BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangSaat ini lingkungan dan ukuran bisnis entitas
suatu perusahaan telah menjadi kompleks dan rumit. Keanekaragaman
jenis entitas bisnis tersebut harus diikuti dan dipami oleh pihak
yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman
informasi terhadap suatu entitas bisnis tertentu. Keanekaragaman
cara dalam menjalankan bisnis yang bisa menimbulkan keanekaragaman
kualitas dari suatu entitas perusahaan.Salah satu tolak ukur untuk
melihat sehat atau tidaknya kualitas suatu entitas perusahaan,
publik biasanya melihat dari opini audit. Opini audit ini dibuat
oleh auditor yang tergabung dalam suatu kantor akuntan publik.
Dalam pembuatan opini terdapat langkah-langkah yang harus
dilakukan, sehingga bisa menghasilkan opini yang sesuai dengan
keadaan sebenarnya.Auditor dalam menjalankan profesinya, harus
memahami segala bentuk perubahan dan perkembangan terhadap entitas
bisnis saat ini, maka dalam menyikapi hal tersebut, auditor
dituntut untuk terus belajar dan menggali informasi berkaitan
dengan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan yang diadakan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun oleh lembaga lainnya yang
terkait.Dalam menjalankan profesinya, auditor memiliki pedoman
standar yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang merupakan
ketentuan dan pedoman audit yang harus dipatuhi oleh auditor. Dalam
standar ini terdapat standar audit yang terdiri dari standar umum,
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum
bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan seorang
auditor.Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa
utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan
secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting
dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan
Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian
nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan
mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik mempunyai
peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas
informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal
ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk
memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan
demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau
pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan,
sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut
merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi
pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan
barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan
semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi
keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam
pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut
untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar
dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan
publik.Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa
memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar
dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya
kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Pubik akan tetap ada. Untuk
melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi
Kantor Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur
profesi Akuntan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5
Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 18 ayat (2) huruf d,
mengatur tentang Sistem Pengendalian Mutu (SPM) bagi Kantor Akuntan
Publik (KAP). Pasal 18 ayat (2) huruf d, mengharuskan Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk memiliki dan melampirkan Rancangan
Sistem Pengendalian Mutu (RSPM) KAP yang memenuhi Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang sekurang-kurangnya mencakup
aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Menurut
Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 31 Maret 2011,
SPM dan KAP merupakan perumusan kebijakan dan prosedur pengendalian
yang mencakup: Independensi, Penugasan Personel, Konsultasi,
Supervisi, Pemekerjaan (Hiring), Pengembangan Profesional, Promosi
(Advancement), Penerimaan dan Keberlanjutan Klien dan Inspeksi.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai Hubungan Antara Penerapan Sistem Pengendalian
Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Drs.
Wayan Sunasdyana Denpasar dengan Efektivitas Perencanaan Audit.
1.2. Rumusan MasalahAdapun rumusan masalahnya yaitu apakah
penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana memiliki hubungan dengan efektivitas perencanaan
audit?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui penerapan sistem pengendalian mutu KAP Drs. Wayan
Sunasdyana dengan efektivitas perencanaan audit.1.4. Manfaat
PenelitianPenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:a. Bagi penulis Penelitian ini bermanfaat untuk
memperoleh gambaran umum serta pemahaman tentang penerapan Sistem
Pengendalian Mutu dengan membandingkan antara ketentuan sebagaimana
diatur dalam SPAP dan Undang-Undang Republik Indonesia dengan
praktik yang sesungguhnya dilakukan oleh Akuntan Publikb. Bagi
Kantor Akuntan Publik Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan
masukan tentang kekuatan dan kelemahan penerapan Sistem
Pengendalian Mutu pada Kantor Akuntan Publik dan memperoleh
saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang;c. Bagi pihak lain,
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang Sistem
Pengendalian Mutu yang seharusnya dilaksanakan pada Kantor Akuntan
Publik dan pelaksanaan sesungguhnya dari Sistem Pengendalian
Mutu.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh
Kasfiana (2004) mengenai Penerapan Sistem Pengendalian Mutu pada
Kantor Akuntan Publik PJ & Rekan. Dari penelitian tersebut,
didapatkan hasil bahwa KAP PJ & Rekan telah menetapkan
kebijakan dan prosedur SPM sebagaimana ditetapkan oleh SPAP.a.
Kelemahan terhadap penelitian terdahulu adalah tidak dilakukannya
pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sistem
pengendalian mutu terhadap KAP PJ & Rekan terkait dengan
penerapannya.b. Hasil penelitian hanya berdasarkan wawancara dan
hasil analisis perbandingan antara kebijakan dan prosedur
sebagaimana yang ditetapkan oleh SPAP dengan buku pedoman sistem
pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP PJ & Rekan, sehingga
penelitian tersebut dianggap kurang valid dan kurang presentatifkan
penerapan sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP PJ &
Rekan.c. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dan tidak dilakukan
oleh peneliti terdahulu yaitu analisis pengujian kepatuhan KAP
terhadap prosedur SPM Kantor Akuntan Publi, landasan teori terbru
yang digunakan, ruang lingkup objek penelitian, serta teknik
pengumpulan dan pengolahan data.
