Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Review Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

Pengembangan Pantai Utara Jakarta

dalam Review Perpres 54/2008 tentang

Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

Disampaikan dalam FGD Reklamasi Wilayah Perairan sebagai Alternatif Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan

Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

12 Februari 2014

1. Urgensi Pengembangan Pantai dan Reklamasi

2. Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Perpres 54/2008

3. Pengembangan Pantai Utara dalam RTRWP DKI JAKARTA

4. Pengembangan Terpadu Pesisi Ibukota Negara

5. Penilaian Kesenjangan dan tumpang tindih antara Perpres 54/2008

dan NCICD

6. Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008

Pertumbuhan Penduduk

Tingkat Investasi yang tinggi Kurangnya Infrastruktur

Masa Depan

Ibukota Terancam

Kemacetan Lalu Lintas Kebutuhan Air Baku

Laju Land Subsidence yang Tinggi

Kurangnya RTH

Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Peruntukan Ruang

Kurangnya Ruang

1. Urgensi Pengembangan Pantai dan Reklamasi

Pertumbuhan Penduduk Tingkat Investasi yang tinggi Kurangnya Ruang &

Infrastruktur

Masa Depan

Ibukota Terancam

Kemacetan Lalu Lintas Kebutuhan Air Bersih

Laju Land Subsidence yang Tinggi

Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Peruntukan Ruang

s

KEPENDUDUKAN Tahun 2010 (jiwa) 3 PROVINSI JABODETABEKPUNJUR 63,254,054.00

JABODETABEKPUNJUR 28,144,420.00

NON JABODETABEKPUNJUR 8,226,768.00

BANTEN 10,644,030.00

JABAR 43,021,826.00

DKI JAKARTA 9,588,198.00

Pertumbuhan penduduk di Jabodetabekpunjur yang sangat tinggi sehingga infrastruktur yang ada tidak sanggup melayani secara maksimal

Grafik perbandingan PDRB 2010 antara Indonesia dan Jabodetabekpunjur menunjukkan bahwa porsi perekonomian terkonsentrasi di Kawasan ini.

69% 12%

9%

8%

2%

Indonesia Jabodetabekpunjur

DKI Jakarta Jawa Barat

Banten

sumber: BPS sumber: BPS

Jakarta : 51,53% Bogor : 5,24% Tangerang : 22,01% Bekasi : 21,32%

Sumber: Rustiadi dkk, 2003

Perubahan Guna Lahan di Jabodetabekpunjur selama 40 thn terakhir

Kesediaan Jalan

(Km), 7208

Kebutuhan Jalan

(Km), 12000

Kebutuhan Jalan di DKI Jakarta

Sumber: pu.go.id

Pertumbuhan Penduduk

Tingkat Investasi yang tinggi Kurangnya Infrastruktur

Kurangnya Ruang Laju Land Subsidence yang Tinggi

Alih Fungsi Lahan Tidak Sesuai Peruntukan Ruang

1. Pengambilan air tanah sebagai penyebab utama

2. 80% Jakarta Utara berada dibawah muka air laut dan sungai tidak bisa mengalir bebas:

•Kemungkinan banjir lebih sering

•Perlu pompa berkapasitas besar untuk mengeringkan kota

3. Jangka panjang kota berada 3-5 meter dibawah level air laut

4. Jakarta Utara penurunan tanah 7,5 cm/tahun 5. Survei 2013 Kebanyakan tanggul laut berada dibawah

level desain dan dalam beberapa tahun overtopping (julangan) akan kerap terjadi pada saat pasang

Kurangnya RTH

sumber: Audit Kawasan Jabodetabekpunjur

Ketidaksesuaian antara Rencana Pola Ruang Perpres dengan Pemanfaatan

20,4 8,1

11,3

9,9

2,5 2,7

2,5

0,1

Kemacetan Lalu Lintas Kebutuhan Air Baku Kurangnya RTH

Pergerakan Total di Jabodetabekpunjur 59 Juta

Tangerang + Tangerang Selatan

DKI Jakarta

Kota + Kab. Bekasi

Kota + Kab. Bogor

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, 2010

KSN Titik

Kema-cetan

Waktu tempuh dari Kota Inti ke

Kota Sekitar

Jabode-tabek

771 titik

2 jam

Total Kebutuhan Air Baku di DKI Jakarta 2010 : 28.985 liter/detik

15.000 lt/dtk

11.185 lt/dtk

2.800 lt/dtk

Total Kapasitas Produksi

Defisit Air

Air PDAM Tirta Kerja Raharja, Tangerang

Sumber: Litbang Kompas

Grafik kebutuhan air baku di DKI Jakarta mencapai 28.985 liter/detik dan defisit 38.6% atau 11.185 liter/detik.

DKI Jakarta,

9.3

Bogor, 10

Tangerang, 5.8

Bekasi, 7

Depok, 46.7

Beberapa Kawasan Perkotaan di Jabodetabekpunjur memiliki RTH kurang dari 30%.

2. Pengembangan Pantai Utara Jakarta dalam Perpres 54/2008

P5 P2

P5

P3 P4

P1

Reklamasi pantai dapat dikembangkan pada Zona Penyangga P2-P5 Mengakomodir pengembangan pantai hingga 8 m

Zona Penjelasan KZB Jarak titik surut

Kedalaman laut

Zona P1 zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai (dijaga)

Zona P2

zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1 pantai yang mempunyai potensi untuk reklamasi

40 % 200 m 8 m

Zona P3 zona perairan pantai yang berhadapan dengan ZonaB1 pantai 300 m 8 m

Zona P4 zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai. 200 m 8 m

Zona P5 zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6 dan/atau B7 45 % 200 m 8 m

Di rawa dilarang menyelenggarakan reklamasi dan/atau pemanfaatan ruang lainnya tanpa disertai rekayasa teknis untuk mempertahankan fungsi rawa sebagai sumber air dan daerah retensi air.

3. Pengembangan Pantai Utara dalam RTRWP DKI JAKARTA

Pengembangan 17 Pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta

Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development /NCICD) diperlukan tidak hanya untuk mengatasi masalah banjir dan rob, namun juga untuk menyelesaikan masalah:

• Kebutuhan ruang,

• kemacetan dan

• kebutuhan air baku

Dibutuhkan perubahan paradigma

JSDS Jakarta Coastal Defence Strategy

NCICD Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development /NCICD)

4. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam Perpres 54/2008

4. Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dalam Perpres 54/2008

Master Plan NCICD

5. Penilaian Kesenjangan dan tumpang tindih antara Perpres 54/2008 dan NCICD

12

Pola Ruang Jabodetabekpunjur Pengendalian Banjir 2030

Rencana transportasi

Perpres 54/2008 Penilaian Kesenjangan antara Perpres 54/2008 dan NCICD

13

Kesenjangan

spatial Perpres 54/2008 tidak menyebutkan: - NCICD - reklamasi lebih dari 8 m - perluasan Tanjung Priok (deep-pelabuhan) - JCDS tidak menyebutkan konservasi kawasan mangrove

technical - Perpres 54/2008 tidak mempertimbangkan menggunakan air di lepas pantai laguna sebagai sumber alternatif air baku

- JORR (1 dan 2) akan menambah beban lalu lintas tambahan ke jalan tol Jakarta Utara sudah padat

- NCICD meramalkan bahwa pertahanan laut dapat digunakan untuk jalan tol baru dan kereta api

- Tingkat keamanan dari sistem pengendalian banjir tidak disebutkan dalam Perpres 54/2008

- Perpres 54/2008 membutuhkan konservasi bakau sedangkan sistem pertahanan laut NCICD akan menurunkan salinitas air, yang dapat mempengaruhi bakau yang ada

6. Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008

Dalam revisi rencana tata ruang, backbone yang berupa rencana struktur ruang dan pola ruang harus dipertahankan karena menyangkut kepastian hukum dan untuk menjaga wibawa dari rencana tata ruang

Isu-isu strategis yang belum diakomodir dalam Perpres 54/2008 tentang RTR Kawasan Jabodetabekpunjur akan diakomodir dalam revisi Perpres RTR tersebut

Isu terkait Pengembangan Pantai Utara Jakarta perlu untuk diakomodir dalam review Perpres 54/2008 tentang Penataaan Ruang Jabodetabekpunjur Dengan demikian pengembangan NCICD juga perlu diakomodir dalam • RTRWP DKI Jakarta, RTRWP Jawa Barat, RTRWP Banten • RTRW Kota Bekasi dan RTRW Kabupaten Tangerang

6. Pengembangan Pantai Dalam Review Perpres 54/2008

1. Tujuan dan Kebijakan Perpres 54/2008 disesuaikan dengan hasil kajian lanjutan, dengan mempertimbangkan isu strategis yang berkembang antara lain:

• Rencana pengembangan transportasi berdasarkan pemenhub 54/2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Kawasan Perkotaan Jabodetabek

• Rencana reklamasi berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta

• Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara NCICD

• Efek dari Pengembangan wilayah di sekitar jembatan selat sunda, aerocity kertajati, aerocity karawang, dan pelabuhan cilamaya.

• Penguasaan lahan skala besar

• Kerentanan Bencana • Penguatan fungsi kelembagaan BKSP

2. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang (zoning regulation, perizinan,

insentif dan disinsentif , sanksi) pada kawasan pesisir pantai dan reklamasi.