PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK PENERANGAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Model analisis yang digunakan adalah regresi linier ... Pajak Bumi

1

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK PENERANGAN JALAN,

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB), RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN

ASLI DAERAH KOTA BATAM PERIODE 2012-2014

ROSNAH

110462201294

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak

penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan

terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014. Data yang

digunakan adalah Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota

Batam Periode 2012-2014. Variabel Independen yang digunakan adalah pajak

hotel, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb),

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan

bangunan dan variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah.

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi

klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan

adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (bphtb) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

periode 2012-2014. Sedangkan pajak hotel, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014.

Secara simultan pajak hotel, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (bphtb), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi

izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota

Batam periode 2012-2014.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan

Pendapatan Asli Daerah.

2


PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dalam pelaksanaan

pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan

yang terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan

yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan

masyarakat, yang bukan saja diukur dari indikator ekonomi tetapi juga kemajuan

non ekonomi (sosial, hukum dan budaya). Namun dalam pengertian ekonomi,

pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita atau

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mencapai peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, tentu membutuhkan suatu

sistem yang benar dan baik antara pusat dan daerah, terutama dalam kaitannya

dengan bantuan keuangan dari pusat dan pembagiannya.

Untuk mempercepat pembangunan di daerah terutama di Kota Batam,

maka pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah

untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Pemberian hak otonomi pada pemerintah daerah ini didasarkan pada tujuan

pembangunan. Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber

pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) pada setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.

Hal ini diharapkan dan dapat diupayakan agar Pendapatan Asli Daerah menjadi

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, terutama di

Kota Batam. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan

peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan

memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai

kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasan daerah

untuk mengarahkan kegunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala

prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009,

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi

atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam

sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB).

Di Provinsi Kepulauan Riau, penerimaan pendapatan asli daerah yang

paling besar adalah Kota Batam. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu

sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Semakin besar penerimaan daerah

maka akan mendorong percepatan pembangunan daerah. Saat ini, jumlah

penerimaan pendapatan dari sektor Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang paling

3


besar di Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu

kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pemerintah Kota Batam berusaha untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kota

Batam, penerimaan pajak daerah yang terbesar adalah pajak hotel, pajak

penerangan jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah yang paling besar adalah retribusi persampahan/kebersihan dan

retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, peneliti tertarik

untuk mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014”.

Perumusan Masalah

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di

Kota Batam?

2. Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Batam?

3. Apakah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam?

4. Apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam?

5. Apakah retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah di Kota Batam?

6. Apakah pajak hotel, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan terhadap

pendapatan asli daerah di Kota Batam.

3. Untuk mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam.

4. Untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di Kota

Batam.

5. Untuk mengetahui pengaruh retribusi izin mendirikan bangunan

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam.

6. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan, Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan

bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

4


KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:62) adapun sumber-sumber

pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Pinjaman Daerah, Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(Yani, 2009:51).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:26) Dana perimbangan

merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana

bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya,

dana perimbangan juga bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan

pendanaan antar daerah.

Pajak

Menurut S.I.Djajadiningrat dalam Resmi (2009:1) Pajak adalah suatu

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

tetapi bukan sebagai hukumam, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung,

untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa diantara

jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel. Menurut Yani

(2009:55), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan

yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh

pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk

pertokoan.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa

diantara jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota adalah Pajak Penerangan Jalan.

Menurut Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota

Batam, yang dimaksud dengan pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan

listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

dipungut pajak.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan menetapkan bahwa, Bea Perolehan Hak Atas

5


Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau

bangunan orang pribadi atau Badan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak

yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan

hak atas tanah dan atau bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa

hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dengan ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka per tanggal 1 Januari

2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi

melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan

melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti

yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota

setempat.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut

pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Yani (2009:52-

53), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan.

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam

menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan.

Menurut Suparmoko dalam Rohimah (2014), pengertian retribusi secara

umum adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara dimana dapat adanya

hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran

retribusi tersebut.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk Penggunaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011

Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, menetapkan bahwa:

6


1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat.

2. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan

pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan

akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan,

pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang didukung

oleh aspek kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiyaan dan peran

serta masyarakat.

3. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/keberihan yang

disediakan/diberikan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada

orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil.

Retribusi izin Mendirikan Bangunan Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menetapkan bahwa:

1. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik

hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau

air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik

untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2. Retribusi Izin Mendirikan, yang selanjutnya disingkat retribusi IMB adalah

pumgutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan

bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel. Dengan semakin tingginya penerimaan pada pajak hotel maka akan

meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan retribusi

pelayanan pasar dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta (2014) pajak hotel tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Rustanto, dkk (2013)

pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu pajak

penerangan jalan yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada pajak

penerangan jalan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap

peningkatan pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi peningkatan pada

pendapatan asli daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta

(2014) pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

7


Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak

yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan

semakin tinggi penerimaan pada Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan

(BPHTB) maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap

peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat

mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Saraswati (2014) BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap


Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas pelayanan kebersihan yang

disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Dengan

semakin tinggi penerimaan pada retribusi terminal maka akan meningkatkan

pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli

daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Whardani (2010) retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas izin mendirikan bangunan yang

disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Dengan

semakin tinggi penerimaan pada retribusi izin mendirikan bangunan maka akan

meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan retribusi Izin

Mendirikan Bangunan dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli

daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2011) retribusi Izin

Mendirikan Bangunan berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Kebersihan, dan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan adalah aspek penting untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta (2014) pajak

hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pajak penerangan

jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh Saraswati (2014) BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2010) pajak daerah

dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang

8


dilakukan oleh Whardani (2010) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sitepu (2011) pada penelitiannya

retribusi Izin Mendirikan Bangunan berperan dalam penerimaan pendapatan asli

daerah.

Hipotesis

H1 : Diduga Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Kota Batam periode 2012-2014.

H2 : Diduga Pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah Kota Batam periode 2012-2014.

H3 : Diduga Pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode

2012-2014.

H4 : Diduga Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014.

H5 : Diduga Retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014.

H6 : Diduga Pajak hotel, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode

2012-2014.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian

Daerah atau region penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau

tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batam. Objek

penelitian ini berhubungan dengan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian

berupa angka-angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik.

Untuk membantu menganalisis data, kegiatan.

Operasionalisasi Variabel

Variabel bebas/independent diantaranya, pajak hotel, pajak penerangan jalan,

BPHTB, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi IMB.

Variabel terikat/dependen Variabel (Y) yaitu pendapatan asli daerah.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer ataupun

sedunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan

9


data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013:225). Dalam penelitian ini,

pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu data tertulis yang

dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal ini data yang dikeluarkan oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Batam.

Metode Penentuan Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi penerimaan

pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batam tahun2012-2014, yang diterbitkan

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

Sampel penelitian Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah laporan bulanan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Bea

Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selama tiga (3)

tahun atau 36 bulan periode 2012-2014.

Metode Analisis Analisa data dilakukan setelah data terkumpul. Metode analisis data

menggunakan bantuan program komputer yaitu program SPSS versi 21. Proses

analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan

penelitian. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013:19) Statistik Deskriptif memberikan gambaran

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan

distribusi).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis

regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini

terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,

multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,

2013:160). Untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan uji One Sample

10


Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi

lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Metode pengujian

yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF)

dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolonieritas (Ghozali,

2013:105).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan

yang lain (Ghozali:139). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji

Korelasi Spearman (Priyatno:297). Jika nilai signifikan antara variabel

independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2013:110).

Metode Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2011:238), analisis regresi linear berganda untuk

mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu

variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Hubungan

antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

Y = a + b1 X1+ b2 X2 +b3X3+b4X4+b5X5+e

Dimana : Y = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)

a = Konstanta

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi

X1 = Variabel bebas (Pajak Hotel)

X2 = Variabel bebas (Pajak Penerangan Jalan)

X3 = Variabel bebas (Bea Perolehan Hak Atas dan

Bangunan (BPHTB)

X4 = Variabel bebas (Retribusi Pelayanan Kebersihan)

X5 = Variabel bebas (Retribusi Izin mendirikan Bangunan

e = Error

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

analisis sebagai berikut:

11


Uji t

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi yang

digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah

banyaknya sampel dan (k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Pengujian

ini dilakukan dengan membandingan t hitung dengan t tabel . Kriteria dalam

pengujian uji t sebagai berikut:

1. Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat

diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen secara parsial.

2. Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima H1 ditolak dapat diartikan

bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen secara parsial.

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan

adalah sebagai berikut:

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.

Sig. < α, untuk α = 5%, maka H1 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Menurut Priyatno (2011:275), Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh

variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hotel, Pajak

Penerangan Jalan, BPHTB, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan

Retribusi Izin mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ho : artinya pajak hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan secara

simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H1 : artinya pajak hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan secara

simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian dilakukan menggunakan uji-F dengan tingkat signifikansi yang

digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah

banyaknya sampel dan (k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Pengujian

ini dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria dalam

pengujian uji F sebagai berikut:

1. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat

diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen secara simultan.

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho diterima H1 ditolak dapat diartikan

bahwa variabel indpenden tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen secara simultan.

Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol

dan satu, semakin angka mendekati satu maka semakin baik garis regresi karena

mampu menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya jika angka semakin mendekati

12


nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi

merupakan konsep statistik, regresi dianggap baik jika nilai R2 tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Unit Analisis/Observasi

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam yang

beralamat di Jl. Engku Putri No.17 Batam Center.

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

Dinas Pendapatan Kota Batam berawal dari Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Riau Cabang Kotamadya Administratif Batam, terbentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983. Peresmian

Cabang Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 24 Desember 1983. Perubahan

selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Tahun 1996, maka

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau cabang Kotamadya Administratif Batam

berubah menjadi Suku Dinas Pendapatan Kota Batam.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pajak

hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan dan pendapatan asli

daerah akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlibat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PajakHotel 36 3356.56 8574.51 5185.6986 1130.95381 PPJ 36 2267.28 9965.94 8041.9481 1282.25937 BPHTB 36 5711.93 32746.69 16119.9253 6463.92013 R.PPatauK 36 1040.68 2627.66 1631.8456 251.67360 R.IMB 36 119.52 4903.27 938.7106 914.77797 PAD 36 20474.21 74624.23 45126.5769 12556.13344

Valid N (listwise) 36

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi

normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-

smirnov.

13


Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 36

Normal Parametersa,b

Mean .0000000

Std. Deviation 7095.63874607

Most Extreme Differences

Absolute .157

Positive .157

Negative -.082

Kolmogorov-Smirnov Z .942

Asymp. Sig. (2-tailed) .338

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,942 dan signifikan pada 0,338, sehingga dapat

disimpulkan nilai (Asymp. Sig.( 2-tailed) 0,338>0,05), maka disimpulkan bahwa

pajak hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan dan pendapatan asli

daerah terdistribusi secara normal sehingga dapat untuk menggunakan analisis

regresi linear berganda.

Hasil Uji multikolonieritas

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients

a

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance

VIF

1

(Constant) 4423.780 10492.742 .422 .676 PajakHotel 1.496 1.347 .135 1.110 .276 .723 1.383

PPJ 4.985 1.548 .509 3.219 .003 .426 2.349

BPHTB 1.030 .268 .530 3.849 .001 .561 1.782

R.PPatauK -12.703 7.610 -.255 -1.669 .105 .458 2.186

R.IMB -3.206 1.594 -.234 -2.011 .053 .789 1.267

a. Dependent Variable: PAD


Dari hasil uji mutikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel

PajakHotel, PJJ, BPHTP, R.PPatauK, R.IMB semuanya lebih dari 0,1 dan semua

nilai variabel VIF<10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi

multikolonieritas.

14


Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Scatterplot

Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas, maupun dibawah

angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam

model regresi ini.

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations

PajakHotel

PPJ BPHTB

R.PPatauK

R.IMB Unstandardized Residual

Spearman's rho

PajakHotel

Correlation Coefficient 1.000 .668** .473

** .357

* .192 -.017

Sig. (2-tailed) . .000 .004 .032 .263 .923

N 36 36 36 36 36 36

PPJ

Correlation Coefficient .668** 1.000 .623

** .561

** .256 -.071

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .132 .682

N 36 36 36 36 36 36

BPHTB

Correlation Coefficient .473** .623

** 1.000 .562

** .386

* -.027

Sig. (2-tailed) .004 .000 . .000 .020 .877

N 36 36 36 36 36 36

R.PPatauK

Correlation Coefficient .357* .561

** .562

** 1.000 .064 .130

Sig. (2-tailed) .032 .000 .000 . .711 .450

N 36 36 36 36 36 36

R.IMB

Correlation Coefficient .192 .256 .386* .064 1.000 .076

Sig. (2-tailed) .263 .132 .020 .711 . .658

N 36 36 36 36 36 36

Unstandardized Residual

Correlation Coefficient -.017 -.071 -.027 .130 .076 1.000

Sig. (2-tailed) .923 .682 .877 .450 .658 .

N 36 36 36 36 36 36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


15


Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat korelasi antara variabel pajak hotel,

pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan

retribusi IMB dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi lebih

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .825a .681 .627 7664.16580 1.289

a. Predictors: (Constant), R.IMB, BPHTB, R.PPatauK, PajakHotel, PPJ

b. Dependent Variable: PAD

Sumber:Data diolah, SPSS V.21.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji

Durbin-Watson adalah 1,289 ini berarti Durbin Watson berada diantara -2 sampai

+2, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients

a

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 4423.780 10492.742 .422 .676

PajakHotel 1.496 1.347 .135 1.110 .276

PPJ 4.985 1.548 .509 3.219 .003

BPHTB 1.030 .268 .530 3.849 .001

R.PPatauK -12.703 7.610 -.255 -1.669 .105

R.IMB -3.206 1.594 -.234 -2.011 .053



Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier

berganda sebagai berikut:

Y= 4.423,780+1,496X1+4,985X2+1,030X3-12,703X4-3,206X5

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta regresi sebesar 4.423,780, menyatakan jika variabel pajak hotel,

pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan sama

dengan 1 (nol), maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 4.423,780.

2. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 1,496, menunjukkan bahwa

setiap kenaikan pajak hotel sebesar satu satuan, maka akan menambahkan

pendapatan asli daerah sebesar 1,496 satuan dengan asumsi variabel

lainnya adalah konstan.

16



setiap kenaikan pajak penerangan jalan sebesar satu satuan, maka akan

menambahkan pendapatan asli daerah sebesar 4,985 satuan dengan asumsi

variabel lainnya adalah konstan.


setiap kenaikan BPHTB sebesar satu satuan, maka akan menambahkan



5. Nilai koefisien regresi variabel X4 sebesar -12,703, menunjukkan bahwa

setiap kenaikan retribusi pelayanan persam pahan/kebersihan sebesar satu

satuan, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 12,703

satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel X5 sebesar -3,206, menunjukkan bahwa

setiap kenaikan pajak hotel sebesar satu satuan, maka akan menurunkan



Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Pengujian dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat pengujian pada

α=5% dengan kebebasan atau df (n-k-1) dimana n adalah banyaknya sampel dan k

adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Rumus mencari nilai t tabel adalah:

t tabel = (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah data dikurangi jumlah variabel

bebas dikurang 1)kemudian dicari pada distribusi nilai t tabel dengan df 30 maka

ditemukan nilai t tabel sebesar 2,042.

Tabel 4.7

Hasil Uji t Coefficients

a

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 4423.780 10492.742 .422 .676

PajakHotel 1.496 1.347 .135 1.110 .276

PPJ 4.985 1.548 .509 3.219 .003

BPHTB 1.030 .268 .530 3.849 .001

R.PPatauK -12.703 7.610 -.255 -1.669 .105

R.IMB -3.206 1.594 -.234 -2.011 .053



1. Hasil Uji t Untuk Pajak Hotel

Hipotesis pengujiannya adalah:

Ho : artinya pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H1 : artinya pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tabel di atas diperoleh hasil t hitung pajak hotel sebesar 1,110 dan t

tabel sebesar 2.042, dengan perbandingan t hitung < t tabel (1,110 < 2,042), dengan

nilai signifikan 0,276 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan

17


H1 ditolak artinya Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Batam periode 2012-2014.

2. Hasil Uji t Untuk Pajak Penerangan Jalan


Ho : artinya pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah.

H2 : artinya pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah.

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung pajak penerangan jalan sebesar

3,219 dan t tabel sebesar 2.042, dengan perbandingan t hitung > t tabel (3,219 >

2,042), dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho

ditolak dan H2 diterima artinya Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam periode 2012-2014.

3. Hasil Uji t Untuk BPHTB


Ho : artinya BPHTB tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

H3 : artinya BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung BPHTB sebesar 3,849 dan t tabel

sebesar 2.042, dengan perbandingan t hitung > t tabel (3,849 > 2,042), dengan nilai

signifikan 0,001 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H3

diterima artinya BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Batam periode 2012-2014.

4. Hasil Uji t Untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


Ho : artinya Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah.

H4 : artinya Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan sebesar -1,699 dan t tabel sebesar 2.042, dengan

perbandingan t hitung < t tabel (-1,699 < 2,042), dengan nilai signifikan 0,105 >

0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H4 ditolak artinya

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam periode 2012-2014.

5. Hasil Uji t Untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


Ho : artinya Retribusi izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah.

H5 : artinya Retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap


Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung retribusi izin mendirikan bangunan

sebesar -2,011 dan t tabel sebesar 2.042, dengan perbandingan t hitung < t tabel (-

2,011 < 2,042), dengan nilai signifikan 0,053 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas

18


maka Ho diterima dan H5 ditolak artinya retribusi izin mendirikan bangunan tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam periode 2012-2014.

4.2.4.2 Hasil uji F

Tabel 4.8

Hasil Uji F ANOVA

a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 3755793917.244

5 751158783.449 12.788 .000b

Residual 1762183122.514

30 58739437.417

Total 5517977039.758

35

a. Dependent Variable: PAD b. Predictors: (Constant), R.IMB, BPHTB, R.PPatauK, PajakHotel, PPJ

Sumber: Data diolah, SPSS V.21.0


Ho : artinya Pajak hotel, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (BPHTB), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

dan retribusi izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap


H6 : artinya Pajak hotel, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan (BPHTB), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

dan retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan

asli daerah.

Dari tabel di atas diperoleh hasil Fhitung pajak hotel, pajak penerangan

jalan, BPHTB, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin

mendirikan bangunan sebesar 12,788 dan F tabel sebesar 2,534, dengan

perbandingan F hitung > F tabel (12,788 > 2,534), dengan nilai signifikan 0,000 <

0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H6 diterima artinya pajak

hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam periode 2012-2014.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .825a .681 .627 7664.16580

a. Predictors: (Constant), R.IMB, BPHTB, R.PPatauK, PajakHotel, PPJ b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Diolah, SPSS V.21.0

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,627 atau 62,7% berarti bahwa

pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 62,7% oleh pajak hotel, pajak

19


penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi izin mendirikan bangunan

(IMB), sedangkan 37,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh

peneliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak hotel memiliki nilai signifikan 0,276>0,05 maka Ho diterima dan H1

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014. Hasil Penelitian ini

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atinah (2012) yang

mendapatkan hasil Pajak hotel tidak mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan

penerimaan pajak hotel dengan cara mengoptimalkan dengan baik dan

meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pemungutan dan

pengelolaannya.

Pajak penerangan jalan memiliki nilai signifikan 0,003>0,05 maka Ho

ditolak dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam periode

2012-2014. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nirbeta

(2014) yang mendapatkan hasil pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak

dengan penerimaan yang paling besar di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa

pajak penerangan jalan memiliki kontribusi positif pada pendapatan asli daerah

Kota Batam.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki nilai

signifikan 0,001<0,05 maka Ho ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan

bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota

Batam periode 2012-2014. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Saraswati (2014) yang mendapatkan hasil BPHTB berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. BPHTB merupakan salah satu pajak dengan penerimaan

yang terbesar di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB memiliki

kontribusi positif pada pendapatan asli daerah Kota Batam.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki nilai signifikan

0,105>0,05 maka Ho diterima dan H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tidak berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Kota Batam periode 2012-2014. Hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Whardani (2010) yang menyatakan

bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan

jumlah objek dan periode penelitian. Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan

berarti bahwa pemerintah harus mengabaikan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus

meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan

cara mengoptimalkan dengan baik dan meningkatkan pengawasan serta

pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.

20


Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki nilai signifikan

0,053>0,05 maka Ho diterima dan H5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa

Retribusi IMB tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam

periode 2012-2014. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Hidayah (2014) yang mendapatkan hasil retribusi IMB tidak berpengaruh

terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan berarti

bahwa pemerintah harus mengabaikan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan penerimaan

Retribusi IMB dengan cara mengoptimalkan dengan baik dan meningkatkan

pengawasan serta pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Batam Periode 2012-2014.

2. Secara parsial Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014.

3. Secara parsial BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Batam Periode 2012-2014.

4. Secara parsial Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Periode 2012-2014.

5. Secara parsial Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap

Pendapatan Asi Daerah Kota Batam Periode 2012-2014.

6. Secara simultan pajak hotel, pajak penerangan jalan, BPHTB, retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan

bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

Periode 2012-2014.

Saran

1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independent

namun peneliti menyarankan agar menambah variabel Independent.

Karena masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi

pendapatan asli daerah selain pajak daerah dan retribusi daerah misalnya

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

2. Didalam tahun penelitian ini terbatas hanya Tiga (3) tahun saja namun

peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah periode

tahun yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Dina, (2010), Skripsi, Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Studi

empiris pada provinsi Bengkulu, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah.

21


Atinah, (2012), Jurnal, Pengaruh Pajak Hotel dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kota Tanjungpinang, UMRAH

Tanjungpinang.

Ghozali, Imam, (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM

SPSS, Semarang:UNDIP.

Hidayah, Siti Suprihatin, (2014), Jurnal, Pengaruh Retribusi Parkir Umum ,

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Tanjungpinang Periode 2010 – 2013, UMRAH Tanjungpinang.

Mardiasmo, (2011), Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta : ANDI.

Nirbeta, Hadis, (2014), Jurnal, Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan

Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang

Periode 2010-2012, UMRAH Tanjungpinang.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas, (2010), Akuntansi Sektor Publk,

Jakarta:Salemba Empat.

Priyatno, Duwi, (2011), Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS,

Yogyakarta:Media Kom.

Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah Dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota

Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang

Bangunan Gedung.

Resmi, (2009), PERPAJAKAN: Teori dan kasus edisi 5, Jakarta:Salemba Empat.

Rohimah, Riza, (2014), Jurnal, Pengaruh Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek Dan Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota

Tanjungpinang, UMRAH Tanjungpinang.

22


Rustanto, Eka Arif, Siti Nurlaela dan Anita Wijayanti, (2013), Jurnal, Pengaruh

Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta.

Santoso, Singgih, (2015), Menguasai Statistik Parametik Konsep dan Aplikasi

dengan SPSS, Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

Siahaan, P Marihot, (2005), Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta:Raja

Grafindo Persada.

Sitepu, Agustina Br, (2011), Skripsi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Tata

Ruang, Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Binjai, Universitaas

Sumatera Utara..

Soleh, Chabib dan Rochmansjah heru, (2010), Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, Bandung:Fokusmedia.

Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah.

Wardhani, Noviati Putri, (2010), Skripsi, Pengaruh retribusi pasar dan retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah di

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo,

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”.

Wijaya, I Gusti Ngurah Dwi Purna, Nyoman Trisna Herawati dan Anantawikrama

Tungga Atmadja, (2014), Jurnal, Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan

Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Daerah

Kabupaten Karangasem, Universitas Pendidikan Ganesha

Wijaya, Toni, (2012), Praktis dan Simpel Cepat Menguasai SPSS 20 Untuk Olah

dan Interprestasi Data,Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka

Yani, Ahmad, (2009), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers.

Buku Profil Dispenda Kota Batam Tahun 2014.

PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK PENERANGAN …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Model analisis yang digunakan adalah regresi linier ... Pajak Bumi

Documents