2. Wahyudiono (2000) meneliti tentang Mengevaluasi Penerapan
Sistem Pengendalian Mutu pada KAP H dan M. Di dalam penelitiannya,
penulis mengevaluasi terhadap penerapan yang dilakukan oleh KAP H
dan M terhadap sistem pengendalian mutu. Pengevaluasian tersebut
dipaparkan berdasarkan masing-masing unsur yang terjandung dalam
sistem pengendalian mutu. Proses pengevaluasian diikuti penulis
sesuai dengan prosedur penerapan sistem pengendalian mutu yang
diterapkan KAP H dan M. Sehingga hasil dari penelitian ini terdapat
suatu penilaian tersendiri dari penulis terhadap hasil penerapan
sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh KAP H dan M.
2.2. Landasan Teori2.2.1 Pengertian Akuntan PublikAkuntan publik
(Auditor Independen) merupakan suatu profesi yang diatur melalui
peraturan / ketentuan dari regulator (Pemerintah) serta standar dan
kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. KAP
seperti halnya perusahaan penyedia jasa yang memiliki SOP untuk
mengatur semua prosedur resmi tentang apa yang harus dilakukan oleh
para akuntan. Prosedur pengendalian mutu yang harus diterapkan KAP
sudah sangat jelas dimuat dalam peraturan PSPM No.1. berikut ini
adalah prosedur resmi tentang pengendaian mutu yang dilakukan KAP,
yang telah ditetapkan dalam PSPM No.1 menetapkan bahwa setiap
Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan
menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait
dengan implementasi secara efektif sistem tersebut.Pengendalian
mutu Kantor Akuntan Publik (KAP)1, sebagaimana yang dimaksud dalam
Seksi ini, harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jasa audit,
atestasi, akuntansi dan review , dan konsultansi yang standarnya
telah ditetapkan oleh TAT dalam Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP). Walaupun Seksi ini dapat pula diterapkan pada divisi-divisi
lain dalam KAP, sebagai contoh, antara lain divisi yang menyediakan
jasa perpajakan atau divisi jasa konsultansi manajemen, penerapan
Seksi ini pada divisi-divisi tersebut tidak diwajibkan oleh Seksi
ini, kecuali untuk jasa-jasa yang merupakan bagian dari jasa audit,
atestasi, akuntansi dan review seperti tersebut di atas.Dalam
perikatan jasa profesional, KAP bertanggung jawab untuk mematuhi
SPAP. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, KAP wajib
mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan
profesionalnya; bahwa KAP dan para stafnya akan independen terhadap
kliennya sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Kompartemen Akuntan
Publik; dan bahwa staf KAP kompeten secara profesional, objektif,
dan akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama. Oleh karena itu, KAP harus memiliki sistem pengendalian
mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian
perikatan profesional dengan SPAP.Sistem pengendalian mutu KAP
mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang
kesesuaian perikatan profesional dengan SPAR Sistem pengendalian
mutu harus komprehensif dan harus dirancang selaras dengan struktur
organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP.Setiap sistem
pengendalian mutu memiliki keterbatasan bawaan yang dapat
berpengaruh terhadap efektivitasnya. Perbedaan kinerja antarstaf
dan pemahaman persyaratan profesional, dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP,
yang kemudian mempengaruhi efektivitas sistem tersebut.Sistem
pengendalian mutu KAP harus dapat memberikan keyakinan memadai
bahwa bagian dari perikatan suatu KAP yang dilaksanakan oleh kantor
cabang, kantor afiliasi atau kantor koresponden telah dilaksanakan
sesuai dengan SPAP.Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu yang ditetapkan oleh KAP tergantung pada berbagai
faktor, antara lain ukuran KAP, tingkat otonomi yang diberikan
kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik,
organisasi kantornya, dan pertimbangan biaya manfaat.KAP wajib
mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu yang dibahas
berikut ini, sejauh diterapkan dalam praktiknya, dalam menetapkan
kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. Unsur-unsur
pengendalian mutu berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu,
praktik pemekerjaan KAP mempengaruhi kebijakan pelatihannya.
Praktik pelatihan mempengaruhi kebijakan promosinya. Praktik kedua
kategori tersebut mempengaruhi kebijakan supervisi. Praktik
supervisi mempengaruhi kebijakan pelatihan dan promosi. Untuk
memenuhi ketentuan yang dimaksud oleh paragraf ini, KAP wajib
membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai:a.
Independensi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap
lapis organisasi, semua staf profesional mempertahankan
independensi sebagaimana diatur dalam Aturan Etika Kompartemen
Akuntan Publik.b. Penugasan personel, yang memberikan keyakinan
memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional
yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan
tersebut. Dalam proses penugasan personel, sifat dan lingkup
supervisi harus dipertimbangkan. Umumnya, apabila personel yang
ditugaskan semakin cakap dan berpengalaman, maka supervisi secara
langsung terhadap personel tersebut, semakin tidak diperlukan.c.
Konsultasi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan
memperoleh informasi yang memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang
yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan
(judgement) yang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas
beberapa faktor, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan,
kompetensi dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana
perikatan.d. Supervisi, yang memberikan keyakinan memadai bahwa
pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh
KAP. Lingkup supervisi danreview yang sesuai pada suatu kondisi
tertentu, tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan
masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup
konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab
KAP untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan
tanggung jawab staf secara individual untuk merencanakan dan
melakukan supervisi secara memadai atas perikatan tertentu.e.
Pemekerjaan( H i r i n g ) , yang memberikan keyakinan memadai
bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat
sehingga memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten.
