RENSTRA PENGAD TAHUN Jl. Ahmad Yan A DILAN AGAMA BR 2017 ni No. 93 Telp. (0283) 67144 REBES 42) Brebes
RENSTRA
PENGADILAN AGAMA
TAHUN 2017
Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp.
RENSTRA
PENGADILAN AGAMA BREBES
TAHUN 2017
Jl. Ahmad Yani No. 93 Telp. (0283) 671442
BREBES
(0283) 671442) Brebes
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULULAN .............................................................................................. 1
1.1. Kondisi Umum ...................................................................................... 1
1.2. Permasalahan Utama ............................................................................. 1
BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ................................................... 5
2.1. Visi dan Misi .......................................................................................... 5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................. 6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..................................................................... 11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ...................................... 11
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ........... 11
3.3. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Brebes ........................... 12
3.4. Kerangka Regulasi .................................................................................. 14
3.5. Kerangka Kelembagaan .......................................................................... 17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................. 18
BAB V PENUTUP ........................................................................................................ 21
1
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
peran Pengadilan Agama Brebes dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,
dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama
Brebes merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan
Agama Brebes bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berke sinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Brebes.
Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran
yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Agama Brebesbaik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Agama Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Sasaran Strategis Pengadilan Agama Brebes dengan mengacu kepada
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah berupaya untuk mewujudkan
apa yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut akan tetapi tidak
2
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
bisa lepas dari berbagai permasalahan yang ada disamping terdapat beberapa
potensi yang ada, yang antara lain sebagai berikut:
1. Dalam upaya mewujudkan sasaran Strategis Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi
penyelenggara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Brebes Potensi
yang mendukung anatar lain:
1. Adanya Dasar Hukum tentang waktu penyelesaian perkara yaitu Surat
Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan.
2. Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah bisa
dilaksanakan dengan adanya Aplikasi SIPP ( Sistem Informasi
Penelusuran Perkara )
3. Putusan Pengadilan Agama Brebes sudah bisa diunduh/ diakses oleh
masyarakat;
Permasalahan atau kendala yang terjadi
1. Masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan
2. Aplikasi SIPP masih belum maksimal dilaksankan karena sumber
Daya Manusia yang ada.
3. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menguasai IT.
2. Dalam upaya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Potensi yang mendukung
1. Pengadilan Agama Brebes memiliki jumlah hakim yang cukup
memadai yaitu 21 Hakim
2. Selalu mengadakan rapat bulanan dalam rangka pengawasan terhadap
penyelesaian perkara di bawah 5 bulan.
3
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
3. Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah bisa
dilaksanakan dengan adanya Aplikasi SIPP ( Sistem Informasi
Penelusuran Perkara )
4. Sudah adanya dan ditrapkannya SOP penyelesaian perkara.
Permasalahan atau kendala yang terjadi
1. Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding beban pekerjaan
yang ada yaitu dengan jumlah perkara masuk setiap tahun lebih dari
5000 perkara ( Tahun 2017 5.068 perkara) jumlah Panitera
Pengganti yang membuat administrasi pernyelesaian perkara hanya
ada 9 orang terdiri dari Panitera , Wakil Panitera dan 3 (tiga )
Panitera Muda serta 4 panitera Pengganti , begitu juga dengan
Jurusita Pengganti hanya ada 4 orang terdiri dari 1 Orang Jurusita 3
orang Jurusita Pengganti dan masing-masing Jurusita Pengganti
merangkap tugas sebagai 1 orang sebagai Bendahara Penerima, 1
orang sebagai Bendahara Pengeluaran dan 1 orang lagi sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Dalam UPaya Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Potensi yang mendukung :
1. Adanya Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Perkara
berupa kegiatan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara bagi , Penyelesaian
perkara /persidangan di luar Gedung Pengadilan dan Jasa Layanan
Bantuan Hukum .
Permasalahan atau kendala yang terjadi
1. Anggaran yang tersedia tidak sebesar jumlah masyarakat tidak mampu
yang ada di Kabupaten Brebes.
4
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
4. Dalam upaya mewujudkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan
Potensi yang mendukung :
1. Sebagian dari Hakim yang ada sudah mengikuti Diklat Spesialisai
dalam penanganan Perkara contoh Diklat Hakim Mediator, Diklat
Perkara Ekonomi Syariah .dll.
2. Adanya Web site Pengadilan Agama Brebes yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;
3. Adanya Pelatihan dan diskusi Hakim secara berkala yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama Brebes guna untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM).
Permasalahn :
1. Belum adanya/tersedianya suatu alat pengukuran terhadap kepatuhan
terhadap Putusan Pengadilan
2. Sebagian besar masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Brebes
ekonomi lemah, sehingga Banyak pihak- pihak yang mengabaikan
terhadap putusan hakim, terutama terhadap pembebanan yang berupa
finansial.
5
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. VISI DAN MISI
Rencana Strategis Pengadilan Agama Brebes Tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Brebesdiselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Brebes
Visi Pengadilan Agama Brebesmengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BREBES YANG AGUNG”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Brebesadalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat
6
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
2.2 . TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Brebes.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Brebes adalah
sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat Pencari keadilan.
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan kepada masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
3. Meningkatnya kepastian hukum.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Brebes adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putsan Pengadilan.
indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
7
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
8
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
o Tujuan Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Indikator Kinerja
Utama Memenuhi
kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
Terwujud
nya proses
peradilan yang
pasti, tranparan
dan akuntabel.
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan .
Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang
diselesiakan dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan .
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang
ada.
c. Persentase penurunan sisa perkara
Perbandingan antara sisa perkara
tahunsebelumnya setelah dikurangi sisa perkara tahun
berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya
d. Perbandingan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK
Perbandingan antara jumlah perkara yang tida
kmengajukan Upaya Hukum dengan jumlah putusan
perkara
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Berdasarkan hasil survey.
Peningka a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
Perbandingan antara jumlah isi putusan yang
9
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
tan Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
waktu. diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap
dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya
Hukum
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah)yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
Perbandingan antara jumlah putusan perkara
Ekonomi Syari’ah yang diupload dalam website dengan
jumlah putusan perkara.
.
Keterjangkauan
Pelayanan Badan Peradilan
pada Masyarkata Miskin dan
Terpinggirkan.
Meningk
atnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah Perkara Prodeo yang
diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
10
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
Terpinggirkan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah
perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
Perbandingan antara jumlah Perkara Voluntair
Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah
Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan
d. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum)
Perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan
Golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan
Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golngan
Tertentu.
.
Meningkatnya
Kepastian Hukum
Meningk
atnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Perbandingan antara Jumlah putusan perkara
yang ditindaklunjuti dengan Jumlah Putusan Perkara
yang sudah BHT
11
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1.Arah Kebijakan dan strategi Mahkamah Agung
1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;
3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya;
4. kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan
manajemen sumber daya manusi;
5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.
3.2.Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan serta sasaran yang
ditetapkan ,Pengadilan Tinggi Agama Semarang dituntut menetapkan arah,
kebijakan dan strategi yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Semarang
meraih “ Goal Setting” yang telah dirancang .oleh karena itu Penngadilan Tinggi
Agama Semarang telah menetukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan tranparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperolah kepastian Hukum,kinerja sangat
memperngaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara,proses
peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel ,peningkatan kinerja bertujuan
untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan
strategi peningkatan kinerja:
12
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
1. 1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi
dan mutasi Sesuai dengan kompetensi.
1.2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk
menjamin berjalannyaproses penegakanhukum yang akuntabel,dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat.
1.3. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme dan mutasi
sesuai dengan kompetensi ;
1.4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan(SOP) sesuai bidangnya
1.5. Disampingitu, perlu adanya dukungan sarana dan prasaranadan
teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik,diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:
2.1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur
denganj elas hak
Dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
2.2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
2.3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk
pelayanan publik
3.3.Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Brebes
Pengadilan Agama Brebes dalam mendukung kebijakan
Mahkamah Agung RI dalam mebcapai sasaran pembangunan di bidang hukum
telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga, Pengadilan Agama
Brebes menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel.
