-
PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IBJl. Letjen R. S oeprapto No.
109
P u r w o d a d i - G r o b o g a n T e lp / Fax . (0292 )
421305
W ebsite : h ttp ://w w w .p n -p u rw o d a d i.g o .id
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB Nomor:
W12.U16 / 475.a / KP.07.01 / 2 / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
MembacaSurat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas
IB Nomor W12.U16 / 475 / KP.07.01 / 2 / 2019 tanggal 14 Februari
2019 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada
Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.
Menimbanga. Bahwa untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan
pembangunan zona integritas Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB perlu
dilakukan evaluasi;
b. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
tersebut di atas perlu ditunjuk Tim Evaluasi sebagai
pelaksananya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Purwodadi Kelas IB tentang Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).
Mengingat1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi:3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Tindak Pidana Korupsi;4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;7. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal
Pemerintah;8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025;10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014
tanggal 25 November 2014.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh
Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.
Memperhatikan ....
http://www.pn-purwodadi.go.id
-
Memperhatikan1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94
Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 194A/KMA/SK/X/2014
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung
Rl;
M E M U T U S K A N
MenetapkanKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB.
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA Melaporkan hasil Evaluasi kegiatan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Purwodadi Kelas IB melalui Sekretaris Pengadilan Negeri
Purwodadi Kelas IB .
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Padatanggal
Purwodadi 14 Februari 2019
KETUA PENGADILAN URWODADI KELAS IB
CYRILLA NUR ENDAH S. S.H.,M.H
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :1. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum;2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang sebagai laporan;3. Direktur Pembinaan Administrasi Umum
Ditjen Badilum;4. Document Control TPMPN pada Pengadilan Negeri
Purwodadi;
t
-
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB
Nomor : W12-U16 /475.a / KP.07.01 / 2 / 2019Tanggal : 14 Februari
2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
Pembina Pembangunan Zona Integritas (Zl): CYRILLA NUR ENDAH S,
SH.,MH (KPN) Ketua Pembangunan Zona Integritas (Z l): HARYANTA,
SH.,MH (WKPN)Koordinator Teknikal: HERRY ISTIARTI, SH
(PANITERA)Koordinator Operasional: BANAR PRIYANTORO, SE.,M.Si
(SEKRETARIS)
1.
2.
3 .
4 .
5 .
6.
AREA I MANAJEMEN PERUBAHANKoordinator: MURTHADA MOH.MBERU,
SHAnggota : ENGGAR SETYANINGRAT, SH..MH,
SRI NINGSIH,CANDRA IKINIAWAN
AREA II PENATAAN TATA LAKSANA Koordinator: IDA ZULFAMAZIDAH,
SH.,MHAnggota RIANTO, ST,
BUDI NOVARINI, SH,DENYWICAKSONO, S.Pd
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIAKoordinator: HARRY GINANJAR, SHAnggota SUMARYANTO,
SH.,MH,
AGUS DARMANTO,YOYOKADINUGROHO
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS Koordinator: SAND I MUHAMMAD
ALAYABU, SH,MHAnggota DESANO ADHA TAMA, S.Kom,
WARKHAMNI EKA NURHAYATI, SH,IWAN SUGIARTO
AREA V PENGUATAN PENGAWASANKoordinator: MURTHADA MOH.MBERU,
SHAnggota TRIONO TEGUH RAHARJO, SH,
SRI KENDAR,ANGGORO PUDYATMOKO
AREA VI KUALITAS PELAYANAN PUBLIKKoordinator: HARRY GINANJAR,
SHAnggota SYAFIQ QOMARUDDIN, SE,
SUWONDO, SH,HENDRO HARIADI BAWONO
Ditetapkan di : PURWODADI Pada tanggal : 14 Februari 2019
KETUA PERGA PURWODADI KELAS
V CYRILLA NUR ENDAH S. S.H.. M.H.Hakim Madya Muda
i f f ?