PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB REVIU TAHUN 2015-2019 Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111 Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 www.pn-pangkalanbun.go.id [email protected]RENCANA STRATEGIS
86
Embed
PENGADILAN NEGERI RENCANA STRATEGIS PANGKALAN …pn-pangkalanbun.go.id/baru/media/files/20171025025245763259efe05d...iRencana Strategis Pengadilan Kata Pengantar Negeri Pangakalan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERIPANGKALAN BUNKELAS IB
REVIU
TAHUN 2015-2019
Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan TengahTelp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien:
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang
mendukung peningkatan pelayanan prima.
b. Persentase Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja)
c. Persentase Realisasi Anggaran, Pedapatan dan Belanja
d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan
prima.
33
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
Visi Misi dan Tujuan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata - Pidana
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%
Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
h. Persentase perkara : - Perdata - Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara yang ada x 100%
Catatan :
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
i. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata - Pidana
𝑇𝑛.1−𝑇𝑛
𝑇𝑛.1 x 100%
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
j. Persentase perkara yang Tidak
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑈𝑝𝑎𝑦𝑎 𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑢𝑠 x 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan
34
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
Visi Misi dan Tujuan
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding - Kasasi - PK
Catatan : Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Tahunan
k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Index Kepuas n Pencari Keadilan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peningkatan penyampaian Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
Peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Penjadwalan penyampaian putusan dengan tepat.
Peningkatan kapasitas Medaitor
Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian
Pembuatan SOP penanganan perkara pidana dan perdata
Surat Usulan Peserta Diklat Hakim Mediator
Panitera
45
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
Peningkatan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Peningkatan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
adminsitrasi perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan
Peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Penyediaan Anggaran Posbakum, Sidang Keliling dan Penyelesaian perkara Prodeo
Menjalin kerja sama pelayanan hukum dengan pemda Sukamara dan pemda Lamandau
Membuat SK KPN Pangkalan Bun ttg Kerjasama POSBAKUM
Membuat surat pinjam pakai gedung pemda sebagai ruang sidang zetting plaatz.
Panitera
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Peningkatan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan eksekusi
Surat perintah pelaksana eksekusi
Surat pemberitahuan kepada kelurahan setempat
Surat permohonan bantuan pengamanan Polres setempat.
Panitera
46
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
Peningkatan Pengaduan yang ditindaklanjuti
Peningkatan temuan yang ditindaklanjuti
Persentase penurun pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
Penunjukan petugas pelayanan pengaduan
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pengaduan
Penggunaan aplikasi komputer secara aktif dalam pelaksanaan tugas kedinasan
Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang, SK Petugas Pengaduan, SK Tim Pemeriksa Temuan, SK Tim Penegakan Disiplin
Sekretaris
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasaarkan Parameter objektif.
Peningkatan jumlah pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter onjektif
Peninkatan jumlah Hakim yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
Peningkatan jumlah Pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
Peningkatan jumlah SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif
Mendaftarkan dan menugaskan Hakim dan Pegawai untuk mengikuti pelatihan
Malakukan pendampingan (transfer pengetahuan) dalam penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung kepada bawahan
Surat usul peserta diklat Hakim dan Pegawai
Sekreataris
47
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
7. Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien
Peningkatan terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
Persentase realisasi Anggaran, Perndapatan dan belanja
Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima
Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana standar Pengadilan Kelas IB
Membuat Usulan Pengadaan melalui Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas capaian kinerja dan arah kebijakan dalam mencapai target dan sasaran
Membuat dokumen perencanaan kebutuhan sarpras.
Membuat dokumen usul Anggaran sarpras.
Sekretaris
48
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
3.3. Kerangka Kelembagaan
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Pengadilan tingkat
pertama yang membawahi 3 (tiga) wilayah hukum yaitu: Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan
struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dibantu
Sekretariat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun.
Mengenai Kelembagaan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun
2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Adapun tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal 1:
(1) Pengadilan Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di
lingkungan peradilan umum.
Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal 2:
Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya.
Pasal 4:
(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
49
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal 10:
(1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakirn Anggota, Panitera,
Sekretaris, dan Jurusita.
Pasal 11:
(1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan
Pasal 2:
Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
Pasal 4:
Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
Pasal 6:
(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas :
a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi; dan
b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas :
a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;
b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;
c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan
d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.
Pasal 57:
(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab
Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.
Pasal 58:
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
50
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
Pasal 59:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program
teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang- undangan, minutasi, evaluasi Dan administrasi Kepaniteraan;
g. pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Pasal 60:
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:
a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.
Pasal 61:
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perdata.
Pasal 62:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda
Perdata menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
51
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
dari Ketua Pengadilan;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
Pasal 63:
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang pidana.
Pasal 64:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda
Pidana menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
pidana;
b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan
pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
52
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
dari Ketua Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan
dari penyidik;
g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;
h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;
i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;
m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;
o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
Pasal 65:
Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara
khusus lainnya yang diperlukan.