13
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Agama Brebes untukmewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan .untuk
mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis Pengadilan Agama Brebes
membuat kebijakan disesuaikan dengan Program kegiatan yang telah ditetapkan
oleh Mahkamah Agung yang antara lain terdiri dari
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program ini dari Unit eselon I Direktirat Jenderal Badan Peradilan
Agama ,Program ini yang krgiatannya langsung ke peningkatan pelayanan teknis
masyrakat pencari keadilan untukmemberikan pelayanan prima kepada
masyarakat yang kegiatannya antara lain sebagai berikut :
1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
2. Biaya Penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan
3. Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung .
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan serta sasaran
yang ditetapkan ditetapkan program yang telah ditetpkan oleh Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan TUgas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dalam program ini
kegiatan yang dilaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi . yang terdiri dari beberapa komponen antara lain:
1. Layanan dukungan Manajemen satker
2. Gaji dan Tunjanagn
3. Operasional dan Pemeliharaan kantor
14
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung .
Program Peningkatan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahakamh Agung RI yang kegiatannya berupa pengadaan sarana
dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Brebes anatara lain
Pengadaan sarana prasarana dan fasilitas kantor, program ini juga upaya
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.4. Kerangka Regulasi
3.4.1.Kerangka Regulasi Mahkamah Agung
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan
nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:
“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat
strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makr o yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “
Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian
prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka
diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
15
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III
tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program
pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin
mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan
Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019
adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang
makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin
mampu mendukung pembangunan nasional.
Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM
tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong
dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14
Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014.
tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen
PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi
dalam RPJMN.
a. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-
2019 adalah :
b. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,
c. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan,
d. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan
pembentukan regulasi.
16
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam
merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-
2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi
yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan
kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi
Mahkamah Agung.
3.4.1.Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Brebes
Pengadilan Agama Brebes sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,
melaksankan regulasi yang telah menjadi ketetapan dari Mahkamah Agung RI dan
Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan TInggi Agama Jawa Tengah.
Namun demikian untuk regulasi yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur
secara lebih detil di intern lingkungan Pengadilan Agama Brebes , Pengadilan Agama
Brebes telah menetapkan dan menerbitkan beberapa Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama yang antara lain terdiri dari :
1. Surat Keputusan Tentang Job Discription
2. Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang
3. Surat Keputusan tentang Penetapan Majelis Haki m
4. Surat Keputusan tentang HakimMediator
5. Surat Keputusan Tentang Pelaksana Pelayanan/Pelaksana Meja I,I,III.
6. Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara.
7. Surat Keputusan Tentang Baperjakat.
8. Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengelola DIPA
9. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan
Penerimaan
17
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
10. Surat Keputusan Tentang Pejabat Pengadaan.
11. Surat Keputusan Tentang Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa.
3.5. Kerangka Kelembagaan
Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu lembaga peradilan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung oleh struktur organisasi yang kuat
Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama
Brebes dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Brebse (Ketua dan Wakil
Ketua) dengan dibatu oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dan
Kesekretariatan Pengadilan Agama Brebes.
Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung
RI Nomor.7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.
Berdasar kan Perma Nomor 7 tahun 2015. “Kepaniteraan peradilan
adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan
Agama.”
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang panitera.
Sususnan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari
1. Panitera Muda Permohonan
2. Panitera Muda Gugatan dan
3. Panitera Muda Hukum
Dalam melaksanakan tugasfungsi administrasimkeperkaraan pada Kepaniteraan
terdapat pejabat fungsional Panitera Pengganti , Jurusita dan jurusita Pengganti.
Dan ” Kesekretariatan peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan Agama.”
18
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA di pimpin oleh seorang
Sekretaris.
Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas IA terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
2. Sub Bagian Kepegawaian ,organisasi dan Tata Laksana
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
21
RENSTRA PENGADILAN AGAMA BREBES
BAB IV
PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Agama Brebes tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,
program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima
tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Agama Brebes harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Agama Brebesmemiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi
Pengadilan Agama Brebes dapat terwujud dengan baik.