PERAN KADIN DALAM PENGEMBANGAN PROFESI ANTI KORUPSI · peran kadin dalam pengembangan profesi ... dasar hukum •uu no 31 thn 1999 ... penyusunan buku petunjuk anti korupsi bagi pelaku

PERANKADINDALAMPENGEMBANGANPROFESIANTIKORUPSI

Launching&SeminarSKKNIAhliPembangun Integritas

SUSIRAIAZIZIKADININDONESIA

STATISTIKTINDAKPIDANAKORUPSIDITANGANIKPKHINGGASEPT2017

POSISI3TERBANYAK:

1. DUNIAUSAHA/SWASTA170ORANG2. ESELONI/II/III155ORANG3. ANGGOTADPR/DPRD155

DASARHUKUM•UU NO 31 THN 1999 diubah UU NO.20 THN 2001 TENTANGPEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;PASAL 2 AYAT 1,PASAL 3,PASAL 5,PASAL 12,12B DAN PASAL 13 jo PASAL 55 AYAT 1 KUHP•UNCAC YG DIRATIFIKASI INDONESIA MELALUI UU NO. 7 THN 2006, PSL12 TTG MENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR SWASTA•SNI ISO 37001:2016 YG DIPERKUAT MELALUI INPRES NO. 10 THN 2016TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI•KPK BERSAMA MA MENYUSUN DAN MENGELUARKAN PERMA NO. 13THN 2016 TTG TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEHKORPORASI

FOKUSPENCEGAHANKORUPSISEKTORSWASTA

6 ALASAN PERLUNYA SEKTOR SWASTA MENANGANI KASUSKORUPSI SECARA SERIUS;BAIK TINDAK PENYUAPAN,PENCUCIAN UANG, ATAU TINDAK KORUPSI LAINNYA :

1. BISNISBERKEMBANGJIKAADAAKSESINTERNASIONAL2. TATAKELOLAYGBAIK3. KINERJAPERUSAHAAN4. MENANGGUNGKERUGIANAKIBATINVESTIGASIOLEHPENEGAK

HUKUM5. RUNTUHNYAREPUTASIPERUSAHAAN6. TANGGUNGJAWABKEPADAPERUSAHAANSECARAUMUMDAN

PIMPINANSECARAPRIBADI

PENCEGAHANKORUPSIKORPORASIDIINDONESIA

1. SOSIALISASIDANEDUKASIBERBISNISTANPASUAPKEPADAPELAKUSEKTORSWASTA

2. PENYUSUNANBUKUPETUNJUKANTIKORUPSIBAGIPELAKUBISNISDANSEKTORSWASTA

3. KAMPANYEGERAKANANTISUAP4. PENANDATANGANANPAKTAANTISUAPPADASETIAPKONTRAK

BISNIS5. IMPLEMENTASISISTEMPENGELOLAANANTISUAPDANWHISTLE

BLOWINGSYSTEM

COMPLIANCESYSTEMCOMPLIANCE SYSTEM ADALAH :

SISTEM YANG DIBANGUN SECARA TERPADU DAN TERINTEGRITAS DALAM SUATUORGANISASI, YG MERUPAKAN SARANA BAGI PARA WAJIB LAPOR, UNTUKMENYAMPAIKAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PROGRAM-PROGRAM PELAPORANKEPATUHAN, KHUSUSNYA DALAM HAL INI ADALAH LAPORAN PENEGAKAN PRINSIP2GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG). SEDANGKAN GCG ADALAH PRINSIP2 YGMENDASARI PROSES DAN MEKANISME PENGELOLAAN PERUSAHAAN BERDASARKANPERATURAN PERUNDANG2AN DAN ETIKA BERUSAHA

TUJUANUTAMAPENGENDALIANKEPATUHANMANAJEMEN

MENCAPAIEFEKTIVITASDANEFISIENSIKINERJAMANAJEMENDALAMPERUSAHAAN.ARTINYA

PENGUKURANPRESTASIPELAKSANAANKEPATUHANMANAJEMENADALAH

MEMBANDINGKANHASILKEPATUHANMANAJEMENYGSESUNGGUHNYADENGAN

SUATUTOLAKUKURYGTELAHDITETAPKANUTKMENCAPAIEFEKTIVITASDLMKEPATUHAN

MANAJEMEN

TUGASUNITKEPATUHAN

MEMBANTUMANAJEMENDALAMMELAKSANAKANPEMANTAUANPENGENDALIANINTERN.ARTINYA

PEMANTAUANPENGENDALIANINTERN,BUKANDIMAKSUDKANUTKMENCARIKESALAHAN

PARAKARYAWANATAUMANAJEMEN,UNTUKKEMUDIANDILAPORKANSEBAGAITEMUAN

PEMANTAUANPENGENDALIANINTERN

•MERUPAKANIMPLEMENTASIDARIKONSEPLINIPERTAHANAN3LAPISYGADADLMSISTEMPENGENDALIANINTERN,YAITU:1. LINIPERTAHANANPERTAMA:MANAJEMENDANSELURUHPEGAWAIYG

MELAKSANAKANPROSESBISNIS2. UNITPERTAHANANKEDUA:FUNGSIPEMANTAUANDALAMKONTEKS

PENGENDALIANINTERNAL.BERTUGASMEMANTAUPENGENDALIANINTERNALDISETIAPTINGKATANMANAJEMEN

3. LINIPERTAHANANKETIGAADALAHFUNGSIAUDITORINTERNAL

•DENGANDEMIKIANSISTEMPENGENDALIANINTERNALBERFUNGSISEBAGAIPENGINGATAPABILADITEMUKANKELEMAHANDLMSISTEMPENGENDALIANINTERNALDIDLMSUATUORGANISASIPERUSAHAAN.

UPAYAYGTELAHDILAKUKANKADINDALAMPENGEMBANGANPROFESIANTIKORUPSI

1. PENANDATANGANMoUKADIN– KPKTERKAITPENCEGAKANDANPEMBERANTADANKORUPSIDISEKTORSWASTA

2. TURUTSERTASEBAGAITIMPERUMUSSKKNIAHLIPEMBANGUNINTEGRITAS

3. MELAKUKANSOSIALISASIGERAKANBAGIPEMBANGUNANDANPENINGKATANINTEGRITASDISEKTORSWASTADENGANTAJUK

PROFIT(PROFESIONALBERINTEGRITAS)KEPADAANGGOTAKADINMELALUIKADINPROVINSIDANKADINDAERAH

4. PEMBENTUKANKOMITEADVOKASINASIONALDANKOMITEADVOKASIDAERAHDISELURUHPROVINSI