Pasal 66:
(1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat
diangkat paling banyak 5 orang.
53
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
(2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Pasal 67:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda
Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
khusus;
b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan
pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan
dari penyidik;
g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara
kepailitan;
h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi;
i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir;
j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;
k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali;
l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;
n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
54
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap;
p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada Panitera Muda Hukum;
q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
Pasal 68:
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
Pasal 69:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;
dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
55
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS PANITERA
HAKIM
PANITERA PENGGANTI
JURU SITA
PANMUD
PIDANA
PANMUD
PERDATA
PANMUD
HUKUM
KEPALA
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEUANGAN
KEPALA
SUBBAGIAN
KEPEGAWAIA
N & ORTALA
KEPALA
SUBBAGIAN
PERENCANAAN,
TI, DAN
PELAPORAN
56
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
Pasal 279:
(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha
56egara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.
Pasal 280:
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.
Pasal 281:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi
serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.
Pasal 282:
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.
Pasal 283:
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan
teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan.
57
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
Pasal 284:
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata
laksana.
Pasal 285:
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA. PERTAMA : Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kisaran, Pemalang,
Tuban, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Bangil, Salatiga, Mungkid, Tabanan, Bantul, Martapura, Situbondo, Purwodadi, Temanggung, Pangkalan Bun, Gianyar, Wonosobo, Lamongan, Gunung Sitoli, Bangkinang, Blora, Boyolali, Kraksaan, Sumbawa Besar, Lhoksukon, Kebumen, Kabanjahe, Purworejo, Padang Sidempuan, Sengkang, Wonogiri, Wates, Ponorogo, Stabat, Purbalingga, Subang, Slawi, Kolaka, Demak, Ciamis, Garut, Brebes, Sumedang dan Tebing Tinggi dari Kelas II menjadi kelas IB.
Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi
pengadilan negeri kelas IB pada pokoknya adalah melakukan upaya dalam rangka
mendukung tercapai arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung tahun 2015-
2019.
Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat
dipahami bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya baik terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun
dalam bidang dukungan teknis dan administrative telah membuat kerangka
kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun Kelas IB dalam ikut serta mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan
tujuan strategis Mahkamah Agung.
58
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan
Kesekretariatan dan jajarannya, yaitu:
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
dengan sasaran program, indikator program dan target sebagai berikut:
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transfaran, akuntabel dilingkungan peradilan umum
Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
541 perkara
201 perkara
152 perkara
152 perkara
588 perkara
Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan Umum
541 perkara
201 perkara
152 perkara
152 perkara
150 perkara
Terselenggaranya PembinaanTenaga Teknis Peradilan Umum
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang
Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
59
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
b. Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program ini dilaksanakan oleh Kepasekretariataan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
dengan sasaran program, indikator program dan target sebagai berikut:
Sasaran Program
Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan
Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi
5 sistem 5 sistem 5 sistem 5 sistem 5 sistem
Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif
25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2 Laporan 2 aporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien
6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan
60
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan
1 laporan 1laporan 1laporan 1laporan 1laporan
Terselenggaranya pelayanan pimpinan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
c. Program Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program ini dilaksanakan oleh Kepasekretariataan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
dengan sasaran program, indikator program dan target sebagai berikut:
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan
- 1 paket (sertifikat)
1 paket (tambah
daya listrik)
1 paket (tambah
daya listrik)
2 paket (renovasi gedung kantor
dan runah dinas)
Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor
- 76 unit 31 unit 31 unit 35 unit
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 unit 10 unit 14 unit 2 unit 2 unit
Pengadaan Kendaraan Bermotor
- - - 2 unit (body repair)
2 unit (KPN,
Sekretaris)
61
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tahun 2015-2019 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra
ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang
diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun akan terus disempurnakan
dari waktu kewaktu, dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola.
Dengan adanya Renstra ini, dipastikan semua unsur elemen pda Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi
dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat terwujud dengan baik di tahun 2035.
BAB V PENUTUP
62
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
LAMPIRAN
LAMPIRAN
63
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
LAMPIRAN
REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA,SH., CN.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : ARIF SUPRATMAN, SH., MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
69
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
melalui Mediasi c. Persentase berkas
perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Peningkatan akses terhadap peradilan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
1. Penyediaan Anggaran Posbakum, Sidang Keliling dan Penyelesaian perkara Prodeo
2. Menjalin kerja sama pelayanan hukum dengan pemda Sukamara dan pemda Lamandau
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan eksekusi
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
70
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
Peningkatan Pengawasan kinerja aparatur peradilan
Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
c. Persentase Pemanfaatan database unutk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawas maupun oleh Badan Pengawas Keuangan
d. Persentase penurun pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
1. Penunjukan petugas pelayanan pengaduan
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pengaduan
3. Penggunaan aplikasi komputer secara aktif dalam pelaksanaan tugas kedinasan
Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Peningkatan kapabilitas aparatur peradilan
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasaarkan Parameter objektif.
a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter onjektif
b. Persentase Hakim yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
c. Persentase Pegwai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif
1. Mendaftarkan dan menugaskan Hakim dan Pegawai untuk mengikuti pelatihan
2. Malakukan pendampingan (transfer pengetahuan) dalam penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung kepada bawahan
Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
71
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
Peningkatan layanan prima
Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
c. Persentase realisasi Anggaran, Perndapatan dan belanja
d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima
1. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana standar Pengadilan Kelas IB
2. Membuat Usulan Pengadaan melalui Pengadilan Tinggi Palangka Raya
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas capaian kinerja dan arah kebijakan dalam mencapai target dan sasaran
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung
72
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2015 – 2019
Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung”
Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
NO
Tujuan
Target
Sasaran Target Strategi
Uraian Indikator Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan Target Anggaran (Rp)
1. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan
Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara Perdata & Pidana Yang diselesaikan tepat waktu Persentase penurunan sisa perkara Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
97 %
100 %
30 %
20 %
80 %
98 %
100 %
30%
40 %
80 %
100 %
80 %
30 %
80 %
80 %
100 %
90 %
40 %
85 %
5 %
100 %
90 %
50 %
97 %
7 %
Program Peningka tan Manaje men Peradilan Umum
Peningka tan Manaje men Peradilan Umum
Jumlah jam Pelaksana an Pelayanan Posbakum Jumlah Perkara yang diselesai dengan Sidang diluar Gedung Pengadilan Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu Jumlah Perkara peradilan
2.408 jam 250 perka ra 1.376 perka ra 8 perkara
193.980.000
292.910.000
519.348.000
6.612.000
73
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
80%
80%
80%
85%
85%
umum yang diselsaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara
Persentase Putusan dan berkas perkara yang dikirim tepat waktu
Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
20 %
10 %
90 %
70 %
40 %
10 %
90 %
80 %
90 %
20 %
90 %
90 %
100 %
20%
100 %
100 %
100 %
20 %
100 %
100 %
74
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
3. Peningkatan akses terhadap peradilan
Persenta se perkara yang diselesai kan melalui pembeba san biaya/ prodeo Persenta se perkara yang diselesai kan melalui sidang keliling /zitting plaats Persenta se perkara yang terlayani melalui posbakum
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Persenta se kepuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadi lan
Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
10 % 10 % 10 % 45 % 50 %
5. Pening katan Pengawasan kinerja apara tur
Persenta se penuru nan pelangga ran kode etik oleh aparat
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja apparat peradilan secara optimal
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Program Dukungan dan Pelaksana an Tugas Teknis
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk
Jumlah layanan dukungan manaje men peradilan
60 laya nan
459.783.000
75
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
peradi lan
peradilan baik internal maupun eksternal
Persentase temuan yang ditindaklanjuti Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
100 %
80 %
40 %
100 %
80 %
40 %
100 %
85 %
45 %
100 %
100 %
40 %
100 %
100 %
30 %
Lainnya Mahkamah Agung
mendu kung pelaksana an pelayanan prima peradilan
Jumlah layanan perkanto ran
60 bulan lanyanan
18.824.253.000
76
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
6. Peningkatan kapabili tas apara tur peradi lan
Persenta se apatatur peradilan yang kompeten pada bidangnya
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif
Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
80 %
65 %
70 %
65 %
80 %
80 %
80 %
35 %
100 %
90 %
90 %
40 %
100 %
7. Pening katan Sarana dan Prasarana Apara tur Peradi lan
Persenta se terpenuhinya standar kebutuhan sarana prasarana pelayanan prima
Meningkat nya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM
70 %
80 %
70 %
80 %
80 %
85 %
90 %
98 %
95 %
100 %
Program Program Peningka tan sarana dan prasarana Aparatur Mahka mah Agung
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendu kung pelayanan peradilan
Jumlah Pembangunan/ renovasi Gedung dan Bangunan Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor
5 paket 173 unit
767.860.000
578.000.000
77
LAMPIRAN
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangakalan Bun Kelas IB
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan
90 %
80 %
90 %
80 %
90 %
85 %
98 %
100 %
98 %
100 %
Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunika si Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor
29 unit 4 unit
336.000.000
570.000.000
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NOMOR :W16-U3/046/KPN/SK/I/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Menimbang : a. Bahwa, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 perlu ditetapkan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;
b.
Bahwa, surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1734/OT.01.2/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 salah satunya menugaskan untuk menyusun dokumen Reviu Renstra tahun 2015-2019;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Pertama
:
Menyatakan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai acuan
pencapaian indikator kinerja hingga tahun 2019 dan digunakan dalam
menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011
Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/046/KPN/SK/I/2018 Tanggal : 02 Januari 2018
REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Tujuan Strategis : 1. Peningkatan pelayanan dan transparansi peradilan 2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara 3. Peningkatan akses terhadap peradilan 4. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 5. Peningkatan Pengawasan kinerja aparatur peradilan 6. Peningkatan kapabilitas aparatur peradilan 7. Peningkatan layanan prima
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan
b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan