Penyusunan Renstra SKPD (Mas Adi) Kl

PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

BAHAN DISKUSI

ISU PEMBANGUNAN DAERAHTingginya kemiskinan, busung lapar dan putus sekolah di berbagai daerah.Rendahnya daya saing daerah.Tingginya kesenjangan antardaerah.Rendahnya keterkaitan ekonomi antardaerah.Terpusatnya kegiatan ekonomi di Jawa.Belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah.Rendahnya produktivitas wilayah.Masih banyaknya wilayah miskin seperti daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan yang terpencil.Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian.Kurangnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, LSM dalam pembangunan.Belum kondusifnya iklim investasi di daerah.

KENDALA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Kurangnya pemahaman terhadap akar masalah dan realita kemiskinan yang dihadapi rakyat.Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran.Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society).Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding).Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketergantungan pada sumberdana dari donor dan lembaga internasional.

Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM DaerahRPJP DaerahRKP RPJM NasionalRPJP NasionalRKP DaerahRenstra KLRenja - KLRenstra SKPDRenja - SKPDRAPBNRAPBDRKA-KLRKA - SKPDAPBNRincian APBNAPBDRincian APBDDiacuPedomanDijabarkanPedomanPedomanPedomanPedomanPedomanDiperhatikanDijabarkanPedomanPedomanPedomanPedomanDiacuDiacuDiserasikan melalui MusrenbangUU SPPNPemerintah PusatPemerintah DaerahUU KN

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA-SKPD, RKPD DAN RENJA-SKPDKeterkaitan Antar Dokumen PerencanaanSaling MempengaruhiMempedomaniKeterkaitan Antar Komponen Dokumen PerencanaanMempedomani RumusanKeselarasan RumusanSubstansi yang Ditekankan*

R P J M DIsu StrategisVisiMisi4.Strategi dan KebijakanTujuan dan Sasaran6. Program*7.Indikasi Kegiatan*

Renstra-SKPD1.Isu Strategis2.Visi3.Misi4.Strategi dan Kebijakan5. Tujuan dan Sasaran6.Program*7.Indikasi Kegiatan*

R K P D1.Mengadopsi Komponen 1 5 pada RPJMD2.Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan RPJMD)

Renja-SKPD1.Mengadopsi Komponen 1 5 pada Renstra-SKPD2.Kegiatan* (berpedoman pada Indikasi Kegiatan pada Renstra-SKPD)

RPJPDVisiMisiArah Pembangunan Daerah

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARANAPBN/APBDKEBUTUHANKEMAMPUANPasal 12 & Pasal 17 UU No.17/2004= PP 58/05 ps 16 (1)RPJMDRKPDRENJA-SKPDDANASDMLEMBAGA

A. RENSTRAPerencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi/ lembaga, disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik.B. V I S IRumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dirumuskan untuk memberi arah kemana dan bagaimana suatu instansi/ lembaga harus dibawa agar tetap eksis dan dan dapat berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. C. M I S IRumusan umum mengenai upaya yang perlu diemban oleh instansi/ lembaga untuk mencapai visi yang ditetapkan, sejalan dengan tujuan organisasinya.PROSES PENYUSUNAN RENSTRAPENGERTIAN/ DEFINISI OPERASIONAL

E. SASARANPenjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu (lima tahunan, tahunan, triwulanan atau bulanan)F. P R O G R A MKumpulan kegiatan2 nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.PENGERTIAN/ DEFINISI OPERASIONAL - LanjutanD. TUJUANRumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan misi, ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi

PENETAPAN

Renstra merupakan mandat dan penjabaran suatu Undang-undang, sehingga perlu ditetapkan oleh peraturan dari kepala SKPD.

Dengan penetapan tersebut Renstra menjadi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik oleh masing-masing SKPD.

DASAR HUKUMDalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD .

KATA PENGANTARDAFTAR ISI BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Landasan HukumD. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaE. Sistematika PenulisanBAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPDA. Struktur OrganisasiB. Susunan Kepegawaian dan PerlengkapanC. Tugas dan FungsiBAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHA. Kondisi Umum Daerah Masa Kini B. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depanOUTLINE RENSTRA SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi SKPDB. Tujuan C. StrategiD. KebijakanE. Sasaran dan Indikator BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD, termasuk program lintas SKPD dan kewilayahan.B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan kegiatan lintas SKPD, dengan penjelasan mitra SKPD yang terlibat serta koordinator atau penanggung jawabnya. C. Program dan Kegiatan Kewilayahan Program dan kegiatan kewilayahan, dengan penjelasan bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya terlibat.BAB VI PENUTUPLAMPIRANOUTLINE RENSTRA SKPD - Lanjutan

Bab I PendahuluanDasar PemikiranKonsekuensi UU No. 25/2004 Tentang SPPNData dan Informasi sangat pentingPerwujudan e-governanceFasilitasi peran serta masyarakat dan swastaB. Dasar HukumUU No.17/2003 tentang Keuangan negaraUU No.25/2004 tentang SPPNUU No.32/2004 tentang pemerintahan daerahPeraturan presiden, peraturan daerahC. Pengertian UmumDaerah otonom adalahData adalahSistem informasi adalahD. Sistematika rencana strategisRenstra SKPD Badan Pengelolaan Data Elektronik Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008C O N T O H

Bab II Gambaran Umum OrganisasiPengolahan DataInstitusi yang mengelola dataBPDE menjaring data dari berbagai sumberKondisi penjaringan data saat iniB. Infrastruktur teknologi informasiJaringan komunikasi data yang telah dibangun dan dikembangkan 5 buah based tranciever stationPerangkat keras yang dimiliki : Komputer 81 unit, laptop 16 unit, server 16 unit, dan printer 65 unitPada tahun 2008 diharapkan meningkatC. Sumber daya manusiaJumlah pegawai : 82 orang 48 PNS dan 34 non PNSJumlah pegawai menurut pangkat dan pendidikanPada tahun 2008 diharapkanD. Renstra SKPD Badan Pengelolaan Data - Lanjutan 1C O N T O H

Bab III Tugas pokok dan fungsiTugas pokokMembantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengembangan teknologi informasi, pengolahan data dan pendayagunaan istem informasiB. FungsiPengumpulan bahan dan data guna penyusunan rencana kerjaPerumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan telematika dalam rangka penyediaan dataC. Tugas dan fungsi bidang dan sekretariatBidang pengembangan teknologi dan informasiBidang pengolahan dataBidang pendayagunaan sistem informasi sekretariat C O N T O HRenstra SKPD Badan Pengelolaan Data - Lanjutan 2

Bab IV. Visi, Misi, Motto, Nilai, dan Sasaran kebijakanVisi Menjadi instansi pengelola data berbasis teknologi informasi dan fasilitator pengembangan e-government di jawa timurB. MisiMembangun dan mengembangkan pusat data propinsi yang terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasiMembangun dan mengembangkan infrastuktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan andalMendayagunakan infrastruktur dan aplikasi serta kapasitas sumberdaya manusia yang menunjang pengelolaan, penyajian, dan pertukaran dataC. MottoBerpikir dan berkarya mewujudkan e-governance Renstra SKPD Badan Pengelolaan Data - Lanjutan 3C O N T O H

D. Nilai Akurat, inovasi, ulet, etos kerja,dan otodidakE. Sasaran 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat akan layanan informasi dan komunikasi 2. Terwujudnya penyelenggaraan telematika yang efisien dan mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jawa timur 3. Terwujudnya jaringan intranet dan internet di lingkungan pemerintah jawatimur 4. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, pofesional, dan akuntabelF. Arah kebijakan 1. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastuktur telematika untuk meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 2. Mendorong peningkatan kesiapan aparatur pemerintah 3. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasiC O N T O HRenstra SKPD Badan Pengelolaan Data - Lanjutan 4

Bab V. Rencana program dan kegiatan indikatif PermasalahanTerbatasnya infrastruktur teknologi informasi Belum optimalnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintahBelum optimalnya pengolahan dan penyajian dataRendahnya pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap telematikaB. Identifikasi faktor internal dan eksternalRenstra SKPD Badan Pengelolaan Data - Lanjutan 5C O N T O H

Bagaimana menyinergikan program dan kegiatan SKPD yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD ke dalam strategy map Strategy Map, Apakah itu

STRATEGY MAP PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK SKPD SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Strategy map adalah salah satu tool dalam Balanced Score Card untuk mengidentifikasi penyebab serta permasalahan utama dalam satu lembaga dalam hal ini SKPD sekaligus sebagai tool untuk mengukur secara berimbang perspektif-perspektif yang ada; yakni perspektif nilai tambah (value added), perspektif pemangku kepentingan (stake holder), perspektif proses internal (internal process), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). Melalui perspektif-perspektif tersebut dapat ditemukan pola yang tepat untuk mengatasi permasalahan dari lembaga dimaksud atau SKPD-SKPD yang ada.

Perbaikan pada manajemen dan sistem pengelolaan daerahBalanced Score Card Based PlanningADDED VALUE(financial) PERSPECTIVEINTERNAL PROCESS PERSPECTIVESTAKEHOLDERPERSPECTIVELEARNING & GROWTHPERSPECTIVEORGANIZATION CAPITALHUMAN CAPITALINFORMATION CAPITALLOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT REFORM USING BALANCE SCORE CARD BASED PLANNING

REGULAR PLANNING FRAMEWORK AND BALANCE SCORE CARD BASED PLANNING AS A PLUSPemerintah PusatPemerintah DaerahPerbaikan pada manajemen dan sistem pengelolaan daerahBalance Score Card Based PlanningADDED VALUEPERSPECTIVEINTERNAL PROCESS PERSPECTIVESTAKEHOLDERPERSPECTIVELEARNING & GROWTHPERSPECTIVEORGANIZATION CAPITALHUMAN CAPITALINFORMATION CAPITALStrongly support

Strategy Map Dinas Kehutanan KabupatenInstitusi Pemerintah bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan HidupMengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarahMeningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasiPenyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab, akuntabel dan mengedepankan kelestarian lingkungan HidupPelaksanaan Kegiatan Pemerintah Yang Berwawasan Lingkungan HidupPembelajaran & PertumbuhanProsesInternalPerspektifPemangku KepentinganNilai Tambah PembangunanMeningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, patut dan adilRegulasi investasi perkebunan dan kehutanan Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renja SKPDReboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya serta Pengawasan reklamasi bekas tambangMengintensifkan penanganan pengaduan masyarakatUnsur SDMUnsur OrganisasiUnsur InformasiSarana & PrasaranaMembangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan bersihMenerapkan nilai-nilai etika dan budaya kerja aparaturPengadaan dan Pemeliharaan Sarana KerjaMeningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Kontribusi Badan Pengelola Keuangan DaerahBagi Pembangunan DerahStrategy Map Badan Pengelola Keuangan DaerahPerspektifPembelajaran & PertumbuhanPerspektifProsesKerja InternalPerspektifPemangku KepentinganPerspektifNilai TambahPembangunanPemberian penghargaan pada perusahaan yang turut mendukung program-program pemerintah secara mandiriUnsur OrganisasiMembangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan bersihMeningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasiMengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarahUnsur SDMMenerapkan nilai-nilai etika dan budaya kerja aparaturUnsur InformasiMeningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publiPenyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat DaerahPenyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat DaerahMeningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatberdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah, patut dan adilMengintensifkan penanganan pengaduan masyarakatPemberian insentif dan rangsangan (attraction) masuknya investasi

Strategy Map Pemerintah Kota Tangerang

Keterkaitan RENSTRA SKPD DENGAN RENJA SKPDRenja skpd, apakah itu

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(Renja-SKPD*)* Belum ada pengaturan lebih lanjut, penjelasan bersumber dari konsep Renja-KLPenjabaran Renstra SKPDMengacu Rancangan Awal RKPDIsi:NarasiVisi & Misi SKPD dalam Renstra SKPDTujuan, Strategi, Kebijakan SKPD dari Renstra SKPDPermasalahan/Fokus untuk tahun yang direncanakan (Rancangan Awal RKPD)Kebijakan SKPD terhadap permasalahan/Fokus untuk tahun yang direncanakan Program dan Kegiatan SKPD terhadap permasalahan/Fokus untuk tahun yang direncanakan Matriks Kegiatan Formulir I-1 Formulir I-2

Persandingan RENSTRA VS RENJA SKPD

ANALISA KEBUTUHAN DAN KEMAMPUANkebutuhankemampuanRPJPN / DRPJMN / DRKP / DRenstra KL / SKPDAPBN / DPembangunan nasional / daerahSesuaikan denganSesuaikan denganSesuaikan dengan

