Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak Presented by Yaury Tetanel Strategic Alliance for Poverty Alleviation Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” Jakarta, 18 Juli 2013 Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
28
Embed
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Materi Presentasi oleh Bapak Yaury Tetanel (SAPA/Strategic Alliance for Poverty Alleviation) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Penanggulangan Kemiskinan & Upaya Mensinergikan Peran Multipihak
Presented by Yaury Tetanel
Strategic Alliance for Poverty Alleviation
Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” Jakarta, 18 Juli 2013
Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
Definisi • Kemiskinan pada umumnya didefinisikan sebagai
suatu kondisi kekurangan yang terjadi pada individu atau sekelompok orang.
• Dalam banyak kasus kondisi kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang diterima oleh seseorang.
• Dalam perkembangan, kemiskinan tidak hanya dilihat dari kondisi pendapatan, akan tetapi juga akses, partisipasi, serta kerentanan,
Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi
dimana seseorang, sekelompok orang, baik laki-
laki atau perempuan yang tidak terpenuhi hak
hak dasarnya secara layak untuk menempuh
dan mengembangkan kehidupannya secara
layak. (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan)
Konteks
• Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dengan disparitas /ketimpangan antar wilayah yang cukup besar.
• Penyebab kemiskinan yang bersifat multidimensi seringkali sulit
diidentifikasi dalam perumusan kebijakan & program maupun penentuan target/ sasaran.
• Kemampuan penduduk miskin untuk memanfaatkan peluang &
berpartisipasi dalam pembangunan seringkali dibatasi oleh berbagai ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi,politik, maupun sosial.
• Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah banyak
melibatkan berbagai pihak, namun belum terjadi suatu sinergi antar multipihak. Oleh sebab itu, sinergi multipihak diperlukan.
DISPARITAS KEMISKINAN MASIH TINGGI - SEPTEMBER 2012
16 PROVINSI MASIH DIATAS RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL DAN 17 PROVINSI BERADA DI BAWAH RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL
30,66 27,04
20,41 20,76
14,94 14,98 15,65 15,88 17,22 17,51 18,02 18,58
13,01 13,06 13,08 13,48
9,82 9,89 10,41
7,64 7,96 8,00 8,05 8,06 8,28
5,01 5,37 5,71 6,19 6,38 6,83
3,70 3,95
SULAWESI TENGAH JAWA TENGAH
LAMPUNG
YOGYAKARTA
GORONTALO
BENGKULU
NUSA TENGGARA BARAT
N ACEH DARUSSALAM
NUSA TENGGARA TIMUR
MALUKU
PAPUA BARAT
PAPUA
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN BARAT
SUMATERA BARAT
RIAU
MALUKU UTARA
JAMBI
SULAWESI SELATAN
JAWA BARAT
SUMATERA UTARA
SULAWESI BARAT
SULAWESI TENGGARA
JAWA TIMUR
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN SELATAN BANGKA BELITUNG
BANTEN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAU
DKI JAKARTA BALI
RATA-RATA NASIONAL 11.66 %
2009 2010 2011 2012 TOTAL Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-2.43 -1.27
-1.51 -0.82
-1 -0.84
-0.89 -0.53
DESA
Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-1.57 -1.58
-0.69 -0.79
-0.96 -0.84
-0.49 -0.60
KOTA
Jumlah penduduk miskin (juta orang) Angka kemiskinan (percentage points)
-0.86 -0.93
-0.81 -0.85
-0.05 -0.64
-0.40 -0.45
Jika kecenderungan perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin Terus terjadi, maka target RPJM Penurunan angka kemiskinan 8-10% di 2014 tidak akan tercapai.
Sumber: BPS, Diolah dari Susenas 2
Perbandingan Alokasi Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan (Trilyun) & Biaya Penanggulangan
Kemiskinan / Orang (Juta)
53,1 60,5
80,1 75,1 86,1
70,1
106,8 1,4
1,7
2,4 2,4
2,8
2,4
3,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber Data : Kementrian Keuangan & Bappenas
8
Anekdot Penanggulangan Kemiskinan
DILARANG MEMANCING DAN MENGAMBIL IKAN
DI DANAU INI.
P.T MIMPI SEJAHTERA
PILIHAN MASYARAKAT MISKIN HANYA MENGURANGI KONSUMSI PANGAN, BERHUTANG DAN BUNUH DIRI ( HARIAN KOMPAS)
Konflik Pengelolaan Sumberdaya & Agraria adalah Rangkaian Peristiwa/Kejadian/Kasus
Akar/Sumber
Masalah
Peristiwa 1
Peristiwa 2 Peristiwa 3
Peristiwa 4
Kekerasan
Fisik/Hostility
PEMETAAN AWAL KONFLIK SUMBERDAYA & AGRARIA DI INDONESIA
Sumber Data : Konsorsium Pembaharuan Agraria & LIPI
JAWA BARAT
(10 KASUS) 1 KONFLIK ANTAR
KELOMPOK,1KONFLIK
PERBURUHAN, 1
KONFLIK WARGA, 1
KONFLIK PENGANUT
AGAMA, 6 KONFLIK
ANTAR DESA
DKI JAKARTA
(9 KASUS)
2 KONFLIK ANTAR
ORMAS, 1 KONFLIK
ANTAR KELOMPOK,
1 KONFLIK ANTAR
SUPORTER, 5 KONFLIK
ANTAR WARGA
LAMPUNG
(3 KASUS) 3 KONFLIK ANTAR
DESA (SUKU)
1 KONFLIK ANTAR
DESA
DIY
(2 KASUS)
1 KONFLIK
ANTAR
SUPORTER,
1 KONFLIK
ANTARORMAS
JATIM
(3 KASUS)
1 KONFLIK
ANTAR SUKU,
1 KONFLIK
ANTARDESA,1
KONFLIK
PENGANUT
AGAMA
BALI (1 KASUS)
1 KONFLIK ANTAR
NAPI
NTB (5 KASUS)
5 KONFLIK ANTAR
DESA NTT (6 KASUS)
4 KONFLIK ANTAR
DESA, 2 KONFLIK
ANTAR KELOMPOK
SULSEL (5 KASUS) 1 KASUS PENYERANGAN ASRAMA MHS SUKU
Usulan Diagram Mencapai Keseimbangan Kepentingan Dalam Konflik Agraria & Sumberdaya Alam
Sumber : LIPI
Skema Program Anti Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan
Perbankan / Pihak Ketiga
Perlindungan Sosial Subsidi Distribusi
Aset & Sustainable Livelihood
Tunai Non Tunai
Tidak Bersyarat Bersyarat
Produk / Barang Harga Reforma Agraria
KUR
Permodalan
Raskin Jamkesmas Distribusi Tanah
BLT/ BLSM PKH
Community Empowerment
PNPM
Perdesaan Perkotaan
Pendekatan penanggulangan kemiskinan berbasis penghidupan berkelanjutan dalam MP3KI
• Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif
• Menempatkan pengurangan kerentanan dan peningkatan aset penghidupan kelompok miskin dan rentan sebagai fokus utama
• Aset penghidupan dikategorikan dalam lima kelompok: (1) aset sumber daya manusia (SDM), (2) aset sumber daya alam (SDA), (3) aset finansial, (4) aset infrastruktur, dan (5) aset sosial politik
Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru
Lanjutan..
• Kemiskinan tidak lagi dinilai sebagai kondisi kekurangan material saja, tetapi keadaan di mana aset penghidupan tidak optimal untuk bisa menunjang penghidupan yang layak dan berkelanjutan.
• Dalam MP3KI, pendekatan peningkatan penghidupan berfokus pada upaya untuk menjembatani agar kelompok miskin dapat mengisi kesempatan kerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber : Dokumen MP3KI & Smeru
Contoh Aset Penghidupan Manusia
Aset Penghidupan Berkelanjutan Manusia
Aset SDM Aset SDA Aset
Infrastruktur Aset Finansial
Aset Sosial-
Politik
Pendidikan
dan
keterampil-
an
Kesehatan
Sikap dan
perilaku
Lahan
Perairan
(sungai,
danau, laut)
Udara
Air (yg aman
untuk
konsumsi dan
keperluan
rumah tangga
lainnya)
Permukiman
sehat
Sarana dan
prasarana
transportasi
Energi (listrik
dan bahan
bakar)
Sarana
komunikasi
Kesempatan
kerja
Peluang
usaha
Akses
permodalan
Akses
terhadap
lembaga
keuangan
yang aman
Hubungan
dan jaringan
sosial
Kepercayaan
antar-
masyarakat
Partisipasi
dalam
pengambilan
keputusan
Sumber : Lembaga Penelitian Smeru
Model Implementasi Sinergi Dunia Usaha & Pemerintah dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Potret Implementasi CSR
• CSR telah disadari manfaatnya & menjadi instrumen membangun citra perusahaan.
• Masih berorientasi pada segmentasi masyarakat yang terkait secara langsung dengan operasional / produk yang dihasilkan perusahaan.
• Belum terintegrasi dengan program penanggulangan
kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah pusat & pemerintah daerah.
• Kebanyakan belum memiliki sistem targeting kelompok
sasaran yang baik.
Model 1
Korporasi Masyarakat
CSR Forum dibawah TKPKD
Kelebihan
• Korporasi lebih independen dalam menyalurkan bantuan atau program.
• Pelaksanaan program sesuai dengan visi & misi korporasi.
Kekurangan
• Pelaksanaan program berpotensi tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
• Penerima manfaat hanya masyarakat di sekitar area operasi.
• Penyelerasan program secara terpadu sulit dilakukan.
Model 2
CSR Forum dibawah TKPKD
Korporasi Masyarakat
Kelebihan
• Program CSR dapat disinergikan dengan program pemda.
• Penerima manfaat CSR dapat diperluas.
• Ada target yang disepakati secara bersama sama.
Kekurangan
• Program CSR yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan atau visi korporasi.
• Kapasitas forum dalam pelaksanaan & pemantauan implementasi program.
Model 3
CSR Forum dibawah TKPKD
Korporasi Masyarakat
Kelebihan
• Program CSR dapat Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
• Proses Fasilitasi dapat memilah usulan berdasarkan prioritas masyarakat.
Kekurangan
• Tidak Semua Usulan Masyarakat dapat Dipenuhi, karena diputuskan oleh korporasi.
• Membutuhkan proses yang cukup lama dalam need assessment.
Mari Bekerjasama Untuk Membantu Masyarakat Miskin Memperoleh Haknya