Penyelenggaraan BKPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pentingnya Koordinasi AntarBKPRD di Wilayah Jabodetabekpunjur

JAKARTA!

Sekretaris Daerah Provinsi DKI JakartaSelaku Ketua BKPRD Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaraan BKPRD Prov. DKI Jakarta & Pentingnya Koordinasi Antar BKPRD Di Wilayah JabodetabekpunjurDisampaikan pada :Rakornas BKPRD Tahun 20148 Mei 2014

UU No. 29 Tahun 2007Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai ibukota NKRI

DKI Jakarta memiliki peran sebagai Ibukota NKRI sekaligus sebagai sebuah provinsi (Daerah Otonom)UU No. 32 Tahun 2004Pemerintahan Daerah

Aktivitas politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan tinggi Pembangunan infrastruktur tinggiBanyak inovasi dan penerapan teknologi terdepan

DKI JAKARTADegradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan (daya dukung dan daya tampung lingkungan terlampaui)Pelayanan publik menjadi kurang optimal

Jumlah penduduk relatif tinggi, 2 juta (siang), 9.7 juta (malam)Kepadatan rata-rata 13.000 15.000 jiwa per km2Penglaju 3 juta jiwa per hariPertumbuhan penduduk 1,39%/tahunPenurunan tanah rata-rata 4-7 cm/tahunDilintasi 13 sungaiPermukiman padat dan kumuhKemacetan lalu lintasBerkurangnya RTHKeterbatasan sumber air bakuPengelolaan sumber daya air kurang efektif Pengelolaan sampah kurang efektifKeterbatasan infrastruktur kotaKondisiMasalahAkibatPermasalahan JakartaHirarki Rencana Tata Ruang di DKI Jakarta RTRW NASIONALSkala 1 : 1.000.000Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun (PP No 26/2008)

RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJURSkala 1 : 150.000Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun (PERPRES No 54/2008)K E B I J A K A N M A K R OK E B I J A K A N O P E R A S I O N A LRTRW PROVINSI DKI JAKARTA (PERDA No 1/2012)RTRW KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI DKI JAKARTAJangka Waktu Perencanaan 20 tahunSkala 1 : 50.000Skala 1 : 25.000Hal-hal yang diatur :Hal-hal yang diatur :Struktur Ruang1. Struktur Ruang - Pusat Kegiatan Primer - Pusat Kegiatan Tersier dan Sekunder dan Bagian Wilayah Kota - Sist Prasarana Primer - Sist Prasarana SekunderPola Ruang Digit 22. Pola Ruang Digit 3Kawasan Strategis Provinsi3. Kawasan Strategis KotaKetentuan Umum Peraturan Zonasi4. Arahan Peraturan Zonasi

RDTR KECAMATAN dan PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun (PERDA No 01/2014)Skala 1 : 5.000Skala 1 : 5.000Hal-hal yang diatur di RDTR:Hal-hal yang diatur di PZ:Rencana Pola Ruang1. KegiatanRencana Jaringan Prasarana2. Intensitas Pemanfaatan RuangKawasan yang Diprioritaskan3. Tata BangunanIndikator Program4. Teknik Pengaturan Zonasi5. Prasarana/Sarana Minimum6. Aturan Tambahan

RTBL/UDGL (URBAN DESIGN GUIDELINE) skala 1:1000Hal-hal yang diatur : Struktur Peruntukan LahanIntensitas Pemanfaatan LahanTata BangunanSistem Sirkulasi & Jalur PenghubungSistem Ruang Terbuka & Tata HijauTata Kualitas LingkunganSistem Prasarana dan Utilitas Lingk.

Tapi tidak dalam satu kesatuan wilayah administratif, maka perlu bekerjasama agar terwujud penataan ruang yang sinkron dan sinergisKesatuan wilayah ekosistemDAS CiliwungDAS Cisadane

Kesatuan wilayah ekonomiBerkutub ke Jakarta

Kesatuan wilayah sosialBerbudaya urban

Mengapa Butuh Kerja Sama?Tidak Dapat Diselesaikan Sendiri, Butuh Kerjasama dengan JabodetabekjurPP No. 26 Tahun 2008tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPerpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JabodetabekjurMenetapkan Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis NasionalMengatur rencana struktur dan pola ruang, serta rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruangDasar Hukum2004Dasar Hukum BKPRD Provinsi DKI JakartaSK Gub No. 123 Thn 2004 tentang Pembentukan BKPRD Prov. DKI JakartaKepmendagri No.147 Thn 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah2009- 2013Keputusan MendagriKeputusan GubernurKepmendagri No. 50 Thn 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang DaerahSK Gub No. 1412 Thn 2012 tentang Pembentukan BKPRD Prov. DKI Jakartadisempurnakan menjadi SK Gub No. 2059 Thn 2013 tentang Pembentukan BKPRD Prov. DKI JakartaForum BKPRD Prov. DKI Jakarta merupakan forum pengambilan keputusan terkait penataan ruang dimana pelaksanaannya:Secara rutin dilaksanakan setiap minggu Dipimpin langsung oleh Gubernur dan dihadiri Kepala SKPD/UKPD terkaitPelaksanaan Forum BKPRD Prov. DKI Jakarta

Harmonisasi Jabodetabekpunjur diperlukan pada setiap tahapan penataan ruangPerencanaan RuangPenyelarasan tingkat kedalaman rencanaPenetapan indikator bersama untuk monitoring masing-masing RTRW di JabodetabekjurPemanfaatan Ruang, utamanya sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah seperti pengendalian banjir dan penanganan transportasiPengendalian Pemanfaatan Ruang secara bersama misalnya di area perbatasan, pembagian peran hulu-hilir, dllPerda 1 Tahun 2012 RTRW 2030Perda 1 Tahun 2014 RDTR dan Peraturan ZonasiMerupakan perwujudan dan penjabaran dari rencana struktur dan pola ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur.Memantapkan peran dan fungsi kota Jakarta sebagai kota inti di pusat kegiatan nasional di kawasan megapolitanmaka perlu kesetaraan terhadap: skala dan kedalaman informasi peta; sertanomenklatur pola ruangUntuk menunjang harmonisasi dokumen perencanaan tata ruang Jabodetabekjur

antara Jakarta dan wilayah yang berbatasanPenyelarasan Tingkat Kedalaman Rencana Tata Ruang RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta

Terdiri dari 23 Bab dan 672 pasalTersedia lengkap untuk 44 kecamatanPeta digambarkan pada skala 1: 5000 dengan kedalaman informasi 1:1000Setiap peta diikuti dengan tabel intensitas pemanfaatan ruang yang sangat detail

Contoh Tabel Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona

Sinkronisasi untuk program pengendalian banjir JabodetabekjurPengembangan waduk tangkapan air di hulu (W. Ciawi, W. Cimanggis, W. Limo)Meningkatkan RTH dan penghutanan kembali di kawasan huluPenambahan resapan air dan pengurangan pengambilan air tanahMembangun Tanggul Laut Teluk Jakarta untuk mengatasi Banjir Rob dan fasilitas air baku

Mutlak Terpadu Dari Hulu ke Hilir12

Perlunya jaringan dan sistem Angkutan Umum Massal yang terkoneksi dan terintegrasi antar wilayah (Saat ini telah tersedia: APTB, park and ride di Ragunan dan Kp. Rambutan)Perlunya pelabuhan laut dan udara yang sinergis dan komplementer yang tidak saling mematikanPerlunya jaringan jalan yang terkoneksi penuh dan dengan sistem yang tidak mencampuradukkan perjalanan arus lokal dan menerusSinkronisasi untuk program penanganan transportasi Jabodetabekjur

Beberapa terobosan di Bidang Penataan Ruang dengan memanfaatkan teknologi informasiUntuk menunjang pelayanan sekaligus pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik, pemerintah menyediakan:Website www.tatakota-jakartaku.netAplikasi Monitoring Administrasi Layanan KetatakotaanCity Planning Gallery DKI JakartaPelayanan IMB online

Pengajuan aplikasi dan check status secara onlineSemua tahapan dilakukan paperlessMempercepat proses persetujuan IMB secara keseluruhanTransparansi proses

Pelayanan IMB On-Line (www.dppb.jakarta.go.id)

Pelayanan Ketatakotaan SDTR Jakarta Utarawww.sdtrju.tatakota-jakartaku.netMemuat secara transparan informasi kelengkapan berkas, biaya retribusi, fasilitas cek status permohonan dan nomor kontak yang bisa dihubungi, untuk pelayanan ketatakotaan, :Permohonan Keterangan Rencana KotaPermohonan pengukuran tanahMerupakan salah satu upaya terobosan agar hak informasi publik secara bertahap terpenuhiTersertifikasi ISO 9001:2000 untuk Standar Minimum PelayananCity Planning Gallery DKI JakartaBerlokasi di Gedung Dinas Tata Ruang Lantai 3, terbuka untuk umum secara gratis, Senin s.d Jumat, pukul 09 16.30 WIB Layanan:Sosialisasi perencanaan ruang dalam bentuk maket 3 dimensi, saat ini memuat 40% kota Jakarta.Monitor multimedia interaktifKomputer dengan fasilitas internet gratisRuang perpustakaan yang menyajikan buku-buku terkait bidang perencanaan kota

Website www.tatakota-jakartaku.net(saat ini sedang di-upgrade menyesuaikan RDTR dan PZ baru)Memuat Lembar Rencana Kota seluruh wilayah DKI Jakarta secara online, dengan kedalaman 1:500 Memuat peruntukan lahan beserta intensitasnyaContoh di samping:Jenis: T = TunggalPeruntukan: Wkt/Wdg (Wisma kantor/perdagangan)4 lantai, KDB 60%KLB 2,4Bangunan Cagar Budaya Golongan C Dengan mudah dapat menjadi acuan masyarakat dalam merencanakan tempat tinggal maupun berinvestasi, sehingga sesuai dengan peraturan

PenutupKerjasama antar BKPRD di Jabodetabekjur dapat terjalin dengan optimal apabila difasilitasi Pemerintah Pusat baik dari segi kelembagaan, kebijakan dan pendanaanJakarta menyadari dan berkomitmen terhadap segala usaha dan upaya peningkatan sinergi kawasan Jabodetabekjur sebagai satu wilayah perencanaanLingkup sinkronisasi antar BKPRD di Jabodetabekjur perlu ditingkatkan bukan hanya pada level perencanaan namun juga pada pemanfaatan ruang (pelaksanaan program pembangunan) dan pengendalian pemanfaatan ruangMengingat pembangunan infrastruktur regional merupakan salah satu elemen vital di Jabodetabekjur maka diperlukan rencana aksi yang lengkap dan disepakati serta menjadi komitmen semua Pemerintah Daerah JabodetabekjurAntar Pemerintah Daerah perlu melaksanakan tukar pengalaman dan best practice khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruangKoordinasi BKPRD di Jabodetabekjur harus bersinergi dengan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek19Terima Kasih