PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filepengadilan tinggi sumatera utara hal. 1 putusan no. 40pdt/2017/pt-mdn. p u t u s a n nomor : 40/pdt/2017/pt-mdn. demi keadilan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A

Hal. 1 Putusan No. 40PDT/2017/PT-MDN.

P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara:

MIRZA KRISTO SIREGAR, umur 58 tahun, pekerja pensiunan BUMN,

tempat tinggal Jalan Brigjen Rajiman Purba No.90

Keluruhan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota

Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH, dan

MAROLOP SINAGA, SH Advokat/Pengacara dari

Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH &

REKAN, Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING, semula PENGGUGAT.

Lawan: 1. SELAMAT ALMUBIN, umur ± 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.165 a,

Kelurahan Pardomuan, Kecamatan SiantarTim ur,

KotaPematangsiantar, sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

2. ASMUR RUMIDA SIREGAR, umur ± 52 tahun, pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.165 a,

Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II;

;

3. BAMBANG HERMANTO, umur ± 32 tahun, pekerja Wiraswasta,

tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani No.165 b,

Keluruhan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, sebagai TERBANDING III, semula

TERGUGAT III;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


4. MUHAMMAD HENDRA LESMANA, umur ± 28 tahun, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani

No.165 b, Keluruhan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar., sebagai TERBANDING IV, semula TERGUGAT IV;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh hukumnya

yaitu : 1. FAISAL WAN, SH 3. WILKI ARBI, SH 2. IRWANSYAH, SH Masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum

pada “LAW OFFICE FAISAL WAN, SH & REKAN”

beralamat di Jalan Nenas No.01, Kota Tebing Tinggi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret

2016,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2017,

Nomor : 40/PDT/2017/PT-MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :

31/Pdt.G/2016/PN-Pms, dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret

2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar pada tanggal 11 Maret 2016 dalam Register Nomor

31/PDT.G/2016/PN.PMS , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang hak tanah berikut bangunan

rumah di atasnya terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.165 a,

Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota

Pematangsiantar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 490.- atas nama

MIRZA KRISTO SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

Kota Pematangsiantar, batas-batasnya:

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Timur berbatas : Jalan Jenderal Ahmad Yani - Barat berbatas : Tanah kosong - Utara berbatas : Rumah No. 165 b milik Penggugat - Selatan berbatas : Rumah No. 400 c/91 milik marga Sianipar

2. Bahwa setelah tanah berikut rumah di atasnya ( objek perkara) dibeli

oleh Penggugat dari Tergugat dari almarhum SATIMIN dan istrinya

PAINI pada tanggal 22 Juli 1995 secara di bawah tangan dan jual beli

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Martha Manik, S.H.

pada tanggal 24 Februari 1997 sesuai Akta Jual Beli No.

18/K.S.Timur/1997, kemudian Tergugat-II dan Tergugat-I suami istri

minta tolong kepada Penggugat untuk menempati rumah tersebut.

Oleh karena Tergugat-II adalah adik kandung Penggugat, maka

Penggugat pun tidak keberatan rumah itu ditmpati oleh Terggugat-II

dan keluarganya, dengan syarat apabila sewaktu-waktu Penggugat

ingin menempati rumah tersebut maka Tergugat-I dan Tergugat-II

akan menyerahkannya kepada Penggugat, kemudian rumah tersebut

ditempati oleh Para Tergugat.

3. Bahwa setelah Penggugat pensiun dari pegawai BUMN ingin

menempati rumah objek perkara untuk dijadikan tempat usaha

dagang, kemudian Penggugat menghubungi Para Tergugat agar

rumah dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat, namun Para

Tergugat tidak mau mengosongkan dan menyerahkan.

4. Bahwa karena Para Tergugat tidak mau mengosongkan dan

menyerahkan rumah objek perkara dengan itikad baik, maka satu-

satunya langkah yang akan ditempuh oleh Penggugat adalah

mengajukan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri

Pematangsiantar.

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan

menyerahkan rumah objek perkara dalam keadaan kosong kepada

Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechtmatigedaad), dan Para Tergugat harus dihukum untuk

mengosongkan rumah objek perkara tanpa dibebani sesuatu apapun

kepada Penggugat.

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


6. Bahwa Penggugat sangan khawatir hak atas tanah objek perkara

akan dialihkan atau dipindahtangankan Para Tergugat menjadi

haknya ataupun dialihkan kepada pihak lain,maka Penggugat

memohon agar terhadap tanah berikut rumah di atasnya (objek

perkara) dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) dan

menyatakan Sita jaminan sah dan berharga.

7. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Para Tergugat

bila dialihkan atau dipindahtangankan Para Tergugat bila putusan

dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah

wajar Para Tergugat secara tanggung rentang dihukum untuk

membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar

Rp.4.000.000,-(emat juta rupiah) perhari bila lalai memenuhi isi

putusan perkara ini.

8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan atas hak

tanah yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.490

atas nama MIRZA KRISTO SIREGAR (Penggugat) sebagai bukti

yang sah atas kepemilikan hak tanah, dan perbuatan Para Tergugat

nyata-nyata telah menimbulkan kerugian dialami oleh Penggugat yaitu

tidak dapat dinikmati penguasaan atau menempati rumah miliknya,

maka wajar pula bila putusan perkara ini dapat dijalankan sertamerta

(Uitvoerbaar Bij voorraad), walupun ada verzet, dibanding maupun

kasasi.

9. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum

Para Tergugat, oleh karena itu semua biaya ongkos perkara harus

dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Pematangsiantar/Majelis Hakim yang mulia agar

berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak

guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan dalam hukum, tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No.165 a Kelurahan Pardomuan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No.490 atas nama MIRZA KRISTO SIREGAR, batas-batasnya : - Timur berbatas : Jalan Jenderal Ahmad Yani - Barat berbatas : Tanah kosong - Utara berbatas : rumah No. 165 b milik Penggugat - Selatan berbatas : rumah No. 400 c milik marga Sianipar

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan rumah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat selaku pemilik rumah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah objek perkara kepada Penggugat tanpa dibebani sesuatu apapun juga.

6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari bila lalai memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) yang telah diletakan terhadap tanah berikut rumah di atasnya (objek perkara).

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan sertamerta

(Uitvoerbaar Bijvoorraad), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan

kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaadigheid);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menolak sagala dalil gugatan yang

di anjukan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas di

bawah ini :

1. Eksepsi Tentang Objek Perkara bukanlah milik Penggugat tetapi milik orang tua Tergugat I;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya

yang terletak di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 165 a, Kelurahan

Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar

sebagai mana dimaksud dalam gugatan penggugat bukanlah

merupakan milik Penggugat tetapi Milik orang tua Tergugat I (ahli

waris Alm.SATIMIN), dimana orang tua Tergugat I tidak pernah

menjual tanah terperkara tersebut kepada Penggugat sebagai

mana tertera pada Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997 tanggal 24

Februari 1997 yang di buat di hadapan PPAT MARTHA MANIK,

SH.dan Surat Jual Beli bawah tangan tertanggal 22 Juli 1995;

- Bahwa Tergugat I s/d IV menguasai dan mengusahai objek

terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Nomor : 38/ Pardomuan dengan Surat Ukur Nomor : 620/1994,

namun pada bulan Januari 2015 Penggugat menyatakan bahwa

objek terperkara telah Penggugat beli dari orang tua Tergugat I,

dan oleh karena orang tua Tergugat I termasuk semasa ayahnya

alm. SATIMIN masih hidup tidak pernah menceritakan adanya jual

beli tanah tersebut dan sehingga pada tanggal 25 Juni 2015 orang

tua / ibu Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian

atas perbuatan pidana pemalsuan surat sebagaimana Surat Tanda

Penerimaan Laporan No.Pol:STPL/245/VI/2015/SU/STR tanggal

25 Juni 2015 di Mapolres Pematangsiantar;

- Bahwa oleh karena orang tua Tergugat I tidak pernah menjual

objek perjara tersebut kepada Penggugat, sehingga objek perkara

tersebut masih merupakan milik orang tua Tergugat I (ahli waris

alm.SATIMIN), dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijik Verklaard) 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium) - Bahwa penggugat menyatakan objek terperkara tersebut miliknya

berdasarkan adanya jual beli antara Penggugat dengan orang tua

Tergugat I yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) MARTHA MANIK,SH sebagaimana Akta Jual Beli

No.18/K.S.Timur/1997 tertanggal 24 Februari 1997;

- Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan

PPAT MARTHA MANIK, SH. sebagai pihak dalam perkara ini,

dimana PPAT tersebut adalah pejabat yang mengesahkan jual beli

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


tanah terperkara a quo yang secara formil haruslah diikutsertakan

sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga nantinya dapat

diketahui dengan pasti sah atau tidaknya jual beli terhadap objek

perkara tersebut;

- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak menarik

PPAT MARTHA MANIK, SH, sebagai pihak Tergugat dalam

perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak

sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari

suatu gugatan, dan hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. No 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971

Jo. Putusan MARI No.1038k/Sip/1972, tanggal 01 Agustus 1973

yang menyatakan”Turut tergugat adalah seseorang yang tidak

menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan

harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk

dan taat pada putusan hakim perdata”;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka

gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak memenuhi syarat formil

dari suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dapatlah

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Varklaard); B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala yang apa diuraikan dalam dalil Eksepsi secara mutatis

mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil pokok

perkara ini hingga tidak perlu diulang kembali; - Bahwa benar Bapak SATIMIN adalah merupakan ayah kandung dari

Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 April 2003 dan

ibu PAINI adalah ibu kandung dari Tergugat I; - Bahwa orang tua Tergugat I adalah pemilik atas sebidang tanah

berikut bangunan rumah permanen diatasnya, yakni Rumah Toko

Nomor 165 a, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.38

yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pardomuan,

Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar; - Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I s/d IV uraikan dalam

eksepsinya, bahwa Tergugat I telah secara tegas membantah dalil

gugatan Penggugat, dimana orang tua Tergugat I tidak pernah menjual

objek terperkara tersebut kepada Penggugat sebagaimana tertera

pada Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997.- tertanggal 24 Februari

1997, yang di buat di hadapan PPAT MARTHA MANIK, SH. dan surat

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995, dan Tergugat I juga tidak

pernah membubuhkan tandatangannya ataupun menyetujui jual beli

tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli bawah

tangan tanggal 22 Juli 1995; - Bahwa tidak benar Penggugat ada menyuruh Para Tergugat untuk

mengosongkan rumah atau objek perkara, dimana pada tahun 2015

Tergugat I mengetahui objek perkara tersebut telah dialihkan kepada

Penggugat dari petugas bank yang melakukan survei terhadap objek

perkara tersebut yang hendak dijadikan agunan dari jaminan hutang

Penggugat, kemudian Ibu Tergugat I bersama Tergugat I dan istrinya

Tergugat II (yang juga merupakan adik kandung Penggugat) langsung

menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tetap

bersikeras menyatakan telah membeli objek perkara tersebut dari

orang tua Tergugat I, sehingga pada akhirnya Ibu Tergugat I

melaporkan perbuatan Penggugat ke kantor Polisi; - Bahwa Sertifikat tanah (surat tanah perkara a quo) atas objek perkara

tersebut berada ditangan Penggugat karena pada waktu itu tepatnya

tahun 1996 Alm.SATIMIN menitipkan surat tanah tersebut kepada

Tergugat II (adik kandung Penggugat) untuk menjaga dan

menyimpannya baik-baik, kemudian karena khawatir surat tanah

tersebut hilang sehingga Tergugat II menitipkan surat tanah tersebut

kepada ibunya RUMSYIAH Br.HUTAPEA (yang juga ibu kandung

Penggugat) untuk digabungkan penyimpananya dengan surat-surat

tanah milik Tergugat II, namun beberapa bulan kemudian Penggugat

ada meminjam surat-surat tanah milik ibu Penggugat (RUMSYIAH

Br.HUTAPEA) sehingga tanpa disadari Ibu Penggugat juga

menyerahkan surat tanah milik orang tua Tergugat I kepada

Penggugat juga menyerahkan surat tanah milik orang tua Tergugat I

kepada Penggugat, dan Ibu Penggugat juga tidak pernah memeriksa

kembali dan tidak mengetahui apakah keseluruhan surat-surat tanah

miliknya termasuk surat tanah orang tua Tergugat I tersebut telah

dikembalikan oleh Penggugat atau belum, namun pada waktu

Tergugat II menanyakan surat tanah a quo kepada Ibu Penggugat

surat tanah tersebut sudah tidak ada; - Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut, mungkin saja

Penggugat mengambil surat tanah milik orang tua Tergugat I pada

saat ibu Penggugat meminjamkan kepada Penggugat, dan kemudian

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Penggugat menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai orang tua

Tergugat I dalam menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli

tanah di PPAT; - Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedua orang tua Tergugat I benar

sama sekali tidak pernah menandatangani dan menjual objek perkara

tersebut kepada Penggugat atau kepada siapapun juga, dan objek

perkara tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan milik orang tua

Tergugat I atau ahli waris Alm.SATIMIN lainnya, sehingga Tergugat I

s/d Tergugat IV sangat keberatan jika harus mengosongkan ataupun

menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat; - Bahwa selain itu terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas

Penggugat juga tidak pernah dilakukan pengukuran tanah terhadap

objek perkara oleh Kantor Badan Pertanahan Pematangsiantar

sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah; - Bahwa oleh karena Penggugat tidak benar memiliki tanah yang

diperkarakan, maka tuntutan ganti rugi yang dianjukan Penggugat

sangatlah tidak masuk akal dan harus dikesampingkan, dan

permohonan Sita Jaminan yang dianjukan Penggugat atas tanah milik

dan kepunyaan Tergugat I s/d IV tersebut sesungguhnya tidaklah

beralasan dan harus ditolak; - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah

dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini,

dan petitum gugatan angka 1 sampai dengan 9 haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat

hukumnya; - Bahwa oleh karena Tergugat I s/d IV telah dengan sempurna dapat

mematahkan dan melemahkan keseluruhan dalil gugatan, maka demi

tegaknya keadilan dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini,

adalah tepat dan cukup alasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak keseluruhan

petitum gugatan tersebut atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. DALAM REKONPENSI - Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi dan jawaban

dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis mohon di anggap telah

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


dimasukkan dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini sehingga tidak perlu

di ulang lagi; - Bahwa benar sebidang tanah yang selanjutnya disebut “tanah

terperkara” seluas 84 M2 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak

Guna Bangunan Nomor 38 sesuai dengan Surat Ukuran Nomor

620/1994 yang terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan

Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, adalah

milik ahli waris Alm.SATIMIN (orang tua Penggugat Rekonpensi I); - Bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonvensi I tidak pernah menjual

tanah terperkara tersebut kepada Tergugat Rekonpensi, sebagaimana

dimaksud dalam gugatan Penggugat Konpensi, dan Penggugat

Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I juga tidak pernah membubuhkan

tandatangannya ataupun menyetujui jual beli tanah tersebut

sebagaimana tercantum dalam surat jual beli bawah tangan tanggal 22

Juli 1995; - Bahwa ada peralihan hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

38 atas nama SATIMIN menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 490 atas

Nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana Akta Jual Beli

No.18/K.S.Timur/1997.- tertanggal 24 Februari 1997 yang di buat di

hadapan PPAT Martha Manik, SH., dan Surat Jual Beli bawah tangan

tanggal 22 Juli 1995 adalah tidak benar, dan ada dugaan bahwa Akta

Jual Beli dan surat jual beli bawah tangan tersebut diperbuat secara

melawan hukum dengan cara memalsukan tanda tanggan dan sidik

jari kedua orang tua Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat

Rekonpensi I, ataupun menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai

orang tua Pengugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi I dalam

menandatangani surat jual beli tersebut; - Bahwa atas dugaan pemalsuan surat atau akta yang di lakukan oleh

Tergugat Rekonvensi, maka orang tua / Ibu Penggugat Rekonvensi I

telah melaporkan Tergugat Rekonvensi ke pihak kepolisian setempat

sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.:STPL/245/IV/

2015/SU/STR/- tanggal 25 Juni 2015, yang sampai saat ini masih

dalam proses penyidikan di Mapolres Pematangsiantar; - Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi juga tidak pernah

menyuruh Penggugat Rekonpensi I s/d IV untuk mengosongkan tanah

terperkara tersebut dan Penggugat Rekonvensi I mengetahui dari

adanya survei yang dilakukan oleh petugas Bank, dimana pada waktu

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


itu Tergugat Rekonvensi hendak mengangunkan tanah terperkara

a quo ke Bank; - Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUHP Perdata menyebutkan bahwa :

”tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kepada

kekilafan, atau diperolahnya dengan paksaan atau penipuan”,

selanjutnya Pasal 1328 KUHP Perdata juga ditegaskan bahwa ;

“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan

perjanjian,apabila tipu musliat yang dipakai oleh salah satu pihak,

adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang

lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat

tersebut”; - Bahwa dengan demikian terhadap Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997

tertanggal 24 Februari 1997 yang di buat dihadapan PPTA Marhta

Manik, SH. dan Surat Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995

telah mengandung unsur penipuan tentang orang orang yang

mengadakan perjanjian jual beli tanah tersebut dimana kedua orang

tua Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonpensi I seolah-olah

dibuat turut menyetujui jual bali tanah tersebut; - Bahwa terhadap suatu perjanjian ataupun jual beli yang ditinjau dalam

keseluruhan yang mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres

mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan

secara materil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak

(wilsovereenstemming) yang bebas haruslah dinuyatakan batal (Vide

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.170 K/Sip/1959 tanggal 1

Agustus 1959); - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa

penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Tergugat

Rekonvensi telah cacat hukum, sehingga Penggugat Rekonvensi I

memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan sertifikat

tanah perkara a quo tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum; - Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No.18/S.K.Timur/1997.- tertanggal

24 Februari 1997 yang dibuat dihadapan PPAT Martha Manik, SH. dan

Surat Jual Beli bawah tangan tanggal 22 Juli 1995 tidak mengandung

ketidakberesan mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam

perjanjian, maka sudah semestinya surat jual beli tersebut dinyatakan

batal demi hukum;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa kedua orang tua Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat

Rekonpensi I juga tdak pernah membuat persetujuan ataupun jual beli

apapun dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonpensi

harus kembali menyerahkan serta membalikan nama Sertifikat Hak

Milik atas tanah Nomor 490 atas nama Tergugat Rekonpensi menjadi

kepada nama ahli waris Alm.SATIMIN secara sukarela dan tanpa

dibebani suatu syarat apapun. - Bahwa perbuatan tergugat Rekonpensi yang mengaku-ngaku memiliki

tanah terperkara adalah bertentangan dengan kewajiban hukum

sipelaku (Tergugat Rekonvensi) dan melanggar hak subjektif orang

lain(Penggugat Rekonpensi) sebagaimana kriteria perbuatan melawan

hukum yang diintradusir dari putusan perkara Linden Baum Coken

Arrest H.R tahun 1919 dan kemudian dipertegaskan dalam pasal 1365

BW; - Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam

Konpensi serta Gugatan Rekonpensi diatas, Penggugat Rekonpensi I

s/d IV / Tergugat Konpensi I s/d IV dengan hormat memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang

memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar

berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV untuk

seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;

- Mengangkat dan menyatakan tidak berlaku Sita Jaminan yang diletakan

dalam perkara ini;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard);

- Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini; DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I s/d

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Pengugat Rekonpnsi IV/ Tergugat Konvensi I s/d Tergugat Konvensi IV

untuk seluruhnya;

- Menyatakan sebidang tanah seluas 84 M2 sebagaimana tertera dalam

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 38 dengan surat ukur Nomor

620/1984 berikut bangunan rumah No.165a diatasnya yang terletak di

jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar

Timur Kota Pematangsiantar, adalah sah milik ahli waris Alm.SATIMIN;

- Menyatakan Akta Jual Beli No.18/K.S.Timur/1997 tertanggal 24 Februari

1997 yang di buat di hadapan PPAT Martha Manik SH., adalah batal demi

hukum;

- Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 22 Juli 1995 yang di buat secara di

bawah tangan, adalah batal demi hukum;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Tergugat

Rekonpensi adalah mengandung cacat hukum;

- Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 490 atas nama Tergugat

Rekonpensi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk kembali

menyerahkan serta membalikkan nama Sertifikat Hak Milik atas tanah

Nomor 490 atas nama tergugat Rekonpensi menjadi kepada nama ahli

waris Alm.SATIMIN secara sukarela dan tanpa dibebani suatu syarat

apapun;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban dari pihak

Tergugat, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan

sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

No.31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut: MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI: 1. Dalam Eksepsi

- menolak eksepsi Tergugat ; 2.Dalam pokok perkara:

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont

Vankelijk Verklaard) ; B. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat Diterima Niet

ont Vankelijk Verklaard);

C. KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.411.000,00 (satu

juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) RBg

yang menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum

banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di persidangan

atau setelah pemberitahuan isi putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan

Banding Nomor : 31/PDT.G/2016/PN-Pms- yang dibuat dihadapan SALOMO

SIMANJORANG, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,

menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 kuasa hukum Pembanding

semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12

Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan

kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah

diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I,

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta

Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Nopember 2016, sesuai

dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

31/Pdt.G/2016/PN.Pms.- yang diperbuat oleh Dubairi, Jurusita pada Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar tanggal 10 Nopember 2016, yang mengajukan keberatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama a quo, pada pokoknya

mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan yang Pembanding mohonkan untuk pemeriksaan banding mengenai putusan tersebut adalah :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara, di mana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 19 dan 20, dinyatakan ;

“ Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesempurnaan formalitas gugatan Penggugat tersebut.”

“ Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 490 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, sedangkan berdasarkan bukti surat jual beli tanggal 24 Februari 1997 tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 38/Pardomuan, maka atas hal tersebut ternyata telah ada peralihan dari Hak Guna Bangunan No.38/Pardomuan menjadi Hak Milik No. 490, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui adanya peralihan hak tersebut, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar harus ikut digugat .

“ Menimbang, bahwa oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasiona (BPN) Kota Pematangsiantar tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) “

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding sangat keberatan, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat menurut hukum acara perdata dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebelum sampai pada keberatan-keberatan yang akan diuraikan di bawah ini, terlebih dahulu Pembanding mempertegas kembali apa sebenarnya yang menjadi peristiwa hukumnya (Feitelijke gronden) dalam gugatan. Bahwa yang menjadi peristiwa hukum dalam surat gugatan adalah tentang pengosongan rumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.165 a Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, yang ditempati Para Terbanding (Para Tergugat) tanpa hak, karena tanah berikut bangunan rumah di atasnya (objek perkara) adalah milik Penggugat yang dibeli dari almarhum Satimin dan isterinya Paini (Tergugat-I/Terbanding-I), dan jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Martha Manik, S.H, Pematangsiantar, sesuai Akta Jual Beli No.18/KS.Timur/1997 tanggal 24 Februari 1997, kemudian Pembanding

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


bermohon kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar agar diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dan terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama pemohon yaitu Mirza Kristo Siregar (Penggugat/Pembanding).

Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama Mirza Kristo Siregar, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar telah melaksanakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan hukum pertanahan dan peraturan Menteri Agraria yang berlaku, oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak perlu meragukan penerbitannya, sebab selama proses persidangan berjalan para pihak tidak ada memperdebatkan tentang ketidak benaran atau melanggar peraturan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490. Oleh karena itu secara juridis, pihak Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Pembanding/Penggugat. Demikian juga pihak Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 490, hal ini dapat dilihat dari dalil jawaban dan duplik yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding (Vide Jawaban dan duplik Para Tergugat/Para Terbanding). Maka berdasarkan fakta ini Pembanding/Penggugat tidak ada relevansinya menarik Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan juridis yang Pembanding kemukakan di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding sudah memenuhi syarat penyusunan surat gugatan sesuai unsur Fundamentum Petendi yaitu Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) menurut hukum acara perdata, maka sebagai pihak-pihak dalam surat gugatan sudah cukup hanya menarik Para Tergugat/Para Terbanding, tidak mengikut sertakan Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sudah wajar Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima permohonan banding Pembanding dan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar

No.31/Pdt.G/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI: - Mengabulkan gugatan Penggugat, d.k untuk seluruhnya; - Menghukum Para Tergugat, d.k untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini; DALAM REKONPENSI:

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Menghukum Para Penggugat, d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut diatas telah diberitahukan

dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I semula

Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IIII semula Tergugat III

dan Terbanding IV semula Tergugat IV, berdasarkan Relaas Penyerahan

Memori Banding Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- yang dibuat oleh Dubairi,

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 28 Nopember

2016;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I,

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, serta Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding

terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula

Penggugat, pada pokoknya antara lain mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Terbanding I s/d IV (selanjutnya disebut Terbanding) dapat

menerima dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar (selanjutnya disebut Judex Factie) diatas, karena telah

tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan

dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum yang hakekatnya telah

mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, sehingga oleh

karenanya tepat dan cukup alasan apabila Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara menguatkannya ;

- Bahwa pemberitahuan Pernyataan Banding disampaikan kepada Terbanding

pada tanggal 28 Nopember 2016, sedangkan penyerahan Memori Banding

disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada

Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2016 sehingga dengan demikian

penyerahan Kontra Memori Banding ini masih dilakukan menurut tata cara

dan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, dari dan oleh

karenanya cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan ;

- Bahwa setelah mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil Memori

Banding yang diajukan Pembanding dalam perkara aquo dikaitkan dengan

fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang

berhubungan dengan perkara aquo, kami menilai dan kami yakin Majelis

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Yang Mulia pun akan

sependapat bahwasanya dalil dan alasan banding yang terurai dalam

Memori Banding yang diajukan Pembanding tersebut tidaklah didasarkan

pada argumentasi dan bukti-bukti hukum yang kuat, dan bahkan adalah

pengulangan dari dalil-dalil yang telah pernah diutarakan pada persidangan

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang telah dipertimbangkan judex factie

secara sempurna sehingga terkesan berupaya memutar balikkan fakta atas

fakta yang tertuang secara tegas dan jelas dalam berita acara persidangan

dan oleh karenanya Permohonan Banding yang diajukan Pembanding

tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya dengan

segala akibat hukumnya;

- Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil-dalil Kontra Memori Banding terhadap

keberatan Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding dalam hal

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut

diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Pematangsiantar pada halaman 19 dan 20 sebagaimana dalam Kontra

Memori Banding adalah bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama

tidak perlu meragukan penerbitan sertifikat Hak Milik No.490, dan Para

Tergugat/Para Pembanding juga tidak ada keberatan terhadap penerbitan

sertifikat tanah tersebut, hal ini dapat dilihat dari jawaban dan duplik Para

Tergugat/Para Terbanding;

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pembanding bahwa Para

Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap terbitnya

sertifikat hak milik No.489 dan Sertifikat hak milik No.490, dimana Para

Tergugat/Terbanding telah mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat

tanah tersebut dengan cara melaporkan Pembanding kepada Pihak

Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat atau tanda tangan sebagaimana

bukti T-3, dan dari hasil laporan polisi tersebut jelas terbukti bahwa sidik jari

Tergugat I/Terbanding I (PAINI) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual

Beli No:17/K.S.Timur/1997 dan No:18/K.S.Timur/1997 masing-masing

tertanggal 24 Pebruari 1997 adalah bukan merupakan merupakan sidik jari

PAINI atau tidak identik (bukti T-5);

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


- Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga telah menyangkal bahwa Alm.

SATIMIN dan PAINI (Terbanding I) telah melakukan jual beli kepada

Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Eksepsi Para Tergugat di

halaman 1 yakni eksepsi tentang objek perkara bukanlah milik Penggugat

tetapi milik Tergugat, dan dalam Duplik Tergugat juga kembali dipertegas,

sehingga tidak benar Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa

Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap terbitnya

sertifikat hak milik nomor 489 dan sertifikat hak milik nomor 490;

- Bahwa selain itu, tidak seorangpun saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh

Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding yang menerangkan

bahwa Pembanding pernah menguasai objek perkara tersebut, dan pada

faktanya yang menguasai objek perkara tersebut dari dahulu sampai dengan

sekarang adalah keluarga Alm. SATIMIN, pemilik tanah yang bersempadan

dengan objek perkara juga tidak pernah menyaksikan atau melihat pihak

Badan Pertanahan Nasional pernah melakukan pengukuran di objek tanah

perkara tersebut (saksi batas), sehingga tidak seorangpun yang dapat

menerangkan Penggugat sebagai pemilik dari objek perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pertimbangan majelis

hakim yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

Pematangsiantar mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui

adanya peralihan hak tersebut sehingga pihak BPN Kota Pematangsiantar

harus ikut digugat adalah telah tepat dan benar, dimana dalam perkara ini

belum terungkap beberapa fakta hukum antara lain; apakah benar terbitnya

sertifikat hak milik nomor 489 dan sertifikat hak milik nomor 490 adalah

berdasarkan surat jual beli antara Penggugat/Pembanding dengan

Alm.SATIMIN?, dan apakah benar sertifikat hak milik nomor 489 dan nomor

490 adalah merupakan objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh

Penggugat/Pembanding? Serta apakah benar Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Kota Pematangsiantar dalam menerbitkan sertifikat hak milik tersebut

telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, misalnya

sudahkah dilakukan pengukuran, atau apakah sudah diumumkan disurat

kabar. Sehingga berdasarkan beberapa alasan tersebut sudah semestinya

BPN Kota Pematangsiantar diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa selain Penggugat/Pembanding tidak mengikutsertakan BPN sebagai

pihak dalam perkara ini, Penggugat juga tidak mengikutsertakan Bank

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Rakyat Indonesia (BRI) Pematangsiantar sebagai pihak dalam perkara ini,

dimana Penggugat/Pembanding telah menjadikan jaminan kredit/ mengagunkan sertifikat hak milik objek perkara tersebut ke BRI (bukti P-5), yangmana menurut hukum BRI juga memiliki hak atas objek perkara dan

sudah seharusnya juga diikutserakan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena keseluruhan dalil keberatan Pembanding yang terurai dalam Memori Banding tidak beralasan dan telah mampu dilumpuhkan oleh Terbanding, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan hormat dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I : Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut; Dan Mengadili Sendiri : - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. :

31/Pdt.G/2016/PN-Pms tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut diatas telah

diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa hukum

Pembanding semula Penggugat berdasarkan Risalah Penyerahan Kontra

Memori Banding Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN-Trt.- yang dibuat oleh Ishari,

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21

Desember 2016;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara yaitu

Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II

semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV

semula Tergugat IV, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sesuai dengan Relas

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang diperbuat oleh Ishari, Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, masing-masing Nomor :

31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 09 Desember

2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan

oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan

dilakukan dengan cara-cara dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari diajukannya permohonan

banding a quo oleh Pembanding semula Pengugat, maka Putusan Pengadilan

Negeri Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms.- tanggal 12 Oktober

2016 harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding, dengan bertitik

tolak pada penilaian Pengadilan tingkat banding terhadap dasar dan alasan-

alasan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan

tingkat pertama itu, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum

serta alasan keberatan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding semula

Penggugat sebagaimana terurai dalam Memori Banding, berikut dengan Kontra

Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang dikemukakan pihak

Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding dan sangkalan pihak

Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim pengadilan tingkat

Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan

seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-Pms. tanggal 12 Oktober 2016

tersebut, Memori Banding dari Pembanding serta Kontra Memori Banding dari

Terbanding yang ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat

membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama a quo, maka Pengadilan

tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama

sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat

Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat

banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.

31Pdt.G/2016/PN-Pms- tanggal 12 Oktober 2016 yang dimohonkan banding

tersebut harus dikuatkan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat

berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara

dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada

amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,

khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Umum serta RBG;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN-PMS yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari : R A B U, tanggal : 29 MARET 2017, oleh kami :

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH. masing-masing sebagai

Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 40/PDT/2016/PT-

MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari : K A M I S, tanggal : 06 APRIL 2017, oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

berperkara maupun kuasa hukumnya;

PENG

ADIL

AN T

INGGI S

UMAT

ERA

UTAR

A


HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWAN MUNAWAR, SH.MH. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. . AGUNG WIBOWO, SH.MH. PANITERA PENGGANTI, H A R S O N O, SH.MH. Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000.- 2. Redaksi Rp. 5.000.- 3. Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah : Rp. 150.000.-

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filepengadilan tinggi sumatera utara hal. 1 putusan no. 40pdt/2017/pt-mdn. p u t u s a n nomor : 40/pdt/2017/pt-mdn. demi keadilan

Documents