PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidodadi Ramunia pada tanggal 20 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kediri Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2015, telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Rizal Sihombing, S.H., Roni Massa Damanik, S.H., Togap Rajuandi Sianturi, S.H., dan Robby Christian Tamba, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “HOMBING RIZAL & REKAN”, beralamat Kantor di Jalan Ampel No.137, Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; M E L A W A N : 1. PT. BANK MEGA SYARIAH, dahulu berkedudukan di Jakarta di Jalan Kapten Tandean 12-14 A Jakarta (12790), sekarang berkedudukan di Jalan Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Kav 19 A Jakarta 12950 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. PT. BANK MEGA SYARIAH KCP Tembung, beralamat di Jalan Besar Tembung No. 44, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKKN SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, beralamat di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 2 Jalan Diponegoro No.30A Medan Kode Pos 20152, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
48
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id filePENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
ARIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidodadi Ramunia pada
tanggal 20 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun
Kediri Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten
Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober
2015, telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa
kepada Rizal Sihombing, S.H., Roni Massa Damanik, S.H.,
Togap Rajuandi Sianturi, S.H., dan Robby Christian Tamba,
S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum
“HOMBING RIZAL & REKAN”, beralamat Kantor di Jalan Ampel
No.137, Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;
M E L A W A N :
1. PT. BANK MEGA SYARIAH, dahulu berkedudukan di Jakarta di Jalan
Kapten Tandean 12-14 A Jakarta (12790), sekarang
berkedudukan di Jalan Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna
Said Kav 19 A Jakarta 12950 selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. BANK MEGA SYARIAH KCP Tembung, beralamat di Jalan Besar
Tembung No. 44, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKKN SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, beralamat di Gedung
Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 2 Jalan Diponegoro
No.30A Medan Kode Pos 20152, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,
beralamat Kantor di Jalan Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli
Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV;
5. A N I T A, beralamat di Sidourip Kelurahan / Desa Sidourip Kecamatan
Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding V semula Tergugat V;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 421/Pdt/2017
/PT MDN tanggal 21 Juli 2016 dan segala surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29
Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2015 dalam Register Nomor
155/Pdt.G/2015/PN.Lbp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dimana Gugatan
harus diajukan di salah satu domisili Tergugat, maka sesuai hak tersebut,
Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas
dasar domisili Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga
adalah tepat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memiliki
kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan
aquo adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena kedudukan salah
satu Tergugat berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan Permohonan Kredit kepada
PT. Bank Mega Syariah KCP Tembung Tergugat II, sehingga atas
Permohonan Kredit tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2012, PT. Bank
Mega Syariah KCP Tembung Tergugat II menerbitkan Surat Persetujuan
Prinsip Pembiayaan (SP3) No. 0721/SP3/30176/M2S/10/12 tentang
Fasilitas Pembiayaan Murabahah Sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus
satu juta rupiah) ;
3. Bahwa atas Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang dibuat oleh
PT. Bank Mega Syariah KCP Tembung Tergugat II tersebut, kemudian
pada hari yang sama pada tanggal 19 Oktober 2012 itu juga disepakatilah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
akad wakalah Tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan
murabahah No. 0721/PW/30176/M2S/10/12 yang ditandatangani oleh
Penggugat dan PT. Bank Mega Syariah KCP Tembung Tergugat II atas
kuasa yang diberikan oleh PT. Bank Mega Syariah Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat memberikan jaminan sertipikat tanah kepada Tergugat
II atas diberikannya fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut yaitu
sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara,
Kotamadya/kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Beringin, Kelurahan
Sidodadi Ramunia dengan luas tanah kurang lebih 365 M2 (meter persegi)
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1649 tanggal 04-05-2009 ;
5. Bahwa adapun jangka waktu AKAD WAKALAH Tentang PEMBELIAN
BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH No.
0721/PW/30176/M2S/10/12 tersebut adalah selama 5 tahun (60 bulan),
dengan jadwal angsuran Murabahah jatuh tempo mulai tanggal 19
Nopember 2012 sampai dengan 19 Oktober 2017 ;
6. Bahwa dalam AKAD WAKALAH Tentang PEMBELIAN BARANG DALAM
Agustus 2015, Surat Pemberitahuan/Pengumuman telah diterima dan
diketahui oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015 (lihat dalil
gugatan nomor 11 (sebelas));
5. Pengumuman/Pemberitahuan Lelang II (kedua) Eksekusi Hak
Tanggungan melalui Surat Kabar Tribun Medan tertanggal 19
Agustus 2015 sebagai Pengumuman Lelang Ulang dari pelaksanaan
Lelang sebelumnya tanggal 26 Agustus 2015.
7. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mempertanyakan
mengenai proses Lelang Eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I dan
Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II berkeyakinan bahwa telah
melakukan Lelang Eksekusi sesuai dengan prosedur dan ketentuan
Perundang-Undangan sebagaimana didasarkan:
- Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 102 pada :
- Pasal 8.1, tentang Cidera Janji, yang menyatakan :
”Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut
Perjanjian ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat
pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi
bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya dengan
tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi
kewajibannya tersebut tepat pada waktunya.”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
- Pasal 9.1, tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji, menyatakan:
”Dalam hal terjadi cidera janji seperti yang tercantum dalam Pasal
8 Perjanjian ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis
kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut.”
- Pasal 9.2 , tentang Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji,
menyatakan:
”Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh
NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada NASABAH akan menjual barang agunan di depan umum
ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap
perlu dan sesuai dengan prinsip syariah.”
- Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
menyatakan :
- Pasal 6, yang menyatakan :
”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan :
“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang
mengenai hak atas tanah.”
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Menteri Keuangan No.
106/PMK.06/2013 tengang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada:
- Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan :
“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,
yang didahului dengan Pengumuman Lelang.”
- Pasal 1 ayat (27), yang menyatakan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
”Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan
oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang
oleh Pejabat Lelang.”
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan ketentuan Perundang-Undangan
sebagaimana dijelaskan di atas, dan dipertegas dengan Risalah Lelang No.
1076/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III
(”Risalah Lelang No. 1076/2015”). Sehingga atas hal tersebut, maka
sangatlah jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti tidak
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer. Dengan
demikian dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I
dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatigedaad) adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak relevan,
mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak.
Dan terhadap Lelang Eksekusi maupun terhadap pembeli lelang yang
pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
tidaklah dapat dibatalkan dan harus memperoleh perlindungan hukum,
sebagaimana ditegaskan dalam :
- Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, menyatakan :
“Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka
lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang
beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum”;
- Yurisprudensi MARI No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976,
menyatakan :
“Pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh
Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik
dan harus dilindungi oleh undang-undang”.
9. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tentang
ganti kerugian Materil dan Immateril secara bersama-sama (tanggung
renteng) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 177.636.008,- (seratus tujuh
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan rupiah) adalah
tuntutan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan sudah seharusnya
ditolak, sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam :
- Yurisprudensi MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang
menyatakan :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
“Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa
sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus
ditolak”.
- Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970,
yang menyatakan :
”Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam
bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian
dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.
10. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan terhadap
Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari
tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak. (DH. Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI berikut :
- MARI No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955, yang menyatakan
”Tuntutan pembayaran uang paksa i.c. tidak dapat diterima karena tidak
jelas dasar hukumnya”.
- MARI No. 79 K/Sip/1972, yang menyatakan :
“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama - sama dengan tuntutan
membayar uang”.
11. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat
yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet,
Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak,
sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran MARI No. 03 Tahun
2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak
menjatuhkan keputusan “Uitvoerbaar bij Voorraad” walaupun syarat-syarat
dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.
12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada
relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan
hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I dan Tergugat II
menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk
ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat I dan
Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat
memberikan putusan sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lupuk Pakam Tidak berwenang Memeriksa
dan Mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
pekara ini.
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Ex Aequo et Bono).
Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah
memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat,
tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam
gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas
kebenarannya.
2. Eksepsi Kompetensi Absolut
a. Bahwa Penggugat mengakui dirinya telah melakukan Perjanjian
Pembiayaan dengan Tergugat II yang dicatat dalam Surat Persetujuan
Prinsip Pembiayaan (SP3) No. 0721/SP3/30176/M2S/10/12 tentang
Fasilitas Pembiayaan Murabahah tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp.
201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah).
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 Undang-
Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian
sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama.
c. Bahwa pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama
sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan putusan Mahkamah
Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, dengan pertimbangan hukumnya yakni:
“Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan
kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga
diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana penyelesaian
sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah,
melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.” “Adanya pilihan
penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk menyelesaikan
sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pada akhirnya
akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk
mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam
Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas
dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk
menyelesaikan sengketaperbankan syariah termasuk juga sengketa
ekonomi syariah.” “Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan
juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-
Undang a quo tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan
kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadili
perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal
a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan
hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian
hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
[vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip konstitusi.”
d. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut, dengan demikian Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam tidak berhak memeriksa perkara a quo.
3. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat gugatan a quo tidak
sempurna, maka cukup berdasar hukum dan beralasan apabila apabila
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon juga dianggap telah
termasuk dalam pokok perkara ini, dan Tergugat III menolak seluruh dalil-
dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas
kebenarannya.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam
mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat III adalah keberatan
terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap
objek jaminan Fasilitas Pembiayaan Murabahah berupa sebidang tanah
dan bangunan seluas + 365 m2 yang terletak di Kelurahan Sidodadi
Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara atas nama Ariani.
3. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengakui beberapa hal
antara lain:
a. Penggugat telah mengikatkan diri sebagai Debitur dengan Tergugat II
sebagai Kreditur dalam suatu perjanjian pembiayaan sebagaimana
dicatat dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.
0721/SP3/30176/M2S/10/12 tentang Fasilitas Pembiayaan
Murabahah tanggal 19 Oktober 2012;
b. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan satu dan lain hal Penggugat
mengalami kesulitan pembayaran angsuran sebagaimana telah
diperjanjikan.
Terhadap beberapa pengakuan dari Penggugat tersebut, Tergugat III
memohon akta.
4. Bahwa terkait pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa, dapat
Tergugat III sampaikan kronologis pelelangan sebagai berikut:
a. Tergugat II telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III
melalui Surat Permohonan Lelang Ulang No. 001/BMSI-
Medan/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 terhadap sebidang tanah
dan bangunan sesuai SHM No. 1649 seluas 365 m2 yang terletak di
Jalan dari Lubuk Pakam ke Pantai Labu Desa Sidodadi Ramunia,
Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara atas nama Ariani (selanjutnya akan disebut “objek sengketa”);
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
b. Setelah menerima surat permohonan pelaksanaan lelang dari
Tergugat II, Tergugat III melakukan penelitian kelengkapan berkas
permohonan lelang, dan berkas permohonan lelang tersebut
dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan benar secara
formal sebagaimana Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas No. HPKB-
446/WKN.02/KNL.0105/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
c. Oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II telah
disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan dan telah
memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka sebagaimana
Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
Tergugat III menerima permohonan lelang dari Tergugat II dan
menindaklanjutinya dengan menetapkan hari dan tanggal
pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa pada hari
Rabu tanggal 26 Agustus 2015 melalui Surat Penetapan Jadwal
Lelang No. S- 1373/WKN.02/KNL.01/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
d. Setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkap dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian pelelangan atas
objek sengketa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus
2015 sesuai dengan Risalah Lelang No. 1076/2015 tanggal 26
Agustus 2015.
5. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yang merupakan barang
jaminanan hak tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang berbunyi:
“Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Maka Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama
mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang dan telah
tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/2012 tanggal
14 Januari 2013 untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak
tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, apabila debitur
cedera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat
gugatannya halaman 5 (lima) angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak melakukan
lelang eksekusi atas barang jaminan utang Penggugat karena tidak sesuai
dengan ketentuan Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam
Rangka Pembiayaan Murabahah No.0721/PW/30176/M2S/10/12 tanggal
19 Oktober 2012.
7. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan, pelelangan yang dilaksanakan oleh
Tergugat III merupakan pelelangan terhadap objek sengketa yang
dijaminkan atas utang Penggugat kepada Tergugat II yang diikat dalam
Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 102 tanggal 19 Oktober 2012.
8. Bahwa sesuai kesepakatan Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan Murabahah
No. 102 tanggal 19 Oktober 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa
apabila Debitur (Penggugat) cedera janji, maka Kreditur (Tergugat II) tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu akan menjual barang jaminan di depan
umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap
perlu dan sesuai dengan prinsip syariah.
9. Bahwa dalam halaman 8 (delapan) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
10/2012 tanggal 14 Januari 2013 terdapat klausul yang pada pokoknya
menyatakan jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi
utangnya, bank selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama
diberi kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, untuk menjual
atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan
baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
10. Bahwa dengan demikian lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang
dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat II telah sesuai
dengan klausul perjanjian yang disepakati antara Penggugat selaku
Debitur dan Tergugat II selaku Kreditur.
11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam
gugatannya halaman 6 (enam) angka 19 (sembilan belas) yang pada
pokoknya menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan atas objek sengketa
merupakan perbuatan melawan hukum karena dilaksanakan sebelum
jatuh tempo perjanjian kredit.
12. Bahwa dalam kesepakatan Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan Murabahah
No. 102 tanggal 19 Oktober 2012 pada pokoknya juga telah diatur
mengenai akibat dari peristiwa cedera janji yang menyatakan bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
apabila terjadi cedera janji, kedua belah pihak sepakat melepaskan diri
dari Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi:
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang
timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai
tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika
syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan
melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu
jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak
boleh lebih dan satu bulan.”
13. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka apabila Debitur
melakukan wanprestasi, otomatis Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud
berakhir tanpa perlu menunggu jangka waktu akad yang baru berakhir
pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Akad
Pembiayaan Murabahah dimaksud.
14. Bahwa selain itu, sesuai kesepakatan Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan
Murabahah No. 102 tanggal 19 Oktober 2012 pada pokoknya menyatakan
bahwa apabila Debitur (Penggugat) cedera janji, maka Kreditur (Tergugat
II) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akan menjual barang jaminan di
depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang
dianggap perlu dan sesuai dengan prinsip syariah.
15. Bahwa dalam halaman 8 (delapan) Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
10/2012 tanggal 14 Januari 2013 terdapat klausul yang pada pokoknya
menyatakan jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi
utangnya, bank selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama
diberi kuasa, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, untuk menjual
atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan
baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
16. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4
Tahun 1996 yang berbunyi:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Maka Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai kewenangan
berdasarkan undang-undang, untuk menjual sendiri secara lelang
terhadap objek hak tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari
debitur, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
17. Bahwa melalui Surat Pernyataan No. 002/BMSI-Medan/08/2015 tanggal 6
Agustus 2015, Tergugat II telah menyatakan Penggugat melakukan cedera
janji (wanprestasi).
18. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan No. 002/BMSI-Medan/08/2015
tanggal 6 Agustus 2015 tersebut, maka sesuai dengan Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 9 Perjanjian
Pembiayaan Murabahah No. 102 tanggal 19 Oktober 2012 dan klausul
yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/2012
tanggal 14 Januari 2013 tersebut di atas, Tergugat III berdasarkan Surat
Permohonan Lelang Ulang No. 001/BMSIMedan/ 08/2015 tanggal 6
Agustus 2015 dari Tergugat II dapat secara sah melaksanakan lelang atas
objek sengketa sebelum melampaui batas tempo pelunasan kredit.
19. Bahwa Tergugat III menolahj dengan tegas dalil Penggugat dalam
gugatannya halaman 7 (tujuh) angka 22 (dua puluh dua) yang pada
pokoknya tindakan Tergugat III yang tidak menolak permohonan lelang
dari Tergugat I dan Tergugat II, namun malah melakukan lelang eksekusi
terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa:
“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal
subjek dan objek lelang”
21. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II telah disertai
dengan dokumen persyaratan lelang yang lengkap dan memenuhi
legalitas formal subjek dan objek lelang. Dengan demikian Tergugat III
tidak boleh menolak permohonan lelang dari Tergugat II tersebut.
22. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat
gugatannya halaman 8 (delapan) angka 28 (dua puluh delapan) yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III
atas permintaan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum karena
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
mengabaikan ketentuan Pasal 36 ayat (1), (3), dan (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
23. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimaksud dengan Nilai Limit adalah
harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh
Penjual/Pemilik Barang.
24. Bahwa Tergugat II selaku Penjual barang telah menetapkan nilai limit
lelang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) melalui
Surat Pemberitahuan Limit Lelang No. 004/BMSI-Medan/08/2015.
25. Bahwa dengan demikian, pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat III atas
permintaan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang
yang berlaku.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa
untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat
kumulatif sebagai berikut :
Harus ada perbuatan;
Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
Harus ada unsur kesalahan;
Harus ada kerugian yang diderita;
Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang
ditimbulkan.
27. Bahwa ternyata tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III yang dapat
dikategorikan perbuatan melawan hukum, dikarenakan pelaksanaan lelang
eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum.
28. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam
petitum gugatannya angka 6 (enam) yang pada pokoknya meminta kepada
Majelis Hakim untuk menyatakan Risalah Lelang No. 1076/2015 tanggal
26 Agustus 2015 dan penetapan pemenang lelang berdasarkan Surat
Keterangan Pemenang Lelang tanggal 28 Agustus 2015 batal demi
hukum.
29. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai
dengan ketentuan hukum sehingga perbuatan tersebut adalah sah
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Oleh
karena itu permintaan Penggugat agar Majelis Hakim membatalkan lelang
dan Risalah Lelang tidak berdasar dan harus ditolak. Hal ini sesuai dengan
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23
April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan
bahwa:
“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, tidak dapat dibatalkan.”
30. Bahwa semua dalil Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak benar
dan telah terbantahkan, sehingga Majelis Hakim perkara a quo juga
selayaknya menolak permohonan Penggugat dalam petitum gugatannya
angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta agar menghukum Para
Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi material
sebesar Rp. 472.363.992,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus
enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan ganti
rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada
Penggugat.
31. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam
petitum gugatannya angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya memohon
agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari
kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi
putusan perkara a quo.
32. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam
petitum gugatannya angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya meminta
kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan perkara ini dapat
dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun
Para Tergugat atau pihak lain mengajukan gugatan, perlawanan, banding,
ataupun kasasi.
33. Bahwa permintaan tersebut harus ditolak, karena untuk dapat
dijatuhkannya putusan Uitvoerbaar Bij Vooraad, harus memenuhi syarat
ketentuan pasal Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten
(RBg), yakni:
a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang
menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;
b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim
yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan
tentang kepemilikan.
34. Bahwa selain syarat tersebut di atas, juga harus memenuhi syarat lain
yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001
tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas mensyaratkan
bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij
Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur
dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya
pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi
sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata
dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya
uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka
pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.
35. Bahwa faktanya gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan pada
Pasal 191 ayat (1) RBg, dan tidak meletakkan jaminan sebagaimana
disyaratkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001. Oleh karena itu, sudah
sepatutnya apabila permohonan Penggugat terkait putusan Uitvoerbaar Bij
Vooraad tersebut ditolak.
Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memutus dengan
diktum sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul.
Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V melalui Kuasa
Hukumnya telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai
berikut:
A. TENTANG EKSEPSI;
1. Eksepsi Eror Inpersona;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
- Bahwa sebagaimana gugatannya Penggugat telah menarik Tergugat
I yakni PT Bank Mega Syariah yang bekedudukan di Jakarta, serta
Tergugat II yakini PT Bank Mega Syariah KCP Tembung yang
beralamat di Tembung, sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa pada prinsipnya PT Bank Mega Syariah adalah badan usaha
bank yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana berdasarkan
UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah merupakan
subjek hukum yang dapat digugat dan menggugat ke pengadilan
serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia
(naturalijke person);
- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelas Penggugat
telah melakukan kekeliruan dalam menyusun pihak-pihak, dimana
Penggugat telah menarik Tergugat I serta juga Tergugat II sebagai
subjek yang berdiri sendiri, padahal mereka adalah satu kesatuan,
dan merupakan satu subjek hukum, sehingga karenanya Tergugat II
tidak dapat digugat bersama-sama dengan Terguat I sebagai subjek
yang berdiri sendiri-sendiri karena mereka adalah satu subjek;
- Bahwa akibat kelalaian dari Penggugat dalam mengkwalifikasikan
pihak-pihak tersebut jelas mengakibatkan gugatan Penggugat eror in
persona;
2. Eksepsi Kabur (Obsccurilibeli);
a. Kabur karena pertentangan antara posita-posita dan petitum-petitum;
- Bahwa sebagaimana gugatannya pada halaman ke 11 posita ke –
44, Penggugat mendalilkan bahwasanya akibat perbuatan Para
Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena jika dijual normal
agunan tersebut adalah seharga Rp 600.000.000 (enam ratus juta
rupiah) dan dengan dikurangi hutang Penggugat sebesar = Rp
177.636.008 maka didalilkan Penggugat masih dapat menerima uang
sebesar Rp 422.363.992 dan hal tersebut dituntut agar dibebankan
kepada Para Tergugat (Vide petitum ke -5);
- Bahwa akan tetapi posita dan petitum sebagaimana diatas, telah
kontradiksi dengan posita ke-42 dan petitum ke 8, dimana Penggugat
meminta agar pengadilan menyatakan : Sertifikat hak Milik No. 1649
dibebaskan dari beban apapun dan diserahkan kepada Penggugat,
sehingga dari hal tersebut jelas telah terjadi kontradiksi dimana
bagaimana mungkin para Tergugat dihukum untuk membayar
kerugian atas penjualan tanah yang seharusnya menurut Penggugat
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
sebesar Rp 600.000.000 akan tetapi kemudian juga Penggugat
meminta agar SHM tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada
Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelas telah terjadi
kontradiksi dalam menyusun posita-posita dan petitum-petitum dalam
gugatan Penggugat, sehingga karenanya sangat beralasan agar
majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan karenanya
tidak dapat diterima (N.O);
b. Kabur karena Petitum Penggugat bersifat negatif;
- Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat dahulu No. 9 dan
sebagaimana dirubah menjadi No. 10, disebutkan : “Menghukum
Tergugat I, Terguat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
orang atau badan hukum lainnya atau siapapun juga supaya tidak
melakukan perbuatan melawan hukum berupa apapun juga terhadap
Penggugat dan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak
dipropinsi sumatera utara, kotamadya/ kabupaten deli serdang,
kecamatan beringin,kelurahan sidodadi ramunia dengan luas tanah
kurag lebih 365 M2 berdasarkan sertifikat hak milik No. 1649”;
- Bahwa dari petitum sebagaimana diatas, jelas apa yang dimintakan
oleh Penggugat adalah bersifat negatif, karena Penggugat meminta
untuk agar Tergugat tidak berbuat berbuat sesuatu, padahal posita
yang bersifat negatif tersebut adalah dilarang dalam hukum acara
perdata, karena setiap petitum harus bersifat penghukuman yang
positif;
- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut karenannya gugatan
Penggugat aquo telah tidak memenuhi hukum acara dan
dikwalifikasikan kabur sehingga karenanya mohon agar gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
c. Kabur Karena Petitum Penggugat untuk menghukum dirinya sendiri;
- Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada point 4
disebutkan : Menghukum Penggugat untuk membayar sisa hutang
berikut denda kepada Terguat II sebesar Rp 177.636.008 (seratus
tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan
rupiah);
- Bahwa petitum sebagaimana diatas, tidak sejalan sebagaimana
maksud suatu gugatan dimana suatu gugatan kontentiosa tujuannya
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
adalah untuk menyatakan suatu hak dan menghukum pihak lawan
(yang digugat);
- Bahwa akan tetapi sebagaimana diatas, Penggugat dalam
petitumnya telah meminta agar dirinya dihukum, sehingga gugatan
aquo jelas-jelas bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata
dan dikwalifikasikan kabur, sehingga sangat beralasan agar gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
B.TENTANG POKOK PERKARA;
1. Bahwa Tergugat V membantah seluruh dalil gugatan Penggugat
terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada awalnya Tergugat V tidak mengetahui hubungan hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat V
kemudian hanya mengetahui pelelangan umum terhadap tanah seluas
365 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1649, yang
dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat III yang terbit di Koran
Tribune;
3. Bahwa berdasarkan pengumuman lelang yang terbit di Koran Tribune
sebagaimana diatas, selanjutnya Tergugat V mengikuti pelelangan yang
dilakukan oleh Tergugat III;
4. Bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Lelang dan Kutipan Risalah
Lelang No. 1076/ 2015 kemudian Tergugat V dinyatakan sebagai
pemenang lelang atas tanah seluas 365 M2 sebagaimana Sertifikat Hak
Milik No. 1649 sebagaimana diatas seharga Rp 215.000.000 (Dua Ratus
Lima Belas Juta Rupiah);
5. Bahwa atas hal tersebut diatas, kemudian Tergugat V juga telah
menyelesaikan segala kewajibannya membayar harga lelang, serta
membayar pajak BPHTB, serta biaya balik nama atas Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 1649;
6. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelaslah berdasarkan
Sema No. 7 Tahun 2012 Jo Sema No. 5 Tahun 2014 Jo Putusan
Mahkamah Agung RI No. 3201/Pdt/1991 Jo Putusan Mahkamah Agung
RI No. 4039/Pdt/2001 karenanya Tergugat V adalah pembeli yang
beritikad baik dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi dalil Penggugat pada point 7
dan 8 gugatan yang menyebutkan antara lain : “bahwasanya Penggugat
tidak pernah mendapatkan dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Tanggungan sehingga karenanya Penggugat kesulitan untuk meneliti hak
dan kewajiban Penggugat”;
Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diatas adalah dalil yang tidak
berdasarkan hukum, karena hak dan kewajiban para pihak dalam suatu
perikatan tertuang bukan kepada Akta Pemberian Hak Tanggungan akan
tetapi tertuang pada akad wakalah (perjanjian kredit) dimana terhadap
perjanjian wakalah tersebut disebutkan Penggugat telah mendapatkan
photo copynya, sehingga jelas Penggugat telah mengetahui hak dan
kewajibannya, sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, “tiap-tiap
persetujuan yang sah berdasarkan undang-undang menjadi undang-
undang bagi yang membuatnya” dan karennya Penggugat wajib untuk
mematuhi perikatan yang telah ditandatanganinya;
8. Bahwa selanjutnya jika dilihat dari Posita ke 4 gugatan Penggugat maka
telah jelas dan teranglah bahwasanya Penggugat telah mengakui
memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1649 atas
hutangnya yakni berupa pembiayaan murabahah, serta sebagaimana
dalil positanya pada point 9 dan 10, juga pada prinsipnya Penggugat
telah mengakui mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran
bulanan dan menunggak sebesar Rp 144.720.000 (seratus empat belas
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dalil Penggugat pada
point 17 yang menyatakan “Penggugat belum dikatakan wanprestasi”
adalah keliru dimana wanprestasi menurut doktrin telah terjadi karena :
tidak melakukan, melakukan tapi terlambat, melakukan tapi tidak
sepenuhnya” sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut jelas-jelas
Penggugat telah wanprestasi, dan karenanya adalah sangat beralasan
objek jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan untuk dilelang;
9. Bahwa selajutnya terkait dengan dalil Penggugat pada posita 11, 12, 13,
14, 15, 16 gugatan jelas-jelas adalah keliru, karena Pemberian hak
Tanggungan adalah merupakan perjanjian asesor dari perjanjian pokok
(hutang piutang) dan karenanya tidak dapat terpisahkan dari perjanjian
pokok (vide Pasal 10 ayat (1) (2) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan (kreditur)
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
mempunyai hak untuk menjual melalui lelang umum apabila debitur
cedera janji (wanprestasi);
10. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, jelas Penggugat telah
cidera janji (wanprestasi) dan karenanya Tergugat I berhak untuk
melakukan lelang didepan umum melalui Tergugat III dan lelang aquo
adalah sah secara hukum serta lelang tersebut tidak harus dengan
persetujuan dari Penggugat karena merupakan perlindungan hukum bagi
hak-hak Kreditur yang diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan ;
11. Bahwa selain itu dalil Penggugat pada posita ke 27 adalah sangat tidak
berdasar dan mengada-ngada dengan menyatakan Tergugat V telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meneliti secara
cermat lelang yang dilakukan, karena jelas-jelas Tergugat V adalah
pembeli yang beritikad baik, apalagi lelang tersebut dilakukan oleh
Tergugat III yang merupakan Kantor Lelang Negara sehingga tidak ada
kewajiban hukum apapun yang mengharuskan Tergugat V untuk meneliti
dengan baik sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan
hukum sebagaimana dalil Penggugat;
12. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada posita ke 33 yang
menyatakan :”bahwa lelang yang dilakukan dibawah limit karena nilai
yang sebenarnya seharga Rp 600.000.000”, adalah dalil yang mengada-
ngada, dimana jika benar yang dikatakan Penggugat aquo kenapa pada
saat Penggugat sudah tidak dapat membayar hutangnya tidak langsung
membawa pembeli yang berniat membeli seharga Rp 600.000.000
kepada Tergugat I agar Penggugat mendapatkan sisa sebagaimana
mestinya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat
karenanya jelas-jelas dalil aquo adalah kebohongan;
13. Bahwa sekali lagi Tergugat V tegaskan tidak benar harga yang
sebenarnya/ harga pasar tanah aquo sebesar Rp 600.000.000, apalagi
pada kenyataannya lelang yang diikuti Tergugat V adalah lelang yang
kedua (2), dimana sebelumnya Tergugat I telah melakukan lelang atas
tanah aquo pada lelang pertama (1) akan tetapi tidak ada yang membeli
dan kemudian harga diturunkan pada lelang yang kedua, sehingga jika
benar harga pasar sampai Rp 600.000.000, pastinya banyak pembeli
yang mengikuti lelang karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah,
akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang beminat untuk membeli;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
14. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, jelas segala dalil gugatan
Penggugat adalah tidak berdasar dan karenannya Penggugat dapatlah
dikwalifikasikan sebagai Penggugat yang beritikad buruk;
15. Bahwa sebagaimana diatas, jelas lelang yang dilakukan oleh Tergugat I
melalui Tergugat III telah sesuai dengan hukum dan karenanya mohon
agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menolak
gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo, sudi kiranya untuk mengambil putusan
sebagai berikut;
I. Dalam Eksepsi;
- Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Eror Inpersona dan kabur
(obscuurilibeli);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
II. Dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul karenanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016 telah dijatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Dalam Pokok Perkara
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang bahwa karena pada saat pembacaan putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 21 Juli 2016 tidak
dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV / Kuasa Hukumnya, maka
isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kepada Tergugat I dan II pada
tanggal 5 Oktober 2016, Tergugat IV pada tanggal 4 Oktober 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor
155/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pembanding semula Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 155/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 21 Juli
2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan
patut kepada : Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 5
Oktober 2016, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Agustus
2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 Agustus 2016,
Terbanding V semula Terguga V pada tangggal 10 Agustus 2016;
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Memori Banding Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat tanggal 14 September 2016 yang diterima
oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 September 2016, dan
risalah Memori Banding tersebut tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
secara sah dan patut kepada : Terbanding I, II , III dan V semula Tergugat I, II III
dan V pada tanggal 5 Oktober 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada
tanggal 22 September 2016;
Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah
mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 155/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 21 Juli 2016 yang pada
pokoknya /yang lengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan
Replik yang diajukan oleh Penggugat;
2. Karena Pengadilan Negeri memutuskan tidak berwenang mengadili perkara
ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat menilai Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili dan memeriksa
perkara Nomor : 155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016 hanya melihat
pihak dalam perkara ini secara parsial (sebahagian) saja, serta tidak melihat
fakta persidangan bahwa pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat tidak
hanya Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, melainkan
juga Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat
V/Terbanding V, dimana Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat
IV/Terbanding IV bukanlah pihak atau subjek hukum yang beragama Islam
atau yang menjalankan kegiatan/usahanya berdasar pada prinsip ekonomi
Islam, yang oleh karena itu Penggugat menilai sangat berdasar menurut
hukum Gugatan tersebut Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Pakam, sehingga Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap
pertimbangan Majelis Hakim tersebut, oleh karena itu sangat beralasan
bagi Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara a quo
pada tingkat Banding untuk membatalkan Pertimbangan Hukum Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
3. Perbuatan melawan hukum yang Penggugat/Pembanding Gugat/Banding
adalah tindakan lelang eksekusi secara sepihak yang tidak memiliki dasar
hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/Terbanding;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan perkara
ini murni mengenai masalah ekonomi syariah yang telah diatur dalam
Perbankan Syariah, oleh karena masalah yang Penggugat/Pembanding
persoalkan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan lelang
eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat
II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat V/Terbanding V serta
penerbitan status baru dan atau title lain terhadap Sertipikat Hak Milik atas
nama Penggugat/Pembanding terhadap sebidang tanah dan bangunan
yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya/Kabupaten Deli
Serdang, Kecamatan Beringin, Kelurahan Sidodadi Ramunia dengan luas
tanah kurang lebih 365 M² (meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak milik
(SHM) No. 1649 yang dilakukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV atas
permintaan Tergugat V/Terbanding V, sehingga sangat berdasar menurut
hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
5. Pokok Perkara dalam Gugatan ini belum diperiksa, sehingga sangat
berdasar hukum bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016 tersebut, serta memerintahkan
kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili
Pokok Perkara dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum
Terbanding V semula Tergugat V telah menyerahkan Risalah Kontra Memori
Banding pada tanggal 21 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2016, dan
selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara
sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2017, Terbanding I
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 7 Agustus 2017, Terbanding III
semula Tergugat III pada tanggal 16 Juni 2017, Terbanding IV semula Tergugat
IV pada tanggal 12 Mei 2017;
Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding V semula
Tergugat V tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang
dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada
pokoknya/lengkapnya sebagai berikut :
1. Bahwa sebagaimana dalil memori bandingnya pada halaman 9 mendalilkan
bahwa : “Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 155/
Pdt.G/2015/PN-Lbp hanya melihat pihak dalam perkara aquo secara parsial
(sebahagaian) saja, serta tidak melihat fakta persidangan bahwa pihak yang
digugat bukan hanya Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II
melainkan Tergugat III/ Terbanding III, Tergugat IV/ Terbanding IV, Tergugat
V/ Terbanding V, dimana Tergugat III/ / Terbanding III, Tergugat IV/
Terbanding IV adalah bukan pihak yang beragama islam atau yang
menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi islam, yang oleh
karena itu Penggugat menilai sangat mendasar Penggugat menilai gugatan
aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”;
Bahwa dalil Pembanding sebagaimana diatas jelas-jelas adalah keliru
dimana :
- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam, karena jika dilihat dan dipelajari secara terperinci
maka dasar dijatuhkannya putusan perkara aquo sebagaimana
pertimbangan Putusan halaman 41 dan 42, yakni adalah yang menjadi
dasar gugatan/dalil/sengketa gugatan Penggugat adalah hubungan hukum
antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mengacu kepada
prinsip ekonomi syariah yakni Perjanjian Murabahah No 102 sehingga
berdasarkan Pasal 1 angka (1) Jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang menyebutkan : “bahwa
Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam
dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan
ekonomi syariah”. Dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang
perbankan syariah yang menyebutkan : “Penyelesaian sengketa perbankan
syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” Jo
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
2013 yang menyatakan : Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan :
“Dalam hal Penyelesaian sengketa telah diperjanjikan maka penyelesaian
sengketa diselesaikan sesuai dengan isi akad” dinyatakan tidak
berkekuatan hukum; Maka yang berwenang memutus sengketa aquo
adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa selain itu, jika Pembanding mendalilkan hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam tidak melihat identitas Tergugat III/ Terbanding III dan
Tergugat IV/ Terbanding IV karena bukan beragama islam juga adalah
keliru karena Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/ Terbanding IV
adalah badan hukum publik (rech person), bukan orang Pribadi (naturalijk
person), apalagi sebagaimana dalilnya pembanding tidak dapat
menunjukkan salah satu pihak saja yang beragama non muslim, karena jika
Pembanding mempermasalahkan tentang agama Tergugat-tergugat/
Terbanding-terbanding yang lain, maka Pembanding harus menunjukkan
salah satu pihak saja yang non muslim akan tetapi pembanding tidak dapat
menunjukkan salah satu pihak saja dalam memori bandingnya bahwasanya
ada pihak yang non muslim, sehingga karenanya berdasarkan hal tersebut
mohon kepada yang mulia hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak
memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Bahwa sebagaimana memori Bandingnya halaman -10- Pembanding
mendalilkan bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah adanya perbuatan
melawan hukum berupa lelang eksekusi secara sepihak yang tidak memiliki
dasar atas harta milik Pembanding;
Atas hal tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa jelas dan tegas apa yang menjadi keberatan Penggugat/
Pembanding sebagaimana yang disebutkannya diatas adalah
merupakan dampak/akibat dari Perjanjian Murabahah No. 102 antara
Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding I, dan hal
tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil gugatannya sehingga jelas terkait
dengan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum tetap kembali
kepada Perjanjian Murabahah No. 102, sehingga karenanya jelas
berdasarkan Pasal 1 angka (1) Jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009
Tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo Pasal
55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
2013 maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama bukan
Pengadilan Negeri;
3. Bahwa sebagaimana Memori bandingnya halaman -11- Pembanding
mendalilkan bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-
X/2012 diputus pada tanggal 29 agustus 2012, sedangkan akad wakalah
Murabahah No. 0721/PW/30176/M2S/10/12 yang dibuat dan ditandatangai
Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat I/ Terbanding I lahir pada tanggal
19 Oktober 2012, sehingga secara sadar antara Pembanding dan
Terbanding telah melakukan pilihan hukumm di Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam;
Bahwa atas hal tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut adalah keliru
dimana jelas pilihan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang
yakni Pasal 1 angka (1) Jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 55 ayat
(1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013
adalah batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa selain itu dalam penyelesaian sengketa jika pilihan hukum
terhadap penyelesaian melalui lembaga-lembaga Non litigasi (ADR) dan
pilihan hukum terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan maka pada
prinsipnya dapat dibenarkan akan tetapi terkait dengan kompetensi
absolut (pembagian berdasarkan kewenangan jenis perkaranya) maka
secara hukum tidak dapat dibenarkan dan harus batal demi hukum,
karena secara limitatif sudah diatur 4 (empat) kewenangan lembaga
peradilan masing-masing, dan tidak dapat kewenangan yang satu
dirampas oleh pengadilan yang lain dan begitu sebaliknya;
- Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut jelas Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Tidak berwenang;
Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Bapak
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :
1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat untuk
seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.
155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tertanggal 21 Juli 2016;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya kedua
tingkat peradilan karenanya;
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi perpendapat lain mohon
keadilan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembangi semula
Penggugat tersebut, Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah menyerahkan
Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima
oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Oktober 2016,
dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan
secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada
Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2017, Terbanding
V semula Tergugat V pada tanggal 10 Mei 2017, Terbanding III semula
Tergugat III pada tanggal 12 Juni 2017, Terbanding IV semula Tergugat IV pada
tanggal 12 Mei 2017;
Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding I, II
semula Tergugat I, II tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang
dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada
pokoknya/lengkapnya sebagai berikut :
1. Bahwa Pembanding semula Penggugat mempermasalahkan tentang
adanya pihak lain yaitu Tergugat III dan IV yang menurut Pembanding
semula Penggugat bukan pihak yang beragama Islam atau pihak yang
bukan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah,
sehingga penyelesaian sengketa perbankan syariah harus dalam
lingkungan peradilan agama, dengan demikian sudah tepat pertimbangan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak memiliki iktikad baik tentang
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Terbanding I dan II semula
Tergugat I dan II sehingga Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II
menempuh penyelesaian melalui lelang eksekusi;
Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah
menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari
Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016, (inzage) kepada Pembanding
semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2017,Terbanding I, II semula
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Tergugat I, II pada tanggal 16 Oktober 2016, Terbanding III semula Tergugat III
pada tanggal 16 Oktober 2016, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal
22 Desember 2016, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 29
Desember 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah
pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan
Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Unang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202
Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016, dan memori
banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra
memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II
serta kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V, setelah
dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka MajeIis Hakim Tingkat Banding
berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G /2015/ PN.Lbp tanggal 21
Juli 2016 telah tepat dan benar, karena berkenaan dengan hal-hal yang
diperkarakan oleh para pihak, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut
telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai
pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini, dengan
tambahan pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri
tersebut diatas, sudah secara jelas dan terang mempertimbangkan tentang
eksepsi dari para Tergugat/Terbanding khususnya tentang kewenangan absolut
yaitu karena perkara ini menyangkut perkara perbankan syariah, sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka (1) Jo Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 55
ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013,
Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama, dengan demikian maka keberatan-keberatan
Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori
bandingnya tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan
sebaliknya bantahan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II terhadap
keberatan-keberatan memori banding tersebut dapat dibenarkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat
banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
155/ Pdt.G /2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016, sudah tepat dan benar
karenanya cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan
dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Nomor 155/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016 yang dimintakan
banding dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada
dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk
membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding
akan disebutkan dalam amar putusan;
Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata
untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227),
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang, Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Pengugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 155/Pdt.G
/2015/ PN.Lbp tanggal 21 Juli 2016, yang dimohonkan banding;
PENG
ADIL
AN T
INGGI M
EDAN
Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 421/Pdt/2017/PT MDN
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan
sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami: Cicut
Sutiarso, sebagai Hakim Ketua, Daliun Sailan, SH.MH, dan Binsar Siregar, SH,
M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 Nomor
421/Pdt/2017/PT Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Johorlan Dongorang, SH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh
pembanding dan Para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Daliun Sailan, SH.MH.. Cicut Sutiarso.
Binsar Siregar, SH.M.Hum.
Panitera Pengganti,
Johorlan Dongoran,SH.
Ongkos perkara :
1. Materai ...................... Rp. 6.000,- 2. Redaksi...................... Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan............. Rp. 139.000,- J u m l a h ………….. Rp.150.000,-