Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) b.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2005; d.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia; e.Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; f.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl; g.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Rl; O PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Nomor W15.U3/^^^7KP.02.01 /1 /2019 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura perlu dibentuk satuan penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahakamah Agung; b. bahwa satuan tugas penyelenggaraan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura;^••
3
Embed
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB...PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Nomor W15.U3/^^^7KP.02.01 /1 /2019 TENTANG SATUAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)b.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
c.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenagan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2005;
d.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2005 tentang Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
e.Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
f.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl;g.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
151A/KMA/SK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di
Lingkungan Mahkamah Agung Rl;
O
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB
SALINAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURANomor W15.U3/^^^7KP.02.01 /1 /2019
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURAMenimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura perlu
dibentuk satuan penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Mahakamah Agung;
b. bahwa satuan tugas penyelenggaraan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Martapura;^••
SUTIYONO
Ditetapkan di Martapura
al 2Januari2019dilan Negeri Martapura Kelas IB
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH Dl LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURAMencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura pada Nomor
W15.U3/1586/KP.02.01 /9/2018 tanggal 6 September 2018 Tentang Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah Pada Pengadilan Negeri
Martapura;
Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Martapura, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertugas untuk: ^^
1.Melaksanakan seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 151A/KMA/SK/IX/2001 tentang PenyelenggaraanSistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung Rl;
2.Membuat laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Seluruh Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pengadilan Negeri Martapura;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan.
Kelima
Keempat
Ketiga
Kedua
Kesatu
Menetapkan
h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi (Jan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah