PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
33
Embed
Perbup Sumba Timur ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 2012 · 21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 22. Air Tanah adalah air yang terdapat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,
Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta
mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara
pemungutan Pajak Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008
Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010
Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
198);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumba Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk
jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan
tanah.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga,
collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur.
32. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
43. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan
data yang ada pada DPPKAD.
44. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD
dengan keadaan di lapangan.
45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika
dan sekaligus, emberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan pajak
daerah di Kabupaten Sumba Timur.
Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tata cara pemungutan pajak daerah di
Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. Pendaftaran dan pelaporan pajak;
b. Pembayaran dan penetapan pajak;
c. Keberatan dan banding;
d. Pengurangan dan keringanan pajak;
e. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi kepada wajib pajak;
f. Penelitian dan pemeriksaan pajak;
g. Pengembalian kelebihan pembayaran; dan
h. Insentif pemungutan pajak.
BAB IV
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 5
(1) Setiap wajib pajak daerah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak daerah
dengan menggunakan SPOPD pada DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum
kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau
penanggung pajak pada DPPKAD.
(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan :
a. fotokopy identitas diri wajib pajak/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM,
Pasport);
b. surat keterangan domisili usaha;
c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
d. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan
disertai fotokopy identitas dari pemberi kuasa.
(4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke DPPKAD paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterima.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 6
(1) Wajib pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke DPPKAD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau
penanggung pajak di DPPKAD.
(3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu
penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen
berupa :
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
b. fotokopy setoran pajak yang telah dilakukan.
(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Pasal 7
(1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu
penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
Pasal 8
(1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan,
dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun
pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar,
dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran
akibat dari pembetulan SPTPD.
BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 9
(1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah sebagai berikut :
a. Pajak air tanah; dan
b. Pajak reklame.
(2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :
a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak penerangan jalan;
e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. Pajak parkir; dan
g. Pajak sarang burung walet.
Pasal 10
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;
2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa
pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak
Paragraf Kesatu
Pajak Air Tanah
Pasal 11
(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam
rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan
air.
(2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara
mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.
(3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut :
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para
Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar
Rp.125,-/M3;
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp.75,-/M3;
c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) sebesar Rp.100,-/M3; dan
d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b dan huruf c, adalah :
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/M3)
Volume (M3)
Harga Dasar Air
Non Niaga Niaga
Kecil
Industri
Kecil
Niaga
Besar
Industri
Besar
0 – 50 788 1.060 1.541 2.641 3.336
51 – 500 793 1.074 1.569 2.701 3.426
501 – 1.000 799 1.087 1.597 2.762 3.516
1.001 – 2.500 804 1.101 1.625 2.822 3.607
˃ 2.502 810 1.115 1.681 2.882 3.697
Pasal 12
(1) Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah
berdasarkan tarif progresif dan klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2) Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari :
a. non niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi
pemakaian air tanah lebih dari 100M3/bulan;
b. niaga kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor
suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik,
antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan
secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan,
Menurut Tata Usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :
Jenis Pajak Tahun Pajak NOP, nomor & tanggal STPD/
SKPDKB/SKPDKBT (*)
Tanggal Jatuh
Tempo
Pembayaran
Jumlah
Tunggakan Pajak
(Rp)
Jumlah
(*) Coret yang tidak perlu.
Dengan huruf : ...................................................................................................................................................