Pengadilan Agama Nganjuk Nomor W13-A22/59/OT.01.3/1/2019 · prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung

RENSTRA PENGADILAN AGAMA NGANJUK | i

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Agama Nganjuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor W13-A22/59/OT.01.3/1/2019

tanggal 2 Januari 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang

disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan

Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun

waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun

sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI

Tahun 2014 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM)

yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta

peraturan perundang- undangan yang berlaku dan matriks

pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang

diterima Pengadilan Agama Nganjuk.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya

peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana

Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih

RENSTRA PENGADILAN AGAMA NGANJUK | ii

akuntabel Pengadilan Agama Nganjuk adalah pelaksana

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus

merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di

wilayah propinsi Jawa Timur.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara

optimal, namun kami menyadari apabila masih ada

kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/

prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk.

Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Agama Nganjuk yaitu “TerwujudnyaPengadilan Agama Nganjuk yang Agung.”

Nganjuk, 2 Januari 2019

Ketua Pengadilan AgamaNganjuk

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.NIP. 196710061994031009

R E N S T R A P E N G A D I L A N A G A M A N G A N J U K T A H U N 2 0 1 7 | iii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan 7

a. Kekuatan (Strength) 7

b.Kelemahan (Weaknes) 7

c. Peluang (Opportunity) 10

d. Tantangan (Threat) 10

e. Strategi 11

f. Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13

g. Kebutuhan dan Harapan Pihak

Berkepentingan

14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANSTRATEGIS

17

2.1 Visi dan Misi 17

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 18

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 23

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah

Agung

23

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan

Agama Nganjuk

25

3.3 Kerangka Regulasi 30

3.4 Kerangka Kelembagaan 31

R E N S T R A P E N G A D I L A N A G A M A N G A N J U K T A H U N 2 0 1 7 | iv

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKAPENDANAAN

33

4.1 Target Kinerja 33

4.2 Kerangka Pendanaan 36

BAB V PENUTUP 39

LAMPIRAN

SK Tim Reviu Renstra

SK Penetapan Reviu Renstra 2015-2019

Matrik Renstra

Matrik Kinerja dan Pendanaan

Matrik Kerangka Regulasi

RENSTRA PENGADILAN AGAMA NGANJUK | 1

1.1 Kondisi UmumReformasi sistem peradilan membawa perubahan yang

mendasar bagi peran Pengadilan Agama Nganjuk dalam

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan lingkungan Peradilan

Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pengadilan Agama Nganjuk sebagai kawal depan MA

RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan

potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan

Pengadilan Agama Nganjuk. Rencana Strategis (renstra) ini

dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke

dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan

anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya

manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan

prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Agama Nganjuk, baik lingkungan internal maupun

eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Nganjuk

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana


kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk Kelas IB meliputi 20

Kecamatan, ditunjukkan dalam Tabel 1.1 adalah sebagai

berikut:

No. Kecamatan No. Kecamatan

1. Kecamatan Nganjuk 11. Kecamatan Kertosono

2. Kecamatan Bagor 12. Kecamatan Ngetos

3. Kecamatan Sukomoro 13. Kecamatan Sawahan

4. Kecamatan Loceret 14. Kecamatan Baron

5. Kecamatan Pace 15. Kecamatan Patianrowo

6. Kecamatan Wilangan 16. Kecamatan Lengkong

7. Kecamatan Berbek 17. Kecamatan Prambon

8. Kecamatan Gondang 18. Kecamatan Ngronggot

9. Kecamatan Rejoso 19. Kecamatan Jatikalen

10. Kec. Tanjunganom 20. Kecamatan Ngluyu

Tabel 1. 1 Yuridiksi Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk

Kebijakan satu atap menuntut tanggung jawab dan

tantangan untuk mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang

profesional, efektif, efesien, transparan serta akuntabel. Untuk

itu perlu dilakukan perbaharuan Peradilan secara terencana,


terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada cetak

biru Pembaharuan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung R.I.

1.1.1 Penanganan Perkara

Kondisi penyelesaian perkara Pengadilan Agama Nganjuk

dapat dianalisis mulai tahun 2014-2018.

Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 atau

data perkara Pengadilan Agama Nganjuk selama 5 Tahun,

sebagai berikut :

No Tahun

SisaPerkara

YangLalu

PerkaraMasuk

JumlahPerkara

PerkaraDi

Putus

SisaPerkarasekarang

1. 2014 606 2593 3199 2678 521

2. 2015 521 2522 3043 2605 438

3. 2016 438 2443 2881 2319 482

4. 2017 482 2394 2876 2549 327

5. 2018 327 2716 3043 2526 517

Tabel 1.2 Data Perkara Di Pengadilan Agama Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme

aparatur Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat

dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau

putusan perkaranya tiap tahun.


