PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN …

i

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN BARRU

KABUPATEN BARRU

Di Susun Dan Di Usulkan Oleh :

MUSTAHIR

(105641143611)

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKSSAR

2015

ii

iii

iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mustahir

Nomor Stambuk : 105641143611

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian

hari pernyataan ini tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademik

sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2015

Yang Menyatakan,

MUSTAHIR

v

ABSTRAK

Mustahir. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Peredaran

Minuman Beralkohol di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. (dibimbing

oleh Abdul Kadir Adys dan Rudi Hardi).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam

Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Barru Kabupaten

Barru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini

berlokasi di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Dalam penelitian menggunakan

Informan sebagai sampel sebanyak delapan orang diantaranya 1 orang pegawai

Kecamatan, Kepala Desa, 1 orang personil kepolisian, 3 masyarakat dan 2 orang

tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan

wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa 1) Upaya

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan aparat

setempat terhadap pihak-pihak yang terkait tepat mengenai sasaran yang dituju,

namun karena kurangnya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat sehingga

upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif. 2) Pengawasan yang dilakukan

terhadap distributor dan pengedar minuman keras telah diatur dengan peraturan

daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539 secara

eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya tidak diterapkan

secara optimal dan kurang dipahami oleh masyarakat sehingga menyulitkan aparat

keamanan untuk mengambil tindakkan tegas. Dan 3) Penindakan tegas terhadap

pengguna dan penjual miras seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal yang melanggar

ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban,

Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol akan

diberikan tindakan kurungan dan denda. Hal tersebut telah dilakukan terhadap

beberapa kasus di tahun 2015.

Kata kunci: Peranan Pemerintah, Miras.

vi

KATA PENGANTAR

Tak ada kata ataupun kalimat yang pantas terucap selain ungkapan syukur

Alhamdulillahi Robbil Alamin, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena

atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

penulisannya, meskipun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, baik isi

maupun teknik penulisannya. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan

kepada para pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan

kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan

Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula

kepada Abdul Kadir Adys, SH., MM. dan Rudi Hardi, S. Sos., M.Si.yang telah

mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada

penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada:

1. DR. H. Irwan Akib, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. DR. H. Muhlis Madani, M. Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang

senantiasa memberikan arahan

3. A. Luhur Prianto, S. IP, M. Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah

membina jurusan Ilmu Pemerintahan ini.

4. Dosen Ilmu Pemerintahan, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu

penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

vii

5. Kepada kedua orang tuaku ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan

semangat dan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan

sampai pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.

6. Kepada keluargaku yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan

dorongan agar penulis tak pernah berputus asa dalam menghadapi kemelut

hidup dan selalu mengigatkan agar senantiasa berdoa kepada sang pencipta.

7. Terima kasih pada teman-teman sekelas dan sahabat-sahabatku yang tak dapat

kusebutkan satu persatu.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang

berlipat ganda di sisi Allah Rabbil Alamin. Amin

Makassar, , 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .................................................... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .................................................. ii

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar belakang ...................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 6

D. Kegunaan Penelitian ............................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 8

A. Pengertian Pemerintah.......................................................................... 8

B. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ...... 13

C. Konsep Minuman Beralkohol (Minuman Keras) ............................... 19

D. Kerangka Pikir.................................................................................... 25

E. Fokus Penelitian ................................................................................. 26

F. Deskripsi Fokus Penelitian ................................................................. 26

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 28

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.............................................................. 28

B. Jenis dan Tipe Penelitian .................................................................... 28

C. Sumber Data ....................................................................................... 28

D. Informan Penelitian ............................................................................ 29

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 29

F. Teknik Analisa Data ........................................................................... 30

G. Keabsahan Data .................................................................................. 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 32

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................... 32

B. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Peredaran Minuman

Beralkohol di Kecamatan Barru ......................................................... 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 59

A. Kesimpulan......................................................................................... 59

ix

B. Saran ................................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 61

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memang sungguh dilematis di negeri kita ini. Dalam konstitusi

menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,

namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol

pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Perkembangan minuman beralkohol

tidak hanya menjadi ancaman bagi umat Islam yang secara tegas

mengharamkan di dalam kitab sucinya, namun minuman beralkohol juga

merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini,

khususnya di kabupaten barru.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan

mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung

dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya

peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabiitasi

sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal

tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras

terhadap kesehatan. Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus

mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman beralkohol

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Pengawasan MMEA(Minuman Mengandung Etil Alkohol ) di Indonesia

tidak hanya dilakukan oleh DJBC(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) namun juga

oleh pemerintah daerah. Bahkan Perda Miras memiliki landasan hukum yang

kuat. Perda Miras tidak bisa dianulir dan direvisi begitu saja oleh Kementerian

2

Dalam Negeri (Kemendagri), dikarenakan Perda Miras tidak bertentangan dengan

landasan hukum tertinggi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Fenomena ini begitu meresahkan karena miras dan minol bukan saja

merusak kesehatan bagi yang meminumnya tetapi juga mengakibatkan keresahan

sosial yaitu mengganggu dan mengancam ketertiban bahkan keselamatan

masyarakat.bagaimana peredaran dan penjualan bebas miras dan minol yang tidak

mengenal batasan umur dan lokasi ternyata begitu banyak menimbulkan

keresahan sosial terutama memicu tindakan kriminal hingga penghilangan nyawa

anak manusia. Masih banyak peristiwa-perisitiwa memilukan lain akibat miras

dan minol yang menimpa remaja, hanya saja tidak ter-cover media.

Menjamurnya mini market terutama di kota-kota besar salah satunya Di

Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor mudahnya anak-anak remaja yang juga

pelajar dan mahasiswa ini mendapatkan miras.Tempat mini market dan warung-

warung di pinggir jalan ini dengan bebas menjual miras dan minol, mulai dari

aneka jenis bir, minuman vodka, sampai yang berkandungan alkohol minimal 4

persen.Aneka miras beraneka warna dengan harga cukup terjangkau menarik hati

para remaja yang berkantong pas-pasan untuk mencoba.Parahnya lagi, beberapa

minimarket meletakkan miras dan minol di rak-rak yang begitu mudah dilihat dan

dijangkau konsumen. Bahkan ada mini market yang memajang miras dan minol

satu display dengan minuman anak-anak seperti susu. Dampak lain dari bebasnya

tempat minimarket dan warung-warung di pinggir jalan ini menjual miras dan

minol adalah semakin maraknya keberadaan komunitas-komunitas „peminum‟

yang sebagian besar dari mereka adalah remaja yang masih menjadi pelajar dan

mahasiswa di Kabupaten Barru. Nongkrong secara berkelompok di mini market

3

dan warung yang ada di sepanjang jalan kabupaten Barru sambil menenggak

miras dan minol malah sudah menjadi gaya hidup. Bahkan muncul stigma kalau

remaja atau anak muda yang tidak ikut „minum‟ dianggap cemen dan tidak bisa

masuk atau bergaul dalam sebuah komunitas.Namun jika melihat apa yang terjadi

saat ini, sepertinya regulasi-regulasi yang mengatur peredaran miras sama sekali

tidak diindahkan.

Masih banyak toko-toko dan minimarket yang leluasa menjual miras

walaupun lokasi mereka berada di sekitar pemukiman, dekat sekolah, maupun

tempat ibadah. Mereka juga bebas menjual miras kepada remaja usia dibawah 21

tahun yang belum begitu paham dampak buruk dari mengonsumsi miras.Di lain

sisi, pemerintah daerah yang berusaha mengawasi dan mengatur peredaran miras

di wilayahnya, dalam implementasinya malah dianggap tidak sesuai dengan

peraturan yang lebih tinggi.

Masalah miras saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah

melainkan juga menjadi masalah bagi kita semua. Sebagai individu dan

masyarakat sosial kita mempunyai tanggungjawab sosial atas apa yang terjadi

disekitar kita.Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar

pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi,

seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat

keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal

itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman

beralkohol secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkomsumsinya di luar

batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan

4

diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat.

Kebiasaan minum-minuman beralkohol yang melebihi batas yang wajar dapat

menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan

kepentingan orang lain.

Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian

rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan

dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam

masyarakat. Minuman keras atau miras adalah bagian dari NAPZA (Narkotika,

Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) yang sering menimbulkan

permasalahan di masyarakat maupun gangguan kesehatan kepada masyarakat

Kabupaten Barru.Umumnya miras dibedakan menjadi tiga, yaitu golongan A yang

berkadar alkohol 1-5% (contoh: Bir), golongan B yang berkadar alkohol 5-20%

(contoh: Wine), dan golongan C yang berkadar alkohol 20-45% (contoh: Arak,

Whiskey atau Vodka). Miras yang melalui cara pengolahan tradisional dapat

diperoleh dari hasil fermentasi atau peragian madu, gula, sari buah, atau umbi-

umbian dengan menggunakan bantuan mikroorganisme tertentu.

