PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang ...
42
Embed
PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG DANA DESA …bpmpd.bogorkab.go.id/uploads/images/BPMPD/PERBUP NO22 TAHU… · tentang Pedoman Pembangunan Desa ... 20.Bendahara Desa adalah unsur staf
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN BUPATI BOGORNOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI BOGOR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentangTata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu membentukPeraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan KabupatenSubang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
4. Undang-Undang ...
-2-
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan ...
-3-
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentangPenetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang PenetapanPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun2015 Nomor 6, Tambahan Lebaran Daerah KabupatenBogor Nomor 84);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentangPengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah KabupatenBogor Tahun 2015 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2015 tentangPengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah KabupatenBogor Tahun 2015 Nomor 40);
21. Peraturan ...
-4-
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sertaTata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sertaTata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sertaTata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah (Berita Daerah KabupatenBogor Tahun 2016 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten BogorTahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUNANGGARAN 2017.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.3. Bupati adalah Bupati Bogor.4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkatBappedalitbang, adalah Badan Perencanaan, Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnyadisingkat DPMPD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnyadisingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan danAset Kabupaten Bogor.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraanpemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalampelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenanganpemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagianurusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umumpemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
9. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD,adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah KabupatenBogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendaharaumum daerah.
10. Rekening ...
-5-
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkatRKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negarayang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaannegara dan membayar seluruh pengeluaran negara padabank sentral.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnyadisingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BendaharaUmum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi KuasaBendahara Umum Negara.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkatRKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarandaerah pada bank yang ditetapkan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagiDesa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah dan digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkatdesa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk desa berdasarkanketerwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksanakewilayahan dan pelaksana teknis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnyadisingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan denganPeraturan Desa.
20. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yangmembidangi urusan administrasi keuangan untukmenatausahakan keuangan desa.
21. Rekening ...
-6-
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalahrekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yangmenampung seluruh penerimaan Desa dan digunakanuntuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yangditetapkan.
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman dalam perhitungan, penetapan, penyaluran,penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban danpelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dantercapainya tertib administrasi dalam perhitungan,penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan,pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa TahunAnggaran 2017.
BAB IIIRUANG LINGKUP
Pasal 3Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:a. penghitungan dan penetapan Dana Desa;b. mekanisme penyaluran Dana Desa;c. penggunaan Dana Desa;d. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana
Desa;e. pelaporan Dana Desa; danf. pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
BAB IVPENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
Bagian KesatuPenghitungan
Pasal 4(1) Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan :
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.
(2) Dana Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah alokasi Dana Desayang ditetapkan oleh Pemerintah secara merata untukseluruh Desa di Indonesia yaitu masing-masingsebesar Rp. 720.442.000,- (tujuh ratus dua puluh jutaempat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(3) Dana ...
-7-
(3) Dana Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah total Dana DesaDaerah dikurangi total alokasi dasar Daerah yang dihitungdengan memperhatikan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografissetiap Desa.
(4) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud padaayat (3) dihitung dengan bobot:a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah
penduduk Desa;b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka
kemiskinan Desa;c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan
geografis Desa.(5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf dmasing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskinDesa dan IKG Desa.
(6) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakanformula sebagai berikut :
W = (0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)
Keterangan :
W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkanjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap totalpenduduk Desa di Daerah.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadaptotal penduduk miskin Desa di Daerah.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luaswilayah Desa di Daerah.
Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap total IKG Desadi Daerah.
Bagian KeduaPenetapan
Pasal 5(1) Total Dana Desa Daerah sebesar Rp. 371.999.170.000,- (tiga
ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus sembilanpuluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiridari :
a. alokasi ...
-8-
a. alokasi dasar daerah sebesar Rp. 299.703.872.000,-(dua ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratustiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
b. alokasi formula sebesar Rp. 72.295.298.000,- (tujuhpuluh dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta duaratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah tercantumdalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB VMEKANISME PENYALURAN
Pasal 6(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan
dari RKUD ke RKD.