MATRIK PENYUSUNAN RENSTRA SKPDSesuai tupoksi per SKPDTarget yang ingin dicapai dalam waktu yang paling optimumDisesuaikan dengan yang tertuang dalam Permendagri No.13/2006

SKPD : TujuanSasaran (Dalam 5 Tahun)Kegiatan (RPJMD)Sasaran TahunanTransisiKegiatan12345

Kerangka Logis Perencanaan

a = VM1P1K1 : indikator-indikator untuk bisa melihat apakah K1 bisa mencapai V(dimensi waktu) ( Input-Output-Hasil)Pelaksanaan dan pengendalianmonev K1t, K1t+1, K1t+2 = KEGIATAN PEMBANGUNAN K2t1 s.d K3t+4 = KEGIATAN RUTIN Urusan wajib dan urusan pilihan

KETERPADUAN ANTAR SEKTOR DALAM MENANGANI ISU STRATEGIS SECARA MEYELURUHINPUTPROSESOUTPUTPendampingan LSM, Universitas, PPL, dllKebijakan perbankanKebijakan harga bahan bakuKebijakan sarana prasarana (komunikasi, transportasi, penelitian)1234Kebijakan harga jualKebijakan investasi industriKebijakan perdagangan (ekspor dan impor)9876Kemudahan Informasi pasarKebijakan transportasi10Kebijakan pertanahan tata ruang11Kebijakan pendidikan dan ketrampilan5ModalBahan Baku KlasterInfrastrukturSDMPemasaranSarana/prasana pengolahanJaringan DistribusiPROSES PRODUKSI :Petani

Pengusaha/ pedagang kecil

Nelayan

Industri kecilPengrajinKarakteristik Usaha: Subsisten atau pasar Tradisional atau modernManajemen UsahaKebijakan akses ke pusat pasar12

Urusan WajibPendidikanKesehatanPekerjaan UmumPerumahan RakyatPerencanaan Pembangunan, Penataan Ruang, & StatistikPerhubunganLingkungan HidupPertanahanKependudukan dan Catatan SipilPemberdaaan PerempuanKB dan Keluarga SejahteraSosialTenaga Kerja dan TransmigrasiKoperasi dan UKMPananaman ModalKebudayaan dan PariwisataPemuda dan Olah RagaKesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriPemerintahan UmumKepegawaianPemberdayaan Masyarakat DesaKearsipanKomunikasi dan Informatika

Urusan PilihanPertanianKehutananEnergi dan Sumberdaya MineralKelautan dan PerikananPerdaganganPerindustrian

MASALAH SOSIAL EKONOMIKEBUTUHAN/ NEEDSTUJUAN (OBJECTIVES)INPUT (RESOURCES)DAMPAK (FINAL OUTCOMES)PROSES (ACTIVITIES)OUTPUT (PRODUCTS)HASIL (INTERMEDIATE OUTCOMES)EFISIENSI EFEKTIVITASRELEVANSI KEGUNAAN & KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN/PROGRAMMODEL PENILAIAN KINERJA KEBIJAKAN/ PROGRAM* DIADAPTASIKAN DARI MODEL INPUT OUTPUT ; POLLIT & BOUCKAERT, 2000:13

Exercise Forum SKPDMekanisme untuk mengisi kegiatan tahunan (dengan menggunakan matrik terlampir)Peserta dari masing-masing SKPD dibagi habis ke dalam beberapa kelompok sesuai bidang yang ada di Bappeda (Sosbud, Eko, Prasik, Monev, Set)Melakukan pengisian matrikPaparan dan Curah pendapatJika SKPD yang bersangkutan sudah mempunyai visi bisa diajukan, namun untuk SKPD yang belum mampu mengidentifikasi visinya mengacu pada tupoksi SKPD masing-masing untuk dibreakdown

LAUNCHING PROGRAM PENYUSUNAN RENSTRA SKPDSosialisasi substansi RPJMDMekanisme penyusunan Renstra SKPDPenetapan tim penyusunanTim teknis Bappeda danTim pengarahMasing-masing SKPDTim ahli (support/fasilitator) 4. Pembagian koordinator asistensi Bappeda sesuai kelompok bidang-bidang (Sosbud, Eko, Prasik, Monev, Set)5. Penyusunan matrik masing-masing kelompok bidang agenda kerja / sasaran individu SKPDagenda kerja antar SKPD6. Kesimpulan

TERIMA KASIH