DOKUMEN rencana strategiS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 fileDOKUMEN rencana strategiS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA PINRANG . KATA PENGANTAR ... RENSTRA TAHUN 2015-2019 Pengadilan

DOKUMEN rencana strategiS

(RENSTRA) TAHUN 2015-2019

PENGADILAN AGAMA PINRANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas taufiq dan hidayah

serta inayah dari Allah SWT, kami telah menyusun Rencana Strategis

Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2015-2019 yang merupakan gambaran

visionable Pengadilan Agama Pinrang ke depan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang merupakan suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu ima tahun

secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi

dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang merupakan motivasi

seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pinrang serta Pengadilan Agama

sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar karena penyusunannya

partisipatif-button up dan merupakan hasil rapat kerja daerah lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang berisikan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran Strategis, Kebijakan/Program serta kegiatan yang disusun berdasarkan

pertimbangan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) Pengadilan

Agama Pinrang untuk memanfaatkan peluang (opportunity) dan meminimalisir

ancaman (treatmen) di luar lingkunagn eksternal Pengadilan Agama Pinrang.

Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman dalam

penyusunan langkah policy dan kegiatan ke depan.

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN...................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ..................................................... …...1

1.2. KELEMBAGAAN ......................................................... …...3

BAB II RUMUSAN STRATEGIS...............................................................5

2.1. VISI .....................................................................................5

2.2. MISI ....................................................................................7

2.3. TUJUAN ..............................................................................10

2.4. SASARAN .............................................................................10

BAB III STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ..................................................... 11

A. Meningkatnya Penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan

Akuntabel ................................................................................ 11

B. Terselesainya Administrasi Perkara yang efektif, efesien dan

Akuntabel ...................................................................................12

C. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam

Penyelenggaraan Fungsi peradilan .............................................12

D. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama

Pinrang ........................................................................................12

E. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi

F. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan

Efesien .........................................................................................13

BAB IV PENUTUP .........................................................................................14

LAMPIRAN :

RENSTRA TAHUN 2015-2019 Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Pemerintahan dalam Prespektif kekinian

menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik. Pengadilan

Agama Pinrang Pola dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini

menghendaki adanya terwujudnya kepemerintahan yang baik

(good governance ). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan

terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai

dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu,

perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada

akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor

penegakan hukum dan peradilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good

governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem

akuntabilitas adalah penyusunan Stratejik ( renstra ) dengan

berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi,

sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana

dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak stratejik sama halnya

BAB I. PENDAHULUAN


2

merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak

dikehendaki bersama.

Rencana Stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang

disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan

pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis

perencanaan. Rencana stratejik dimaksudkan untuk

memaksimalkan sumber daya agar dapat diterima secara baik

apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan

sasaran.

Pengadilan Agama Pinrang sebagai lembaga peradilan yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam

wilayah hukum Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, mempunyai

tugas pokok memerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkait erat dengan

tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan,

penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat,

sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk

Pengadilan Agama Pinrang dalam wilayah hukumnya menandakan

urgensinya penyusunan suatu rencana strategis, sebagai kerangka

acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang ini merupakan

rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut

disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan


3

masyarakat di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, kondisi internal

dari organisasi Pengadilan Agama Pinrang serta memperhatikan

kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinang

tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum

dan masyarakat di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan,

kondisi internal Pengadilan Agama Pinrang serta dengan

memperhatikan kondisi perkembangan hukum secara nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang ini juga

tidak terlepas juga dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil

Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar

Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan

program program pembangunan di bidang hukum.

Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B telah menysun Rencana

Strategis Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran sistem akuntabilitas

dengan berbasis kinerja.

Renstra ini memuat rencana anggaran penyediaan sarana dan

prasarana serta kebutuhan personil, sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN PERSONIL PENGADILAN AGAMA PINRANG

TAHUN 2015 s.d. 2019

NO J A B A T A N T A H U N K

E

T 2015 2011 2012 2013 2014

1.

2.

3.

4.

K e t u a

Wakil Ketua

H a k i m

Panitera/Sekretaris

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1


4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Permohonan

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Kepegawaian

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Staf

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

11

2

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

13

3

5

7

1

1

1

1

1

1

1

1

15

4

6

8

1.2 KELEMBAGAAN

Berdasarkan KMA/003/SK.II/1992 susunan struktur

organisasi pengadilan agama tingkat pertama adalah sebagai

berikut:

1. Seorang Ketua

2. Seorang Wakil Ketua

3. Beberapa Hakim

4. Seorang Panitera/Sekretaris

5. Wakil Panitera

6. Wakil Sekretaris

7. Panitera Muda yang terdiri dari:

1. Panitera Muda Hukum


5

2. Panitera Muda Gugatan

3. Panitera Muda Permohonan

8. Kepala Bagian yang membantu wakil sekretaris terdiri dari:

1. Kepala Sub. Bagian Keuangan

2. Kepala Sub. Bagian Umum

3. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian

9. Panitera Pengganti

10. Jursita/Jurusita Pengganti

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang adalah

sebagai berikut:


6

BAB II RUMUSAN STRATEGIS

2.1 VISI

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya untuk menyelenggarkan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

Atas dasar ketentuan tersebut, Peradilan Agama

merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung

sebagi pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Pinrang adalah

bagian dari lingkungan peradilan agama sekaligus sebagai kawal

depan Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok sebagimana

yang diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok

tersebut diperlukan rencana strategis berupa visi dan misi

Pengadilan Agama Pinrang yang pada pokoknya bertujuan untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum

(rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan

pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama

BAB II. RUMUSAN STRATEGIS


7

Pinrang akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara

konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan)

oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen.

Adapun Visi Pengadilan Agama Pinrang sehubungan

dengan Pelayanan hukum kepada Masyarakat wilayah Kabupaten

Pinrang adalah Sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Bersih, Berwibawa

dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan

Menuju Supermasi Hukum.”

Pernyataan visi Pengadilan Agama Pinrang tersebut

memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Pengadilan Agama Pinrang yang Bersih, mengandung

makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk

kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar

dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan

topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi.

Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam

pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan

yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama

Pinrang ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang

memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga

peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas,

profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme

dalam menguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme

memenajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan

yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah


8

terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap

masyarakat.

2.2 MISI

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Pinrang yang telah

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan

Agama Pinrang untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan

Agama tersebut adalah :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan;

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat;

5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan

6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama “Mewujudkan Peradilan Yang Cepat,

Sederhana dan Biaya Ringan” mengandung makna bahwa untuk

mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan

profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat,

sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap

eofora reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat.

Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap

bahwa berproses ke pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan

memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi

tersebut. misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan

perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman.


9

Misi kedua, “Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

Peradilan”. Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan

meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan dan kejurusitaan

serta kesekretariatan.

Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan

berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan

sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat

peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta

kesekretarian tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya

karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi

hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan.

Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat

pengetahuan dan keterampilan hukum aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan

melalui : (1) pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan

terstruktur; (3) pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Misi ketiga, ”Meningkatkan pengawasan yang terencana dan

efektif”. Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar

pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan

agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang

baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan,

waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang

murah.

Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya

preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran,


10

sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran

penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai

temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat.

Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat

mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.

Misi keempat, ”Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan

Hukum Masyarakat”. Seperti yang telah diuraikan bahwa ada tiga

pilar yang menentukan kesuksesan pencapaian tujuan hukum, yakni

(1) substansi hukum; (2) struktur hukum; (3) budaya hukum.

Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan

hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah

kesadaran yang diikuti dengan ketaatan terhadap hukum.

Dikemukakan ada tiga tingkatan kualitan ketaatan hukum, pertama,

ketaatan hukum yang bersifat compliance, yaitu jika seorang taat

terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi; kedua,

ketaatan hukum yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat

terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya

dengan orang lain menjadi rusak; ketiga, ketaatan hukum yang

bersifat internalization, yaitu jika seorang taat terhadap hukum

karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang

dianutnya.

Model ketaatan terhadap hukum yang ketiga yang sangat

diharapkan terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama

Pinrang untuk mencapai visinya.

Misi kelima, ”Meningkatkan Kualitas Administrasi dan

Managemen Peradilan”. Administrasi dan managemen merupakan

sarana pencapaian tujuan. Pola adminitrasi dan managemen yang

baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi.


11

Pengetatan dan disiplin terhadap adminitrasi dan managemen yang

telah ditetapkan merupakan hal urgen. perubahan birokrasi atau

reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan

jalan menuju reformasi hukum.

Misi keenam, ” Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana

atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut

mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana

peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.

2.3 TUJUAN

Adapun tujuan strategi Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan

2. Peningkatan penyelesian dan penanganan perkara

3. Mewujudkan dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya

4. Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

5. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan

6. Mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien

2.4 SASARAN

Adapun sasaran strategis Pengadilan Agama Pinrang dalam

kurung waktu lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan,

dan akuntabel.

2. Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan

akuntabel

3. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam

penyelenggaraan fungsi peradilan.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama

Pinrang

5. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas tinggi


12

6. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan

efisien


13

BAB III

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pengadilan Agama Pinrang dalam mencapai sasaran

pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan

dan menetapkan sasaran strategis.

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan sasaran strategis, maka Pengadilan Agama

menerapkan manajemen yang baik untuk menentukan kualitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang.

A. Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan,

dan akuntabel.

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat

adalah tumpukan perkara (sisa perkara). Pengadilan Agama

Pnrang telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi

penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk

setiap tahunnya selalu meningkat, dan juga perkara-perkara yang

ghaib. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program

peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang.

Tingkat penyelesaian perkara disebabkan oleh faktor

kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus

perkara, dan juga masalah minutasi.

BAB III. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


14

B. Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan

akuntabel

Proses administrasi perkara yang baik akan menentukan

kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga.

Pengadilan Agama Pinrang beurpaya untuk mewujudkan proses

penyelesaian administrasi perkara secara tepat, cepat, sehingga

dapat mendukung proses yang berjalan di Pengadilan Agama

Pinrang dengan baik.

C. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam

penyelenggaraan fungsi peradilan.

Dengan adanya dukungan manajemen dan tenaga teknis

lainnya diharapakan dapat membantu proses/tugas-tugas di

Pengadilan Agama Pinrang.

D. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama

Pinrang

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan

perlu diperhatikan dikarena sangat menunjang proses pekerjaan

dan kinerja di Pengadilan Agama Pinrang.

E. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas

tinggi

Dengan adanya dukunagn SDM yang professional dan

memiliki integritas tinggi, Pengadilan Agama Pinrang dapat

menjadi Lembaga yang Profesional, bersih dan Akuntabel.


15

F. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif

dan efisien

Pengawasan internal yang dilakukan di Pengadilan Agama

Pinrang diharapkan dapat mengawasi proses di Pengadilan

Agama Pinrang sehingga tercipta Kualitas peradilan yang baik


16

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pinrang tahun

2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana

strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum.

Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Pinrang tahun 2015-

2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

proram/kegiatan Pengadilan Agama Pinrang.

Pengadilan Agama Pinrang berupaya untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam menghadirkan

proses penataan pembangunan hukum di Indonesia. Meningkatnya

kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya

teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga

negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap

tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Pinrang akan

melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program

modernisasi pengelolaan perkara dengan memanfaatkan Teknologi

Informasi (IT).

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, maka

Pengadilan Agama Pinrang di tahun 2015-2019 mulai mencanangkan

pengelolaan anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini

membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya

BAB IV. PENUTUP


17

kebutuhan anggaran yang mandiri, persiapan penyediaan sistem dan

kompetensi pengelolanya.

Pinrang, 07 Januari 2014

Mengetahui, Panitera/Sekretaris,

Ketua,

Drs. H. Pandi, SH.,MH. Hartanto, S.H.

NIP.19601231.199003.1033 NIP.196210161990031004


RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015-2019

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Ket Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan

Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

a. Prosentase jumlah penyelesaian perkara

b. Prosentase penyelesaian perkara melalui mediasi

c. Jumlah perkara masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

d. Jumlah perkara masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan dengan layanan sidang keliling

e. Prosentase putusan yang di upload ke website

f. Prosentase pelayanan meja informasi

g. Prosentase minutasi berkas perkara

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima

Peningkatan sarana percepatan pelayanan hukum

Lampiran


Peningkatan penyelesian dan penanganan perkara

Terselesainya administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

a. Prosentase administrasi penerimaan perkara

b. Prosentase pemeriksaan perkara

c. Prosentase administrasi putuan perkara

d. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak

e. Prosentase penertiban akte cerai

f. Prosentasi proses penyampaian akte cerai kepada para pihak

g. Presentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

h. Presentase keberhasilan Sita dan Eksekusi

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima

Peningkatan sarana percepatan pelayanan hukum

Mewujudkan dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

a. Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akutansi Pemerintah dan tepat waktu

b. Prosentase penyerapan anggaran meningkat

c. Jumlah PNBP Mahkamah Agung

d. Presentase penyelesaian

Meningkatnya pelayanan manajemen.

Peningkatan Manajemen SDM tenaga teknis lainnya


Laporan di Kesekretariatan yang tepat waktu

e. Prosentase Pembayaran gaji, tujangan tepat waktu

f. Jumlah tersedianya Operasional/Pemeliharaan Perkantoran

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Pinrang

Jumlah pengadaan perlengkapan sarana kantor/gedung

Mengadakan barang inventaris Negara

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan

Terwujudnya SDM yang Profesional dan memeliki integritas tinggi

a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

b. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat

c. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek

d. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek

Mengikutkan Diklat/Bintek bagi Pejabat Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Hakim

Peningkatan mutu Pejabat Kesekretariatan, Kepaniteraan, dan Hakim

Mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

a. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang

b. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna

Meningkatkan kualitas pengawasan

Peningkatan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang


Anggaran c. Jumlah Pengawasan oleh

Hakim pengawas bidang

Pinrang, 07 Januari 2014

Ketua, Panitera,

Drs.H. Pandi, S.H.,M.H. Hartanto, S.H.

NIP. 19601231.199003.1.033 NIP.196210161990031004

DOKUMEN rencana strategiS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 fileDOKUMEN rencana strategiS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN AGAMA PINRANG . KATA PENGANTAR ... RENSTRA TAHUN 2015-2019 Pengadilan

Documents