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan palinglambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterimadi RKUD dari RKUN selama memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Peraturan ini.
Pasal 7(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh BUD secara
bertahap pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuansebagai berikut:
a. tahap I, paling lambat pada minggu kedua bulan Junisebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tahap II, paling lambat pada minggu keempat bulanAgustus sebesar 40% (empat puluh persen).
(2) Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan dariRKUN ke RKUD maka penyaluran dana desa dari RKUDke RKD menyesuaikan dengan waktu pemindahbukuan dariRKUN.
(3) Penghitungan nilai nominal Dana Desa Tahap I dan IIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehBPKAD.
Pasal 8
(1) Penyaluran Dana Desa tahap I kepada Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakansetelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairanDana Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melaluiCamat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
b. laporan ...
-9-
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun anggaransebelumnya;
c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
d. kuitansi penerimaan Dana Desa bermaterai cukup yangditandatangani Bendahara Desa dan diketahui olehKepala Desa;
e. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
f. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakansetelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairanDana Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melaluiCamat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DanaDesa tahap sebelumnya;
b. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa; dan
c. Kuitansi penerimaan Dana Desa bermaterai cukup yangditandatangani Bendahara Desa dan diketahui olehKepala Desa.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukanrealisasi penyerapan anggaran paling kurang sebesar 75%(tujuh puluh lima persen), dan rata-rata capaian outputmenunjukan paling kurang sebesar 50% (lima puluhpersen).
(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian outputdari seluruh kegiatan.
Pasal 9
(1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, Camat melakukan penelitian kelengkapanpersyaratan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
(2) Dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menugaskanKepala Seksi dan unsur pelaksana.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) terdapat Desa yang memiliki sisaDana Desa di RKD lebih dari 30 % (tiga puluh persen),Camat membuat rekomendasi penundaan penyaluran DanaDesa kepada Desa yang bersangkutan.
(4) Camat menyampaikan surat pengantar yang dilampiri BeritaAcara dan kelengkapan persyaratan serta rekomendasipenundaan penyaluran kepada Kepala DPMD atas namaBupati.
(5) Berdasarkan ...
-10-
(5) Berdasarkan surat pengantar Camat beserta lampirannyasebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPMDmenyampaikan permohonan pencairan kepada KepalaBPKAD.
(6) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksudpada ayat (5) BPKAD memindahbukukan Dana Desa dariRKUD ke RKD masing-masing Desa.
Pasal 10
(1) Bentuk dan isi surat permohonan pencairan, kelengkapanpersyaratan, berita acara, rekomendasi penundaanpenyaluran, surat pengantar dan surat permohonanpencairan dari Kepala DPMD kepada Kepala BPKADsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)dan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantumdalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
(2) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan didesa, kecamatan dan BPKAD.
(3) Berita acara penelitian kelengkapan persyaratan,rekomendasi penundaan penyaluran dan surat pengantarcamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua)masing-masing disimpan di kecamatan dan BPKAD.
(4) Permohonan pencairan Kepala DPMD kepada Kepala BPKADsebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) dibuat dalamrangkap 2 (dua) masing-masing disimpan di DPMD danBPKAD.
Pasal 11
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui RKD.
(2) Pencairan Dana Desa di masing-masing Bank dilakukanoleh Bendahara Desa.
BAB VIPENGGUNAAN
Pasal 12Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:
a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentinganseluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
b. kebutuhan ...
-11-
b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentinganDesa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan danberhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besarmasyarakat Desa;
c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hakasal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitasmasyarakat; dan
e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakanpelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan tenaga, pikiran danketerampilan warga Desa dan kearifan lokal.
Pasal 13(1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa danPemberdayaan Masyarakat Desa.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untukmembiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifatlintas bidang, terutama bidang kegiatan BUMDesa atauBUMDesa bersama, embung, produk unggulan desa ataukawasan perdesaan dan sarana olahraga.
(3) Dalam hal Pemerintah Desa menghendaki penggunaan danadesa sesuai prioritas utama sebagaimana dimaksud padapada ayat (2), Pemerintah Desa dapat melakukan perubahanPeraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa melaluimusyawarah Desa.
Pasal 14Proritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunandesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditujukanuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangankemiskinan, antara lain:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhankebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasaruntuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
c. pengadaan ...
-12-
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana ekonomi untukmewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untukketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yangdifokuskan pada kebijakan satu Desa satu produkunggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi danpemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yangdifokuskan pada kebijakan satu Desa satu produkunggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi danpemasaran.
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana lingkungan untukpemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, danpemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengankebutuhan Desa.
Pasal 15Proritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan di bidangpemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dankapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensidan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupidirinya secara mandiri, antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunanDesa;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengembangan sistem informasi Desa;
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuandan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dananggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkunganhidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luarbiasa lainnya;
h. dukungan ...
-13-
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomiproduktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesaBersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompokmasyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomimasyarakat Desa lainnya;
j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desadengan pihak ketiga; dan
k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnyayang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa.
Pasal 16(1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan dana desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 danPasal 15 setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian dana desauntuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhidan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat telah terpenuhi.
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desamengenai APBDesa.
Pasal 17Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dipublikasikankepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atauruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
BAB VIIPELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANPasal 18
(1) Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabanDana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan DanaDesa.
BAB VIIIPELAPORAN
Pasal 19(1) Kepala Desa menyampaian laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa kepada Kepala DPMD atas namaBupati melalui Camat pada setiap tahap.
(2) Laporan ...
-14-
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana DesaTahap I, paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaranberjalan.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana DesaTahap I dan Tahap II, paling lambat tanggal 7 Januari tahunanggaran berikutnya.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana DesaTahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukanrealisasi penyerapan anggaran paling kurang sebesar 75%,dan rata-rata capaian output menunjukan paling kurangsebesar 50%.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelahbatas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksudayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menyampaikanpemutakhiran capaian output ke Kepala DPMD melaluiCamat.
(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desadisusun sesuai dengan format sebagaimana tercantumdalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 20(1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan
konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DanaDesa kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggarandengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi.
(2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dankonsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DanaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasirealisasi penyerapan dan capaian output Dana desatahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasirealisasi penyerapan dan capaian output Dana DesaTahap I.
(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejakDana Desa diterima di RKUD.
(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaianoutput Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januaritahun anggaran berjalan.
(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaianoutput Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahunanggaran berjalan.
(6) Dalam ...
-15-
(6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktupenyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku Kuasa PenggunaAnggaran penyaluran Dana Desa dapat meminta Bupatiuntuk melakukan percepatan penyampaian perbaikanlaporan tersebut.
(7) Bentuk dan format Laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II PeraturanBupati ini.
BAB IXPEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21Bupati melalui Kepala DPMD melakukan pemantauan danevaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
Pasal 22(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
terdapat Desa yang masih memiliki sisa Dana Desa di RKDlebih dari 30 % (tiga puluh persen) Kepala DPMD atas namaBupati meminta Camat untuk memanggil Kepala Desa yangbersangkutan untuk memberikan penjelasan.
(2) Berdasarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Camat melaporkan kepada Bupati melaluiKepala DPMD.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala DPMD melaporkan kepada Bupati agar menugaskanInspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
(4) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari DanaDesa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaanditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaransebelumnya.
(5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancanganAPBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23(1) Kepala DPMD atas nama Bupati menunda penyaluran Dana
Desa, dalam hal:
a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) danayat (2);
b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaransebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);dan/atau
c. terdapat ...
-16-
c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparatpengawas fungsional di daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DanaDesa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa DanaDesa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaransebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akandisalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidakdilakukan.
(4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaranberjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnyamasih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluranDana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa diRKUD.
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepadaKepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyalurandan Dana Desa.
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahunanggaran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf cdisampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerahdalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpanganpenyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepadaKepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyalurandan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluransebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Pasal 24(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam
hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnyakurang dari atau sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf cberlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadisisa Dana Desa di RKUD.
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KuasaPengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
(4) Bupati ...
-17-
(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yangbersangkutan mengenai Dana Desa yang ditundapenyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palinglambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan danagar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahunanggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDtahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksudpada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampaidengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisaDana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangdalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUDtahun anggaran berjalan.
(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluransebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaranberjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisaDana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN keRKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KepalaKPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DanaDesa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaranberjalan.
(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Idari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KepalaKPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DanaDesa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belumdisalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud padaayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaanpenyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksudpada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkandari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimanadimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih padaRKUN.
Pasal 25(1) Bupati melalui Kepala BPKAD melakukan pemotongan
penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksipenundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DanaDesa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahunanggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desasebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selakuKuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
BAB XI ...
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGORNOMOR : 33 Tahun 2017TANGGAL : 22 Mei 2017
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGORNOMOR : 33 Tahun 2017TANGGAL : 22 Mei 2017
BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRANDANA DESA
A. FORMAT SURAT PERMOHONAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGORKECAMATAN ................................
KEPALA DESA .................................Alamat......................................................................
Nomor :Lampiran :Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Desa Tahun 2017 Tahap............ (...... %)
................, .................... 2017
Kepada Yth.
Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa atas namaBupati Bogor
melaluiCamat ........................
Di.........................
Dasar :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2017 tentang Dana Desa Tahun
Anggaran 2017.
Dengan ini disampaikan permohonan pencairan beserta kelengkapanpersyaratan Dana Desa Tahun 2017 Tahap... (...%) Desa ...................Kecamatan .....................Kabupaten Bogor sebesar Rp ............................(....................................................) untuk kegiatan sebagaimana tercantumdalam APBDesa Tahun 2017.
Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.
..................…………, 2017
KEPALA DESA …………..
………………………………
Tembusan :Ketua Badan Permusyawaratan Desa……;
B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPANPERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA.
BERITA ACARAPENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN 2017 TAHAP ............... (..... %)
Pada hari ini ………………… tanggal …………….. bulan ……………tahun……………….., bertempat di Kecamatan……………………… telahdilakukan penelitian kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa Tahun2017 Tahap.................... Desa………….. Kecamatan.............. KabupatenBogor, dengan hasil sebagai berikut :
NO PERSYARATANHASIL
KET.LENGKAP TIDAKLENGKAP
1 2 3 4 51 Peraturan Desa tentang APB Desa
(hanya untuk pencairan Tahap I)2 Surat Permohonan Pencairan dari
Kepala Desa3 Laporan Realisasi Penggunaan
dan capaian output Dana Desatahun/tahap* sebelumnya.Sisa Dana Desa lebih dari/kurangdari atau sama dengan 30 %**
4 Fotokopi KTP Kepala Desa danBendahara Desa(hanya untuk pencairan Tahap I)
5 Fotokopi Rekening Kas Desa(hanya untuk pencairan Tahap I)
6 Surat Pernyataan TanggungJawab
7 Kuitansi Bukti Tanda TerimaDana Desa
Penelitian kelengkapan persyaratan ini dilakukan sebatas pada kelengkapanadministrasi dan tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik. Apabilaterdapat ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan dengan yangtercantum dalam kelengkapan persyaratan, maka menjadi tanggung jawabKepala Desa.
Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Dibuat di :Pada tanggal :
Yang melaksanakan penelitian kelengkapan berkas persyaratan pencairan :
1. ……………………… : Kepala Seksi Pemerintahan ..............................
* untuk penyaluran Tahap I menggunakan Laporan Realisasi PenggunaanDana Desa tahun sebelumnya
** keterangan terhadap jumlah sisa Dana Desa apabila lebih dari 30% ataukurang dari atau sama dengan 30%
TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN :
1. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa dinyatakan lengkap apabilasurat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat KepalaDesa dan dicap basah, dibubuhi nomor, tanggal serta adanya kesesuaianperihal surat dengan jenis dan besaran anggaran yang dimohon.
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun/tahap sebelumnyadinyatakan lengkap apabila laporan ditandatangani oleh Kepala Desa atauPenjabat Kepala Desa dengan tanda tangan dan cap basah, mencantumkannomor dan tanggal SP2D, merinci jumlah pendapatan dan jumlah belanjaperkegiatan serta mencantumkan saldo.
3. Fotokopi KTP :
a. Fotokopi KTP Kepala Desa dinyatakan lengkap apabila sesuai denganKepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang menjabat sekarang, masihberlaku, jelas dan terbaca serta sesuai dengan nama yang terteradalam surat permohonan, laporan realisasi penggunaan DanaDesa, surat pertanggungjawaban dan kuitansi; dan
b. Fotokopi KTP Bendahara Desa dinyatakan lengkap apabila sesuaidengan Bendahara Desa yang menjabat sekarang, masih berlaku, jelasdan terbaca serta sesuai dengan nama yang tertera dalam kuitansi.
4. Fotokopi Rekening Kas Desa dinyatakan lengkap apabila tertera Kas Desa…… Kecamatan ….., fotocopy halaman depan dan saldo harus jelas danterbaca.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dinyatakan lengkap apabila dibubuhimaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), ditandatangani oleh Kepala Desaatau penjabat Kepala Desa, dicap basah serta diberi tanggal dan nomorsurat. Tandatangan dan cap basah harus mengenai meterai.
6. Kuitansi Penerimaan Dana Desa dinyatakan lengkap apabila :
a. ditandatangani oleh Bendahara Desa yang telah dibubuhi meteraiRp. 6000 (enam ribu rupiah), tanda tangan harus mengenai meterai;
b. ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan dicapbasah;
c. angka nominal yang tertera di kuitansi sesuai dengan yang terteradalam surat permohonan dan nominal tahapan yang telah ditetapkanoleh BPKAD, jelas tanpa ada coretan dan hapusan angka/huruf; dan
d. Kuitansi dibuat 4 (empat) lembar, satu lembar di desa, satu lembardi kecamatan, 2 (dua) lembar untuk BPKAD yang salah satunyabermeterai cukup.
C. FORMAT REKOMENDASI PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGORKECAMATAN ..............................
Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa atas namaBupati Bogor
Di.........................
Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pencairanDana Desa Dana Desa Tahun 2017 Tahap I terdapat Desa yang memilikisisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30 %, yaitu sebagaiberikut :
NO DESADANA DESA TAHUN
ANGGARANSEBELUMNYA (Rp)
SISA DANADESA (Rp)
PROSENTASESISA DANADESA (%)
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor ... Tahun 2017tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017, maka terhadap Desa yangbersangkutan agar dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa Tahap Isebesar sisa Dana Desa tersebut.
Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.
..................…………, 2017
CAMAT ...........................,
....................................
NIP. ……………………….
D. FORMAT SURAT PENGANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN BOGORKECAMATAN ..............................
Yth. Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa atas namaBupati Bogor
di-
Cibinong
SURAT PENGANTAR
Nomor : ………………………
No Jenis Dokumen Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
1. Berita Acara hasil penelitian dankelengkapan persyaratanpencairan Dana Desatahap…..untuk Desa …..
……. berkas Sebagai bahanlebih lanjut
2 Rekomendasi penundaanpenyaluran (jika ada)
……. berkas
CAMAT ...........................,
....................................
NIP. ……………………….
E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN BOGORKECAMATAN ........................................
KEPALA DESA ............................Alamat : ......................................................................................................
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABPENGGUNAAN DANA DESA
Nomor :…………
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...............................................
Nomor Telp/Hp : ...............................................
Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaanDana Desa ................ Tahap .................... (........%) Tahun Anggaran 2017untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDesa Tahun 2017 baikdalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dantanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., .........................2017Kepala Desa ......................,
Meterai 6000
.....................................
F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA
Cibinong, ……….2017
Nomor : / -PK KepadaSifat : Penting Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan AsetDaerah
Lampiran : 1 (satu) Berkas di -Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahap ……..(………) Tahun 2017
Cibinong
Dasar :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentangPengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2017 tentang DanaDesa Tahun Anggaran 2017.
Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikanpermohonan Pencairan Dana Desa Tahap ….. ke .... untuk …….desa di ………. Kecamatan dengan jumlah totalRp………………(………………………..) Tahun Anggaran 2017,sebagaimana rincian terlampir.
Demikian, untuk menjadi bahan lebih lanjut.
KEPALA DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
…………………………….…………………………….
NIP. ………………………………..Tembusan :Yth. Camat …….
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O RDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. (021) 8754102Fax. 8754102 Cibinong 16914
DAFTAR RINCIAN DESA YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENCAIRANDANA DESA TAHAP ….
TAHUN ANGGARAN 2017
NO KECAMATAN DESA BESARNYA (Rp) PENUNDAAN (Rp)(jika ada)
TOTAL DANA DESA (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 (4-5) 7
JUMLAH
KEPALA DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
…………………………….…………………………….
NIP. ………………………………..
G. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN DANA DESA
NO ...................................................................
Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Uang Sejumlah :............................................................................................................................ ...................……………...............................................................................................................................
Untuk Pembayaran : Pencairan Dana Desa Tahun 2017 Tahap ............ (...... %) Desa ............ Kecamatan ................Kabupaten Bogor
...............................................MENGETAHUI, YANG MENERIMA
KEPALA DESA ................................. BENDAHARA DESA..........................
Rp. ....................................... TANDA TANGAN DAN CAP DESA (TANDA TANGANDAN BERMETERAI 6000)
2.2.1 Pembangunan ................................2.2.2 Pembangunan ................................2.2.3 dst ..................................................
2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat2.3.1 Kegiatan ................................2.3.2 Kegiatan ................................2.3.3 dst ........................................
2.4Bidang PembinaanKemasyarakatan
2.4.1 Kegiatan ................................2.4.2 Kegiatan ................................2.4.3 dst ........................................
KEPALA DESA ...........................................
..............................................
I. LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE RKD
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKDKABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN..................Pagu Kabupaten Bogor Rp. ................
NO PENYALURANKEDESA PAGU
PENYALURANTOTAL
PENYALURAN SISA DALAMPRESENTASE
TAHAP I TAHAP IINOMORSP2D
TGLPENYALURAN JUMLAH NOMOR
SP2DTGL
PENYALURAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6+9 11 = 3-10 121
2
Desa APenyaluranPertamaPenyaluranKedua
Desa BPenyaluranPertamaPenyaluranKedua
JUMLAH TOTAL
Cibinong, 2017
Bupati/a.n Bupati
( )
J. LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESAKABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN..................Pagu Kabupaten Bogor Rp. ...........
NO. URAIAN URAIANOUTPUT
VOLUMEOUTPUT ANGGARAN REALISASI SALDO
%CAPAIANOUTPUT
KET
1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 91. Desa A
BidangPenyelenggaraanPemerintahan1. Kegiatan ......2. Dst ..............Bidang PembangunanDesa1. Kegiatan ......2. Dst ..............Bidang PemberdayaanMasyarakat1. Kegiatan .....2. Penyertaan ModalBidang PembinaanMasyarakat1. Kegiatan .....2. Dst .............
JUMLAH
Cibinong, 2017
Bupati/a.n Bupati
( )
K. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESATAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .......
PEMERINTAH DESA.............. KECAMATAN ..........KABUPATEN BOGOR
Pagu Desa Rp. ...........
NO. URAIAN URAIANOUTPUT
VOLUMEOUTPUT
CARAPENGADAAN ANGGARAN REALISASI SISA
CAPAIANOUTPUT
(%)KET
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 - 7 9 101.1.21.2.1
2.2.12.1.12.2.22.22.2.12.2.2
PendapatanPendapatan transfer dana desa- Tahap pertama- Tahap kedua
Jumlah pendapatanBelanja bantuan ke desa ABid. PenyelenggaraanPemerintahanKegiatan..........................................dst..................................................Bid. Pembangunan DesaKegiatan..........................................Dst..................................................