PENGADILAN TINGGI MEDAN filekembali dari kota Jakarta dan tinggal di Medan. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah tinggal di Medan juga berjalan harmonis sebagaimana layaknya

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN

Putusan Nomor 427/Pdt/2017/PT MDN Halaman 1 dari 22 Hal

P U T U S A N

Nomor 427 / PDT / 2017 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara ;

Nama : JUNITA GODFRIDA LUMBAN TOBING ;

Jenis Kelamin : Permpuan ;

Umur : 47 tahun ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Agama : Kristen ;

Alamat : Jalan Pertahanan No. 37, Kelurahan Timbang Deli,

Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;

Dalam hal ini tergugat diwakili oleh Kuasa

Hukumnya LINTONG SIHOMBING, SH – Advokat,

berkantor di Jalan Raharja No.29 A, Kel Tanjung

sari, Kecamatan Medan selayang Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01

Maret 2017 Nomor.399/Penk.Perd/2017/PN.Mdn,

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula

Tergugat ;

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

L A W A N

Nama : BEJO ANTON SINURAT ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Umur : 44 tahun ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Agama : Kristen ;

Alamat : Jl Pertahanan No 37, Kel Timbang Deli, Kec Medan

Amplas, Kota Medan ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

31 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 8 Februari 2017 dibawah register Nomor: 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn

telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)

Pearaja, Jalan SM. Raja No. 108 Tarutung Tapanuli Utara pada hari Jumat

tanggal 21 Desember 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta

Perkawinan No : 06/05/I/CSK/T/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang

ditandatangani oleh Drs. Abad Sinaga selaku Kepala Kantor Catatan Sipil

Tapanuli Utara ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keluarga warga negara Indonesia

yang tinggal di Jalan Pertahanan No. 37, Kelurahan Timbang Deli,

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan Penggugat sebaga Kepala

Keluarga sebagaimana terbukti dari Kartu Keluarga Nomor :

1271091009070036 tanggal 26 Oktober 2011 serta dalam rentang waktu

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2001 hingga

saat ini, bahkan hingga gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan

Negeri Medan, ternyata keluarga Penggugat dan Tergugat belum

dikaruniakan Tuhan anak ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun

2002 sampai dengan 2005 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama

di Jakarta. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

harmonis sebagaimana layaknya keluarga yang baru terbentuk pada

umumnya yakni rumah tangga yang bahagia. Pada tahun 2005 Tergugat

pernah mengandung. Namun oleh karena sesuatu penyakit/virus yang oleh

para medis yang memeriksa dan merawat Tergugat penyakit/virus tersebut

dikenal dalam istilah TORSH, yang akhirnya disimpulkan para medis bahwa

TORSH tersebutlah yang mengakibatkan Tergugat mengalami keguguran ;

4. Bahwa kemudian sekitar bulan September 2005, Penggugat dan Tergugat

kembali dari kota Jakarta dan tinggal di Medan. Bahwa hubungan

Penggugat dengan Tergugat setelah tinggal di Medan juga berjalan

harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya yakni

rumahtangga yang bahagia. Namun akhirnya hal tersebut tidak berlangsung

lama, karena setelah beberapa lama tinggal di Medan, antara Penggugat

dan Tergugat sering sekali terjadi ketidaksesuaian yang memicu

pertengkaran, bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang

jelas pada Penggugat. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran tersebut

terjadi karena Tergugat selalu menunjukkan sikap egois yang hanya

memetingkan diri-sendiri. Sementara Penggugat adalah suami Tergugat

yang harus mendapat dukungan dan motivasi dari Tergugat selaku isteri

Penggugat ;

5. Bahwa setelah Tergugat mengalami keguguran pada tahun 2005 karena

sesuatu penyakit/virus yang dikenal dalam istilah medis TORSH, Tergugat

dengan dukungan dan bantuan serta dukungan moral serta motivasi dari

keluarga Penggugat, pernah berobat ke Kota Jakarta sebagai upaya

bagaimana agar Tergugat bisa mengandung karena bagi Penggugat dan

keluarganya, keturunan dalam rumah tangga itu adalah penting. Namun

upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

6. Bahwa pada tahun-tahun berikutnya setelah tinggal di Kota Medan,

Tergugat juga sering bahkan ada sampai kuranglebih 6 (enam) kali berobat

ke berbagai tempat/rumah sakit bahkan hingga ke Penang Malaysia yang

kesemuanya bertujuan bagaimana agar Tergugat dapat mengandung dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


melahirkan anak bagi Penggugat. Dalam berbagai upaya medis tersebut

bahkan Tergugat sampai diinseminasi oleh tim dokter baik di rumah sakit

yang ada di Indonesia maupun hingga rumah sakit di Penang Malaysia.

Namun dari sekian banyak tindakan medis berupa inseminasi yang telah

dilakukan kepada Tergugat tersebut, semuanya tidak ada yang berhasil.

Bahwa menuurt keterangan tim dokter yang mengani Tergugat adalah

bahwa Tergugat dinyatakan tidak dapat mengandung karena adanya

gangguan secara medis pada alat reproduksi Tergugat. Hal inilah yang

menyebabkan meskipun telah dilakukan tindakan inseminasi berkali-kali

pada Tergugat agar mengandung, namun selalu gagal ;

7. Bahwa pada tahap berikutnya, keberadaan dan situasi secara medis

reproduksi kepribadian Tergugat tersebut telah membawa

konsekuensi/akibat kepada Tergugat. Sehingga Tergugat sering kurang

percaya diri dan merasa salah sendiri. Sehingga Tergugat sangat sensitif

dan mudah tersinggung serta kalau ada orang lain yang berbicara atau

membicarakan Tergugat, kata Tergugat hal tersebut pasti karena Tergugat

tidak punya keturunan/anak ;

8. Bahwa untuk menenangkan serta untuk membuktikan Penggugat sebagai

suami yang baik kepada Tergugat, maka Penggugat pernah mengatakan

kepada Tergugat bahwa “Penyakit yang ada pada Tergugat apapun bentuk

sakitnya sehingga Tergugat belum bisa mengandung dan melahirkan adalah

penyakit Penggugat juga” Kalau memang Pengugat dan Tergugat belum

punya anak, nggak apa-apa yang penting Penggugat dan Tergugat bisa

bersama dan tetap damai dalam rumah tangga ;

9. Bahwa namun kepribadian Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi

bahkan tiada hari tanpa memicu keributan dalam rumah tangga. Sejak itu

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi.

Bahkan akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah mengabaikan fungsi

dan tugasnya sebagai isteri Penggugat. Faktanya Tergugat sering

meninggalkan rumah, bahkan Tergugat pernah pulang kampung ke rumah

orangtuanya di Tarutung dalam jangka waktu yang lama tanpa

sepengetahuan dan seijin Penggugat ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


10. Bahwa akibat pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat

dan Tergugat tersebut, akhirnya sangat berdampak negatif terhadap

keluarga Penggugat terutama orangtua Penggugat yang telah usia lanjut,

maka untuk penyelesaiannya telah melibatkan kedua belah pihak keluarga

Penggugat dan Tergugat. Namun sangat disayangkan pertemuan secara

kekeluargaan tersebut tidak berhasil mendamaikan suasana kisruh dalam

keluarga Penggugat, bahkan sejak saat itu hingga Gugatan ini diajukan

Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan, tidak pernah ada penyelesaiannya

untuk kedamaian keluarga seperti yang diharapkan Penggugat. Sementara

pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi. Bahkan saat itu

juga kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah angkat

tangan dan menyerahkan penyelesaian permasalahan keluarga Penggugat

dan Tergugat untuk diselesaikan Penggugat dan Tergugat saja ;

11. Bahwa suasana ketentraman dan kebahagiaan perkawinan Penggugat

dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis sebagaimana yang

Penggugat cita-citakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari perubahan sikap

Tergugat yang semakin tertutup, akibatnya Tergugat selaku isteri tidak

mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yang

baik di dalam hubungan perkawinannya dengan Penggugat, Tergugat sering

marah tidak sebagaimana mestinya seorang isteri terhadap suaminya ;

12. Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,

telah berulangkali diusahakan penyelesaiannya, baik dari pihak keluarga

Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat. Akan tetapi Tergugat

tetap pada pendiriannya dan hanya mau menang sendiri sehingga tidak

pernah ditemukan kedamaian dalam rumahtangga. Sehingga persoalan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut demikian seterusnya dari

hari ke hari ada-ada saja yang dipersoalkan Tergugat, sehingga terjadi

pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

13. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa

kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin

dipertahankan lagi apalagi untuk bersatu kembali sebagaimana yang telah

dicita-citakan Penggugat. Karena uraian sebagaimana tersebut di atas telah

memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 (b), 39 ayat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


(2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan

dapat putus karena perceraian karena Penggugat dan Tergugat tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami isteri jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian terjadi karena

salah satu pihak mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya serta akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya secara hukum

perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk diputuskan

dengan perceraian ;

14. Bahwa oleh karena dalam keluarga Penggugat dan Tergugat terbukti salah

satu pihak yakni Tergugat mendapat penyakit sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibannya serta dalm rumah tangga tersebut telah terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkara, serta Penggugat dengan

Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

maka telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (b), 39

ayat (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu

telah mengakibatkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi

Penggugat. Dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada kecocokan dan tidak mungkin lagi untuk tetap hidup

bersama dalam membina rumah tangga yang aman, tentram, bahagia dan

kekal, dan oleh karenanya terpaksa Penggugat memilih jalan terakhir

dengan cara mengajukan Gugatan ini guna mengakhiri Perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat dengan cara Perceraian ;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dengan ini

dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk

menetapkan suatu hari persidangan, dan memanggil kedua belah pihak

untuk hadir di persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan

untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara

ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan demi hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Desember

2001, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

06/05/I/CSK/T/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang ditandatangani oleh

Drs. Abad Sinaga selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara

putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;

3. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Medan untuk

mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala

Kantor Catatan Sipil Tapanuli Utara, untuk didaftarkan pada daftar

perceraian pada tahun yang berjalan ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat

melalui kuasanya telah menyerahkan jawaban tertanggal 29 Maret 2017, yang

pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan

Indonesia (GKPI) Pearaja - Tarutung pada tanggal 21 Desember 2001, dan

telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai

Kutipan Akta Perkawinan No. 06/05/I/CSK/T/2002 tertanggal 07 Januari

2002 ;

3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga

sampai saat inibelum dikarunia anak ataupun keturunan ;

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang

menyatakan bahwa penyebab tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan

Tergugat sebagai suami isteri adalah dikarenakan adanya penyakit/virus

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


yaitu TORSH pada Tergugat, sehingga oleh karenanya Tergugat mengalami

keguguran ;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat point 4 (empat), 5 (lima) dan 6

(enam) yang menyatakan bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa

alasan yang jelas pada Penggugat. Dan juga tidak benar Tergugat selalu

menunjukkan sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri ;

6. Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) adalah tidak

benar, yang mana Penggugat menyatakan Tergugat menjadi kurang

percaya diri dan merasa salah sendiri, sehingga Tergugat sangat sensitif

dan mudah tersinggung. Justru sebaliknya, Penggugat sendirilah yang

menjadi tidak percaya diri dan mudah tersinggung serta tidak sabar dalam

menantikan Anugerah yang akan diberikan oleh Tuhan, sebab bagi Tergugat

Tiada Yang Mustahil Bagi Tuhan ;

7. Bahwa yang lebih tidak benar dan tidak logika lagi, adalah dalil Penggugat

pada point 8 (delapan) yang menurut Tergugat dalil tersebut terlalu

berlebih-lebihan dan dibuat-buat atau mengada-ada. Seandainya dalil

tersebut benar, maka sangat tidak mungkin Penggugat mengajukan

Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan. Namun hal tersebut

telah menunjukkan atau membuktikan ketidaksetiaan Penggugat dalam

memegang teguh ikrar janji yang pernah diucapkan Penggugat dan

Tergugat sewaktu menerima pemberkatan nikah pada tanggal 21 Desember

2001 di Gereja GKPI Pearaja - Tarutung ;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 9 (sembilan), yang menyatakan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi,

dan bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

dan seijin Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat sendirilah yang telah

meninggalkan rumah dan meninggalkan Tergugat selama bertahun-tahun

lamanya, yang menurut informasi yang diperoleh Tergugat bahwa

Penggugat saat ini telah memiliki wanita lain dan telah pula memiliki anak

serta telah tinggal satu atapbersama dengan Penggugat di Jakarta ;

9. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, bahwa hingga saat ini Tergugat

tetap tinggal di rumah kediaman terakhir (di Medan), dan sangat dekat

dengan rumah kediaman orang tua Penggugat, sementara Penggugat sejak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


tahun 2013 hingga saat ini telah tinggal di Jakarta tanpa memperdulikan

Tergugat selaku Isterinya ;

10. Bahwa benar dalil Penggugat point 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua

belas) yaitu bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah

pernah diupayakan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Penggugat dan

pihak keluarga Tergugat, namun sangat disayangkan dalam pertemuan

pihak keluarga tersebut Penggugat tidak hadir (tidak mau datang), sehingga

tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan oleh pihak keluarga ;

11. Bahwa bila dicermati secara keseluruhan dalil Penggugat dalam

Gugatannya, dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat dalam

Gugatannya bukanlah disebabkan oleh adanya pertengkaran atau

perselisihan yang terjadi secara terus menerus, akan tetapi semata-mata

oleh karena Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum

mempunyai Keturunan (Anak). Dan selain itu, juga oleh karena Penggugat

telah memiliki anak dari Wanita Lain tersebut yang informasinya saat ini

telah tinggal satu atap bersama dengan Penggugat di Jakarta ;

12. Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat memiliki Wanita Lain adalah

berawal ketika Penggugat pernah ditahan di kantor Polisi selama 5 (lima)

bulan atas tuduhan pihak perusahaan membuat data fiktif. Saat itu tanpa

sengaja Tergugat membuka dompet Penggugat yang didalamnya ada surat

dari seorang perempuan yang ditujukan kepada Penggugat. Selanjutnya

Tergugat menyelidiki yang ternyata keluarga perempuan/wanita tersebut

dan suaminya mencari-cari keberadaan Penggugat. oleh karenanya, sejak

saat itu Penggugat merasa ketakutan dan selalu mengajak orang untuk

tidur di rumah ;

13. Bahwa mengetahui hal tersebut, Tergugat mempertanyakannya kepada

Penggugat, namun Penggugat selalu menghindar dan berusaha

mengalihkan pembicaraan. Selain itu Penggugat juga mempunyai kebiasaan

buruk yaitu berjudi, sering pergi keluar malam dan pulang ke rumah dalam

keadaan mabuk serta marah-marah terhadap Tergugat tanpa alasan yang

jelas ;

14. Bahwa namun demikian, Tergugat selalu bersabar dalam menghadapi

tingkah laku Penggugat, dengan harapan Penggugat akan berubah sikap,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


termasuk adanya kebiasaan buruk Penggugat tersebut. Hal ini Tergugat

lakukan adalah demi keutuhan dan kerukunan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat meskipun belum dikarunia anak/keturunan;

15. Bahwa terhitung sejak tahun 2013 hingga sampai saat ini, Penggugat dan

Tergugat tidak lagi tinggal satu atap layaknya suami isteri. Atau dengan

kata lain, sejak tahun 2013 yaitu sejak Penggugat berangkat ke Jakarta

meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya,

tanpa pernah memperdulikan ataupun mengajak Tergugat untuk ikut

tinggal bersama Penggugat di Jakarta ;

16. Bahwa selain itu, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan

perkawinan yaitu sejak tanggal 21 Desember 2001, Penggugat tidak pernah

melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya Nafkah kepada

Tergugat, dan hingga sampai saat ini Penggugat juga tidak memberikan

biaya nafkah tersebut kepada Tergugat ;

17. Bahwa oleh karenanya, terhitung sejak Penggugat dan Tergugat

melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2001 hingga

Gugatan ini diajukan ke Pengadilan (selama lebih kurang 16 tahun),

Penggugat TIDAK PENAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI

dan KEPALA RUMAH TANGGA DALAM MEMBERIKAN BIAYA NAFKAH LAHIR

dan BATIN terhadap Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat TELAH

MENELANTARKAN Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat SANGAT

MENDERITA dan KEWALAHAN dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

sehari-hari ;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dimohonkan kepada Yang

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap

dipergunakan kembali dalam Rekonpensi, oleh karena itu tidak perlu

diulangi lagi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


2. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr dan Penggugat dr/Tergugat dk hingga

sampai saat ini masih berpegang teguh pada ikrar janji yang diucapkan

pada saat Pemberkatan Nikah yang diterima di Gereja Kristen Protestan

Indonesia (GKPI) Pearaja – Tarutung pada tanggal 21 Desember 2001

dengan menyatakan Saling Mengasihi dan Menyayangi serta tidak akan

bercerai kecuali oleh Kematian ;