Grafik 1.1 Peningkatan Penyelesaian Perkara/ Putusan Perkara Selama 5

Tahun

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk tahun

2015-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Nganjuk Nomor : W13-A22/3580/OT.00/SK/11/2017

tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan reviu rencana

strategis Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2015-2019. Reviu

rencana strategis tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang

penetapan reviu indikator kinerja utama Mahkamah Agung RI dan

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :

933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang

Reviu indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan tingkat banding

dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran

kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja

20142015

20162017

2018

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SisaPerkaraTahunLalu

PerkaraMasuk

JumlahPerkara

PerkaraDi Putus

SisaPerkara

Sekarang

2014

2015

2016

2017

2018


yang meliputi :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan aksesibilitas

putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara.

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

Reviu rencana strategis akan terus dilakukan sebagai upaya

melakukan perbaikan-perbaikan dalam mendukung suksesnya

reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan

yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel

dan terpercaya.

1.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi

dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan

Agama Nganjuk dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur

pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan

seorang Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan


kehakiman di pengadilan tingkat pertama.

3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang

Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam

menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris

bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.

4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu

Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera

Muda Permohonan, disamping itu Wakil Panitera juga dibantu

oleh beberapa orang Panitera Pengganti.

5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub bagian yaitu

Kepala Subbagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan,

Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub bagian Umum dan

Keuangan.

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.

Kelangsungan jalannya pelaksanaan kinerja ditentukan

oleh kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Secara keseluruhan

jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Nganjuk

sebanyak 38 orang, antara lain :


Pejabat Struktural : 8 orang

Hakim : 5 orang

Panitera Pengganti : 2 orang

Jurusita Pengganti : 6 orang

Staf : 1 orang

Tenaga Honorer : 16 orang

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHANa. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Nganjuk mencakup hal-

hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/

perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1) Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah

propinsi Jawa Timur.

2) Memiliki kewenangan untuk mengusulkan

peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai

Pengadilan Agama Nganjuk.

3) Adanya undang undang yang mengatur

kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk selaku

Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Kelemahan (Weakness)Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan

Agama Nganjuk dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Agama Nganjuk belum

dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan


di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri

sesuai kebutuhan Pengadilan;

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai

dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang

dibutuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk.

Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama

Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Nama / Tempat / TanggalLahir

NIP.Kartu Pegawai Jabatan

1 2 3 4

1 Drs. Syaiful Heja, M. HBangkalan, 06 Oktober 1967

19671006 199403 1 009G. 095312 Ketua

2Drs. H. Muhammad IskandarEko Putro, MHPonorogo, 30 Juni 1953

19691009.199403.1.003G.102450

Hakim MadyaUtama

3 Drs. Shohibul Bahri, M.HESKendal, 15 Juli 1959

19590715.199403.1.001G.080060

Hakim MadyaMuda

4 Drs. H. Musthofa ZahronBangkalan,03 Desember 1959

19591203.199203.1.001G. 079275

Hakim MadyaMuda

5 Drs. Moch. Muchsin, M.SyJombang, 09 Januari 1963

19630109.199303.1.003F. 110685

Hakim MadyaUtama

6 Haitami, S.H.,M.HLumajang, 12 Desember 1966

19661212.199003.1.005E. 820374

Hakim MadyaPratama

7 Heri Eka Siswanta, S. H.,M. HNganjuk, 22 Oktober 1968

19681022.200112.1.002L. 014692 Panitera

8 Drs. H. Moh. Munib, M.H. IBlitar, 02 April 1965

19650402.199303.1.003F. 049807 Wakil Panitera

9 Diyah P. Suningrum, SH., MH.Jombang , 03 Nopember 1975

19751103.200803.2.001J. 003646 Sekretaris

10 Amir Hamzah, S. H.Probolinggo, 1 Juni 1967

19670601.199203.1.005E. 983707

Panitera MudaGugatan

11 Muh. Nafi’I, S. H., M. H. IKediri, 09 Mei 1982

19820509.200604.1.011N. 032904

Panitera MudaHukum


Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan


4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang

berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Belum optimalnya sistem manajemen perkara

berbasis teknologi informasi.

6. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama

Nganjuk dari pusat belum sesuai dengan

kebutuhan dan rencana yang diajukan.

12 Setyo Hayuningsih, SHLamongan, 10 November 1966

19661110.198603.2.002E. 788339

PaniteraPengganti

13 Nurul Kumtianawati, S. HJombang, 10 Oktober 1983 19831010 200904 2 013 Panitera

Pengganti

14 Nurul Kumtianawati, S. HJombang, 10 Oktober 1983 19831010 200904 2 013 Panitera

Pengganti

15 Fuad, S.H.I.Kediri, 09 Juni 1979

19790609 201101 1009B. 02004853

Kasub.Kepegawaiandan ORTALA

16 Fathul Mubin, S.HI.Jombang, 22 Agustus 1984

19850331 201101 2 013Q. 213175

Kasub.Perencanaan,Pelaporan dan

IT

17 Nur Kerisna WachidahSurabaya, 26 September 1968

19680926.200701.2.001N. 301680

JurusitaPengganti

18 Irwan Abd. Rahman, S. H.,M. HMalang, 01 Maret 1976 19760301.201405.1.001 Jurusita

Pengganti

19 SunartoMalang, 07 Mei 1962 19620507.201405.1.001 Jurusita

Pengganti

20 Muh. Yanuar ArifinJombang, 05 Januari 1978 19780105.201405.1.001 Jurusita

Pengganti

21 MukaromBlitar, 10 September 1967 19670910.201408.1.002 Jurusita

Pengganti

22 Sabilil Muttaqien, S.HI.Ciamis, 28 Februari 1988 19880228.201403.1.003 Jurusita

Pengganti


c. Peluang (Opportunities)Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki

Pengadilan Agama Nganjuk untuk melakukan perbaikan

ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Agama Nganjuk yang

memberikan informasi kepada masyarakat

tentang alur proses berperkara.


Adanya tunjangan kinerja/remunerasi

sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan

pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama

Nganjuk maupun Mahkamah Agung RI untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan

secara berkala baik dari internal maupun

eksternal ke Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar

pegawai Pengadilan Agama Nganjuk.


Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di

Pengadilan Agama Nganjuk berupa internet, website

Pengadilan Agama Nganjuk, dan sebagainya.

d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama

Nganjuk yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara

terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan


sebagaimana yang diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan

pengguna jasa pengadilan.


Personil di Pengadilan Agama Nganjuk belum

seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan

Agama Nganjuk.


Belum adanya sistem reward dan punishment untuk

mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Kurangnya personil di Pengadilan Agama

Nganjuk, sehingga banyak pegawai yang

mempunyai tugas ganda.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan

sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Strategi

Strategi memanfaatkan kekuatan (Strenght) dengan

memanfaatkan peluang (Opportunity) :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang

baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

bekerjasama dengan penyedia jasa layanan

telekomunikasi;

2. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera

dan Pegawai diperkuat dengan mengacu pada Aturan

dan Dasar Hukum yang jelas;


3. Dengan Job Description dan Surat Keputusan

Penunjukan yang jelas meningkatkan pemberian

pelayanan untuk para pencari keadilan.

Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan

memanfaatkan peluang (Opportunity) :

1. Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi kepada

seluruh pegawai meskipun belum semua pegawai dapat

memaksimalkan layanan berbasis teknologi informasi;

2. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam

pelaksanaan tupoksi untuk membantu mengatasi

masalah penyelesaian perkara dan mengatasi

keterbatasan SDM;

3. Dengan melaksanakan dengan baik peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan SOP dapat

memaksimalkan pelaksanaan tugas dengan baik dan

menjaga kedisiplinan dalam bekerja;

Strategi memanfaatkan kekuatan (Strenght) dengan

mengatasi tantangan (Threat) :

1. Dengan memaksimalkan komunikasi dan

koordinasi yang baik memanfaatkan teknologi

informasi dapat membantu mengatasi luasnya wilayah

hukum Pengadilan Agama Nganjuk dan jangkauan ke

satuan kerja yang cukup sulit;

2. Memaksimalkan kinerja berdasarkan job description

untuk mengatasi kurangnya anggaran dan

meningkatnya layanan karena jumlah penduduk yang

cukup besar.

Strategi mengatasi kelemahan (Weakness) dengan

mengatasi tantangan (Threat) :

1. Memberi pelatihan atau DDTK kepada pegawai

yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi

agar pemanfaatan teknologi informasi dapat


dimaksimalkan untuk mengatasi masalah luasnya

wilayah hukum;

2. Memahami SOP dan Job Description

dengan baik dan mengimplementasikan dalam

pelayanan sehingga meskipun melayani jumlah

penduduk yang cukup besar gtidak akan menjadi

hambatan;

3. Mengajukan anggaran untuk penambahan tenaga

kontrak yang mengiasai TI untuk mengatasi

kekurangan pegawai, untuk mempermudah pelaksanaan

Tupoksi dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

f. Pihak BerkepentinganSelain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan

(Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat)

maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta

Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi

Pengadilan Agama Nganjuk :

No. