BUKU PANDUAN RATING KADIN PROVINSI - kadin-indonesia.or.id fileI. PEDOMAN PEMERINGKATAN A. PENDAHULUAN 01. Sebagai organisasi dunia usaha, Kadin beserta asosiasi dan himpunan yang

BUKU PANDUAN RATING KADIN PROVINSI PANITIA RATING KADIN INDONESIA 2008

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Umum Kadin Indonesia ................................. i

I. Pedoman Pemeringkatan ............................................. 1

A. Pendahuluan .................................................... 1

B. Dasar Pelaksanaan ................................................... 1

C. Tujuan dan Output ..................................................... 1

D. Kategori Hasil .............................................................. 2

E. Metode .......................................................................... 2

F. Bahan Penilaian ........................................................... 3

G. Alur Proses Pemeringkatan ............................................ 4

H. Kriteria Pokok dan Pembobotan...................................... 4

I. Materi Pemeringkatan ................................................. 5

J. Jadwal Pelaksanaan ..................................................... 5

K. Pengumuman Hasil Pemeringkatan ............................... 6

II. Penjelasan Materi Pemeringkatan ................................... 7

III. Panduan Mengisi Materi Kuesioner ...................................... 11

IV. Korespondensi ...................................................... 12

V. Susunan Panitia Pemeringkatan .......................................... 13

VI. Lampiran-lampiran

§ Formulir Konfirmasi (FR – A1)

§ Pernyataan Kebenaran Dokumen (FR – B1)

§ Daftar Pertanyaan Pemeringkatan (Kuesinoner) (FR – C1)

I. PEDOMAN PEMERINGKATAN

A. PENDAHULUAN 01. Sebagai organisasi dunia usaha, Kadin beserta asosiasi dan himpunan yang

diwadahinya mengemban amanat undang-undang untuk memajukan dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha yang dinamis, baik secara sektoral, lintas-sektoral maupun aspiratif.

02. Pengelolaan organisasi secara profesional menjadi tuntutan dan tantangan utama terhadap Kadin, baik untuk melayani kebutuhan anggotanya maupun sebagai lembaga publik dalam lingkungan global dan lokal yang berkembang cepat. Menjawab tuntutan dan tantangan tersebut, Kadin Indonesia dalam program kerja hasil Rapimnas Kadin 2008 menetapkan penyelenggaraan program pemeringkatan atas Kadin tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/ Kota serta asosiasi/himpunan.

03. Pemeringkatan Kadin Provinsi bertumpu pada fungsi dan tugasnya dalam pengembangan Kadin Kabupaten/Kota dan asosiasi/himpunan tingkat provinsi, di samping pengembangan kemitraan dengan Pemerintah dan masyarakat di wilayahnya. Pemeringkatan Kadin Kabupaten/Kota serta asosiasi/himpunan bertumpu pada layanan langsung kepada anggota, serta pengembangan kemitraan dengan Pemerintah dan masyarakat di wilayahnya.

04. Program pemeringkatan diselenggarakan oleh suatu Panitia Kerja yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, yang antara lain bekerja sama dengan DIHK (Kadin Jerman) dan para sponsor yang berminat. Untuk tahun 2008 pelaksanaan pemeringkatan dilakukan terhadap Kadin tingkat Provinsi dengan ketentuan dan metoda tertentu dengan uraian kerangka acuan berikut ini.

B. DASAR PELAKSANAAN 05. Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin, khususnya Pasal 6

mengenai Tugas dan Fungsi Kadin

06. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui dengan Keppres 16 tahun 2006, khususnya Anggaran Dasar Kadin Pasal 8-11, Pasal 21 dan 23, serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 dan 20

07. Hasil Rapimnas Kadin 2008

C. TUJUAN DAN OUTPUT 08. Tujuan

Menyelenggarakan kegiatan pemeringkatan kinerja program dan layanan Kadin Provinsi secara fungsional dan proporsional guna mendorong peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi, perbaikan citra dan manfaat bagi para anggota, pemerintah dan masyarakat (stakeholders).

09. Output

a. Peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi di wilayah Kadin Provinsi;

b. Peningkatan manfaat Kadin bagi anggota, pemerintah dan masyarakat (stakeholders);

c. Peningkatan citra Kadin di kalangan masyarakat luas di dalam dan luar negeri;

Buku Panduan Pemeringkatan -- 1/13

d. Peningkatan minat dan semangat kompetisi Kadin Provinsi meningkatkan fungsi dan peran Kadin;

e. Pemetaan kinerja Kadin Provinsi.

D. KATEGORI HASIL 10. Hasil Pemeringkatan Kadin Provinsi 2008 adalah terpilihnya Kadin Provinsi

Terbaik dalam dua kategori, yaitu:

a. Kategori Umum

Terbaik Kategori Umum berdasarkan penilaian terhadap kesuruhan kategori penilaian

Terbaik Kategori Umum diambil sebanyak 3 (tiga) dengan status Terbaik I, Terbaik II dan Terbaik III.

b. Kategori Khusus

Terbaik kategori khusus dibagi menjadi tiga subkategori yang masing-masing menampilkan satu Kadin Terbaik, yaitu:

Keorganisasian Terbaik.

Pelayanan Jasa Terbaik.

Kemitraan Kadin-Pemda Terbaik.

E. METODE 11. Metode pemeringkatan yang digunakan adalah:

a. Kuesioner tahap I

• Responden adalah Kadin Provinsi dengan materi yang sama untuk 33 (tiga puluh tiga) Kadin Provinsi.

• Disusun secara teliti untuk menghindari bias dan di kelompokkan dalam kategori-kategori tertentu.

• Beberapa materi kuesioner dibuktikan dengan adanya data-data pendukung baik harcopy maupun softcopy.

b. Kuesioner tahap II

• Wawancara dilakukan untuk melakukan ”pengecekan ulang” terhadap jawaban dari responden dengan bahan kuesioner adalah hasil dari Kuesioner tahap I bagi Kadin Provinsi yang menduduki peringkat 6 (enam) besar.

• Responden adalah Kadin Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi.

• Materi kuesioner tahap II adalah:

a) Pemahaman tentang Kadin

b) Hubungan keorganisasian

c) Kualitas informasi dan layanan Kadin Provinsi

c. Wawancara dan Kunjungan (Pengumpulan Data Langsung)

• Bagi Kadin Provinsi yang telah mengikuti Kuesioner Pemeringkatan II dan menduduki peringkat 1 sd 3, maka berhak mengikuti seleksi akhir (final) untuk ditentukan urutan peringkatnya.

• Responden untuk seleksi akhir ini adalah:

a) Calon pemenang untuk kategori umum dalam rangka penentuan urutan peringkat 1, 2 dan 3:

⇒ Kadin Provinsi untuk melihat fakta-fakta dilapangan antara yang disampaikan dalam Kuesioner Tahap I dengan realitas.


⇒ Kadin Kabupaten/Kota dengan materi penajaman wawancara melalui telepon pada saat Kuesioner Tahap II dan hal-hal baru berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Tim Penilai Pemeringkatan Kadin Indonesia.

⇒ Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi dengan materi penajaman wawancara melalui telepon pada saat Kuesioner Tahap II dan hal-hal baru berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Tim Penilai Pemeringkatan Kadin Indonesia.

⇒ Pemda : Dinas Industri dan Perdagangan serta KUKM

⇒ Hal-hal yang akan digali adalah mengenai kerjasama dan kontribusi Kadin Provinsi dalam kegiatan perindustrian, perdagangan dan KUKM.

b) Calon pemenang untuk kategori tertentu:

⇒ Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : keorganisasian terbaik.

⇒ Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : Pelayanan jasa terbaik.

⇒ Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : Hubungan kemitraan Kadin - Pemda terbaik.

d. Waktu

• Pelaksanaan kuesioner pemeringkatan tahap I dilaksanakan serentak mulai tanggal 24 Juni 2008 sd 31 Juli 2008.

• Pelaksanaan kuesioner pemeringkatan tahp II dilaksanakan serentak pada tanggal 20-31 Oktober 2008.

• Wawancara dan kunjungan penentuan urutan peringkat 3 besar dan Terbaik tiap kategori dilakukan pada tanggal 27 Oktober – 21 Nopember 2008

F. BAHAN PENILAIAN 12. Bahan penilaian dalam Pemeringkatan Kadin Provinsi adalah:

a. Kuesioner Pemeringkatan I

Hasil kuesioner Pemeringkatan I akan mendapatkan peringkat 1 sd 33 Kadin Provinsi, untuk selanjutnya diambil 6 (enam) peringkat paling atas untuk diikutsertakan pada seleksi tahap II (kuesioner pemeringkatan II) dan 3 (tiga) Kadin Provinsi yang memiliki nilai paling tinggi untuk kategori:

c.1. Keorganisasian terbaik

c.1. Pelayanan jasa terbaik

c.1. Hubungan kemitraan Kadin-Pemda terbaik

b. Kuesioner Pemeringkatan II

Kriteria Kadin Provinsi yang lolos untuk mengikuti Kuesioner Pemeringkatan II adalah yang telah mengikuti tahapan Kuesioner Pemeringkatan I dan masuk peringkat 1 sd 6.

c. Wawancara & Kunjungan

c.1. Kunjungan bagi 3 (tiga) Kadin Provinsi lulus seleksi kuesioner pemeringkatan II untuk menentukan urutan peringkat 1,2 dan 3.

c.1. Kunjungan bagi 3 (tiga) Kadin Provinsi dalam rangka penentuan pemenang berdasarkan kategori tertentu.


G. ALUR PROSES PEMERINGKATAN

H. KRITERIA POKOK DAN PEMBOBOTAN 13. Kuesioner Tahap I

Materi penilaian pada Kuesioner Tahap I mencakup 11 (sebelas) kriteria dengan bobot nilai tiap kriteria berbeda. Pembobotan menggunakan range antara bobot minimal (1) dan bobot maksimal (5). Pengukuran dengan range 1 sd 5 di kenal dengan sebagai angka Liekert. Hasil akhir dari penilaian untuk memudahkan dalam pembacaan dan pemahaman akan dikonversi menjadi skala 100.

NO MATERI

PEMERINGKATAN JUMLAH

PERTANYAAN BOBOT

TOTAL NILAI

1 Pengelolaan organisasi 11 3 33

2 Hubungan dengan Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa

6 4 24

3 Penyelenggaraan Program dan Layanan

7 4 28

4 Keuangan dan Pembiayaan

5 3 15

5 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

8 2 16

6 Hubungan Regional dan Internasional

7 1 7

7 Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non-Anggota

6 5 30

8 Sarana dan Prasarana 12 2 24 9 Sumber Daya Manusia 6 4 24 10 Keanggotaan 10 4 40 11 Kriteria Lain 2 1 2

Jumlah Nilai Keseluruhan 243

Keterangan: Bobot pertanyaan adalah bobot (A) untuk setiap jenis pertanyaan. Jika

dalah kategori terdapat B pertanyaan, maka jumlah nilai per kategori adalah A x B. Contoh pada kategori pengelolaan organisasi dengan


jumlah pertanyaan 11 dan bobot 3 maka total penilaian yang dapat diperoleh Kadin Provinsi adalah = 11 x 3 = 33 poin.

Jumlah maksimal hasil penilaian Kadin Provinsi adalah 243 poin.

Untuk memudahkan pembacaan hasil penilaian, maka dilakukan konversi nilai menjadi poin, sehingga nilai tertinggi adalah 100. Konversi nilai adalah : (100/243) = 0,41.

Skor akhir dari setiap Kadin Provinsi = total penilaian X 0,41

Contoh:

a. Kadin Provinsi dengan total penilaian 225,maka Skor akhir=225 X 0,41= 92.25

b. Kadin Provinsi dengan total penilaian 100,maka Skor akhir=100 X 0,41= 41

14. Kuesioner Tahap II

Pada Kuesioner Tahap II memadukan antara hasil Kuesioner Tahap I dan hasil wawancara dengan responden (random, Kadin Kabupaten/Kota dan Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi)

15. Wawancara dan Kunjungan

Pada kegiatan wawancara ini akan memadukan Kuesioner tahap II dan hasil wawancara dengan responden pada Kuesioner Tahap II dan Pemerintah Daerah.

I. MATERI PEMERINGKATAN 16. Materi pemeringkatan terdapat dalam Lampiran (FR – C1).

J. JADWAL PELAKSANAAN 17. Pelaksanaan kegiatan pemeringkatan ini disusun berdasarkan jadwal

sebagai berikut:

a. Pengiriman dokumen dari Kadin Indonesia 24 Juni 2008

b. Pengembalian Form Data Penanggung Jawab dan Contact Person Pemeringkatan dari Kadin Provinsi

28-30 Juni 2008

c. Rapat pertama pembahasan pengisian Kuesioner oleh Kadin Provinsi

28 Juni–7 Juli 2008

d. Rapat kedua pembahasan pengisian Kuesioner oleh Kadin Provinsi

8-18 Juli 2008

e. Verifikasi akhir Kuesioner oleh Kadin Provinsi

21-31 Juli 2008

f. Pengiriman jawaban kuesioner dan dokumen pendukung dari Kadin Provinsi ke Kadin Indonesia

22 Juli-7 Agustus 2008

g. Deadline Penerimaan Dokumen terkait di Kadin Indonesia dari Kadin Provinsi

7 Agustus 2008

h. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Kadin Indonesia

23 Juli-8 September 2008

i. Rapat Tim Penilai 16–26 September 2008

j. Penyusunan peringkat sementara & 3 kategori

20-24 Oktober 2008


k. Wawancara telepone kepada stakeholders untuk 6 besar

27 Oktober–7 November 2008

l. Rapat penentuan peringkat 3 besar & 3 kategori

10-14 November 2008

m. Kunjungan ke 3 peringkat paling atas untuk verifikasi lapangan dan wawancara langsung dengan Pengurus dan Direktur Eksekutif Kadin Provinsi

17-21 November 2008

n. Penentuan peringkat akhir 1-5 Desember 2008

o. Pengumuman/publikasi Hasil Pemeringkatan

8 Desember 2008

18. Batas Waktu

Pengumuman hasil pemeringkatan direncanakan pada pertengahan bulan Desember 2008. Untuk menjamin pelaksanaan pemeringkatan berjalan sesuai dengan waktu tersebut, jadwal pelaksanaan pemeringkatan ditetapkan sebagai berikut:

Batas waktu penyerahan kuesioner pemeringkatan adalah 7 Agustus 2008.

Bagi Kadin Provinsi yang tidak menyerahkan kuesioner sampai dengan berakhirnya Rapat Tim Penilai tanggal 26 September 2008 diberikan nilai 0 (nol).

Kadin Provinsi yang menyerahkan kuesioner pemeringkatan melewati tanggal 7 Agustus 2008 akan diberi sanksi berupa pengurangan nilai dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Poin (Nilai) akhir = (Nilai Kuesioner – (Jumlah hari keterlambatan X (Point maksimal/jumlah hari masa tenggang keterlambatan)

= [Y – ( A x ( B/C )]

= [Y – ( A x 5,06 )]

Keterangan : A = Jumlah hari keterlambatan B = Poin maksimal (253) C = Jumlah hari masa tenggang (50) Y = Nilai Kuesioner

Contoh perhitungan :

Kadin Indonesia terlambat menerima kuesioner Kadin Provinsi, misalnya 16 Agustus 2008, Nilai Kuesioner-nya 230, maka nilai akhir dari Kadin Provinsi Contoh adalah = [230–(10x5,06)] = 179,4.

K. PENGUMUMAN HASIL PEMERINGKATAN 19. Hasil pemeringkatan adalah berupa daftar peringkat Kadin Provinsi seluruh

Indonesia yang disusun berdasarkan total poin penilaian yang dihasilkan. Piagam penghargaan diberikan bagi Kadin Provinsi yang menduduki peringkat 1 sd 3. Bagi Kadin Provinsi yang tidak mengikuti pemeringkatan, maka secara otomatis jumlah poin yang diperoleh adalah ”0” (nol) dan menduduki peringkat paling bawah.

20. Setiap Kadin Provinsi akan mendapatkan informasi hasil pemeringkatan dari Kadin Indonesia dalam bentuk pemberitahuan tertutup. Informasi juga mencakup pula saran-saran peningkatan kinerja dan layanan Kadin Provinsi.


II. PENJELASAN MATERI PEMERINGKATAN

21. Materi pemeringkatan terdiri atas 11 (sebelas) kategori. Materi ini diharapkan dapat memberikan potret Kadin Provinsi secara menyeluruh baik, dari sisi organisasi, pembinaan Kadin Kabupaten/Kota dan anggota, kerja sama dengan Pemerintah, peningkatan layanan kepada anggota dan non-angota baik layanan langsung maupun tidak langsung; kenyamanan bekerja dalam bentuk perlindungan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta lingkungan bekerja yang kondusif; kompetensi karyawan yang dijabarkan dalam prosedur dan instruksi kerja yang jelas dan terukur. Selain 11 kategori di atas ditambahkan pula kategori ke-12 berupa kegiatan/prestasi yang pernah dilakukan dan diperoleh Kadin Provinsi namun belum tercakup dalam 11 materi pemeringkatan.

Materi pemeringkatan ini sekaligus juga untuk pemetaan awal penerapan prinsip-prinsip Penadbiran yang Baik (Good Governance), yaitu: Keadilan (Fairness), Keterbukaan (Transparency), Pertanggungjawaban (Accountability), Tanggung jawab (Responsibility), dan Daya saing (Competitiveness) dalam praktek penyelenggaraan organisasi.

Berikut penjelasan materi pemeringkatan:

22. Pengelolaan Organisasi

Pertanyaan ini untuk melihat apakah pelaksanaan organisasi Kadin Provinsi:

a. Sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin yang disahkan dengan Keppres 16 Tahun 2006. Materi pemeringkatan pada kategori ini adalah pertanyaaan nomor : 1,2, 5, 6, 7, 8.

b. Menerapkan pengelolaan organisasi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern serta memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) untuk setiap keberhasilan dan kegagalan/pelanggaran dalam menjalankan amanah. Materi pemeringkatan pada kategori ini adalah pertanyaan nomor: 3, 4, 9.

23. Hubungan dengan Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa

Sebuah organisasi akan kuat dan berjalan dengan baik jika mampu melakukan pembinaan dan mensinergikan kegiatannya dengan jajaran organisasi di bawahnya serta melakukan pembinaan yang baik kepada Anggota dan mendorong tumbuhnya Anggota baru. Hal-hal yang akan digali melalui pertanyaan ini adalah:

a. Sebagai mitra Pemerintah di bidang perekonomian, sewajarnya di setiap Kabupaten/Kota ada Kadin-nya. Kemitraan akan berjalan efektif jika Kadin Kabupaten/Kota merupakan organisasi yang sehat, artinya kepengurusan-nya efektif, memiliki sekretariat, merupakan representasi anggota yang baik dengan jumlah yang signifikan. Materi pemeringkatan kategori ini adalah pertanyaan nomor: 10, 11, 12.

b. Melihat keefektifan hubungan kerja dan keorganisasian antara Kadin Provinsi dengan Kadin Kabupaten/Kota. Materi pemeringkatan pada kategori ini adalah pertanyaan nomor: 13, 14, 15.

24. Penyelenggaraan Program

Keberhasilan sebuah organisasi adalah jika mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik. Dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus, maka prinsip-prinsip Plan, Do, Check, Act


menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, pengendalian, pemantauan dan analisis.

25. Keuangan dan Pembiayaan

a. Menjalankan organisasi Kadin memerlukan ketersediaan dana yang mencukupi dengan sumber yang teratur. Kadin memiliki tugas berat sesuai amanat UU No. 1/1987 Pasal 10 tentang tugas pokok Kadin. Pertanyaan nomor 23 tentang sumber-sumber dana Kadin dan besarannya merupakan untuk memetakan sumber pembiayaan Kadin Provinsi saat ini. Di negara-negara maju, persentase sumber dana dari kegiatan layanan mencapai +/- 50% penerimaan, iuran anggota 25 sd 30% dan dari sumber-sumber lain.

b. Pertanyaan nomor 24 tentang penggunaan dana bertujuan untuk pemetaan pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pembiayaan kegiatan pelayanan dan program sesuai amanat undang-undang dan anggaran Dasar Kadin.

c. Pertanyaaan nomor 25 tentang ada-tidaknya dana abadi, yang menjadi sumber dana yang pasti dan terjadwal bagi organisasi. Sumber dana ini menjadi penting menghadapi naik-turunnya penerimaan dari iuran anggota, dan sumber lainnya seiring dengan dinamika organisasi Kadin.

d. Pelaksanaan organisasi yang menjunjung tinggi Good Governance menjadi mutlak pada saat ini. Laporan keuangan tahunan Kadin Provinsi yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wujud dari pelaksanaan organisasi secara transparans, akuntabilitas, dan bertanggungjawab.

26. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

a. UU No. 1 Tahun 1987 Pasal 6 mengamanatkan Kadin merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa. Untuk melaksanakan fungsi itu, Kadin harus memiliki mekanisme untuk menampung aspirasi anggota, mengolah dan menyampaikan kepada Pemerintah.

b. Sebagai wakil dunia usaha dalam forum penentu kebijakan, maka sarana komunikasi yang efektif dan efisien perlu untuk penghimpunan kebutuhan dan aspirasi anggota, dan penyampaiannya kepada Pemerintah. Untuk itu Kadin dituntut untuk memiliki mekanisme yang bisa mendukung dan pelaksanaannya. Frekuensi penyampaian opini dan pendapat Kadin Provinsi dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah merupakan indikator dari berjalan efektifnya penampungan aspirasi anggota dan pengolahan/penjabaran aspirasi tersebut.

c. Hubungan yang baik dibidang perekonomian antara Kadin Provinsi dan Pemerintah terwujud antara lain dengan kerjasama (MOU) yang dijalin, baik dalam bentuk kesepakatan bersama yang sudah diimplementasikan maupun dalam proses implementasi.

27. Hubungan Regional dan Internasional

Peran Kadin Provinsi dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi dan bisnis melalui upaya kerjasama dengan mitra negara lain merupakan penjabaran pelaksanaan pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987. Sebagai sebuah representasi dunia usaha, maka kegiatan tersebut haruslah melibatkan keseluruhan stakeholders antara lain Asosiasi/Himpunan.Penggunaan media yang baik akan efektif untuk menginformasikan undangan mengikuti/menghadiri kunjungan bisnis delegasi asing


28. Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non-Anggota

a. Layanan bisnis kepada Anggota dan Non-Anggota merupakan representasi dari eksistensi Kadin dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan income generating pemeringkatan. Semakin tinggi jumlah dan kualitas layanan bisnis kepada Anggota dan Non-Anggota menunjukkan semakin baiknya peran Kadin bagi dunia usaha. Di negara maju, misalnya Jerman dan Jepang, Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non-Anggota adalah andalan kegiatan dalam upaya meningkatkan citra Kadin serta telah menjadi sumber utama pemasukan melebihi iuran anggota.

b. Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non-Anggota dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Layanan Pokok Keorganisasian

Layanan minimal yang harus dimiliki oleh Kadin Provinsi, yaitu layanan penerimaan anggota dan pemberian Kartu Tanda Anggota Kadin sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Kadin dan layanan dalam rangka penggunaan hak dan kewajiban Anggota Kadin sesuai AD Bab VI.

2. Layanan Umum

Layanan Umum adalah layanan yang diberikan oleh Kadin Provinsi yang bersifat menginformasikan/mendistribusikan kembali informasi yang diperoleh dari stakeholders (misal: Pemerintah, mitra kerjasama Kadin, dll). Contoh layanan ini antara lain adalah distribusi data statistik, distribusi peraturan perundang-undangan, pengumuman tender pengadaan barang/jasa, distribusi inkuiri (permintaan-penawaran).

3. Layanan Penunjang

Pelayanan Penunjang adalah kegiatan yang bisa memberikan pendapatan (income generating) dalam bentuk pelayanan bernilai tambah bagi anggota dan dunia usaha. Seyogyanya pelayanan yang berorientasi pada asas manfaat ini dikelola sekretariat Kadin secara profesional.

Layanan ini dapat terlaksana dengan baik jika Kadin Provinsi memiliki perangkat kerja yang memadai, hubungan baik antara Kadin Provinsi dengan stakeholders dan SDM sekretariat yang kompeten. Jenis layanan Penunjang yang masuk dalam kriteria ini adalah

3a. Promosi Bisnis

3b. Layanan Otorisasi

3c. Pelatihan dan Kursus

3d. Seminar-Konferensi

3e. Layanan Jasa Bisnis

3f. Penerbita Media Informasi

3g. Layanan Konsultasi

c. Integrasi ketiga layanan diatas jika dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kadin Provinsi, maka amanah dalam UU No 1 Tahun 1987 pasal 6 tentang Fungsi dan Kegiatan Kadin akan dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Bisnis, jika memiliki keterbatasan SDM dan sarana prasaran, Kadin Provinsi dapat menggandeng pihak ketiga (outsource). mana melalui sistim ini memberikan keuntungan yang lebih baik bagi Kadin Provinsi.


e. Layanan Bisnis tidak harus ”di-outsource-kan”. Semakin banyak kegiatan Layanan Bisnis yang bisa dilakukan sendiri oleh Kadin Provinsi menunjukkan kualitas dan kompetensi Kadin Provinsi.

29. Sarana dan Prasarana

a. Ketersediaan sarana dan prasaran merupakan salah satu kunci berjalannya sebuah organisasi. Sarana prasarana yang cukup akan menciptakan kondisi bekerja yang kondusif dan lebih menjamin kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

b. Kriteria sarana dan prasaran dikatakan cukup adalah dengan melihat rasio sarana prasarana tersebut dibandingkan dengan jumlah SDM, kualitas dan keandalan perlengkapan yang ada, perlengkapan rapat yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pelatihan, seminar dan lainnya, serta teknologi terkini yang banyak digunakan seperti internet dapat diakses sewaktu-waktu.

c. Untuk menunjang mobilitas kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh Pengurus maupun Sekretariat, maka keberadaan kendaraan operasional menjadi sarana yang harus dimiliki oleh Kadin Provinsi.

30. Sumber Daya Manusia

a. Ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana akan bermanfaat optimal jika SDM penggunanya memiliki kompetensi. SDM yang berkompetensi diperlukan untuk merancang dan menjalankan program dan kegiatan organisasi.

b. Kualifikasi staf di Kadin harus mampu mencakup kebutuhan minimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Kadin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987.

31. Keanggotaan

a. Anggota merupakan urat nadi kehidupan suatu organisasi. Pada hakikatnya, besaran jumlah anggota menunjukkan tingkat legitimasi suatu Kadin Provinsi sebagai representasi dunia usaha di provinsi tersebut. Jumlah anggota yang besar juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Kadin Provinsi.

b. Upaya meningkatkan dan atau mempertahankan jumlah anggota memerlukan kiat dan program yang berdaya-guna. Misalnya, adanya kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah, layanan kebutuhan anggota dan lainnya, informasi berdaya-guna bagi anggota, akan menunjukkan fungsi Kadin Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas penyebaran informasi sesuai amanat pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987.

c. Sistem pengelolaan anggota yang berlaku secara nasional. Ketaat-asasan Kadin Provinsi melaporkan keanggotaan ke Kadin Indonesia menjadi salah satu ukuran dalam rangka penyusunan database keanggotaan secara nasional.

32. Kriteria Lainnya

Kritera lainnya ditujukan pada kegiatan Kadin Provinsi yang bersifat sosial kemasyarakatan, baik kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat ataupun bekerjasama dengan organisasi/LSM. Jika Kadin Provinsi melaksanakan peran-peran ini, tentunya akan meningkatkan citra Kadin Provinsi di masyarakat luas.


III. PANDUAN MENGISI KUESIONER

33. Pengisian Kuesioner

Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen yang diterima oleh Panitia Pemeringkatan Kadin Indonesia. Diharapkan setiap Kadin Provinsi hendaknya mengisi kuesioner pemeringkatan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Sebagai panduan mengisi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Setiap pertanyaan yang ”tidak diisi” dianggap mengisi dengan jawaban tidak benar, dan mendapatkan skor 0 (nol).

b. Setiap pertanyaan yang dimintakan/dipersyaratkan untuk melampirkan dokumen pendukung, maka dokumen pendukung tersebut harus ada. Setiap pertanyaan kategori ini tanpa dokumen pendukung, maka diberikan skor 0 (nol).

c. Besaran nilai yang ada pada jawaban ”YA” dan ”SEBAGIAN” adalah nilai maksimal. Jika Tim Penilai melihat dokumen pendukung ”kurang relevan”, maka nilai yang diterima tidak maksimal. Jika dokumen pendukung ”tidak relevan”, maka akan diberikan skor 0 (nol).

d. Jika ada pertanyaan yang tidak mensyaratkan dokumen pendukung, tetapi Kadin Provinsi memberikan dokumen pendukung, maka tidak akan menambah nilai. Manfaat yang diperoleh adalah akan menjadi salah satu referensi penentuan peringkat jika ada skor yang sama antar Kadin Provinsi.

e. Legalitas (keaslian) dokumen pendukung menjadi salah satu pertimbangan bagi Tim Penilai dalam memberikan skor.

34. Data Pendukung

Bentuk data pendukung dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu: hardcopy (dokumen cetak) dan softcopy (dokumen file komputer). Setiap dokumen harus diberi kode/penamaan untuk memudahkan Tim Penilai Pemeringkatan Kadin Indonesia dalam menganalisasinya. Dokumen pendukung diberikan kode berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada pojok kanan atas diberikan kode dokumen (tulis tangan atau print/ketik)

b. Dokumen pendukung di kelompokkan dalam setiap kategori pertanyaan.

Sebagai contoh dokumen pendukung kategori : Pengelolaan Organisasi

Maka diberikan cover/sampul dengan tulisan : Dokumen Pengelolaan Organisasi.

c. Pemberian kode untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan dokumen pendukung diatur sebagai berikut :

Pengelolaan organisasi adalah kategori pertanyaan I (angka romawi), maka dokumen pendukung di pojok atas diberikan kode : kategori pertanyaan/no urut pertanyaan. Sebagai contoh dokumen pendukung pertanyaan Kategori Pengelolaan Organisasi pada pertanyaan nomor 3, maka kode dokumen pendukung pada pojok kanan atas adalah I/3

d. Bagi dokumen dalam bentuk CD/disket, maka nama file untuk setiap dokumen pendukung mengikuti ketentuan dokumen hardcopy. Sekiranya dalam file tidak bisa disimpan karena tidak boleh kode ”/” maka dapat diganti dengan kode ”-” (minus).

e. Bagi dokumen yang ada di website, maka Kadin Provinsi menginformasikan alamat URLnya.


IV. KORESPONDENSI

35. Koresponden dalam pelaksanaan Pemeringkatan:

a. Surat

Direktur Eksekutif Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia lt. 29

Jl. HR. Rasuna Said, X-5, Kav 2-3

Jakarta Selatan 12950

Telp : (021) 5274484

Fax : (021) 5274331-32

b. Email

[email protected]

36. Buku panduan pemeringkatan beserta kuisioner dan form-formnya dapat di download di website Kadin Indonesia dengan alamat:

www.kadin-indonesia.or.id/rating


V. SUSUNAN PANITIA PEMERINGKATAN

37. Susunan dan personalia Panitia Pemeringkatan terdiri atas:

Penanggungjawab : Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Panitia Pengarah

Ketua : A. Rachman Usman

Wakil Ketua : ● Arfan Sofan ● M. Taufik Mustafa

Anggota : ● Imas Sidiq

● Utama Kajo

● Emaswati Damhur

Tim Penilai

Ketua : Mas Achmad Daniri

Wakil Ketua : Krishna Trypriadharma

Anggota : ● Sumarna F. Abdurachman

● Parlagutan Silitonga

● Andreas Gosche

● Hidayat Tjokrodjojo

● Rady Kadir Rachim

Panitia Pelaksana

Ketua : Hariadi Saptadji

Wakil Ketua : ● Suprayitno

● Miftahul Hakim

● Harmon Bermawi Thaib

Bendahara : Sutrisno

Sekretaris : Arief Hermawan

Anggota : ● Sunarti

● Suwarno

● Enny Harnaeni

● Tulus Sutiyoso

● Dwi Astuti Puspowati


BUKU PANDUAN RATING KADIN PROVINSI - kadin-indonesia.or.id fileI. PEDOMAN PEMERINGKATAN A. PENDAHULUAN 01. Sebagai organisasi dunia usaha, Kadin beserta asosiasi dan himpunan yang

Documents