3. Bahwa selama ini Penggugat dr mengharapkan sekali Tergugat dr mau

berubah sikap dan perilaku serta berpegang teguh pada ikrar janji yang

pernah diucapkan pada waktu menerima Pemberkatan Nikah tersebut,

namun sejak Tergugat dr dan Penggugat dr melangsungkan perkawinan

yaitu terhitung sejak bulan Desember 2001 hingga saat ini, Tergugat dr

tetap tidak berobah sikap dan selalu menang sendiri serta tidak pernah

peduli terhadap Penggugat dr, termasuk untuk melaksanakan kewajiban

atau tanggungjawabnya sebagai Suami atau Kepala Keluarga ;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis

Hakim untuk memberikan Putusan Provisionil dalam perkara ini sebelum

adanya Putusan Akhir terhadap perkara ini, untuk Memerintahkan Tergugat

dr membayar biaya nafkah dan biaya perawatan serta Kesehatan Penggugat

dr selama 16 (enam belas) tahun tersebut, yaitu selama 192 bulan x Rp.

4.500.000.- per bulan = Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh

empat juta rupiah) dengan seketika, tunai dan lunas kepada Penggugat dr ;

5. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur dan

menentukan sebagai berikut : “Selama berlangsungnya Gugatan Perceraian

atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat :

a. Menentukan Nafkah yang harus ditanggung suami ;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan anak ;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang

yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri ;

6. Bahwa oleh karena sejak Penggugat dr dan Tergugat dr melangsungkan

Perkawinan, Penggugat dk/Tergugat dr, ternyata tidak pernah memberikan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


biaya Nafkah dan biaya Perawatan dan Kesehatan kepada Penggugat

dr/Tergugat dk, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

menentukan dan memerintahkan kepada Tergugat dr atas biaya Nafkah dan

Perawatan serta Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP

No. 9 tahun 1975 tersebut diatas sepanjang perkara ini masih berlangsung,

yang menurut perhitungan Penggugat dr sebesar Rp. 4.500.000.- (tiga juta

rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Nafkah Penggugat dr perbulan sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga

juta lima ratus ribu rupiah) ;

b. Biaya Perawatan dan Kesehatan Penggugat dr perbulan sebesar

Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat dr mohon

dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya Nafkah

Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2001 hingga saat ini yaitu selama

16 (enam belas) tahun yang ditaksir sebesar 192 bulan x Rp. 4.500.000.- =

Rp. 864.000.000,- (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) seketika,

tunai dan lunas kepada Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya Nafkah dan Perawatan

serta Kesehatan Tergugat sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus

ribu rupiah) setiap bulan dengan seketika, tunai dan lunas sepanjang

perkara ini masih berlangsung hingga Tergugat menikah kembali ;

3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya perkara ini ;

4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta

(uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding maupun

Kasasi ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain,

maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2017

Nomor : 66/Pdt G/2017/PN Mdn atas gugatan Penggugat yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya ;

- Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat DK/Tergugat DR

dengan Tergugat DK/Penggugat DR, secara agama Kristen Protestan

pada tanggal 21 Desember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan

Sipil Tapanuli Utara sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.

06/05/I/CSK/2002, tanggal 07 Januari 2002 PUTUS KARENA

PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan

satu Exsampler Putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil

Tanuli Utara untuk didaftarkan perceraian pada tahun berjalan ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat DR/Tergugat DK tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat

Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.036.000,-

(Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan diberitahukan kepada Tergugat tanggal

21 Agustus 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan

yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Pembanding

semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2017 Nomor:

66/Pdt.G/2017/PN Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat

banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding

semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat dan telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 September 2017 dan telah

diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16

Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Alasan Pertimbangan yang diajukan atau dikemukakan Judex Factie Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini di Tingkat Pertama) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 sebagai dasar Amar Putusan untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat DR/Tergugat DK Tidak Dapat Diterima” adalah dengan alasan dan Pertimbangan yang disebutkan atau dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 pada halaman 22 (dua puluh dua) Alinea ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), yang berbunyi ;

“Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat DR/Tergugat DK yang diajukan Tidak Ada Satu Faktapun yang terungkap bahwa Tergugat DR/Penggugat DK ada pekerjaannya yang tetap, yang bisa menghasilkan pendapatan dalam setiap bulannya” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat DR/Penggugat DK tidak ada pekerjaan yang tetap dan tidak ada penghasilan yang tetap

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


dalam setiap bulannya maka menurut Majelis Hakim, Penggugat DR/Tergugat DK bisa mengajukan tersendiri dalam perkara lain” ;

Bahwa Alasan dan Pertimbangan Hukum yang telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 tersebut di atas, telah didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diajukan atau terungkap dalam perkara ini dalam konteks hukum yang berlaku ;

Bahwa alasan pertimbangan hukum yang diajukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini di Tingkat Pertama dalam memberikan Amar Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Telah Mengabaikan dan Tidak Mempertimbangkan FAKTA-FAKTA sebagaimana Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pembanding (Tergugat), sehingga Majelis Hakim TERKESAN TIDAK OBJEKTIF dan BERPIHAK kepada Penggugat (Terbanding), karena apabila Judex Factie Tingkat Pertama Mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum Yang Sesungguhnya dan Terungkap Dipersidangan, maka Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 tersebut seharusnya berbunyi “Mengabulkan Gugatan Penggugat DR/Tergugat DK Untuk Seluruhnya” ;

Bahwa adapun FAKTA HUKUM yang tidak dipertimbangkan atau diabaikan yang TERKESAN DITUTUP-TUTUPI (Keterangan Saksi Tidak Dicantumkan/Dimuat Secara Keseluruhan dalam Berita Acara Persidangan) oleh Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu Keterangan Saksi yang diajukan Terbanding sendiri yang bernama Tiopan Lumbantoruan, SE (Berjanji) dan Saksi Januar Aman Sinurat (Berjanji) yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi (pisah ranjang), yang mana Penggugat saat ini berdomisili di Jakarta, sedangkan Tergugat tetap berada di Medan ;

- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih ada komunikasi dengan Tergugat ;

- Sepengetahuan saksi, Penggugat (Terbanding) tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah kepada Tergugat sejak Penggugat pergi ke Jakarta sekitar tahun 2014 sampai dengan sekarang ;

- Sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus rupiah) per bulannya ;

Bahwa FAKTA HUKUM juga bersesuai dengan FAKTA HUKUM sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan Pembanding (Tergugat) sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan biaya Nafkah Lahir dan Batin kepada Tergugat ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


- Bahwa Tergugat saat ini membuka usaha menjahit pakaian wanita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Bahwa kewajiban memberi Nafkah oleh Suami terhadap Isteri adalah diatur dalam Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya Penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Hal tersebut juga dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Suami sebagai Penggugat terhadap Tergugat sebagai Isteri, yang mana Majelis hakim seharusnya mempertimbangkannya dalam memberikan Putusan dalam perkara ini. Tindakan Penggugat (Terbanding) dalam mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara ini, TERKESAN TERBURU-BURU dan patut diduga ada sesuatu hal lain yang memotivasi Penggugat (Terbanding) ;

Bahwa Keterangan Saksi-saksi tersebut adalah keterangan saksi yang telah memenuhi syarat sebagai BUKTI menurut hukum sebagaimana dinyatakan atau ditentukan dalam Ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR atau Ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan :

“Tiap-tiap Kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian” ;

Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1908 KUHPerdata menyebutkan :

“Dalam mempertimbangkan Nilai sesuatu Kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada PERSAMAAN Kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu, pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para Saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu” ;

Bahwa selain itu, Judex Factie Tingkat Pertama juga Tidak Menjaga dan menghormati OBJEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN sebagai salah satu Esensi Eksistensi Peradilan itu sendiri, sesuai dengan Prinsip Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 163 HIR atau Ketentuan Pasal 283 RBG, apabila dihubungkan dengan Fakta-Fakta Hukum sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini yang mempunyai Nilai Pembuktian menurut hukum, yang seyogyanya Gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat DR/Tergugat DK beralasan hukum untuk “Dikabulkan Seluruhnya” ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa selain dari pada itu, Alasan dan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan Judex Factie Tingkat Pertama, adalah Alasan Pertimbangan yang Tidak Punya Dasar Yang Logika dan Argumentasi Hukum Atau Yang Normatif yang TIDAK MEMENUHI ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Segala Putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar

putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Bahwa oleh karenanya, Alasan dan Pertimbangan yang dikemukakan Judex Factie Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 tersebut, adalah merupakan Alasan dalam kategori yang Kurang Cukup Dipertimbangkan ; Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada Putusan MARI Nomor : 492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dalam pertimbangan hukumnya, telah menyatakan :

Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengeyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat Kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai Fakta-Faktanya maupun mengenai soal Penerapan Hukumnya terus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja, hal mana menurut Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (Onvoeldoende Gemotiveerd) untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ;

Bahwa demikian pula disebutkan dalam Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 telah dinyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Yang Kurang Cukup Pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), HARUS DIBATALKAN ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 dengan Amar Putusan tersebut, beralasan menurut hukum DIBATALKAN dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding ;

Demikian MEMORI BANDING ini diajukan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini di Tingkat Banding, kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amar Putusan MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No. 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn. tertanggal 20 Juli 2017 dan MENGADILI SENDIRI perkara ini di Tingkat Banding dengan amar Putusan yang berbunyi :

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Dk/Tergugat DR untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding

semula Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan ,

Negeri Medan tanggal 01 Nopember 2017, dan telah diberitahukan

kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2017

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tersebut di atas, telah benar didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang telah diajukan oleh para pihak dengan kata lain telah terungkap di depan persidangan dalam perkara ini serta telah sesuai dengan konteks hukum yang berlaku ;

Bahwa tidak benar dan harus dibantah dalil memori banding Pembanding tersebut secara keseluruhan karena hanya didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dan berdasarkan fakta hukum. Bahwa alasan pertimbangan hukum yang diajukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat pertama, dalam memberikan amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah tidak mengabaikan dan telah mempertimbangkan FAKTA-FAKTA sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara aquo. Sehingga dengan alasan inilah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga tidak mengabulkan Gugatan Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


Bahwa tidak benar dan harus dibantah dalil memori Pembanding yang mendalilkan bahwa tindakan Penggugat (Terbanding) dalam mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara ini Terkesan terburu-buru dan patut diduga ada sesuatu hal lain yang memotivasi Penggugat (Terbanding). Bahwa adapun alasan-alasan hukum Terbanding sehingga telah mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Medan telah diuraikan Terbanding secara baik dan benar pada dalil gugatannya serta dalil gugatan tersebut telah berhasil dibuktikan Terbanding melalui alat bukti yang dihadirkannya di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah mengabulkan gugatan Terbanding tersebut sebagaimana putusan perkara aquo pada tingkat pertama ;

Bahwa dalam tahapan pembuktian di depan persidangan tingkat pengadilan pertama, para pihak berperkara, baik Pembanding dan Terbanding telah diberikan Majelis Hakim kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil gugatan masing-masing baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonpensi. Namun pada akhirnya sebagaimana terbukti di depan persidangan, ternyata Pembanding telah tidak dapat memenuhi dan membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya sehingga Majelis Hakim telah tidak mengabulkan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu gugatan Rekonvensi Pembanding ;

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan Judex factie tingkat pertama dalam putusan perkara aquo adalah alasan dan pertimbangan hukum yang telah mempunyai dasar hukum yang logika serta telah disertai dengan argumentasi hukum yang normatif yang telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Bahwa dengan uraian juridis sebagaimana diajukan Terbanding tersebut di atas, maka oleh karenanya semua alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan Judex factie tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 20 Juli 2017 tersebut adalah merupakan alasan dalam kategori yang telah memenuhi persyaratan dan telah cukup mempertimbangkan setiap fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka secara Yuridis Formal maupun Yuridis Materil Putusan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Permohonan Banding Pemohon Banding tersebut dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 66/ Pdt.G/ 2017/PN.Mdn tanggal 20 Juli 2017 tersebut ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 66/Pdt.G/2017/PN MDN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding

semula Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2017 dan diberitahukan

kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2017,

bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan

untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung

sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita

acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

20 Juli 2017 Nomor 66/Pdt.G/2017/PN MDN, serta surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari

Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding

semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang

termuat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak

menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan

putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan –

keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, oleh karenanya memori

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


banding tersebut tidak perlu ditinjau lebih lanjut dan harus dikesampingkan

sedangkan kontra memori banding pada prinsipnya mendukung putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2017 Nomor 66/Pdt.G/2017/PN MDN

dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan

landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan

dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam

memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2017 Nomor 66/Pdt.G/2017/PN MDN

yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat

tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun

dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua

tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum

lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2017

Nomor 66/Pdt.G/2017/PN MDN yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh

kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH selaku Ketua Majelis dengan

ERWAN MUNAWAR, SH.MH dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum masing -

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 Nomor 427/PDT/2017/PT.MDN untuk

PENG

ADIL

AN T

INGG

I MED

AN


memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

hakim Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua :

ttd ttd

1. ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

ttd

2. AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd

ROSELINA, SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI MEDAN filekembali dari kota Jakarta dan tinggal di Medan. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah tinggal di Medan juga berjalan harmonis sebagaimana layaknya

Documents