1 PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
28
Embed
PERATURAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN … · (3) Asesmen lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
TENAGA PROFESIONAL DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016
tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial tentang Akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di Bidang
Informasi Geospasial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
2
3. Peraturan Pemerintah...
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5502);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan
Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan
Pelatihan Geospasial;
3
7. Peratura Kepala...
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa
dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa
dan Produk Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian
Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial;
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja
Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN TENAGA PROFESIONAL DI
BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.
BAB I ...
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG
adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau
ukuran, dan/atau karakteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian.
3. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan
formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga,
institusi memiliki kompetensi serta berhak
melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai
bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal
telah memenuhi persyaratan acuan.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, dan badan usaha.
6. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi di bidang
penyelenggaraan IG yang dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat bidang IG.
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Tenaga Profesional di
Bidang Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut LPK Tenaga Profesional adalah Lembaga
yang melakukan kegiatan Sertifikasi kepada Tenaga
Profesional di Bidang IG.
8. Badan…
5
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya
disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang IG.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut
KAN adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk
untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Badan Standardisasi Nasional di bidang Akreditasi,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan Standardisasi
Nasional .
10. Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian bidang
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat
KKPK IG adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BIG
untuk membantu pelaksanaan Akreditasi di bidang
IG yang keanggotaannya terdiri dari unsur
pemerintah, praktisi, dan akademisi.
11. Kepala adalah Kepala BIG.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG yang
membidangi urusan Akreditasi di bidang IG.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG yang
membidangi urusan penyiapan Akreditasi kepada
lembaga penilaian kesesuaian di bidang IG.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Akreditasi LPK Tenaga Profesional dimaksudkan untuk
untuk menentukan tingkat kelayakan terhadap lembaga
penilaian kesesuaian yang melakukan kegiatan
Sertifikasi kepada Tenaga Profesional di bidang IG.
Pasal 3...
6
Pasal 3
Akreditasi LPK Tenaga Profesional bertujuan untuk:
a. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan IG yang
dilaksanakan oleh Tenaga Profesional;
b. melindungi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan Setiap Orang dari Penyelenggaraan IG yang tidak
layak dan tidak sesuai dengan standar yang
ditetapkan di Bidang IG; dan
c. meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi
terhadap Penyelenggaraan IG.
BAB IIII
TATA CARA AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Tata cara Akreditasi LPK Tenaga Profesional
dilaksanakan melalui tahapan:
a. permohonan Akreditasi;
b. verifikasi;
c. asesmen;
d. penyaksian;
e. technical review;
f. rekomendasi Akreditasi; dan
g. keputusan Akreditasi.
Bagian Kedua...
7
Bagian Kedua
Permohonan Akreditasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a ditujukan kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya.
Pasal 6
(1) Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 wajib dilengkapi dengan persyaratan
tertentu.
(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.
Paragraf 2
Persyaratan Administratif
Pasal 7
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. formulir permohonan;
b. surat penetapan sebagai badan hukum;
c. akte pendirian badan hukum;
d. nomor pokok wajib pajak; dan
e. bukti pembayaran biaya akreditasi.
Paragraf 3...
8
Paragraf 3
Persyaratan Teknis
Pasal 8
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. dokumen pedoman mutu;
b. skema sertifikasi;
c. struktur organisasi;
d. dokumen audit internal dan tinjauan manajemen;
e. daftar auditor.
f. daftar komitmen ketidakberpihakan; dan
g. daftar klien.
Pasal 9
LPK Tenaga Profesional yang telah melaksanakan
sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini,