PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN P U T U S A N Nomor 126/PDT/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara- perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PT. KERETA API (Persero), beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung (40117) untuk selanjutnya disebut sebagai yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya MALEAKHI W SITOMPUL, SH, Advokat pada Kantor Hukum RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung The H Tower lantai 19, Suite E, Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I; 2. HENDRA SAPUTRA, bertempat tinggal di jalan Karya Setuju No.50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, bertindak untuk diri sendiri, berdasarkan penetapan permohonan banding prodeo Nomor 5/Pen.Prodeo/2016/PN Mdn tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.197; La w a n : 1. PT.ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan beralamat di JalanTimor No. 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur yang diwakili oleh H. SUTAN LUBIS, Jabatan Direktur Utama PT. ARGA CITRA KHARISMA yang bertindak dalam jabatannya tersebut ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAKIM TUA HARAHAP, SH. MH, CHARLES JANER N. SILALAHI, SH. MH, JONI ASMONO, SH. MH, RIZAL SIHOMBING, SH,SAHALA HALOMOAN TAMBUN,SH, RAMLI TARIGAN, SH, RAJA PAISAL HARAHAP, SH, dan ISKANDAR, SH, masing-masing Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “DUTA KEADILAN” beralamat di
337
Embed
PENGADILAN TINGGI MEDAN - pt-medan.go.id · Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara- ... Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 126/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara-
perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. PT. KERETA API (Persero), beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan
No. 1 Bandung (40117) untuk selanjutnya disebut sebagai
yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya MALEAKHI
W SITOMPUL, SH, Advokat pada Kantor Hukum
RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS, berkedudukan di
Jakarta, beralamat di Gedung The H Tower lantai 19, Suite
E, Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula
TERGUGAT I;
2. HENDRA SAPUTRA, bertempat tinggal di jalan Karya Setuju No.50,
Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat Kota
Medan, bertindak untuk diri sendiri, berdasarkan
penetapan permohonan banding prodeo Nomor
5/Pen.Prodeo/2016/PN Mdn tanggal 20 Mei 2016,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula
TURUT TERGUGAT II.197;
La w a n :
1. PT.ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan beralamat di
JalanTimor No. 1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur yang
diwakili oleh H. SUTAN LUBIS, Jabatan Direktur Utama PT. ARGA
CITRA KHARISMA yang bertindak dalam jabatannya tersebut ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAKIM TUA
HARAHAP, SH. MH, CHARLES JANER N. SILALAHI,
SH. MH, JONI ASMONO, SH. MH, RIZAL SIHOMBING,
SH,SAHALA HALOMOAN TAMBUN,SH, RAMLI
TARIGAN, SH, RAJA PAISAL HARAHAP, SH, dan
ISKANDAR, SH, masing-masing Advokat / Pengacara
pada Kantor Hukum “DUTA KEADILAN” beralamat di
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas Blok B
No. 9 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
18 Agustus 2015 (terlampir), Selanjutnya disebut
TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. PEMERINTAH KOTA MEDAN, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis
Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING I semula TERGUGAT II ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, di
Jl.Abdul Haris Nasution/Pangkalan Mansyur/Karya Jasa
No. 17 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING II semula sebagai TURUT TERGUGAT I ;
4. SYARIFUDIN, beralamat di Jalan Alumunium Raya No. 2 B LK III,
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli,
Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.1 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.1 ;
5. ABDL RAHMAD MARPAUNG, beralamat di Jalan Alumunium I Gg. M
Jasim 15 LK XV, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.2 semula TURUT TERGUGAT
II.2 ;
6. SUTRISNO, dahulu beralamat di Jalan Veteran No. 3, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.3 semula TURUT TERGUGAT II.3 ;
7. DARMA GINTING, beralamat di Jalan Veteran Titi Gantung No. 1 RT :
002, RW : 002, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.4 semula TURUT TERGUGAT II. 4 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
8. PIHRIN LUBIS, beralamat di Jalan Satria Barat No. 38 A, Kelurahan
Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.5
semula TURUT TERGUGAT II. 5;
9. MARIANI, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.6 semula TURUT TERGUGAT II.6 ;
10. RIDWAN KELIAT, dahulu beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (Kantor
IPK), sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.7 semula
TURUT TERGUGAT II.7 ;
11. RINDO AGUS PELAWI, dahulu beralamat di Jalan Veteran, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERABANDING III.8 semula TURUT
TERGUGAT II.8 ;
12. MAIRUZAR, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-3No. 7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.9 semula TURUT
TERGUGAT II. 9 ;
13. O T A, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-3No. 7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.10 semula TURUT TERGUGAT
II. 10;
14. RUSDI, dahulu beralamat di Jalan Veteran Gg. Sekot A3 – 1, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.11 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II. 11 ;
15. NOAH PURBA, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-3 N0. 7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebagai TURUT TERBANDING III.12 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.12 ;
16. ARDIAN ABDUL MANAN, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 1,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.13 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.13 ;
17. SYAHRIL, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-6 No. 3, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.14 semula
TURUT TERGUGAT II.14 ;
18. SOALOAN SINAGA, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 4,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.15 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.15 ;
19. YUSNIAR, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 2, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.16 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.16 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
20. W. MARPAUNG, beralamat di Jalan Air Bersih Ujung Blok IV No. 1,
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan
Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.17 semula TURUT TERGUGAT II.17; 21. KOMALA SARI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-20 No. 5,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.18 semula
TURUT TERGUGAT II.18 ; 22. AHMIDAL YUZAN, beralamat di Jalan Sempurna Dusun I Melati,
Kelurahan Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan,
untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.19 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.19 ; 23. ZULINDRA TARIGAN, dahulu beralamat di Jalan Madura M-16,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.20 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.20 ; 24. SEMPAT ERLINA GINTING, dahulu beralamat di Jalan Madura M-16,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.21 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.21 ;
25. IDHAM, dahulu beralamat di Jalan Madura A5/24, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.22 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.22 ; 26. HASLAH MURNI, dahulu beralamat di Jalan Veteran No. 7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sebagai TURUT TERBANDING III.23 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.23 ; 27. WULAN DHARY PRIHATIN N, dahulu beralamat A-5 No. 2, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.24 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.24 ; 28. HASAN ABDULLAH, dahulu beralamat di Jalan Veteran,Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.25 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.25 ; 29. SOLEHUDIN, dahulu beralamat di Jalan Veteran 2B, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.26 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.26 ; 30. JUSMANIAR, dahulu beralamat di Jalan Veteran No. 7-A, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.27 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.27 ;
31. MANAHAN PASARIBU, dahulu beralamat di Jalan A-4 No. 10,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebaga TURUT TERBANDING III.28 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.28 ; 32. CHANDRA GULTOM, S, Sos, beralamat di Jalan Pendidikan Dusun II,
Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan,
untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.29 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.29;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
33. KAMARIAH, beralamat di Jalan Baru, Gang Rezky No. 18-D LK IV,
Kelurahan Indah Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.30 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.30;
34. RIDWAN KELIAT beralamat di Jalan Tangguk Bongkar II No. 9 C,
Kelurahan Tegal sari Mandala II, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.31 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.31 ; 35. RINI JUNIARTI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11 No. 12,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.32 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.32 ; 36. ASRI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11 No. 12, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.33 semula TURUT TERGUGAT
II.33;
37. ROHANA, dahulu beralamat Warung di Jalan Veteran, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.34 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.34 ; 38. SRI ASIH, dahulu beralamat di jalan Madura A-5/25, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medansekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.35 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.35 ;
39. M. NAGAPAN, dahulu beralamat di Jalan Madura A-5/25, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.36 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.36 ; 40. TENGKU MUSTAFA K, dahulu beralamat di Jalan Jawa No. 2,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.37 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.37 ;
41. SIMON MARPAUNG, beralamat di Dusun VII Pule Rejo, Kelurahan Sei
Semayang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.38
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.38 ;
42. LUNIK MARUARA P, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-4 No. 10A,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.39 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.39 ;
43. MARIANI, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5/7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURT TERBANDING III.40 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.40 ;
44. YULIZAR, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-4/7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.41 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.41 ;
45. SARMANTO, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5/10, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.42 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.42 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
46. HASAN NASUTION, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-6 No. 7,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.43 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.43 ; 47. NAZARUDDIN, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-20/8-A, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.44 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.44 ;
48. SURIPTO, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-3 No. 4, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.45 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.45 ;
49. SAHUN PELAWI, dahulu beralamat di Jalan Veteran No. 9, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.46 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.46 ;
50. TENGKU FAUZIDDIN, dahulu beralamat di Jalan Jawa No. 8,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.47 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.47 ;
51. ANNIE CHALIDA HARAHAP, dahulu beralamat di Jalan Jawa No. 6,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.48 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.48 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
52. LIAN YUSRIZA HARAHAP, beralamat di Jalan Deli Tua Gg. Dahlia Baru
DS. V, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua,
Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.49 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.49;
53. FERYANA SURYA PELAWI, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-4 No.
2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.50 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.50; 54. SAHUN PALAWI, dahulu beralamat di Jalan Veteran No. 9, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.51 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.51 ;
55. BAHARI, beralamat di Jalan Klambir V LK I No. 41, Kelurahan Tanjung
Kusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.52
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.52; 56. RACHMAD TEGUH SANTOSO, beralamat di Jalan Gaharu Gang Murni
No. 1, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan , Untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING
III.53 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.53;
57. YUSNIARDI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP2), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.54 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.54 ;
58. DANI IRWAN KESUMA, beralamat di Jalan Jermal IX, No. 4, Kelurahan
Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.55
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.55 ;
59. SUMINI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 5), Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.56 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.56 ;
60. SRI MURNI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 6), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.57 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.57 ;
61. RAHMAD ABDILLAH, beralamat di Jalan Keramat Jaya, Kelurahan
Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener
Meriah, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.58 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.58;
62. WATIM, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 8),Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.59 SEMULA semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.59 ;
63. DARMONO, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 9), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.60 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.60 ;
64. FARIDA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 9-A),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.61 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.61 ;
65. SUGIS PAULINA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
10),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.62
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.62 ;
66. IDAWATY, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 11),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medansekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.63 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.63 ;
67. ICHMAN SYAHPUTRA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
12),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.64
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.64 ; 68. NEFRIADY, beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 13),Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.65 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.65 ;
69. DENNY BOY, beralamat di Jalan Bunga Cempaka Psr III No. 36 F,
Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota
Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.66 sebagai semula TURUT TERGUGAT
II.66;
70. SYAHRIL EFENDI, beralamat di Jalan Danau Poso, Gang Amal LK VII,
Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.67
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.67 ;
71. ANDY KESUMA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
16),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medansekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.68
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.68 ;
72. SUMARNI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 17),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia,Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.69 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.69 ;
73. SUDIATI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 18),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.70 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.70 ;
74. ARMANSYAH, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
19),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.71
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.71 ;
75. MAHYUDI SYAHPUTRA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
20),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
Untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.72 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.72 ;
76. SUWITO, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 21),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.73 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.73 ;
77. SULASTRI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 22),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.74 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.74 ;
78. WAHYU UTOMO, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 23),
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.75 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.75 ;
79. SULASNI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 24),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.76 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.76 ;
80. JANUS PARULIAN L. TOBING, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19
(PP 25), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.77
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.77 ;
81. MASRUN, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 26), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.78 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.78 ; 82. NAGATINI, beralamat di Jalan Sutomo No. 11, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.79 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.79 ;
83. DANI IRWAN KESUMA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
28), Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.80
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.80 ; 84. MANI MEGLI, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 29),Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.81 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.81 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
85. MHD. IRWAN, beralamat di Jalan Muara Sipongi No. 12, Kelurahan
Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.82
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.82 ;
86. AMAULI MARGARETTA N, dahulu beralamat di Jalan A-3 No. 9,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.83 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.83 ;
87. HERMAN HERMAWAN, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhin II, No. 14 LK.
V, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Medan Denai,
Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.84 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.84;
88. SUPRIONO, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP 33), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.85 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.85 ;
89. RUSTAM EFFENDY,dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
34),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.86
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.86 ;
90. TONY HENDRA, beralamat di Jalan Gaharu, Gang Amat lama, No. 25,
Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.87 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.87 ;
91. ABDUL LATIF, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
36),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.88
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.88 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
92. M. YUSUF KURNIAWAN S, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
37),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.89
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.89 ;
93. EDISON HUTAPEA, dahulu beralamat di Jalan Timor No. 19 (PP
38),Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.90
TURUT TERGUGAT II.90 ;
94. NG YAN CIN, dahulu beralamat di Jalan Jawa (Bengkel), Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.91 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.91 ;
95. IBRAHIM MARPAUNG, beralamat di Dusun IX, Gg. Seroja II No. 50,
Kelurahan Banda Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.92 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.92 ;
96. SAUT MARULI TUA HUTAPEA, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-4
No. 9,Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medansekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.93
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.93 ;
97. UMAR, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 2, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.94 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.94 ;
98. WASITO, dahulu beralamat di Jalan Madura M-9, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.95 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.95 ;
99. SALIM, dahulu beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui,tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.96 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.96;
100. SUGITO, dahulu beralamat di Jalan Madura Blok B/04, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.97 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.97 ;
101. HERMAN N, dahulu beralamat di Jalan Madura M7 Medan, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.98 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.98 ;
102. ISWANDI, dahulu beralamat di Jalan Veteran A5/6, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.99 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.99 ;
103. MARIANA, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.100 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.100 ;
104. UMAR ARABIN, dahulu beralamat di Jalan Madura B19/18, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sebagai TURUT TERBANDING III.101 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.101 ;
105. ECON SIMANJUNTAK dahulu beralamat di Jalan Madura B/2,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia ,Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.102 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.102 ;
106. NAZARUDDIN, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-20 No. 8 A,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.103 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.103 ;
107. SUHARJA, dahulu beralamat di Jalan Madura B-13 No. 2,Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.104 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.104 ;
108. DIDI SISWANTO, dahulu beralamat di Jalan Madura B-13No. 2,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.105 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.105 ;
109. HERRY TIPIONO, dahulu beralamat di Jalan Madura M 15, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.106 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.106 ;
110. ZULHAM EFFENDI SAHPUTRA, dahulu beralamat di Jalan Jawa 24,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.107 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.107 ;
111. SAODAH, dahulu beralamat di Jalan Jawa 24 Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.10 semula sebagai TURUT TERGUGAT
II.108 ;
112. M. IDRIS, dahulu beralamat di Jalan Jawa 24, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.109 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.109;
113. SAHARI, dahulu beralamat di Jalan Jawa 24, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.110 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.110;
114. BERNARD PENGULUL TOBING, dahulu beralamat di Jalan Timor No.
17, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.111
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.111 ;
115. IR. LUHUT SIHOMBING, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11 No. 16,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medansekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.112 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.112 ; 116. SUYANTO, beralamat di Jalan Binjai KM 10,8 Gang Sama, Kelurahan
Paya Deli, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.114
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.113 ; 117. JONAWEL SIMANJUNTAK, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-11/14,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.114 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.114 ; 118. SUGIARTO, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.115 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.115 ;
119. SUGIARTI, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.116 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.116 ;
120. SULASTRI, dahulu beralamat di Jalan Madura B11/16, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.117 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.117 ;
121. ICHWAN, dahulu beralamat di Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.118 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.118 ;
122. EDI IRIANTO, beralamat di Jalan Veteran A-5 No. 7, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk Selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.119 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.119 ; 123. MASRUN, beralamat di Jalan Sutomo No. 11, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Untuk selanjutnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
disebut sebagai TURUT TERBANDING III-120 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.120 ;
124. SUPARNO, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/11, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.121 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.121 ;
125. YUSMAN YUSUF, dahulu beralamat di Jalan Madura M-30, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.122 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.122 ; 126. SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kamboja Dusun I Desa Laut Dendang,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang,Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.123 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.123;
127. SYAFARUDDIN SINAGA, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/15,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.124 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.124;
128. MISNIATI, dahulu beralamat di Jalan Madura B13/15, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.125 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.125 ;
129. SUDIANINGSIH, dahulu beralamat di Jalan Madura, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.126 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.126 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
130. SOFIAN IRFAN, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-12 No. 13,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.127 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.127 ;
131. IRWAN LUBIS, beralamat di Jalan Pasar Baru Gang Tanjung Dusun II,
Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.128 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.128 ;
132. SETIAWATY, beralamat di Jalan Jawa,Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.129 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.129;
133. AL QAUTSHAR, dahulu beralamat di Jalan Madura No. 00/10, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.130 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.130 ;
134. SITI HAWA, beralamat di Jalan Antariksa No. 54 B, Kelurahan Sarirejo,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.131 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.131 ;
135. NGADI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-13 No. 11,Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.132 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.132 ;
136. NURHAYATI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-13/7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sebagai TURUT TERBANDING III.133 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.133 ;
137. DHARMA HASIBUAN, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-18 No. 2
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.134 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.134 ;
138. YAYUK DEWI KUMALA, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-18 No. 2,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.135 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.135 ;
139. RIZKI CIPTO, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-18 No. 2, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.36 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.136 ;
140. MHD. YUSUF, dahulu beralamat di Jalan Madura B-19 No. 9, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.137 semula
sebagai.TURUT TERGUGAT II.137 ;
141. RUSDIANDI, dahulu beralamat di Jalan Timur No. 19, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.138 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.138 ;
142. BUDI AFRIADI, dahulu beralamat di Jalan Jawa Medan, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai.TURUT TERBANDING III.139 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.139 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
143. CHAIRUDDIN, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.140 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.140 ;
144. SARIYONO, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.141 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.141 ;
145. KASMAN, dahulu beralamat di Jalan Veteran AJ/3, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.142 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.142 ;
146. MUHAMMAD RUDY TAMBUNAN , dahulu beralamat di Jalan Veteran
B13/14, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.143
TURUT TERGUGAT II.143 ;
147. SARIYONO, beralamat di PRM Cendana Asri Jaba, Kelurahan Jaba,
Kecamatan Namo Rambe, Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.144 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.144 ;
148. DJUHARSIH, dahulu beralamat di Jalan Veteran B12/9, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.145 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.145 ;
149. RUSTAM EFFENDY, dahulu beralamat di Jalan Veteran A7/6, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.146 semula
sebagai.TURUT TERGUGAT II.146 ;
150. KADIR, dahulu beralamat di Jalan Veteran A7/6, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.147 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.147 ;
151. IMANTO, dahulu beralamat di Jalan Veteran A5/5, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.148 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.148 ;
152. DINI FITRIANI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.149 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.149 ;
153. DJUNAIDI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B11/14, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.150 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.150 ;
154. BASTIAR, beralamat di Jalan Tembakau V No. 1 P. Simalingkar,
Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.151 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.151;
155. RAHMAD URIP, beralamat di Jalan Jawa Titi Gantung No. 1 RT. 002
RW. 002, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.152 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.152 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
156. SYAHRIAL AMRI HARAHAP, dahulu beralamat di Jalan Veteran
B20/3, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.153
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.153 ;
157. ROSMANIAR, beralamat di Jalan Gaharu No. 34 A, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.154 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.154 ;
158. HARIYANTO, dahulu beralamat di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.155 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.155 ;
159. DENY SATRIA, dahulu beralamat di Jalan Bakti Luhur Gang
Pembangunan LK III No. 11, Kelurahan Dwikora,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.156
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.156 ;
160. BACHTIAR NASUTION, beralamat di Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.157 semula
sebagai.TURUT TERGUGAT II.157 ;
161. MAHYU DANIL NASUTION, beralamat di Jalan Veteran No. A 8-1,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.158 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.158;
162. DESSY, beralamat di Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.159 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.159 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
163. DEWI SARTIKA, dahulu beralamat di Jalan Veteran B-11/13Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai . TURUT TERBANDING III.160 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.160 ; 164. RUKIAH SIMANJUNTAK, dahulu beralamat di Jalan Veteran
B11/13,Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia Untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.161
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.161 ;
165. ZURAIDAH, beralamat di Jalan Benteng Hulu, Gang Amal No. 16 F,
Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.162 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.162;
166. ASNITA AZHARI Br TARIGAN, dahulu beralamat di Jalan Madura M-16,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.163 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.163;
167. HUSIN, beralamat di Dusun I di jalan Suka Bumu, Gang. I, Desa Puji
Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
III.164 semula sebagai TURUT TERGUGAT II.164;
168. KUDIN YUSUF, dahulu beralamat di Jalan Madura B-13/17, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.165 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.165;
169. JULIADI, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-5, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut sebaga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
TURUT TERBANDING III.166 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.166;
170. ENDANG RATNA JULITA, dahulu beralamat di Jalan Madura A-18/2,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III167 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.167 ;
171. SUGIONO, dahulu beralamat di Jalan Veteran B12 No. 3, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.168 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.168;
172. LILIS SURIANI, dahulu beralamat di Jalan Veteran B12/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia Untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.169 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.169;
173. H. RIDWAN, dahulu beralamat Jalan Madura B30/3, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai…
TURUT TERBANDING III.170 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.170 ;
174. AHMAD SUHAIMI, dahulu beralamat Jalan Madura B30/3, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III. 171 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.171 ;
175. SYAHRUL, dahulu beralamat Jalan Madura B30/3, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebaga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
TURUT TERBANDING III.172 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.172 ;
176. MUHAMMAD IRWAN DL, dahulu beralamat Jalan Timor No. 19,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.173 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.173;
177. SAINAN, dahulu beralamat Jalan Timor No. 19, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai . TURUT
TERBANDING III.174 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.174 ;
178. MAYNI, dahulu beralamat Jalan Veteran A7/6, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai.. TURUT
TERBANDING III.175 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.175;
179. DAPOT TAMBUNAN, dahulu beralamat Jalan Jawa A-11/5, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.176 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.176 ;
180. ERWINSYAH, dahulu beralamat di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagaI TURUT
TERBANDING III.177 semula sebagai TURUT
TERGUGATII.177;
181. NOVALITA, dahulu beralamat Jalan Veteran A-18 No. 5, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sebagai… TURUT TERBANDING III.178 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.178;
182. AMSURI YUSUF, dahulu beralamat Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai…
TURUT TERBANDING III.179 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.179 ;
183. HERMAN, dahulu beralamat Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III. 180 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.180;
184. DJUNAIDI, dahulu beralamat Jalan. No. 13, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.181 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.181;
185. BUDI AFRIZAL NASUTION, dahulu beralamat Jalan Veteran 8/1,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.182 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.182 ;
186. ALIMAN BATUBARA, dahulu beralamat Jalan Veteran B12/8, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.183 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.183;
187. SARIONO, dahulu beralamat Jalan Madura M-22 Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebaga
TURUT TERBANDING III.184 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.184 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
188. RATNA ANIS IDRIS, dahulu beralamat Jalan Veteran A-5/5 Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.185 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.185 ;
189. SALAMAH, dahulu beralamat Jalan Veteran A-9/2 Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai..
TURUT TERBANDING III.186 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.186 ;
190. MISNAH, beralamat di Jalan Gaharu M No. 34 A, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.187 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.187;
191. DATUK AHMAD FAUZI, beralamat di Jalan Gaharu M 34-A, Kelurahan
Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk
selanjutnya sebagai TURUT TERBANDING III.188 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.188;
192. ARFAH HARAHAP, dahulu beralamat Jalan Jawa No. 18, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.189 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.189;
193. HENDRA SUCIPTO, dahulu beralamat Jalan Veteran A4/9 Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
MedanKelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, sekarang untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.190 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.190;
194. DJABARANI HUTAURUK, dahulu beralamat Jalan Madura M-32,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.191 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.191;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
195. MASWAN SUGIARTO, dahulu beralamat Jalan Veteran A-9/3,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan, sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjtnya
disebut sebaga TURUT TERBANDING III.192 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.192;
196. MASRI, dahulu beralamat Jalan Veteran A-9/3, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.193 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.193;
197. SUMIATI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-13/12, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.194 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.194;
198. SUGITO, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.195 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.195 ;
199. HANAFI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai.
TURUT TERBANDING III.196 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.196 ;
200. HENDRA SAPUTRA, dahulu beralamat Jalan Veteran B12/13,Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.197 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.197 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
201. HENGKY IRAWAN, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai . TURUT TERBANDING III.98 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.198;
202. AFNAWI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.199 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.199;
203. ERNAWATI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/13, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.200 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.200 ; 204. KALFITA SUSANTY, dahulu beralamat Jalan Veteran B12/13, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.201 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.201 ;
205. ANISA PURNAMA, dahulu beralamat Jalan Veteran B-20/8, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai . TURUT TERBANDING III.202 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.202;
206. SULAIMAN, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.203 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.203 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
207. SUGITO, dahulu beralamat Jalan Veteran A-5/8, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.204 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.204;
208. SUTRISNO, beralamat di Jalan K.R. Buddin Lingk. 13 Komp. KPUM Blok
27, Kelurahan Medan Marelan, Kota Medan, untuk
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III.205
semula sebagai TURUT TERGUGAT II.205 ;
209. SUGIONO, dahulu beralamat Jalan Veteran B-13/11, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.206 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.206 ;
210. SUSILAWATI DEWI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.207 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.207 ;
211. LILIDEMIATI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-12/8, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.208 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.208 ;
212. IRWAN RITONGA, dahulu beralamat Jalan Madura M-7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai . TURUT TERBANDING III.209 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.209;
213. ANGGI MAGIRA, dahulu beralamat Jalan Madura A-18 No. 2, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 35 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.210 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.210;
214. RATNAWATI, dahulu beralamat Jalan Veteran B-11/4, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.211 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.211;
215. AZWAR NASUTION, dahulu beralamat Jalan Veteran A-8/1, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.212 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.212;
216. AMSURI YUSUF, dahulu beralamat Jalan Madura M-30, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING III.213 semula sebagai.TURUT
TERGUGAT II.213 ;
217. MUHAMMAD, dahulu beralamat Jalan Veteran Dalam A-5/16, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai . TURUT TERBANDING III.214 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.214 ;
218. HASAN BASRI, dahulu beralamat Jalan Veteran A-7 No. 6, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.215 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.215;
219. NURLISNIAR, dahulu beralamat Jalan Veteran A-8 No. 6, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan,sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam
wilayah hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 36 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
disebut sebagai TURUT TERBANDING III.216 semula
sebagai TURUT TERGUGAT II.216;
220. CORI HUTAURUK, dahulu beralamat Jalan Madura M-30, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.217 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.217 ;
221. SURYADI SUIT, dahulu beralamat Jalan Madura M-24, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.218 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.218;
222. ILHAM NASUTION, beralamat Jalan Kemenyan 3 No. 10 LK-XIX P.
Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan
Tuntungan, untuk selanjutnya disebut sebagai . TURUT
TERBANDING III.219 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.219;
223. TATY NURANI, dahulu beralamat Jalan Madura B-19/11, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.220 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.220 ;
224. NIWAR, dahulu beralamat Jalan Madura B-19/11, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.221 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.221 ;
225. TRI WAYATI, dahulu beralamat Jalan Timor No. 5B, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai .
TURUT TERBANDING III.222 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.222;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 37 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
226. SUWARNI, dahulu beralamat Jalan Madura M-9, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebaga.. TURUT
TERBANDING III.223 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.223;
227. DELIDA HANUM, dahulu beralamat Jalan Timor No. 3A, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING III.224 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.224;
228. ABDUL HASAN, dahulu beralamat Jalan Veteran No. 7, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah
hukum Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut
sebaga TURUT TERBANDING III.225 semula sebagai
TURUT TERGUGAT II.225;
229. HAYATI, dahulu beralamat Jalan Timor No. 3C, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,sekarang alamat
tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum Republik
Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III.226 semula sebagai TURUT
TERGUGAT II.226 ;
230. SUGIARTI, dahulu beralamat Jalan Madura No. 15, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sekarang
alamat tidak diketahui, tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan
tidak jelas sehingga harus ditolak karena tidak akurat rincian dan
parameter/acuan timbulnya kerugian Penggugat tersebut. Dalam hal ini
Penggugat hanya menggampangkan perhitungan kerugian Penggugat
tersebut;
- Bahwa padanal dalam suatu Perseroan naruslah jelas dan tegas adanya
perhitungan kerugian dimaksud dan tidak sekedar hanya menyebut
semaunya begitu saja.
(Perhatikan: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register:
2743 K I Pdtl 1995 Tanggal 18 Juni 1996, KAIDAH HUKUM: Yang berhak
menetukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum
Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik. Gugatan ganti rugi
yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahaan
dari Rapat Umum Pemegang Saham dan audit dari Akuntan Publik yang
menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke
pengadilan);
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat a quo tidak ada dikemukakan
tentang dasar kerugian berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang
Saham dan adanya audit dari akuntan public sehingga kerugian yang
diajukan Penggugat a quo sangatlah tidak berdasar hukum, untuk itu
haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa dengan ketidakjelasan kerugian Penggugat tersebut maka sangat
beralasan bagi majelis untuk menolak terhadap tuntutan hukum Iainnya
yang bersandarkan pada adanya kerugian yang didalilkan Penggugat
tersebut (ic. petitum angka 6, 15, 16, dan 18).
D. Tentang Penggugat diragukan sebagai pemilik tanah objek perkara
- Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat terkait kepemilikan tanah
objek perkara oleh Penggugat, sangat terlihat jelas dan tegas Penggugat
tidak ada/tidak dapat menerangkan secara tegas tentang terjadinya
peralihan hak atas tanah objek perkara melalui ganti rugi yang diberikan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 98 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Penggugat kepada Turut Tergugat II-1 s/d Il-294 tersebut secara terang
baik peralihan secara adat maupun peralihan secara hukum tanah
nasional (ic. Menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah). Terlebih lagi Penggugat bertindak selaku
grup perusahaan besar yang paham mengenai prosedur peralihan tanah
dibandingkan dengan masyarakat awam;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat masih sangat diragukan sebagai
pemilik atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil
gugatan Penggugat a quo, bahkan terkesan seandainyapun benar
(quadnon) telah terjadi ganti rugi tersebut maka didasarkan atas itikad
buruk atau patut diduga adanya unsur tipu muslihat dan atau merugikan
pihak lain yang sebenarnya lebih bérhak atas tanah objek perkara;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang didasarkan atas dalil-
dalil gugatan yang Iemah dan cenderung merugikan pihak lain tersebut
sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;
Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat ll kemukakan tersebut di atas,
maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a
quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui Kuasanya SABIRIN, S.H., telah mengajukan dan menyerahkan
Jawabannya dipersidangan tertanggal 21 Januari 2016, pada pokoknya sebagai
berikut :
DALAM POKOK PERKARA :
Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat,
kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
1. Bahwa Status Tanah seluas 13.578 m2 dan 22.377 m2 adalah tanah yang
dikuasai langsung oleh negara bekas hak eigendom verponding No.33
seb. Terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie, yang telah
berakhir haknya tanggal 24 September 1991 terletak di Jalan Jawa/Jalan
madura kelurahan Gang Buntu, kecamatan Medan Timur, sebagaimana
diuraikan dalam surat keterangan pendaftaran tanah masing-masing
tanggal 25 Pebruari 2004 No. 20/PKM/2004 dan No.2l/PKM/2004 yang
dimohon hak pengelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 99 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
2. Bahwa Drs,H. Abdillah, Ak.MBA yang bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Medan dengan permohonan tanggal 15 Pebruari 2004
mengajukan permohonan hak Pengelolaan (HPL) atas tanah seluas
13.578 m2 dan 22.377 m2 tersebut yang diatasnya direncanakan akan
dipergunakan sebagai Pusat Binis, sesuai Proposal Pemko Medan tanggal
25 Pebruari 2004 ;
3. Bahwa PT.Kereta Api Indonesia mengajukan keberatan atas permohonan
HPL Pemko Medan dengan alasan tanah dimaksud merupakan aset PT.
Kereta Api Indonesia dengan bukti penguasaan Grondkaart 2476/012345,
yang diperoleh karena Nasionalisasi yang semula dipergunakan untuk
rumah dinas karyawan PT. Kereta Api Indonesia ;
4. Bahwa permohonan HPL atas nama PEMKO Medan belum dapat diproses
penyelesaiannya, oleh karena itu BPN Pusat telah bersurat kepada
Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal 20-4-2007 No.1264-320 : -
D.II untuk diselesaikan terlebih dahulu antara para pihak sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan
PT. Arga Citra Kharisma yang telah membebaskan tanah tersebut dalam
keadaan kosong dari penguasaan masyarakat.
5. Bahwa tanah terperkara pernnah menjadi obyek dalam perkara di
Pengadilan Negeri Medan antara PT. Arga Citra Kharisma sebagai
Penggugat melawan PT. Kereta Api (Persero) sebagai Tergugat I,
Pemerintah Kota Medan sebagai Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota
Medan sebagai Turut Tergugat dan telah diputus dengan register perkara
No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 415/PDT/2011/PT.MDN tanggal 12 Januari
2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
1040K/PDT/2012 tanggal 5 Nopember 2012 dan terhadap putusan
tersebut telah dilaksanakan Eksekusi sesuai Penetapan Eksekusi No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN- Mdn jo. Berita Acara Eksekusi
Pengosongan (Ontruiming) dan penyerahan.
6. Bahwa kemudian, oleh PT. Kereta Api Indonesia mengajukan upaya
hukum Peninjauan Kembali dengan Register No. 125 PKE’dt/2014 diputus
tanggal 21 April 2015, yang amar putusannya antara lain menyatakan :
MENGADILI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 100 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12
September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikuatkan oleh
Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Januari 2012 No.
415/PDT/2011/PT.MDN dan Putusan Mahkamah Agung No. 1014
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012.
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi :
- Menerima Eksepsi Tergugat II ;
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukurn Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam
pemeriksaan ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah).
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada
Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat
II-1 dkk melalui Kuasanya DODI ARIFIN, S.H., dkk telah mengajukan dan
menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 18 Januari 2016, pada
pokoknya sebagai berikut :
I. Tentang Penguasaan Objek Perkara A Quo
- Bahwa Para Turut Tergugat II adalah dahulu pemilik tanah yang terletak
di Jalan Timor, Veteran, Jawa, dan Madura Kelurahan Gg. Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang telah dikuasai selama
kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai de ngan 43 (empat puluh) tahun
secara turut temurun yakni sejak tahun 1960-an tanpa ada gangguan
dari pihak manapun, dan selama itu pula Para Turut Tergugat II.1 dapat
melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan tenang ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 101 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa dasar Para Turut Tergugat II memiliki, menguasai dan menempati
tanah objek perkara a quo, adalah berdasarkan penguasaan atas tanah
tersebut secara turun temurun mulai dari kakek para Turut Tergugat II
sampai pada orang tua dengan ini mendirikan rumah tempat tinggal,
bercocok tanam palawija dan berternak ayam ;
II. Tentang Ganti Rugi
- Bahwa benar Para Turut Tergugat II pada ahun 2003 telah mengalihkan
tanah objek perkara a quo kepada Penggugat atau PT. Arga Citra
Kharisma dengan cara ganti rugi tanah dan bangunan serta segala
sesuatu yang berdiri di atas tanah Para Turut Tergugat II;
- Bahwa ganti rugi terhadap tanah dan bangunan, serta segala sesuatu
yang berdiri di atasnya yang diberikan oleh Penggugat atau PT. Arga
Citra Kharisma telah diterima oleh Para Tergugat II dengan baik dan
tunai, sehingga Para Turut Tergugat II secara sukarela telah
menyerahkan dan mengosongkan tanah dan bangunan dalam perkara
A quo tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pihak Penggugat kepada Para
Turut Tergugat II terealisasi ditahun 2003 dan ganti rugi yang diberikan
oleh Penggugat bervariasi mulai dari puluhan juta rupiah sampai
dengan ratusan juta rupiah sebagaimana yang disebutkan oleh
Penggugat dalam dalil posita gugatannya, hal ini dinilai dari ukuran luas
tanah dan bangunan serta tanaman yang berdiri di atasnya;
- Bahwa belakangan ini kami ketahui bahwa tanah tersebut diklaim pihak
PT. Kereta Api Indonesia sebagai miliknya, maka dengan ini para Turut
Tergugat II menegaskan bahwasanya tidak benar tanah yang telah kami
berikan dengan cara ganti rugi tersebut kepada Penggugat (PT. Arga
Citra Kharisma) adalah milik Tergugat I, akan tetapi yang benar adalah
tanah tersebut dahulu adalah milik kami selaku masyarakat, sehingga
dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara tanah tersebut
dengan pihak Tergugat I ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II-141 dkk (Turut Tergugat II.141, 144, 184, 92, 149, 196, 197, 199, 200) melalui Kuasanya ILHAM SIDDIK LUBIS, S.H., telah mengajukan dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 102 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 18 Januari 2016, masing-
masing pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM KONPENSI;
A. Tentang Exceptie
A.1. Exceptio Proccesueel
A.1.1. --- Bahwa sebelumnya, telah diajukan gugatan oleh seorang yang
bernama MARLON PURBA, yang mengaku bertindak sebagai Direktur
Utama PT. Arga Citra Kharisma, yang bertindak selaku Penggugat
dalam Register Perkara Nomor : 358/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn, tetapi
kemudian telah dicabut pada tanggal 27 Juli 2015.
--- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, PT. Arga Citra Kharisma,
kembali mengajukan gugatan dengan Register Nomor
453/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tetapi yang bertindak selaku Direktur Utama
adalah seorang yang bernama H. SUTAN LUBIS.
--- Dari fakta itu, terdapat sangka beralasan, bahwa telah terjadi
pergantian Direktur Utama P.T. Arga Citra Kharisma atau disingkat
dengan nama P.T. A.C.K., yang dalam terma UUPT disebut sebagai
“Perubahan Data Perseroan” (vide Penjelasan Pasal 29 ayat 3 huruf c
UUPT).
--- Bahwa rentang waktu dicabutnya gugatan Register Nomor :
358/Pdt.G/2015/PN-Mdn, dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan
didaftarkannya gugatan dengan Register Nomor 453/Pdt.G/2015/PN-
Mdn pada tanggal 25 Agustus 2015, terdapat kurun waktu selama 1- 1
Bulan;
--- Terdapat dugaan yang beralasan, bahwa H. SUTAN LUBIS yang
bertindak selaku Direktur Utama P.T. Arga Citra Kharisma, belum
memiliki Iegitimasi dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian
Hukum dan HAM R.I. Cq. Dirjend AHU, sehingga dapat dinyatakan
bahwa P.T. Arga Citra Kharisma selaku badan hukum maupun H.
SUTAN LUBIS yang bertindak selaku Direktur Utama, tidak memiliki
Iegitimasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
--- Bila Penggugat berpendapat Iain, Turut Tergugat II.141, Turut
Tergugat II.144, Turut Tergugat II.184, Turut Tergugat II.92, Turut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 103 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Tergugat II.149, Turut Tergugat II.196, Turut Tergugat II.197, Turut
Tergugat II.199, dan Turut Tergugat II.200 men-sommeren Penggugat
untuk membuktikan bahwa Perubahan Data Perseroan telah
diberitahukan (vide Pasal 23 ayat 3 UUPT) dan telah diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM
R.I. (vide Pasal 29 ayat 3 huruf c jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c UUPT).
--- Bahwa setentang dengan ini, M. Yahya Harahap, S.H., pernah
mengingatkan sebagai berikut:
"Pengumuman dari segi hukum, merupakan asas ‘publisitas' kepada
masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga
sebagai Perseroan boleh dikatakan digantungkan pada
pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. Oleh karena itu,
meskipun Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai
badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar telah mendapat
persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannya,
maka selama hai itu belum diumumkan dalam TBN Rl., belum sah dan
belum mengikat kepada pihak ketiga”; (vide : Dalam Buku yang ditulis
M.YAHYA HARAHAP, S.H., berjudul Hukum Perseroan Terbatas,
Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama Juni 2009, hal. 231 );
--- Bahwa oleh sebab itu, baik P.T. Arga Citra Kharisma selaku badan
hukum maupun H. SUTAN LUBIS yang hertindak selaku Direktur
Utama, tidak memiliki legitimasi secara hukum, dan karenanya
beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima atau niet ontvankeljk.
A.1.2.--- Bahwa bila dicermati gugatan cumulatie subjectief yang diajukan
Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara, karena tidak
ternyata ada uraian posita Penggugat yang menunjukkan terdapatnya
innerlijke samenhang verknochtheid antara perbuatan masing-masing
Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat II.144, Turut Tergugat II.184,
Turut Tergugat II.92, Turut Tergugat II.149, Turut Tergugat II.196,
Turut Tergugat II.197, Turut Tergugat II.199, dan Turut Tergugat II.200
tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang masing-
masing berdiri sendiri dan karenanya tidak verknocht antara satu
dengan yang lam.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 104 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Bahwa tidak verknocht-nya cumulatie subjectief gugatan penggugat
dapat dilihat dari dalil-dalil posita halaman 45, paragraf ketiga, yang
mengatakan bahwa :
Bahwa kemudian tanpa alasan hukum yang jelas Tergugat I telah
melarang dan merintangi aktifitas Penggugat pada kedua bidang areal
tanah tersebut, melarang pekerja Penggugat bekerja diatas tanah
tersebut, Ialu kemudian dengan tanpa dasar hukum yang jelas
mengklaim bahwa kedua bidang tanah tersebut sebagai miliknya.
--- Lain Iagi bila dibandingkan dengan perbuatan Tergugat ll,
sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, pada halaman 46,
paragraf kelima yang mengatakan bahwa :
“Belum Iagi kegalauan Penggugat sirna akibat gangguan yang
dilakukan oleh Tergugat I, datang Iagi Tergugat II atau orang Iain yang
mendapat perintah dari Tergugat II memasang “plang” diareal tanah
dumaksud berisi pemyataan “Tanah ini Mllik Pemko Medan .... ".
--- Secara tegas, kaidah Yurisprudensi standaard Mahkamah Agung R.I.
No. 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980 pada pokoknya
menekankan "bahwa gugatan yang bersifat cumulatief dipersyaratkan
hanya dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan itu masing-masing
tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan - gugatan yang satu
sama Iain dapat dipisahkan (Vide 1 Beberapa Yurisprudensi Perdata
Yang Penting serta hubungan ketentuan hukum acara, dirangkum oleh
Prof. Z. Asiking Kusumah Atmadja, S.H., Edisi-II, tahun 1992, halaman
198).
--- Lebih lanjut, dikuatkan pula dengan Yurisprudensi standaard
Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya menekankan bahwa
beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara
gugatan - gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau
koneksitas (dapat dilihat 3 Pedoman pelaksanaan tugas dan
administrasi pengadilan, Buku ll, Mahkamah Agung R.I., April 1994,
halaman 125, angka 31 alinea Pertama).
--- Bahwa menurut doktrin yang mantap bahwa “apabila ada sekian
banyak Penggugat secara bersama-sama dalam satu surat gugat
untuk hutang masing-masing, kumulasi seperti itu tidak dibenarkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 105 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dalam hukum acara perdata, oleh karena perkara-perkara tersebut
tidak memiliki koneksitas dengan yang satu dengan yang lainnya,
perkara-perkara itu masing-masing herdiri sendiri dan masing-masing
harus diajukan secara sendiri-sendiri pula”. (vide: buku yang ditulis
oleh Prof. Subekti, S.H. dengan judul Hukum acara perdata”,
diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Cetakan Pertama
tahun 1977, hal. 36).
--- Bahwa oleh sebab itu, beralasan hukum agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk.
A.2. Execptio Error In Persona
A.2.1.--- Bahwa Penggugat keliru menarik SARIYONO sebanyak 3 (tiga) Kali,
antara lain sebagai Turut Tergugat II.147, Turut Tergugat II.144, Turut
Tergugat II.184, dalam perkara a quo, padahal ketiganya adalah orang
yang sama.
--- Perlu ditegaskan pula bahwa memang benar dahulu SARIYONO
betempat tinggal di JI. Madura M-22 Kelurahan Gang Buntu (ic. Turut
Tergugat II.184), dan saat ini bertempat tinggal di PRM Cendana Asri
Jaba, Kelurahan Jaba, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli
Serdang (Turut Tergugat II. 147), Tetapi SARIYONO tidak benar
bertempat tinggal di Veteran No B-11/13, Kelurahan Gang Buntu.
Sementara, tidak seorangpun yang diareal tersebut yang bernama
SARIYONO, kecuali hanya Turut Tergugat II.147 Jo. Turut Tergugat
II.184. Sehingga error in persona bila SARIYONO juga ditarik sebagai
Turut Tergugat II.141.
--- Lagi pula dengan dipisahkan Turut Tergugat II.147 dengan Turut
Tergugat II.184, maka tidak dapat diartikan Iain kecuali bahwa yang
dimaksud Penggugat adalah orang Iain yang juga bernama
SARIYONO, Padahal tidak, Tergugat II.147 dan Turut Tergugat II.184
adalah orang sama.
--- Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
niet ontvankelijk.
A.2.2.--- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat Eror In Persona,
karena mengajukan subjek hukum yang telah meninggal dunia
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 106 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, antara lain dapat dilihat
dalam tabel 1 sebagai berikut :
Tabel – 1
NAMA TURUT TERGUGAT TAHUN MENINGGAL
Ota TT II.10 2005
Rusdi TT II.11 2013
Sempat Erlina Ginting TT II.21 2007
Hasan Nasution TT II.43 2008
Abdul Latif TT II.88 2010
Edison Hutapea TT II.90 2012
Umar TT II.94 2007
Warsito TT II.95 2005
Sugito TT II.97 2007
Nazaruddin TT II.103 2009
Suharja TT II.104/ TT II.248 2006
Syafuddin Sinaga TT II.124 2004
Yuyuk Dewi Kumala TT II.135 2005
Harianto TT II.155 2013
Budi Afrizal TT II.182 2004
Azwar Nasution TT II.212 2010
Abdul Hasan TT II.225 2011
Kores Panggabean TT II.232 2013
Isak Lubis TT II.236 2004
Niwar TT II.225 2013
Dahri Uhum Nasution TT II.277 2012
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 107 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Hj. Siti Asma TT II.279 2008
Frans Maratua Marbun TT II.287 2011
Hj. Haliomah Isa TT II.289 2005
H. Ridwan TT II.170 2004
Jubarani Hutauruk TT II.91 2008
Suryadi Soeit TT II.218 2006
Kusman TT II.257 2013
Rindo Agus Pelawi TT II.8 2012
Abdul Sani TT II.243 2006
Amsuri Yusuf TT II.179 2015
--- Notoire feitten, jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan
kewajiban pewaris mutatis mutandis akan berailh kepada ahli
warisnya, sehingga secara yuridis yang tepat ditarik sebagai formil
party dalam perkara a quo adalah ahli waris dari Turut Tergugat II
sebagaimana tersebut daiam tabel-1.
--- Secara yuridis ditegaskan sebagai berikut :
“Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik
atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang
meninggal” (vide Pasal 833 KUHPerdata) jo. “Para ahli waris yang
telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran
utang, hibah wasiat dan BEBAN LAIN, seimbang dengan apa yang
diterima masing-masing dari warisan itu” (vide Pasai 1100
KUHPerdata).
“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah “Menyelesaikan baik
hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban
pewaris maupun penagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris dan
Membagi hana warisan di antara wahli waris yang berhak" (vide KHI
Pasal 175 huruf b, c, d).
--- Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang ditarik sebagai formil partij
tersebut dalam tabel-1 diatas teiah meninggai dunia, maka tidak dapat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 108 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dinyatakan Iain kecuali bahwa gugatan Penggugat eror in persona dan
karenanya pula harus dinyatakan gugatan Penggugat niet ontvankelijk.
A.2.3.--- Bahwa tidak ada relevansi dan urgensinya Penggugat menarik Turut
Tergugat II. 77, sebagai formil partij dalam perkara a quo, karena
tanah yang ia tempati berada sekarang disebut sebagai HPL No. 1,
(incasu JI. Timor No. 19), bukan di tanah objek terperkara.
--- Demikian pula Penggugat keliru karena menarik sebagai formil partij
pihak yang tidak pernah bertempat tinggal di atas tanah objek
terperkara, tetapi bertempat tinggal sekarang disebut sebagai HPL No.
2, dapat dilihat di dalam tabel-2 sebagai berikut :
Tabel 2 :
Nama Alamat Turut
Tergugat II
Hubungan
Dengan
Pemilik
Delida Hanum Jalan Timor No.3 224 Anak
Mauli Tampubolon Jalan Timor No.5 245 Isteri
Alm. Kores Panggabean Jalan Timor No.9 232 Anak
Ny. J. Br. Sihombing Jalan Timor
No.15
231 Isteri
Chandra Gultom, S.Sos. Jalan Madura M
No.2
29 Anak
Alm. Abd. Sani Jalan Madura M
No.3
243 Pemilik
Herman N Jalan Madura M
No.7
98 Cucu
Alm. Wasito Jalan Madura M
No.9
95 Pemilik
Hj. Lismawati Jalan Madura M
No.14
240 Anak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 109 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Herry Tipiono Jalan Madura M
No.15
106 Anak
Sarmanto Jalan Veteran
A.5-10
42 Anak
Edi Irianto Jalan Veteran
A.5-7
119 Anak
Kamariah Jalan Veteran
A.5-6
30 Menantu
Soaloan Sinaga Jalan Veteran
A.5-4
15 Anak
Ridwan Keliat Jalan Veteran
A.4-1
31 Anak
Feryana Surya Pelawi Jalan Veteran
A.4-2
50 Anak
Yulizar Jalan Veteran
A.4-7
41 Anak
Alm. Saut MT Hutapea Jalan Veteran
A.4-9
93 Anak
Hj. Haliomah Isa Jalan Veteran
A.3-1
289 Isteri
Anisa Purnama Jalan Veteran
B.20-8
202 Menantu
M. Nuh SH. Jalan Veteran
A.6-1
234 Anak
Ratnah Anis Idris Jalan Veteran
A.6-6
185 Anak
Alm. Abdul Hasan Jalan Veteran
No.7
25 Pemilik
Sahun Pelawi Jalan Veteran 46 Anak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 110 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
No.9
Tengku Mustafa K Jalan Jawa No.2 37 Anak
Annie Chalida Harahap Jalan Jawa No.6 48 Anak
Tengku Fauziddin Jalan Jawa No.8 47 Cucu
--- Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang ditarik sebagai formil partij
incasu tabel-2 diatas tidak berada diatas tanah objek terperkara, maka
tidak dapat dinyatakan Iain kecuali bahwa gugatan mengandung cacat
eror in persona dan karenanya pula harus dinyatakan gugatan
Penggugat niet ontvankelijk.
A.2.4.--- Tidak sampai disitu, Penggugat telah ternyata keliru manarik Turut
Tergugat II. 196, Turut Tergugat II.198., Turut Tergugat II.199., dan
Turut Tergugat II.201 sebagai formil partij, padahal kesemuanya tidak
Iain adalah anak kandung dari Yusuf Adinoto (incasu Pegawai
Tergugat I/Penghuni rumah Dinas JI. Veteran B.12-13), yang
karenanya formil partij dalam perkara a quo seharusnya adalah Yusuf
Adinoto bukan yang Iain.
--- Lebih Ianjut, gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona
dengan menarik EDI IRIANTO sebagai Turut Tergugat II.119. dan
KAMARIAH sebagai Turut Tergugat II.30. dan SOFYAN HADI SAL
sebagai Turut Tergugat II.278 dan Dra. ANNIE CHALIDA HARAHAP
sebagai Turut Tergugat I.48.
--- Karena EDI IRIANTO sebagai Turut Tergugat II.119. dan KAMARIAH
sebagai Turut Tergugat II.30. dan SOFYAN HADI SAL sebagai Turut
Tergugat II.278 dan Dra. ANNIE CHALIDA HARAHAP sebagai Turut
Tergugat II.48., (sebagaimana telah dikemukakan dalam exceptie
obscuuri libellium point A.1.4. paragraf kedua dan ketiga) karena tidak
memiliki hubungan hukum Iangsung dengan tanah objek terperkara,
karena alasan sebagai berikut :
EDI IRIANTO, merupakan anak dari Almarhum RUSLAN yang
merupakan pemilik rumah dinas/pegawai Tergugat I, Almarhum
RUSLAN (istrinya bernama Almarhumah RAPIDA) memiliki 5 (lima)
orang anak sebagai ahli waris, antara Iain :
IRIANTI SARI;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 111 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
DWI IRIANI;
TRI SANJAYA;
SRI IRIANA
EDI IRIANTO;
--- Sehingga seharusnya formil partij dalam perkara a quo adalah
seluruh ahli waris Almarhum RUSLAN, tidak hanya EDI IRIANTO,
tetapi juga keempat saudaranya;
KAMARIAH merupakan menantu dari Almarhum WAGINO yang
merupakan pemilik rumah dinas/pegawai Tergugat I, Sehingga
seharusnya formil partij dalam perkara a quo adalah seluruh ahIi
waris Almarhum WAGINO;
SOFYAN HADI SAL, merupakan anak dari Almarhum SALMIN yang
merupakan pemilik rumah dinas/pegawai Tergugat I, Almarhum
SALMIN (istrinya bernama Almarhumah NURLELA) memiliki 4
(empat) orang anak sebagai ahli waris, antara Iain :
SOFYAN HADI SAL;
Almarhum Dem SAL VALY;
RIFA SAL FITRI;
REZA SAL FREDI;
EDI IRIANTO;
--- Sehingga seharusnya formil partij dalam perkara a quo adalah
seturuh ahli waris Almarhum SALMIN, tidak hanya SOFYAN HADI
SAL, tetapi juga keempat saudaranya;
Dra. ANNIE CHALIDA HARAHAP merupakan ANAK dari Almarhum
H. AFANDI HARAHAP yang merupakan pemilik rumah
dinas/pegawai Tergugat I, Atmarhum H. AFANDI HARAHAP (istrinya
bernama Almarhumah RAHIMAH SIREGAR) memiliki 4 (empat)
orang anak sebagai ahli waris, antara Iain :
Dra. ANNIE CHALIDA HARAHAP;
IBNU ASENA;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 112 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
IBNU AU LIA;
ICHSAN SUHADA;
--- Sehingga seharusnya formil partij dalam perkara a quo adatah
seluruh ahli waris Almarhum H. AFANDI HARAHAP, tidak hanya Dra.
ANNIE CHALIDA HARAHAP, tetapi juga ketiga saudaranya;
--- Bahwa dengan demikian, tidak dapat dikatakan Iain kecuali bahwa
gugatan Penggugat mohon dinyatakan niet ontvankelijk, karena
mengandung cacat error in persona.
A.2.5.--- Bahwa Iebih Ianjut, Penggugat telah menarik antara Iain sebagai
berikut:
Tabel 3 :
No Nama Status Alamat
1 Syarifuddin TT.II-1 Jl. Veteran A-5/10
2 Abd. Rahmad Marpaung TT.II-2 Jl Madura M-17
3 Darma Ginting TT.II-4 Jl. Veteran Dalam
No. 5
4 Pihrin Lubis TT.II-5 Jl. Veteran Dalam
No. 5
5 Mariani TT.II-6 Jl. Veteran A-5
No. 7
6 Ridwan Keliat TT.II-7 Jl Jawa/Kantor
IPK
7 Rindo Agus Pelawi TT.II-8 Jl. Veteran A-4/2
8 Mairuzar TT.II-9 Jl. Veteran A-3/7
9 Ota TT.II-10 Jl. Veteran A-3/7
10 Rusdi TT.II-11 Jl. Veteran A-3/1
11 Noah Purba TT.II-12 Jl. Veteran A-3/5
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 113 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
12 Ardian Abdul Manan TT.II-13 Jl. Veteran A-5/1
13 Syahril TT.II-14 Jl. Veteran A-6/3
14 Soaloan Sinaga TT.II-15 Jl. Veteran A-5/4
15 Yusniar TT.II-16 Jl. Veteran A-5/2
16 W. Marpaung TT.II-17 Jl. Veteran B-20/5
17 Komala Sari TT.II-18 Jl. Veteran B-20/5
18 Ahmidal Yuzan TT.II.19 Jl. Veteran B-20/3
19 Zulindra Tarigan TT.II.20 Jl. Madura M 16
20 Sempat Herlina Ginting TT.II.21 Jl. Madura M 16
21 Idham TT.II.22 Jl. Madura A-5/24
22 Haslan Murni TT.II.23 Jl. Veteran No.7
23 Wulan Dhary Prihatin N TT.II.24 Jl. Veteran A-5/2
24 Hasan Abdullah TT.II.25 Jl. Veteran No.7
25 Solehudin TT.II.26 Jl. Veteran No.2B
26 Jusmaniar TT.II.27 Jl. Veteran No. 7-
A
27 Manahan Pasaribu TT.II.28 Jl. Veteran A-4/10
28 Chandra Gultom, S.Sos TT.II.29 Jl. Madura M 2
29 Kamariah TT.II.30 Jl. Veteran A-5/6
30 Ridwan Keliat TT.II.31 Jl. Veteran A-4.1
31 Rohana TT.II.34 Jl. Veteran
32 Sri Asri TT.II.35 Jl. Veteran A-5/25
33 M. Ngapan TT.II.36 Jl. Madura A-5/25
34 Tengku Mustafa K TT.II.37 Jl. Jawa No. 2
35 Simon Marpaung TT.II.38 Jl. Veteran B-20/6
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 114 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Bahwa dalam perbaikan gugatannya, Penggugat telah kembali ternyata
merubah fakta materil sebagai berikut :
"Bahwa perlu kami sampaikan setelah kami telaah dan cermati, ternyata
penulisan jumlah penerimaan ganti rugi sebanyak 331 orang dalam
gugatan terdahulu adalah Salah, akan tetapi yang benar setelah
dilakukan penghitungan berdasarkan daftar penerima ganti rugi dalam
gugatan perkara No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn adalah sebanyak 289
orang oleh karena itu Penggugat telah menariknya sebagai turut
tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 dalam perkara a quo”. (vide :
Perbaikan gugatan, halaman 5 paragraf ketiga).
--- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut, semula dikatakan bahwa
penerima ganti rugi sebanyak 331 orang dalam gugatan perkara register
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 119 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
No. 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn. jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor
125 PK/Pdt/2014, tertanggal 21 April 2015, masing- masing;
--- Bertanggal 11 September 2003; 12 September 2003; 15 September
2003; 16 September 2003; 17 September 2003; 18 September 2003; 19
September 2003; 20 September 2003; 24 September 2003; 25
September 2003; 26 September 2003; 27 September 2003; 29
September 2003; 30 September 2003; 08 Oktober 2003 ; 09 Oktober
2003; 10 Oktober 2003; 11 Oktober 2003; 15 Oktober 2003 (vide Posita
Gugatan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 125
PK/Pdt/2014, 21 April 2015, halaman 3-16);
--- Sedangkan dalam gugatan perkara a quo, berubah menjadi berjumlah
294 orang, kemudian jumlah itu kembali berubah lagi menjadi 289 orang
dalam perbaikan gugatan tanggal 17 September 2015.
--- Bahwa inkonsistensi jumlah penerima ganti rugi yang dimaksud
Penggugat tersebut (maaf) telah menimbulkan kecurigaan, bahwa
Penggugat sebenarnya tidak mengetahui jumlah pasti penerima ganti
rugi, dan menimbulkan sangka beralasan bahwa sebenarnya ganti rugi
tersebut tidak pernah ada.
--- Oleh karena itu yang dimaksud Penggugat sebagai DAFTAR GANTI
RUGI, tentunya tidak memiliki kekuatan pembuktian (bersifat ekstern),
patut diduga merupakan produk rekayasa dari penggugat, sehingga
masih dapat diperdebatkan tentang kebenaran telah terjadinya ganti
rugi dimaksud.
--- Dengan demikian, cukup beralasan bila gugatan Penggugat dinyatakan
niet ontvankelijk.
A.4.2. --- Bahwa terdapat kekeliruan penerapan teks otoritatif yang
menimbulkan akibat gugatan harus dinyatakan obscuur libelium antara
lain sebagai berikut :
--- Dalam posita gugatannya, halaman 43, paragraf keempat,
menyatakan bahwa :
Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkara a
quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dari Penggugat
yang kedudukannya sebagai Penggarap yang menguasai dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 120 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
mengusahai tanah yang Iangsung dikuasai negara secara turun
temurun selama Iebih dari 30 tahun yang menurut hukum agraria
nasional adalah menjadi pemiliknya yang telah mengalihkan kepada
Penggugat;
“ .... Karena membiarkan tanah objek perkara selama 30 tahun
dikuasai oleh masyarakat penggarap yang dalam perkara ini dikuasai
oleh Turut Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat II.289 secara turun
temurun" (vide : Posita gugatan Penggugat, halaman 45, paragraf
keenam).
--- Bahwa kata “Penggarap” bila ditafsirkan secara gramatikal berasal dari
kata garap atau menggarap yang berarti mengerjakan sawah
(pertanian) atas dasar bagi hasil;
-----(vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa), yang
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, edisi keempat,
halaman 417).
--- Lebih Ianjut di dalam Pasal 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 tahun
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, menyebutkan bahwa :
Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang
diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan
hukum pada Iain pihak -- yang dalam Undang-Undang ini disebut :
Penggarap -- berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan
oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas
tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;
--- Lebih jauh, Prof. Boedi Harsono juga menjelaskan sebagai berikut :
“Hak menggarap termasuk dalam kualifiikasi hak usaha bagi hasil, yaitu
hak untuk mengusahakan tanah pertanian berdasarkan perjanjian
antara pemiliknya dengan seseorang atau suatu badan hukum, yang
disebut “Penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap
diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha penanian
diatas tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil antara kedua
belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya".
(vide : Termuat dalam buku yang dituiis oleh Prof. Boedi Harsono,
dengan judul Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan undang-
undang pokok agraria, isi dan pelaksanaanya, diterbitkan oleh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 121 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Djambatan pada tahun 2003, jilid 1, edisi ka9, halaman 295- 296,
paragraf kedua).
--- Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan lain kecuali bahwa subjek
penggarap yang dimaksud Penggugat dalam gugatan a quo adalah
sama dengan seseorang atau badan hukum yang bertindak untuk
mengelola atau mengusahai (sementara) Iahan pertanian milik Tergugat
I (objek perkara a quo) dengan pedanjian bagi hasil.
--- Faktanya Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat II.144, Turut Tergugat
II.184, Turut Tergugat II.92, Turut Tergugat II.149, Turut Tergugat II.196,
Turut Tergugat II.197, Turut Tergugat II.199, dan Turut Tergugat II. 200
tidak pernah mengarap tanah objek terperkara, karena sebenarnya
diatas tanah objek terperkara tidak pernah ada yang diproklamirkan
Penggugat sebagai Iahan pertanian.
--- Faktanya lagi, Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat II.144, Turut
Tergugat II.184, Turut Tergugat II.92, Turut Tergugat II.149, Turut
Tergugat II.196, Turut Tergugat II.197, Turut Tergugat II.199, dan Turut
Tergugat II. 200 menempati rumah dinas dari periode Deli Spoorweg
Matschapy (DSM), kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara
Kereta Api (PNKA), berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api
(PJKA) dan berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api
(PERUMKA) dan terakhir berubah menjadi Perseroan Terbatas Kereta
Api Indonesia (P.T. K.A.I.);
--- Dengan demikian, menjadi tidak jelas siapa sesungguhnya yang
dimaksudkan Penggugat sebagai “Penggarap" atau dalam istilah lain
dari Penggugat disebut “Masyarakat Penggarap” itu, maka tidak bisa
tidak gugatan Penggugat dapat dikatakan cacat Obscuur Libelium, oleh
karenanya mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijk;--
A.4.3. --- Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan “karena Tergugat I
membiarkan tanah objek terperkara selama tiga puluh tahun dikuasai
oleh Masyarakat Penggarapi Padahal sebagaimana telah dikemukakan
dalam eksepsi point A.1.2, Turut Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat II.289
tidak dapat dikualifikasikan sebagai masyarakat Penggarap, tetapi
merupakan pegawai/keturunan dari pegawai yang memiliki hubungan
pekerjaan dengan Tergugat I.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 122 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Sedangkan diatas tanah objek terperkara tidak pernah ditanami dengan
tanaman pertanian sebagaimana yang dimaksud Penggugat, maka
tidak dapat tidak gugatan Penggugat obscuur libellium, Karenanya
mohon untuk dinyatakan niet ontvankelijk.
A.4.4. --- Lebih keliru Iagi, yang dimaksud Penggugat sebagai fakta :
Karena tanah perkara a quo telah dikuasai secara » ”turun temurun
selama lebih dari 30 tahun yang menurut hukum agraria nasional adalah
menjadi pemiliknya yang telah mengalihkan kepada Penggugat....”
karena membiarkan tanah objek perkara selama 30 tahun dikuasai oleh
masyarakat penggarap yang dalam perkara ini dikuasai oleh Turut
Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat II.289 secara turun temurun. Hal ini
sesuai dengan Pasal 1967 KUHPerdata...” (Vide 1 Posita Gugatan
Penggugat halaman 45, paragraf keenam).
--- Bahwa dari dalil itu tidak dapat disimpulkan Iain kecuali bahwa
Penggugat tidak memahami adanya latar belakang hubungan kerja
antara Turut Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat II.289 atau ahli warisnya
selaku pegawai yang dipekerjakan oleh Tergugat I dengan fasilitas
menempati rumah dinas yang dibangun diatas tanah objek terperkara."
--- Bahwa tanah objek terperkara tidak dapat dikualifikasikan sebagai
tanah terlantar oleh karena adanya perjanjian antara Turut Tergugat II.1.
s/d Turut Tergugat II.289 dengan Tergugat I untuk menempati rumah
tinggal Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat II.144, Turut Tergugat
II.184, Turut Tergugat II.92, Turut Tergugat II.149, Turut Tergugat II.196,
Turut Tergugat II.197, Turut Tergugat II.199, dan Turut Tergugat II. 200
selaku pihak yang diberikan hak menempati rumah dinas dengan jangka
waktu yang tidak ditentukan,
--- Dengan demikian, pretensi Penggugat yang menyatakan tanah objek
perkara a quo telah beralih kepada Penggugat karena telah
menyerahkan ganti rugi kepada Turut Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat
II.289, adalah penyataan yang sangat absurd. Oleh karenanya gugatan
Penggugat mohon untuk dinyatakan niet ontvankeIijk.
A.5. Exceptio Vitiosae Possessionis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 123 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di dalam Exceptie Obscuur
Libellium point A.1.2., Penggugat telah mendeklarasikan selaku pemilik
tanah objek terperkara dengan mengajukan dalil sebagai berikut :
--- “Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh
atas dasar ganti rugi yang Penggugat berikan kepada Turut
Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 294 orang yang terlebih dahulu
menguasai tanah tersebut yakni sebesar Rp. 54.143.630,000 (lima
puluh empat milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga
puluh ribu rupiah)”; (vide Posita Gugatan Halaman 44 paragraf
keempat);
--- “Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkara
a quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dari
Penggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yang
menguasai dan mengusahai tanah yang langsung dikuasai negara
secara turun temurun selama Iebih dari 30 tahun yang menurut
hukum agraria nasional adalah menjadi pemilik yang telah
mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan Halaman
43 paragraf kedua);
--- “Bahwa Iagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkara
dalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat I, maka haknya
untuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telah
membiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasai oleh
masyarakat penggarap...”; (vide Posita Gugatan Halaman 45
paragraf kelima);
--- Bahwa dengan menyatakan “Penggugat telah memberikan ganti rugi
kepada Penggarap atau masyarakat Penggarap”, sekiranyapun
perbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namun dengan
merujuk Iebih Ianjut pada ketentuan hak-hak atas tanah yang telah
ditentukan secara Iimitatif dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
maka “hak’ dari Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 sebagai
“Penggarap” atas tanah objek terperkara adalah bukan hak atas tanah
primer berupa Hak Miiik atau Hak Guna Usaha atau Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA,
terlebih hal ini dibuktikan Tergugat Il.1 s/d Turut Tergugat II.289 sebagai
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 124 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
“Penggarap” tidak memegang sertifikat apapun atas tanah objek
terperkara;
--- Walaupun telah terjadi peralihan menguasai tanah dari Turut Tergugat
ll.1 s/d Turut Tergugat II.289 kepada Penggugat dengan jalan ganti rugi,
tidak dengan sendirinya Penggugat secara mutatis mutandis
mempunyai dan memiliki hak atas tanah objek terperkara sebagaimana
yang ditegaskan dalam ketentuan UUPA dimaksud;
--- Karenanya Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hak-hak apapun
atas tanah objek terperkara. Lagi pula Penggugat secara gamblang
mengakui bahwa Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 adalah sebagai
“Penggarap” atau dalam istilah lain dari Penggugat disebut “masyarakat
penggarap” yang tidak dikenal dalam cluster hak atas tanah dalam
UUPA;
--- Bahwa Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl
mengatakan bahwa:
Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak
(rechts titel) daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa
yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut. (vide 2 Termuat
dalam Himpunan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 1969 -1991, yang diterbitkan sendiri oleh Mahmakah
Agung R.l. pada tahun 1993, halaman 67).
--- Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat merupakan pengajuan milik
yang tidak sempurna (Vitiosae Possessionis) berdasarkan alasan
faktual dan yuridis di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk
dinyatakan tidak dapat diterima;
A.6. Exceptio Error In Objecto
A.6.1. --- Bahwa tanah objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam
gugatannya adalah 2 (dua) bidang tanah yang Iuas seluruhnya adalah
35.955 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Untuk areal I seluas 13.578 m2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = ± 89,20 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = ± 81.80 M
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 125 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom
Verponding No. 33 = ±159,55 M
Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Madura = ± 144,5 M
Untuk areal ll seluas 22.377 m2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = ± 208,25 M
Sebelah Barat berbatas dengan jalan jawa = ± 202,50 M
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Madura = ± 109 M
Sebelah selatan berbatas dengan HPL No.2 = ± 109 M
(Vide : Posita Gugatan, halaman 39, paragraf keenam dan ketujuh);
--- Bahwa bila dibandingkan dengan batas-batas yang termaktub di dalam Surat P.T. Kereta Api Indonesia (KAI) Nomor : D.220/JB.303/U-2004, tertanggal 23 Nopember 2004, yang ditujukan kepada Direksi P.T.
Bonauli Real Estate di Jakarta, luasnya akan berbeda, antara lain
sebagai berikut :
1. Untuk areal I menjadi seluas 12.837 m2;
2. Untuk areal ll menjadi seluas 22.700 m2;
--- Bahwa oleh karena keliru menentukan Iuas objek perkara a quo, maka tidak bisa tidak, gugatan Penggugat harus dinyatakan error in objecto.
A.6.2.--- Bahwa Iebih lanjut, Penggugat telah menarik sebagai formil partij Turut
Tergugat ll sebagaimana tersebut dalam Tabel - 3 Exceptio Error In
Persona Point A.2.4;
--- Bahwa Turut Tergugat ll (incasu Tabel-3) kesemuanya bertempat tinggal diluar tanah objek terperkara tepatnya di areal yang disebut Penggugat dan sekarang dikenal sebagai Areal Il HPL No. 2;
--- Bahwa tidak ada urgensi dan relevansi, Penggugat menarik Turut Tergugat ll (tabel-3) sebagai formil partij dalam perkara a quo, setentang
dengan itu dapat disimak pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.l.
Nomor 125 PK/Pdt/2015, tertanggal 21 April 2015, menegaskan bahwa
“0rang yang menurut Penggugat telah menerima uang ganti rugi dari
Penggugat harus ikut digugat untuk diminta pertanggungjawaban atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 126 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dasar apa mereka menguasai tanah objek sengketa dan berani
menerima ganti rugi,”
--- Bahwa penggalan pertimbangan putusan itu dengan tegas menyatakan
“harus ikut digugat untuk diminta penanggungjawaban atas dasar apa
mereka menguasai tanah objek sengketa dan berani menerima ganti
rugi", dalam logika yang sebaliknya tentunya “atas dasar apa mereka
digugat, sedangkan mereka tidak berada diatas tanah objek terperkara”;
--- Bahwa akibat kekeliruan menarik formil partij dalam perkara a quo,
telah memperluas tanah objek terperkara, termasuk dalam hal ini yang
sekarang disebut sebagai HPL No. 2;
--- Sedangkan Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak ternyata
menyatakan tanah yang sekarang disebut sebagai HPL No. 2 sebagai
tanah objek terperkara;
--- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk), oleh karena error in objecto.
B. Tentang Pokok Perkara.
B.01.--- Bahwa segala apa yang Turut Tergugat ll.141, Turut Tergugat ll.144,
Turut Tergugat II.184, Turut Tergugat ll.92, Turut Tergugat ll.149, Turut
Tergugat ll.196, Turut Tergugat ll.197, Turut Tergugat lI.199, dan Turut
Tergugat ll.200 kemukakan dalam eksepsi, sepanjang relevant dengan
jawaban pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan
dianggap telah tercantum mutatis mutandis - dibawah ini :
--- Bahwa Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat ll.144, Turut Tergugat
ll.184, Turut Tergugat ll.92, Turut Tergugat II.149, Turut Tergugat
ll,196, Turut Tergugat lI.197, Turut Tergugat ll.199, dan Turut Tergugat
ll.200 menolak dan membantah keras dalil-dalil gugatan Penggugat,
kecuali apa yang diterapkan dan diakui secara tegas di bawah ini :
B.02.--- Terlebih dahulu Turut Tergugat II.141, Turut Tergugat ll.144, Turut
Tergugat ll.184, Turut Tergugat ll.92, Turut Tergugat II.149, Turut
Tergugat ll,196, Turut Tergugat lI.197, Turut Tergugat ll.199, dan Turut
Tergugat ll.200 menerangkan sebagai berikut :
B.02.1. --- Bahwa bermula P.T. INANTA TIMBER & TRADING COY
LTD., tidak sanggup untuk melakukan pembangunan rumah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 127 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dinas, renovasi dan fasiltas umum (vide : Akta Perjanjian No.
34 tanggal 17 November 1982 Jo. Akta Perjanjian No. 37
tanggal 17 November 1982 Jo. Berita Acara No.
48/tph/7/1993 tgl 23 juli 1983) sebagaimana yang diminta
PJKA, maka kemudian P.T. INANTA TIMBER & TRADING
COY LTD. menyerahkan/ mengalihkan/melepaskan hak Built
Operate And Transfer/BOT atas proyek tersebut kepada PT.
BONAULI REAL ESTATE (P.T. BRE) (vide : Akta Notaris No.
238 tanggal, 19 Desember 1989, yang dituangkan dalam akta
Notaris No. 238, tanggai 8 Desember 1989 Perihai
pengalihan hak dan kuasa).
--- Bahwa setelah penyerahan/pengalihan hak dan kuasa
tersebut, diterima PT. BONAULI REAL ESTATE (P.T. BRE),
tetapi ternyata tidak mampu untuk melakukan pembangunan
rumah dinas dan fasilitas umum yang diminta oleh PJKA
tersebut. Dan tanpa persetujuan PJKA sekarang P.T. K.A.I.
pada tahun 1994, PT. BONAULI REAL ESTATE (P.T. BRE)
melakukan pengalihan Built Operate And Transfer/BOT(HGB
di atas HPL No. 01. HPL No. 02 dan HPL No. 03) kepada PT.
--- Bahwa kesemuanya Turut Tergugat II (i.c. Tabel-3) bertempat tinggal
diluar tanah objek terperkara tepatnya di areal yang disebut Penggugat
dan sekarang dikenal sebagai Areal HPL No. 2;
--- Bahwa tidak ada urgensi dan relevansi, Penggugat menarik Turut
Tergugat II (tabel-3) sebagai formil partij dalam perkara a quo;
--- Bahwa dengan demikian, tidak dapat dikatakan Iain kecuali bahwa
gugatan Penggugat mohon dinyatakan niet ontvankelijk, karena
mengandung cacat error in persona.
A.2.6.--- Demikian pula tidak terdapat urgensinya menarik Turut Tergugat II
(incasu tabel - 4) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena tidak
ternyata merupakan penduduk Kelurahan Gang Buntu, dan tidak
ternyata pula merupakan penghuni rumah dinas, sebagai berikut :
Tabel-4
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 159 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
No Nama Status Turut
Tergugat
Keterangan
1 Econ
Simanjuntak
TT.II.102 Staf PT. Agra Citra
Kharisma
2 Darwan Wijaya TT.II.281 Staf PT. Agra Citra
Kharisma
3 Hancin TT.II.284 Staf PT. Agra Citra
Kharisma
--- Bahwa dengan demikian, tidak dapat dikatakan Iain kecuali bahwa
gugatan Penggugat mohon dinyatakan niet ontvankelijk, karena
mengandung cacat error in persona.
A.3. Exceptio Plurium Litis Consortium
A.3.1.--- Bahwa ternyata Penggugat melalui gugatannya telah menarik
sebanyak 289 orang sebagai Turut Tergugat, yang dianggap --
katanya-- telah menerima ganti rugi--padahal tidak. Imajinasi ganti rugi
ini kemudian menular kepada formil partij dalam perkara a quo,
ditemukan yang Almarhum dan Almarhumah pun turut menjadi korban
imajinasi Penggugat, dengan menarik mereka dari alam kubur dan
mendudukkan mereka sebagai formil partij dalam perkara a quo,
antara lain dapat dilihat dalam tabel-1 (termaktub dalam Exceptio Error
In Persona point A.2.1.);
--- Seharusnya ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah yang telah
diuraikan dalam tabel-1 (termaktub dalam Exceptio Error In Persona
point A.2.1.) yang harus ditarik sebagai formil partij, sebagaimana
ketentuan yuridis menegaskan :
--- Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat
hak milik atas semua barang, semua piutang orang yang
meninggal” (vide Pasal 833 KUHPerdata) jo. Para ahli waris
yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul
pembayaran utang, hibah wasiat dan beban lain, seimbang
dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu (vide
Pasal 1100).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 160 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah “Menyelesaikan
baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk
kewajiban pewaris maupun penagih hutang. Menyelesaikan
wasiat pewaris dan membagi harta warisan di antara ahli waris
yang berhak” (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 huruf b, c, d).
--- kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. menegaskan
sebagai brikut :
“Dalam hal sebelum perkara diputuskan, Tergugatnya
meninggal dunia, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa
yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya
gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak
dapat dilaksanakan” (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.
332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971).
“Untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa
dimaksud, maka pihak Penggugat sekarang Termohon Kasasi
harus mengajukan pula seluruh ahli waris Almarhum H.
Syarifuudin dan pihak-pihak yang secara nyata menguasai
tanah sengketa untuk ditarik sebagai pihak Tergugat untuk
memberi kesempatan mempertahankan haknya sesuai azas
audi et alteram partem”. (vide Putusan Mahkamah Agung R.I.
No. 901 K/Pdt.G/2013 tanggal 13 Februari 2014).
Demikian pula dengan mudah dapat kita temukan, kaidah
putusan mantap dan cerdas lainnya seperti Putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menegaskan sebagai
berikut :
“ Oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahli
waris Almarhum SONDANG HUTAGALUNG dan Almarhum Hj.
SITI AISJAH SIMBOLON maupun ahli waris pengganti tidak
turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara a quo, dan lagi
pula ahli waris/nasab Almarhum LEMAN alias LAMAN selaku
penjual tanah terperkara adalah SUPARNIK, PONIDI, dan ahli
waris pengganti dari Almarhum SUGIMAN, sedangkan mereka
tidak turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara a quo,
karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 161 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
consortium”, (vide Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
140/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 11 Juni 2015).
--- Dengan demikian harus dinyatakan gugatan mengandung cacat
plurium litis consortium mohon untuk dinyatakan niet ontvankeIijk
A.3.2.--- Lebih Ianjut, dalam posita gugatannya, halaman 46, paragraf
kelima,secara terang benderang Penggugat mengemukakan bahwa
“...datang lagi Tergugat l/ atau orang Iain yang mendapat perintah dari
Tergugat II memasang “pIang”...” (vide : Posita gugatan halaman 46,
paragraf keenam).
--- Bahwa oleh karena itu, orang lain yang mendapat perintah dari
Tergugat II tersebut juga seharusnya turut ditarik sebagai formil partij
dalam perkara a quo. Hal ini tidak Iain karena keberatan Penggugat
yang mendalilkan merasa telah “...menderita kerugian berupa
kehilangan tanah dan hilangnya manfaat atau keuntungan yang
seyogiyanya diperoleh .... ” (vide : Posita gugatan, halaman 50,
paragraf pertama).
--- Bahwa oleh karena itu, gugatan penggugat mengandung cacat plurium
litis consortium, oleh karenanya mohon untuk dinyatakan niet
ontvankelijk.
A.4. Exceptio Vitiosae Possessionis
--- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di dalam Exceptie Obscuur
Libellium point A.1.2., Penggugat telah mendeklarasikan selaku
pemilik tanah objek terperkara dengan mengajukan dalil sebagai
berikut :
--- “Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas Penggugat peroleh
atas dasar ganti rugi yang Penggugat berikan kepada Turut
Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 294 orang yang terlebih
dahulu menguasai tanah tersebut yakni sebesar Rp.
54.143.630,000 (lima puluh empat milyar seratus empat puluh
tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)”; (vide Posita Gugatan
Halaman 44 paragraf keempat);
--- “Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat dalam gugatan perkara
a quo telah menarik orang yang menerima ganti rugi dari
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 162 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Penggugat yang kedudukannya sebagai penggarap yang
menguasai dan mengusahai tanah yang iangsung dikuasai
negara secara turun temurun selama Iebih dari 30 tahun yang
menurut hukum agraria nasional adalah menjadi pemiiik yang
telah mengalihkan kepada Penggugat"; (vide Posita Gugatan
Halaman 43 paragraf kedua);
--- “Bahwa Iagi pula seandainyapun quod non tanah objek perkara
dalam perkara a quo adalah benar milik Tergugat I, maka haknya
untuk mengajukan tuntutan hukum telah kedaluarsa, karena telah
membiarkan tanah objek perkara ini selama 30 tahun dikuasai
oleh masyarakat penggarap...”; (vide Posita Gugatan Halaman
45 paragraf kelima);
--- Bahwa dengan menyatakan “Penggugat telah memberikan ganti rugi
kepada Penggarap atau masyarakat Penggarap”, sekiranyapun
perbuatan Penggugat tersebut mengandung kebenaran, namun
dengan merujuk Iebih Ianjut pada ketentuan hak-hak atas tanah yang
telah ditentukan secara Iimitatif dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, maka “hak’ dari Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289
sebagai “Penggarap” atas tanah bjek terperkara adalah bukan hak
atas tanah primer berupa Hak Milik atau Hak Guna Usaha atau Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai, sebagaimana diatur dalam ketentuan
UUPA, terlebih hal ini dibuktikan Tergugat Il.1 s/d Turut Tergugat II.289
sebagai “Penggarap” tidak memegang sertifikat apapun atas tanah
objek terperkara;
--- Walaupun telah terjadi peralihan menguasai tanah dari Turut Tergugat
ll.1 s/d Turut Tergugat II.289 kepada Penggugat dengan jalan ganti
rugi, tidak dengan sendirinya Penggugat secara mutatis mutandis
mempunyai dan memiliki hak atas tanah objek terperkara
sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan UUPA dimaksud;
--- Karenanya Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hak-hak apapun
atas tanah objek terperkara. Lagi pula Penggugat secara gamblang
mengakui bahwa Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 adalah
sebagai “PENGGARAP” atau dalam istilah lain dari Penggugat disebut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 163 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
“MASYARAKAT PENGGARAP” yang tidak dikenal dalam cluster hak
atas tanah dalam UUPA;
--- Bahwa Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl
mengatakan bahwa:
Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas
hak (rechts titel) daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan
bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut. (vide 2
Termuat dalam Himpunan Kaedah Hukum Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 1969 -1991, yang diterbitkan sendiri oleh
Mahmakah Agung R.l. pada tahun 1993, halaman 67).
--- Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat merupakan pengajuan
milik yang tidak sempurna (Vitiosae Possessionis) berdasarkan alasan
faktual dan yuridis di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon
untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
A.5. Exceptio Proccesueel
A.5.1.--- Bahwa sebelumnya, telah diajukan gugatan oleh seorang yang
bernama MARLON PURBA, yang mengaku bertindak sebagai Direktur
Utama PT. Arga Citra Kharisma, yang bertindak selaku Penggugat
dalam Register Perkara Nomor : 358/Pdt.G/ 2015/PN-Mdn, tetapi
kemudian telah dicabut pada tanggal 27 Juli 2015.
--- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, PT. Arga Citra Kharisma,
kembali mengajukan gugatan dengan Register Nomor
453/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tetapi yang bertindak selaku Direktur Utama
adalah seorang yang bernama H. SUTAN LUBIS.
--- Dari fakta itu, terdapat sangka beralasan, bahwa telah terjadi
pergantian Direktur Utama P.T. Arga Citra Kharisma atau disingkat
dengan nama P.T. A.C.K., yang dalam terma UUPT disebut sebagai
“Perubahan Data Perseroan” (vide Penjelasan Pasal 29 ayat 3 huruf c
UUPT).
--- Bahwa rentang waktu dicabutnya gugatan Register Nomor :
358/Pdt.G/2015/PN-Mdn, dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan
didaftarkannya gugatan dengan Register Nomor 453/Pdt.G/2015/PN-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 164 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Mdn pada tanggal 25 Agustus 2015, terdapat kurun waktu selama ± 1
Bulan;
--- Terdapat dugaan yang beralasan, bahwa H. SUTAN LUBIS yang
bertindak selaku Direktur Utama P.T. Arga Citra Kharisma, belum
memiliki Iegitimasi dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian
Hukum dan HAM R.I. Cq. Dirjend AHU, sehingga dapat dinyatakan
bahwa P.T. Arga Citra Kharisma selaku badan hukum maupun H.
SUTAN LUBIS yang bertindak selaku Direktur Utama, tidak memiliki
Iegitimasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
--- Bila Penggugat berpendapat Iain, Turut Tergugat II.215, Turut
Tergugat II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut
Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48 men-sommeren Penggugat
untuk membuktikan bahwa Perubahan Data Perseroan telah
diberitahukan (vide Pasal 23 ayat 3 UUPT) dan telah diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara oleh Kementerian Hukum dan HAM
R.I. (vide Pasal 29 ayat 3 huruf c jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c UUPT).
--- Bahwa setentang dengan ini, M. Yahya Harahap, S.H., pernah
mengingatkan sebagai berikut:
"Pengumuman dari segi hukum, merupakan asas ‘publisitas' kepada
masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga
sebagai Perseroan boleh dikatakan digantungkan pada
pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. Oleh karena itu,
meskipun Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai
badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar telah mendapat
persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannya,
maka selama hai itu belum diumumkan dalam TBN Rl., belum sah dan
belum mengikat kepada pihak ketiga”; (vide : Dalam Buku yang ditulis
M.YAHYA HARAHAP, S.H., berjudul Hukum Perseroan Terbatas,
Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama Juni 2009, hal. 231 );
--- Bahwa oleh sebab itu, baik P.T. Arga Citra Kharisma selaku badan
hukum maupun H. SUTAN LUBIS yang hertindak selaku Direktur
Utama, tidak memiliki legitimasi secara hukum, dan karenanya
beralasan hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima atau niet ontvankelijk.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 165 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
A.5.2.--- Bahwa bila dicermati gugatan cumulatie subjectief yang diajukan
Penggugat telah melanggar asas ketertiban beracara, karena tidak
ternyata ada uraian posita Penggugat yang menunjukkan terdapatnya
innerlijke samenhang verknochtheid antara perbuatan masing-masing
Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut Tergugat II.119,
Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48
tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang masing-
masing berdiri sendiri dan karenanya tidak verknocht antara satu
dengan yang lain.
--- Bahwa tidak verknocht-nya cumulatie subjectief gugatan penggugat
dapat dilihat dari dalil-dalil posita halaman 45, paragraf ketiga, yang
mengatakan bahwa :
Bahwa kemudian tanpa alasan hukum yang jelas Tergugat I telah
melarang dan merintangi aktifitas Penggugat pada kedua bidang areal
tanah tersebut, melarang pekerja Penggugat bekerja diatas tanah
tersebut, Ialu kemudian dengan tanpa dasar hukum yang jelas
mengklaim bahwa kedua bidang tanah tersebut sebagai miliknya.
--- Lain Iagi bila dibandingkan dengan perbuatan Tergugat ll,
sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, pada halaman 46,
paragraf kelima yang mengatakan bahwa :
“Belum Iagi kegalauan Penggugat sirna akibat gangguan yang
dilakukan oleh Tergugat I, datang Iagi Tergugat II atau orang Iain yang
mendapat perintah dari Tergugat II memasang “plang” diareal tanah
dimaksud berisi pernyataan “Tanah ini Milik Pemko Medan .... ".
--- Secara tegas, kaidah Yurisprudensi standaard Mahkamah Agung R.I.
No. 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980 pada pokoknya
menekankan "bahwa gugatan yang bersifat cumulatief dipersyaratkan
hanya dapat dilakukan apabila gugatan-gugatan itu masing-masing
tidak berdiri sendiri atau tidak merupakan gugatan - gugatan yang satu
sama Iain dapat dipisahkan (Vide 1 Beberapa Yurisprudensi Perdata
Yang Penting serta hubungan ketentuan hukum acara, dirangkum oleh
Prof. Z. Asiking Kusumah Atmadja, S.H., Edisi-II, tahun 1992, halaman
198).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 166 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Lebih lanjut, dikuatkan pula dengan Yurisprudensi standaard
Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya menekankan bahwa
beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara
gugatan - gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau
koneksitas (dapat dilihat 3 Pedoman pelaksanaan tugas dan
administrasi pengadilan, Buku ll, Mahkamah Agung R.I., April 1994,
halaman 125, angka 31 alinea Pertama).
--- Bahwa menurut doktrin yang mantap bahwa “apabila ada sekian
banyak Penggugat secara bersama-sama dalam satu surat gugat
untuk hutang masing-masing, kumulasi seperti itu tidak dibenarkan
dalam hukum acara perdata, oleh karena perkara-perkara tersebut
tidak memiliki koneksitas dengan yang satu dengan yang lainnya,
perkara-perkara itu masing-masing herdiri sendiri dan masing-masing
harus diajukan secara sendiri-sendiri pula”. (vide: buku yang ditulis
oleh Prof. Subekti, S.H. dengan judul Hukum acara perdata”,
diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Cetakan Pertama
tahun 1977, hal. 36).
--- Bahwa oleh sebab itu, beralasan hukum agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk.
A.5.3.--- Bahwa di dalam gugatan Penggugat, dinyatakan bahwa Turut
Tergugat II.278, bertempat tinggal di Jalan Timor Nomor 12, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sedangkan
sebenarnya, Turut Tergugat II.278 bertempat tinggal di rumah orang
tuanya di Jalan Jawa Nomor 12 Kelurahan Gang Buntu, kecamatan
Medan Timur, Kota Medan.
--- Bahwa sebab itu, beralasan hukum agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk.
A.5.4.--- Demikian pula Penggugat telah menarik HASAN BASRI sebagai formil
partij dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat II.215 dengan
alamat di Jalan Veteran A-7 No. 6, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan dan sebagai Turut Tergugat II.229, dengan
alamat Jalan veteran B.11-13, Keluraha Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur Kota Medan.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 167 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Antara Hasan Basri sebagai Turut Tergugat II.215 dan Hasan Basri
sebagai Turut Tergugat II.229 adalah orang yang sama, dan oleh
karena itu, sesungguhnya yang mana diantara Hasan Basri Turut
Tergugat II.215 atau sebagai Turut Tergugat II.229, yang dituntut
Penggugat untuk mematuhi putusan atas gugatan perkara a quo (vide
petitum point 17).
--- bahwa oleh sebab itu, beralasan hukum agar gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk.
A.6. Exceptio Erron In Objecto
A.6.1.--- Bahwa tanah objek sengketa yang dipersoalkan Penggugat dalam
gugatannya adalah 2 (dua) bidang tanah yang Iuas seluruhnya adalah
35.955 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Untuk areal I seluas 13.578 m2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = ± 89,20 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = ± 81.80 M
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom
Verponding No. 33 = ±159,55 M
Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Madura = ± 144,5 M
Untuk areal ll seluas 22.377 m2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = ± 208,25 M
Sebelah Barat berbatas dengan jalan jawa = ± 202,50 M
Sebelah Utara berbatas dengan jalan Madura = ± 109 M
Sebelah selatan berbatas dengan HPL No.2 = ± 109 M
(Vide : Posita Gugatan, halaman 39, paragraf keenam dan ketujuh);
--- Bahwa bila dibandingkan dengan batas-batas yang termaktub di dalam Surat P.T. Kereta Api Indonesia (KAI) Nomor : D.220/JB.303/U-2004, tertanggal 23 Nopember 2004, yang ditujukan kepada Direksi P.T.
Bonauli Real Estate di Jakarta, luasnya akan berbeda, antara lain
sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 168 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
1. Untuk areal I menjadi seluas 12.837 m2;
2. Untuk areal ll menjadi seluas 22.700 m2;
--- Bahwa oleh karena keliru menentukan Iuas objek perkara a quo, maka tidak bisa tidak, gugatan Penggugat harus dinyatakan error in objecto.
A.6.2.--- Bahwa Iebih lanjut, Penggugat telah menarik sebagai formil partij Turut
Tergugat ll sebagaimana tersebut dalam Tabel - 3 Exceptio Error In
Persona Point A.2.4;
--- Bahwa Turut Tergugat ll (incasu Tabel-3) kesemuanya bertempat tinggal diluar tanah objek terperkara tepatnya di areal yang disebut Penggugat dan sekarang dikenal sebagai Areal Il HPL No. 2;
--- Bahwa tidak ada urgensi dan relevansi, Penggugat menarik Turut Tergugat ll (tabel-3) sebagai formil partij dalam perkara a quo,
setentang dengan itu dapat disimak pertimbangan Putusan Mahkamah
Agung R.l. Nomor 125 PK/Pdt/2015, tertanggal 21 April 2015, menegaskan bahwa “0rang yang menurut Penggugat telah menerima
uang ganti rugi dari Penggugat harus ikut digugat untuk diminta
pertanggungjawaban atas dasar apa mereka menguasai tanah objek
sengketa dan berani menerima ganti rugi,”
--- Bahwa penggalan pertimbangan putusan itu dengan tegas
menyatakan “harus ikut digugat untuk diminta penanggungjawaban
atas dasar apa mereka menguasai tanah objek sengketa dan berani
menerima ganti rugi", dalam logika yang sebaliknya tentunya “atas
dasar apa mereka digugat, sedangkan mereka tidak berada diatas
tanah objek terperkara”;
--- Bahwa akibat kekeliruan menarik formil partij dalam perkara a quo,
telah memperluas tanah objek terperkara, termasuk dalam hal ini yang
sekarang disebut sebagai HPL No. 2;
--- Sedangkan Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak ternyata
menyatakan tanah yang sekarang disebut sebagai HPL No. 2 sebagai
tanah objek terperkara;
--- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk), oleh karena error in objecto.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 169 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
B. Tentang Pokok Perkara.
B.01.--- Bahwa segala apa yang Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat
II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat
II.278, dan Turut Tergugat II. 48 kemukakan dalam eksepsi,
sepanjang relevant dengan jawaban pokok perkara ini, mohon
kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum mutatis
mutandis - dibawah ini :
--- Bahwa Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut Tergugat
II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan Turut
Tergugat II. 48 menolak dan membantah keras dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali apa yang diterapkan dan diakui secara tegas di
bawah ini :
B.02.--- Terlebih dahulu Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut
Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan
Turut Tergugat II. 48 menerangkan sebagai berikut :
B.02.1. --- Bahwa bermula P.T. INANTA TIMBER & TRADING COY
LTD., tidak sanggup untuk melakukan pembangunan
rumah dinas, renovasi dan fasiltas umum (vide : Akta
Perjanjian No. 34 tanggal 17 November 1982 Jo. Akta
Perjanjian No. 37 tanggal 17 November 1982 Jo. Berita
Acara No. 48/tph/7/1993 tgl 23 juli 1983) sebagaimana
yang diminta PJKA, maka kemudian P.T. INANTA
TIMBER & TRADING COY LTD. menyerahkan/
mengalihkan/melepaskan hak Built Operate And
Transfer/BOT atas proyek tersebut kepada PT. BONAULI
REAL ESTATE (P.T. BRE) (vide : Akta Notaris No. 238
tanggal, 19 Desember 1989, yang dituangkan dalam akta
Notaris No. 238, tanggal 8 Desember 1989 Perihal
pengalihan hak dan kuasa).
--- Bahwa setelah penyerahan/pengalihan hak dan kuasa
tersebut, diterima PT. BONAULI REAL ESTATE (P.T.
BRE), tetapi ternyata tidak mampu untuk melakukan
pembangunan rumah dinas dan fasilitas umum yang
diminta oleh PJKA tersebut. Dan tanpa persetujuan PJKA
sekarang P.T. K.A.I. pada tahun 1994, PT. BONAULI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 170 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
REAL ESTATE (P.T. BRE) melakukan pengalihan Built
Operate And Transfer/BOT(HGB di atas HPL No. 01.
HPL No. 02 dan HPL No. 03) kepada PT. ARGA CITRA
KHARISMA (incasu Penggugat). Penggusuran dan
pengosongan Iahan secara paksa pun dilakukan.
--- Setelah berada ditangan PT. ARGA CITRA KHARISMA
(incasu Penggugat) tidak ternyata melaksanakan
kewajiban untuk membangun rumah-rumah karyawan,
renovasi, perbaikan, rumah-rumah dinas PJKA di Medan,
serta penyediaan fasilitas umum;
--- Fakta ini dapat dilihat dari situasi objek tanah terperkara
dan Iahan BCT, justru dibangun Rumah Sakit (Murni
Teguh), dan ruko-ruko mewah disepanjang HPL No. 1
dan HPL No. 2 dan HPL No. 3.
--- Bahwa pengingkaran Penggugat atas perjanjian-
perjanjian yang sebelumnya pernah dibuat tersebut tidak
hanya berhenti terhadap tanah HPL No. 1, No. 2, dan No.
3 (Iuas 34,779 ml) saja. Tetapi -- maaf --SEPERTI
RAYAP BUSUK-- dengan nafsu dan keserakahannya,
Penggugat juga merampas seluruh aset dan malah
meng-klaim bahwa aset PJKA/PERUMKA/P.T.K.A.I. yang
tersisa (tanah objek terperkara seluas 38.553 m2) adalah
milik Penggugat yang dibuktikan dengan diajukannya
gugatan dalam perkara a quo, dan ---sekali Iagi mohon
maaf-- dengan Iiciknya Penggugat meng-klaim telah
menyerahkan ganti rugi kepada penghuni rumah dinas a
quo,
--- Sedangkan notoire feiten Penggugat telah membangun
Mall dan Apartement dengan nama Centre Point diatas
tanah objek terperkara.
--- Disisi Iain, seluruh penghuni rumah dinas (incasu
termasuk Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229,
Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut
Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48) diatas tanah
objek terperkara, justru digusur/diusir paksa dengan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 171 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
memperalat TNI/POLRI, Kejaksaan, dan kelompok
organisasi kepemudaan.
B.03.--- Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat
II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat
II.278, dan Turut Tergugat II. 48 kemukakan dalam point eksepsi
dimuka, bahwa ;
--- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN-
Mdn, tanggal 12 September 2011, Jo.
--- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 415/Pdt.G/2011/ PT-
Mdn, tanggai 12 Januan 2012, Jo.
--- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1040 K/Pdt/2012, tanggal
5 November 2012;
Tidak dapat dijadikan dasar claim kepemilikan Penggugat atas
tanah objek terperkara, oleh karena telah di-eliminasi dengan
Putusan Mahkamah Agung R.l. (Peninjauan kembali) No. 125
PK/Pdt/2014, tanggal 21 April 2015.
B.04. --- Bahwa Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut Tergugat
II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan Turut
Tergugat II. 48 sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang
disebut “Penggugat telah memberikan ganti rugi atas tanah objek
terperkara kepada Tergugat II.1. s/d Turut Tergugat II.289",
sedangkan Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut
Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan
Turut Tergugat II. 48 sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi
atas tanah objek terperkara dari siapapun, termasuk Penggugat .
--- Bahwa yang terjadi sebenarnya, Penggugat telah merampas rumah
tempat tinggal diatas tanah objek terperkara dengan cara
menggusur secara paksa dan bila peristiwa diulang kembali,
sungguh menyakitkan dan mengerikan tindakan yang telah
dilakukan penggugat. dengan bantuan penegak hukum, militer dan
ormas kepemudaan. banyak wanita, anak-anak, orang tua diteror,
diintimidasi dan dituduh dengan fitnah keji sebagai eks pki, dipaksa
kehilangan tempat tinggal yang telah puluhan tahun ditempati, hidup
terlunta-lunta akibat penggusuran ini. tidak ada satupun institusi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 172 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
hukum yang membela dan berpihak kepada turut tergugat ll,
semuanya berpihak kepada penggugat yang memiliki kekuatan
“uang” untuk ‘mengatur’ semuanya;
B.05. --- Fakta adanya penggusuran paksa, intimidasi dan teror dapat pula
ditemukan dengan adanya ad informandum yang diajukan sebagai
novum oleh PT. Kereta Api (Persero) incasu Tergugat I, tertuang
dalam Putusan perkara Nomor : 125 PK/Pdt./2014, tanggal 21 April
2015 (dan hal. 50 s/d hal. 55) antara Iain sebagai berikut :
1. Ad Informandum Pertama.
Surat pernyataan Sdr. Nefriadi Kesuma tenanggal 18 Juli 2012
yang telah dilegalisasi dihadapan notaris Herawaty Harun, S.H.,
Notaris di medan dengan Legalisasi Nomor 261/L/2012 tertanggal
18 Juli 2012 (ad informandum 1) ad informandum 1 pada
pokoknya menerangkan bahwa:
Point II. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon
Peninjauan Kembali I bahwa Sdr. Nefriadi Kesuma
telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada
Tennohon Peninjaun Kembali I;
Point III. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon
peninjauan kembali I yang menyatakan bahwa
merupakan pembayaran sebesar Rp 4.000.000.00.,
bukanlah merupakan pembayaran ganti rugi,
melaikan hanya pembayaran ongkos pindah saja
yang dilakukan dibawah tekanan;
Point IV. Bahwa Sdr. Nefriadi Kesuma tidak pemah membuat
tanda terima uang dihadapan pejabat apapun
tennaksud Lurah, Camat, dan Notaris;
6. Ad informandum ketiga.
Surat pernyataan Sdr. Mohammad Irwan, tertanggal 18 Ju|i 2012
yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herawaty Harun, S.H.,
Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor :
263/L/20121ertangga| 18 Juli 2012 (Ad informandum 3);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 173 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Point II. Bahwa tidak benar pemyataan termohon
Peninjauan Kembali I bahwa Sdr. Mohammad Irwan
telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada
Termohon Peninjauan Kembali I;
Point lll. Menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp.
15.000.000,00., bukanlah merupakan pembayaran
ganti rugi, melainkan hanya pembayaran ongkos
pindah saja yang dilakukan dibawah tekanan
(ancaman) psikis dan isik;
7. Ad informandum keempat.
Surat pernyataan Sdr. Tony Hendra, tertanggal 18 Juli 2012 yang
telah dilegalisasi dihadap Notans Herawaty Harun, S.H., Notaris di
Medan dengan Legalisasi Nomor: 262/L/2012 tertanggal 18 Juli
2012 (ad informandum 40); Ad informandum 4 pada pokoknya
bensi mengenai hal-hal sebagai berikut:
Point lll. Bahwa tidak benar penyataan Termohon
Peninjauan Kembali I yang menyatakan bahwa
pembayaran sebesar Rp. 3.500.000.00., bukanlah
merupakan pembayaran ganti rugi, melainkan
hanya pembayaran ongkos pindah saja yang
dilakukan dibawah tekanan (ancaman) Psikis dan
Fisik;
8. Ad lnformandum Kelima.
Surat pernyataan Sdr. Nasrun ditulis juga Masrun tertanggal 18
Juli 2012 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herawaty
Harun, S.H., Notaris di Medan dengan Legalisasi Nomor 1
264/L/2012 tertanggal 18 Juli 2012 (Ad informandum 5);
Point II. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon
Peninjauan Kembali I bahwa Sdr Nasrun/Masrun
telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada
Termohon Peninjauan Kembali I ;
Point III. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon
Peninjauan Kembali I yang menyatakan bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 174 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
pembayaran sebesar Rp. 4.000.000.00., bukanlah
mempakan pembayaran ganti rugi, melainkan
hanya pembayaran ongkos pindah saja yang
dilakukan dibawah tekanan (ancaman) Psikis dan
Fisik;
9. Ad informandum ketujuh.
Surat pernyataan Sdr. Saman tertanggal 13 Juni2013 (ad
informandum 7);
Point II. Bahwa Sdr. Saman menyatakan bahwa dirinya tidak
pemah menerima pembayaran dalam bentuk
apapun dan pihak Termohon Peninjauan Kembali 1,
pembayaran yang merupakan ongkos pindah dari
rumah dinas milik Pemohon Peninjaun Kembali
yang terletak di Jalan Madura M Nomor. 29,
Keluarahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kotamadya Medan;
Point III. Bahwa Sdr. Saman menyatakan bahwa dirinya tidak
pernah membuat tanda terima uang didepan
pejabat apapun termasuk Lurah, Camat, dan
Notaris demi kepentingan Termohon Peninjauan
Kembali I;
B.06. --- Lebih lanjut, bahwa semula tanah objek terperkara merupakan
rumah tinggal yang disediakan Tergugat I untuk Turut Tergugat
II.215, Turut Tergugat II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat
II.30, Turut Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48 sebagai
rumah dinas karyawan/pegawai P.T. K.A.I., dan telah ditempati
Iebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
--- Dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak Iain yang menguasai
atau menempati atau tidak ada Iarangan ataupun keberatan dari
Tergugat I terhadap Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229,
Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278,
dan Turut Tergugat II. 48 yang mendiami dan menempati rumah
dinas tersebut, karenanya menjadi satu- satunya bezitter eigenar
atas tanah objek terperkara, yang tidak ternyata pernah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 175 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
mengalihkan tanahnya kepada orang Iain, termasuk kepada
Penggugat.
--- Bahwa pretensi Penggugat yang mengatakan bahwa Turut
Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II.289 telah mengalihkan tanah
objek terperkara kepada Penggugat dengan cara ganti rugi adalah
absurd dan batal demi hukum, karena sama sekali tidak memiliki
dasar hukum yang jelas.
--- Lagi pula, Turut Tergugat II.215, Turut Tergugat II.229, Turut
Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut Tergugat II.278, dan
Turut Tergugat II. 48 tidak mengakui dikatakan sebagai Penggarap
tanah objek terperkara, oleh karena faktual tanah objek terperkara
bukan tanah garapan karena terdapat di inti Kota, sedangkan yang
dimaksud tanah garapan hanyalah di tanah pertanian, terlebih lagi
menurut hukum agraria Penggarap bukanlah berkedudukan sebagai
pemilik tanah.
--- Bahwa sekiranyapun, rumah tempat tinggal yang berdiri diatas
tanah objek terperkara dianggap rumah dinas milik negara, maka
selaku pegawai/karyawan negara menurut hukum Turut Tergugat
II.215, Turut Tergugat II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat
II.30, Turut Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48 merupakan
satu-satunya bezitter eigenar diatas tanah objek terperkara, dengan
demikian memiliki perioritas utama untuk hak atas tanah objek
terperkara sebesar 50 % dari nilai jual objek rumah dalam perkara a
quo sebagaimana diatur dalam ketentuan :
--- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Jo.
--- Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. KM.193/UM.104/
PHB/1980 Jo.--------
--- Surat Edaran Menteri Perhubungan R.I. kepada seluruh BUMN
No. A.569/Um.164/Mphb Jo.
--- Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan R.l.
No.KEP/66/Mekkeu/Vll/1967;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 176 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Karenanya menjadi pemegang prioritas utama hak atas tanah objek
terperkara. Lagi pula, secara formil ternyata tidak terdaftar atas
nama Tergugat I, maupun Tergugat ll, terlebih Iagi tidak terdaftar
atas nama Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat I,
Tergugat II maupun Penggugat demi hukum bukan merupakan
pemilik formil, tetapi tanah objek terperkara merupakan tanah yang
langsung dikuasai Negara, Oleh sebab itu sebagai satu-satunya
beziter, maka demi hukum merupakan satu-satunya pemilik atas
tanah objek terperkara;
B.07. --- Bahwa oleh karena itu, dari seluruh dalil gugatan tidak ternyata
disebutkan alat bukti yang autentik sebagai dasar claim kepemilikan
tanah objek terperkara “dalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai
umum yang berwenang untuk itu (Pasal 1868 KUHPerdata)”, Tetapi
ternyata yang disebutkan Penggugat sebagai alat bukti autentik
hanya berupa daftar penerima ganti rugi, yang tidak dibuat
dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu,
sehingga dikatakan oleh Prof. Subekti, S.H. “itu bukan otentik tetapi
dinamakan tulisan dibawah tangan” (lihat juga bunyi Pasal 1869
KUHPerdata); (vide 2 temuat dalam buku yang ditulis oleh Prof.
Subekti, S.H. dengan judul Hukum Pembuktian, Penerbit P.T,
Pradnya Paramita Jakarta, cetakan kelima belas, tahun 2005,
halaman 26, paragraf keempat)
--- Dikatakan demikian, karena menurut “Pasal 1868 jo. 1870
KUHPerdata menegaskan karena dibuat oleh atau dihadapan
seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, sehingga suatu
akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya
atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang
sempuma tentang apa yang dimuat di daIamnya”. Karenanya pula
Prof. Subekti, S.H. menegaskan bahwa “akte otentik itu merupakan
suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam
akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap
sebagai benar".
--- Sedangkan bukti yang di deklarasikan Penggugat sebagai bukti
autentik tidak Iain hanya merupakan “tuIisan dibawah tangan”,
dengan demikian tidak memberikan suatu bukti yang sempurna,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 177 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
terlebih Iagi karena ternyata daftar penerima ganti rugi yang
diproklamirkan penggugat inkonsistensi/berubah-ubah sesuai
dengan kemauan penggugat (mohon lihat exceptie point A.1.1.
diatas), sehingga tidak dapat berlaku dan mengikat terhadap pihak
ketiga (vide Pasal 1873 KUHPerdata), incasu Turut Tergugat II
dalam perkara a quo;
B.08. --- Oleh karena itu, sebagai satu-satunya beziter, maka demi hukum
merupakan satu-satunya pemilik atas tanah objek terperkara, maka
dengan demikian rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah
objek terperkara, harus dikembalikan Turut Tergugat II.215, Turut
Tergugat II.229, Turut Tergugat II.119, Turut Tergugat II.30, Turut
Tergugat II.278, dan Turut Tergugat II. 48 secara baik dan seperti
semula.
Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka cukup alasan faktual
juridis bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menolak seluruh gugatan
Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk).
II. DALAM REKONPENSI;
II.01. --- Bahwa segala apa yang Penggugat-Penggugat dr./ Turut Tergugat
II.215 dc., Turut Tergugat II.229 dc., Turut Tergugat II.119 dc., Turut
Tergugat II.30 dc., Turut Tergugat II.278 dc., dan Turut Tergugat II.
48 dc. kemukakan dalam jawaban atas gugatan conventie,
sepanjang berinterelasi erat dengan gugatan rekonpensi ini, mohon
kiranya -- mutatis mutandis – diberlakukan dan dianggap telah
termaktub dalam gugatan rekonpensi ini.
II.02. --- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban conventie
diatas, sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum
adalah Tergugat dr./Penggugat dc. karena tidak ternyata sebagai
pemegang sertifikat hak atas tanah dan demikian tidak dapat
dikatakan sebagai pemilik formil sebagaimana yang dimaksud
UUPA atas tanah objek terperkara, tetapi ternyata Tergugat
dr/Penggugat dc. Telah menggusur/mengusir Penggugat-
Penggugat dr./ Turut Tergugat II.215 dc., Turut Tergugat II.229 dc.,
Turut Tergugat II.119 dc., Turut Tergugat II.30 dc., Turut Tergugat
II.278 dc., dan Turut Tergugat II. 48 dc. dari tanah objek terperkara.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 178 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
--- Sehingga perbuatan Tergugat dr/Penggugat dc.
menggusur/mengusir dari rumah tempat tinggal yang telah ditempati
Iebih dari 30 (tiga puluh) tahun, telah melanggar hak subjektif dari
Penggugat-Penggugat dr./ Turut Tergugat II.215 dc., Turut Tergugat
II.229 dc., Turut Tergugat II.119 dc., Turut Tergugat II.30 dc., Turut
Tergugat II.278 dc., dan Turut Tergugat II. 48 dc. yang dilindungi
ketentuan antara Iain :
--- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Jo.
--- Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. KM.193/UM.104/
PHB/1980 Jo.
--- Surat Edaran Menteri Perhubungan R.I. kepada seluruh BUMN
No. A.569/Um.164/Mphb Jo.
--- Keputusan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan R.l.
No.KEP/66/Mekkeu/Vll/1967;
--- Yang menegaskan bahwa Penggugat-Penggugat dr./ Turut
Tergugat II.215 dc., Turut Tergugat II.229 dc., Turut Tergugat II.119
dc., Turut Tergugat II.30 dc., Turut Tergugat II.278 dc., dan Turut
Tergugat II. 48 dc. Sebagai pemegang prioritas utama hak atas
tanah objek terperkara, yang dapat dikatakan pula sebagai pemilik
atas tanah objek terperkara (mohon Iihat jawaban conventie point
B.06);
--- Setentang dengan ini, Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
185/Pdt.G/2013/PN-Mdn. Tanggal 11 Februari 2014, yang dikuatkan
dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 242/Pdt/2014/PT-Mdn
tanggal 7 Oktober 2014, dalam penimbangannya menegaskan
sebagai berikut :
“Bahwa dengan tidak ditindak lanjutinya perjanjian pengikatan jual
beli dengan perbuatan jual beli tanah dan bangunan, membuktikan
tidak ada peralihan hak dari calon penjual, yaitu Tergugat II, III dan IV
dc. kepada calon pembeli yaitu Tergugat dr./Penggugat dc., sehingga
karena itu Tergugat dr./Penggugat dc. tidak memiliki hak subjektif
kebendaan atas objek kebendaan tersebut. Maka tindakan Tergugat
dr/Penggugat dc. melakukan pemblokiran sertifikat milik Tergugat II,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 179 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
III, IV dc. menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dr./Penggugat
dc. telah melanggar hak subjektif Tergugat II, III, IV dc. selaku pemilik
tanah yang haknya dijamin dalam Pasal 20 Ayat (1) UU No. 5 tahun
1960 Jo. PP No, 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan
PP No. 24 tahun 1997”.
B.03. --- Bahwa tidak ternyata Tergugat dr./Penggugat dc. memiliki alat bukti
autentik sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi point
A.1.1 maupun dalam jawaban conventie point B.O7. Dengan
demikian, tidak dapat disimpulkan lain, kecuali bahwa Tergugat
Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 272 paragraf ke-3
hingga paragraf ke- 2 halaman 274 Putusan No. 453.
2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama telah
bertentangan dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap:
a. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama merupakan
pertimbangan yang bertentangan dengan putusan yang
berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali
No. 125 PK/Pdt/2014 tertanggal 21 April 2015 pada halaman
87, yang berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat telah mendapat larangan
untuk mengadakan aktifitas atas tanah objek sengketa dari
pihak Tergugat I PT Kereta Api Indonesia dan Tergugat II
Pemerintah Kota Medan, sedangkan perolehan hak atas
tanah objek sengketa oleh Penggugat adalah dari 331 (tiga
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 259 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
ratus tiga puluh satu) orang yang telah terlebih dahulu
menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dan
diberi ganti rugi oleh Penggugat yang jumlah
keseluruhannya sebesar Rp. 54.143.630.000,00 (lima
puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta enam
ratus tiga puluh ribu Rupiah), maka demi hukum 331 (tiga
ratus tiga puluh satu) orang yang menurut Penggugat
telah menerima uang ganti rugi dari Penggugat harus ikut digugat untuk diminta pertanggungjawabannya
atas dasar apa mereka menguasai tanah objek
sengketa dan berani menerima ganti rugi, karena baik
pihak Tergugat I PT Kereta Api Indonesia maupun
Tergugat II Pemerintah Kota Medan juga mendalilkan
bahwa kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa
adalah milik mereka.”
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas bahwa para
pihak yang seharusnya ikut digugat sebagaimana dalil
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalam Perkara No.
314/PDT.G/2011/PN.MDN harus berjumlah 331 (tiga ratus
tiga puluh satu) orang dan bukan 289 (dua ratus delapan
puluh Sembilan) orang sebagaimana perkara a quo.
c. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama telah
bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yakni pada
halaman 272 paragraf ke-6, yang berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa adalah hak Penggugat untuk
menentukan siapa dan jumlah pihak yang digugat oleh
Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan dalil
hak dan peristiwa yang dikemukan dalam surat
gugatannya.”
Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) merupakan gugatan yang sama dalil hak dan peristiwanya sebagaimana Gugatan Perkara No. 314/PDT.G/2011/PN.MDN yang pernah diajukan
sebelumnya. Maka dengan demikian jumlah penerima ganti
rugi yang didalilkan dalam perkara a quo harus sama dengan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 260 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
jumlah penerima ganti rugi yang didalilkan dalam Gugatan
Perkara No. 314/PDT.G/2011/PN.MDN yaitu berjumlah 331
orang.
d. PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman
273 Paragraf ke-2 Putusan No. 453, yang berbunyi sebagai
berikut:
“Menimbang, bahwa mengenai jumlah Turut Tergugat II
yang menerima ganti rugi dengan bidang tanah yang
diganti rugi akan dapat berbeda karena Penggugat
mendalilkan Turut Tergugat II yang menguasai dan yang
mengusahai atau menempati tanah yang langsung
dikuasai negara, sehingga jumlah yang menguasai dan
yang menempati tanah negara tersebut dapat berbeda
sewaktu-waktu.”
Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama telah
bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di
persidangan, dimana PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menyatakan Lahan Objek Sengketa merupakan lahan
milik PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) yang sejak
dahulu dimanfaatkan untuk perumahan dinas karyawan
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I), dimana jumlah
karyawan yang ditempatkan dalam Lahan Objek Sengketa
telah pasti dan tidak berubah-ubah. Hal ini juga telah diakui
oleh para TURUT TERBANDING II.2 diantaranya TURUT TERBANDING II.215, dkk (dahulu TURUT TERGUGAT II.215 dkk), TURUT TERBANDING II 141,dkk (dahulu TURUT TERGUGAT II.141 dkk), TURUT TERBANDING
II.283, dkk (dahulu TURUT TERGUGAT II.283 dkk), TURUT TERBANDING II.202 (dahulu TURUT TERGUGAT II.202), dan TURUT TERBANDING II.265 (dahulu TURUT TERGUGAT II.265).
e. PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman
273 paragraf ke-3, yang berbunyi:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 261 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
“Menimbang, ………. ternyata luas tanah yang digugat tetap
sama yang sebelumnya dikatakan diganti rugi dari 331
orang, tetapi karena ada diantara Turut Tergugat II yang
menerima ganti rugi untuk dua atau lebih sehingga jumlah
orangnya tampak berbeda, yakni:
1) Turut Tergugat …..”
Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru
karena jelas tidak ada perbedaan mengenai luas Lahan
Objek Sengketa oleh karena luas lahan tetap sama dengan
objek perkara dalam Gugatan Perkara No.
314/PDT.G/2011/PN.MDN, dengan demikian tidaklah relevan
jika Judex Facti Tingkat Pertama mengkaitkan luas tanah
dengan jumlah TURUT TERGUGAT II yang dijadikan pihak
dalam perkara a quo.
f. Bahwa apabila benar pertimbangan Judex Facti Tingkat
Pertama -Quad Non- yang menyatakan adanya 20 orang
diantara para TURUT TERGUGAT II ada yang menerima
ganti rugi atas 2 (dua) bidang atau lebih maka seharusnya
jumlah PARA TURUT TERGUGAT II yang diajukan pada
gugatan perkara a quo adalah lebih dari 289 (dua ratus
delapan puluh sembilan) orang karena jika 331 (tiga ratus
tiga puluh satu) orang dikurangi 20 (dua puluh) orang, maka
jumlah orang yang menerima ganti rugi menjadi 311 (tiga
ratus sebelas) orang. Tetap saja jumlah PARA TURUT
TERGUGAT II dalam Gugatan a quo akan lebih dari 289 (dua
ratus delapan puluh Sembilan) orang, dengan demikian
Gugatan a quo apabila tetap menggunakan pola pikir Judex
Facti Tingkat Pertama akan tetap kurang pihak.
g. Terbukti bahwa dalam perkara a quo, terdapat nama-nama
yang dahulu menurut TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT) disebut sebagai pihak yang menerima ganti
rugi pada Perkara No. 314/PDT.G/2011/PN.MDN, namun
dalam perkara a quo justru pihak-pihak tersebut tidak
diikutsertakan sebagai pihak dalam Perkara No.
314/PDT.G/2011/PN.MDN yang berdasarkan Putusan
Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2014 tertanggal 21 April
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 262 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
2015 gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) telah
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)
karena adanya alasan kurang pihak. Dengan demikian,
konstruksi hukum dalam perkara a quo, seharusnya para
pihak yang namanya didalilkan TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT) sebagai pihak yang menerima ganti rugi dari
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) , maka demi hukum
pihak-pihak tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara a
quo. Nama-nama yang didalikan oleh TERBANDING I
(dahulu PENGGUGAT) sebagai pihak yang menerima ganti
rugi dalam Perkara No. 314/PDT.G/2011/PN.MDN, namun
tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo adalah sebagai
berikut:
a. Hanati;
b. Hancin;
c. Hasri Pangabean;
d. Dharwan Wijaya;
e. Halim Rajagukguk;
f. Jumaidi Siregar.
TERBUKTI BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENGENAI JUMLAH PARA TURUT TERGUGAT II ADALAH KELIRU DAN TELAH BERTENTANGAN DENGAN
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYATAKAN BAHWA PIHAK YANG MENERIMA GANTI RUGI ADALAH 331 (TIGA RATUS TIGA PULUH SATU) ORANG
B. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEHARUSNYA MENGABULKAN EKSEPSI KURANG PIHAK TERKAIT AHLI
WARIS
1. Bahwa selain jumlah pihak yang harusnya ikut digugat, Judex
Facti Tingkat Pertama pada halaman 275 paragraf ke-3 telah
mengambil pertimbangan sebagai berikut:
”Menimbang, ........ menurut Majelis Hakim karena terhadap
para Turut Tergugat II tersebut tidak ada tuntutan hukum
untuk melakukan suatu perbuatan, maka adalah kewajiban
para ahli waris para Turut Tergugat II yang telah
meninggal tersebut untuk hadir dan mempertahankan hak-haknya di Pengadilan ....”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 263 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
2. Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Factie Tingkat Pertama
telah menyatakan apabila ada dari TURUT TERGUGAT II yang
telah meninggal maka adalah kewajiban ahli waris untuk hadir
dan mempertahankan hak-haknya. Kehadiran Ahli Waris untuk
hadir dalam persidangan tentunya tidak dapat dilakukan apabila
Ahli Waris tidak disertakan oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalam gugatannya.
3. Bahwa dalam perkara a quo ternyata Ahli Waris TURUT TERBANDING II yang telah meninggal tidak disertakan,
sementara Judex Factie Tingkat Pertama telah menyatakan
Ahli waris TURUT TERGUGAT II wajib hadir, dengan
demikian maka gugatan a quo jelas telah menjadi gugatan yang
kurang pihak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama
tersebut maka seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama
mengabulkan eksepsi kurang pihak oleh karena pertimbangan
Judex Facti Tingkat Pertama menyatakan para ahli waris dari
TURUT TERBANDING II (dahulu TURUT TERGUGAT II) yang
telah meninggal tersebut untuk hadir dan mempertahankan hak-
haknya di pengadilan. Dengan demikian Judex Facti Tingkat
Pertama telah membuat pertimbangan yang saling
bertentangan dengan Putusan. Ketika Judex Facti Tingkat
Pertama menyatakan bahwa para Ahli Waris yang telah
meninggal untuk hadir di persidangan, maka penolakan Eksepsi
kurang pihak oleh Judex Facti Tingkat Pertama menjadi sangat
tidak berdasar sama sekali.
TERBUKTI BAHWA EKSEPSI KURANG PIHAK TERKAIT AHLI WARIS HARUS DIKABULKAN OLEH KARENA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN MENGENAI KEWAJIBAN AHLI WARIS PARA TURUT TERBANDING II UNTUK HADIR MEMPERTAHANKAN HAK-HAKNYA DI PENGADILAN.
C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI NO. 1, 2, 3, DAN 5 PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM
1. PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 272
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 264 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
paragraf 2 Putusan No. 453, selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
“Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat I pada
poin 1, 2, 3, dan 5 ternyata telah memasuki pokok perkara
kecuali poin 4, ……..”
2. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan No. 453 tersebut, Judex
Facti Tngkat Pertama sama sekali tidak memberikan
pertimbangan hukum. Judex Facti Tingkat Pertama seharusnya
melihat bahwa Eksepsi No.1, 2, 3, dan 5 masih merupakan
eksepsi terkait formil Gugatan a quo, selengkapnya sebagai
berikut:
a. EKSEPSI NO. 1: TUNTUTAN-TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN DALIL-DALILNYA
5. Bahwa di dalam dalil Gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT), diketahui bahwa objek gugatan adalah
2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 13.578 m2
dan 22.377 m2 terletak di Jalan Jawa/Jalan Veteran
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan –QUOD NON- dengan batas-batas sebagai
berikut:
Untuk Areal I seluas 13.578 m2:
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = ± 89,20 M
Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jawa = ± 81,80 M;
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom Verponding
No. 33 = 159,55 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Madura =
144,5 M
Untuk Areal II seluas 22.377 m2:
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = ± 208,25
M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = ± 202,50
M
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 265 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Madura = ± 109
M
Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = ± 109
M”
(“Lahan Objek Sengketa”)
6. Bahwa atas Lahan Objek Sengketa tersebut,
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) mendalilkan
sebagai pemilik atas Lahan Objek Sengketa
berdasarkan pembayaran ganti rugi kepada kepada
TURUT TERBANDING II.1 s/d TURUT TERBANDING II.289 (dahulu TURUT TERGUGAT II.1 s/d TURUT TERGUGAT II.289).
7. Bahwa akan tetapi dalam Petitum gugatan angka 3,
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) memohon
Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) adalah pemilik
atas Lahan Objek Sengketa, sebagai berikut:
“3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya
atas 2 (dua) areal tanah terperkara yang terletak di
Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan dengan batas-batas
sebagai berikut:
Untuk Areal I seluas 13.578 m2:
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = ± 89,20
M
Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jawa = ± 81,80
M;
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom
Verponding No. 33 = 159,55 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Madura =
144,5 M
Untuk Areal II seluas 22.377 m2:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 266 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = ±
208,25 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = ±
202,50 M
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Madura = ±
109 M
Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = ± 109
M”
8. Bahwa dengan demikian, Petitum TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) menunjukan adanya
pertentangan antara posita dan petitum TERBANDING I
(dahulu PENGGUGAT), karena di satu sisi
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) menyatakan
sebagai pemilik, namun di sisi yang lain TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) meminta agar dinyatakan
sebagai pemilik Objek Lahan Sengketa. Posita dan
Petitum TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) yang
saling bertentangan tersebut menunjukan bahwa
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak cermat
dalam membuat gugatan a quo. 9. Menunjuk pada buku M. Yahya Harahap, S.H ,
”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada
halaman 452 menyatakan bahwa kontradiksi antara
posita dan petitum menyebabkan gugatan tidak dapat
diterima, selengkapnya sebagai berikut: “Kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak
sejalan dengan posita , gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima.”
10. Dengan demikian, terbuktinya kontradiksi antara
posita dan petitum TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) menyebabkan Gugatan Perkara a quo
kabur atau tidak jelas sehingga Gugatan a quo harus
dinyatakan ditolak.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 267 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
b. EKSEPSI NO. 2 : TERBANDING I (DAHULU
PENGGUGAT) TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI ATAS HAL-HAL TERKAIT GANTI RUGI DARI PENGGUGAT KEPADA TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289
i. Bahwa di dalam Gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak dijelaskan secara terperinci hal-
hal terkait dengan ganti rugi atas Objek Lahan Sengketa
dalam perkara a quo.
ii. Adapun hal-hal yang tidak dijelaskan secara terperinci
yang PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) maksud
adalah sebagai berikut: d. TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalam
gugatannya tidak menjelaskan status atau alas hak
dari TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289 atas Lahan Objek Sengketa.
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) hanya
mendalilkan TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289 sebagai para Penggarap,
yang dengan kata lain bahwa TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289 merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki
alas hak atas tanah yang diganti rugikan. Kalaupun
dalil ganti rugi TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) benar –quod non-, maka TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) telah
memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang
tidak berhak.
e. Dalil TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) yang
menyatakan TURUT TERBANDING II. 1 s/d
TURUT TERBANDING II. 289 adalah penggarap
menunjukkan bahwa atas tanah yang digarap
tersebut ada pemiliknya, namun TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) sama sekali tidak
menjelaskan siapa pemilik atas tanah yang digarap
oleh TURUT TERBANDING II. 1 s/d TURUT TERBANDING II. 289. TERBANDING I (dahulu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 268 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
PENGGUGAT) dengan sengaja meniadakan
informasi perihal siapa pemilik lahan walaupun
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) mengetahuinya. Jika benar dalil TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) perihal pemberian ganti
rugi kepada TURUT TERBANDING II. 1 s/d TURUT TERBANDING II. 289 –Quad Non- maka yang
harus dilakukan selanjutnya oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) adalah menemui pemilik
dari lahan yang digarap TURUT TERBANDING II. 1 s/d TURUT TERBANDING II. 289.
f. TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak
menjelaskan secara terperinci mengenai seberapa
luas tanah dan seberapa besar ganti rugi masing-
masing pihak dari TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289. Bahwa dengan tidak
rinci seberapa luas tanah dan seberapa besar ganti
rugi masing-masing pihak, menimbulkan kecurigaan
bahwa ganti rugi TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) hanya rekaan belaka.
g. TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak
menjelaskan wujud perikatan dalam proses ganti
rugi yang dilakukan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT). Bahwa TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalam hal ini tidak menyatakan
secara jelas apa yang menjadi wujud bentuk telah
terjadinya transaksi tersebut, seperti perjanjian ganti
rugi atau bukti pengalihan hak atas tanah lainnya.
Hal ini membuat tidak jelas dasar hukum ganti rugi
yang didalilkan TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT).
iii. Menunjuk pada buku M. Yahya Harahap, S.H , ”Hukum
Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada
halaman 449 menyatakan bahwa dasar hukum atau
dasar suatu perisitiwa yang tidak jelas menyebabkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 269 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil,
selengkapnya sebagai berikut:
”Posita atau fundamentum petendi, tidak
menjelaskan dasar hukum (recths grond) dan
kejadian atau persitiwa yang mendasari gugatan.
Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan
dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu
tidak memenuhi syarat formil.”
iv. Menunjuk pada uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak
menjelaskan dasar hukum dan dasar suatu peristiwa
yang kabur di dalam Gugatan perkara a quo. Oleh
karena itu, gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak memenuhi syarat formil suatu
gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
c. EKSEPSI NO. 3: LAHAN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN LOKASI TANAH YANG SEBENARNYA
i. Bahwa setelah mencermati gugatan TERBANDING I
(dahulu PENGGUGAT), maka terdapat perbedaan
batas-batas Lahan Objek Sengketa dengan fakta
sebenarnya. Bahwa sebagaimana TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalilkan, perkara a quo dahulu
sudah pernah melalui proses peradilan, dimana dahulu
pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Lahan
Objek Sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan telah menyatakan bahwa batas-batas Lahan
Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
“...Majelis bersama-sama para pihak telah melakukan
pemeriksaan setempat, dan dalam pemeriksaan
setempat tersebut ditemukan fakta bahwa tanah yang
disengketakan terletak di Jalan Jawa, Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan yang terdiri dari 2 bidang (sesuai
gambar sketsa bukti TT.9), yakni:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 270 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
1. Tanah Sengketa I seluas ± 13.578 m2, dengan
batas-batas:
- Sebelah Utara ± 159,55 m, dengan (dahulu) bekas Eigendom Verponding No.
33, (sekarang) dengan bangunan Kantor
Kereta Api, bangunan Kantor Pos,
bangunan Dinas Pariwisata, dan
bangunan ruko-ruko. - Sebelah Timur ± 89,20 m, dengan HPL No. 1;
- Sebelah Selatan ± 144,5 m, dengan Jalan
Madura;
- Sebelah Barat ± 81,80 m, dengan Jalan
Jawa.
2. Tanah Sengketa II seluas ± 22.377 m2, dengan
batas-batas:
- Sebelah Utara ± 109 m, dengan Jalan
Madura;
- Sebelah Timur ± 208,25 m, dengan HPL No.
2;
- Sebelah Selatan ± 109 m, dengan HPL No.
2;
- Sebelah Barat ± 202,50 m, dengan Jalan
Jawa.
ii. Di dalam Gugatan perkara a quo, TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) mendalilkan batas-batas yang
berbeda atau bertentangan dengan dengan hasil
pemeriksaan setempat yang dahulu pernah
dilaksanakan, yakni sebagai berikut:
“Untuk Areal I seluas 13.578 m2:
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = ± 89,20
M
Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jawa = ± 81,80
M;
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom
Verponding No. 33 = 159,55 M
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 271 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Madura =
144,5 M
Untuk Areal II seluas 22.377 m2:
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = ±
208,25 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = ±
202,50 M
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Madura = ±
109 M
Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = ± 109
M”
Cetak tebal: Terdapat perbedaan batas
iii. Hal ini menunjukan bahwa Lahan Objek Sengketa
dalam posita Gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) bertentangan dan berbeda dengan hasil
pernyataan Pemeriksaan Setempat yang dahulu
dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan. Menunjuk pada pada buku M. Yahya Harahap,
S.H , ”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan”, pada halaman 449 menyatakan hal-hal
yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai
tanah adalah batas-batas yang tidak jelas, letak tidak
pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda
dengan hasil pemeriksaan setempat.
iv. Menunjuk pada uraian diatas, terbukti bahwa batas-
batas yang TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT)
sebutkan dalam gugatannya telah berbeda dengan hasil
pemeriksaan setempat yang dahulu telah dilaksanakan
sehingga menyebabkan batas-batas yang tidak jelas.
Hal ini telah menyebabkan gugatan tidak memenuhi
syarat formil suatu gugatan sehingga gugatan
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) harus
dinyatakan tidak dapat diterima.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 272 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
d. EKSEPSI NO.5: GUGATAN TERBANDING I (DAHULU
PENGGUGAT) KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCURE
LIBEL EXCEPTIE) KARENA TIDAK JELASNYA PIHAK YANG MENERIMA GANTI RUGI
3. Bahwa dalam gugatan TERBANDING I (DAHULU
PENGGUGAT) terdapat kejanggalan-kejanggalan
terkait dengan TURUT TERBANDING II.1 s/d TURUT TERBANDING II.289 sehingga menunjukkan gugatan
berdasarkan rekaan belaka, kejanggalan tersebut
sebagai berikut:
d. Adanya penggunaan kalimat ”dahulu beralamat”
dan ”sekarang alamat tidak diketahui tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia”,
sebagai contoh:
”SUTRISNO, dahulu beralamat di Jalan
Veteran No. 3, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II. 3”
e. Adanya tertulis kesamaan pihak yang
TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT)
dalilkan sebagai pihak yang menerima ganti rugi
dari TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) yang ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT II. 46 dan TURUT TERGUGAT II.51, sebagai
berikut:
SAHUN PELAWI, dahulu beralamat di Jalan
Veteran No. 9, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.46; (vide halaman 7 Gugatan TERBANDING I)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 273 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
SAHUN PELAWI, dahulu beralamat di Jalan
Veteran No. 9, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.51; (vide halaman 8 Gugatan TERBANDING I)
f. Adanya tertulis kesamaan alamat dari pihak-
pihak yang menerima ganti rugi, sebagai berikut:
OTA, dahulu beralamat di Jalan Veteran A-3
No.7, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan, sekarang alamat
tidak diketahui tapi masih dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.10;
NOAH PURBA, dahulu beralamat di Jalan
Veteran A-3 No.7, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
sekarang alamat tidak diketahui tapi masih
dalam wilayah hukum Republik Indonesia,
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.12;
4. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa
TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) tidak memiliki
data yang sesuai dengan fakta dari para pihak yang
didalilkan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT)
menerima ganti rugi dari TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT). Hal ini jelas telah membuat Gugatan a quo
menjadi kabur dan tidak jelas serta menimbulkan
kecurigaan data yang TERBANDING I (DAHULU
PENGGUGAT) dalilkan hanya berasal dari suatu rekayasa
TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT). BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS TERBUKTI BAHWA EKSEPSI NO. 1, 2, 3, DAN 5 MERUPAKAN EKSEPSI
FORMIL YANG HARUS DIPERIKSA OLEH JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DAN HARUS DIKABULKAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 274 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
II. DALAM POKOK PERKARA
A. TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) GAGAL MEMBUKTIKAN ADANYA GANTI RUGI YANG DITERIMA PARA TURUT TERGUGAT II OLEH KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA SEBAGIAN TURUT TERGUGAT II MEMBANTAH TELAH
MENERIMA GANTI DARI TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) 1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada:
a. Halaman 286 paragraf ke-2, yang berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa mengenai Surat Bukti berupa surat-surat
pernyataan bukanlah bukti yang mandiri dan sempurna,
terlebih-lebih surat pernyataan tersebut ada sebagian yang
telah dibantah oleh para Turut Tergugat II lainnya, tetapi
surat pernyataan tersebut harus dilihat dalam kaitannya
dengan bukti dan fakta lain yang berhubungan.”
b. Halaman 293 Paragraf ke-3, yang berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa mengenai petitum 4, sejalan dengan
uraian pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah
memberikan ganti rugi kepada para Turut Tergugat II, tetapi
diantara para Turut Tergugat II, yakni Turut Tergugat II, 215
dkk, Turut Tergugat II 202 dan 205, Turut Tergugat II.141
dkk, dan Turut Tergugat II. 215, dkk telah keberatan dan
menyangkal tetapi para Turut Tergugat tersebut tidak mampu
membuktikan alas haknya masing-masing dan berapa
seharusnya kerugian yang mereka peroleh, maka petitum 4
ini patut untuk dikabulkan.”
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, demi hukum TURUT
TERGUGAT II yaitu TURUT TERGUGAT II.215 dkk, TURUT TERGUGAT II.141 dkk, TURUT TERGUGAT II.283 dkk, TURUT TERGUGAT II.202, dan TURUT TERGUGAT II.265 jelas
membantah adanya ganti rugi oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT).
3. Bahwa bantahan para TURUT TERGUGAT II tersebut merupakan
bantahan yang dinyatakan secara jelas.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 275 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
4. Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Tingkat
pertama merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan cenderung sesat karena para TURUT TERGUGAT II jelas tidak pernah menyatakan kekurangan ganti rugi, sehingga tidak ada alasan bagi para TURUT TERGUGAT II untuk meminta nilai
ganti rugi. 5. Bahwa dengan para TURUT TERGUGAT II tersebut membantah
adanya ganti rugi maka tidak perlu ada alasan lagi untuk
membenarkan dalil TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT),
dengan Judex Facti Tingkat Pertama memberikan pertimbangan sebagaimana di atas maka Judex Facti Tingkat Pertama telah melampaui fakta yang terungkap dalam persidangan.
6. Bahwa lebih lanjut, dalam perkara a quo adalah tidak tepat
pertimbangan Majelis Judex Facti Tingkat Pertama meletakkan
beban pembuktian terkait ganti rugi kepada TURUT TERBANDING II. 1 S/D TURUT TERBANDING II.289. Beban
pembuktian atas dalil ganti rugi sudah sepatutnya merupakan
beban TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT), oleh karena dalil
tersebut datang dari TERBANDING I sendiri. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata soal siapa yang
mendalilkan maka ia harus membuktikan. Untuk lebih jelasnya,
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) akan mengutip bunyi
Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut:
“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau
menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau
untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan
adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”
7. Bahwa dengan bantahan para TURUT TERGUGAT II di atas
maka TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) telah gagal dalam
mencapai maksud dan tujuan gugatannya dan serta membuktikan
dalil-dalilnya.
TERBUKTI BAHWA GUGATAN TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA KARENA SEBAGIAN TURUT TERGUGAT II MEMBANTAH SELURUH DALIL
GANTI RUGI TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) PERIHAL ADANYA GANTI RUGI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 276 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
B. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TERKAIT
KETIDAKHADIRAN PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) DALAM AGENDA PEMERIKSAAN SETEMPAT ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU
1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 284
paragraf ke-3 Putusan No. 453, yang berbunyi sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah
memohon kepada Majelis untuk melakukan pemeriksaan
setempat di lokasi tanah perkara, dan Majelis Hakim telah
menetapkan hari sidang untuk itu dan memerintahkan
supaya para pihak hadir untuk menunjukkan fisik dan batas-
batas tanah yang dipertahankan masing-masing pihak,
namun Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah,
sehingga Tergugat I secara terang tidak menunjukkan dan
tidak mempertahankan dalil hak bidang tanah yang
dikemukan dalam jawabannya, antara lain tentang Lahan A
dan C, Lahan B, bidang tanah yang dikatakan oleh Tergugat
I pernah di aanmaning Pengadilan Negeri Medan, bidang
tanah Sertifikat HGB Nomor 1147, Sertifikat HGB Nomor
1150, dan SHGB No. 1151, karena Tergugat I juga telah
menyinggung tentang Hotel Karabia dan Rumah Sakit
Teguh Memoriam Hospital dengan demikian sangkalan dan
keberatan Tergugat I harus dikesampingkan.”
2. Bahwa permintaan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang
diajukan oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) berasal
dari usulan Judex Facti Tingkat Pertama pada persidangan
tanggal 5 April 2016, dimana pada persidangan tersebut Judex
Facti Tingkat Pertama tidak memastikan waktu pelaksanaan
Pemeriksaan Setempat karena TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) harus terlebih dahulu membayar biaya
Pemeriksaan Setempat sementara fakta saat itu adalah TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) tidak langsung
melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan Setempat.
Sehingga oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama belum
menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemeriksaan
Setempat seharusnya Judex Facti Tingkat Pertama
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 277 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
memerintahkan pemanggilan melalui relaas kepada Juru Sita
Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak
termasuk PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I). 3. Bahwa fakta yang terjadi adalah PEMBANDING (dahulu
TERGUGAT I) tidak pernah menerima relaas pemberitahuan
untuk Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) tidak pernah dipanggil secara patut untuk hadir dalam Pemeriksaan Setempat.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rv yang berbunyi:
“Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak
dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu
pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang jurusita
yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu,
wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada
orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal
orang yang digugat itu.”
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap pemberitahuan sidang
suatu perkara perdata harus melalui panggilan resmi oleh
pengadilan yang isinya mengenai waktu dan tempat
pelaksanaan sidang.
5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum yang berlaku,
Pemeriksaan Setempat bukanlah salah satu alat bukti sehingga
Judex Factie Tingkat Pertama tidak dapat mendasarkan
pertimbangan putusannya hanya atas Pemeriksaan Setempat
semata. Bahwa PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) telah
memberikan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dalil
PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT), yaitu yang
keseluruhannya telah diungkapkan dalam persidangan dan
membuktikan bahwa tanah-tanah yang menjadi Objek Sengketa
dalam perkara a quo adalah tanah milik PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I).
TERBUKTI BAHWA PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I)
TIDAK PERNAH MENERIMA RELAAS PANGGILAN SIDANG UNTUK PEMERIKSAAN SETEMPAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK BERALASAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 278 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
PERTAMA TERSEBUT YANG HANYA MENDASARKAN PADA
KETIDAKHADIRAN PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT
C. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HARUS MEMBATALKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI NO.: 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN.MEDAN KARENA PUTUSAN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN TELAH DIBATALKAN
OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 125 PK/PDT/2014 OLEH KARENANYA PENETAPAN A QUO TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN 1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menolak
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 286
Paragraf ke-3 Putusan No. 453, yang berbunyi sebagai berikut: ”Menimbang, bahwa bukti P-5 s/d P-7 adalah putusan perkara
Register No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September
2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
415.PDT/2011/PT-MDN tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan
Mahkamah Agung No. Perkara: 1040 K/PDT/2012 tanggal 5
November 2012 yang didalamnya terdapat dalil Penggugat
yang dihubungkan dengan dalil gugatan dalam perkara a quo,
dan berdasarkan bukti P-9 dan P-10 telah pernah dilakukan
eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah perkara kepada
Penggugat, sedangkan bukti P-8 adalah putusan Peninjauan
Kembali yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) yang menganulir
ketiga putusan P-5, P-6, dan P-7, namun dalam putusan
peninjauan kembali tersebut tidak terdapat pembatalan
terhadap pelaksanaan eksekusi atas ketiga putusan tersebut.”
2. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Medan merupakan penetapan
pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12
September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikuatkan
oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Januari 2012
No. 415.PDT/2011/PT-MDN dan Putusan Mahkamah Agung No.
Perkara: 1040 K/PDT/2012 tanggal 5 November 2012.
Pelaksanaan isi putusan yang dimohonkan oleh TERBANDING I
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 279 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
yaitu pelaksanaan hukuman untuk mengosongkan Lahan Objek
Sengketa a quo berdasarkan Putusan No.
314/Pdt.G/2011/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 12 Januari 2012 No. 415.PDT/2011/PT-MDN jo. Putusan
Mahkamah Agung No. Perkara: 1040 K/PDT/2012 tanggal 5
November 2012.
3. Bahwa putusan yang menjadi dasar penetapan Sita Eksekusi
No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Medan tersebut,
kenyataannya telah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali
No. 125 PK/PDT/2014 yang telah membatalkan Putusan Kasasi
No. Perkara: 1040 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. sehingga adalah
sangat menyesatkan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat
Pertama yang menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Medan masih berlaku karena
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali PT Kereta Api (Persero) tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
12 September 2011 No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 12 Januari 2012 No. 415.PDT/2011/PT-MDN Dan
Putusan Mahkamah Agung No. Perkara: 1040 K/PDT/2012 tanggal 5 November 2012.
4. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang seharusnya dijalankan oleh Judex Factie Tingkat Pertama, landasan eksekusi seharusnya adalah Putusan Pengadilan, dimana
pelaksanaan eksekusi atau yang harus dijalankan adalah amar putusan. Hal ini adalah asas yang harus ditaati. Eksekusi
yang hendak dijalankan oleh pengadilan tidak boleh menyimpang
dari amar putusan. Asas ini merupakan acuan yang harus ditaati,
supaya eksekusi tidak melampaui batas kewenangan.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 280 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa selain itu, putusan yang menjadi dasar penetapan
eksekusi a quo merupakan putusan yang non-eksekutabel atau
putusan yang tidak dapat dijalankan oleh karena PEMBANDING
atas objek sengketa juga pernah memiliki suatu putusan yang
menyatakan objek sengketa merupakan milik PEMBANDING
yaitu:
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994
K/PDT/1998 tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan
Tinggi Medan No. 472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus
1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684
K/PDT/1998 tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 481/PDT/1997/PT.Mdn
tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548
K/PDT/1998 tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 522/PDT/1997/PT.Mdn
tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685
K/PDT/1998 tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan No. 557/PDT/1997/PT.Mdn
tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997.
Bahwa dengan kata lain, terhadap objek yang sama terdapat
dua putusan yang saling bertentangan, oleh karenanya menjadi non eksekutabel. Atas adanya putusan yang saling
bertentangan tersebut, PEMBANDING telah mengajukan
Peninjauan Kembali untuk meluruskannya, sebagaimana
pendapat M Yahya Harahap, dalam bukunya Ruang Lingkup
Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 361. Upaya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 281 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Peninjauan Kembali yang diajukan PEMBANDING akhirnya
diputus dengan putusan Peninjauan Kembali No. 125
PK/PDT/2014 yang telah membatalkan Putusan Kasasi No.
Perkara: 1040 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Maka dengan
dibatalkannya putusan yang menjadi dasar penetapan eksekusi a
quo, telah membuat perkara menjadi jernih, dimana
TERBANDING I telah ditegaskan tidak memiliki hak atas objek
sengketa.
6. Bahwa apabila suatu amar putusan telah dibatalkan maka
tidak ada alasan atau dasar lagi untuk menjalankan suatu amar putusan melalui penetapan pelaksanaan putusan.
Apabila suatu putusan yang menjadi dasar telah dibatalkan,
maka apakah yang menjadi dasar pelaksanaan putusan
tersebut? 7. Bahwa dengan telah dibatalkannya Putusan Kasasi No. Perkara:
1040 K/PDT/2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
415.PDT/2011/PT-MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan
No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. melalui Putusan Peninjauan
Kembali No. 125 PK/PDT/2014 maka Penetapan Sita Eksekusi
yang TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dalilkan menjadi
tidak memiliki dasar hukum sehingga menjadi tidak tepat
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan
perlu ada suatu pembatalan terhadap pelaksanaan putusan.
TERBUKTI BAHWA PUTUSAN KASASI NO. PERKARA: 1040 K/PDT/2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO.
415.PDT/2011/PT-MDN JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 314/PDT.G/2011/PN.MDN. YANG MENJADI DASAR PENETAPAN EKSEKUSI NO.: 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN.MDN TELAH DIBATALKAN
MELALUI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 125 PK/PDT/2014 SEHINGGA TIDAK ADA DASAR BAGI JUDEX
FACTI TINGKAT PERTAMA UNTUK MEMPERTAHANKAN PENETAPAN EKSEKUSI TERSEBUT
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 282 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
D. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR
HUKUM DENGAN MEMUTUSKAN TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) MEMILIKI HAK PRIORITAS KARENA SEBELUMNYA TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) TIDAK PERNAH MEMILIKI HAK ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA
1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menolak
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 292
paragraf ke-6, yang berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa karena saat ini Penggugat secara nyata-
nyata (de facto) telah menguasai tanah negara tersebut setelah
menanggalkan terlebih dahulu hak penguasaan oleh para Turut
Tergugat II dengan memberikan ganti rugi atau kerohiman
kepada para Turut Tergugat II tersebut, maka Penggugat dalam
hal ini mendapatkan hak prioritas untuk memohonkan Hak Guna
Bangunan dengan memenuhi segala kewajiban kepada Negara”
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut
adalah pertimbangan yang sangat keliru dan melanggar hukum.
3. Bahwa merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka
Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat khususnya Pasal 2, Hak Prioritas hanya dapat diberikan kepada bekas pemegang hak. Selengkapnya ketentuan Pasal 2
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 sebagai berikut:
“Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan
mengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akan
diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah
tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.”
Merujuk pada ketentuan tersebut jelas bahwa “Hak Prioritas” hanya dapat diberikan kepada bekas pemegang hak.
4. Bahwa TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) dan proyek yang
dilaksanakannya dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat
untuk dapat diberikan Hak Prioritas karena jelas-jelas tidak
memenuhi ketentuan yang disyaratkan agar mendapat Hak
Prioritas yaitu merupakan bekas pemegang Hak.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 283 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) berdasarkan
fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah memiliki hak
atas Lahan Objek Sengketa, sebaliknya hanya mendalilkan
haknya berdasarkan dalil ganti rugi.
6. Bahwa ketentuan pemberian Hak Prioritas tersebut ditegaskan
melalui ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan
yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-
hak pihak lain yang membebaninya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka hak
prioritas hanya dapat dapat diberikan kepada pemegang hak
yang berasal dari konversi hak lama.
7. Bahwa demi hukum diketahui bahwa pendaftaran hak-hak atas
tanah konversi yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis
dan saksi sepatutnya diprioritaskan. Karenanya, kedudukan
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) selaku pemilik tanah
objek perkara a quo berdasarkan Grondplan No.I K.6b D.S.M.
W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg
Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. serta
dokumen-dokumen pendukung lain demi hukum patut diutamakan
dibandingkan dengan dalil TERBANDING I yang hanya
mendasarkan pembayaran ganti rugi kepada orang-orang yang
tidak berhak;
8. Bahwa tentang hak prioritas ini, kalaupun benar hak atas tanah a
quo yaitu hak barat, telah berakhir –Quod Non-, maka hak prioritas
hanya dapat diberikan kepada bekas pemegang hak in casu
PEMBANDING, sebagaimana juga dikemukakan oleh pakar
hukum acara perdata yaitu M Yahya Harahap dalam bukunya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 284 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
edisi kedua, pada halaman 353:
“Pasal 2 Keppres tersebut memberi indikasi “hak prioritas”
kepada bekas pemegang sukarela untuk meminta perolehan
hak baru. Sehubungan dengan itu, sekiranya pemegang hak
semula mengajukan permohonan hak baru, dapat dikatakan,
masih melekat “hak prioritas” bekas pemegang.
9. Bahwa dengan demikian kalaupun Judex Facti Tingkat Pertama
hendak memberikan hak prioritas maka hak tersebut sepantasnya
diberikan kepada PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) oleh
karena Judex Facti Tingkat Pertama telah menyatakan
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) sebagai bekas pemegang
hak barat sebagaimana terdapat dalam halaman 286 Putusan No.
453. Untuk selengkapnya, PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I)
akan mengutip bunyi Putusan No. 453 halaman 286, sebagai
berikut:
“Menimbang, bahwa mengenai Bukti P-15 dan P-16
menerangkan status tanah terperkara yang berasal dari Hak
Barat tetapi belum didaftarkan oleh Tergugat I …. .”
TERBUKTI BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH
KELIRU DAN MEMBUAT KESALAHAN FATAL DALAM PERTIMBANGANNYA OLEH KARENA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979, HAK PRIORITAS HANYA DAPAT DIBERIKAN KEPADA BEKAS
PEMEGANG HAK, DALAM HAL INI KEPADA PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I)
E. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR RASA KEADILAN OLEH KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH BUKTI-BUKTI PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada:
a. Halaman 287 paragraf ke-6, yang berbunyi:
“Menimbang, bahwa mengenai bukti lainnya yakni bukti T.I-
6,7,8,15,16,17,18,19,20,23, dan 24 hanya berupa surat-
surat sepihak berupa himbauan supaya Tergugat I
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 285 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
memantapkan haknya, bukan bukti kepemilikan tanah,
sedangkan bukti T.I-10,11, 12, dan 13 berupa Pernyataan
dan akta perjanjian terhadap pihak ketiga yang belum
selesai dan tidak terkait dengan Penggugat, Bukti T.I-14
berupa Putusan Peninjauan Kembali No. 125.PK/Pdt/2014
tanggal 21 April 2015 adalah putusan yang telah menganulir
putusan terkait tanah perkara a quo, dan karenanya
Penggugat mengajukan lagi gugatan dalam perkara ini.”
b. Halaman 288 paragraf ke-3, yang berbunyi:
“Menimbang, bahwa Tergugat I telah mendalilkan ada
hubungan hukum dengan Penggugat yang sebelumnya
beralih dari Tergugat II kepada PT Inanta Timber, dan dari
PT Inanta Timber kepada PT Bonauli, dan terakhir dari PT
Bonauli kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak
berupaya membuktikan mengenai dalilnya yang
menyatakan bahwa terdapat perjanjian Pelepasan Hak
antara Tergugat I dengan PT Inanta Timber & Trading co
yang kemudian dialihkan kepada PT Bonauli dan PT
Bonauli mengalihkan hak dan kewajibannya kepada
Penggugat (PT. Arga Citra Karisma= PT ACK), dan
Tergugat I mengatakan bahwa proses pengalihak hak dan
kewajiban tersebut cacat hukum dan penguasaan Tanah
Lahan A dan C oleh Penggugat adalah penguasaan secara
melawan hak dengan mendirikan : a) Komplek Medan
Center Point, yang terdiri dari Hotel, Apartemen, Office,
Medical Center, Supermall, Convention Hall, Shop house,
Pertokoan, b) Kompleks rumah took, c) Hotel Karibia, d)
Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital, dengan demikian
terdapat fakta bahwa selain Penggugat melakukan ganti
rugi kepada para Turut Tergugat II, Penggugat juga ada
mengadakan perjanjian pelepasan hak dengan Tergugat I
dan kenyataannya lahan Hotel Karibia dan Rumah Sakit
Teguh Memoriam Hospital yang berdampingan dengan
obyek sengketa tidak termasuk obyek sengketa.”
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat pertama tersebut tidak
mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan satu dengan yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 286 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
lain, yaitu di satu sisi, Judex Facti Tingkat Pertama melihat Bukti T-
10, 11, 12, dan 13 merupakan bukti yang tidak terkait dengan
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT), akan tetapi
dipertimbangan berikutnya Judex Facti Tingkat Pertama meminta
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membuktikan adanya
peralihan antara PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) kepada
kepada PT Bonauli Real Estate, dan PT Bonauli Real Estate
kepada PT Arga Citra Karisma in casu TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT).
3. Bahwa atas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang
meminta pembuktian atas peralihan Lahan Objek Sengketa,
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) telah membuktikan
berdasarkan Bukti T-9,-10,-11,-12 dan -13, dimana berdasarkan
seluruh bukti-bukti yang PEMBANDING ajukan ternyata bahwa
seluruh peralihan hak dan kewajiban yang terkait dengan Lahan
Objek Sengketa kepada TERBANDING I, sangat erat kaitannya
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PT Inanta Trading &
Timber dan PT Bonauli Real Estate.
4. Akan tetapi, sangatlah aneh ketika PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) telah membuktikan berdasarkan Bukti T-9,-10,-11,-
12 dan -13, dari pertimbangan tersebut, Judex Facti Tingkat
Pertama justru menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak terkait
dengan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT). 5. Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan Judex Facti
Tingkat Pertama yaitu pertimbangan pada halaman 287
paragraf ke-6 dan pertimbangan pada halaman 288 paragraf ke-3 telah terbukti saling bertentangan sehingga tidak patut untuk dipertahankan.
TERBUKTI BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT
PERTAMA TELAH SALING BERTENTANGAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI DAN HARUS DIBATALKAN
F. PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DARI PT BONAULI REAL ESTATE KEPADA
TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 287 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menolak
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 289
Paragraf ke-2 Putusan No. 453 yang berbunyi sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa Tergugat I, kelompak Turut Tergugat II.
141 dkk, kelompok Turut Tergugat II.215 dkk, dalam jawaban
masing-masing telah mengakui dan mengatakan ada
perjanjian Pelepasan Hak Tergugat I dengan PT Inanta
Timber & Trading Co yang kemudian dialihkan kepada PT
Bonauli dan PT Bonauli mengalihkan hak dan kewajibannya
kepada Penggugat (PT Arga Citra Kharisma=PT ACK), hal ini
merupakan pengakuan dalam persidangan dan dapat
memberikan bukti kuat (vide Pasal 1925 KUHPerdata)
adanya rangkaian fakta hukum bahwa semula penguasaan
tanah perkara oleh Penggugat adalah persetujuan dari
Tergugat I.”
2. Bahwa PEMBANDING membantah dengan tegas pertimbangan
Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas, oleh karena
PEMBANDING sama sekali tidak pernah memberikan
persetujuan kepada TERBANDING I atas peralihan hak dan
kewajiban kepada dari PT Inanta kepada TERBANDING I. 3. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) telah
menjelaskan melalui bukti-bukti dipersidangan bahwa PT Bonauli
telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada TERBANDING
I (dahulu PENGGUGAT)) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli
Nomor 23 tanggal 09 September 2002, serta Akta Perjanjian dan
Pernyataan Nomor 27 tanggal 09 September 2002, dimana
dalam kedua akta ini, tidak terdapat satu pun pasal yang
menunjukkan persetujuan dari PEMBANDING. 4. Bahwa pengalihan hak dan kewajiban PT Bonauli kepada
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) yang tanpa persetujuan PEMBANDING tersebut jelas merupakan
perjanjian yang cacat hukum karena dilaksanakan sebelum adanya usulan dari Pemerintah Kota Medan dan tanpa diikuti dengan adanya persetujuan dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I), tidak adanya persetujuan ini telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Akta No. 171.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 288 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
5. Bahwa selain ketentuan pasal 9 Akta No. 171 tersebut, ketentuan
pada pasal sebelumnya juga merupakan suatu syarat untuk
dapat membatalkan perjanjian peralihan hak dan kewajiban dari
PT Bonauli kepada TERBANDING I yaitu bahwa baik PT Bonauli
maupun PT Inanta, harus melaksanakan pembangunan
perumahan karyawan demi kepentingan PEMBANDING.
6. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Facti Tingkat
Pertama tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) tidak pernah memberikan
persetujuan atas peralihan hak dan kewajiban PT Bonauli kepada
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT). TERBUKTI BAHWA BERDASARKAN PASAL-PASAL PADA PERJANJIAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI NOMOR 23
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2002, SERTA AKTA PERJANJIAN DAN PERNYATAAN NOMOR 27 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2002, PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PENGALIHAN KEWAJIBAN
DARI PT BONAULI KEPADA TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT), PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DENGAN DEMIKIAN HARUS DIBATALKAN SELURUHNYA
G. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT SUBJEKTIF DAN MEMIHAK
1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) membantah
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 289
paragaraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa terhadap dalil TERGUGAT I di atas ini
seandainya perjanjian yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut
ada kaitannya dengan Penggugat dan telah merugikan hak
Tergugat I, sudah seharusnya secara professional kuasa
hukum Tergugat I menarik sebagai pihak dalam perkara a quo
pihak dimaksud seperti PT Inanta Timber & Trading Co, dan
PT Bonauli dan menuntut balik Penggugat, dan kenyataannya
Tergugat I tidak melakukan penuntutan, sehingga dalil tersebut
harus dikesampingkan.”
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut
merupakan pertimbangan yang sangat berat sebelah dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 289 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
melanggar rasa keadilan, oleh karena Judex Factie Tingkat
Pertama hanya memandang dari sudut tindakan hukum yang
seharusnya dilakukan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I)
menurut Judex Facti Tingkat Pertama, tanpa memandang bukti-
bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa seharusnya Judex Factie Tingkat Pertama tidak mendasarkan perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan, karena dengan demikian maka Judex Factie Tingkat Pertama telah mengambil putusan berdasarkan asumsi semata.
Asumsi Judex Factie Tingkat Pertama tersebut yaitu Judex
Factie Tingkat Pertama menganggap PEMBANDING tidak melakukan upaya hukum ketika PT Bonauli dan PT Inanta belum digugat.
4. Bahwa apabila PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) belum melakukan upaya hukum terhadap PT Bonauli dan PT Inanta, maka bukan berarti perbuatan yang dilakukan PT Bonauli, PT Inanta dan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) adalah
benar. TERBUKTI BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HANYA BERDASARKAN ASUMSI ATAS HUKUM YANG BELUM DILAKUKAN OLEH PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I)
H. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH
SESAT TERKAIT SURAT PERNYATAAN DARI 128 ORANG YANG MENYATAKAN TELAH MENERIMA GANTI RUGI DARI TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) 1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menolak
pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 285
Paragraf ke-5 Putusan No. 453 yang mengacu pada Surat
Pernyataan dari 128 orang yang menerima ganti rugi dari
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT), yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:
”Menimbang, bahwa atas dalil penggantian kerugian terhadap
Turut Tergugat II. s/d 289, yakni kelompok Turut Tergugat II, 1
dkk .................... Penggugat telah mengajukan bukti P-20
berupa foto orang-orang pada saat menerima uang ganti rugi
............ dan ditambah dengan Surat Pernyataan dari orang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 290 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
berbeda yang telah menerima ganti rugi sebanyak 128
(surat pernyataan yang telah wermerking), dengan
demikian pengakuan dan surat bukti ini terdapat fakta hukum bahwa sebagian besar dari mereka .........”
2. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama merupakan
pertimbangan yang sesat oleh karena menjadikan surat
pernyataan dari 128 orang lain yang bukan merupakan pihak
dalam gugatan a quo, menjadi bahan pertimbangan.
3. Bahwa apabila 128 (seratus dua puluh delapan) orang tersebut
benar menerima ganti rugi yang dilakukan oleh TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) –QUAD NON- maka jelas bahwa Judex
Facti Tingkat Pertama terbukti kembali telah salah dalam memutus
perkara a quo karena seharusnya menyatakan Gugatan a quo
adalah kurang pihak karena 128 (seratus dua puluh delapan)
orang tersebut tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara a quo.
TERBUKTI BAHWA DENGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENJADIKAN SURAT PERNYATAAN DARI 128 ORANG YANG BUKAN MERUPAKAN PIHAK, TELAH MENJADIKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN SEBAGAI
PERTIMBANGAN YANG SESAT OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN TERSEBUT DAN SELURUH PUTUSAN HARUS DIBATALKAN
I. PARA TURUT TERBANDING II TIDAK MEMILIKI ALAS HAK ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA
1. Bahwa Lahan Objek Sengketa dimanfaatkan oleh
PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) sebagai perumahan
karyawan.
2. Bahwa pada saat persidangan juga terungkap oleh PARA
TURUT TERBANDING II.215, dkk, PARA TURUT TERBANDING II 141,dkk, PARA TURUT TERBANDING II.283, dkk, TURUT TERBANDING II.202, dan TURUT TERBANDING II.265 sebagaimana halaman 281 hingga halaman 284 Putusan
No. 453 serta keterangan para saksi yang diajukan PARA
TURUT TERBANDING II.215, dkk yang menyatakan Lahan
Halaman 291 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
3. Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama
tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni Lahan Objek
Sengketa merupakan tanah milik PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) sehingga jelas bahwa tindakan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) yang melakukan ganti rugi kepada
PARA TURUT TERBANDING II yang tidak memiliki hak atas
Lahan Objek Sengketa adalah tidak sah.
PARA TURUT TERBANDING II SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI ALAS HAK ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA OLEH KARENA
PARA TURUT TERBANDING II MERUPAKAN EKS KARYAWAN PEMBANDING YANG MENEMPATI LAHAN OBJEK SENGKETA ATAS PENUNJUKAN PEMBANDING
J. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA (ULTRA PETITUM) DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO SEHINGGA PUTUSAN PERKARA A QUO
HARUS DIBATALKAN 1. Bahwa PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) menolak putusan
Judex Facti Tingkat Pertama karena Judex Facti Tingkat Pertama
telah memutus perkara a quo melebihi wewenangnya yakni
mengabulkan petitum yang tidak sesuai dengan tuntutan
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT).
2. Bahwa suatu putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
yang dikemukan dalam gugatan atau sama sekali tidak diajukan
dalam petitum dalam gugatan atau yang dikenal dengan asas
ultra petitum (vide Pasal 178 ayat (3) HIR).
3. Selanjutnya, PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) akan
menunjukan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melanggar
asas ultra petitum dengan mengabulkan hal-hal yang tidak
diajukan dalam petitum Gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT), yaitu sebagai berikut:
a. Petitum No. 3 Gugatan TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT) TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) memohon untuk
dinyatakan sebagai pemilik dari areal sengketa, berbunyi
sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 292 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
”Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas 2
(dua) areal tanah terperkara yang terletak di Jalan
Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan dengan batas-batas sebagai
berikut:
Areal No. I seluas 13.578 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 1 = ±89.20 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 81.80 m
Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom Verpondig
No.33= ±159.55 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Madura = ±144.5 m
Areal No. II seluas 22.337 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 2 = ±208.5 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 202.5 m
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Madura = ±109 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL No. 2 =
±109 m”
Namun Judex Factie Tingkat Pertama telah melampaui
kewenangannya dengan memberikan putusan yang
berbeda, sebagai berikut:
“Menyatakan Penggugat memiliki hak prioritas untuk
memohon Hak Guna Bangunan atas 2 (dua) areal tanah
terperkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
Areal No. I seluas 13.578 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 1 = ±89.20 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 81.80 m
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 293 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom Verpondig
No.3 = ±159.55 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Madura= ±144.5
m
Areal No. II seluas 22.337 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 2= ±208.5 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 202.5 m
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Madura= ±109 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL No. 2= ±109
m”
b. Petitum No. 4 Gugatan TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT) TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) memohon untuk
dinyatakan ganti rugi yang diberikan kepada TURUT TERBANDING II.1 s/d TURUT TERBANDING II.289 adalah
sah karena TURUT TERBANDING II.1 s/d TURUT TERBANDING II.289 menguasai tanah lebih 30 tahun,
selengkapnya sebagai berikut:
“Menyatakan sah demi hukum ganti rugi atas kedua areal
tanah objek perkara yang diberikan oleh Penggugat
kepada Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289 atau
orang lain ataupun kuasanya untuk dan atas nama Turut
Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289 yang telah
menguasai tanah atas 2 (dua) areal secara turun temurun
selama lebih 30 tahun;”
Namun Judex Facti Tingkat Pertama telah melampaui
kewenangannya dengan memberikan putusan yang
berbeda, sebagai berikut:
“Menyatakan sah demi hukum ganti rugi atas kedua areal
tanah objek perkara yang diberikan oleh Penggugat
kepada Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289
atau orang lain ataupun kuasanya untuk dan atas nama
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 294 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289 yang telah
menguasai tanah atas 2 (dua) areal tanah terperkara
yang terletak di Jalan Jawa Keluarahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan batas-
batas sebagai berikut:
Areal No. I seluas 13.578 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 1 = ±89.20 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 81.80 m
Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom Verpondig
No.33 = ±159.55 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Madura= ±144.5
m
Areal No. II seluas 22.337 m2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 2 = ±208.5 m
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa = ± 202.5 m
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Madura= ±109 m
Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL No. 2= ±109
m”
c. Petitum No. 5 Gugatan TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT)
TERBANDING I (dahulu PENGGUGAT) memohon untuk
menyatakan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) dan TERBANDING II (dahulu TERGUGAT II) melakukan
perbuatan melawan hukum, selengkapnya sebagai berikut:
“Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum”
Namun Judex Factie Tingkat Pertama telah melampaui
kewenangannya dengan memberikan putusan yang
berbeda, sebagai berikut:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 295 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
“Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap Penggugat karena
menghalangi pelaksanaan pembangunan dan
pengurusan surat-surat;”
4. Menunjuk pada uraian di atas, maka jelas terbukti bahwa Judex
Facti Tingkat Pertama telah melanggar asas ultra petitum dalam
memutus perkara a quo.
5. Menunjuk pada buku M. Yahya Harahap, S.H , ”Hukum Acara
Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,
dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 801 hingga halam 803
menjelaskan bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan sesuatu
yang melebihi dari petitum atau mengabulkan sesuatu yang tidak
ada dalam petitum maka putusan tersebut harus dibatalkan.
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas yakni telah
terbukti Judex Facti Tingkat Pertama melanggar asas ultra
petitum dalam memutus perkara a quo sehingga Putusan No.
453 harus dibatalkan.
TERBUKTI BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH
MELAMPAUI WEWENANGNYA (ULTRA PETITUM) DALAM
MEMUTUS PERKARA A QUO SEHINGGA PUTUSAN PERKARA A
QUO HARUS DIBATALKAN
Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING (dahulu TERGUGAT I) mohon kepada Majelis Hakim Banding yang menerima,
memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai
berikut:
Mengadili:
1. Menerima permohonan dan memori banding PEMBANDING (dahulu
TERGUGAT I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan No. 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2016
untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada TERBANDING I (dahulu
PENGGUGAT). Selanjutnya Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 296 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.
ATAU
Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang
menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain,
mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Desember 2016, dan Kontra Memori
Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat I pada tanggal 9 Pebruari 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding I
semula Penggiugat pada tanggal 22 Maret 2017, kepada Terbanding II semula
Tergugat II, pada tanggal 15 Maret 2017 kepada Turut Terbanding II.3 s/d Turt
Terbanding II.284 masing pada tanggal 7 Pebruari 2017 , yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa status tanah seluas 13.578 M2 dan 22 377 M2 adalah tanah yang
dikuasai langsung oleh negara bekas hak eigendom vervonding No.33
terdaftar atas nama Gouvernement van Net Indie yang telah berakhir
haknya pada taggal 24 September 1991 terletak di jalan Jawa/Madura
Kelurahan gang Buntu, Kecamatan Medan Timur sebagaimana diuraikan
dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah masing-masing pada
tanggal 25 Pebruari No.20/PKM/2004 dan No.21/PKM/2004 yang
dimohon hak perngelolaannya atas nama Pemerintah Kota Medan ;
2. Bahwa Drs. Abdillah Ak.Mba yang bertindak untuk dan atas nama Kota
Medan dengan permohonan tanggal 15 Pebruari 2004 mengajukan
permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah seluas 13.578 M2 dan
22.377 M2 tersebuy yang diatasnya direncanakan akan digunakan
sebagai Pusat Bisnis sesuai proposal Pemko Medan tanggal 25 Pebruari
2004 ;
3. Bahwa PT. Kereta Api Indonesia mengajukan keberatan atas
permohonan HPL Pemko Medan dengan alasan tanah dimaksud
merupakan asset PT. Kereta Api Indonesia dengan bukti pengauasaan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 297 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Grounkaart 2476/012345, yang diperoleh Karena Nasionalisasi yang
semula dipergunakan untuk rumah dinas karyawan PT. Kereta Api
Indonesia ;
Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori banding
kepada Pembanding semula Tergugat I pada taggal 9 Pebruari 2017, kepada
Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017, kepada
Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Turut
Terbanding II semula Turt Terbanding II. 3 sampai dengan Turut Terbanding II.
284 masing-masing pada taggal 8 Pebruqaari 2017; dan melalui mas media
SUAR PERJUANGAN tertanggal 10 April 2017 sebanyak 178 orang ;
Membaca Kontra memori banding dari Terbanding II semula
Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal
8 Pebruari 2017 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai
berikut:
A. Dalam Eksepsi
1. Gugatan Terbanding I/Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscure Libels)
- Bahwa TerbandingI/Penggugat dalam posita gugatan sebagai dasar
gugatan a quo pada dasarnya mendalilkan Terbanding/Penggugat
sebagai perusahaan yang berdiri pada tahun 2002 dan mempunyai 2
(dua) bidang tanah objek perkara yang diperoleh atas dasar ganti rugi
dari Turut Terbanding/Turut Tergugat II.1. s/d Turut Terbanding/Turut
Tergugat II.294. sebesar Rp.54.143.630.000,- (lima puluh empat milyar
seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar (riwayat) perolehan dan kepemilikan tanah oleh
Terbanding I/Penggugat dalam gugatan a quo sangat kabur dan tidak
jelas (obscure libels) sehingga gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak
dapat diterima (NO);
- Bahwa dalam hal ini Terbanding I/Penggugat tidak ada menjelaskan
sedikitpun secara cermat dan jelas serta rinci tentang hal-hal sebagai
berikut:
a. Kapan Terbanding I/Penggugat memperoleh tanah atau melakukan
ganti rugi tanah tersebut pada Turut Terbanding/Turut Tergugat II.1
s/d II.294;
b. Apakah ganti rugi tersebut dilakukan secara bertahap kepada Turut
Terbanding/Turut Tergugat II.1 s/d II.294 ataukah ganti rugi dilakukan
secara seketika/sekaligus;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 298 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
c. Apakah ganti rugi dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang
(Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT) atau tidak;
d. Apakah sebelum melakukan ganti rugi Terbading I/Penggugat
melakukan cek bersih/silang sengketa pada pejabat berwenang
karena Terbanding I/Penggugat juga menyebutkan tentang adanya
Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah objek perkara.
- Bahwa hal-hal tersebut di atas tidak ada sedikitpun terungkap dalam
dalil-dalil posita gugatan Terbanding I/Penggugat, padahal dalam
peralihan hak atas tanah secara hukum harus dilakukan melalui pejabat
berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud ketentuan pada Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah secara tegas dan jelas diatur tentang adanya pengalihan hak
atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya dibuktikan
dengan akte yang dibuat Pejabat Pembuat Akte Tanah /PPAT;
- Bahwa dengan tidak jelas dan kabur mengenai perihal riwayat
perolehan dan terjadinya jual beli/ganti rugi atas tanah objek perkara
maka membuat gugatan Terbanding I/Penggugat tidak jelas sehingga
gugatan Terbanding I/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat
diterima (NO).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum
bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan
gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (NO).
B. Dalam Pokok Perkara
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil
gugatan Terbanding I/Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui
kebenarannya secara tegas dalam jawaban a quo; - Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Terbanding II/Tergugat II
kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat
korelasi hukumnya mutatis–mutandis dianggap telah termasuk dalam
bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi. A. Tentang Putusan perkara No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tidak dapat
dijadikan sebagai dasar memutus perkara a quo.
- Bahwa Terbanding I/Penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman
39 s/d halaman 44 pada dasarnya mengemukakan tentang putusan
No.125 PK/Pdt/2004 tanggal 21 April 2015 Jo. No.1040 K/Pdt/2012
tanggal 5 Nopember 2012 Jo. No. 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 299 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Januari 2012 Jo. No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September
2011 antara Terbanding I/Penggugat melawan Pembanding dan
Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat I (ic.
Turut Tergugat II tidak sebagai para pihak tersebut), yang pada
dasarnya Terbanding I/Penggugat menyimpulkan terhadap putusan
kasasi No.1040 K/Pdt/2012 tanggal 5 Nopember 2012 Jo. No.
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 Jo. No.
314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 yang telah
mengabulkan dan juga menguatkan gugatan Terbanding I/Penggugat
telah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan rujukan dalam
memeriksa perkara a quo, karena dalam putusan tingkat Peninjauan
Kembali No.125 PK/Pdt/2004 tanggal 21 April 2015 tersebut hanyalah
- Bahwa padahal dalam suatu Perseroan haruslah jelas dan tegas
adanya perhitungan kerugian dimaksud dan tidak sekedar hanya
menyebut semaunya begitu saja.
(Perhatikan: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 2743 K / Pdt / 1995 Tanggal 18 Juni 1996, KAIDAH HUKUM: Yang berhak menetukan untung rugi suatu perusahaan
adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan
Publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Direktur Utama Perusahaan tanpa ada pengesahaan dari Rapat Umum Pemegang
Saham dan audit dari Akuntan Publik yang menyatakan perusahaan rugi, gugatan belum waktunya diajukan ke
pengadilan);
- Bahwa dalam dalil gugatan Terbanding I/Penggugat a quo tidak ada
dikemukakan tentang dasar kerugian berdasarkan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham dan adanya audit dari akuntan public sehingga
kerugian yang diajukan Terbanding I/Penggugat a quo sangatlah tidak
berdasar hukum, untuk itu haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat
diterima (NO);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 303 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
- Bahwa dengan ketidakjelasan kerugian Terbanding I/Penggugat
tersebut maka sangat beralasan bagi majelis untuk menolak terhadap
tuntutan hukum lainnya yang bersandarkan pada adanya kerugian yang
didalilkan Terbanding I/Penggugat tersebut.
D. Tentang Terbanding I/Penggugat diragukan sebagai pemilik tanah objek
perkara
- Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Terbanding I/Penggugat terkait
kepemilikan tanah objek perkara oleh Terbanding I/Penggugat, sangat
terlihat jelas dan tegas Terbanding I/Penggugat tidak ada/tidak dapat
menerangkan secara tegas tentang terjadinya peralihan hak atas tanah
objek perkara melalui ganti rugi yang diberikan Terbanding I/Penggugat
kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat II-1 s/d II-294 tersebut secara
terang baik perlihan secara adat maupun peralihan secara hukum tanah
nasional (ic. menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah). Terlebih lagi Terbanding I/Penggugat
bertindak selaku grup perusahaan besar yang paham mengenai
prosedur peralihan tanah dibandingkan dengan masyarakat awam;
- Bahwa oleh karenanya Terbanding I/Penggugat masih sangat diragukan
sebagai pemilik atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam
dalil-dalil gugatan Terbanding I/Penggugat a quo, bahkan terkesan
seandainyapun benar (quadnon) telah terjadi ganti rugi tersebut maka
didasarkan atas itikad buruk atau patut diduga adanya unsur tipu
muslihat dan atau merugikan pihak lain yang sebenarnya lebih berhak
atas tanah objek perkara;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Terbanding I/Penggugat yang
didasarkan atas dalil-dalil gugatan yang lemah dan cenderung
merugikan pihak lain tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak
seluruhnya.
bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pemabanding, Terbanding dan turut Terbanding I, masing -masing pada
tanggal 7 April 2017;
Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan
kontra memori banding, yang telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II ,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang masing-masing pada tanggal 5 April
2017, sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 304 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
I. DALAM EKSEPSI
A. TENTANG TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN
PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MENGENAI JUMLAH PARA TURUT TERGUGAT II ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN MELANGGAR HUKUM ;
Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan
pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama telah bertentangan
dengan putusan yang berkekuatan Hukum tetap yaitu Putusan
Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2014 tertanggal 21 April 2015
pada halaman 87 tentang jumlah penerima ganti rugi berjumlah 331
orang, yang berbunyi sebagai berikut :
“Bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat telah mendapat larangan
untuk mengadakan aktifitas atas tanah objek sengketa dari pihak Tergugat I PT. Kereta Api Indonesia dan Tergugat II
Pemerintah Kota Medan, sedangkan Perolehan hak atas
tanah objek sengketa oleh Penggugat adalah dari 331 (tiga
ratus tiga puluh satu) orang yang telah terlebih dahulu menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dan diberi ganti rugi oleh Penggugat yang jumlah seluruhnya
sebesar Rp. 54.143.630.000,00 (lima puluh empat miliar
seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu
rupiah), maka demi hukum 331 (tiga ratus tiga puluh satu)
orang yang menurut Penggugat telah menerima uang ganti rugi dari Penggugat harus ikut digugat untuk diminta
pertanggungjawabannya atas dasar apa mereka menguasai
tanah objek tanah sengketa dan berani menerima ganti rugi, karena baik pihak Tergugat I PT. Kereta Api Indonesia
maupun Tergugat II Pemerintah Kota Medan Juga
mendalilkan bahwa kedua bidang tanah yang menjadi objek
sengketa adalah milik mereka”
Bahwa dalil yang diuraikan Pembanding/Tergugat I adalah salah dan
keliru, sebab sebagaimana dalam gugatan Terbanding I/Penggugat telah
menyatakan setelah kami telaah dan cermati ternyata penulisan 331
adalah salah akan tetapi yang benar adalah setelah dilakukan perhitungan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 305 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
ulang adalah 289 orang (vide gugatan Penggugat halaman 43 Jo
Perbaikan gugatan pada halaman 5)
Bahwa hal tersebut telah dibuktikan dengan pengakuan Turut Tergugat II-1
Dkk bukti P-20 sampai dengan bukti P-149 dan keterangan saksi-saksi
dipersidangan yakni Saksi Nasren Bangun, M. Syafi’i dan Taufik Nasution
yang menerangkan jumlah Penerima ganti rugi adalah + 300 orang oleh
karena itu jelaslah dalil Pembanding/Tergugat I adalah dalil yang salah dan
keliru, dan sudah masuk dalam materi pokok perkara yang telah diputus ;
Bahwa hal tersebut juga dipertegas oleh pertimbangan Judex Factie
Tingkat Pengadilan Negeri Nomor : 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 10
Mei 2016 pada halaman 273 Alinea Ke-2 yakni sebagai berikut :
“Menimbang bahwa mengenai jumlah Turut Tergugat II yang
menerima ganti rugi dengan bidang tanah yang diganti rugi
akan dapat berbeda karena Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah-tanah yang
langsung dikuasai negara, sehingga jumlah yang menguasai
dan yang menempati tanah negara tersebut dapat berbeda
sewaktu-waktu”
Bahwa tentang Hanati, Hancin, Hasri Pengabean, Dharwan Wijaya,
Halim Rajagukguk, Jumaidi Siregar adalah bukan penerima ganti rugi, dan
tidak ada satu saksipun yang menerangkan sebaliknya ;
B. TENTANG TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA SEHARUSNYA MENGABULKAN EKSEPSI KURANG PIHAK TERKAIT AHLI WARIS ;
Bahwa Pembanding mendalilkan tentang kurang pihak terkait tentang para
pihak yang telah meninggal dunia yang ahli warisnya tidak disertakan
sebagai para pihak dalam mempertahankan hak-haknya tanpa
menyebutkan Turut Tergugat II berapa, oleh karena tidak menyebutkan
Turut Tergugat II berapa, maka selayaknya eksepsi ini di tolak Judex
Factie dan selayaknya juga di kesampingkan ;
Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang salah dan keliru, karena mengenai
Para Pihak adalah kompetensi dari Terbanding I/Penggugat dan lagi pula
para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya sudah
kewajiban dari ahli waris untuk hadir dan mempertahankan hak-haknya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 306 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dipengadilan, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie
Tingkat Pertama pada halaman 275 paragraf ke-3, oleh karenanya mohon
pada Judex Factie Tingkat Banding untuk menolak eksepsi Pembanding
ini ;
C. TENTANG TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG TELAH MENOLAK EKSEPSI NO. 1, 2, 3, DAN 5 PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM ;
a. TENTANG EKSEPSI NO. 1 TUNTUTAN-TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN DALIL-DALILNYA ;
Bahwa pada bagian ini Pembanding/Tergugat I mendalilkan gugatan
Penggugat/Terbanding I kabur dan tidak jelas dengan alasan karena
Penggugat/Terbanding I dalam posita gugatannya mendalilkan sebagai
pemilik atas lahan objek sengketa berdasarkan pembayaran ganti rugi
kepada Turut Terbanding II. 1 s/d Turut Terbanding II.289 (dahulu Turut
Tergugat II. 1 s/d Turut Tergugat II.289 tapi kemudian dalam petitum
gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan bahwa Penggugat adalah Pemilik atas lahan objek
sengketa...... dst ;
Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan petitum gugatan
Penggugat/Terbanding I menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
dalil Penggugat dengan petitum alasan di satu sisi Terbanding I
(dahulu Penggugat) sebagai pemilik , namun disisi lain
Penggugat/Terbanding I meminta agar dinyatakan sebagai pemilik
objek lahan sengketa adalah dalil sedemikian eksepsi yang salah dan
keliru ;
Bahwa redaksi antara posita dan petitum penggugat/Terbanding I
adalah sama tidak ada yang saling bertentangan, sehingga cukup
alasan hukum untuk menolak dalil memori banding tentang hal ini ;
Bahwa oleh karena itu jelaslah dalil memori banding Pembanding pada
bagian ini dalil yang salah dan keliru, Mohon Kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan kiranya menolak dalil memori banding
Pembanding tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 307 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
b. TENTANG EKSEPSI NO. 2 : TERBANDING I (DAHULU
PENGGUGAT) TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI ATAS HAL-HAL TERKAIT GANTI RUGI DARI PENGGUGAT KEPADA TURUT TERBANDING II.1 S/D TURUT TERBANDING II.289
Bahwa Pembanding/Tergugat I dalam memori bandingnya telah
menyatakan Terbanding I/Penggugat tidak menjelaskan secara rinci
atas hal-hal terkait ganti rugi dari Penggugat kepada Turut II-1 S/d
Turut Tergugat II-289 adalah dalil dan alasan yang salah dan keliru ;
Bahwa sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat I status tanah
objek perkara seluas 13.578 M2 dan seluas 22.377 M2 dimaksud
adalah tanah yang langsung dikuasai negara bekas eigendom
vervonding No. 33 An. Gouvernement Van Net Indie yang telah
berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak
pernah dimohonkan haknya oleh siapapun sebagaimana dalam Surat
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 600.1219 tanggal 2
Nopember 2004 yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
Bahwa oleh karena Turut Terbanding I adalah merupakan suatu badan
ataupun instansi pemerintah pemerintah yang mengatur dan
berwenang maupun yang mengetahui tentang status pertanahan
khususnya di Kota Medan, maka jelas lah telah terbukti bahwa
Pembanding bukan sebagai pemilik atas tanah objek dalam perkara a
quo ;
Bahwa oleh karena telah terbukti tanah objek perkara a quo adalah
tanah yang dikuasai langsung oleh negara bekas hak eigendom
verponding No. 33 terdaftar atas nama Gouvernement Van Net Indie,
yang telah berakhir haknya tanggal 24 September 1961, dan telah
diganti rugi oleh Terbanding I (dahulu Penggugat) sejak tahun 2003
dari para Turut Terbanding II. 1 s/d Turut Terbanding II. 289 (dahulu
turut tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II-289) sebagai orang yang
memiliki, menguasai dan menempati tanah objek perkara a quo
berdasarkan penguasaan atas tanah tersebut secara turun temurun
selama lebih kurang 30 tahun sampai dengan 43 tahun yakni sejak
tahun 1960-an tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka demi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 308 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
hukum sah lah kepemilikan Terbanding I atas tanah objek perkara a
quo
Bahwa oleh karena itu jelaslah dalil memori banding Pembanding
pada bagian ini dalil yang salah dan keliru, maka mohonlah kepada
Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang kelak memeriksa perkara
a quo kiranya menolak dalil memori banding Pembanding/Tergugat I ;
c. TENTANG EKSEPSI NO. 3 : LAHAN OBJEK SENGKETA TIDAK SESUAI DENGAN LOKASI TANAH YANG SEBENARNYA
Bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat I pada bagian ini yang
menyatakan lahan objek sengketa tidak sesuai dengan lokasi tanah
yang sebenarnya dengan alasan perkara a quo dahulu sudah pernah
dilakukan pemeriksaan setempat atas lahan objek sengketa, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan bahwa batas-batas
lahan objek sengketa adalah sebagai berikut ..................dst adalah
eksepsi yang salah dan keliru ;
Bahwa hal tersebut dikemukakan Terbanding I/Penggugat adalah
karena setelah melihat dan mencermati dalil eksepsi tersebut yang
mengutip pertimbangan judex Factie Pengadilan Negeri Medan
tersebut tidak ada perbedaan terhadap batas-batas yang di dalilkan
oleh Terbanding I/Penggugat dengan batas-batas tanah perkara a
quo pada saat pemeriksaan setempat dilakukan bersama-sama
dilokasi tanah objek perkara, dimana dalam perkara terdahulu dengan
Reg. No. 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn batas-batasnya sebagai berikut :
Untuk Areal I seluas 13.578 M2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = + 89,20 M ;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = + 81,80 M ;
Sebelah Utara berbatas dengan Eigendom Verponding No. 33 = 159,55
M
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Madura = 144,5 M
Untuk Areal II seluas 22.377 M2
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 2 = + 208,25 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jawa = + 202,50 M
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Madura = +109 M
Sebelah Selatan berbatas dengan HPL No. 2 = + 109 M
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 309 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dan seterusnya dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan
sesuai Penetapan Eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tanggal 25 Juni 2013 Jo Berita Acara Pengosongan (Ontruiming) Dan
Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.g/2011/pn-Mdn tanggal 03 Juli
2013 ;
Bahwa oleh karena itu dengan demikian jelaslah dalil memori banding
Pembanding/Tergugat I pada bagian ini adalah dalil yang salah dan
keliru;
Bahwa dengan demikian sudah benarlah pertimbangan Judex Factie
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, maka mohonlah Judex
Factie Pengadilan Tinggi Medan yang kelak memeriksa perkara a quo
kiranya berkenan menyatakan menolak dalil-dalil memori banding
Pembanding/Tergugat ;
d. TENTANG EKSEPSI NO. 5 : GUGATAN TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL EXCEPTIE) KARENA TIDAK JELASNYA PIHAK YANG MENERIMA GANTI RUGI ;
Bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat I yang menyatakan gugatan
Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel exceptie) karena tidak
jelasnya pihak yang menerima ganti rugi adalah eksepsi yang salah
dan keliru ;
Bahwa sebagaimana dalam gugatan Terbanding I/Penggugat a quo
telah jelas Terbanding I/Penggugat uraiankan pihak-pihak yang
menerima ganti rugi yakni Turut Tergugat II-1 sampai dengan Turut
Tergugat II-289 ;
Bahwa mengenai alasan Pembanding/Tergugat I adanya penggunaan
kalimat “dahulu beralamat” dan sekarang alamat tidak diketahui tapi
masih……..dst adalah eksepsi yang mengada-ada, sebab sudah jelas
Terbanding I tidak mengetahui keberadaan Turut Tergugat II-1 sampai
dengan Turut Tergugat II-289 karena sejak Turut Tergugat II-1 sampai
dengan Turut Tergugat II-289 menerima ganti rugi dari Terbanding
I/Penggugat, Turut Tergugat II-1 sampai dengan Turut Tergugat II-289
langsung meninggalkan tanah objek perkara dan menyerahkan kepada
Terbanding I/Penggugat, dengan demikian jelaslah Terbanding I tidak
mengetahui keberadaan para Turut Tergugat II tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 310 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa kemudian mengenai dalil eksepsi yang menyatakan adanya
kesamaan nama dan alamat sebagai penerima ganti rugi yang
posisinya berbeda dalam perkara a quo terjadi karena sebahagian dari
para Penerima Ganti rugi memiliki rumah lebih dari satu diatas tanah
objek perkara dan nomor rumahnya tidak beraturan sehingga ada dua
nomor di jalan yang sama dan lagi pula tidak ada saksi yang
menerangkan sebaliknya hanya berupa dalil Pembanding saja,
sehingga ianya menerima dua kali seperti Sahun Pelawi yang
dicontohkan Pembanding/Tergugat I ;
Bahwa oleh karena itu dengan demikian jelaslah dalil memori banding
Pembanding/Tergugat I pada bagian ini adalah dalil yang salah dan
keliru serta mengada-ada, dan dalil ini sudah termasuk materi pokok
perkara karena sudah menyangkut pembuktian, dengan demikian
sudah benarlah pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan
dalam perkara a quo, maka mohonlah Judex Factie Pengadilan Tinggi
Medan yang kelak memeriksa perkara a quo kiranya berkenan
menyatakan menolak dalil-dalil memori banding Pembanding/Tergugat I
;
II. DALAM POKOK PERKARA
A. TENTANG TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) GAGAL MEMBUKTIKAN ADANYA GANTI RUGI YANG DITERIMA PARA TURUT TERGUGAT II OLEH KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA SEBAGIAN TURUT TERGUGAT II MEMBANTAH TELAH MENERIMA GANTI DARI TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT);
Bahwa pada bahagian ini Penggugat/Terbanding I menyatakan dengan
tegas sangat keberatan dengan pernyataan Pembanding/Tergugat I
dalam sub judul diatas, karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh
dipersidangan telah jelas dan terbukti pihak-pihak yang menerima ganti
rugi yakni Turut Tergugat II-1 sampai dengan Turut Tergugat II-289 dan
telah ada pengakuan dari para Turut Tergugat II-1 dkk sebanyak 140
orang dan sebanyak 140 orang tidak menggunakan haknya
dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, oleh karenanya
ketidak hadiran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara
diam-diam ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 311 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa sedangkan yang membantah tidak menerima ganti rugi adalah
hanya sebanyak 9 (sembilan) orang, dan bantahan tersebut telah
dilumpuhkan oleh keterangan saksi Nasren Bangun, M. Syafi’i dan Taufik Nasution dipersidangan bahwa ternyata mereka telah
menerima ganti rugi dari Penggugat dan terbukti lagi ke 9 (sembilan)
orang tersebut telah meninggalkan tanah objek perkara dan tidak pernah
sekalipun mengajukan tuntutan hukum terhadap Penggugat, maka oleh
karena itu jelas lah dalil Pembanding diatas adalah dalil yang salah dan
keliru ;
B. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TERKAIT KETIDAKHADIRAN PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I)
DALAM AGENDA PEMERIKSAAN SETEMPAT ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU ;
Bahwa Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan Judex
Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 284 paragraf ke-3
tentang terkait tidak kehadiran Pembanding/Tergugat I dalam agenda
pemeriksaan setempat ;
Bahwa dalil diatas adalah dalil yang salah dan tidak benar karena terbukti
Pembanding selalu hadir pada proses pemeriksaan terhadap perkara
aquo di persidangan Pengadilan Negeri Medan, Pembanding telah hadir
mulai dari Tahap pertama pada pembacaan Gugatan, jawab menjawab
dan sampai pada Tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi, serta pada
saat pemeriksaan saksi pada tanggal 05 April 2016 telah di jadwalkan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap pelaksanaan
pemeriksaan setempat yakni pada hari Selasa, 19 April 2016, maka sah
demi hukum apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Judex Factie
pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan tentang jadwal
persidangan pemeriksaan setempat dan tidak diperlukan panggilan
terhadap Pembanding dengan demikian bunyi pasal 1 Rv tidak dapat
diterapkan dalam perkara ini dan oleh karenanya Mohon kepada Majelis
Hakim Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil
Permohonan Banding Pembanding ini untuk seluruhnya ;
C. TENTANG JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA HARUS MEMBATALKAN PENETAPAN SITA EKSEKUSI NO. 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN.MEDAN KARENA PUTUSAN YANG
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 312 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
MENJADI DASAR PENETAPAN TELAH DIBATALKAN OLEH
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 125 PK/PDT/2014 OLEH KARENANYA PENETAPAN A QUO TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN ;
Bahwa mengenai dalil memori banding Pembanding pada bagian ini yang
menyatakan penetapan sita eksekusi No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn telah batal karena adanya putusan
peninjauan kembali No 125 PK/PDT/2015 telah jelas salah dan keliru ;
Bahwa walaupun putusan Pengadilan Negeri Medan No. 314/Pdt.
G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 Jo Putusan Pengadilan
Tinggi Medan No. 415/PDT/2011/PT.Mdn tanggal 12 November 2012 Jo
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1040 K/PDT/2012 tanggal 5
Nopember 2012 telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No.
125 PK/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 tidak serta merta penetapan sita
eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn menjadi batal karena
dalam amar putusan Peninjauan Kembali dimaksud tidak ada
menyatakan demikian ;
Bahwa hal ini Terbanding I kemukakan karena Penetapan Sita Eksekusi
No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tersebut telah dijalankan dan
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan, karenanya tanah tersebut
telah kepunyaan Terbanding I karena telah diserahkan kepada
Terbanding I /Penggugat sesuai dengan Berita Acara Eksekusi
Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 03 Juli 2013 dan terhadap
Sita Eksekusi ini tidak pernah diangkat sitanya, maka demi hukum Sita
Eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn sah dan berlaku ;
Bahwa kemudian mengenai 5 Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang disebutkan oleh
Pembanding/Tergugat I adalah tidak relevan dihubungkan dengan
perkara a quo karena kalau memang itu sebagai putusan terhadap tanah
objek perkara, kenapa tidak mohon untuk di eksekusi ;
Bahwa 5 Putusan tersebut adalah bukan perkara mengenai kepemilikan
atas tanah objek perkara akan tetapi yang menjadi pokok perkara dalam
putusan tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena
menempati rumah dinas sedangkan perkara ini menyatakan bahwa
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 313 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dalam perkara a quo Terbanding I/Penggugat sebagai pemilik atas tanah
objek perkara sehingga 5 putusan tersebut tidak ada relevansinya dalam
perkara a quo sehingga mohon untuk ditolak atau dikesampingkan ;
D. TENTANG JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR HUKUM DENGAN MEMUTUSKAN TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) MEMILIKI HAK PRIORITAS KARENA SEBELUMNYA TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) KARENA TIDAK PERNAH MEMILIKI HAK ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA;
Bahwa Pembanding menyatakan keberatan dengan pertimbangan Judex
Factie tingkat pertama pada halaman 292 paragraf ke-6, yang berbunyi
sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa karena saat ini Penggugat secara nyata-
nyata (de facto) telah menguasai tanah negara tersebut
setelah menanggalkan terlebih dahulu hak penguasaan oleh para Turut Tergugat II dengan memberikan ganti rugi atau
kerohiman kepada para turut Tergugat II tersebut, maka
Penggugat dalam hal ini mendapatkan hak prioritas untuk
memohonkan Hak Guna Bangunan dengan memenuhi segala kewajiban kepada negara”
Bahwa terhadap dalil Pembanding diatas adalah dalil yang salah dan
keliru, dan tidak berdasarkan hukum karena dahulunya penguasaan objek
perkara aquo dikuasai dan diusahai oleh para Turut Terbanding II, dkk
(dahulu Turut Tergugat II. 1 s/d Turut Tergugat II.289) selama + 30 tahun
secara turun temurun, sehingga secara hukum melekatlah hak prioritas
kepada Turut Terbanding II. 1 s/d Turut Terbanding II. 289 sebagaimana
dalam ketentuan “Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997, Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan
bagi orang yang sudah lama bermukim diatas tanah tersebut jika tidak memiliki surat apapun, cukup dengan pengakuan atau
pernyataan sudah menguasai dan menguasahai selama 20 tahun berturut-turut” dan hal ini telah bersesuaian dengan keterangan ahli DR.
DAYAT LIMBONG, SH. MHUM pada saat Pemeriksaan Saksi
dipersidangan Pengadilan Negeri Med
Bahwa Pembanding/Tergugat I menyatakan ianya adalah bekas
pemegang hak atas tanah perkara, akan tetapi dalil ini terbantahkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 314 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dengan bukti dari Terbanding I/Penggugat (Vide bukti P-15 dn P-16) yaitu
Surat Badan Pertanahan No. 500.52 tanggal 14 Januari 2004 dan No.
600.1219 tanggal 2 Nopember 2004 yang isi pada pokoknya
menyatakan tanah objek perkara adalah tanah bekas eigendom
verponding No. 33 atas nama Gouvernement Van Net Indie yang telah
berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1961 dan tidak
pernah dimohon haknya oleh siapapun ;
Bahwa Fakta hukum yang terdapat dalam bukti Penggugat/Terbanding I
(vide P-15 dan P-16), tidak singkron dengan dalil Pembanding yang
menyatakan ianya bekas pemegang hak atas tanah tersebut
berdasarkan gronplan atau Grondkart No. I K.6 D.S.M.W.W tertanggal 18
Agustus 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement
Medan No. IJI35d D.S.M. W.W, maka oleh karenanya antara dalil
Pembanding/Tergugat I dengan bukti P-15 dan P-16 tidak singkron,
dibandingkan dengan bukti P-15 dan P-16 yang merupakan Surat yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
Bahwa lagi pula dalam ketentuan yang mengatur tentang pertanahan
Grondplan dan Grondkart bukan merupakan bukti kepemilikan atas
tanah, sehingga bukti pembanding ini layak di kesampingkan ;
Bahwa dengan demikian sudah benar dan tepat pertimbangan Judex
Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, maka mohonlah
Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang kelak memeriksa perkara a
quo kiranya berkenan menyatakan menolak dalil-dalil memori banding
Pembanding/Tergugat ;
E. TENTANG JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR RASA KEADILAN OLEH KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGAN SELURUH BUKTI-BUKTI PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) DENGAN SEBAIK-BAIKNYA ;
Bahwa pada bagian ini Pembanding/Tergugat I menyatakan keberatan
dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman
287 paragraf ke-6 dan halaman 288 paragraf ke-3 dengan alasan Judex
Facti tingkat pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan
bertentangan satu dengan yang lain, yaitu melihat Bukti T-10,11,12 dan
13 merupakan bukti yang tidak terkait dengan Terbanding I, akan tetapi
dipertimbangan berikutnya Judex Factie Tingkat Pertama meminta
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 315 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Pembanding/Tergugat I membuktikan adanya peralihan antara PT. Inanta
Trading & Timber co kepada PT. Bonauli Real Estate, dan PT. Bonauli
Real Estate kepada PT. Arga Citra Kharisma in case ;
Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Halaman 288 paragraf ke-3
yang redaksi nya kami kutip sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa Tergugat I telah mendalilkan ada
hubungan hukum dengan Penggugat yang sebelumnya
beralih dari Tergugat II kepada PT. Inanta Timber, dan dari PT.
Inanta Timber kepada PT. Bonauli, dan terakhir dari PT.
Bonauli kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak berupaya membuktikan mengenai dalilnya kepada PT. Bonauli
dan PT. Bonauli mengalihkan hak dan kewajibannya kepada
Penggugat (PT. Arga Citra Kharisma) dan Tergugat I
mengatakan bahwa proses pengalihan hak dan kewajiban
tersebut cacat hukum dan penguasaan Tahan Lahan A dan C oleh Penggugat adalah penguasaan Tahan Lahan A dan C
oleh Penggugat adalah Penguasaan secara melawan hak dan
mendirikan : a) Komplek Medan Centre Point, yang terdiri
hotel, Apartemen, Office, Medical Center, Supermall, Convention Hall, Shop house, pertokoan, b) Komplek rumah
toko, c) Hotel Karabia, d) Rumah Sakit Murni Teguh Memoriam Hospital, dengan demikian terdapat fakta bahwa
selain Penggugat menggunakan ganti rugi kepada para Turut Tergugat II, penggugat juga ada mengadakan perjanjian
pelepasan hak dengan tergugat I dan kenyataannya lahan
hotel Karabia dan Rumah Sakit Teguh Murni Memoriam
Hospital yang berdampingan dengan objek sengketa tidak termasuk objek sengketa”
Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan diatas
telah tepat dan benar, karena yang menjadi objek gugatan Penggugat
dalam perkara a quo adalah mengenai tanah areal I seluas 13.578 M2
dan areal II seluas 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagaimana yang
diuraikan Penggugat dalam gugatan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 316 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa selanjutnya perkara a quo yang dipersoalkan oleh Terbanding I
adalah karena adanya klaim dari Pembanding atas tanah objek perkara
milik Terbanding I yang diperoleh Terbanding I berdasarkan ganti rugi
yang diberikan kepada masyarakat yang menguasai dan mengusahai
tanah tersebut secara turun menurun lebih dari 30 tahun dan terhadap hal
ini telah dikuatkan oleh Turut Terbanding II.1 s/d Turut Terbanding II. 289
sebagaimana dalam jawabannya masing-masing dalam perkara a quo ;
Bahwa sedangkan yang dimaksud Pembanding sebagai miliknya adalah
lahan yang menghadap Jalan Timor yang merupakan HPL Pemko Medan
No. 1, 2 dan 3 (lampiran Bukti baru T-1, T-2 dan T-3), bukti T-1, T-2
dan T-3 ini membuktikan apa yang didalilkan Pembanding adalah lahan
yang di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur
Kota Medan seluas + 34.776 M2, dan bukti T-1, T-2, T-3 adalah HPL
Pemko Medan yang jelas berbeda luasnya dengan yang menjadi objek
gugatan dalam perkara ini ;
Bahwa Terbanding I sampai pada kesimpulan, yang digugat Terbanding
I/Penggugat adalah lahan yang menghadap Jalan Jawa, tuntutan yang di
dalilkan Pembanding adalah lahan yang terletak di Jalan Timor yang tidak
ada kaitannya satu sama lain ;
Bahwa oleh karena itu mohonlah kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan yang memeriksa dan menangani perkara aquo kiranya berkenan
mengesampingkan dalil memori banding Pembanding ;
F. TENTANG PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT I) TIDAK PERNAH
MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN DARI PT. BONAULI REAL ESTATE KEPADA TERBANDING I (DAHULU PENGGUGAT) ;
Bahwa pada bagian ini juga, sebagaimana pada uraian diatas telah
Terbanding I/Penggugat sampaikan yang menjadi pokok persoalan adalah
mengenai objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah
mengenai tanah areal I seluas 13.578 M2 dan areal II seluas 22.377 M2
sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatan
Penggugat/Terbanding I dan tanah tersebut menghadap Jalan Jawa,
sementara hal yang dimaksud Pembanding adalah tanah HPL Pemko
Medan yang menghadap Jalan Timor yang bukan merupakan objek
gugatan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 317 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa akan tetapi Pembanding pada bagian ini mendalilkan Pembanding
Tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan hak dan kewajiban
dari PT. Bonauli Real Estate kepada Terbanding I adalah dalil yang salah
dan keliru karena peralihan tersebut tidak ada kaitannya dengan objek
gugatan dalam perkara ini ;
Bahwa Pembanding mengutip bunyi pertimbangan hukum pada halaman
289 paragraf ke 2 seolah olah pertimbangan hukum paragraf 2 itu berdiri
sendiri, padahal bunyi pertimbangan hukum paragraf 2 itu berkaitan
dengan bunyi pertimbangan hukum halaman 288 aline terakhir s/d
halaman 289 paragraf 2 s/d paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa Tergugat I telah mendalilkan ada hubungan hukum
dengan Penggugat yang sebelumnya beralih dari Tergugat II kepada PT.
Inanta Timber, dan dari PT. Inanta Timber kepada PT. Bonauli dan
terakhir dari PT. Bonauli kepada Penggugat, akan Tetapi Tergugat I
tidak berupaya membuktikan mengenai dalilnya yang menyatakan bahwa
terdapat perjanjian Pelepasan Hak antara Tergugat I dengan PT. Inanta
Timber & Trading Co yang kemudian dialihkan kepada PT. Bonauli dan
PT. Bonauli mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Penggugat (PT.
Arga Citra Kharisma = PT. ACK), dan Tergugat I mengatakan bahwa
proses pengalihan hak dan kewajiban tersebut cacat hukum dan
penguasaan Tanah lahan A dan C oleh Penggugat adalah Penguasaan
secara melawan hak dan mendirikan : a). Kompleks Medan Centre Point,
yang terdiri dari
Hotel, Apartemen, Office Medical Center, Supermall, Convention Hall,
Shop House, Pertokoan, b). Kompleks Rumah Toko, c). Hotel Karibia, d)
Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital, dengan demikian terdapat fakta
bahwa selain Penggugat melakukan ganti rugi kepada para Turut
Tergugat II, Penggugat juga ada mengadakan perjanjian pelepasan hak
dengan Tergugat I dan kenyataannya lahan Hotel Karibia dan Rumah
Sakit Teguh Memoriam Hospital yang berdampingan dengan objek
sengketa tidak termaksud objek sengketa “
“Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I di atas ini seandainya
perjanjian yang didalilkan oleh Tergugat I tersebut ada kaitannya dengan
Penggugat dan telah diganti rugi hak Tergugat I, sudah seharusnya
secara profesional kuasa hukum Tergugat I menarik sebagai pihak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 318 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dalam perkara a quo pihak dimaksud seperti PT. Inanta Timber &
Trading Co, dan PT. Bonauli dan menuntut balik Penggugat, dan
kenyataannya Tergugat I tidak melakukan penuntutan, sehingga dalil
tersebut dalil tersebut harus dikesampingkan”
“Menimbang, bahwa Tergugat I, Kelompok Turut Tergugat II.141,dkk,
Kelompok Turut Tergugat II. 215, dkk, dalam jawaban masing-masing
telah mengakui dan mengatakan ada perjanjian Pelepasan Hak antara
Tergugat I dengan PT. Inanta Timber &Trading Co yang kemudian yang
dialihkan kepada PT. Bonauli dan PT. Bonauli mengalihkan hak dan
kewajibannya kepada Penggugat (PT. Arga Citra Kharisma=PT.ACK), hal
ini merupakan pengakuan dalam persidangan dan dapat memberi bukti
kuat (vide Pasal 1925 KUHPerdata) adanya rangkaian fakta hukum
bahwa semula penguasaan tanah perkara oleh Penggugat adalah atas
persetujuan dari Tergugat I”
“Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Tergugat II sebagaimana
dalam jawaban selengkapnya diatas, tidak pernah dibuktikan di
persidangan meskipun Tergugat II hadir pada saat pemeriksaan
setempat namun tidak menunjukkan lokasi Hak Pengelolaan yang
didalilkannya, sehingga sangkalan Tergugat II tidak beralasan hukum dan
harus dikesampingkan”
Bahwa selanjutnya dalil memori Banding Pembanding menyatakan PT.
Bonauli telah mengalihkan hak dan kewajibannya Kepada Terbanding
I/Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 23 tanggal 09 September 2002,
serta Akta Perjanjian dan Pernyataan No. 27 tanggal 09 September 2002,
dimana dalam kedua akta ini, tidak terdapat satu pun pasal yang menunjukan
persetujuan dari pembanding adalah dalil yang salah dan keliru;
Bahwa Perlu Terbanding I tegaskan, gugatan Terbanding I/Penggugat
dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan hal yang tersebut diatas,
sedangkan persoalan didalilkan oleh Pembanding/Tergugat I diatas
adalah tentang tanah yang terletak di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang mana jelas berbeda lokasi
objek perkaranya dengan yang di dalilkan Terbanding I/Penggugat dalam
gugatannya (lihat pertimbangan hukum hal. 288 alinea terakhir
Putusan Pengadian Negeri Medan No. 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn
tanggal 10 Mei 2016) dan terhadap tanah didalilkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 319 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Pembanding/Tergugat I sudah sah menjadi milik Terbanding I karena
diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat atas nama Terbanding I dan di
perkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
289/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 04 Februari 2016 antara PT. Arga Citra
Kharisma/Terbanding I melawan PT. KAI/Pembanding yang pada
pokoknya menyatakan Terbanding I sebagai Pemilik yang sah terhadap
Tanah yang terletak di Jalan Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur, Kota Medan, dan selengkapnya amarnya berbunyi sebagai
berikut :
Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;
Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum :
- Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan No.
47 Tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat dan dihadapan Agoes
Salim Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas
Tanah dan Bangunan No. 36 tanggal 17 November 1982 yang
dibuat dan dihadapan Agoes Salim, Notaris di Medan ;
- Akta Perjanjian Tentang Pemberian Persetujuan Untuk
Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas Tanah Pengelolaan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 37 Tanggal
17 Nopember 1982 yang dibuat dan dihadapan Agoes Salim,
Notaris di Medan ;
- Akta Pengalihan hak dan Kuasa No. 238 Tanggal 19 Desember
1989 dan Akta Pelunasan dan Pembebasan No. 239 Tanggal 19
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 320 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Desember 1989 yang keduanya dibuat dan dihadapan Mohammad
Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta ;
- Akta No. 171 dan Akta No. 172 Tanggal 30 Maret 1990 antara
Tergugat, Turut Tergugat II, dan PT. Bonauli Real Estate (PT.
BRE) yang dibuat dan dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan;
- Akta No. 27 Tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan
dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di Jakarta ;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 Tanggal 9 September 2002 yang
dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH Notaris di
Jakarta ;
- Akta Jual Beli No. 223 Tanggal 11 Agustus 2004 yang dibuat
dihadapan Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Akta Jual Beli No. 224 Tanggal 11 Agustus 2004yang dibuat
dihadapan Henry Tjong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat PT. Kereta Api
(Persero) No. C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari 2004
yang berisikan permintaan persetujuan kepada menteri BUMN
tentang penggantian konpensasi menjadi uang tunai sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atas penghapusbukuan
aktiva tetap berupa tanah yang terletak di Jalan Timor, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan MedanTimur, Kota Medan seluas +34.776
M2;
4. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Penggugat, Tergugat dan
Turut Tergugat II Surat Menteri BUMN No. S-586/MBU/2004
Tanggal 18 Oktober 2004 yang memberikan persetujuan
kompensasi uang kepada Tergugat sebesar Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar) sebagai pengganti konpensasi atas
penghapusbukuan aktiva tetap atas tanah yang terletak di Jalan
Timor, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan seluas +34.776 M2 ;
5. Menghukum Tergugat agar menerima uang sebesar Rp.
13.000.000.000,- (tiga belas milyar) sebagai kompensasi atas
Penghapusbukuan aktiva tetap berupa tanah yang terletak di Jalan
Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan seluas +34.776 M2 ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 321 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
6. Menyatakan sah demi hukum uang sebesar Rp. 13.000.000.000,-
(tiga belas milyar) sebagai kompensasi penanggalan hak atas tanah
milik Tergugat I seluas 34.776 M2 yang terletak di Jalan
Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ;
7. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Penggugat dan Turut
Tergugat II dalam peralihan dan perpanjangan Hak Guna Bangunan
No. 1147, 1150 dan 1151 dan segala hak dan kewajiban yang
ditimbulkan atas peralihan tanah seluas + 34.776 M2 yang terletak
di Jalan Timor/Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan demi hukum tanah berikut bangunan diatasnya yang
dimaksud dalam Sertifikat HGB No. 1147, HGB No. 1150 dan No.
1151 beserta pecahannya adalah sah dan berkekuatan hukum
milik Penggugat ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk
dan taat kepada keputusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah
Rp. 731.000
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihya ;
Bahwa oleh karena itu mohonlah kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan yang memeriksa dan menangani perkara aquo kiranya berkenan
mengesampingkan dalil memori banding Pembanding tersebut ;
G. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA
ADALAH PERTIMBANGAN YANG SANGAT SUBJEKTIF DAN
MEMIHAK;
Bahwa bagian ini Pembanding/Tergugat I menyatakan pertimbangan
judex factie pada hal. 289 paragraf ke-2 adalah pertimbangan yang
subjektif dan memihak yang pada pokoknya menyebutkan judex factie
pada tingkat pertama hanya memandang dari sudut tindakan hukum
yang seharusnya dilakukan oleh Pembanding tanpa memandang bukti-
bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga
mengambil putusan berdasarkan asumsi sendiri ;
Bahwa terhadap dalil pembanding (dahulu Tergugat I) tersebut diatas
adalah dalil yang salah dan mengada-ada karena Pembanding telah
salah dan keliru dalam menafsirkan pertimbangan judex factie pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 322 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
tingkat pengadilan negeri medan, bahkan pembandinglah yang
sebenarnya menafsirkan pertimbangan dimaksud berdasarkan asumsi
belaka, karena jika benar quad non pembanding merasa dirugikan
haknya atas dasar perjanjian tersebut maka sudah patutlah menurut
hukum pembanding terlebih dahulu harus melakukan tindakan hukum
terhadap PT. Inanta Timber & Trading Co, dan PT. Bonauli yang telah
mengalihkan haknya kepada Terbanding I ;
Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan
Negeri Medan telah tepat dan benar , maka sudah sepatutnya kiranya
Pengadilan Tinggi Medan Menolak dalil memori Pembanding tersebut ;
H. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA
TELAH SESAT TERKAIT SURAT PERNYATAAN DARI 128 ORANG
YANG MENYATAKAN TELAH MENERIMA GANTI RUGI DARI
TERBANDING I ( DAHULU PENGGUGAT) ;
Bahwa bagian ini Pembanding/Tergugat I menyatakan pertimbangan
judex Factie pengadilan Negeri Medan pada hal. 285 paragraf ke-5
putusan 453 adalah pertimbangan yang sesat terkait surat pernyataan
dari 128 orang yang menerima ganti rugi dari Tebanding I karena pihak
yang menerima ganti rugi tersebut tidak termasuk sebagai pihak dalam
perkara aquo ;
Bahwa dalil memori banding Pembanding di atas adalah dalil yang jelas
salah dan keliru karena bilamana Pembanding meneliti secara cermat dan
tepat terhadap surat bukti Penggugat/Terbanding I (vide bukti P- .21 s/d
bukti P-147) tentang pernyataan ganti rugi 128 orang tampaklah terang
dan jelas bahwa surat pernyataan ganti rugi tersebut adalah surat
pernyataan ganti rugi dari warga yang dahulu sebagai orang yang
menguasai dan mengusahai tanah perkara a quo secara turun menurun
selama + 30 tahun dan surat pernyataan 128 tersebut juga pihak dalam
perkara a quo yakni sebagai Turut Terbanding II.1 s/d Turut Terbanding
II.289 (dahulu Turut Tergugat II.1 s/d Turut Tergugat II. 289) ;
Bahwa hal ini menunjukkan ketidak cermatan Pembanding dalam
menelaah dan menganalisa bukti-bukti yang diajukan Terbanding
I/Penggugat ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 323 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa oleh karenannya apa yang telah diuraian Judex Factie Pengadilan
Negeri Medan dalam pertimbangannya pada hal. 285 paragraf ke-5
adalah pertimbangan yang tepat dan benar sehingga mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil dalil memori
Pembanding dimaksud ;
I. TENTANG PARA TURUT TERBANDING II TIDAK MEMILIKI ALAS HAK
ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA ;
Bahwa terhadap dalil ini Pembanding menyatakan bahwa Turut
Terbanding II tidak memiliki alas hak atas lahan objek sengketa dan
terhadap hal ini juga para Turut Terbanding II.215, dkk, para Turut
Terbanding II.141, dkk, para Turut Terbanding 283, dkk, Turut Terbanding
II.202 dan Turut Terbanding II.265 sebagaimana hal. 281 s/d 284 dalam
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang
menyatakan lahan objek sengketa tersebut dahulu merupakan kawasan
perumahan karyawan Pembanding, dengan mendalilkan hal tersebut
berdasarkan keterangan saksi, akan tetapi Pembanding tidak menunjuk
saksi yang bernama siapa yang menerangkan seperti demikian, karena
tidak menyebutkan saksi yang mana, dalil yang demikian adalah dalil
rekayasa Pembanding saja ;
Bahwa dalil diatas adalah dalil yang salah dan keliru karena hal ini telah
terjawab oleh Para Turut Terbanding II. 1 s/d Turut Terbanding 289
(dahulu Turut Tergugat II. 1 s/d Turut Tergugat II.289 dalam jawabannya
pada persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan tanah itu
bukan milik Pembanding ;
Bahwa alas hak Turut Terbanding II. 1 s/d Turut Terbanding 289 terhadap
tanah sengketa tersebut berdasarkan penguasaan atas tanah sengketa
secara turun temurun mulai dari kakek para Turut Tergugat II. 1, dkk
sampai pada orang tua dengan mendirikan rumah tempat
tinggal...........dst ;
Bahwa status tanah objek perkara berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan No. 600.1219 tanggal 2 Nopember 2004 adalah tanah
Eigendom Verponding No. 33 yang terdaftar atas nama Gouvernement
Van Ned Indie, bahwa makna kata kata bekas hak Eigendom bermakna
bahwa tanah dimaksud adalah bekas hak barat ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 324 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Bahwa status tanah bekas hak barat, berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 tentang Penegasan
Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah pada
pasal 1 mengharuskan tanah dimaksud harus di konversi dalam menjadi
Hak Milik, HGB, atau hak pakai;
Bahwa dari makna kata atas nama Gouverment Van Ned Indie bermakna
bahwa tanah di maksud adalah tanah terdaftar atas nama pemerintah
Hindia Belanda, sementara Menurut UU Nasionalisasi Hak Eigendom
merupakan Suatu Hak Barat atas tanah Indonesia, termasuk hak yang
gugur atau dikonversi melalui UUPA No. 5 tahun 1960, UUPA
menentukan batas waktu konversi adalah per 24 september 1980 artinya
pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut,
apabila tanah tersebut tidak di konversi, tanah Eigendom tersebut menjadi
tanah yang langsung dikuasai negara ;
Bahwa Fakta hukumnya, tanah Eks Eigendom Verponding No. 33 ini
tidak di konversi oleh pemiliknya, maka tanah dimaksud menjadi tanah
yang langsung dikuasai oleh negara, maka secara hukum bukan
pembanding atau Terbanding II sebagai pemilik haknya ;
Bahwa oleh karena tanah dimaksud statusnya adalah tanah yang
langsung dikuasai oleh negara, maka penggarap (289 Kepala Keluarga)
dimaksud adalah sebagai pemilik dengan didasari pada pasal 24
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi ;
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti, keterangan saksi dan atau
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan
hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi bersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang
tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 325 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu
pendahulunya, dengan syarat :
a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan
oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Bahwa dalam perkara ini terungkap dipersidangan penguasaan fisik
selama lebih 20 tahun oleh pihak Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding
289 tidak memperoleh gangguan apapun oleh masyarakat hukum adat
atau desa/kelurahan bersangkutan maupun pihak lainnya (pasal 24 PP
No. 24 Tahun 1997) ayat 2, maka secara hukum Turut Terbanding I s/d
Turut Terbanding 289 penggarap beritikad baik, dan oleh karena
Terbanding I membayar ganti rugi kepada penggarap beritikad baik,
maka Terbanding I adalah sebagai pemilik hak atas tanah objek perkara ;
Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Factie pada halaman 281 s/d
284 telah sesuai, tepat dan benar, sehingga mohon kepada Pengadilan
Tinggi Medan untuk menolak dalil memori banding Pembanding ;
J. TENTANG JUDEX FACTIE PERTAMA TELAH MELAMPAUI
WEWENANGNYA (ULTRA PETITUM) DALAM MEMUTUS PERKARA A
QUO SEHINGGA PUTUSAN PERKARA A QUO HARUS DI BATALKAN ;
Bahwa terhadap dalil ini adalah dalil yang salah dan keliru, karena
Pembanding telah salah dan memaknai serta mengartikan petitum
Terbanding I yang memohon Untuk dinyatakan sebagai pemilik dari areal
tanah sengketa yang berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas 2 (dua)
areal tanah terberkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
dengan batas-batas sebagai berikut ;
Areal No. I seluas 13.578 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = + 89,20 M
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 326 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Jawa = + 81,80 M
Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom Verponding No. 33 = +
159,55 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Madura =144,5 M
Areal No. II seluas 22.337 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 2 = + 208,25 M
Sebelah Barat berdasarkan dengan Jl. Jawa = + 202,50 M
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Madura = + 109 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL = + 109 M
Bahwa selanjutnya amar putusan Judex factie pada pengadilan Negeri
Medan sebagai berikut “Menyatakan Penggugat memilki hak prioritas
untuk memohon Hak Guna Bangunan atas (dua) areal tanah terperkara
yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan batas-batas sebagai
berikut ;
Areal No. I seluas 13.578 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan HPL No. 1 = + 89,20 M
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Jawa = + 81,80 M
Sebelah Utara berbatasan dengan Eigendom Verponding No. 33 =
+159,55 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Madura =144,5 M
Areal No. II seluas 22.337 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan HPL No. 2 = + 208,25 M
Sebelah Barat berdasarkan dengan Jl. Jawa = + 202,50 M
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Madura = + 109 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan HPL No. 2 = + 109 M
Bahwa bilamana kita memaknai antara petitum Terbanding I/Penggugat
dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diatas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 327 dari 327 halaman Putusan No. 126/PDT/2017/PT MDN
dapat diartikan bahwa identik dengan pengunjukkan Terbanding
I/Penggugat sebagai pihak satu-satunya pemilik atas 2 areal tanah
perkara yang terletak di Jalan Jawa/Jalan Madura, Kelurahan Gang
Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dengan batas-batas
sebagai berikut.................dst ;
Bahwa oleh karenanya terhadap petitum Terbanding telah terang dan
jelas makna dan keterkaitannya dengan amar putusan Judex Factie pada
Pengadilan Negeri Medan Tersebut, maka mohon kepada majelis hakim
Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil memori banding
Pembanding diatas ;
Maka berdasarkan semua uraian dan ulasan diatas, sudah terhampar seluas-
luasnya validitas putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dan pada
kenyataannya alasan Banding Pembanding belum berhasil untuk
melumpuhkan validitas putusan judex factie dalam perkara a quo dan oleh
karena itu dengan ini Terbanding I/Penggugat memohon kepada yang
mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak
memori banding Pembanding/Tergugat I dan seterusnya “menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 453/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 10
Mei 2016”, dan atas perkenan Majelis Hakim yang mulia, semoga Tuhan
yang atas nama perkara di putus mencucurkan karunia, taufik dan
hidayahnya kepada semua orang yang berjuang untuk keadilan ;