P U T U S A N NOMOR : 45/PID.SUS.K/2013/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. ----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -------------- Nama Lengkap : TABAH NUR KATAS PANE. Tempat Lahir : Tanjungbalai. Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 06 Juni 1966. Jenis Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Agama : Islam. Tempat Tinggal : Jalan Meranti RT.01 Rw.01 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Pekerjaan : Direktur CV. Bina Persada. ----- Terdakwa ditahan oleh : ---------------------------------------------------------------------- 1. Penyidik : - Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-2320 /N.2.15/Fd.1/10 /2012, tanggal 29 Oktober 2012, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ; - Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Nomor : P-05 / RT-2 / Fd.1 / 11 / 2012, tanggal 14 Nopember 2012, sejak tanggal 18 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ; - Surat Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 218 / Pen.Pid / 2012 / PN-TB, tanggal 19 Desember 2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ; - Surat Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 05 / Pen.Pid / 2013 / PN-TB, tanggal 21 Januari 2013, sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 2. Penuntut Umum .......... Penga Penga i Medan Pengadilan Tinggi Medan Pengadila i Medan Pengadilan Tinggi Medan Pengadila i Medan Pengadilan Tinggi Medan Pengadila i Medan Pengadilan Tinggi Medan Pengadila i Medan Pengadilan Tinggi Medan Pengadila
47
Embed
Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Tinggi ... - pt-medan.go.id fileNama Lengkap : TABAH NUR KATAS PANE. Tempat Lahir : Tanjungbalai. Umur / Tgl ... Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P U T U S A N NOMOR : 45/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : --------------
Nama Lengkap : TABAH NUR KATAS PANE.
Tempat Lahir : Tanjungbalai.
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 06 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan Meranti RT.01 Rw.01 Kelurahan Mekar
Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan.
Pekerjaan : Direktur CV. Bina Persada.
----- Terdakwa ditahan oleh : ----------------------------------------------------------------------
1. Penyidik :
- Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-2320 /N.2.15/Fd.1/10 /2012,
tanggal 29 Oktober 2012, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan
tanggal 17 Nopember 2012 ;
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Nomor : P-05 / RT-2 /
Fd.1 / 11 / 2012, tanggal 14 Nopember 2012, sejak tanggal 18 Nopember
2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Nomor : 218 / Pen.Pid / 2012 / PN-TB, tanggal 19 Desember 2012,
sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari
2013 ;
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Nomor : 05 / Pen.Pid / 2013 / PN-TB, tanggal 21 Januari 2013, sejak
tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
2. Penuntut Umum ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
2
2. Penuntut Umum : - Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-
381/N.2.15/Ft.1/02/2013, tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 25
Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan :
Nomor : 33 / Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn, tanggal 08 Maret 2013, sejak tanggal
08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan,Nomor :29 / Pen.Pid / 2013 / PN. Mdn, tanggal
18 Maret 2013, terhitung sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 05
Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Juni 2013, Nomor : 192
/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, terhitung tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 05
Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal Juni 2013, Nomor : 220
/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, terhitung tanggal 06 Juli 2013 s/d tanggal 04
Agustus 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13
Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal
14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ; ----------------------------------------
-------------------------------PENGADILAN TINGGI TERSEBUT------------------------------
---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang
berhubungan dengan perkara ini : ----------------------------------------------------------------------
I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2013, Nomor
Register Perkara : PDS-02/TBA /2013, yang pada pokoknya Terdakwa
didakwa sebagai berikut :
DAKWAAN. KESATU PRIMAIR :
Bahwa ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
3
----- Bahwa Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku pelaksana
pekerjaan/Direktur CV. Bina Persada bersama dengan Ir. Lahmuddin, Nomor
Induk Pegawai (NIP) 400040206 selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kota Tanjungbalai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 29/K
tanggal 08 Juni 2010 dan juga merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/129.A/K/2009
tanggal 27 April 2009 dan Pahala Nababan selaku Kabid Peternakan pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai atau selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan (masing-
masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 31 Juli 2009 sampai
dengan tanggal 01 Nopember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain
antara bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun anggaran 2009 bertempat di kantor
Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjung Balai di Jl. Cermai (Pasar VIII)
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46
Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini
Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut :
- Pada tahun anggaran 2009 Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai
mendapat anggaran dari Menteri Pertanian berupa dana/anggaran Pengadaan
Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota
Tanjungbalai dimana Ir. Lahmuddin, selaku Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Pemko Tanjungbalai yang karena jabatannya merangkap selaku
Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ir. Lahmuddin selaku Kuasa Pengguna
Anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Pemko Tanjungbalai
berdasarkan ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
4
berdasarkan Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun Anggaran 2009 tugas
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembangunan
P2HP Pengolahan dan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2009, yaitu :
-. Menguji kebenaran materi surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
-. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
-. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
-. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.
-. Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-
undangan.
- Bahwa dana/anggaran Pengadaan Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai dapat diketahui dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 No. 1680.0/018-07.4/-/2009
tanggal 31 Desember 2008 ditanda-tangani K.A. Badaruddin Nip. 060051474
selaku Direktur Pelaksana Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian
(Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009, sebagai berikut :
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS
BELANJA/RINCIAN BELANJA VOLUME HARGA
SATUAN JUMLAH BIAYA
Pengembangan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Belanja Bahan a. ATK dan komputer suppler.
Honor yang terkait dengan output kegiatan.
b. Honor pelaksana kegiatan
c. Honor site manager.
d. Honor tim pengadaan dan
pemeriksa barang.
Belanja Barang Non Operasional lainnya.
e. Koordinasi, administrasi,
pelaporan, penyusunan juknis, dll.
f. Bantuan alat dan mesin
pengolahan hasil peternakan.
1 Paket
1,00 tahun
48,00 OB
10,00 OB
1,00 Paket
1,00 Tahun
1,00 Paket
48,00 OH
48,00 OH
20,00 OH
5.000.000
250.000
1.400.000 1.500.000
10.000.000
241.900.000
100.000
100.000
300.000
300.000.000
5.000.000
5.000.000 27.500.000
12.000.000
14.000.000 1.500.000
251.900.000
10.000.000
241.900.000
15.600.000
4.800.000
4.800.000
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
5
Belanja perjalanan lainnya (DN). g. Dalam rangka identifikasi CPCL
dan pembinaan.
h. Dalam rangka monitoring dan
evaluasi.
i. Dalam rangka koordinasi,
sosialisasi dan konsultasi ke
provinsi.
6.000.000
- Berdasarkan tugas dan tanggung-jawab selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada kegiatan Pengembangan Agroindustri Pedesaan Program
Pengembangan Agrebisnis Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun
Anggaran 2009 Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai Ir.
Lahmuddin bukanlah pembuat keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang terkait, yaitu : 1. Mengangkat pejabat/panitia pengadaan barang/jasa.
Pencetak Bakso sebanyak 5 (lima) unit. Kapasitas : 295 butir/menit Dimensi : 320x400x600 (pxlxt) Penggerak : Listrik 110 watt
Freezer sebanyak 5 (lima) unit.
Kapasitas : 20 kilogram
- Bahwa Ir. Lahmuddin mengetahui pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan/time schedule yang dibuat oleh Terdakwa Tabah
Nur Katas Pane Pane pada tanggal 1 Juli 2009 yang merupakan lampiran dan
tertuang dalam kontrak, yaitu :
- Bulan I (bulan Agustus 2009).
Penggiling dan Pencampur adonan bakso sebayak 5 (lima) unit dengan
prestasi kerja sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Bulan II (bulan September 2009).
Pencetak bakso sebanyak 5 (lima) unit dengan prestasi kerja sebesar 35%
(tiga puluh lima persen).
- Bulan III (bulan Oktober 2009).
Freezer (alat pendingin) sebanyak 5 (lima) unit dengan prestasi kerja
sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa Tabah Nur Katas Pane pada
bulan I, bulan II adalah TIDAK ADA/NIHIL, kegiatan baru dilaksanakan pada
tanggal 30 Oktober 2009, dimana barang-barang tersebut di atas diterima tidak
dalam keadaan lengkap jumlahnya dan juga tidak dilakukan pengujian/uji coba
kelayakan sebagai mesin pencetak bakso, kegiatan mencapai prestasi kerja
sebesar 60% (enam puluh persen).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 Terdakwa Tabah Nur Katas
Pane dengan sepengetahuan Ir. Lahmuddin dan Pahala Nababan telah
mengirim dan diterima di gudang peyimpanan barang kantor Dinas Pertanian
dan Peternakan Pemko Tanjungbalai, yaitu:
- 1 (satu) unit Penggiling bakso. - 2 (dua) unit mesin penggerak. - 2 (dua) unit pencetak bakso. - 4 (empat) unit freezer (alat pendingin).
Sehingga terdapat kekurangan barang sebanyak:
- 4 (empat) unit Penggiling bakso. - 3 (tiga) unit mesin penggerak. - 3 (tiga) unit pencetak bakso. - 1 (satu) unit freezer (alat pendingin).
Terhadap ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
18
Terhadap barang-barang di atas telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang
pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekitar pukul 09.00 wib, dimana
pemeriksaan dilakukan bertempat di gudang peyimpanan barang kantor Dinas
Pertanian dan Peternakan Pemko Tanjungbalai kemudian terhadap barang
tersebut di atas tidak dilakukan pengujian/uji coba kelayakan sebagai mesin
pencetak bakso.
- Bahwa dengan tidak diserahkan kekurangan barang tersebut sampai dengan
minggu kedua Desember 2009 mengingat surat dari kepala KPPN Tanjungbalai
masa terakhir pencairan dana tersebut tanggal 16 Desember 2009, maka Ir.
Lahmuddin kemudian memerintahkan Pahala Nababan untuk membuat Berita
Acara Pembayaran (100%) sebagai syarat untuk melengkapi administrasi
pencairan dana ke kantor KPPN dan atas persetujuan Ir. Lahmuddin tersebut
Pahala Nababan selaku PPK dan Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku
rekanan/pelaksana pekerjaan membuat kesepakatan bahwa kekurangan
barang itu akan segera diadakan dan untuk menyakinkan Ir. Lahmuddin dan
Pahala Nababan lalu Tabah Nur Katas Pane Pane langsung menelpon Saksi
Terip Karo-Karo dengan jawaban barang akan segera dikirim.
- Kemudian Terdakwa Tabah Nur Katas Pane Pane meyakinkan Ir. Lahmuddin
kembali dengan Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 yang ditanda-
tangani oleh Terdakwa Tabah Nur Katas Pane dan diketahui oleh Ir. Lahmuddin
selaku Kepala Dinas, yang menyatakan bahwa Terdakwa Tabah Nur Katas
Pane bersedia dilakukan pemblokiran rekening atas nama CV. Bina Persada
sebesar Rp. 234.691.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) selama kewajiban untuk menyediakan mesin-
mesin dan alat-alat pembuatan bakso belum dipenuhi/diselesaikan.
Selanjutnya atas jaminan yang di berikan tersebut Ir. Lahmuddin selaku Kepala
Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pahala Nababan selaku PPK, Tim
Pemeriksa Barang dan Pembuat SPMU serta Terdakwa Tabah Nur Katas Pane
telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum dengan menanda-
tangani administrasi pertanggung-jawaban 100% untuk pencairan dana ke
KPPN Tanjungbalai walaupun masih ada kekurangan barangnya, yaitu :
1. Foto dokumentasi Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan
yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku Direktur
CV. Bina Persada dan Ir. Lahmuddin selaku Pengguna Anggaran.
2. Tanda Terima tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh
Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku Direktur CV. Bina Persada dan Ir.
Lahmuddin ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
19
Lahmuddin selaku Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.
3. Surat Permintaan Pembayaran Uang No. 900/2306.c/DPP/X/ 2009 tanggal
30 Oktober 2009 yang ditanda-tangani oleh Ir. Lahmuddin selaku Kepala
Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Berita Acara Serah Terima Barang No. 050/2306.b/BAST/DPP/X/ 2009
tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tabah Nur
Katas Pane selaku Direktur CV. Bina Persada dan Pemegang Barang
Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai atas nama Armayana,
S.TP tanpa tanda-tangan.
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta Lampiran No.
520/2306.a/DPP/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani
oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (Zaini Thohir selaku Ketua, Mhd.
Mahmud selaku Anggota dan Misnan selaku Anggota) dan diketahui oleh
Pahala Nababan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 050/2306/BAST/DPP/X/2009
tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tabah Nur
Katas Pane selaku Direktur CV. Bina Persada dan Pahala Nababan selaku
PPK serta diketahui oleh Ir. Lahmuddin selaku Kepala Dinas Pertanian
selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% No. 900/2305/BAP/DPP/2009
tanggal 30 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Tabah Nur
Katas Pane selaku Direktur CV. Bina Persada dan oleh Ir. Lahmuddin
selaku Pengguna Anggaran.
8. Ringkasan Kontrak tanggal Desember 2009 yang ditanda-tangani oleh Ir.
Lahmuddin atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat
Komitmen.
9. Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja No. 900/3659/XII/ DPP/2009
tanggal 9 Desember 2009.
10. Surat Perintah Membayar No. 00020/075522/2009 tanggal 15 Desember
2009 yang ditanda-tangani Ir. Linda Ferina selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Penandatanganan SPM. 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 Desember 2009 yang
ditandatangani oleh Samsi, S.sos selaku Kasi Bank/Giro Pos dan Immada, SE
selaku Pjs. Kepala Seksi Perbendaharaan II. - Bahwa maksud dibuat dan ditanda-tangani administrasi dimaksud adalah
seolah-olah bahwa pengadaan barang tersebut telah diserahkan semua
dengan ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
20
dengan prestasi 100% walaupun kenyataannya Terdakwa ketahui pengadaan
tersebut hanya sebagian saja yaitu 60%, tujuannya adalah agar dapat
dilakukan pencairan dana kegiatan pengadaan peralatan pengolahan hasil
peternakan dan akibatnya apabila tidak ditanda-tangani maka pencairan dana
tidak dapat dilakukan dan terhadap dana tersebut kembali ke pusat yaitu ke
Menteri Pertanian di Jakarta
- Bahwa dasar dan alasan Ir. Lahmuddin selaku Kepala Dinas selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, Pahala Nababan selaku PPK dan Terdakwa Tabah Nur
Katas Pane membuat dan menandatangani administrasi pertangung-jawaban
untuk pencairan dana secara fiktif seperti 1). Foto dokumentasi Pengadaan
Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan 2). Tanda Terima 3). Surat Permintaan
Pembayaran Uang 4). Berita Acara Serah Terima Barang 4). Berita Acara
Pemeriksaan Barang beserta Lampiran 5). Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan 6). Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% semua
administrasinya tertanggal 30 Oktober 2009 adalah oleh karena masa
berakhirnya Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/1192/SPP/DPP/VII/2009
tanggal 31 Juli 2009 yaitu tanggal 1 Nopember 2009 sehingga dibuatlah
administrasinya tertanggal 30 Oktober 2009 karena kalau dibuat di atas tanggal
1 Nopember 2009 maka sudah menyalahi administrasi sesuai dengan isi
kontrak kerja
- Bahwa untuk Pengadaan Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian
dan Peternakan Kota Tanjungbalai TA. 2009 telah dilakukan pembayaran oleh
pihak KPPN Tanjungbalai kepada Terdakwa Tabah Nur Katas Pane sebesar
Rp. 210. 155.123,- (dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu seratus
dua puluh tiga rupiah, setelah dipotong pajak) berdasarkan Surat Perintah
Pencairan dana Nomor: 563619m/076/110 tanggal 21 Desember 2009 yang
ditransfer pada tanggal 22 Desember 2009 ke Rekening Koran Kredit PRK
Periode 01 September 2009 s/d 30 Desember 2009 atas nama Tabah Nur
Katas Pane
- Bahwa Terdakwa Tabah Nur Katas Pane telah menikmati pembayaran untuk
Pengadaan Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan
Kota Tanjungbalai TA. 2009 tersebut, dimana berdasarkan Rekening Koran
Kredit PRK Periode 01 September 2009 s/d 30 Desember 2009 Nomor: 330
04.70.001777-2 atas nama Tabah Nur Katas Pane saldo akhir rekening pada
tanggal 23 Desember 2009 adalah sebesar sebesar Rp. 49.905.424,- (empat
puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh empat
rupiah ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
21
rupiah) dan uang tersebut kemudian dimutasikan/dipindah bukukan ke
Rekening Koran Giro Nomor: 330. 01.04.001777-0 atas nama Tabah Nur Katas
Pane dimana saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp.
501.239,- (lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Ir. Lahmuddin bersama-sama dengan Pahala
Nababan, dan Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku Direktur CV. Bina
Persada tersebut telah menyebabkan kerugian negara cq. Pemerintah Kota
Tanjungbalai sebesar Rp. 234.691.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Atau : Kedua : ----- Bahwa Terdakwa Tabah Nur Katas Pane selaku pelaksana
pekerjaan/Direktur CV. Bina Persada bersama dengan Ir. Lahmuddin, Nomor
Induk Pegawai (NIP) 400040206 selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kota Tanjungbalai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 29/K
tanggal 08 Juni 2010 dan juga merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai No. 050/129.A/K/2009
tanggal 27 April 2009 dan Pahala Nababan selaku Kabid Peternakan pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai atau selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan (masing-
masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 31 Juli 2009 sampai
dengan tanggal 01 Nopember 2009 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu lain
antara bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun anggaran 2009 bertempat di kantor
Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjung Balai di Jl. Cermai (Pasar VIII)
Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 46
Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
022/KMA ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
22
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, masih termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan
tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Pada tahun anggaran 2009 Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai
mendapat anggaran dari Menteri Pertanian berupa dana/anggaran Pengadaan
Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota
Tanjungbalai dimana Ir. Lahmuddin, selaku Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Pemko Tanjungbalai yang karena jabatannya merangkap selaku
Kuasa Pengguna Anggaran. - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ir. Lahmuddin selaku Kuasa Pengguna
Anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan Pemko Tanjungbalai
berdasarkan Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun Anggaran 2009 tugas
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembangunan
P2HP Pengolahan dan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2009, yaitu :
s. Menguji kebenaran materi surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
t. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
u. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
v. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN ;
- Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-
undangan ; - Bahwa dana/anggaran Pengadaan Peralatan Hasil Peternakan pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Tanjungbalai dapat diketahui dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 No. 1680.0/018-07.4/-/2009
tanggal 31 Desember 2008 ditanda-tangani K.A. Badaruddin Nip. 060051474
selaku Direktur Pelaksana Anggaran pada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian
(Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009, sebagai berikut :
4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013
yang ditanda tangani oleh H.Bastarial,SH.MH Panitera/Sekretaris pada
Pengadilan Negeri Medan , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut,
permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada
Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013 ; ----------------------------------------------------
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Juli
2013, kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan
mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2013 No : 33/Pid.Sus.K/2013/PN-
Mdn. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan
tersebut untuk mempelajarai berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke
Pengadilan Tinggi ; ----------------------------------------------------------------------------- ----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik
oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-
cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------------------
4. Akta ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
45
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan
surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara pemeriksaan
di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2013 No.33/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn,
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan
sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dalam
pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua
keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini
----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini terdakwa berada
dalam tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan
agar terdakwa tetap ditahan ; --------------------------------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani
untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di
tingkat banding ; -------------------------------------------------------------------------------------
----- Mengingat dan memperhatikan pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentang
perubahan UU No.31 tahun 1999 dan pasal-pasal dari peraturan per Undang-
undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama UU No.8 tahun 1981
tentang KUHAP, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49
tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; --------------------------------------------------------
Hakim ..........
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
Pengadilan Tinggi Medan
46
-----------------------------------M E N G A D I L I ---------------------------------- ----- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------
----- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 33/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn ; --
----- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan
sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; ---------------------------------------
----- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; ------------------------------------------
----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini baik
yang timbul ditingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat
banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----------------------------------
----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari
Jumat tanggal 27 September 2013, oleh Kami : DR. NARDIMAN,SH.MH Hakim
Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,
KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan
DR. MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH, SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 11 September 2013 Nomor : 45 /Pid.Sus.K/2013/PT-Mdn,
putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh FARIDA MALEM,SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ------------------------------------