PENGANTAR TEKNOLOGI ILMU KEMARITIMAN DOKTRIN MARITIM INDONESIA …khodijahismail.com/.../03/DOKTRIN-MARITIM-INDONESIA-1.pdf · 2017-05-30 · Wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan

1

PENGANTAR TEKNOLOGI ILMU KEMARITIMAN

DOKTRIN MARITIM INDONESIA DAN MASALAH KEAMANAN

Disusun Oleh:

NURUL FADILLAH (140462201063)

PUTRI SAPRILIA (140462201076)

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,

karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang “Doktrin

Maritim Indonesia Dan Masalah Keamanan” tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis

mengucapkan terima kasih kepada Ibu Khodijah yang telah memberikan bimbingan dalam mata

kuliah Pengantar Teknologi Ilmu Kemaritiman.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.

Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang

membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang

berkenan dan memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan makalah

ini di waktu yang akan datang.

Tanjungpinang, 31 Maret 2017

Penulis

3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................... 2

Daftar Isi ............................................................................................................................. 3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .........................................................................................................4

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................................4

1.3 Tujuan ......................................................................................................................5

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Doktrin Maritim Indonesia ......................................................................................6

2.2 Pandangan Pertahanan ...........................................................................................13

2.3 Prospek Kerjasama Pertahanan dan Keamanan .....................................................14

2.4 Kerentanan Perbatasan Laut di Indonesia ..............................................................15

2.5 Dinamika Peningkatan Stabilitas Strategi di Indonesia .........................................17

2.6 Perkembangan Ancaman Ekstrim untuk Keamanan Dalam Negeri ......................20

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan ............................................................................................................22

3.2 Saran ......................................................................................................................22

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................24

4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terbentang luas dan terdiri dari ribuan

pulau. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini tentunya merupakan suatu anugerah yang sangat

indah yang diberian Tuhan kepada kita. Karena dalam wilayah Indonesia yang terbentang luas ini

terdapat berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berada di lautan maupun

yang berada di daratan. Di samping itu wilayah Indonesia juga sangatlah strategis. Wilayah

Indonesia terletak di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia, dua benua Asia dan Australia, dan

terletak di jantung bumi khatulistiwa. Tentunya segala anugerah yang diberikan ini harus kita

optimalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita lengah dalam memanfaatkan segala potensi

besar yang kita miliki ini. Kita harus menjaga keamanan dan kedaulatan kekuatan laut kita.

Sebagai negara dengan wilayah dengan perairan terbesar di dunia, keamanan laut haruslah

ditingkatkan. Di samping di dalam laut terdapat banyak sumber daya alam yang sangat potensial,

laut juga digunakan sebagai lalu lintas kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dunia.

Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan keamanan laut di Indonesia sangatlah penting. Banyak

ancaman dan gangguan yang kita terima. Gangguan dan ancaman tersebut bisa dalam skala yang

kecil bisa juga dalam skala yang besar. Dala skala kecil misalnya pencurian ikan, perompakan,

pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala yang besar adalah upaya

melanggar kedaulatan, penjajahan, dan lain-lain. Maka dari itu diperlukan suatu strategi militer

yang tepat yang harus kita gunakan agar keamanan wilayah laut kita ini dapat kita jaga dengan

baik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Doktrin Maritim Indonesia dan Masalah Keamanannya ?

5

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui Doktrin Maritim Indonesia dan Masalah Keamanannya

BAB 2

6

PEMBAHASAN

2.1 DOKTRIN MARITIM INDONESIA

2.1.1 Latar belakang dan pemahaman Doktrin Maritim

Berkali kali telah didengungkan bahwasannya Indonesia adalah Negara maritim,

namun tanpa sebuah implementasi yang jelas. Implementasi tersebut memerlukan

kesamaan visi dari seluruh komponen bangsa. Visi yang sama dapat terbangun jika

terjadi perubahan paradigma yang fundamental. Perubahan ini dapat mulai dilakukan

dengan merumuskan sebuah doktrin maritim yang berperan sebagai pedoman dalam

penyamaan visi maritim. Setiap individu harus memahami dan menyatakan bahwa secara

kodrat Indonesia lahir sebagai negara maritim baik dilihat dari konstelasi geografis

maupun sejarah perjalanan bangsa. Kenyataan ini sudah tertanam sejak berabad-abad

masa lampau dengan kepahlawanan rakyat Indonesia di lautan luas, jauh sebelum

kedatangan kaum kolonialis Belanda. Pelaut-pelaut nusantara dapat membanggakan

tradisi nenek moyang kita yang mencapai prestasi yang tinggi dalam memelihara

hubungan hubungan laut dengan mengarungi samudera samudera. Kita dapat mengenang

pula bahwa zaman-zaman kejayaan dalam sejarah negeri kita justru terjadi pada waktu

kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang keduanya mempunyai kekuatan di laut

dan dapat memelihara hubungan antar pulau yang baik. Tapi perlu diperhatikan pula

bahwa keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang akhirnya merosot menjadi terror bajak laut

disebabkan karena kekuatan di laut tidak disertai perkembangan hubungan di daratan.

Sebaliknya, Kaum imperialis Belanda dulu dapat menundukkan negeri kita karena

mereka berhasil mematahkan kekuatan kita di laut dan mendesak kerajaan Mataram yang

tidak mempunyai kekuatan di laut.

Untuk mewujudkan kodrat sebagai negara maritim yang kuat tersebut, bangsa

Indonesia harus dibentuk menjadi insan yang berjiwa bahari atau pelaut kembali. Mutlak

untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan instrumen instrumen

7

maritim serta Angkatan Laut sebagai military power yang kuat, diperlukan suatu gotong

royong yang kuat antar stakeholder maritim dalam nation building maritim1. Sinergisme

antar instansi kemaritiman dalam menggali, mengolah, dan memanfaatkan segala

kekayaan laut merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan oleh negara Indonesia

sebagai negara maritim yang besar. Disamping itu, Angkatan Laut sebagai instrumen

utama dalam Sea Power harus dibangun untuk menjadi kuat guna mengamankan seluruh

kegiatan instansi kemaritiman tersebut.

Doktrin merupakan suatu pedoman tata laku yang bersifat mendasar dan umum

yang diyakini kebenarannya untuk menghadapi sesuatu masalah yang merupakan

penerapan atau sebagai sumber dari strategi, dalam aplikasinya tergantung dari situasi

yang berlaku pada saat itu. Ketika kita melihat proses terjadinya, sebuah doktrin akan

berkembang melalui proses penalaran dengan dipengaruhi oleh beberapa instrumennya.

Perumusan suatu doktrin maritime merupakan "Pemikiran atau cara terbaik, mengenai

suatu masalah dan menyatakan serta membimbing para penganutnya dalam hal ini

rakyatnya, untuk menghadapi masalah maritim dan instrumen marim didalamnya;

doktrin telah diyakini kebenarannya oleh para penganutnya, diajarkan serta disebar

luaskan namun pelaksanaannya harus didasarkan pada penalaran yang memadai kondisi

yang berlaku pada saat itu". Doktrin maritim berisikan prinsip prinsip dimana kekuatan

kekuatan maritim mengarahkan tindakan tindakannya untuk mendukung cita cita

nasional, doktrin maritim diambil dari pengalaman pengalaman keterlibatannya nasional

maupun kancah internasional suatu negara.

Istilah maritim dapat berkaitan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan

perdagangan di laut. Secara primer pengertiannya adalah sifat yang menggambarkan

obyek atau aktifitas berkenaan dengan laut. Dalam kontek Negara kepulauan negara

maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan

negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara

yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut. Indonesia adalah Negara

Kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai corak ragam kondisi

sosial budaya secara historis memiliki karakter bahari yang kuat. Saat ini telah terjadi

8

perubahan yang sangat signifikan terhadap perubahan lingkungan strategis maritim, baik

kawasan regional maupun internasional hal ini sangat mempengaruhi pola berpikir, cara

bertindak dalam penentuan kebijakan politik suatu negara. Perubahan tersebut secara

otomatis pula mempengaruhi penentuan strategi maritim masing-masing negara, yang

merupakan aplikasi dari doktrin maritim yang dilaksanakan oleh setiap negara. Indonesia

membutuhkan doktrin maritim sebagai pengoprasionalan pilihan strategi dan prioritas

pembangunan ke depan.

Doktrin Militer Indonesia

Doktrin Sihanta (Sistem Pertahanan Semesta) adalah doktrin militer yang dipakai

Indonesia saat ini. Namun doktrin sishanta ini dianggap sudah kuno dan tidak realistis

dengan kondisi bangsa di masa yang akan datang. Doktrin ini bersifat defensif dan

dipengaruhi oleh pemikiran matra darat. Doktrin ini paling tidak ada mengandung

beberapa masalah.

Pertama, bahwa doktrin ini mengandung aspek politik yang sangat kental yaitu

menyangkut peran teritorial militer yang terwujud dalam struktur komando teritorial.

Kedua, sistem pertahanan semesta yang bertumpu pada matra kekuatan darat tidak sesuai

dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Sishanta membentuk cara pandang

mengenai taktik perang gerilya.

Dilihat dari posisi geografi Indonesia taktik ini tentu sulit dipertahankan.

Lagipula, dengan kemajuan teknologi sistem persenjataan dan perubahan sifat perang

yang tidak lagi bersifat perang teritorial, taktik perang gerilya justru membuat pertahanan

militer Indonesia sangat terbuka terhadap serangan musuh. Perang modern dengan

tekanan pada penghancuran infrastruktur dan fasilitas militer akan ditentukan oleh

kemajuan teknologi dan tingkat mobilitas militer.

Dengan demikian negara maritim bisa dipahami sebagai negara yang dianggap

perduli dan mampu dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga

9

permukaan lautnya dan bahkan hingga lautan samudera, dalam berbagai aspek

diantaranya aspek ekonomi, geopolitik serta aspek militer yang tercermin dalam ocean

policynya. Dalam aspek ekonomi, Indonesia perlu membangun kembali visi ekonomi

yang berbasis kelautan/maritim dan menempatkan Indonesia kembali kepada kejayaan

bahari. Sumber daya perikanan, mineral, energi terbarukan, transportasi, pariwisata dan

keanekaragaman hayati sangat melimpah serta menunggu untuk menjadi sumber

positioning daya saing Indonesia dalam persaingan global. Upaya ini harus didukung dari

faktor atau aspek lain dari geopolitik maritim antara lain demografi, geografi, politik dan

militer. Oleh karena itu kita harus bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim

yang besar yang tercermin dalam Doktrin Maritim Indonesia dalam ocean policynya

yang dapat mewujudkan masa depan Indonesia sebagai negara yang memiliki paradigm

kemaritiman dan akan berakibat kepada terjadinya transformasi besar besaran menuju

kemakmurannya secara ekonomi, geopolitik dan militer.

2.1.2 Lima Pilar Doktrin Maritim

Sebelum para pemimpin dunia yang menghadiri KTT Asia Timur pada Hari

Kamis, Presiden Joko Widodo “Jokowi” mengumumkan banyak visi,yang ditunggu-

tunggu tanda tangan doktrin maritim-axis-nya yang akan menentukan pemerintahannya

selama lima tahun ke depan. Jokowi mengatakan KTT itu penting untuk keamanan,

stabilitas dan kemakmuran ekonomi di wilayah tersebut, dan ia memilih forum untuk

mengekspresikan ide-ide tentang Indonesia sebagai titik tumpu maritim global.

Lima pilar doktrin maritim sumbu Jokowi itu:

1. Membangun kembali budaya bahari di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000

pulau, Indonesia harus menyadari dan melihat lautan sebagai bagian dari identitas

bangsa, kemakmuran dan masa depan ditentukan oleh bagaimana kita mengelola lautan.

2. Menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, dengan fokus pada pembangunan

kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan.

10

3. Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas dengan

membangun jalan raya laut di sepanjang pantai Jawa, membangun pelabuhan yang

mendalam dan jaringan logistik serta mengembangkan industri perkapalan dan wisata

bahari.

4. Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak negara-negara lain untuk bekerja sama

di bidang kelautan dan menghilangkan sumber konflik di laut, seperti illegal fishing,

pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, pembajakan dan polusi laut.

5. Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan kekuatan pertahanan maritim. Hal

ini diperlukan tidak hanya untuk mempertahankan kedaulatan maritim dan kekayaan,

tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan pelayaran

dan keamanan maritim.

2.1.3 Global Maritime Fulcrum (GMF)

Di bawah kepemimpinan Presiden Widodo, pemerintahan yang baru di Jakarta

tampaknya bertekad untuk menegakkan apa yang disebut "Tiga Prinsip" (Trisakti) –

pedoman normative yang membayangkan Indonesia menjadi kekuatan berdaulat dengan

ekonomi yang tangguh dan masyarakat multi-budaya. Sejalan dengan itu, Presiden baru

berusaha untuk mengubah Negara dari postur diplomatik dan meningkatkan ekonominya

sehingga menjadi kekuatan maritim yang terhormat. Oleh karena itu, di Asia Timur KTT

9 pada bulan November 2014, Presiden Widodo menguraikan konsep Indonesia sebagai

Global Maritime Fulcrum (GMF) berfokus pada lima bidang utama – maritime budaya,

sumber daya laut, konektivitas kepulauan, diplomasi maritim dan pembangunan

angkatan laut.

Pusat ide dari GMF adalah untuk mendorong identitas maritim negara.

Menegaskan kembali yang lama "Pandangan Kepulauan ", Presiden Widodo menilai

perairan sekitar kepulauan Indonesia berpotensi ekonomi dan kekuatan nasional, dan

bukan menganggap sebagai kelemahan.Dengan melihat perluasan perekonomian

Indonesia, konsep GMF akan meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur -

11

seperti membangun "jalan raya laut", membangun pelabuhan laut dalam dan jaringan

logistik, serta mengembangkan industri pariwisata, perikanan dan pelayaran maritim

pribumi. Ini juga berusaha untuk memelihara dan mengelola sumber daya kelautan untuk

memastikan negara itu " kedaulatan pangan".

Doktrin maritim baru yang menyoroti konseptualisasi dari menarik Indonesia

sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, geo-strategis terletak di persilangan menarik

negara besar. Dalam Dokumen menguraikan agenda kebijakan lima tahun, Presiden

Widodo berusaha untuk kembali fokus negeri Indonesia kebijakan memposisikan

kembali negara dalam urusan internasional. Secara khusus, ia akan mengejar kepulauan

yang berorientasi pada kebijakan luar negeri dalam lima bidang utama: (i) "diplomasi

maritim" untuk mempromosikan resolusi dari sengketa perbatasan negara; (Ii) menjaga

integritas negara teritorial, kedaulatan maritim, keselamatan dan kesejahteraan sosial di

pulau-pulau terluar; (Iii) menjaga sumber daya nasional dan zona ekonomi

eksklusif(ZEE); (Iv) mengintensifkan diplomasi pertahanan; dan (v) mengurangi

persaingan maritime antara negara-negara besar dan mempromosikan penyelesaian

damai sengketa teritorial di regional.

Mempromosikan konsep GMF, pemerintahan Widodo sengaja bertujuan

memproyeksikan Indonesia sebagai "kekuatan Indo-Pasifik". Ia melihat Pasifik yang

semakin saling terhubung dan Samudra India (PACINDO) sebagai teater utama dalam

keterlibatan politik luar negeri Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan perwakilan

diplomatik di kawasan itu, pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan berikut

langkah-langkah: (i) konsolidasi kepemimpinan Indonesia dalam Perhimpunan Bangsa

Asia Tenggara (ASEAN); (Ii) memperkuat sentralitas dan kerjasama dalam kelompok

regional; (Iii) membangun arsitektur keamanan regional terpadu untuk menghindari

munculnya kekuatan lebih besar; (Iv) memperdalam dan mengembangkan kemitraan

strategis bilateral; (V) pengelolaan dampak integrasi ekonomi regional dan perdagangan

bebas pada kepentingan ekonomi nasional; dan (vi) mempromosikan maritim yang luas

bekerjasama, khususnya dalam kerangka dari Indian Ocean Rim Association (IORA).

Pertahanan dan urusan militer, doktrin maritim baru yang membayangkan

perkembangan tangguh kekuatan angkatan laut regional. Untuk itu, pemerintahan

12

Widodo telah menunjukkan kebutuhan untuk memodifikasi yang sudah ada bahwa

perencanaan pertahanan dari strategi "minimum essential force" (MEF) ke arah yang

lebih ambisius postur pertahanan. modernisasi pertahanan tidak hanya penting untuk

memastikan Indonesia territorial kedaulatan serta menjaga sumber daya kelautan, tetapi

juga untuk menjaga bebas navigasi dan aman melalui jalur laut perdagangan negara.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan otonomi Indonesia pada materiil pertahanan,

Presiden Widodo telah jelas membuat bahwa ia akan mempertahankan komitmen

pendahulunya untuk membangun kembali industri strategis pribumi dan memperluas

pertahanan industri bekerjasama dengan potensi partners.

Secara keseluruhan, GMF adalah sebuah konsep yang mencakup semua

perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia. Di tengah tantangan nasional dan

regional, membangun kembali budaya kepulauan Indonesia dan mewujudkan ambisi

kekuasaan maritim adalah investasi jangka panjang. kemampuan mengembangkan untuk

memperluas kesadaran domain maritim tentu membutuhkan komitmen politik yang kuat

untuk melampaui jangka waktu lima tahun. anggaran pertahanan yang lebih tinggi juga

merupakan subjek positif prospek ekonomi dan bidang-bidang prioritas pengeluaran

bersaing, seperti kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur. Sementara

menyikapi kendala budaya untuk reformasi pendirian keamanan nasional, Indonesia

semakin terekspos beberapa tantangan strategis dan transnasional masalah keamanan.

2.2 PANDANGAN PERTAHANAN

2.2.1 Hakikat Pertahanan Negara

13

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat

semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan

kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan

mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana

prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang

utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pertahanan yang bersifat semesta merupakan model yang dikembangkan

sebagai pilihan bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada

kekuatan sendiri berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha

pertahanan negara. Meskipun Indonesia mencapai tingkat kemajuan dalam membangun

kemandirian bangsa, tetapi model kesemestaan tetap menjadi pilihan strategis untuk

dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara

sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan,

kesemestaan dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan diabadikan

bersama rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh

sumber daya dan sarana prasarana nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.

Kewilayahan artinya gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di

wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan

sekaligus sebagai negara maritim.

2.2.2 Kebijakan Pertahanan Negara

Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam

pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk

ancaman. Kebijakan ini dikembangkan dengan tetap berpedoman kepada visi, misi

Pemerintahan dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi dan misi dalam

pembangunan pertahanan negara, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dijabarkan melalui

tujuh misi pembangunan:

14

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.3 PROSPEK KERJASAMA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

2.3.1 Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan.

Pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari skema kerja sama. Skema

kerja sama yang saling menguntungkan merupakan salah satu kriteria industri

pertahanan. Kerja sama diarahkan bagi percepatan peningkatan penguasaan teknologi

pertahanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi. Kerja sama ini

dilaksanakan antarindustri dalam negeri atau antara industri dalam negeri dan luar negeri

dalam bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, peneitian dan pengembangan,

perekayasaan, produksi, pemasaran, dan pembiayaan.

“Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling

percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara

lain”.

15

2.3.2 Kerjasama Bilateral dan Multilateral

Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral di bidang pertahanan dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan

diplomasi pertahanan, yang penyelenggaraannya lebih dikembangkan untuk membangun

saling percaya (trust building), mencari solusi damai bagi penanganan isu-isu keamanan

yang menjadi perhatian kedua belah pihak. Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas

untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara di dunia.

Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral baik di kawasan maupun internasional meliputi kerja sama dalam

kerangka ASEAN, forum dialog regional maupun internasional, kerja sama dalam

mendukung misi perdamaian dunia, dan kerja sama dalam rangka bantuan kemanusiaan.

2.4 KERENTANAN PERBATASAN LAUT DI INDONESIA

Seperti diketahui Indonesia merupakan negara dengan 17.499 pulau, dengan garis

pantai 81.000 kilometer dan luas laut yuridiksi nasional 5,9 juta kilometer persegi.

Kondisi itu menjadikan laut Indonesia berkaitan langsung dengan sepuluh negara, yaitu

India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia

dan Timor Leste.Posisi itulah yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan

internasional. Tanpa perbatasan laut yang jelas maka akan rentan memicu konflik dengan

negara tetangga.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah signifikan terhadap keamanan

dan stabilitas domain maritim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk

menegakkan kedaulatan teritorial terhadap setiap gangguan dan mengintensifkan

diplomasi untuk menyelesaikan batas dengan negara tetangga meskipun lingkungan

relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

16

Masalah pertama adalah garis perbatasan yang belum terselesaikan telah berada

di garis depan dari kepedulian luar negeri dan pembuat kebijakan pertahanan Indonesia.

Berdasarkan polling baru-baru ini, 25 persen responden Indonesia percaya bahwa

serangan perbatasan dan agresi militer asing di antara ancaman utama untuk kedaulatan

nasional. Mengacu pada dokumen resmi yang menguraikan manajemen perbatasan,

negara ini terlibat dalam territorial sengketa tiga perbatasan darat dan tujuh wilayah

maritim Oleh karena itu, selama jangka lima tahun, pemerintahan Jokowi akan

mengintensifkan "diplomasi maritim" untuk menyelesaikan yang sudah ada dan masalah

batas dengan negara-negara tetangganya.

Masalah selanjutnya ialah penangkapan ikan ilegal. Persediaan ikan habis di Asia

Tenggara telah memimpin armada nelayan asing untuk menjelajah ke wilayah negara

lain, menciptakan ketegangan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pada

tahun 2014, misalnya, pihak penegak hukum laut telah menyita lebih dari seratus kapal

asing untuk perburuan ikan di laut Indonesia. Mengacu perkiraan resmi, Indonesia setiap

tahunnya kehilangan setidaknya US $ 24 miliar karena merajalela penangkapan ikan

ilegal oleh China, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Masalah ketiga adalah pembajakan maritim atau perampokan. Untuk saat ini,

serangan terhadap kapal komersial tetap sering terjadi di perairan Indonesia dan wilayah

laut perbatasan, terutama Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Untuk Indonesia,

pembajakan adalah masalah dalam negeri yang dapat ditangani oleh internal yang

ditindak tanpa campur tangan asing. Terlepas dari terkoordinasi laut patroli di antara

negara-negara pesisir, itu tetap ragu-ragu untuk mengambil bagian dalam upaya non-

multilateral ASEAN untuk memerangi pembajakan.

2.5 DINAMIKA PENINGKATAN STABILITAS STRATEGIS DI INDONESIA

Persaingan merupakan kekuatan utama yang menjadi perhatian strategis bagi para

pembuat kebijakan Indonesia. Visi maritim Presiden Widodo telah memberikan

momentum politik untuk menaksir di Indonesia berkembang dengan strategis.

17

Pemerintahan bertekad untuk membina kemitraan maritim dengan negara lain seperti

negara China.

Dinamika Lingkungan Strategis dan Implikasinya pada Keamanan Maritim.

a. Perkembangan Konsep Mengenai Keamanan Maritim

Keamanan maritim adalah konsep yang sedang mengalami perubahan seiring dengan

meningkatnya arti penting laut bagi berbagai bangsa di dunia. Pada tahun 1990-an hingga

beberapa tahun lalu definisi yang banyak digunakan adalah laut bebas dari ancaman-

ancaman kekerasan, pelanggaran hukum, bahaya navigasi, dan kerusakan lingkungan.

Perlu untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, dimana keamanan

maritim bukan dirumuskan sebagai konsep negatif mengenai ketiadaan ancaman saja,

akan tetapi juga menggunakan konsep positif mengenai apa yang dapat dilakukan untuk

menghilangkan ancaman dan memanfaatkan terwujudnya keamanan maritim untuk

kepentingan ekonomi. Ancaman maritim pada saat ini memiliki karakter kompleks dan

saling berhubungan. Bentuk ancaman terhadap keamanan maritim seperti pembajakan

dan perompakan di laut, aksi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan narkotika,

penyelundupan manusia, Illegal Fishing, serta perusakan lingkungan laut.

Semua bentuk ancaman ini dihadapi oleh Indonesia. Akan tetapi yang berubah adalah

bagaimana bentuk ancaman tersebut tidak terjadi secara terpisah, melainkan dalam

hubungan sebab-akibat atau komplementer. Sebagai contoh, polusi adalah ancaman

terhadap lingkungan yang akan berakibat pada kerusakan sumber daya yang mengancam

keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman

harus mampu mengidentifikasi akibat tidak langsung pada tingkat kedua dan ketiga

(second and third degree effects) agar tidak terfokus pada tindakan jangka pendek, tapi

pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka panjang.Ancaman terhadap keamanan dapat

diidentifikasi melalui analisa perkembangan lingkungan strategis, khususnya di dimensi

maritim, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional.

b. Perkembangan Lingkungan Strategis

18

Di tingkat global, instabilitas dan konflik di berbagai penjuru dunia, seperti di Timur

Tengah, Eropa Timur, Asia, dan Afrika, menimbulkan dampak pada keamanan maritim

berupa peningkatan aktivitas kriminal di laut, seperti pembajakan dan perompakan di

laut, imigrasi ilegal, dan kegiatan terorisme oleh aktor non-negara yang meluaskan

kegiatannya di lingkungan maritim. Sebuah studi tentang tingkat perdamaian di berbagai

negaradan hubungannya dengan perekonomian, menunjukkan bahwa pada tahun 2015,

sebagian besar wilayah dunia masih dirundung konflik atau memiliki resiko tinggi

terhadap terjadinya instabilitas dan permasalahan keamanan. Indonesia sendiri dinilai

sebagai negara yang damai, akan tetapi berbagai negara di kawasan Asia Pasifik masih

dinilai rawan konflik, dan membawa dampak pada keamanan maritim di Indonesia.

Berbagai dinamika lingkungan keamanan di tingkat regional ini memiliki implikasi

pada keamanan maritim Indonesia, termasuk pada kepentingan dunia usaha. Gangguan

keamanan maritim di kawasan, akan memiliki dampak rambatan (ripple effects) yang

mengganggu keamanan maritim di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, gangguan

keamanan regional akan menimbulkan permasalahan juga di wilayah Indonesia, dengan

dampak pada aktivitas ekonomi.

Keamanan maritim pada tingkat nasional saat ini masih dipengaruhi oleh adanya

beberapa perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga yang belum ditetapkan secara

hukum.

c. Ancaman Terhadap Keamanan Maritim Indonesia dan Dampaknya pada

Kegiatan Usaha

Dari berbagai wujud ancaman keamanan yang ada di lingkungan maritim, dapat

dikategorikan berdasarkan akibatnya, bukan hanya bentuknya. Secara konseptual,

pendekatan ini akan membantu pemangku kepentingan untuk berorientasi pada hasil dan

bukan pada cara semata. Menggunakan kerangka konseptual tersebut, dapat dirumuskan

bahwa ancaman terhadap keamanan maritim di Indonesia pada saat ini adalah:

19

Ancaman terhadap Kedaulatan Nasional di laut, baik kedaulatan atas wilayah maupun

kedaulatan atas sumberdaya. Sebagai contoh, pelanggaran batas wilayah, kegiatan survei

dan eksplorasi kelautan secara ilegal.

Ancaman terhadap Keamanan Manusia, seperti perdagangan manusia, terorisme,

pergerakan migran ilegal melalui laut, pembajakan dan perompakan, bahaya navigasi,

maupun kecelakaan.

Ancaman terhadap Pembangunan Ekonomi, seperti penyelundupan, Illegal Fishing, serta

pencurian sumber daya.

Ancaman terhadap Lingkungan Laut, seperti perubahan iklim dan polusi di laut.

Bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan maritim tidak merupakan ancaman yang

terpisah-pisah secara tegas, tapi memiliki hubungan sebab akibat. satu bentuk ancaman

keamanan maritim dapat membawa berbagai dampak lanjutan. Kecelakaan kapal bukan

saja merupakan ancaman terhadap keselamatan manusia, tapi juga ancaman terhadap

pembangunan ekonomi dan lingkungan.Hubungan antara keamanan maritim dan

aktivitas ekonomi di negara kepulauan seperti Indonesia, termasuk di dalamnya kegiatan

usaha, sangat erat kaitannya.Bagi pelaku usaha dan bisnis di Indonesia, laut memiliki arti

yang sangat penting.

Laut adalah media pemersatu dan penghubung. Tanpa laut, barang dan jasa tidak akan

bisa didistribusikan ke ribuan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Bagi dunia

usaha, fungsi laut ini tentunya sangat jelas. Perdagangan global dan domestik di

Indonesia bertumpu pada laut sebagai media transportasi yang ekonomis dan efisien.

Bahan baku dan produk yang digunakan dan dihasilkan oleh dunia usaha di Indonesia

sebagian besar dibawa oleh kapal-kapal.

Laut adalah media sumberdaya. Beragam bentuk sumberdaya yang ada di laut

merupakan bahan bakuataupun sumber energi bagi industri Jenis dari sumberdaya

kelautan Indonesia sangat beragam, akan tetapi tidak semuanya disadari oleh masyarakat

umum. Yang paling terlihat tentunya kekayaan hayati berupa ikan dan biota laut lainnya.

Selain itu, sumber daya mineral yang terkandung di dasar laut, baik berupa minyak dan

gas maupun logam juga terdapat dalam jumlah yang melimpah di perairan Indonesia.

20

2.6 ANCAMAN EKSTREMIS UNTUK KEAMANAN DALAM NEGERI

Selat Malaka secara geopolitik penting sebagai jalur laut terpendek antara

Samudera India dan Laut China Selatan atau Samudera Pasifik, menjadi jalur pelayaran

tertua dan tersibuk di dunia, Selat Malaka secara ekonomis dan strategis penting untuk

menopang pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Selatan. Karena, dari

total tonase yang melintasi selat dua pertiganya terdiri dari minyak mentah dari kawasan

Teluk yang diimpor oleh negara-negara besar Kekhawatiran yang muncul adalah jika

kejahatan maritim tradisional tersebut diambil alih oleh kelompok teroris demi

tujuan politik sehingga akhirnya mengacaukan salah satu jalur laut yang terpenting dunia

ini.

Konflik yang sedang berlangsung di negara lain seperti di Timur Tengah telah

menimbulkan kekhawatiran keamanan kebijakan di Indonesia, memiliki potensi untuk

lebih meradikalisasi di Indonesia kelompok militan melalui siaran online ideologi ganas

dan kampanye brutal. Ancaman lain yang berkembang dari ekstremisme berasal dari

pejuang teroris asing yang saat ini telah menjadi melting pot baru bagi gerakan jihad

global, termasuk dari Indonesia. Menangani masalah transnasional ini, tantangan utama

untuk kontra-terorisme di Indonesia masyarakat menilai radikalisme dan kekerasan

terinspirasi oleh kelompok tertentu menimbulkan jelas dan bahaya hadir untuk keamanan

tanah air. Namun, mencegah individu radikal adalah upaya yang kompleks. Di satu sisi,

ekstrimis ditarik dari negara itu bisa mengurangi risiko serangan teroris secara langsung.

21

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Doktrin Sihanta (Sistem Pertahanan Semesta) adalah doktrin militer yang dipakai Indonesia

saat ini. Namun doktrin sishanta ini dianggap sudah kuno dan tidak realistis dengan

kondisi bangsa di masa yang akan datang. Doktrin ini bersifat defensif dan dipengaruhi

oleh pemikiran matra darat. Doktrin ini paling tidak ada mengandung beberapa masalah.

22

2. Konsep GMF akan meningkatkan konektivitas maritim dan infrastruktur - seperti

membangun "jalan raya laut", membangun pelabuhan laut dalam dan jaringan logistik,

serta mengembangkan industri pariwisata, perikanan dan pelayaran maritim pribumi. Ini

juga berusaha untuk memelihara dan mengelola sumber daya kelautan untuk memastikan

negara itu " kedaulatan pangan".

3. Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang

penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh

warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri.

4. Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun saling

percaya antarbangsa sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara

lain

3.2 Saran

Sebagai negara dengan luas lautan terluas di dunia, Indonesia di masa depan haruslah

mempunyai kekuatan maritim yang sangat mampu menjaga keutuhan wilayahnya (green navy

water). Atau malah Indonesia harus dapat menjadi negara yang mampu mengahajar musuh, (blue

water navy).

Sejauh ini, upaya Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayahnya saja masih belum bisa

dilaksanakan dengan optimal. Hal ini tentu saja terakait dengan terbatasnya alutsista dan anggaran

yang dimiliki. Buktinya saja ketika kapal perang Malaysia masuk ke wilayah Indonesia (Ambalat)

saja kita sama sekali tidak bisa berkutik dan hanya bisa memantau dari keadaan yang aman. Namun

keadaan seperti ini (baca: green navy water) juga sebenarnya yang merupakan strategi militer yang

dipakai oleh Indonesia sekarang. Indonesia saat ini menggunakan strategi defensif aktif, yaitu

keadaan mempertahankan wilayah namun tetap menyerang begitu melihat ancaman yang ada.

TANYA JAWAB :

23

KELOMPOK 1

Apa keterkaitan keamanan maritime dengan pertumbuhan ekonomi?

Jawab :

Keamanan maritime dapat di kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena 90% pedagangan

internasional dilaksanakan dilaut. Laut memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Industry

perkapalan dan perikanan berkembang menjadi industry yang bernilai besar dan merupakan

penopang pertumbuhan ekonomi beberapa Negara di dunia.

KELOMPOK 3

Bagaimana cara mencegah ancaman-ancaman dalam negeri ?

Jawab :

1.Mengoptimalkan upaya diplomasi, peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh angkatan

laut.

2.Kegiatan patroli dilaut, pengejaran atau penghadangan, pencarian dan inspeksi serta latiahn

3.Peran PBB

KELOMPOK 4

Indonesia khususnya di wilayah perbatasan sangat rentan konflik. Kadang-kadang perhatian

pemerintah terhadap wilayah perbatasan sangat kurang. Bagaimana seharusnya agar konflik-

konflik yang sering terjadi di wilayah perbatasan itu dapat diatasidengan baik dan kedepannya

tidak terjadi lagi di wilayah perbatasan?

Jawab:

Maslah di wilayah perbatasan juga menjadi focus dar pemerintah untuk mengatasi maslah tersebut,

pemerintah gencar untuk menjadi salah satu pilar Indonesia sebagai poros maritime dunia.

KELOMPOK 5

24

Contoh kerjasama indonesia dan jerman dan dampak serta manfaaatnya bagi masing-masing

Negara terhadap perekenomian apakah keuntungan dan kerugiannya?

Jawab :

Jerman dan Indonesia memiliki kesepakatan bersama yang tertuang dalam suatu MoU

dalam memajukan kerja sama bilateral. Memorandum ini ditandatangani pada tanggal 27 Februari

2012 yang meliputi kerja sama bidang kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan dan militer,

pelatihan, penelitian dan pengembangan, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana,

logistik militer, dan pelayanan kesehatan serta misi perdamaian.

Keuntungannya bagi kedua belah pihak adalah kedua Negara menjalin silaturahmi antara

dua Negara yang sudah memiliki pertimbangan masing-masing misalmnya dalam bidang

pertahanan, Indonesia bisa memperoleh batuan strategi pertahanan yang baik dari jerman dan

sebaliknya pula.

KELOMPOK 6

Contoh gerakan separatis dalam kemaritiman dan solusinya

Jawab;

Gerakan separatism sebenarnya ambisi dari sekelompok orang yang menyatakan kemerdekaan

dengan pemisahan diri dari NKRI. Jadi, untuk contoh gerakan separatism dalam kemaritiman tidak

dapat kami berikan karena tidak ada contoh mengenai hal tersebut.

Solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut bisa melalui cara cinta damai, diplomatic atau cara-

cara idiologis yang menggunakan pendekatan budaya.

KELOMPOK 7

Indonesia harus menambah anggaran pada pertahanan kemaritiman, jika ingin menghidupkan

kembali doktrin kekuatn maritime. Menurut anda bagaimana cara menambah anggaran pada

pertahanan kemaritiman?

Jawab:

25

Mengenai penambahan anggaran, tentu masih menjadi perhatian untuk pemerintah agar

meningkatkan anggaran melalui APBN khususnya di bidang persenjataan, agar tersedia dan

memadai mengenai persenjataan yang lebih baik.

KELOMPOK 8

Bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman kemaritiman baik dari sektor laut maupun udara?

Jawab:

1. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan diplomasi maritime dengan Negara lain

2. Peningkatan kapasitas dan peperangan laut oleh angkatan laut

3. Peran PBB

DAFTAR PUSTAKA

Dikoy.2011.Sekilas Tentang Postur dan Doktrin Maritim Indonesia.

https://bangdikoy.wordpress.com/2011/02/20/sekilas-tentang-postur-dan-doktrin-maritim-indonesia/

diakses tanggal 14 Maret 2017

Romadoni, Ahmad. 2016. IORA Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Keamanan Maritim.

http://bisnis.liputan6.com/read/2878756/iora-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-di-keamanan-maritim

Diakses tanggal 14 Maret 2017

Salim. 2014. Konsep Doktrin Maritim dan Strategi Militer Maritim

Indonesia.