Saat ini penggunaan minuman beralkohol di luar batas kewajaran banyak

sekali terjadi di Kabupaten Barru, salah satunya di kecamatan Barru yang dimana

masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman

Beralkohol. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang

menjual minuman beralkohol. Dengan banyaknya para penjual minuman

beralkohol tersebut maka menjadi hal yang sangat mudah / gampang menjangkau

kalangan para remaja.konsep idealnya penanggulangan peredaran minuman

5

beralkohol yang mestinya harus di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten

Barru adalah

1. Mensosialisasikan bahaya miras kepada seluruh masyarakat.

2. Mendidik masyarakat tentang bahaya miras dangan berbagai cara.

3. Melakukan kajian tentang dampak miras.

4. Mengajak dan membina masyarakat untuk mendukung GeNAM (Gerakan

Nasional Anti Miras).

Namun konsep yang tertera di atas tidak pernah terlaksana di Kabupaten

Barru sehingga peredaran Minuman beralkohol sangat gampang di lakukan oleh

penjual Miras.Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas

yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum / konvensional

yang terjadi di Kabupaten Barru seperti pencurian, perampokan, penodongan,

penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit

pelakunya berada dibawah pengaruh minuman beralkohol.

Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini

masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan, oleh

karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman

beralkohol, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan peran pemerintah dalam

penangulangan peredaran minuman beralkohol. Hal ini juga ditegaskan pada

Peraturan Daeraah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengawasan,

pengendalian, dan penjualan minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali berdampak pada

alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman

beralkohol. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak

6

mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal

tersebut sekarang yang menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk selalu

senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian, peran dari pemerintah

daerah sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak

secara tegas para penjual minuman beralkohol tersebut untuk dapat memberikan

efek jerah agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis

dalam hal ini akan membahas tentang “ Peran Pemerintah Daerah Dalam

Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru ‘’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah

yaitu ”Bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman

beralkohol di Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan

peredaran minuman beralkohol di kebupaten barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penanggulangan peredaran

minuman beralkohol

2. Kegunaan praktis

7

a. Bagi pemerintah

Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

b. Bagi mahasiswa

c. Untuk memenuhi kewajiban utama sebagai mahasiswa serta menambah

wawasan pengetahuan dan keilmuan.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah

Istilah pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh

melakukan seseuatu sehingga dapat di katakan bahwa pemerintah adalah

kekuasaan yang memerintah suatu Negara atau badan tertinggi yang

memerintah suatu Negara, seperti kabinet. Istilah pemerintahan diartikan

dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Sri Soemantri

dalam pamudji, 1980: 45) secara etemologis, dapat diartikan sebagai tindakan

yang terus menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana

maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

(Pamudji, 1980: 50)

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Disebut sebagai suatu

disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat

dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya

unversal, sistematis serta spesifik dan dikatakan sebagai seni, karena banyak

pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan maupun berkiat

serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan (Syafie Dkk,

2002:11). Dalam kata perintah “perintah” tersebut, ada dua pihak yang

terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah

memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Jika kata

ilmu dirangkai dengan kata “pemerintahan” menjadi “ilmu pemerintahan”.

pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukkan cara kerja

9

ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum (Syarifin,

2005:17).

Ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara

bagaimana lembaga pemerintahan secara umum itu disusun dan difungsikan

baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya untuk menjalankan

tugasnya untuk pencapaian tujuan organisasi. (Syarifin,2005:18)

Secara luas ilmu pemerintahan merupakan suatu aparatur atau alat

perlengkapan Negara dalam rangka menjalankan segaa tugas dan

wewenang/kekuasaan Negara, baik kekuasaan Legislatif, Eksekutif maupun

Yudikatif. Apabila kita dilahat dari negara Indonesia saat ini dengan mengacu

pada undang-undang dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang

tertinggi, pemerintahan dalam arti luas tersebut mencakup MPR, Presiden,

DPR, MK, DPD, BPK, dan MA. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu

aparatur/alat kelembagaan Negara yang hanya mempunyai tugas dan

wewenang/kekuasaan eksekutif saja, dengan kata lain pemerintahan dalam arti

sempit ini tidak lain adalah pemerintah (Syarifin, 2005:19).

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daeah, menurut pasal 1 huruf b UU Nomor 22 tahun

1999, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah

berserta perangkat daerah Otonom (Pasal 60 Undang-Undang) Nomor 22 tahun

1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian pemerintah daerah

ini apabila kita kaji dengan pengertian-pengertian pemerintah sebagai mana

10

yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam

arti sempit.

Hal demikian dikerenakan arti pemrintah pada ketentuan undang-

undang diatas menunjukan pada badan eksekutif daerah semata. Pemerintahan

daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 tahun 1999 di artikan sebagai

penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas desentralisasi. Adapun arta secara yuridis menurut UU

Nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintah daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (Syarifin, 2005:20).

Pamudji (1980:139), mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-

sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah

otonom.

Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, yaitu Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

11

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah

dikemukakan diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah

penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah

Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Sedang Pasal 18 ayat

(5) UUD 1945 menyebutkan bahwa,pemerintah daerah merupakan daerah

otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya

serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintahan pusat.

Menurut Syarifin (2005:20).pemerintah daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

2. Tugas Dan Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 adalah :

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

12

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana

hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam

kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap

kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari

system social, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan

kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istrahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerjasama dan

berkelompok dengan orang lain, bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan

bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan

institusi social yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan

mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebutadalah kebutuhan

untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antara sesama warga

masyarakat.

Osbarne dan Ted Gaebler (1996:192) bahkan meyatakan bahwa

pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena

itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Ndraha

(2001:85), fungsi pemerintah ada 2 macam

13

a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service),

sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil

termasuk layanan birokrasi.

b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan danmelakukan

program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi

pemerintahan,menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang

sangat besar.Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan

sumberdaya,dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang

didukung oleh aparatyang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan

norma yangberlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan olehpemerintah, mengingat dimasa

mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat

akansemakinmenambah pengetahuan masyarakat untukmencermati segala

aktivitaspemerintahan dalam hubungannya denganpemberian pelayanan

kepada masyarakat.

B. Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

1. Pengawasan

Suatu organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai kelompok

individu yang bekerjasama untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang

digunakan untuk mencapai suatu tujuan. membentuk suatu tim akuntansi

yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan manajemen secara tepat waktu.

Pengawasan setidak-tidaknya memenuhi 3 faktor berikut :

14

a. Struktur Organisasi, yaitu pengelompokan yang wajar dari berbagai

fungsi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan efektif, penetapan

hubungan-hubungan yang wajar didalam kelompok yang bersangkutan

dan dalam organisasi secara keseluruhan dan menjamin adanya unsur-

unsur pengendalian yang wajar.

b. Pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan yang wajar kepada

setiap tingkat organisasi dari setiap bagian

c. Seleksi individu-individu yang tepat untuk setiap pekerjaan. (Abdul

salam, 2003:89)

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa definisi pengawasan

yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Ulbert Silalahi

mengutip pendapat Koonzt dan O‟Donnel, mengatakan bahwa :

“Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan

bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. (2002 : 175)

Sementara itu pengertian Pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui

apakah pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan oleh bawahannya

sesuai dengan rencana, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah

ditetapkan”.( Soewarno Handayadiningrat , 2002: 143)

Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat

dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan

makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik

dalam interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan maupun

keterampilan. Artinya, dengan itikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas

yang tinggi dan pengarahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para

15

penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan

mungkin kesalahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anggota organisasi yang

selalu menampilkan perilaku demikian. Sengaja atau tidak, perilaku negatif ada

kalanya muncul dan berpengaruh pada kinerja seseorang yang faktor-faktor

penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi kemungkinan demikianlah

pengawasan mutlak perlu dilakukan. Terdapat banyak fungsi pengawasan yang

telah berkembang dari tahun ke tahun. Suatu tinjauan dari berbagai definisi

tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan bukanlah suatu fungsi yang

mudah dilaksanakan.

Pengawasan terutama merupakan seorang staf yang fungsi utamanya

adalah mengembangkan suatu organisasi dan sistem perkiraan, kebijaksanaan,

catatan dan prosedur yang akan menyediakan data yang dapat dianalisa dan

diinterpretasikan oleh para pemimpin fungsional dalam mengambil keputusan

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan harus memiliki kesanggupan untuk menterjemahkan

fakta dan data statistik kedalam bentuk trend, dan hubungan-hubungannya.

Pengawasan juga harus cermat dalam temuan dan pelaporannya. Terlepas dari

teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting

dari pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2005:107) sebagai berikut :

a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dimana

organisasi itu ada.

b. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana

dengan efektif dan efisien.

16

c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam

penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja

yang memuaskan.

e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari

standar tidak terus berlanjut.

2. Pengendalian

Pengertian Pengendalian menurut Malayu S.P. Hasibuan adalah

pengendalian adalah proses pengaturan berbagai factor dalam suatu

perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam

rencana”. (Malayu S.P. Hasibuan , 2005 : 241)

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan

kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai

tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara”. (Malayu S.P. Hasibuan,

2005: 242)

Teknik dan sistem pengendalian pada pokoknya sama untuk uang

tunai, prosedur kantor, moral, kualitas produk atau apa saja proses dasar

pengendalian, dimanapun penerapannya atau apa saja yang diawasi,

menurut Siswanto (2005 :140), meliputi 4 langkah, yaitu :

a. Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja (establish

standard and methods for measuring performance)

b. Mengukur Kinerja (measure the performance)

c. Membandingkan Kinerja sesuai dengan standar (compare the

performance match with the standard)

17

d. Mengambil Tindakan koreksi (take correcticve action)

3. Aturan yang Terkait Peredaran Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang

Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

pada pasal 5 yaitu

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

a) Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A,

golongan B dan golongan C terhadap perizinan, tempat/lokasi

peredaran dan penjualannya;

b) Perizinan, importir minuman beralkohol, distributor, sub distributor;

c) Tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan

A, golongan B, dan golongan C; dan orang dan/atau badan yang

menguasai minuman beralkohol.

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim

Pengawas dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(3) Tim Pengawas dan Penertiban wajib melaporkan kegiatan pengawasan

dan pengendaliannya kepada Bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012

Pengendalian Peredaran, Minuman Beralkohol juga dijelaskan pada bab 5

yang menerankan bahwa:

Pasal 6 tentang Pemerintah Daerah berwenang melakukan

pengendalian peredaran Miras dengan ketentuan labelisasi dan perizinan.

18

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran

dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki

SIUP.

(2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran

dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C

wajib memiliki SIUP-MB.

(3) SIUP-MB terdiri dari:

- SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B;

- SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C;

- SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B;

dan

- SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.

(4) Ketentuan dan tata cara pemberian SIUP dan SIUP-M sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

kembali.

(6) SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

(7) Pasal 5-7 RUU ini melarang setiap orang, baik pribadi maupun

kelompok, memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan

bahkan mengonsumsi minuman berakohol golongan A (kadar rendah,

1-5%), golongan B (kadar sedang 5-20%), golongan C (20-55%),

tradisional, dan campuran, kecuali untuk kepentingan terbatas.

(8) Kepentingan terbatas tersebut mencakup kepentingan adat, ritual

keagamaan, wisatawan, farmasi, yang diizinkan oleh peraturan UU.

19

a) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib

menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap

3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

b) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

C. Konsep Minuman Beralkohol (Minuman Keras)

1. Pengertian Alkohol

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

282/KEMENKES/SK/II/1998 mendefinisikan minuman keras adalah minuman

yang mengandung etanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi atau fermentasi tanpa

destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,

menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara

mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman

mengandung etanol

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan

menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses

fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine,

proses fermentasi bisa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun

(proses fermentasi yang tidak main-main ini salah satu faktor yang membuat

harga wine sangat wow dan beresiko menyebabkan kanker alias kantong

kering).

20

2. Jenis - Jenis Minuman Keras

Menurut Darmono (2005), jenis alkohol yaitu minuman beralkohol

biasanya dipisah menjadi tiga jenis: Bir, wine, dan spirit.

1. Bir

Bir adalah minuman paling terkenal ketiga di dunia (di belakang teh

dan air putih), dan hampir semua orang, mulai dari tukang sayur sampai

Homer Simpson, kenal dengan minuman yang satu ini.Bir terbuat dari biji-

bijian gandum barley yang direndam di dalam air dan dikeringkan,

dibumbui dengan tanaman hop yang menambah rasa pahit khas bir, lalu

diproses dan difermentasikan dengan ditabur ragi, untuk kemudian

dibiarkan selama beberapa hari atau beberapa minggu sampai proses

fermentasi, di mana ragi mengubah kandungan gula di dalam campuran itu

menjadi alkohol dan karbon dioksida.

Bir sendiri adalah salah satu minuman tertua di dunia. Di mana ada

bahan sejenis gandum, maka di situ ada sejenis bir, walaupun pada awalnya

bir hanya difermentasikan selama satu atau dua hari saja. Gandum

digunakan sebagai bahan baku bir di Mesopotamia kuno, nasi dipakai di

Asia, sementara Mesir menggunakan barley sebagai bahan baku dari bir

versi mereka.

2. Wine

Enology adalah sebuah bidang ilmiah tersendiri yang khusus

mempelajari cara membuat wine yang enak. Para penggila wine ini rupanya

sangat serius dengan minumannya.Tapi bukannya tidak beralasan. Wine

sudah bukan barang baru dalam peradaban manusia, dan bukti-bukti

21

arkeologis berusia lebih dari 8,000 tahun yang ditemukan di Georgia

menunjukkan ditemukannya beberapa tempat pembuatan wine. Kandungan

alkohol ethanol di dalam wine terbilang ampuh menumpas bakteri-bakteri

dan mikroorganisme sumber penyakit, dan karena itu, dulu wine lebih aman

diminum daripada air maupun susu. Di masa-masa sebelum adanya rumah

sakit, asuransi kesehatan, dan kontroversi soal menteri Kesehatan, tidak

berlebihan kalau wine sempat dianggap sebagai hadiah dari Dewa-Dewa.

3. Spirits

Spirits adalah istilah yang diberikan untuk minuman-minuman keras

yang dibuat dari proses penyulingan. Hasil fermentasi tertentu disuling, dan

proses penyulingan ini mengkonsentrasikan kandungan alkoholnya serta

menghilangkan rasa-rasa yang dianggap tidak enak.

3. Dampak Minuman Keras

Minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung zat

adiktif (alkohol). Penyalahgunaan minuman keras akan membawa dampak

yang tidak baik buat kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut Anang

Syah (2000: 8-9) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi

pemakai adalah:

1) Kepribadian rusak

2) Tingkah laku (bohong, manipulasi)

3) Pola pikir khas (serba mau cepat)

4) Pelanggaran norma

5) Fisik (gemetaran, siang tidur malam begadang)

22

4. Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras/Alkohol

Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk

penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja

tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor

pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor

pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan

seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut (Bagja Waluya, 2007).

Lebih lanjut Bagja Waluya (2007) memaparkan bahwa

penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi akibat sosialisasi yang tidak

sempurna baik pergaulan di masyarakat maupun kehidupan di dalam keluarga

yang dianggapnya tidak memuaskan. Sehingga anak mencari pelarian di luar

rumah dengan mencari teman yang dapat memberikan perlindungan dan

pengakuan akan keberadaan dirinya. Pada penyimpangan yang dilakukan

melalui penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, biasanya seseorang tidak

akan langsung melakukannya, akan tetapi diajak oleh teman sekelompoknya

untuk mencoba lebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi

orang dewasa, lama kelamaan seseorang akan mendapatkan pengakuan dari

kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok tersebut.

5. Upaya Penanggulangan Terhadap Minuman Keras (MIRAS)

Menurut Supratiknya (1995) Ada beberapa cara untuk menolong

seorang alkoholik menghantikan kebiasaan buruknya. Secara biologis dapat di

gunakan obat-obatan tertentu untuk mendetoksifikasi (menghilangkan

karacunan) orang-orang yang maabuk kronik berat. Sedangkan secara

psikososial, salaah satu cara pendekatan yang efektif adalah terapi kelompok.

23

Dalam situasi kelompok, para alkoholik di ajak menghadapi masalah-masalah

hidupnyaa, menyadari akibat-akibat merusak dari masalah-masalahnya itu, dan

di tolong menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasinya.

Penangulangan terhadap minuman keras dapat dilakukan dengan cara:

1) Tampaknya miras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama sekali.

Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi, namun kita

perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan adat dan kepentingan

Pariwisata. Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi

memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian

menegakkan peraturannya.

2) Distributor dan Pengedar minuman keras harus diatur dengan peraturan

daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan 539

secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya

pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas

dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri,

sehingga menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakkan tegas.

3) Distributor dan pengedar harus memilki izin, demikian juga penjualnya.

Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan took khusus

penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi

distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar

mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat

usia konsumennya.

4) Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan Daerah tentang miras ini harus

ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan

24

mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah

penghasilan asli daerah (PAD). Razia rutin harus dilakukan untuk

mengontrol apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten

pada peraturan yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada

mereka.

5) Dalam hal penanggulangan miras ini kita perlu memperhatikan dua hal :

a) Kita juga menerima pemasukkan dari para turis mancanegara dan juga

turis domestic. Oleh sebab itu persediaan miras tetap harus ada yaitu di

hotel-hotel berbintang, restoran, diskotik, club malam lainnya. Namun

kebijakkan ini harus disertai dengan perangkat hukum yang jelas dan

tegas, agar tidak disalah gunakan dikemudian hari.

b) Jangan lupa bahwa miras untuk kepentingan adat. Hal ini perlu segera

dipertegas legalisasinya dengan Undang-Undang atau peraturan Daerah,

agar penggunaan miras pada saat acara adat betul-betul disiplin hanya

untuk keperluan acara adat dan bukan untuk acara mabuk-mabukan atau

kompetensi antara anak-anak muda.

Peraturan Mentri Perdagangan Republic Indonesia NO>20/M-

DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Terhadap Pengadaan

Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyatakan dalam pasal 32

pengendalian pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol

dilakukan terhadap IT-MB,distributor, sub distributor,pengecer dan penjualan

langsung.

Peraturan minuman beralkohol pada umumnya disebut sebagai

minuman beralkohol, terdapat pada peraturan menteri kesehatan tentang

25

minuman beralkohol nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan

tersebut minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :

a) Golongan A : kadar etanol 1-5 %

b) Golongan B : Kadar etanol 5-20 %

c) Golongan C : kadar etanol 20-55 %

D. Kerangka Pikir

Penanggulangan peredaran minuman beralkohol pemerintah harus

dapat menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran

permasalahan tentang upaya penanggulangan minuman beralkohol di

Kecamatan barru. Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan peredaran

minuman beralkohol diantaranya kehidupan masyarakat barru memiliki dua

tradisi yang selalu lekat pada kehidupannya Diantaranya adalah suatu tindakan

atau perilaku negatif dalam mengkonsumsi minuman keras.

Oleh karena itu sangat di butuh kan upaya yang di lakukan oleh

pemerintah seperti Dalam Peraturan Mentri Perdagangan Republic Indonesia

NO>20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Terhadap

Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, menyatakan dalam

pasal 32 pengendalian pengawasan peredaran dan penjualan minuman

beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, distributor, sub distributor,pengecer dan

penjualan langsung.upaya yang di lakukan oleh pemerintah seperti

penanggulangan dan pengawasan peredaran akan berdampak besar sehingga

nantinya akan menghasilkan berkurangnya peradaran minuman beralkohol,

Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja

26

muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik

berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam

diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan

penyimpangan tersebut

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari teori yang digunakan, maka fokus penelitian yang

akan diteliti yaitu kantor Kecamatan Barru untuk melihat bagaimana Peran

pemerintah dalam penaggulangan peredaran minuman beralkohol.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kerangka pikir di atas maka deskripsi fokus

penelitiannya adalah:

1. Peran pemerintah Daerah dalam penanggulangan peredaran minuman

beralkohol merupakan keikutsertaan pemerintah dalam pengendalian

peredaran minuman beralkohol di Masyarakat dan toko yang menjual

Peran pemerintah daerah dalam penaggulangan

peredaran minuman beralkohol

Terkendalinya peredaran

Minuman beralkohol

Pengendalian Pengawasan Penindakan

27

minuman beralkohol yang tidak menaati peraturan serta tidak memiliki izin

penjualan.

2. Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang

hams dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan,

menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.

3. Pengawasan.

Adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.

4. Penindakan adalah suatu bentuk keputusan pemerintah dalam menindak

lanjuti suatu kasus minuman beralkhohol yang melakukan penjualan barang

tersebut yang tidak mentaati peraturan yang ada dan melanggar izin yang

telah di berikan oleh pemerintah, maka pibak Pemerintah berhak menindak

lanjuti dengan melakukan penangkapan, rehabilitasi, atau penjara.

28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian 2 bulan dan lokasi penelitian penulis memilih tempat

penelitian di kantor Kecamatan Barru. Alasan mengambil tempat tersebut,

untuk mengetahui seperti apa Peran pemerintah dalam penaggulangan

peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan

mengunakan pedoman wawancara, dokumentasi observasi, dan melihat

fenomena yang terjadi.

2. Tipe penelitian

Peniliti mengunakan tipe penelitian deskriftif yang bertujuan untuk

mendeskripsikan sesuatu secara jelas berdasarkan pengalaman informan

dalam penyebaran minuman beralkohol di sekitarnya.

C. Sumber Data

Sehubungan dengan permasalahan peneliti maka data yang

diperlukaan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primeryaitu sumber data yang diperoleh pertama kali dan merupakan

segala informasi yang diperoleh dari informasi observasiyang dicatat oleh

peneliti secara langsung dari objek penelitian.

29

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada

obyek penelitian yang dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan dan

lain-lain, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian mengenai peran pemerintah dalam

penanggulangan peredaran minuman beralkohol adalah :

Tabel 1. Informan Penelitian

No Jabatan Keterangan

1 Camat 1

2 Kepala Desa 1

3 Kepolisian 1

4 Masyarakat (Penjual dan distributor) 3

5 Tokoh Masyarakat 2

Jumlah 8

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkahyang sangat penting dalam

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan

data agar mendapat data yang valid.Pengumpulan data adalah produser yang

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh.

1. Observasi adalah cara pengambilan data dengan mengunakan mata tanpa

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut yaitu dengan

melihat fenomena yang terjadi di Kantor Kecamatan Barru..tujuan

30

menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal perilaku perkembangan

dan sebagai tentang perilaku kebiasaan tentang perang dalam

penanggulangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten barru.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si

penjawab dengan mengunakan alat yang dinamakan interview guide

(panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk

memperoleh data secara jelas dan kongret tentang perang pemerintah dalam

penangulangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten barru.

3. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo,

pengumuman, instruksi, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga

masyarakat dan berita yang disiarkan kepada media massa yaitu seperti

artikel yang dituliskan oleh masyarakat setempat dan berita dalam bentuk

spanduk yang disampaikan oleh Kantor Kecamatan Barru . Tujuan

digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan kongret

tentang peran pemerintah dalam penangulangan peredaran minuman

beralkohol di kabupaten barru.

F. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa datayang diperoleh tentang Peran Pemerintah

Daerah Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol, maka

menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif. Dimana cara menganalisa

data dilakukan dengan manganalisa hasil olahan data tersebut diinterpretasikan

dalam bentuk narasi untuk diambil suatu kesimpulan hasil penelitian dan

31

selanjutnya mengemukakan beberapa saran untuk direkomendasikan kepada

pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Pengujian pengabsahan data, peneliti menggunakan validitas data

sebagai alat pembuktian bahwa benar-benar terjadi dilapangan. Untuk menguji

validitasdata maka peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreabilitas data dilakukan degan cara

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara

mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kreabiliatas data dilakukan dengan

pengecekan data melalui wawancara,observasi, dan teknik lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda.

32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini menyajikan gambaran-gambaran umum mengenai

Kabupaten Barru serta Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Barru.

Gambaran umum Kabupaten Barru sendiri mencakup sejarah singkat,

pemerintahan, ketenagakerjaan dan Kepegawaian secara umum Kabupaten

Barru. Sedangkan, gambaran umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, tugas

pokok dan fungsi serta struktur organisasinya.

Kabupaten Barru lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum

dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun1959

pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja di dalam

kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru,

Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi.

Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan

Barru.

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan

kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu Kerajaan Berru

(Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja, dan Kerajaan Mallusetasi.

Di masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana

wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah

33

Onder Afdelling Barru, yang bernaung dibawah Afdelling Pare-Pare sebagai

kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang

berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status

sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak

otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap

eksekutif maupun di bidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada

permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini

merupakan bekas Selfbestuur di dalam Afdeling Pare-Pare masing-masing

bekas Selbesteuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi Kecamatan

mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas

Kerajaan Lili dibawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai

Selfbestuur,yakni Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan

empat Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten

Soppeng) sebagai satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, LiliKiru-

Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu. Kemudian bekas Selfbestuur Barru yang

sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan ibu kotanya Sumpang Binangae

yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri

sendiri. Selanjutnya bekas dengan pusat pemerintahannya di Pancana

daerahnya sekarang menjadi tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete

Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Pebruari 1960

yang merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten

34

Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang

Nomor 229 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di

Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 kecamatan dan 54

desa/kelurahan.

Penanggulangan peredaran minuman keras di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru tentu sangat erat kaitannya dengan penerapan aturan

peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan

539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini. Adapun upaya aparat

Polsek terjun langsung ke masyarakat untuk tiada bosan memberikan

penyuluhan melalui kewenangannya. Melalui penindakan. Artinya, baik

peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Percuma saja kalau yang ditindak hanya pengguna, sedangkan penjualnya luput

dari jerat hukum. Sebenarnya kalau digambarkan antara produsen, distributor,

penjual, dan pengguna ada mata rantai yang terus berputar. Untuk

menghentikan peredaran miras sampai ke akar-akarnya, maka mata rantai

tersebut harus diputus.

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492,

536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk,

mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998

Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, Standarisasi minuman

beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3

golongan, yaitu :

35

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) 1%

(SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen);

2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih

dari5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);

3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari

20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen);

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman

sesuai di dalam bab V tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang intinya bagi

siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu

minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan

minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan

memalsukan label maka di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23

Tahun 1992 Tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996

Tentang Pangan.

Ketika kita berbicara tentang minuman keras, sama dengan berbicara

masalah yang bersifat dilematis. Disalah satu pihak, minuman keras

menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang

kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta

meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan

keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas

dan meningkatnya angka kejahatan yang diakibatkan dari mengkonsumsi

minuman keras serta yang lebih menyedihkan pengguna minuman keras adalah

generasi muda. Disisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber

penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau pemakaiannya

36

diawasi dan dibatasi. Pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman

Beralkohol dengan maksud untuk melakukan pencegahan dalam menghasilkan

produk yang aman bagi kesehatan manusia.

