BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/3988/narasi.pdf · Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Barru mengacuh pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan

dari pembuat keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-

banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan

balik yang terorganisir

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Barru mengacuh pada Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, Khususnya

dalam mewudjudkan visi pembangunan Kabupaten Barru Selama Lima tahun

yaitu “ Menjadikan Kabupaten Barru sebagai Wilayah Yang Maju, Taat Azas Sejahtera, Bermartabat dan Bernafaskan Keagamaan “.

Renstra BPMPD Kabupaten Barru 2010-2015 merupakan dokumen

perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan stragegi

pembangunan pada tahun 2010-2015 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam

melaksanakan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Barru dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan

pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat mendukung segenap penyelenggara

kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkup BPMPD Kabupaten Barru agar secara

konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Kegiatan sesuai posisi dan Peran

yang ditugaskan.

Inti pemberdayaan masyarakat adalah melakukan perubahan sosial

(social change) dalam arti merubah kondisi kehidupan masyarakat untuk

mencapai suatu kemajuan yang diinginkan. baik individu maupun kelompok atau

komunitas, perubahan individu yang dimaksudkan adalah meningkatkan

kemampuan, cara berpikir, berprilaku, bertindak, bekerja dan membuat

keputusan dengan caranya sendiri sedangkan perubahan terhadap kelompok

atau komunitas adalah upaya untuk mengurangi deskriminasi sosial yang dialami

oleh sekelompok orang karena perbedaan ras, etnik, relegi dan gender.

2

upaya pemberdayaan masyarakat Desa harus dilakukan secara simultan

dengan upaya peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan, khususnya

kapasitas seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini

berkaitan dengan proses perencanaan program dan kegiatan BPMD yang

dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) BPMD

Hal mendasar yang menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA BPMD

adalah terjadi perubahan perundangan yang mengatur tentang perencanaan

pembangunan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN). Kemudian

berikutnya lahir Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJM Daerah tersebut selanjutnya dijadikan acuan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra-SKPD sebagai dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan

merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah yang memuat vsi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan

dokumen perencanaan pembangunan yang mempunyai hubungan atau

keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disebut RKPD dan Rencana Pembangunan Tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barru, sejumlah

peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara

(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaran

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ..... );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa;

14. eraturan Daerah Kabuopaten Barru Nomor 06 Tahun 2010 tentang RPJP

Daerah

4

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun

2005-2010;

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Badan PMD Kabupaten Barru 2010-2015 disusun dengan

maksud menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD sekaligus merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan

penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas

dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Badan PMD Kabupaten

Barru ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu pedoman resmi bagi seluruh jajaran Badan PMD

Kabupaten Barru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan

yang akan dibiayai dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan Badan PMD.

3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada

masa depan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan PMD dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan PMD untuk memahami dan

menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan

dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan Secara Sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Barru 2010-2016 dapat diuraikan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumberdaya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan pembangunan,

3.2. Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB VIII PENUTUP

6

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barru

adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan

Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Barru nomor 36 tahun 2008 tentang uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru,

Tugas Pokok tersebut antara lain :

a. Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan tehnis dibidang

pemberdayaan masyarakat Desa

b. Melaksanakan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan Masyarakat

Desa

b. Perumusan, penyiapan dan pelaksanaan ketahanan masyarakat dan sosial

budaya masyarakat

c. Perumusan, penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi

masyarakat

d. Perumusan, penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pendayagunaan tehnologi

tepat guna (TTG)

e. Pengkoordinasian penyusunan program pengembangan bahan-bahan sarana

dan prasarana pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat

f. Pengevaluasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

g. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan serta sarana dan

prasarana.

Adapun tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bidang pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

7

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan

koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan

kuangan baik dalam satuan organisasi Badan maupun Lembaga antar

Badan/Perangkat Daerah lainnya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan program.

b. Pengelolaan keuangan.

c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan

dan rumah tangga.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Bidang Ketahanan Masyarakat

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dan melakukan kegiatan menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan

atas penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan Masyarakat.

Bidang Ketahanan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

maksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan

Masyarakat.

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang

Ketahanan Masyarakat,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Masyarakat.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Ketahanan

Masyarakat.

3. Bidang Sosial Budaya Masyarakat Desa

Bidang Sosial Budaya Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam penyusunan kebijakan

teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Sosial

Budaya Masyarakat Desa.

Bidang Sosial Budaya Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas

sebagaimana maksud diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial Budaya

Masyarakat Desa.

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang

Sosial Budaya Masyarakat Desa.

8

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial Masyarakat Desa.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat

4. Bidang Usaha Ekonomi SDA dan Teknologi.

Bidang Usaha Ekonomi SDA dan Teknologi mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam penyusunan kebijakan

teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha

Ekonomi SDA dan Teknologi.

Bidang Usaha Ekonomi SDA dan Teknologi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana maksud diatas menyelenggarakan fungsi :

e. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Usaha Ekonomi

SDA dan Teknologi.

f. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang

Usaha Ekonomi SDA dan Teknologi.

g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Ekonomi SDA dan

Teknologi.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat

5. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki struktur organisasi

sesuai Peraturan Daerah kabupaten Barru Nomor : 06 Tahun 2008 tanggal 21

Juli 2008 sebagaimana diagram dibawah ini :

9

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KABUPATEN BARRU

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut diatas, maka pada Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru, terdapat jabatan-jabatan

eselon sebagai berikut :

1. Kepala Badan dengan Eselon II.b

2. Sekertaris Badan dengan Eselon III.a

3. Kepala Bidang dengan Eselon III.b

4. Kepala Sub Bidang dengan Eselon IV.a

5. Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN

BA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG KETAHANAN

MASYARAKAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA

MASY. DESA

BIDANG EKONOMI, SDA &

TEKNOLOGI

SUB.BIDANG USAHA EKONOMI

MASY. DESA

SUBAG PENY.

PROGRAM

SUBAG KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

SUB.BIDANG MOTIFASI

SWADAYA GOT ONG ROYONG

SUB.BIDANG MANAJ. PARTISIPASI

MASYARAKAT

SUB.BIDANG TRADISI BUDAYA &

PEMBERDY. KEL

SUB. BIDANG PENGEMBANGAN

SDM

SUB.BIDANG SDA & TEKNOLOGI

PEDESAAAN

10

2.2 Sumber Daya BPMD

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barru sesuai data

Bulan Juni 2011 sebanyak 26 orang, dengan kualifikasi pendidikan yang

berpariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.1. Jumlah Personil BPMD Kabupaten Barru sesuai dengan tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

Ket PNS Tenaga Sukarela Jumlah

1 Pasca Sarjana (S2) 2 - 2 2 S1 17 1 18 3 Diploma 3 - 3 4 SLTA 4 - 4 5 SLTP - - - 6 SD - - - 7 Jumlah 26 1 27

Personil yg telah mengikuti diklat fungsional tidak ada sedangkan

personil yg telah mengikuti diklat struktural serta jabatan yang terisi pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat terlihat pada tabel 2 di bawah

ini : Tabel 2.2. Personil yang telah mengikuti Dilkat Strukturan dan Jabatan yang terisi.

No Nama Jabatan Latihan Jabatan Tahun

1 Ir.H.Nahruddin Kepala Dinas Diklatpim II 2010 2 Drs.Mukmin Sekretaris Diklatpim III 2007 3 Drs.H.Nahnu M.Si Kabid. Sosial

Budaya Masy.Desa

Diklatpim III 2008

4 H.M.Nasir,S.Sos Kabid. Ketahanan Masyarakat Diklatpim IV 2002

5 Jamaluddin,S.Sos Kabid. Ekonomi, SDA dan Teknologi

Diklatpim IV 2002

5 Maskamiluddin,S.Sos.M.Si Kasubid. Motivasi Swadaya Gotong Royong

Diklatpim IV 2002

6 Ardi S.Sos Kasubid. Manaj. Partisifasi Masyarakat

DiklatpimIV 2002

7

Baso Zainuddin,S.Sos Kasubid. Peng. SDM Diklatpim IV 2002

8 Hj. St. Nurhayati Kasubid. Tradisi Budaya dan Pemberdayaan

Diklatpim IV 2002

9 Saparuddin Djadi,S.Sos Kasubid. Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Diklatpim IV 2003

10 Muhammad Yasir,S.Sos Kasubag. Penyusunan Program

Diklatpim IV 2003

11

2. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang difungsikan sebagai unit pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kepada

masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana BPMD Kab. Barru

No Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 1. Tanah 6 Ada 2. Bangunan Gedung 5 Baik 3. Kendaraan Roda Dua 13 Baik 4. Filling Kabinet Besi/Metal 3 Baik 5. Lemari Kayu 2 Pintu 1 Baik 6. Lemari Perpustakaan 1 Baik 7. Lemari Arsip 5 Baik 8. Lemari Kaca 1 Baik 9. Meja Biro 3 Baik 10. Meja ½ Biro 26 Baik 11. Meja Rapat 47 Baik 12. Meja Kerja/Tulis 4 Baik 13. Kursi Plastik 19 Baik 14. Kursi Tamu 2 Baik 15. Kursi Rapat 74 Baik 16. Kursi Putar 1 Baik 17. Kursi Meja Esalon 12 Baik 18. Kursi Biasa 1 Baik 19. Station Power dan Antena 1 Baik 20. Lap Top 2 Baik 21. Note Book 2 Baik 22. PC Unit 6 Baik 23. Printer 1 Baik 24. Printer (EPSON) 1 Baik 25. Printer HP 1 Baik 26. LCD Proyektor 1 Baik 27. Layar LCD 1 Baik 28. AC Unit 1 Baik 29. Kipas Angin 8 Baik 30. Kompor Gas 2 Baik 31. Kamera Digital 2 Baik 32. Mesin Ketik Standar 2 Baik 33. Sound System 1 Baik 34. Gorden 180 Baik 35. Warless 1 Baik 36. Blender 1 Baik 37. Faximile 1 Baik 38. Mesin Potong Rumput (Fujifa) 1 Baik 39. Dispenser (Crystal) 1 Baik 40. Kamera (CANON A480) 1 Baik 41. Tabung Gas 1 Baik 42. Rak Buku 1 Baik 43. Handy Camp 1 Baik 44. Printer Epson T 13 + Infus 1 Baik 45. Hardisk External 1 Baik

12

2.3 Kinerja Pelayanan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barru selama

5 (lima) tahun terahir telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai

berikut :

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPMD Tahun 2006- 2010 No Indikator

Kinerja sesuai tugas dan

fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Capaian Kinerja (%)

06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 06 07 08 09 10 1 Tersedianya

data akurat mengenai jumlah KK miskin sesuai potensi dan wilayahnya

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK

293 KK 100 100 100 100 100

2 Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapat fasilitasi

7 Klpk

7 Klpk

7 Klpk

7 Klpk - 7

Klpk 7

Klpk 7

Klpk 7

Klpk - 100 100 100 100 -

3 Jumlah usaha desa yang menerapkan TTG

31 Unit

37 Unit

43 Unit

49 Unit

80 Unit

31 Unit

37 Unit

43 Unit

49 Unit

80 Unit 100 100 100 100 100

4 Prosentase Desa yang memiliki BUMDES

- - 32.50 %

32.50 % 80 % - - 0 0 40 % - - 0 0 50

5 Prosentase Desa yang memiliki organisasi perempuan

10 % 10 % 10 % 10 % 90 % 10 % 10 % 10 % 10 % 90 % 100 100 100 100 100

6 Prosentase Desa dan Dusun yang melaksanakan perencanaan dan pembangunan secara partisipatif dengan basis data akurat

90 % 90 % 90 % 90 % 100 %

90 % 90 % 90 % 90 % 100

% 100 100 100 100 100

7 Prosentase perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kompoten

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 90 90 90 90

8 Tertib administrasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 100 100 100 100

9 Prosentase pencapaian sasaran kinerja

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 100 100 100 100 100

10 Meningkatnya kualitas SDM - - - - - - - - - - - - - - -

13

Secara umum kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator sasaran

cukup baik, namun bila diuraikan secara rinci berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi yang harus dilaksanakan oleh aparatur, masih ada yang harus dioptimalkan,

antara lain; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan ketepatan waktu peyusunan

dokumen perencanaan.

14

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta

antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak

diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dibawah ini :

- Program pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal.

- Kemampuan aparat masih sangat terbatas dalam hal penerapan

perencanaan partisipatif dalam pembangunan.

- Belum tersedianya unit TTG berbasis masyarakat karena terbatasnya jenis-

jenis teknologi yang diperkenalkan

- Propil Desa yang belum tertata

- Belum maksimalnya pembinaan terhadap kelompok PKK, dasawisma dan

masih terbatasnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan

terutama dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan.

- Belum tersedianya lembaga ekonomi yang memadai.

3.2. Issu Strategis Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil analisis permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa issu-issu pemberdayaan masyarakat, adalah :

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas aparat dalam hal penerapan perencanaan partisipatif dalam pembangunan.

c. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna.

d. Pemberdayaan perempuan sebagai potensi pembangunan.

e. Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan.

15

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi 1. Visi

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru secara

substansial mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Barru yang telah

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, yaitu sebagai

berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERDAYA, MANDIRI DAN BERNAFASKAN KEAGAMAAN”

Penjelasan Visi :

- Berdaya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga

mampu meningkatkan kesejahteraan.

- Mandiri adalah memiliki kewenangan untuk menetapkan program

pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan peran serta

masyarakat yang melaksanakan, mengendalikan dan melestarikan hasil

pembangunan

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka beberapa misi sebagai

gambaran upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses

percepatan pembangunan sehingga mampu mengakses sumber daya

sosial dan ekonomi,

2. Meningkatkan sinergitas program antara instansi dalam pemberdayaan

masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG)

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berkaitan dengan rumusan misi tersebut diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Kesejahtraan ekonomi dan sosial masyarakat

2. Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antara berbagai

unsur dalam tatanan Daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan

kerentanan untuk miskin

16

2. Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga

ekonomi dan Penyelenggaraan pembangunan.

3. Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas desa/kelurahan.

4.3. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi

Strategi ialah suatu seni mengunakan kecakapan dan sumber daya

suatu organisasi untuk mencapai tujuan sasaran organisasi yang telah

ditetapkan melalui pola interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi

yang paling menguntungkan.

Strategi adalan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang

mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai

melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi.

Adapun strategi pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa sebagai berikut :

1. Fasilitasi masyarakat miskin dan singkronisasi program dan kegiatan

dalam proses pengentasan kemiskinan. Menyiapkan sumber daya aparat

yang kompetitif.

2. Penguatan kapasitas perempuan melalui pembinaan dan pelatihan.

Penguatan kelembagaan masyarakat.

3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pelaksanaan

pembangunan melalui musrenbang, pelatihan dan kegiatan lain yang ada

di masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan pilihan terbaik untuk merealisasikan strategi yang

ditetapkan untuk pencapain tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya

kebijakan dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk operasional

berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun.

Adapun kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Barru sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam

mengorganisasikan dirinya dan dalam mengambil keputusan dalam setiap

tahapan proses pembangunan.

2. Mengembangkan dan mendorong kemampuan inovasi masyarakat dengan

memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik

lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta masyarakat.

17

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Mendorong tumbuhnya kelompok dan kelembagaan masyarakat Desa.

5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ekonomi.

6. Mengembangkan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

terpadu

7. Pengarusutamaan gender

8. Mendorong peningkatan dan pemeliharaan jaringan kerjasama berbagai

unsur tatanan Daerah berbasis kearifan lokal

18

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIF KINERJA

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan tersebut diatas, maka

program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru lima

Tahun ke depan antara lain :

1. Program Percepatan Pembangunan Pedesaan dengan kegiatan yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan PNPM-MP dan PNPM-MP yang terintegrasi melalui

pendampingan administrasi dan operasional.

- Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa

- Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/BUMDes

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan kegiatan yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

- Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Paket)

3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan kegiatan yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Dasawisma

- Pembinaan, pelatihan dan Pelaksanaan HKG dan Rakerda PKK

4. Program Peningkatan Partisifasi masyarakat dalam membangun Desa dengan

kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan, Dusun/lingkungan

- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan kegiatan yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Perlombaan Desa/Kelurahan

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pembangunan Kawasan

Pedesaan

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan yang

akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan

7. Program Pengembangan Otonomi Daerah dengan kegiatan yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes

19

8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

9. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Teknologi Baru

dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan Rekayasa TTG dan Teknologi Baru Pedesaan

20

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan dikategorikan ke dalam

kelompok :

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.

b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan.

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Dampak (impacts) adalah ukuran tingat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau

kepentiungan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator

dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini,

penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan indentifikasi, pengembangan, seleksi

dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan

kegiatan dan program-program organisasi.

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis

dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung

yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan

jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat

pada table 6.1 di bawah ini :

21

Tabel 6.1 Indikator kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 Jumlah Desa

dengan kelompok masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi

28 Pokmas 24 Desa/Kel -

9 Pokmas 10

Desa/Kel

9 Pokmas 10

Desa/Kel

8 Pokmas 10

Desa/Kel

54 Pokmas

54 Desa/Kel

54 Pokmas 54 Desa/Kel

2 Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan

40 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 50 %

3 Persentase Desa/Dusun yang melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan secara Partisipatif dengan basis data yang akurat

56 % 6.8 % 6.8 % 6.8 % 6.8 % 6.8 % 90 %

4 Jumlah Desa/Kel. Yang mengikuti perlombaan Desa/Kel.

13 Desa/Kel 13 Desa/Kel

13 Desa/Kel

13 Desa/Kel

13 Desa/Kel

13 Desa/Kel 13 Desa/Kel

5 Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih

280 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 12 Orang/Desa

6 Persentase Aparat Pemerintah Desa/Kel. Yang memahami perencanaan Partisipatif

30 % 9 %n 9 % 9 % 9 % 9 % 75 %

7 Jumlah Desa/Kel. Yang memiliki BUMDes/Lembaga Ekonomi Masyarakat

7 BUMDes 18 BUMDes

15 BUMDes - - - 40 BUMDes

8 Jumlah Desa/Kel. Yang memiliki kelompok usaha yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)

23 Desa/Kel 3 Desa/Kel

3 Desa/Kel

3 Desa/Kel

4 Desa/Kel

4 Desa/Kel 40 Desa/Kel

9 Tertibnya administrasi dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22

10 Persentase pencapaian sasaran kinerja

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Tersusunnya dan terimplementasikan SOPP

0 0 1 Jenis 0 0 0 1 Jenis

12 Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

67% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 80%

23

BAB VI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. PEDOMAN TRANSISI

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun

2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2016 dalam rangka penyusunan

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru

tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu

tahun berikutnya.

2. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana

program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan

kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada

rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru

tahun 2010-2015.

7.2. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dalam rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.

2. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis

yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan,

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD 2010 - 2015.

3. Satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara

rencana rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten

Barru tahun 2010 - 2015 dengan rencana kerja tahunan.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk

melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap penjabaran

rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru

tahun 2010-2015 ke dalam rencana kerja tahunan.

24

5. Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru

tahun 2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan

penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

6. Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru

tahun 2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan

adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada,

apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang

belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan

melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD

Kabupaten Barru.

7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Badan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan

daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

25

BAB VIII

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang

merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam penulisan Rencana

Strategis (RENSTRA) ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang merupakan hasil

dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

2. Tujuan penyusunan Renstra bagi organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Kabupaten Barru adalah menyediakan satu pedoman resmi bagi seluruh

jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan di biayai dari

APBD dan sumber pembiayaan lainnya, dan juga dapat dijadikan sebagai tolok

ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan PMD.

3. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah “ Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya, Mandiri dan Bernapaskan Keagamaan”

4. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru dijabarkan

lebih lanjut dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

kurun lima tahun dan penyusunan renja setiap tahun anggaran.

5. Renstra dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan SKPD atas kinerja setiap tahunnya.

6. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Barru, sangat ditentukan oleh partisipasi dan komitmen dari segenap

apartur lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Barru, 29 Juni 2011

Kepala Badan PMD Kabupaten Barru

Ir. H. NAHRUDDIN NIP. 19580502 199008 1 001

26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan Rencana Strategik Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru untuk Periode Tahun 2010 sampai

dengan tahun 2015, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategik ini disusun dengan mengantisipasi perubahan dan

perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing, transparansi, demokratis dan

desentralistis yang didukung oleh Sistim Kepemerintahan Yang Baik (Good

Governance) yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur.

Disamping itu, dengan adanya rencana strategik dimaksudkan sebagai acuan

semua pihak di dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan sebagai

dasar pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pedoman

pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kepada pihak‐pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategik

ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Rencana

Strategik ini dapat bermanfaat.

Barru, 29 Juni 2011

Kepala Badan PMD

Kabupaten Barru

Ir. H. NAHRUDDIN NIP. 19580502 199008 1 001

27

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ii BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………..

1

1. Latar Belakang ……………………………………………………. 1

2. Landasan Hukum ………………………………………………… 2

3. Maksud dan Tujuan …….………………………………………… 4

4. Sistematika Penulisan …………………………………………… 4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ………………………..………. 6 .

1. Tugas dan Fungsi SKPD ……………………..…………………. 6

2. Sumber Daya SKPD …………………………………………….. 10

3. Capaian Kinerja SKPD .………………………………………… 12

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.. 14

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan …………………………………………………………. 14

2. Penentuan Isu-Isu Strategis …………………………………….. 14

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN ................................................................................ 15

1. Visi dan Misi …………………………………………………….... 15

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ……………….

15

3. Strategi dan Kebijakan …………………………………………… 16

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ………

18

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………....

32

BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …………

1. Pedoman Transisi ..................................................................

2. Kaidah Pelaksanaan ..............................................................

35

35

35

BAB VIII. PENUTUP …………………………………………………………..... 37 LAMPIRAN