Akhirnya, mutu pekerjaan KAP tergantung kepada integritas,
kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan
supervisi atas pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP
menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu
pekerjaan KAPf. Pengembangan profesional, yang memberikan keyakinan
memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga
memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan
profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP
untuk memberikan kepada personelnya pengetahuan memadai untuk
memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di
KAP.g. Promosi (adv ancement) , yang memberikan keyakinan memadai
bahwa semua personel terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi
seperti yang disyaratkan untuk lapis tanggung jawab yang lebih
tinggi. Praktik promosi personel akan berakibat terhadap mutu
pekerjaan KAP. Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus
mencakup, tetapi tidak terbatas pada, karakter, intelegensi,
pertimbangan (judgement), dan motivasi.h. Penerimaan dan
keberlanjutan klien, memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan
dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan
hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki
integritas.i. Inspeksi, KAP yang harus memiliki kebijakan maupun
prosedur yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem
pengendalian mutu sehingga KAP dapat mengetahui apakah sistem
tersebut telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.2.2.2 Standar
Profesional Akuntan PublikMenetapkan prosedur dengan tujuan seperti
tersebut, tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan
integritas atau keandalan klien, dan tidak juga berarti bahwa KAP
berkewajiban kepada siapa pun, kecuali kepada dirinya, untuk
menerima, menolak atau mempertahankan kliennya. Namun, dengan
berdasarkan pada prinsip pertimbangan hati-hati, KAP disarankan
selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya.Inspeksi, yang
memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan
unsur-unsur pengendalian mutu, seperti tersebut pada butir a sampai
dengan butir h, telah diterapkan secara efektif. Prosedur inspeksi
dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak
mewakili kepentingan manajemen KAP Jenis prosedur inspeksi yang
akan digunakan tergantung kepada pengendalian yang ditetapkan oleh
KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan
kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya.
2.2.3 Standar Pengendalian MutuStandar pengendalian mutu
memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan
pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan
mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh dewan standar
profesional akuntan publik dan aturan etika kompartemen, akuntan
publik yang diterbitkan oleh kompartemen akuntan publik, Ikatan
Akuntansi Indonesia dalam perikatan jasa profesional, kantor
akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar
relevan yang telah diterbitkan oleh dewan dan kompartemen akuntan
publik. Dalam pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan
publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan
hubungan profesionalnya; bahwa kantor akuntan publik dan para
stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh
aturan etika kompartemen akuntan publik dan bahwa staf kantor
akuntan publik kompeten, profesional dan objektif serta akan
menggunakan kemahiran profesinalnya dengan cermat dan seksama. Oleh
karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem
pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang
kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan
relevan yang berlaku.Standar pengendalian mutu ini harus
dilaksanakan dan ditaati oleh setiap anggota profesi akuntan publik
dalam pelaksanaan penugasannya dan dapat digunakan oleh kantor
akuntan publik untuk membantu dalam memenuhi standar pemeriksaan
yang diterima umum.
2.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian MutuDalam merancang kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu KAP harus mempertimbangkan keberadaan
unsur-unsur pengendalian mutu seperti yang tertera dalam Pernyataan
Standar Pengendalian Mutu (PSPM) No.1, (SPAP 2001:17000.2) adalah
sebagai berikut: Independensi Penugasan personal Konsultasi
Supervisi Pengangkatan Pemeriksa Pengembangan profesional Promosi
Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien
InspeksiUnsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang
lainnya, sebagai contoh: Unsur pengangkatan pemeriksa mempengaruhi
elemen pengembangan profesional, dalam hal ini tata cara penerimaan
pemeriksa akan mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan latihan Unsur
pengembangan profesional mempengaruhi elemen promosi. Pengembangan
profesional antara lain dilaksanakan melalui pelatihan atau
pendidikan yang telah dijalani oleh pemeriksa akan mempengaruhi
promosi pemeriksa Unsur pengangkatan pemeriksa mempengaruhi elemen
supervisi karena pada umumnya pemeriksa yang baru diangkat atau
pemeriksa yang belum berpengalaman memerlukan supervisi yang lebih
intensif dibandingkan dengan pemeriksa yang sudah
berpengalaman.
2.2.5 Standar AtestasiStandar ini berlaku pada akuntan publik
yang melaksanakan suatu perikatan atestasi. Suatu perikatan
atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan
perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan
suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi
tanggung jawab pihak lain.
1. Standar Umum:a. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang
praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis
cukup dalam fungsi atestasi.b. Perikatan harus dilaksanakan oleh
seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam
bidang yang bersangkutan dengan asersi.c. Praktisi harus
melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk
menyakinkan dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada :1) Dalam
semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental
independen harus dipertahankan oleh praktisi.2) Kemahiran
profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan
perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan
perikatan tersebut.3) Asersi dapat dinilai dengan kriteria
rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau
yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup
jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu
memahaminya.4) Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara
konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria
tersebut.Kriteria rasional adalah kriteria yang menghasilkan
informasi bermanfaat. Manfaat informasi tergantung pada
keseimbangan memadai antara relevansi dan keandalan.
2. Standar Pekerjaan Lapangana. Pekerjaan harus direncanakan
sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan
semestinya.b. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan
dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.3.
Standar Pelaporana. Laporan harus menyebutkan asersi yang
dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang
bersangkutan.b. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai
apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.c.
Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan
tentang perikatan dan penyajian asersi.d. Laporan suatu perikatan
untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria
yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan
prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang
keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang
menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.
BAB IIIMETODE PENELITIAN
3.1. Metode PenelitianMetode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif
yaitu menguraikan sifat karakteristik fenomena tertentu yaitu
mengumpulkan data-data dalam bentuk nilai atau angka sesuai dengan
pencatatan yang terdapat dilapangan dan menguraikannya secara
menyeluruh dan diteliti sesuai dengan pencatatan yang terdapat
dilapangan dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai
dengan persoalan yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2003:11).
3.2. Jenis dan Sumber Data1. Jenis DataBerdasarkan bentuk dan
sifatnya maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah
penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data
kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 2003:14) Penelitian
kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.
(Sugiyono, 2003:14)
2. Sumber DataMenurut Teguh (2005:121) tentang data sekunder
yaitu jenis data ini dapat digali melalui monografi yang
diterbitkan oleh masing-masing lembaga atau perusahaan,
laporan-laporan, baik mingguan, bulanan, triwulan, maupun tahunan,
buku-buku profil, literatur, majalah-majalah dan publikasi data
dari media surat kabar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini
yaitu mengenai sistem pengendalian mutu KAP Drs. Wayan Sunasdyana
Denpasar.
3.3. Metode Pengumpulan data Dalam melakukan penelitian pada KAP
Drs. Wayan Sunasdyana, maka metode pengumpulan data yang digunakan
adalah:1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)Pengumpulan data
dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang akan
dibahas. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran teoritis
tentang permasalahan yang akan dibahas.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)Pengumpulan data dengan
teknik penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung
pada Kantor Akuntan Publik yang menjadi objek penelitian. Dalam
penelitian lapangan ini digunakan beberapa cara yaitu:a. Wawancara
(Interview)Wawancara tidak hanya dilakukan kepada Partner
(pimpinan) kantor akuntan, tetapi juga pada jenjang Audit Manager,
Audit Supervisor, Senior dan Junior Auditor.
b. KuesionerPengajuan daftar pertanyaan secara tertulis
diberikan kepada Manager, Supervisor, Senior Auditor dan Junior
Auditor.Penerapan sistem pengendalian mutu KAP bersifat subjektif
dan tidak bisa diukur secara langsung karena merupakan aspek
mental. Oleh karena itu, digunakan suatu skala untuk bisa mengukur
penerapan pengendalian mutu tersebut yaitu dengan cara memberikan
skor untuk setiap jenis jawaban dari kuesioner dengan menggunakan
skala Likert.
Tingkat PenerapanSkor
Tidak Tahu0
TidakPernah1
Jarang2
Sering3
Selalu4
Untuk mengambil kesimpulan apakah penerapan setiap unsur SPM KAP
cukup baik ataupun tidak, ditentukan dari besar persentase total
jawaban positif, yakni jawaban sering (skor 3) dan jawaban selalu
(skor 4).
c. ReviewUntuk menguji apakah hasil wawancara dan kuesioner
telah mencerminkan penerapan Sistem Pengendalian Mutu, penelitian
juga dilakukan dengan melakukan review atas sejumlah Audit Working
Paper, yang mencakup Audit Planning Memorandum, Audit Program dan
Audit Procedures yang dilakukan dalam pemberian jasa profesi serta
Laporan Auditor Independen.Hasil review dimaksudkan untuk melihat
apakah Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik, terutama
yang menyangkut unsur supervisi dan konsultasi serta penugasan staf
sudah diterapkan secara memadai yang menjamin bahwa perikatan audit
telah dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Aturan
Etika Akuntan Publik, serta ketentuan-ketentuan lain yang
ditetapkan oleh badan pengatur.
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu
KAPBerdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil pertemuan
pendahuluan antara penulis dengan pihak pimpinan KAP, ditemukan
fakta bahwa KAP telah menetapkan pengendalian intern atas operasi
kantor, yang terdiri atas pengendalian intern aspek profesional
praktik akuntansi dan audit KAP; dan aspek bisnis praktik, yang
terdiri atas prosedur-prosedur akuntansi dan keuangan
perusahaan.Pengendalian intern tersebut tercantum dalam Pedoman
Operasi Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana. Sedangkan atas
profesional praktik akuntansi dan audit tertuang dalam pedoman
audit yang berisikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
KAP.Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
KAP mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang
dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian
perikatan profesional dengan Standar Profesional Akuntan
Publik.Sistem Pengendalian Mutu sebagaimana yang tersebut diatas
mencakup atas unsur: 1) Independensi, 2) Penugasan Personel, 3)
Konsultasi, 4) Supervisi, 5) Pemekerjaan, 6) Pengembangan
Profesional, 7) Promosi, 8) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 9)
Inspeksi.Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil
pembicaraan dengan top manajemen Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana sebagaimana tersebut pada bab 3, dapat disimpulkan bahwa
Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana telah memiliki dan
menetapkan kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa dalam
menjalankan profesinya KAP telah memenuhi Standar Profesional dan
ketentuan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh IAPI dalam Standar
Profesional Akuntan Publik.Berkaitan dengan tidak ditetapkannya
kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berkaitan dengan
inspeksi, penulis melakukan konfirmasi secara langsung kepada
pimpinan Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana dan diperoleh
penegasan bahwa KAP memang tidak menetapkan kebijakan dan prosedur
yang berkaitan dengan inspeksi karena dianggap tidak praktis dan
KAP tidak membutuhkan kebijakan dan prosedur tersebut, mengingat
skala KAP masih berada pada klasifikasi menengah. Sebagai prosedur
alternatif pengganti kebijakan inspeksi, KAP menetapkan review
silang atau review langsung oleh partner atas perikatan audit
tertentu yang memiliki kekhususan tertentu atau dengan tingkat
resiko diatas rata-rata.4.2. Pengujian Kepatuhan Terhadap Sistem
Pengendalian Mutu KAP Pengujian kepatuhan dilaksanakan dengan
menggunakan kuesioner dengan 20 pertanyaan yang berkaitan dengan
delapan variabel penentu penerapan sistem pengendalian mutu pada
Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana. Dengan perincian
sebagai berikut:No.VariabelJumlah Pertanyaan
1Independensi2
2Penugasan Personel2
3Konsultasi2
4Supervisi3
5Pemekerjaan3
6Pengembangan Profesional3
7Promosi3
8Penerimaan & Keberlanjutan Klien2
Total Pertanyaan20
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mengadakan wawancara
personal dengan beberapa responden. Responden dalam penelitian ini
dibatasi hanya staf profesional auditor workshop dari tingkatan
junior sampai tingkatan manager. Kuesioner yang dibagikan sebanyak
7 set. Pada bulan yang sama semua kuesioner telah diisi lengkap dan
dikembalikan sebanyak 7 set.4.3. Klasifikasi Penilaian Analisis
Kepatuhan Staf Auditor terhadap Prosedur Sistem Pengendalian Mutu
KAPUntuk mengetahui klasifikasi penilaian terhadap unsur
pengendalian mutu yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
Drs. Wayan Sunasdyana, maka penulis mengklasifikasikan penilaian
dengan perincian sebagai berikut:Tingkat PenerapanSkorPersentase
PenilaianKlasifikasi Penilaian
Tidak Tahu00% - 20%Sangat Buruk
Tidak Pernah121% - 40%Buruk
Jarang241% - 60%Kurang Baik
Sering361% - 80%Cukup Baik
Selalu481%-100%Baik
Penilaian terhadap unsur Sistem Pengendalian Mutu KAP tidak
memiliki standar khusus yang ditetapkan oleh badan pengatur,
sehingga penetapan persentase penilaian pada tabel diatas
diklasifikasikan berdasarkan bobot skor nilai yang ada pada opsi
kuesioner sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Penerapan
unsur SPM untuk KAP tersebut disimpulkan sudah cukup baik apabila
total jawaban positif diatas 61%. Apabila total jawaban positif
kurang dari 61%, maka penerapan SPM KAP untuk unsur terkait
tersebut disimpulkan masih kurang baik.
4.4. Analisis Kepatuhan Staf Auditor terhadap Prosedur Sistem
Pengendalian Mutu KAPUntuk mengetahui dan menguji kesesuaian SPM
Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana dengan standar
profesional dan kepatuhan personel KAP dengan kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu KAP, penulis telah menganalisa dan
merekapitulasi hasil kuesioner dalam bentuk chart sebagaimana
berikut: IndependensiPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel
Independensi
Dari pie chart independensi, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana
ditinjau dari unsur independensi sudah diterapkan dengan baik. Hal
ini terlihat dari 66,7% responden menyatakan selalu diterapkan dan
18,5% responden menyatakan sering diterapkan (85,2% responden
memberikan jawaban positif).Hampir seluruh staf profesional KAP
telah memahami akan pentingnya sikap independensi dalam menjalankan
pekerjaannya dan melakukan perikatan audit. Partner dan Manajer
Audit juga senantiasa mengingatkan para staf profesional auditor
dalam setiap kesempatan yang ada, terutama sekali pada saat
pelaksanaan supervisi dan konsultasi.Dari hasil wawancara dengan
top manajemen KAP, untuk lebih menjaga independensi para staf
profesional, penugasan para staf profesional dibatasi dan dilakukan
rotasi maksimum tiga tahun buku. Artinya para staf profesional
hanya ditugaskan pada klien yang sama maksimum tiga tahun buku
secara berturut-turut. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf
profesional auditor yang bekerja dilapangan, tidak ada diantara
mereka yang memegang klien selama lebih dari tiga tahun. Penugasan
PersonelPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penugasan Personel
Dari pie chart penugasan personel, dapat disimpulkan bahwa
penerapan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana ditinjau dari segi penugasan personel sudah diterapkan
dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari 51,85% responden
menyatakan selalu diterapkan dan 25,93% responden menyatakan sering
diterapkan (77,78% responden memberikan jawaban positif).Penugasan
personel dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
penugasan akan dilakukan oleh staf profesional yang memiliki
tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
Dari komposisi tim audit yang ditugaskan yang tercermin dalam Surat
Penugasan yang ditandatangani oleh Partner In Charge, tim audit
selalu terdiri atas seorang manajer yang bertanggung jawab atas
penugasan tersebut dan seorang supervisor yang mengawasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sedangkan senior auditor yang
sehari-hari secara penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan di
lapangan minimum berpendidikan formal sarjana (Strata 1) bidang
akuntansi dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan. Misalnya
untuk melakukan audit atas perusahaan manufaktur, senior auditor
harus sudah memiliki pengalaman minimal tiga tahun dalam melakukan
audit pada perusahaan yang sejenis. Demikian halnya untuk klien
dengan jenis kegiatan karakteristik khusus seperti entitas yang
mengerahkan dana masyarakat. Selain itu, terkadang senior auditor
juga dipersyaratkan sudah mengikuti pendidikan khusus atau
pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh badan
pengatur.Dari hasil wawancara dengan staf profesional auditor,
didapat keterangan bahwa dalam prakteknya terkadang tidak dilakukan
identifikasi khusus atas keahlian setiap personel terlebih dahulu
dalam penugasan audit dan penetapan person in charge nya, namun
dikaitkan dengan faktor-faktor judgement pribadi dari top manajemen
KAP sendiri terhadap karyawan tertentu. Hal ini mengidentifikasikan
kurangnya pemerataan penugasan dalam Kantor Akuntan Publik Drs.