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana

tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk

dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta

pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum 536

perbuatan tersebut dilakukan tempat umum pasal 537 menjual atau

memberikan minuman keras diluar kantin tentara pasal 538 menjual minuman

keras kepada seorang anak dibawah umur pasal 539 menyediakan secara cuma-

cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan

rakyat. Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak

pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.

Peran penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dalam rangka

menimalisir peredaran minuman keras di masyarakat, serta peran masyarakat

diharapkan bisa membantu tugas penyidik Polri dengan memberikan informasi

tentang adanya tindak pidana minuman keras didaerahnya yang diharapkan

dengan peran serta masyarakat dalam membantu tugas Polri tersebut maka

peredaran minuman keras dapat diminimalisir.

Karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya

dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak

37

menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas

kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan

wewenang polisi itu sendiri.

Minuman beralkohol merupakan suatu masalah yang sangat

meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada

di Kab. Barru yang dimana peredarannya sangat cepat kemasyarakat sehingga

membuat masyarakat menjadi waspada.

Masalah minuman beralkohol keberadaannya merupakan suatu fakta

yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan pembahasan yang

menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Minuman

keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam

dampak negatif dalam masyarakat.

Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas,

merusak kesehatan masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengetahui

sejauh mana tingkat perkembangan penyalahgunaan minuman beralkohol yang

dilakukan oleh anak di Kab. Barru, maka berikut ini penulis akan menganalisis

data dari Polres Barru selama kurang waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni dari

tahun 2010-2013. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.Data Jumlah Penyalahgunaaan Minuman Beralkohol Yang

Dilakukan Oleh Anak Di Kab. Barru

Tahun Kasus yang dilaporkan Umur Keterangan

2010 -

2011 2 13 dan 15 Pengangguran

2012 1 17 Siswa SMA

2013 1 14 Siswa SMP

Jumlah 4

38

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yang terjadi di

Kecamatan Barru Kab Barru dari tahun 2010-2013 sebanyak 4 (empat) kasus.

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak anak yang

mengkomsumsi minuman beralkohol tetapi tidak dilaporkan kepihak berwajib

yaitu pihak Kepolisian, sehingga termasuk kejahatan yang terselubung

(hidden crime).

Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari masyarakat dan

tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar

hukum lebih lagi dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Berikut

tabel penelitian di lapangan dan hasil wawancara.

Tabel 3. Data Anak yang Mengkonsumsi Minuman Alkohol di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru

Mulai Mengkonsumsi

Tahun Inisial Nama Pelaku Umur Keterangan

2010 LM 15 Pengangguran

AR 15 Siswa SMP

NB 14 Pengangguran

2011 WW 16 Siswa SMA

BR 16 Siswa SMA

HN 15 Pengangguran

AG 17 Pengangguran

AI 13 Pengangguran

2012 AL 16 Pengangguran

RI 15 Pengangguran

AP 12 Pengangguran

EL 17 Siswa SMA

IR 14 Siswa SMP

2013 EK 15 Siswa SMP

RD 16 Siswa SMA

AN 14 Pengangguran

WD 15 Pengangguran

CM 13 Pengangguran

NW 15 Siswa SMP

39

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya

kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Anak di

Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang tidak dilaporkan oleh pihak berwajib

atau hidden crime yang banyak dilakukan oleh anak atau remaja yang

dimana rata-rata berumur antara 12-17 tahun pada tahun 2010-2013 yang

berjumlah 19 pelaku.

Tabel 4. Data Umur Pelaku penyalahgunaan Minuman Alkohol di

Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Umur Pelaku Jumlah Persen (%)

13-14 3 15

14-15 9 45

16-17 7 40

Jumlah 19 100

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur

12-13 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 15%, yang berumur 14-15 tahun

terdapat 9 orang atau sekitar 45%, yang berumur 16-17 tahun terdapat 7

orang atau sekitar 40%. Dari data di atas dapat disimpulkan umur pelaku Anak

yang mengkomsumsi minuman beralkohol yang paling banyak dilakukan di

Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu umur 14-15 tahun.

Tabel 5. Data Tingkat Pendidikan Pelaku penyalahgunaan Minuman

Alkohol di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Tingkat Pendidikan Jumlah Persen

SD - -

SMP 3 15

SMA/SMK 9 45

Pengangguran 7 40

Jumlah 19 100

40

Berdasarkan data tabel 4 di atas, maka diketahui dari pelaku

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan Oleh Anak di Kecamatan

Barru Kabupaten Barru terdapat tingkat pendidikan pelaku adalah pelajar SMP

dan SMA. Dengan rincian sebagai berikut jumlah pelaku pendidikan SMP ada

3 orang atau sekitar 15%, yang berpendidikan SMA atau SMK ada 9 orang

atau sekitar 45%, danatau sekitar 40%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada

umumnya pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh

Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Setengahnya adalah orang

berpendidikan.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa sebenarnya masih banyak yang

belum terungkap disebabkan sulitnya peneliti untuk mencari pelaku (anak)

untuk mengungkap kasus-kasus semacam ini karena adanya beberapa faktor.

B. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Peredaran Minuman

Beralkohol di Kecamatan Barru

Adapun upaya penangulangan terhadap minuman keras yang

dilakukan oleh pemerintah setempat seperti menciptakan suatu kondisi dimana

sipecandu sibuk dengan suatu urusan (sebaiknya urusan yang memang

disukainya/hobinya yang positif), sehingga waktunya untuk mengingat barang

tersebut sedikit demi sedikit dapat dilupakannya.

1. Pengawasan

Menciptakan suatu kondisi agar sipecandu sendiri yang bertekad

untuk meninggalkan dunia yang selama ini digelutinya, dan ini merupakan hal

yang terbaik dan terpenting. Jika sipecandu sering bermabuk-mabukan dengan

teman-temannya, maka sipecandu harus dijauhkan dari pergaulannya.

41

Jika seorang muslim, maka sering-seringlah berjamaah dimasjid,

mendengarkan ceramah-ceramah agama dan bergaul dengan para ulama.

Keluarga harus lebih sering menasehatinya/mengingatkannya dengan lemah

lembut, tentang bahaya minuman keras/narkoba. Jangan memakai kekerasan,

mengejek atau memarahinya.

Hasil wawancara dengan DW (tokoh masyarakat) penulis peroleh

bahwa:

“…Tampaknya miras ini sulit apabila harus dibasmi/dihilangkan sama

sekali. Mungkin dari sisi agama masalah miras tidak ada toleransi,

namun kita perlu juga melihatnya dari sisi lain yaitu kepentingan

adapt dan kepentingan Pariwisata. (Wawancara DW, 16 September

2015)

Dengan demikian yang penting bukan membasmi miras, tapi

memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian

menegakkan peraturannya.

Hasil wawancara dengan SP (Satuan Polisi) yang bertugas di

Kecamatan Barru yang berinisial “SP” pada Tanggal 15 September 2015

penulis peroleh bahwa:

“…dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak yang terkait dalam

tugasnya selain menjalankan Peraturan Daerah dan penegakkan

terhadap Peraturan Daerah, juga melakukan pengawasan terhadap

pihak-pihak yang terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut. Salah

satunya yaitu SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga

melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman

beralkohol yang illegal di Kec Barru.” (Wawancara SP, 15 September

2015)

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan,

pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh

SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kecamatan Barru. Proses itu

42

secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu system pengawasan yang

merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan.

Hasil wawancara Kepala Desa di Kecamatan Barru yang berinisial

“AJ” pada Tanggal 17 September 2015 penulis peroleh bahwa:

“…upaya pemerintah dalam mengurangi peredaran dengan melakukan

razia sekali dalam seminggu.” (Wawancara AJ, 17 September 2015)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi di

Kecamatan Barru yang tugas pokoknya adalah melakukan penertiban dan

pengawasan, sehingga bersama-sama bertanggung jawab dalam

pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang dapat menjamin tingkat

efesiansi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan yang

dapat menjangkau sebanyak-banyaknya. Mekanisme pengawasan itu harus

dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang.

Hasil wawancara yang lainnya juga diberikan oleh salah seorang

informan yang berinisial “SE” yang sebagai penjual mengatakan bahwa:

“…saya juga menjual minuman yang mengandung alkohol, tapi

minuman yang saya sediakan itu tidak melebihi batas kandungan

alcohol yang diiisinkan seperti minuman kaleng bir.” (Wawancara SE,

17 September 2015)

Wilayah Kecamatan Barru di adakan tempat penjualan minuman

beralkohol dengan syarat wajib mendapat ijin dari Kepala Daerah , ijin tersebut

sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu ada persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan sebelum diterbitkan terlebih dahulu

dilakukan peninjauan terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat usaha, yang

sudah di tentukan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

43

2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman

Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kecamatan Barru, yaitu;

(1) Ijin tempat penjualan minuman keras/beralkohol hanya diberikan untuk

: Hotel – hotel Berbintang, Restoran Hotel Berbintang, Klub Malam, Bar,

Pub, Diskotik, Karaoke dan sejenisnya, Supermarket dan Lokalisasi.

(2) Minuman keras/beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti :

Toko, Rumah Makan, Wisma, Warung, Gelangang Remaja, Kantin, Kaki

Lima, Terminal, Stasiun, Kios – Kios Kecil dan tempat usaha lainnya.

Pernyataan juga diberikan oleh salah seorang informan “RS” mengatakan

bahwa:

“…peradaran minuman alcohol sudah dietapkan pelarangannya tanpa

jika tanpa izin.” (Wawancara RS, 19 September 2015)

Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol

Dalam Wilayah kota, yang berbunyi; “ Walikota membatasi jumlah dan jenis

minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah-daerah mendengar

pertimbangan dari Tim pengawasan dan Penertiban.”

Hasil wawancara kepada salah seorang informan (camat) memberikan

keterangan bahwa:

“kami sudah memberikan wewenang kepada apparat setempat untuk

bertugas secara umum melakukan penegakkan terhadap jalannya

Peraturan Daerah, bentuk- bentuk penegakkan terhadap Peraturan

Daerah khususnya pengawasan yang dilakukan SATPOL PP (Satuan

Polisi Pamong Praja) Kota Kecamatan Barru seperti : pengawasan

secara internal dan eksternal”. (Wawancara AF, 18 September 2015)

Peredaran minuman berlkohol mengingat sangat membahayakannya

pengaruh minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia dan keamanan

44

masyarakat Kecamatan Barru, maka pemerintah membatasi pemberian ijin

peredaran dan penjualan Miras hanya beberapa Distributor dan Sub Distributor

saja, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan peredaran

serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol itu sendiri.

Hasil wawancara kepada salah seorang informan (kepala desa)

memberikan keterangan bahwa:

“…ada beberapa penjual yang memiliki izin menjual minuman

beralkohol, namun lebih banyak yang tidak memiliki izin”.

(Wawancara AJ, 18 September 2015)

Wawancara yang sama juga diberikan oleh salah seorang informan

(tokoh masyarakat) memberikan keterangan bahwa:

“…penjual yang memiliki izin biasanya akan berhati-hati dalam

menjual, mereka biasanya tidak menjual jika anak-anak dibawah umur

yang membeli. Namun hanya sedikit penjual yang memiliki izin,

sebagian besarnya tidak memili izin”. (Wawancara IU, 20September

2015)

Dalam melakukan pengawasannya di perlukan adanya koordinasi

agar kerja sama dan kemampuan aparat Pemerintah Kecamatan Barru makin

dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efesiensi, dan

efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan

terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang di sinyalir melakukan

penyimpangan.

2. Pengendalian Minuman Beralkohol

Distributor dan Pengedar minuman keras harus diatur dengan

peraturan daerah. Kendatipun dalam KUHP khususnya pasal 536,537,538 dan

539 secara eksplisit sudah mengatur tentang miras ini, namun kelihatannya

pasal-pasal tersebut perlu direvisi kembali karena banyak yang kurang tegas

45

dan kurang mengenai substansi (masih bisa) tentang miras itu sendiri, sehingga

menyulitkan aparat keamanan untuk mengambil tindakkan tegas.

Hasil wawancara kepada salah seorang informan (tokoh masyarakat)

di Kecamatan Barru memberikan keterangan bahwa:

“..di Kecamatan Barru ini memang ada beberapa masyarakat yang

menjual miras yang melanggar aturan, tapi berkat kerjasama warga

masyarakat maka persoalan ini sudah beberapa kali dibicarakan dalam

rapat dibalai desa”. (Wawancara UI, 18 September 2015)

Pernyataan juga diberikan oleh salah seorang informan yang

memberikan keterangan bahwa:

“..berkat kerja sama warga untuk memberikan informasi kepada

apparat, maka beberapa masyarakat yang menjual miras tanpa isin

sudah mendapat peringatan dan penyitaan barang tersebut, semoga

tindakan ini memberikan efek jera kepada masyarakat yang menjual

untuk tidak mengulangi dan menyediakan miras lagi”. (Wawancara

AJ, 17 September 2015)

Distributor dan pengedar harus memilki izin, demikian juga

penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotek, karaoke dan took

khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi

distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka

tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia

konsumennya.

Penyalahgunaan terhadap izin dan peraturan Daerah tentang miras ini

harus ditindak tegas dengan cara menghukum pelakunya, bukan memusnahkan

mirasnya. Legalisasi dan lokalisasi miras ini tentunya akan menambah

penghasilan asli daerah ( PAD ). Razia rutin harus dilakukan untuk mengontrol

apakah para distributor, penjual dan penampung tetap konsisten pada peraturan

46

yang ada dan sesuai dengan izin yang diberikan kepada mereka. Dalam hal

penanggulangan miras ini kita perlu memperhatikan dua hal :

“Kita juga menerima pemasukkan dari para turis mancanegara dan

juga turis domestic. Oleh sebab itu persediaan miras tetap harus ada

yaitu di hotel-hotel berbintang, restoran, diskotek, club malam

lainnya. Namun kebijakkan ini harus disertai dengan perangkat hukum

yang jelas dan tegas, agar tidak disalah gunakan dikemudian hari”

(Wawancara AL, 28 September 2015)

Jangan lupa bahwa miras untuk kepentingan adapt. Hal ini perlu

segera dipertegas legalisasinya dengan Undang-Undang atau peraturan Daerah,

agar penggunaan miras pada saat acara adapt betul-betul disiplin hanya untuk

keperluan acara adapt dan bukan untuk acara mabuk-mabukan atau kompetensi

antara anak-anak muda.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh salah seorang informan

yang sebagai penjual bahwa:

“..keuntungan yang diperoleh dari penjualn minuman keras terhitung

cukup besar, dibandingkan menjual kebutuhan pokok lainnya, tapi jika

tertangkap oleh aparat maka kami juga akan mengalami kerugian yang

cukup besar. Belum lagi ditambah pemeriksanaan tambahan lainnya. ”

(Wawancara RS, 29 Agustus 2015)

Pendapat yang senada juga diberikan oleh tokoh masyarakat

Kecamatan Barru menyatakan bahwa:

“..jika dilihat dari segi keuntungan memang banyak tapi dampak yang

ditimbulkan saat mengkonsumsi miras. Paling sedikit mental dan

kebiasaan buruk anak-anak yang pada umumnya banyak meresahkan

masyarakat lainnya terutama para orang tua. Tapi beberapa bulan

terakhir ini Petugas Satpol PP saat melakukan rasia, banyak penjual

yang kedapatan menjual miras, sehingga diberikan teguran tidak

membuka warungnya selama 3 hari sebagai sanksi peringatan”

(Wawancara ID, 29 Agustus 2015)

Pendapat yang cukup berbeda diberikan pula oleh seorang informan

yang berprofesi sebagai penjual menanggapi bahwa:

47

“..sejak meningkatnya kasus criminal yang terjadi di sekitar

Kecamatan Barru, para petugas satpol PP ssecara rutin melalkukan

rasia pada jualan kami” (Wawancara SE, 29 Agustus 2015)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas diperoleh informasi bahwa

aparat pemerintah setempat sudah melakukan upaya mengatasi

penyalahgunaan minuman keras yang saat ini marak beredar.

Adapun hambatan yang ditemui oleh para aparat dalam melaksanakan

tugas diterangkan oleh apparat kepolisian bahwa:

“..hambatan yang ditemui berasal dari internal petugas yakni jumlah

para personil di dalam jajaran Satuan Polisi Pamong Praja yang

masih kurang dalam menyusuri Kecamatan Barru” (Wawancara SP,

15 September r 2015).

Selain itu pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Camat

Kecamatan Barru bahwa:

“..Fasilitas pelaksanaan operasional yang masih kurang seperti

kendaraan yang dipergunakan sebagai alat transportasi dalam

melakukan razia-razia rutin yang sudah terjadwal dan yang tidak

terjadwal, dan juga sebagai alat transportasi untuk membawa

barang-barang sitaan yang di dapat dari razia tersebut. (Wawancara

AF, 18 September 2015)

Beberapa tanggapan juga diberikan oleh masyarakat mengenai

hambatan dalam mengendalikan peredaran miras di masyarakat yaitu:

“..masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau bekerja sama

dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum

terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal yang

dianggap telah menggangu ketertiban umum. (Wawancara DW, 20

September 2015)

Berdasarkan beberapa pernyataan informan diperoleh bahwa

pemerintah setempat cukup keras dalam melakukan upaya penanggulangan

peredaran miras diklangan masyarakat terutama pada anak-anak usia remaja.

Jadi menurut penulis, pengawasan yang di programkan cukup baik. Tetapi di

48

dalam pelakasaanannya, terutama pelakasanaan di lapangan yang masih kurang

dan tidak dapat menanggulangi semakin berkembang pesatnya tempat-tempat

penjualan minuman beralkohol illegal saat ini.

Hal ini juga dikarenakan hambatan–hambatan yang sampai sekarang

belum bisa terealisisasikan oleh Pemerintah Kecamatan Barru, sehingga

pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam melakukan

monitoring terhadap tempat –tempat penjualan minuman beralkohol terutama

yang ilegal.

3. Penindakan Pelaku Penyalahgunaan Minuman Keras

Dalam melakukan upaya penegakan hukum Pemerintah Daerah,

pihak-pihak yang ditugaskan untuk melakukan penegakkan terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tempat-tempat penjualan

minuman beralkohol illegal yang melanggar ketentuan dari Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran

dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam dimana para petugas

yang melakukan penegakkan hukum Peraturan Daerah memiliki hambatan-

hambatan secara khusus seperti yang dikemukakan seorang masyrakat yang

berprofesi sebagai satuan polisi bahwa:

“..Kurangnya kerja sama yang baik atau kemitraan yang baik dari

pihak-pihak ke tiga seperti, Polisi Militer, dan juga Kejaksaan

negeri, yang mana dalam pelaksanaan tugas sering tidak bisa bekerja

sama dengan maksimal dan penuh rasa tanggung jawab terhadap

tugasnya masing-masing. (Wawancara SP, September 2015)

Adapun pendapat yang diberikan oleh seorang informan yang

berprofesi sebagai penjual bahwa:

49

“.. saat penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi

Pamong Praja) yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan

minuman beralkohol ilegal. (Wawancara AL, 20 September 2015)

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini

dilakukan kepada penjualan minuman beralkohol ilegal, sehingga perlu adanya

sanksi yang tegas. Sanksi tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi yang

meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan kepada pihak yang

masih menjual minuman beralkohol ilegal sesuai ketentuan-ketentuan yang

diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban,

Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Adapun pendapat yang diberikan oleh Camat setempat mengenai

pengedaran minuman beralkohol bahwa:

“.. setiap dilakukan rasia dan ada masyarakat yang masih menjual dan

menyediakan miras tanpa isin dari pemerintah setempat, maka akan

dianggap sebagai pelanggaran dan tentunya selain penyitaan barang

tersebut juga diberikan sanksi berupa kurungan. Jika tercatat telah

melakukan beberapa kali pelanggaran maka pihak kepolisisan akan

memproses dan menyerahkan catatan pelanggarannya untuk

disidangkan. (Wawancara AF, 20 September 2015)

Upaya tersebut dilakukan agar para penjual minuman beralkohol

illegal tidak mengulangi lagi permasalahan hukum yang sama, yang nantinya

diharapkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dapat berjalan

sebagaimana tujuannya.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh kepala desa yang mengatakan

bahwa:

“…beberapa kali rasia yang dilakukan oleh apparat polisi setempat,

tapi masih saja ada beberapa penjual yang tidak jera. (Wawancara AJ,

21 September 2015)

50

Untuk menertibkan, membuat efek jera dan pembelajaran bagi para

pengedar dan atau penjual minuman beralkohol yang ilegal, serta memberikan

rasa aman di masyarakat yang diakibatkan dari penjualan dan perederan

minuman beralkohol tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru melakukan proses

hukum. Hal ini dibuktikan dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri terhadap

pelaku yang mengedarkan miras illegal dengan hukuman denda masing-masing

sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) subsidair kurungan selama

1 bulan kurungan, dan semua barang bukti berupa botol miras dirampas untuk

dimusnahkan.

Pendapat juga diberikan oleh Satuan polisi mengenai sanksi bagi yang

mengedarkan miras tanpa dilengkapi izin bahwa:

“.. setiap pelanggaran pasti ada sanksinya, demikian juga bagi para

masyarakat yang masih menjual miras tanpa isin, apalagi jika

menyediakan tempat dan menjual miras secara sembarangan dengan

tidak memperhatikan usia pembeli maka akan diberikan hukuman

berlapis. (Wawancara SP, 20 September 2015)

Pendapat juga diberikan oleh penjual bahwa:

“…karena seringnya dilakukan razia maka kami penjual yang

menyediakan minuman beralkohol harus memiliki izin, namun masioh

banyak juga penjual selain kami yang menjual bahkan tidak memiliki

izin, sehingga saat razia kami juga ikut kena dampaknya. (Wawancara

SE, 19 September 2015)

Pendapat yang berbeda juga diberikan oleh tokoh masyarakat bahwa:

“…semua yang menyangkut masalah penyalahgunaan minuman

beralkohol sudah diatur dalam peraturan daerah, namun masih banyak

saja penjual maupun remaja yang menyalahgunakan minuman

beralkohol untuk keuntungan dan kesenangan masing-masing, padahal

dampak dari penyalahgunaan alcohol akan mendapatkan sanksi baik

pengguna maupun penjual. (Wawancara DW, 18 September 2015)

Adapun sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana, menurut pasal 19

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan,

51

Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol, yang berbunyi;

(1) Para penjual yang melanggar ketentuan yang mengatur Pasal

2,3,4,5,6,7,8,9, dan Pasal 11 akan dikenakan sanksi administratif, berupa

denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setorkan ke kas Daerah

melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

Sedangkan ketentuan pidana di atur dalam pasal 20 ayat (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan,

Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol, yaitu;” Barang siapa

yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah)”.

Pendapat juga diberikan oleh seorang informan (masyarakat) bahwa:

“…sanksinya sudah jelas tapi mau bagaimana yang melanggar juga

masih sangat banyak, terutama bagi pengguna yang masih berada pada

usia sekolah. (Wawancara RS, 18 September 2015)

Tindakan hukum tersebut diambil pemerintah untuk menjaga

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban,

Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol, sebagai

penerapan sanksi dimana penjual minuman beralkohol illegal tersebut perlu

adanya ketertiban umum dan kestabilan di Kabupaten Barru khususnya.

Hasil penelitian penulis melalui monitoring situasi dan wawancara

dengan anggota Reskrim Polres Barru bahwa ada beberapa hambatan atau

kendala-kendala sering yang dialami oleh pemerintah yaitu:

52

1. Kurangnya kerjasama antara aparat Kepolisian Polres Kec Barru dengan

masyarakat sekitarnya.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat sekitar karena

masyarakat seringkali beranggapan bahwa Polisi merupakan institusi yang

secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta

melindungi dan mengayomi masyarakat.

Pendapat juga diberikan oleh seorang informan yang berprofesi

sebagai tokoh masyarakat setempat bahwa:

“… kadangkala tidak mau menyampaikan informasi yang berkaitan

dengan terjadinya tindak pidana termasuk salah satunya

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di

Kabupaten Barru”. (Wawancara UI, 19 September 2015)

Salah satu alasan sehingga apparat terhambat dalam bertindak yaitu

karena beberapa ,masyarakat yang melihat tidak ingin menjadi saksi karena

hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam

keselamatan jiwa mereka terutama ancaman yang datangnya dari pelaku

tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak

di Kab. Barru apabila sudah hilang kesadaran.

2. Pelaku kadang-kadang berusaha menghilangkan jejak atau barang bukti.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis menemukan bahwa

tidak sedikit dari mereka pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman

beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab. Barru.

Pendapat juga diberikan oleh seorang informan yang berprofesi

sebagai tokoh masyarakat setempat bahwa:

“…kadang sipelaku menghilangkan jejak agar terbebas dari

penangkapan oleh aparat dan ancaman hukuman dengan cara

53

menghilangkan barang bukti berupa botol-botol minuman keras pada

waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang

berbelit-belit, pelaku meninggalkan wilayah hukum Polres dan lain

sebagainya”. (Wawancara ID, 19 September 2015)

Adanya keterbatasan ini maka apparat lebih sulit menindaki para

pelaku pengguna minuman keras. Sehingga dampak negative sangat minim

dapat diatasi.

3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia (Pemerintah) untuk mengungkap

pelaku tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang

dilakukankan oleh anak di Kab. Barru

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak

pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kab.

Barru, maka pemerintah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan

penyelidikan maupun penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan

diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya

tenaga penyidik pada Polres Kab. Barru sebagian besar belum memiliki

pengalaman atau wawasan yang luas sebelum diangkat menjadi penyidik

dalam menangani tindak pidana tersebut.

Senada dengan pendapat seorang informan yang memberikan

pernyataan bahwa:

“...para pengguna biasanya karena telah banak pengalaman kena rasia

menjadi semakin lincah dalam bertindak ketika rasia dilakukan, hal ini

berakibat pada polisi yang bertugas pada saat itu kadang-kadang

terkecoh, apalagi jika yang turun kelapangan adalah polisi baru”

(Wawancara, SP, 18 September 2015)

4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk di dalamnya adalah

54

kurangnya fasilitas kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polres untuk

mengadakan kegiatan patroli secara rutin pada setiap wilayah hukum yang

dianggap rawan dan memerlukan pengawasan setiap saat. Akibatnya daerah-

daerah tertentu tidak dapat dijangkau sehingga penyelidikan maupun

penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang

dilakukan oleh anak tidak berjalan secara optimal. Kondisi seperti ini

menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk

melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku dalam menghadapi

kasus kejahatan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh

anak ini tidak semudah yang dibayangkan.

Sesuai dengan teori mungkin bisa diselesaikan dengan tepat dan

cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala

yang mesti dihadapi.

”..Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri.

