PENGADILAN NEGERI KLAS IB BOGOR JL. Pengadilan No. 10 Bogor,Telp/Fax(0251) 8323121 ‐8323190 2013 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOGOR ( 097687 )
PENGADILAN NEGERI KLAS IB BOGOR
JL. Pengadilan No. 10 Bogor,Telp/Fax(0251) 8323121 ‐8323190
2013
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BOGOR ( 097687 )
PENGADILAN NEGERI BOGOR
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung
semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan
teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi
lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum peradilan.
Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri Bogor sangat
menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan pembaruan yang
sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada
kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang
prima dan berkeadilan serta dapat dijangkau oleh segala lapisan
masyarakat khususnya warga kota Bogor dan seluruh warga
pencari keadilan secara umum.
Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu
dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur
kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang
profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral
yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif, serta
peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan
PENGADILAN NEGERI BOGOR
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi
(transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon
Pengadilan Negeri Bogor dalam menjawab tantanggan perubahan
ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja yang
akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres
No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan Negeri Bogor sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian
sasaran tahun 2013 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi
Pengadilan Negeri Bogor pada khususnya dan visi Mahkamah
Agung pada umumnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor
berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam
pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan
strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam
mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Bogor
telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk misi,
kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara lebih
sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.
PENGADILAN NEGERI BOGOR
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor:8 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor:49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus/, menyelesaikan perkara pidana dan perdata .
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri
Bogor mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (vide :
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
PENGADILAN NEGERI BOGOR
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat
atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti
di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi
umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah
hukumnya apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide:
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo.
KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007)
PENGADILAN NEGERI BOGOR
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
6. Fungsi Lainnya :
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5
Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai
berikut:
Ikhtisar Eksekutif,
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan
sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang
dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan dan antisipasi
penanganannya. Disebutkan langkah-langkah apa yang dilakukan
untukmengatasi kendala tersebut.
Bab I Pendahuluan,
Menjelaskan secara ringkas tentang instansi serta uraian
singkat gambaran umum tugas pokok dan fungsi PengadilanNegeri
Bogor , struktur organisasi, deskripsi wilayah hukum, dan
sistematika penulisan).
PENGADILAN NEGERI BOGOR
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2012,
Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor mulai
dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program
Pengadilan Negeri Bogor ; rencana kinerja menjelaskan rencana
kinerja pada tahun 2012 terutama kegiatan-kegiatan dalam
mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan
indikator keberhasilan pencapaiannya; serta Penetapan Kinerja
Tahun 2012. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan serta
bagaimana kaitannya dengan visi dan misi Pengadilan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja,
Menyajikan uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan
pencapaian kinerja kegiatan, termasuk analisis tentang capaian
indicator kinerja efisiensi, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas
kinerja, yang memuat penjelasan keberhasilan dan kegagalan serta
kendala yang dihadapi berikut langkah antisipasi yang diambil.
Bab IV Penutup,
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang Kesimpulan dan
saran-saran.
Bab V Lampiran,
Memuat tentang keberadaan susunan organisasi, Indikator Kinerja
Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun
2012, SK Tim Penyusun LAKIP 2012.
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BOGOR 2010 – 2014
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas
serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam
pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan
Peradilan Indonesia yang termuat dalam Cetak Biru ( Blue Print )
Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-2035, telah
dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun
2010-2014 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah
Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap
pengembangan program dan kegiatan dalam konteks
kewenangan Pengadilan Negeri Bogor.
Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi
pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan
Pengadilan Negeri Bogor agar terlaksana secara lebih terstruktur,
lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus
dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan,
melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan
operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang
telah ditetapkan. Renstra ini memadukan prinsip-prinsip
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan
sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan pentingnya
disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam
melaksanakannya, serta perspektif eksternal yang bersifat
adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara ini,
diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih
berperan aktif, serta mengambil tindakan antisipatif ketika
merespon berbagai perubahan yang bergerak cepat dan dinamis,
baik yang bersifat internal maupun eksternal.
1.1. KONDISI UMUM
Intensitas tantangan dunia peradilan ke depan cenderung
semakin meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan
teknologi informasi dan tingginya tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan akses keadilan merupakan tantangan tersendiri
bagi lembaga peradilan dalam merumuskan kebijakan umum
peradilan. Di tengah berbagai tantangan itu, Pengadilan Negeri
Bogor sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian dan
pembaruan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap
berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan
pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan serta dapat
dijangkau oleh segala lapisan masyarakat khususnya warga kota
Bogor dan seluruh warga pencari keadilan secara umum.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Untuk tercapainya pelayanan hukum yang berkeadilan itu
dibutuhkan kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur
kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang
profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral
yang tinggi, dan tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana
dan sarana penyelenggara pelayanan hukum yang representatif,
serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai
dengan tuntutan manajemen modern dalam horizon keterbukaan
informasi (transparency), akuntabilitas, dan pencitraan publik.
Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon
Pengadilan Negeri Bogor dalam menjawab tantanggan
perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja
yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan
Negeri Bogor sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah
Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun
2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja
kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2013 dalam rangka
pencapaian tujuan dan visi Pengadilan Negeri Bogor pada
khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Bogor
berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam
pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan
strategis, baik internal maupun eksternal sedangkan dalam
mewujudkan visi, tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri
Bogor telah merumuskan langkah-langkah strategis berbentuk
misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara
lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Bogor mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan
sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
mencakup:
1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi
Jawa Barat, khususnya Kota Bogor.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan
karier (promosi dan mutasi) pegawai dalam lingkup
Pengadilan Negeri Bogor.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan
Pengadilan Negeri Bogor selaku Pengadilan Tingkat
Pertama.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bogor
dirinci dalam beberpa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Negeri Bogor belum dapat diunduh/
diakses cepat oleh masyarakat
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat
mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Negeri Bogor belum mempunyai
kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai
kebutuhan Pengadilan
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan
kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan pada
Pengadilan Negeri Bogor
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang
berbasis teknologi informasi
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bogor dari
pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana
yang diajukan
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan
Negeri Bogor untuk melakukan perbaikan ditinjau dari
beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Bogor yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur
proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi
dalam peningkatan kinerja.
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor maupun
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara
berkala baik untuk internal maupun eksternal ke
pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri
Bogor.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di
Pengadilan Negeri Bogor berupa internet, website
Pengadilan Negeri Bogor (pn-bogor.go.id).
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri
Bogor yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik
untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang
diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan
pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Bogor belum seluruhnya
menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor serta
visi dan misis Mahkamah Agung.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk
mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya proses penyelesaian perkara tepat waktu,
cepat, sederhana dan biaya ringan
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana tidak sesuai
dengan kebutuhan
B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI BOGOR
1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bogor Tahun 2010 – 2014
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri
Bogor diselaraskan dengan arah kebijakan dan program
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 –
2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai
visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bogor.
Visi Pengadilan Negeri Bogor mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BOGOR YANG
AGUNG”
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Bogor, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan
dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan
efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan
yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Negeri Bogor
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor
adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat
memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014,
sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.
Pengadilan Negeri Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris dapat dilihat
sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata - Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
E. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu
satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Negeri Bogor, menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri
Bogor , sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
100%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
0%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
90%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
100%
c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
100%
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
F. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi
Pengadilan Negeri Bogor untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan
Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
merupakan program untuik mencapai sasaran strategis
dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,
dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan
Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara
lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis
yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan
putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini
adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran
strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan
pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
G. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BOGOR
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran
yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Bogor menetapkan arah
dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam
meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel
dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan
dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan
untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan
dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme
promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan
untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum
yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan
masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai
bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan
prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk
meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan
mengatur dengan jelas hak dan kewajiban
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi
untuk pelayanan publik
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Rencana strategis Pengadilan Negeri Bogor tahun 2010-2014
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang
sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik
yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra
ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang
ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun
waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out
come yang diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bogor harus terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini
bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini
diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap
kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Negeri Bogor memiliki pedoman yang dapat
dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran
program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan
misi Pengadilan Negeri Bogor dapat terwujud dengan baik.
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan
yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak
dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi
dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri
Bogor tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara
umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target
yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi
yang diselesaikan.
100% 50% 50%
b. Persentase mediasi
yang menjadi akta
perdamaian
100% 15% 15%
c. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
100% 100% 100%
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
d. Persentase perkara
yang diselesaikan
100% 93% 93%
e. Persentase perkara
yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal
6 bulan
100% 86% 86%
f. Persentase perkara
yang diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari
6 bulan
100% 14% 14%
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
100%
100%
100%
- 35%
- 10%
- 5%
- 35%
- 10%
- 5%
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan
secara lengkap
100% 100% 100%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke
Majelis
100% 100% 100%
c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak.
100% 100% 100%
d. Prosentase penyitaan
tepat waktu dan tempat
100% 75% 75%
e. Ratio Majelis Hakim 100% 100% 100%
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
terhadap perkara
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan
dengan cara zetting
plaat
-
-
-
c. Persentase (amar)
putusan perkara (yang
menarik perhatian
masyarakat) yang dapat
diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
100% 90% 90%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 90% 90%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 90% 90%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bogor Tahun
2012 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana
tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan
Negeri Bogor telah melaksanakan seluruh kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN
PERKARA
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun
2012 sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
100% 50% 50%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
100% 15% 15%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
100% 93% 93%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100% 86% 86%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
100% 14% 14%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi
yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara
yang masuk dengan perkara yang diproses secara
mediasi.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun
2012 ditargetkan 100% dari jumlah perkara perdata
yang masuk sebanyak 151 (seratus lima puluh satu)
perkara, sedangkan yang dapat diselesiakan melalui
mediasi sebanyak 6 (enam) perkara (4%). Hal ini
dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya
sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi.
Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai,
sebagai berikut:
1. Salah satu pihak tidak menginginkan perdamaian
2. Salah satu pihak ada yang tidak hadir meski sudah
dipanggil secara patut
3. Putusan dengan verstek
Sebagai perbandingan capai akuntabilitas kinerja
persentase mediasi yang diselesaikan, adalah sebagai
berikut:
No Tahun perkara %
1. 2010
2, 2011 71 50%
3. 2012 82 50%
Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas adanya
peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun ketahun.
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi
yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan
antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg
selesai dengan akta perdamaian.
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
pada tahun 2012 di targetkan 100% dari jumlah mediasi
yang menjadi akta perdamaian sebanyak 6 (enam)
perkara
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa
Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa
perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang
harus diselesaikan.
Persentase sisa perkara Pidana dan perkara Perdata,
yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 % pada
tahun 2012, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini
berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2011, yaitu
Pidana sejumlah 45 (empat puluh lima) perkara dan
Perdata sejumlah 70 (tujuh puluh) perkara, seluruhnya
dapat diselesaikan di tahun 2012.
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 yang
mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa
sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Negeri Bogor telah berjalan dengan baik dan lancar
sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya
yang tidak selesai ditahun berikutnya.
Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara
yang diselesaikan, sebagai berikut:
No Perkara 2010 2011 2012
1. Pidana 100% 100% 100%
2. Perdata 100% 100% 100%
Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2010 sebanyak
100% perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang
diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 100% perkara
adanya peningkatan sebesar 100% Sedang
penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dibandingkan
dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 ada
peningkatan sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa
adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa
perkara yang diselesaikan.
d. Persentase perkara yang diselesaikan.
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun
2012 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan
perkara yang diminutasi sebesar 462 perkara dengan
perkara yang diregister sebesar 404 perkara.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada
tahun 2012 ditargetkan 100%, dari total keseluruhan
perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai
93%.
Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 banyak perkara
pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak
memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2012.
Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang
harus diselesaikan ditahun berikutnya.
Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun
2012.
Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri
Bogor Tahun 2012
No Bulan Masuk Putus Sisa
akhir
1. Januari 47 30 60
2. Pebruari 40 40 62
3. Maret 26 46 46
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
4. April 30 23 49
5. Mei 25 22 52
6. Juni 46 41 57
7. Juli 37 41 53
8. Agsts 42 33 62
9. Sept 19 25 56
10. Okt 42 47 51
11. Nov 28 36 43
12. Des 22 22 43
Jumlah 404 406 43
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara
pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:
No
Perkara
2010 2011 2012
Masuk putus Masuk putus Masuk putus
1. Pidana 448 459 413 448 404 406
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2010
sebanyak 404 perkara dan diselesaikan sebanyak 459
perkara 91% dibandingkan dengan perkara pidana
yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 413 perkara
dan diselesaikan sebanyak 448 perkara 93% berarti
adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana
sebesar 2% Sedang penyelesaian perkara pidana
tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara
pada tahun 2012 ada peningkatan sebesar 10%, ini
menunjukkan bahwa adanya peningkatan akuntabilitas
kinerja pada persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
e. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka
Waktu Maksimal 6 (enam) Bulan
Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor terhadap
perkara pidana yang masuk pada tahun 2012 berjumlah 404
perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 45
perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan
akhir tahun 2012 berjumlah 406 perkara, maka persentase
perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 (enam) bulan berjumlah 86%, hal ini
dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun
sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang
harus diselesaikan pada tahun 2013, sedangkan untuk
perkara perdata yang masuk pada tahun 2012 berjumlah
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
154 perkara dengan sisa perkara tahun 2011 berjumlah 70
perkara sedangkan perkara yang putus sampai dengan
akhir tahun 2012 berjumlah 151 perkara, maka persentase
perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 (enam) bulan berjumlah 86%, hal ini
dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir tahun
sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa perkara yang
harus diselesaikan pada tahun 2013.
f. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka
Waktu Lebih Dari 6 Bulan
Bahwa berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bogor
terhadap perkara pidana yang masuk pada tahun 2012
berjumlah 404 perkara dengan sisa perkara tahun 2011
berjumlah 45 perkara sedangkan perkara yang putus
sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 406 perkara,
maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan berjumlah
14%, hal ini dikarenakan adanya perkara yang masuk pada
akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa
perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013,
sedangkan untuk perkara perdata yang masuk pada tahun
2012 berjumlah 154 perkara dengan sisa perkara tahun
2011 berjumlah 70 perkara sedangkan perkara yang putus
sampai dengan akhir tahun 2012 berjumlah 151 perkara,
maka persentase perkara pidana yang dapat diselesaikan
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan berjumlah
14%, hal ini dikarenakan adanya perkara yang masuk pada
akhir tahun sehingga untuk penyelesaiannya menjadi sisa
perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013.
2. PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan
Hakim pada tahun 2012 sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
100%
100%
100%
35%
10%
5%
35%
10%
5%
Bahwa berdasarkan data pada table diatas dapat dijabarkan
untuk perkara yang mengajukan upaya hukum terhadap
perkara Pidana sesuai dengan perkara yang masuk
berjumlah 404 perkara dan yang telah diputus berjumlah 406
dengan penyelesaian sisa perkara 2011 berjumlah 45
perkara, dari jumlah perkara yang telah diputus perkara yang
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
diajukan Banding sebanyak 20 perkara (35%), Kasasi
sebanyak 11 perkara (10%) dan PK sebanyak 5 perkara
(5%). Bahwa dari keterangan data tersebut dapat dijelaskan
jumlah perkara yang masuk masih ada Terdakwa maupun
Jaksa Penuntut Umum yang masih belum puas terhadap hasil
putusan Pengadilan dilihat dari data tahun 2011 yang
mengajukan Banding sebanyak 11 perkara, Kasasi 17
perkara dan PK 3 perkara, maka terjadi penurunan terhadap
aksepbilitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bogor.
3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan
secara lengkap
100% 100% 100%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke
Majelis
100% 100% 100%
c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak.
100% 100% 100%
d. Prosentase penyitaan
tepat waktu dan tempat
100% 75% 75%
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
100% 100% 100%
a. Presentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
Bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pengadilan
Negeri Bogor ke Mahkamah untuk perkara Kasasi dan PK
selalu disampaikan secara lengkap sehingga tidak pernah
ada berkas yang dikembalikan lagi pada Pengadilan
Negeri Bogor dengan catatan tidak lengkap, sehingga
pencapaiannya adalah 100% untuk berkas yang diajukan
Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan
ke Majelis Hakim
Bahwa dari semua berkas yang diterima di bagian
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor baik perkara
Pidana maupun perkara Perdata telah deregister dengan
baik dengan menggunakan CTS (case tracking system)
maupun secara manual dalam buku Register yang telah
disediakan untuk perkara-perkara tersebut baik di
Kepaniteraan Perdata maupun Pidana, sehingga setiap
berkas perkara yang masuk dan telah didistribusikan
kepada Majelis Hakim dan sudah deregister berjumlah
100%.
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
c. Presentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
Berdasarkan data tahun 2012 perkara yang telah diputus
adalah untuk perkara perdata berjumlah 154 dan berhasil
diputus berjumlah 151 dan dari semua perkara yang telah
diputus telah diberitahukan kepada para pihak secara tepat
waktu sesuai dengan tempat tujuannya, sehingga
pencapaiannya adalah 100%.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu
Dari data yang ada pada Pengadilan Negeri Bogor
mengenai penyitaan baik dari perkara pidana maupun
perdata pencapaiannya hanya 75%, hal ini dikarenakan
beberapa hal, misalnya dalam perkara pidana adanya
kekurangan berkas yang harus dipenuhi oleh penyidik
untuk terkabulnya permohonan penyitaan tersebut, adapun
untuk perkara perdata dikarenakan kurang akuratnya data
yang diberikan oleh para pihak mengenai lokasi objek yang
akan dilakukan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor
sehingga pencapaiannya pun tidak maksimal dan
terkadang kurang tepat waktu.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Bahwa jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor
berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 Majelis Hakim, dari
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
jumlah tersebut dibandingkan dengan perkara yang masuk
dan deregister pada Pengadilan tidak menjadikan over
load beban kerja Hakim untuk memeriksa, menyelesaikan
dan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan
schedulle yang telah ditentukan, sehingga pencapaian
ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 100%.
4. PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT
TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara
yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting
plaat
-
-
-
c. Persentase (amar)
putusan perkara (yang
menarik perhatian
masyarakat) yang dapat
diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1
hari kerja sejak diputus.
100% 90% 90%
a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan
Bahwa pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Bogor
mempunyai jumlah perkara Prodeo sebesar perkara,
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
dari kesemua perkara dapat diselesaikan semua dengan
pencapaian 100%, hal ini dikarenakan bahwa Pengadilan
Negeri Bogor tidak boleh menolak perkara perkara yang
masuk meskipun orang tersebut mampu secara financial
maupun tidak, dan sesuai dengan Tupoksi yang
diamanatkan oleh Mahakamah Agung adalah sebagai
kawal depan.
b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara
setting plaat
Sehubungan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri
Bogor tidak terlalu jauh yaitu dengan radius yang paling
terjauh adalah berjarak 15 KM, maka Pengadilan Negeri
Bogor tidak memiliki Zetting Plaat, sehingga semua
perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor
disidangkan di Kantor Pengadilan Negeri Bogor.
c. Presentase (amar) putusan perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara on line
dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus
Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah memiliki portal
informasi dengan alamat www.pn-bogor.go.id, sehingga
setiap hal-hal yang penting dan juga tidak terlepas
mengenai putusan yang menarik perhatian masyarakat
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
selalu di up date, sehingga agar masyarakat khususnya
warga kota Bogor dapat mengakses secara langsung,
sehingga pencapaiannya adalah 100% untuk akses hasil
putusan yang menarik perhatian
5. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 90% 90%
Berdasarkan data permohonan eksekusi yang masuk pada
Pengadilan Negeri Bogor berjumlah , bahwa dari semua
permohonan tersebut tidak semua ditindak lanjuti, hal ini
disebabkan karena para pihak tidak secara langsung
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara
tersebut, sehingga pencapaiannya adalah 90%.
6. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 90% 90%
Bahwa berdasarkan hasil dari pengaduan masyarakat yang
ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Bogor telah ditindak
lanjuti semua, sehingga pencapaiannya adalah 100%, begitu
juga presentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti, telah dilaksanakan akan tetapi belum terealisir
semuaang masih dalam proses, anatara lain penghapusana
BMN dan proses TGR ysehingga pencapaiannya adalah
90%
BAB IV
PENUTUP
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
A. KESIMPULAN
Secara umum dapat disimpulkan bahwa 13 (tiga belas)
sasaran stratejik Pengadilan Negeri Bogor yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2012 telah dapat dipenuhi oleh
Pengadilan Negeri Bogor.
Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya
komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bogor untuk
berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program
pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan dan
ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses
pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan
kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan melaksanakan program secara optimal melalui
pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang
baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bogor
tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Bogor serta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Pengadilan Negeri Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya serta kewajiban yang diembannya.
Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman,
Pengadilan Negeri Bogor telah berupaya untuk mewujudkan
Pengadilan yang bersih dan berwibawa dalam tahun kedua
periode 2010-2014, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan
pencapaian tujuan dan visi pada pada tahun-tahun berikutnya.
Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya
mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan
apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin
berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya
berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan
terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum
sebagaimana diharapkan.
Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2012
seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kualitas dan
kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana akan
diantisipasi di tahun 2012 dengan mengontrol pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan skedul yang direncanakan, mengirim
SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah dan membuat unit layanan pengadaan
barang/jasa untuk satker Pengadilan Negeri Bogor.
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai
hal), kami yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan
dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau
pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang
hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bogor dalam
melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas
dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
maupun pengelolaan prasarana dan sarana. Mudah-mudahan di
masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang
berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus
dilakukan.
B. SARAN-SARAN
1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas
pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon
kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan
anggaran DIPA diantaranya anggaran operasinal Kantor,
anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta
anggaran belanja modal, diantaranya Pengembangan
Pembangunan gedung kantor beserta mebelair dan IT dapat
terealisasi dalam DIPA 2014.
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan
para personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan
pada Mahkamah Agung RI c.q Pengadilan Tinggi Jawa Barat
secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik
dibidang teknis maunpun non teknis yang lebih khusus
pengembangan di bidang Teknologi Informasi.
3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan
Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan
penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadilan
Negeri Bogor dengan jumlah SDM PNS saat ini dirasakan tidak
seimbang dengan volume perkara dari tahun-ketahun yang
terus mengalami peningkatan , dan pada tahun 2012 ini
perkara yang masuk untuk perkara Pidana berjumlah 404
perkara dan Perkara Perdata 1392 Perkara .
LAMPIRAN
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. RENCANA KINERJA TAHUN 2012
4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
5. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014
6. SK TIM PENYUSUN LAKIP 2012