Wayan Sunasdyana.Dalam kaitannya dengan penugasan personel, untuk
menjamin bahwa staf auditor di lapangan melakukan pekerjaan audit
secara terarah, sebelum mereka melakukan pemeriksaan lapangan, staf
auditor selalu berpedoman kepada audit program yang berisi audit
objective dan audit procedures. Selain itu mereka juga dibekali
dengan audit memorandum yang dirancang oleh supervisor. Untuk dapat
tetap bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan, audit memorandum
juga berisi skedul pelaksanaan pekerjaan. Skedul memang selalu
ditetapkan di awal penugasan, namun dari hasil wawancara didapat
keterangan bahwa sering kali terjadinya perpanjangan waktu dalam
penugasan audit.Untuk mengawasi aktivitas auditor dalam
melaksanakan pekerjaan lapangan, auditor juga diwajibkan untuk
mengisi time sheet setiap minggu, yang menggambarkan pekerjaan
lapangan yang dilakukan oleh auditor secara rinci setiap hari.
KonsultasiPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Konsultasi
Dari pie chart konsultasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana
ditinjau dari segi konsultasi sudah diterapkan dengan cukup baik.
Hal ini terlihat dari 55,56% responden menyatakan selalu diterapkan
dan 22,22% responden menyatakan sering diterapkan (77,78% responden
memberikan jawaban positif).Dari hasil rekapitulasi kuesioner dalam
kaitannya dengan apakah konsultasi dilakukan secara berjenjang,
7,4% menyatakan tidak pernah, 18,5% menyatakan sering dan 62,9%
menyatakan selalu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsultasi dalam
Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana umumnya sudah dilakukan
secara berjenjang, dalam hal auditor menghadapi masalah yang
aturannya belum jelas atau belum diatur secara jelas, baik yang
menyangkut praktik akuntansi maupun praktik auditing. Dalam
konsultasi secara tertulis, dari menelusuri arsip-arsip
administratif, penulis mendapatkan informasi bahwa Kantor Akuntan
Publik Drs. Wayan Sunasdyana telah memiliki internal memo untuk
konsultasi.
SupervisiPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Supervisi
Dari pie chart supervisi, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana
sudah diterapkan dengan cukup baik namun kurang efektif. Hal ini
terlihat dari 37,04% responden menyatakan selalu diterapkan dan
29,63% responden menyatakan sering diterapkan (66,67% responden
memberikan jawaban positif).Pelaksanaan penelitian atas unsur
supervisi dilakukan melalui review atas time sheet dan working
paper. Uraian terinci atas pelaksanaan supervisi disajikan pada sub
bab selanjutnya yaitu Hasil Review atas Perikatan Terpilih.
Pemekerjaan (Hiring)Pie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Pemekerjaan
(Hiring)
Dari pie chart pemekerjaan, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana
ditinjau dari unsur pemekerjaan sudah diterapkan dengan cukup baik
namun kurang efektif. Hal ini terlihat dari 48,15% responden
menyatakan selalu diterapkan dan 22,22% responden menyatakan sering
diterapkan (70,37% responden memberikan jawaban positif).Dari hasil
rekapitulasi kuesioner, didapatkan data yang berkaitan dengan
apakah KAP menyusun perencanaan kebutuhan personel, terdapat 40,7%
yang menyatakan tidak pernah; 29,6% menyatakan jarang; 18,5%
menyatakan sering; dan hanya 11,1% yang menyatakan selalu. Dari hal
ini dapat diindikasikan bahwa KAP jarang menyusun perencanaan
kebutuhan personel. Dari hasil wawancara dengan staf auditor,
didapatkan keterangan bahwa tidak dilakukannya perencanaan
kebutuhan personel tersebut menyebabkan kurangnya jumlah tenaga
auditor jika dibandingkan dengan jumlah klien yang ditangani
(komposisi auditor yang tidak sesuai dengan jumlah klien) terutama
di peak seasons. Hal ini tentunya membuat staf auditor menurun
kinerjanya, karena harus menyelesaikan pekerjaan audit untuk
beberapa klien sekaligus pada periode waktu yang sama.Berdasarkan
penelitian arsip administrasi proses rekruitmen pegawai dilakukan
secara umum telah memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini terlihat
dari adanya kewajiban calon pegawai untuk menyerahkan surat
lamaran, menjalani test tertulis dan wawancara untuk memastikan
bahwa KAP hanya melakukan rekruitmen atas karyawan yang memang
memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh KAP. Namun ditemukan pula
beberapa karyawan (14,8%) yang tidak menjalani tes tertulis
tersebut dan langsung dipekerjakan.Dalam kaitannya dengan apakah
KAP melakukan program orientasi bagi personel yang baru diterima,
terdapat 11,1% yang menyatakan tidak pernah; 18,5% yang menyatakan
jarang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kantor Akuntan Publik Drs.
Wayan Sunasdyana, ada beberapa personel auditornya yang tidak
mengalami masa orientasi saat mulai bekerja.
Pengembangan ProfesionalPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel
Pengembangan Profesional
Dari pie chart pengembangan profesional, dapat disimpulkan bahwa
penerapan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana ditinjau dari unsur pengembangan profesional sudah cukup
baik. Hal ini terlihat dari 59,26% responden menyatakan selalu
diterapkan dan 18,5% responden menyatakan sering diterapkan (77,76%
responden memberikan jawaban positif).Dalam kaitannya dengan apakah
KAP menyediakan bagi personel literatur profesional mengenai
perkembangan terkini dalam standar profesional, dari hasil
rekapitulasi kuesioner didapatkan data bahwa 3,7% menyatakan tidak
pernah; 25,9% menyatakan jarang; 40,7% menyatakan sering dan 29,6%
menyatakan selalu. Dari data tersebut dapat ditarik sebuah
hipotesis bahwa KAP sudah melakukan sosialisasi atas perkembangan
terkini dalam standar profesional yang penting sebagai sarana bagi
staf profesional auditor untuk pengembangan diri dan profesi.Dari
hasil wawancara dengan top manajemen KAP, literatur profesional
sudah disediakan dengan memadai oleh kantor, di samping itu, KAP
berlangganan cukup banyak majalah maupun tabloid profesi yang bisa
dibaca oleh setiap karyawan KAP dengan bebas.Top manajemen juga
menambahkan selain akses akan literatur profesional, para staf
profesional juga memiliki kesempatan secara mudah untuk mengakses
buku-buku (text book), panduan atau peraturan dan perundangan yang
dikeluarkan oleh badan pengatur. Sarana buku-buku dan kumpulan
peraturan sebagaimana tersebut diatas telah dimiliki oleh KAP
secara memadai.Satu hal yang menjadi kekurangan KAP adalah KAP
tidak memiliki ruang khusus untuk kumpulan pustaka profesi KAP yang
dapat dimanfaatkan oleh staf profesional auditor untuk melakukan
studi literatur. Buku-buku dan pedoman serta peraturan dan panduan
yang dimiliki KAP disimpan dalam ruang kerja manajer dan partner
dengan susunan yang tidak teratur (tidak ada penomoran dan tindakan
inventarisir) sehingga bagi staf profesional auditor terkadang
tidaklah mudah untuk mencari buku atau literatur tertentu.Dalam
kaitannya dengan pelatihan staf profesional auditor, KAP telah
mendorong staf profesionalnya untuk melakukan pengembangan
profesional baik melalui Pendidikan Profesi Formal ataupun
Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAPI
dan badan pengatur lainnya.. Beberapa seminar dan workshop yang
diikuti oleh staf profesional Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana adalah sebagai berikut: Pendidikan Profesi Akuntansi,
Universitas Indonesia, pendidikan untuk memperoleh gelar akuntan
dan register negara akuntan. Pendidikan Brevet Perpajakan A, B dan
C. Tinjauan Hukum & Penerapan Akuntansi pada Special Purpose
Vehicle di Indonesia, IAPI. Workshop Profesi Penunjang untuk
Akuntan Pasar Modal, BAPEPAM & IAPI. Review Materi Ujian
Sertifikasi Akuntan Publik (USAP).Berdasarkan hasil review atas
berkas administrasi dan juga wawancara dengan staf auditor mengenai
Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) sebagaimana tersebut diatas,
didapatkan informasi bahwa PPL tersebut sudah diikuti oleh personel
profesional hampir secara merata. Hal ini terlihat dari hampir
seluruh personel profesional pernah mengikuti PPL, bahkan ada satu
orang personel yang mengikuti seminar PPL sampai 3 kali. Hanya 3,7%
saja personel profesional yang tidak pernah mengikuti PPL.
PromosiPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penugasan Personel
Dari pie chart promosi, dapat disimpulkan bahwa penerapan
pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana
ditinjau dari unsur promosi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat
dari hasil kuesioner dimana 51,85% responden memberikan jawaban
selalu dan 25,93% responden memberikan jawaban sering (77,78%
responden memberikan jawaban positif).KAP tidak melakukan promosi
atas jabatan auditor baik dari junior menjadi senior, maupun dari
senior menjadi supervisor. Menurut penjelasan dari top manajemen
KAP, promosi seharusnya diadakan setahun sekali dengan melihat dan
mempertimbangkan atas aspek aspek pengetahuan teknis, kemampuan
analisis dan judgment, kemahiran berkomunikasi, kemahiran memimpin,
sikap mental pribadi (integritas, intelegensi, motivasi) dan jumlah
pengalaman kerja. Namun tidak dilakukannya promosi atas jabatan
auditor disebabkan karena jumlah pengalaman kerja (yang diukur
dalam satuan waktu) belum ada yang memenuhi kualifikasi untuk
dilakukannya promosi jabatan.Berdasarkan dari data hasil penelitian
KAP telah melakukan promosi atas jabatan auditor (junior auditor
menjadi senior auditor). Penerimaan dan Keberlanjutan
KlienPie-Chart Hasil Kuesioner Variabel Penerimaan &
Keberlanjutan Klien
Dari pie chart penerimaan & keberlanjutan klien, dapat
disimpulkan bahwa penerapan pengendalian mutu pada Kantor Akuntan
Publik Drs. Wayan Sunasdyana ditinjau dari unsur penerimaan &
keberlanjutan klien sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat
diihat dari 62,96% responden menyatakan selalu diterapkan dan 22,22
responden menyatakan sering diterapkan (85,18% - lebih dari 75%
jawaban positif).Dari hasil penelitian terhadap arsip administrasi,
diperoleh data bahwa selama tahun 2011, KAP telah menerima tambahan
penugasan (perikatan) atas klien baru sebanyak 21 perusahaan klien
dari permintaan perikatan sebanyak 25 klien. KAP menolak perikatan
atas empat calon klien tersebut dengan alasan skedul audit yang
terlalu ketat (1 klien), audit fee yang terlalu rendah (2 klien)
dan integritas manajemen yang diragukan (1 klien). Sedangkan atas
21 perusahaan yang diterima penugasannya, telah dilakukan prosedur
evaluasi independensi dan kemampuan KAP untuk menyediakan jasa bagi
calon klien. Dalam evalusi kemampuan KAP, telah dipertimbangkan
kebutuhan akan keahlian teknis, pengetahuan industri dan
personal.Pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dilakukan
berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh KAP.
Survei pendahuluan atau initial meeting biasanya langsung ditangani
oleh partner dan melibatkan audit manager. Untuk perusahaan yang
berjenis group, maka initial meeting juga melibatkan audit manager
ataupun supervisor. Hasil survei pendahuluan dituangkan dalam
kertas kerja survei pendahuluan yang merupakan bahan utama dalam
penyusunan audit memorandum. Hal berikutnya yang dilakukan oleh KAP
adalah menyusun audit proposal yang berisi tentang ruang lingkup
penugasan, pemisahan tanggung jawab antara auditor dengan
manajemen, skedul audit, jenis laporan, besarnya fee perikatan dan
hal lain yang relevan. Jika klien menyetujui proposal tersebut,
maka proposal tersebut berfungsi sebagai engagement
letter.Komunikasi dengan auditor terdahulu juga dilakukan dengan
secara tertulis untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang
klien dan informasi tentang kemungkinan adanya kewajiban hukum
terhadap pihak ketiga.
4.5. Hasil Review atas Perikatan Yang DipilihUntuk kebutuhan
review akan ketaatan dalam pelaksanaan field work audit, perikatan
yang dipilih untuk menjadi objek review adalah perusahaan yang
bergerak di bidang sebagai berikut : Audit atas perusahaan
industri: 2 Klien Audit atas perusahaan jasa: 2 Klien Audit atas
perusahaan perdagangan: 2 Klien Audit atas yayasan: 2 Klien Audit
atas perusahaan Real Estate: 2 KlienObjek yang di review adalah
sejumlah Audit Working Paper yang mencakup Audit Planning
Memorandum, Audit Program, top schedules, supporting schedules dan
Audit Procedures yang dilakukan dalam pemberian jasa
profesi.Beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil review
terhadap perikatan terpilih adalah sebagai berikut: Tidak
mencantumkan cross index pada Working Paper. Penomoran Working
Paper yang tidak konsisten. Tidak mencantumkan nama pembuat dan
tanggal pembuatan pada supporting schedule dan top schedule. Skedul
utama yang tidak menunjukkan adanya jejak supervisi, baik oleh
supervisor ataupun manajer. Usulan jurnal koreksi yang tidak
menjelaskan dasar pertimbangan diajukan jurnal tersebut beserta
perhitungannya.Dari hasil wawancara dengan staf auditor, didapatkan
keterangan bahwa penyebab prosedur supervisi atas working papers
belum dapat diterapkan dengan efektif terutama karena kurangnya
tenaga supervisor jika dibandingkan dengan jumlah senior auditor
dan junior auditor.Berdasarkan analisis kepatuhan staf auditor
terhadap Prosedur Sistem Pengendalian Mutu KAP, telah didapat
penilaian baik terhadap unsur independensi serta penerimaan dan
keberlanjutan klien. Untuk unsur penugasan personel, konsultasi,
pengembangan profesional dan promosi, Kantor Akuntan Publik Drs.
Wayan Sunasdyana mendapat penilaian cukup baik. Sedangkan untuk
unsur pemekerjaan dan supervisi, Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana mendapat penilaian cukup baik namun kurang
efektif.Penilaian kurang efektif terkait unsur pemekerjaan dan
supervisi dalam penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor
Akuntan Publik Drs. Wayan Sunasdyana didasari oleh hasil wawancara
dengan staf profesional auditor dengan pertanyaan yang diambil dari
kuesioner yang memiiki nilai negatif dengan jumlah yang
signifikan.Berdasarkan hasil penilaian atas setiap unsur diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Wayan
Sunasdyana memiliki penilaian cukup baik atas Sistem Pengendalian
Mutu Kantor Akuntan Publik.
BAB VPENUTUP
5.1. KesimpulanBerdasarkan penelitian di atas maka diambil
kesimpulan bahwa: Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan
Publik telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini mengindikasikan
bahwa dalam setiap penugasannya, Kantor Akuntan Publik melaksanakan
Sistem Pengendalian Mutu yang ditetapkan IAI. Perencanaan audit
oleh KAP telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini mengindikasikan
bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan KAP terlebih dahulu
merencanakan pemeriksaan yang akan dilakukan dengan baik.
5.2. Saran Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:a.
Saran bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu, Kantor Akuntan Publik
diharapkan dapat lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.
b. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu, untuk peneliti lain
yang tertarik dengan permasalahan serupa, penulis memberikan
saran:1. Memperbanyak sampel penelitian untuk mendekati
karakteristik populasi sesungguhnya2. Peneliti sebaiknya mengolah
kembali pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar peneliti dapat
lebih dalam data-data yang diharapkan.
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Edisi 4. Jakarta : Salemba
Empat.Arens, dkk. 2011. Jasa Audit dan Assurance Buku 1. Jakarta :
Salemba Empat.Mulyadi. 2002. Auditing Buku 1 Edisi 6. Jakarta :
Salemba
Empat.http://asisiverry.blogspot.com/2012/02/pengendalian-mutu-kantor-akuntan-publik.htmlhttp://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/06/15/standar-profesional-akuntan-publik/http://henrich27.blogspot.com/2013/05/standar-atestasi.html