Kurangnya pengetahuan tentang akibat dari minuman beralkohol

tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan

Masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak terlalu

dipermasalahkan”. (Wawancara, AF, 18 September 2015)

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit anak yang menjadi

korban atas peredaran minuman beralkohol yang sangat meresahkan dan

sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat khususnya anak. Kendala yang

lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak adalah

pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi tempat perkumpulan

anak yang sedang mengkomsumsi minuman yang mengandung alkohol

karena mereka mengetahui tempat-tempat yang jauh dari jangkaun aparat.

55

Adapun kendala peneliti bahwa penelitian ini sangat merasa

kesulitan untuk mendapatkan data pelaku Karena kurangnya informasi

disebabkan minuman beralkohol dilarang untuk dikomsumsi terutama bagi

anak, jadi peneliti mempuyai keterbatasan untuk mendapatkan data tersebut.

Adapun data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan

dan wawancara, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya

penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak sebagai

berikut:

1. Rasa ingin tahu

Kemajaun zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat

pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol.

Perlakuan dan tingkah negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam

masyarakat pun menjadi tren dikalangan anak muda saat ini. Salah satunya

adalah mabuk-mabukan diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan

rusaknya benerasi muda. Salah satu faktor karena tingginya rasa ingin tahu

terhadap minuman yang dapat merusak kesehatan tersebut.

Menurut salah satu anggota unit Reskrim Polres Kabupaten Barru

bahwa:

“..faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak mengkomsumsi

minuman beralkohol adalah karena faktor rasa ingin tahu dari

anak yang terlalu tinggi sehingga ingin mencoba. (Wawancara SP, 15

September 2015)

2. Ikut-ikutan teman

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika

seeorang orang anak yang ingin mencoba, juga karena faktor ikut-ikutan

oleh teman. Dan akan terpengaruh dengan teman-teman serta terus penasaran

56

dengan minuman beralkohol. Faktor ini didukung oleh salah seorang

informan yang merupakan pegawai Kantor Kecamatan Barru dan beberapa

pelaku yang mengkomsumsi minuman beralkohol yang penulis wawancarai.

Salah seorang tokoh masyarakat yang memberikan keterangan bahwa:

“..sebenarnya banyak anak-anak yang mengkonsumsi miras bukan

karena kemauannya, akan tetapi karena ajakan teman yang sulit untuk

ditolak. (Wawancara ID, 15 September 2015)

3. Lingkungan pergaulan

Anak yang tinggal dan bergaul di lingkungan yang salah juga sangat

berpengaruh sehingga anak mengkomsumsi minuman beralkohol karena

dengan bergaul dengan orang yang sering mengkomsumsi minuman

beralkohol lambat laun akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar

disebabkan anak sangat cepat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru

yang belum pernah dilakukannya.

Pendapat yang senada juga diberikan seorang informan yang

merupakan penjual mengatakan bahwa:

“..biasanya anak-anak baru yang mulai bergaul dengan anak yang suka

minum, awalnya hanya sebagai kurir dimintai untuk membeli miras,

akhirnya dipaksa minum dan ketagihan. (Wawancara RS 15

September 2015)

4. Lingkungan keluarga

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu

seseorang anak apabila kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari

orang tuanya secara tidak langsung anak akan lebih dekat dengan teman

bergaulnya.

57

Anak itu akan terpengaruh mengkomsumsi minuman beralkohol

karena faktor kedekatan dengan temannya disebabkan karena kurangnya

pengetahuan, bimbingan dan pesan dari orang tuanya untuk tidak

mengkomsumsi minuman beralkohol, yang dimana anak apabila sering

mendapat bimbingan dan nasehat dari orang tua untuk tidak mengkomsi

minuman beralkohol akan menjadi pertimbangan bagi anak tersebut untuk

tidak melanggar perkataan orang tuanya.

Pendapat juga diberikan seorang informan yang \\ mengatakan bahwa:

“..Peristiwa ini terjadi karena kesibukan orang tua yang terlalu

banyak sehingga waktu yang diberikan untuk anaknya berkurang.

Peristiwa tersebut dibenarkan oleh seorang informan yang berinisial

AR. (Wawancara AJ, 20 September 2015).

5. Penjualan secara bebas

Disamping itu sering ditemukan dalam lingkungan pergaulan kita

sehari-hari, pelaku yang mengkomsumsi minuman beralkohol dan tak jarang

kita temui juga sebagian dari pelaku adalah anak dibawah umur dalam

mengkomsumsi minuman tersebut sehingga dengan kadar yang berlebihan

maka akan mengurangi tingkat kesadaran seseorang yang meminumnya.

Menurut salah seorang informan, bahwa minuman keras (beralkohol)

bahwa:

“..di Kab. Barru sudah dilarang mengkomsumsi minuman keras

(beralkohol) atau dengan seringnya dilakukan penggerebekan terhadap penjual

minuman keras (beralkohol) yang tidak memiliki izin penjualan khususnya

penjualan bebas namun anjuran dan larangan tersebut tetap tidak dihiraukan

oleh para penjual/pelaku. (Wawancara SP, 15 September 2015)

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu dengan adanya tempat-

tempat yang menyediakan atau menjual minuman keras yang lebih dikenal

58

dengan restauran, bar, diskotik, kios-kios karaoke disekitar wilayah Kab.

Barru, maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang-

orang tertentu dapat memanfaatkan kesempatan seperti anak dengan beberapa

alasan sehingga anak juga mengkomsumsinya.

59

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang Peranan

Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di

Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Maka dapat disimpulkan bahwa a)

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan

aparat setempat dalam melakukan rasia terhadap penjual tyang duduga menjual

miras, namun karena kurangnya kerjasama dan partisipasi dari masyarakat

sehingga upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif. b) Pengendalian yang

dilakukan terhadap distributor dan pengedar minuman keras dengan mencabut

izin usaha maupun mengambil barang bukti berjalan cukup baik, namun

kurangnya kerjasama sebagian besar masyarakat menyulitkan aparat keamanan

untuk mengambil tindakkan tegas. c) Penindakan tegas terhadap pengguna dan

penjual miras seperti melakukan penahanan, mengenakan denda terhadap

penjual yang membandel tetap menjual minuman keras masih belum optimal.

B. Saran

Adapun saran Pengawasan terhadap tempat penjualan minuman

beralkohol illegal di Kecamatan Barru Kabupaten Barru sebaiknya

memerlukan dukungan dari tiap-tiap masyarakat menimalisir yang ada di

sekitar, Agar lebih memantapkan system pengawasan yang dilakukan

Diperindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang

bertugas khusus untuk mengawasi peredaran Miras Legal dan Miras Ilegal,

hal ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

60

Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/Beralkohol

dapat ditegaskan dengan baik.

Perlu adanya Penjatuhan Sanksi berupa denda dan kurungan terhadap

tempat-tempat penjualan minuman beralkohol illegal di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru, Agar Penerapan Sanksi dapat berjalan secara efektif dan

memberikan efek jera, mengingat efek dari minuman keras ini sangat

berbahaya bagi generasi muda khususnya yang berada di Kecamatan Barru

Kabupaten Barru.

61

DAFTAR PUSTAKA

Darmono, 2005.Toksikologi Narkoba dan Alkohol.Jakarta : Ui-Press

OsbornerDavid dan Ted Gaebler, 1996.Mewirausahakan Birokrasi,Jakarta:

Pustaka Binaman Pressindo,.

Pamudji. S. 1980..Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.Jakarta, IIP Deodagri.

Soewarno Handayadiningrat , 2002. Aspek – aspek Pengawasan di Indonesia,

Sinar Grafika, Jakarta.

Syarifin, pipin, 2005:17 Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-

Undang No.32 Tahun 2004. Pustaka Setia, Bandung.

, pipin, 2005:18 Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-

Undang No.32 Tahun 2004. Pustaka Setia, Bandung.

, pipin, 2005:19 Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-

Undang No.32 Tahun 2004. Pustaka Setia, Bandung.

, pipin, 2005:20 Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dilengkapi Undang-

Undang No.32 Tahun 2004. Pustaka Setia, Bandung.

Syafiie, dkk, 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka, Cipta, Jakarta.

Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta

Supratiknya, A. 1995.Komunikasi Antar Pribadi Tinjauan Psikologis.

Yogyakarta: Kanisius

Syah,Anang 2000. INABA. Metode Penyadaran Korban Penanggulangan

NAPZA. Tasikmalaya: Pondok Pesantren Suryalaya.

Taliziduhu Ndraha.2001..Fungsi Pemerintah.jakarta:IIP

Utrecht, 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Waluya Bagya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.

Bandung: Setia Purna Inver.

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 pasal 5 dan pasal 6

Tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman

Beralkohol

62

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

282/KEMENKES/SK/II/1998 mendefinisikan minuman keras

Peraturan Mentri Perdagangan Republic Indonesia NO>20/M-DAG/PER/4/2014

pasal 32 Tentang Pengendalian Pengawasan Terhadap Pengadaan

Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 , yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, yaitu

Pemerintahan Daerah

UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa,pemerintah daerah merupakan

daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan