

atau untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas layanan infrastruktur kepada

masyarakat.

Namun demikian dalam pene rap

annya perlu memperhatikan kemam

puan keuangan dan kesinambungan

APBD pemerintah daerah. Proses

identifikasi dan pemilihan proyek

KPDBU menjadi tahap penting. AP

diharapkan dapat diimplementasikan

untuk proyek infrastruktur yang sangat

dibutuhkan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi

HARI AMBARI


snaPsHotsnaPsHot

Sekelompok Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) sedang melakukan pembersihan Kali Krukut, Jakarta.

Persoalan limbah rumah tangga kerap menjadi salah satu faktor penyebab tercemarnya air di ibu kota.

Ketidakrapihan tata kota

acapkali jadi penyebab

penyempitan kali di Jakarta.

Hal ini secara langsung

maupun tidak langsung

menghambat arus air yang

mengalir di kali.

HARI AMBARI

HARI AMBARI


snaPsHotsnaPsHot

Seorang

petugas

memeriksa

kondisi

instalasi

pengolahan

air minum

Pejompongan,

Jakarta,

beberapa

waktu lalu.

Alat berat dikerahkan untuk membersihkan limbah rumah tangga yang menyumbat laju air di Pintu Air Manggarai, Jakarta

Selatan. Di beberapa kota yang ada di negara maju, dengan sistem pengelolaan air yang baik, air kali dimanfaatkan menjadi

sumber air bersih untuk kehidupan warga perkotaan.

HARI AMBARI

HARI AMBARI


Bicara mengenai kota dan

perkotaan, yang tidak kalah

pentingnya untuk dibahas

adalah mengenai limbah yang ada di

perkotaan dan cara pemanfaatannya.

terkait dengan hal tersebut Direktur

Utama PD PAL Jaya, Subekti, bahwa

salah satu infrastruktur yang paling

kurang menarik perhatian adalah infra

struktur pengelolaan limbah per kotaan.

Infrastruktur limbah ini tidak meng

hasilkan keuntungan finansial secara

langsung, melainkan keuntungan

ekonomi jangka panjang di sebuah kota

bahkan negara.

Penanganan limbah adalah kenis

cayaan di negara mana pun, di negara

maju bahkan sejak awal master plan

atau tata rancang pembangunan kota

sejak awal dilakukan. Pengaliran limbah

dilakukan di bawah tanah dengan kanal

besarnya.

“Secara ekonomis, dalam jangka

panjang, proyek ini harus dilakukan

karena menangani limbah sama dengan

menyelamatkan generasi sekarang. Kita

cek saja bagaimana prestasi generasi

muda dari lingkungan sanitasi yang

sehat dan mengonsumsi air bersih dari

tarutung, wonogiri dan Gunung Kidul

misalnya, berbeda dengan sanitasi

buruk di kota. Dalam jangka pendek,

sanitasi buruk berdampak kepada

penyakit panuan, kudisan, kolera

dan diare, jangka menengah dapat

berupa penyakit liver dan ginjal, jangka

panjangnya sebagaimana pernah di

nyatakan oleh Sri Mulyani dalam

pidatonya, berdampak stunting yaitu

per tumbuhan tak sempurna atau cebol,

ini bukan karena genetika tapi akibat

sanitasi buruk,” papar Direktur Utama

PD PAL Jaya, Subekti, saat diwawancara

di ruang kerjanya, Kamis (19/10).

Untuk itu, dia mengungkapkan

perlu nya pembangunan limbah. Dia

menyebut tentang infrastruktur limbah

ini adalah dua sistem yaitu perpipaan

yaitu on side dan nonperpipaan

yaitu off side. Untuk perpipaan di kota

Jakarta, dia mengatakan PD PAL Jaya

selama ini baru di zona 0 plus yang

perpipaannya ada di Senayan, SCBD,

Gatot Subroto, Setia Budi, Bendungan

Hilir dan Manggarai.

“Pipa kami baru 95 kilometer, baru

melayani 10,8 km2. Kita melayani

gedung tinggi dan rumahrumah. Pipa

ini kita tangani sebatas black water

Ragam inovasi

Penanganan limbah adalah keniscayaan di negara mana pun. Di negara maju, bahkan sejak dilakukan sejak awal master plan atau tata rancang pembangunan kota.

Teknik Pengelolaan LimbahHARI AMBARI

Subekti


yaitu limbah kakus dan sejenisnya. Di

luar itu penangannya ya nonperpipaan

termasuk grey water yaitu limbah

mandi, cuci dan lainlain. Limbah per

pipaan penanganannya ada di dua

fasilitas treatment yaitu di IPLt – Insta

lasi Pengolah Lumpur tinja–yaitu di

Pulo Gebang Barat dan Kosambi. Selan

jutnya limbahlimbah air yang dibuang

oleh masyarakat tersebut akan melalui

proses pengolahan hingga memenuhi

syarat baku mutu,” ujarnya.

Infrastruktur perpipaan limbah

inves tasinya mahal karena teknologi

nya menggunakan boring dan micro-

tunneling sama seperti

penanganan terhadap

MRt. Ciri khas investasi

perpipaan ini mahal

dan lama. “Kita baru

menggunakan pipa

ukuran 11,2 meter,

kalau master plan dapat

sampai 3 meteran. Pipa

yang dibuat harus tidak

bertekanan karena di

dalam limbah itu ada gas.

Makanya, konstruksinya

pun harus tanpa gravitasi,

kami membuat sisi lainnya

13 meter dalamnya, jadi

sifatnya dialirkan,” ujarnya.

Yang disebut sebagai

master plan ini memang

kerja besar sehingga dapat saja ketika

diprogramkan pada 2009, kons truksi

dapat berjalan hingga 2026 dengan

pemerintahan yang berbeda. “Konstruksi

yang lama inilah yang sama sekali tidak

seksi dalam sebuah program di sebuah

negara,” tambah Subekti.

Pengelolaan Limbah Perlu Sentuhan Skema KPBU

Untuk itu, ketika berbicara skema

pembiayaan KPBU (kerja sama peme

rintah dan badan usaha) untuk rancang

an pembangunan proyek pembangunan

limbah jelas perlu mendapatkan per

hatian. Skema pembiayaan KPBU

yang menjadi alternatif pembiayaan

pembangunan di luar APBD yang

tidak berupa investasi langsung (direct

investment), tetap memiliki konsekuensi

kerugian materi bila tidak menjalankan

komitmen kerja sama. Sedangkan

infrastruktur pembangunan limbah ini

tidak memberikan manfaat langsung

berupa pendanaan melainkan faktor

ekonomis tadi yang berguna bagi

generasi muda bangsa kelak.

Dia mengaku bahwa teknologi seka

rang berkembang begitu jauh sehingga

muncul pemikiran tentang waste to ener-

gy. Dia pun menyebutkan bahwa hingga

kini pihaknya masih riset meski masih

bersifat percobaan yaitu menciptakan

bricket yang diolah dari limbah PD

PAL Jaya ditambah limbah kompos

menghasilkan bricket untuk energi

pembakaran atau menciptakan api.

“Jadi setelah lumpur tinja disedot,

hasilnya kan dua berupa air, nah

padatan ini yang digunakan selain untuk

pupuk tanaman nonpangan, juga kami

sedang riset membuat bricket 3.500

kalori seperti batubara. Kemarin sudah

dicoba dan bagus hasil apinya. Memang

masih belum ekonomis, masih feasible

sifatnya, namun dapat mengarah bahwa

limbah. Di beberapa negara, gas ini

ditangkap oleh generator lalu menjadi

listrik meski belum ekonomis, tapi yang

terpenting sudah dapat dikonversi,”

papar Subekti lagi.

Jadi, melalui kerja sama dengan

Stt PLN yang letaknya berdekatan

dengan posisi PD PAL Jaya di Duri

Kosambi, hasil padatan dari lumpur

tinja ini dicampur dengan kompos yang

sudah difermentasi. Bricket ini ternyata

dapat mencapai energi sampai 4.500

kilokalori. Riset ini juga dapat mengarah

pada konversi menjadi listrik.

Peran swasta untuk perpipaan

secara murni jelas tidak

mungkin, kecuali trans

portasi off side yang se lain

ditangani oleh 31 arma

da milik PD PAL Jaya, di

bandingkan kurangle

bih 300 truk milik pihak

swasta yang menyediakan

layanan jasa sedot tinja

baik untuk perkantoran

dan rumahrumah di

Jakarta. “Yang penting

swasta membuangnya ke

instalasi, kita tidak akan

membunuh swasta jadi

biarkan mereka berusaha

di bidang itu,” jelasnya.

Menurutnya, bagai

mana pun, penanganan

terhadap limbah adalah persoalan

masa depan bangsa, sehing ga pada

skema KPBU pun diperlukan hal lain

yaitu insentif dari pemerintah yaitu

berupa skema vGF (Viability Gap

Fund) – dukungan kelayakan untuk

infra struktur atau juga ketersediaan

layanan (availability payment).

“vGF merupakan dukungan

pembiayaan yang diberikan oleh

pemerintah pusat dalam proyek KPBU

untuk membiayai sebagian porsi dari

biaya konstruksi proyek, sehingga

demi pentingnya proyek masa depan

ini, misalnya, tipping fee dapat ditekan

secara maksimal,” tutupnya.

Ragam inovasi

Subekti memegang bricket berbahan limbah kompos.HARI AMBARI


insPiRasimitRa

Perusahaan yang memiliki motto “maju dengan karya bermutu” ini banyak menyelesaikan bangunan bertingkat di ibu kota, tentu nya dengan menunjukkan hasil dari kerja dan kinerja yang mumpuni.

Pt waskita Karya merupakan

salah satu perusahaan Badan

Hukum Milik Negara (BHMN)

yang berperan dalam melakukan

pembangunan. Jika ditilik dari asal

muasal berdirinya, perusahaan yang

didirikan pada 1 Januari 1961 ini

berasal dari sebuah perusahaan

Belanda bernama “Volker Maatschappij

NV Aannemings”, yang diambil alih

berdasarkan Keputusan Pemerintah

Nomor 62 tahun 1961.

Dalam menjalankan kerjakerja

pem bangunannya, perusahaan yang

bergerak di bidang pembangunan

ini memiliki visi menjadi perusahaan

Indonesia terkemuka di bidang industri

konstruksi, rekayasa, investasi, infra

struktur dan property/realty. Pada

awalnya, waskita Karya berpartisipasi

dalam perkembangan air yang terkait

termasuk reklamasi, pengerukan pela

buhan, dan irigasi.

Soal perubahan namanya, hal

tersebut terjadi sejak tahun 1973, yang

mana status hukum waskita Karya telah

diubah menjadi “Persero” Pt waskita

Karya, dengan lebih familiar dipanggil

“waskita”. Sejak saat itu, perusahaan

mulai mengembangkan usahanya

sebagai kontraktor umum yang terlibat

dalam jangkauan yang lebih luas dalam

kegiatan konstruksi termasuk jalan

raya, jembatan, pelabuhan, bandara,

bangunan, tanaman pembuangan

limbah, pabrik semen, pabrik dan

fasilitas industri lainnya.

Perusahaan yang memiliki motto

“maju dengan karya bermutu” ini pada

saat memasuki tahun 1990 banyak

menyelesaikan bangunan bertingkat di

ibu kota, tentunya dengan menunjukkan

hasil dari kerja dan kinerja yang

mumpuni.

Beberapa diantaranya, waskita telah

menyelesaikan pembangunan gedung

BNI City, Bank Indonesia, Graha Niaga

tower, Mandiri Plaza tower, ShangriLa

Hotel dan beberapa bangunan kantor

dan apartemen bertingkat lainnya di

Jakarta dan kotakota lain di Indonesia.

tidak cukup sampai disitu, waskita

juga telah mencapai kinerja dalam

pembangunan jembatan beton bentang

panjang dengan menggunakan

sistem kantilever bebas dan berhasil

menyelesaikan tiga jembatan: Raja

Mandala, Rantau Berangin, dan Bare

lang Iv. Prestasi besar menggunakan

teknologi serupa terbentuk dalam

pembangunan jalan layang Pasteur

CikapayangSurapati dan jembatan

cable-stayed di Bandung.

Mulai saat itu, waskita terus konsis

ten melakukan ker ja membangun

negara, tentunya dengan ceritacerita

keber hasilan nya dalam membangun

gedung serta infrastruktur ternama yang

berdiri di Jakarta maupun di kotakota

lain yang ada di tanah Air, termasuk

sanitasi dan sistem pengelolaan air

minum (SPAM).

Menyadari arti pentingnya ke

tersediaan infrastruktur dan mahalnya

biaya dalam melakukan pembangun,

maka di era sekarang, pemerintah pusat,

daerah dan swasta berkomitmen tetap

melakukan pembangunan. Akan tetapi,

pembangunan kali ini mengedepankan

skema kerja sama, yaitu skema KPBU.

Dalam acara talk show yang digelar

pada Kamis (17/2) di Jakarta, Direktur

Utama Pt waskita Karya, M Choliq

mengakui bahwa pihaknya sempat

kesulitan mencari tambahan ekuitas

saat membangun proyek waskita toll

Road yang panjangnya mencapai total

1.050 km. “Saya berharap, skema KPBU

bisa menjadi semacam solusi dalam

melakukan pembangunan infrastruktur

di tanah Air, khususnya mengenai

pembiayaannya,” tutupnya.

PT Waskita Karya

Gedung Waskita Karya

wASKItA.Co.ID

Jalan layang Pasteur-Surapati

wASKItA.Co.ID


insPiRasimitRa

Bagi kotakota besar di Indo

nesia, semisal Jakarta, Ban

dung, Medan, Surabaya, dan

Bali, persoalan air bersih atau air

minum menjadi salah satu hal yang

acapkali menyedot perhatian pemimpin

mau pun masyarakat perkotaan

tersebut. Kenapa tidak, banyaknya

limbah rumah tangga maupun limbah

industri kerap mencemari saluran

saluran air di kotakota itu, baik kali

maupun danaunya.

Untuk hal ini, dibutuhkan kemam puan

sosok pemimpin yang bisa me mahami

akar persoalan sekaligus me mpunyai

penyelesaian yang solutif dalam me

nyelesaikan persoalanpersoalan antara

keter paduan infrastruktur pemukiman

dengan Sistem Pengelolaan Air Minum

(SPAM) di suatu kota.

Untuk hal ini, Kementerian Peker

jaan Umum dan Perumahan Rakyat,

Republik Indonesia (PUPR RI) mem

percayakannya kepada Dwityo Akoro

Soeranto, MURP. Direktur Keterpaduan

Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta

Karya Kementerian PUPR.

Dengan kata lain, bagaimana

keterpaduan antara infrastruktur ini

bisa menjadi semacam jawaban atas

ketidakteraturan pemukiman di suatu

wilayah kota dengan pengelolaan

air bersih atau air minumnya. Selain

kemampuan memimpin dan menge

lola, juga dibutuhkan tindakan nyata

sekaligus kerja sama antara pemerin tah

pusat, daerah maupun masyarakat.

Dalam hal keterpaduan infrastruktur,

baik pemukiman, sanitasi maupun

SPAM, Ditjen Cipta Karya bertugas

memberikan fasilitas pembinaan

dan pengaturan untuk pemerintah

daerah untuk menata permukiman,

membina penata bangunan, dan

mengembangkan sistem penye diaan air

minum hingga penye hatan lingkungan

permukiman termasuk limbah domestik

dan persampahan.

tak hanya itu, lelaki yang sebelumnya

pernah menjabat Kasubdit Kerja Sama

Luar Negeri, Direktorat Bina Program

ini mengatakan bahwa sebagaimana

yang tercantum dalam syarat Smart

Green Community dan Smart Green

Government perlu dilakukan tindakan

yang nyata di dalam kehidupan indivi du

al bagi tiap pribadi masyarakat termasuk

dirinya agar dapat mewujudkan kota

yang memiliki masa depan khususnya

bagi generasi muda.

Artinya, kesadaran kota yang cerdas

dan hijau wajib disadari oleh setiap

warga kota. Hal itu dapat dilakukan

secara nyata, salah satunya adalah

bagaimana menghemat penggunaan air

di kamar mandi. Misalnya, membiarkan

air tetap mengalir selama menggosok

gigi. Padahal, aliran air dapat dihentikan

sementara, sehingga penggunaan air

lebih hemat.

Begitu juga saat membuang sampah.

Masih ada warga yang mencampur

sampah yang akan dibuang. Padahal,

sampah organik dan nonorganik dapat

dipisahkan sebelum dimasukkan ke

tempar sampah, dan tempat sampah

yang disediakan pun telah dirancang

untuk hal tersebut.

Di Cipta Karya, ia bahkan pernah

mengadakan Jambore Sanitasi yang

bertujuan memilih duta atau penyuluh

sanitasi muda yang akan berperan

aktif dalam pembangunan masyarakat

peduli sanitasi secara berkelanjutan.

Kegiatan yang diikuti siswa sekolah

menengah pertama ini bertujuan

men dorong peserta untuk berperan

serta dalam pembangunan sanitasi

di rumah dan lingkungannya, serta

turut mengkampanyekan peningkatan

sanitasi.

HARI AMBARI

Dwityo Akoro Soeranto Direktur keterpaduan infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta karya kementerian PuPR

Smart Green Community dan Smart Green Government Perlu Tindakan Nyata Setiap orang tidak boleh segan dan berhenti melakukan sosialisasi gaya hidup hijau dan cerdas, karena efeknya dalam jangka panjang menyangkut kehidupan generasi muda di masa mendatang.

Dwityo Akoro Soeranto


Konferensi Sanitasi Dan Air Minum Nasional 2017:

Optimasi Pendanaan untuk Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 2019

Upaya penyediaan layanan sanitasi dan air minum layak bagi penduduk Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kerja sama pelaku pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk terus mempertahankan

peningkatan pertumbuhan la

yanan dan kolaborasi antar

pelaku pembangunan, Kelompok Kerja

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

(Pokja AMPL) Nasional, Kementerian

PPN/Bappenas dan mitra pembangun

an di sektor air minum dan sanitasi

kembali menyelenggarakan Konferensi

Sanitasi dan Air Minum Nasional

(KSAN) pada Selasa, 7 November

2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Acara KSAN tahun ini bertema “Kerja

Bersama Kejar Akses Universal” yang

pembahasannya fokus pada optimasi

pembiayaan untuk pembangunan sektor

air minum dan sanitasi. Acara ini dihadiri

oleh berbagai pemangku kepentingan

seperti pemerintah, legislatif, LSM,

donor, swasta dan media.

Acara KSAN dibuka oleh Menteri

Kesehatan, Nila Farid Moeloek, dan

dilanjutkan dengan keynote speech

oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas,

Bambang Brodjonegoro. Menteri

Kesehatan, Nila Farid Moeloek

mengatakan bahwa penyediaan

layan an air minum dan sanitasi turut

berkontribusi pada penurunan masalah

gizi buruk kronis (stunting). Saat ini

masih ada 37,2 persen atau sekitar

9 juta anak di Indonesia mengalami

stunting. Penanganan stunting tidak

hanya dilakukan dengan memberikan

makanan tambahan, namun juga melalui

penyediaan air minum dan sanitasi yang

layak dan aman.

Dalam keynote speech, Menteri

PPN/Kepala Bappenas mengatakan

bahwa pemenuhan akses air minum

dan sanitasi merupakan prioritas

pembangunan nasional. Hal ini terkait

dengan upaya meningkatkan kualitas

hidup masyarakat dan pe menuhan

hak dasar bagi seluruh pen duduk

Indonesia.

BAPPENAS

kabaR kPbukabaR kPbu


BAPPENAS

Selain membahas optimasi me

kanis me pembiayaan melalui APBN

dan APBD serta menggali potensi

pembiayaan nonAPBN dan nonAPBD,

dihadirkan juga beberapa pemerintah

daerah yang telah memiliki kisah sukses

dalam mensinergikan sumbersumber

pembiayaan untuk pembangunan air

minum dan sanitasi.

terdapat beberapa sesi pada acara

KSAN tahun ini yakni AMPL Award,

Sanitation and Water Forum, High Level

Dialogue dan SDGs Forum. AMPL

Award merupakan penghargaan yang

diberikan bagi institusi pemerintah, non

pemerintah dan kelompok masyarakat

yang berperan dalam pembangunan

air minum dan sanitasi. Pada Sanitation

and Water Forum, dibahas mengenai

pemanfatan Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Desa dan pembiayaan

kreatif lainnya seperti KPBU, CSR dan

lainnya.

Sebagai acara utama, High Level

Dialogue dilaksanakan untuk mem

bahas dukungan pendanaan dari APBD,

APBN dan pendanaan lainnya dalam

rangka mencapai akses universal air

minum dan sanitasi. Sesi ini dihadiri oleh

perwakilan Eselon 1 dari Kementerian

PPN/Kepala Bappenas, Kementerian

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe

rumahan Rakyat, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah tertinggal

dan transmigrasi, Kementerian Ling

kungan Hidup dan Kehutanan, Kemen

terian Kesehatan, kepala daerah

dan mitra pembangunan. Hasil dari

keseluruhan diskusi di KSAN 2017

menjadi rekomendasi bagi pemangku

kepentingan dan mitra pembangunan

untuk mendorong komitmen pemerin

tah, swasta dan masyarakat, khususnya

dalam pembiayaan pembangunan air

minum yang aman dan sanitasi yang

layak bagi semua orang dalam rangka

mencapat target akses universal pada

2019.

BAPPENASBAPPENASBAPPENASBAPPENAS

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM Nila Farid MoeloekBambang Brodjonegoro Wahanudin

kabaR kPbukabaR kPbu


kolomkolom

Peluang Pemanfaatan KPBU dalam Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan NasionalKebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Kehidupan berbangsa dan bernegara

dalam 72 tahun era kemerdekaan, tidak

pernah lepas dari tantangan. Salah satu

dari sekian banyak tantangan adalah

kerentanan yang merupakan isu besar

dalam setiap periode pembangunan.

terkait hal itu, pemerintah bertarget untuk

memastikan meningkatnya kesempatan

dan kemampuan masyarakat miskin

dan rentan menuju kesejahteraan yang

berkelanjutan. Salah satu program

dari prioritas tersebut adalah jaminan

dan bantuan sosial tepat sasaran dengan kegiatan prioritas

peningkatan pelayanan jaminan sosial.

UndangUndang Dasar 1945 baik dalam Pembukaan

maupun Batang tubuh mengamanatkan kepastian per

lindung an seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai amanat

UUD 1945 Pasal 28H ayat 3, setiap warga negara berhak atas

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Landasan

konstitusional ini juga mengamanatkan untuk hak setiap

orang untuk mendapatkan perolehan pelayanan kesehatan.

Pemerintah berupaya mewujudkan hal ini melalui jalan panjang

hingga akhirnya terbit UndangUndang Nomor 4 tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). tujuh tahun

berikutnya, UndangUndang Nomor 24 tahun 2011 tentang

Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS), menjadi dasar

transformasi berbagai Badan Usaha Milik Negara terkait

dengan jaminan sosial menjadi Badan Hukum Publik untuk

mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional

bagi seluruh rakyat Indonesia.

SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya

kebutuhan dasar hidup yang bagi setiap peserta dan/atau

anggota keluarganya apabila terjadi terjadi halhal yang dapat

mengakibatkan mengakibatkan hilang atau berkurangnya

pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan

kerja, memasuki usia lanjut /pensiun, atau meninggal

dunia. Pelaksanaan SJSN berdasar pada tiga asas yaitu

kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia serta sembilan prinsip yaitu kegotongroyongan,

nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas,

kepesertaan, wajib dana amanat, dan hasil pengelolaan dana

digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan

sebesarbesarnya untuk kepentingan

peserta. Berdasarkan UU SJSN, program

jaminan sosial terdiri dari Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan

Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang

meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari tua

(JHt), dan Jaminan Kematian (JKm).

Pelaksanaan program JKN/Kar

tu Indonesia Sehat (KIS) sendiri mem

perlihatkan perkembangan yang progresif.

Dalam tiga tahun pelaksanaannya sejak

tahun 2014, cakupan peserta semakin

meningkat setiap tahunnya. Cakupan

peserta JKN/KIS terus bertambah dari 156,79 juta jiwa (2015)

menjadi 171,94 juta jiwa (2016). Pada 31 Agustus 2017, peserta

program JKN/KIS telah mencapai 180,78 juta jiwa.

Capaian jumlah Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama

(FKtP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan tingkat Lanjut

(FKRtL) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga awal oktober

2017 yaitu sebanyak 27.154 fasilitas kesehatan. Pemerintah

memberikan subsidi premi bagi masyarakat rentan (Penerima

Bantuan Iuran/PBI). Namun, saat ini, masyarakat rentan

banyak belum dapat menjangkau fasilitas kesehatan karena

akses dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, utilization

rate bagi masyarakat rentan relatif rendah dibandingkan

masyarakat lain.

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) Tahun 2017

Sumber: BPJS Kesehatan, 2017

*) Realisasi sampai dengan akhir Agustus 2017 (angka sementara)

Hariyadi

Perencana di Direktorat Perencanaan

Kependudukan dan Perlindungan Sosial.

Sidayu Ariteja

Perencana di Direktorat

Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Oleh:


Fasilitas Kesehatan yang Mendukung Program JKN/KIS Tahun 2017*

Sumber: BPJS Kesehatan, 2017*) Realisasi sampai dengan akhir Mei 2017 (angka sementara)

Arah kebijakan dan strategi SJSN ke depan antara lain

perluasan cakupan dan paket manfaat bagi penduduk rentan

dan pekerja informal khususnya di sektor usaha kecil dan mikro.

Upaya peningkatan cakupan tersebut perlu dukungan sosiali

sasi, advokasi dan edukasi mengenai manfaat program kepada

pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, dan penduduk bukan

pekerja. Selanjutnya, dalam hal kesinambungan program dan

finansial diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi

terpadu SJSN, baik JKN maupun jaminan ketenagakerjaan. Hal

lain yang tidak kalah penting yaitu upaya unifikasi/sinkronisasi

data kepesertaan jaminan sosial dengan data kependudukan

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai

nomor unik setiap peserta. Hal ini sangat diperlukan untuk

pengembangan kepesertaan di masa yang akan datang.

Jaminan Kesehatan Nasional dan Kesenjangan Pelayanan Kesehatan

Menurut UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat dibagi

menjadi pelayanan kesehatan tingkat pertama (dasar),

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua (spesialistik), dan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga (subspesialistik).

Keberadaan puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan

kesehatan dasar menjadi hal yang penting dalam sistem

pelayanan kesehatan di Indonesia. Sedangkan rumah sakit

merupakan wadah bagi pelayanan kesehatan spesialistik

dan subspesialistik. Peningkatan akses terhadap fasilitas

pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah

dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sumber: Penulis, 2017

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) harus didukung oleh penyediaan

sisi supply pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu isu

utama di penyediaan sisi supply pelayanan kesehatan adalah

kesenjangan, baik jumlah maupun kualitas. Permasalahan

disparitas ini terkait dengan penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan pendukungnya, seperti tenaga kesehatan.

Kesenjangan jumlah dan kualitas antara daerah barat dan

daerah timur, daerah kaya dan daerah miskin, serta daerah

kota dan daerah desa masih menjadi penghambat optimalnya

pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu

pendukung utama sistem kesehatan. Puskesmas sebagai

fasilitas pelayanan kesehatan dasar menjadi seperti gatekeeper

bagi sistem kesehatan di Indonesia. Secara kumulatif, jumlah

puskesmas meningkat dari tahun ke tahun, menjadi sejumlah

9.767 unit pada tahun 2016. Namun masih terdapat ketimpang

an antar provinsi di Indonesia, seperti tergambar dalam rasio

per kecamatan (Profil Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan,

2017). Apabila dilihat pula ketenagaan kesehatan di puskesmas

(Profil Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan, 2017), masih

terdapat lebih dari 26 persen puskesmas di Indonesia yang

kekurangan dokter (Profil Kesehatan 2016, Kementerian

Kesehatan, 2017). Begitu pula dengan bidan, 20,53 persen

puskesmas di Indonesia masih kekurangan tenaga bidan (Profil

Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan, 2017).

(a) Jumlah Puskesmas Tahun 2012 - 2016

(b) Rasio Puskesmas per Kecamatan Tahun 2016

kolomkolom


kolomkolom

(c) Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter menurut Wilayah Tahun 2016

(d) Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan menurut Wilayah Tahun 2016

Sumber: Profil Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

juga mengalami perkembangan. Sampai dengan oktober

2017, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 2.750 buah

yang didominasi oleh rumah sakit Badan Usaha (RS Online,

Kementerian Kesehatan, 2017). Namun bila dilihat dari tempat

tidurnya, rumah sakit milik pemerintah, baik pusat maupun

daerah, memiliki jumlah yang lebih besar daripada rumah sakit

milik privat (RS Online, Kementerian Kesehatan, 2017). Rasio

jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia masih di bawah

standar wHo (1,5 tempat tidur per 1.000 penduduk) (Profil

Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan, 2017). Kesenjangan

rasio juga masih terjadi antar provinsi (Profil Kesehatan 2016,

Kementerian Kesehatan, 2017). Secara kualitas yang diukur

melalui akreditasi, baru sekitar 33 persen rumah sakit yang

sesuai dengan standar (Profil Kesehatan 2016, Kementerian

Kesehatan, 2017). terkait dengan ketenagaan kesehatan di

rumah sakit, terdapat 49.792 dokter spesialis dengan proporsi

terbesar pada dokter spesialis dasar sebesar 42,6 persen.

Permasalahan kesenjangan tergambar pada persentase rumah

sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki standar jumlah

dokter spesialis yang hanya terpenuhi di 4 provinsi dan bahkan

di 5 provinsi, standar tersebut sama sekali belum ada yang

memenuhi (Profil Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan,

2017.)

(a) Rasio Tempat Tidur RS per 1.000 Penduduk Tahun 2012 - 2016

(b) Rasio Tempat Tidur RS per 1.000 Penduduk Tahun 2016


kolomkolom

(c) Persentase Akreditasi RS di Indonesia Tahun 2016

Sumber: Profil Kesehatan 2016, Kementerian Kesehatan

Peluang Pemanfaatan Public-Private Partnership (PPP/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) pada Bidang Kesehatan

Pemanfaatan kerja sama pemerintah dan badan usaha

dalam mendorong peningkatan akses penduduk terhadap

pelayanan kesehatan menjadi hal yang dapat dijadikan opsi

pendekatan dalam memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Kerja sama pemerintah dan badan usaha model “tradisional”

yang mungkin selama ini telah diterapkan melalui kebijakan

Jaminan Kesehatan Nasional mungkin dapat diperkuat dengan

beberapa model pendekatan baru kerja sama. Modelmodel

kerja sama yang dilakukan juga dapat dipilih berdasarkan

kebutuhan atau karakteristik masingmasing wilayah.

Proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha pada bidang

kesehatan yang mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu best

practices adalah proyek di India, sebagai juga salah satu negara

berkembang dan berpopulasi besar. Areaarea kerja sama

yang dilakukan antara lain dalam pembangunan infrastruktur,

manajemen, pelatihan dan peningkatan kapasitas, mekanisme

pendanaan pihak ketiga, serta infrastruktur teknologi informasi.

Dalam rangka mendorong ketertarikan pihak badan usaha,

pemerintah melakukan beberapa kebijakan, seperti kemudahan

penyediaan lahan, penyediaan subsidi, pemberian bantuan

finansial, memastikan tidak adanya kompetisi di daerah terpencil,

serta kebijakan buy-back kepemilikan fasilitas kesehatan (PPP

in Indian Health Sector, downloaded at www.ibef.org/download/

PolicyPaper.pdf).

Model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada Bidang Kesehatan (Bank Dunia, diadaptasi dari Montagu

dan Harding (2012) serta Barlow, Roehnich, dan Wright (2013)

Model Kerjasama Jenis Kerjasama Definisi

Selective model (hanya jasa pelayanan kesehatan)

Operating contract, performance-based contract (consession, lease)

Operator Badan Usaha men-goperasikan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan penda-naan pemerintah di fasilitas milik pemerintah

Facility finance (hanya akomo-dasi/fasilitas)

Design, build, finance, operate (DBFO), build, own, operate, transfer (BOOT)

Pemerintah mengontrak operator Badan Usaha untuk mendesain, membangun, mendanai, dan mengoperasi-kan fasilitas kesehatan. Jasa pe-layanan kesehatan disediakan pemerintah.

Combined model (akomodasi dan jasa pelayanan)

Twin accomodation/clinical services joint venture

Operator Badan Usaha mem-bangun atau menyewakan fasilitas dan menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi untuk populasi tertentu.

Dengan memperhatikan berbagai model kerja sama antara

pemerin tah dan badan usaha pada bidang kesehatan, peluang

kebijakan dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan. Sebagai

contoh adalah penerapan selective model di daerah terpencil,

perbatasan, dan kepulauan. Salah satu model yang dapat dilakukan

adalah penyediaan fasilitas kesehatan oleh pemerintah dan pihak

badan usaha akan “mengoperasikan” fasilitas kesehatan dimaksud.

Kecenderungan badan usaha yang lebih efisien dalam menjalan

kan manajemen akan diimbangi oleh penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

keengganan badan usaha untuk berinvestasi di daerah terpencil,

perbatasan, dan kepulauan yang cenderung mempunyai populasi

penduduk sedikit dengan biaya operasional yang tinggi. Namun,

mungkin diperlukan kebijakan atau “perlakuan khusus” untuk

pihak badan usaha yang melakukan kontrak kerja sama dengan

pemerintah, baik pusat maupun daerah. opsi model ini mungkin

lebih cocok untuk fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (rumah

sakit) dengan pemerintah secara penuh berkonsentrasi untuk

penyediaan pelayanan puskesmas.

Sedangkan untuk daerah dengan populasi besar dan demand

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi, combined

model dapat ditawarkan. Permasalahan keterbatasan fasilitas

pelayanan kesehatan intensif serta lamanya waktu tunggu

pelayanan diharapkan dapat dikurangi. Kombinasi kontrak antara

pemerintah dan badan usaha yang juga dapat berupa “insentif”

diharapkan dapat memicu badan usaha yang enggan bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadi provider pelayanan

kesehatan, baik dasar maupun rujukan. Karakteristik penduduk

perkotaan yang cenderung berbeda dengan perdesaan.

28 sustaining PaRtnERsHiP Edisi sPAM dAn sAnitAsi 201728 sustaining PaRtnERsHiP Edisi sPAM dAn sAnitAsi 2017

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersihkpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Master Sustaining Partnership... · SPAM, melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Documents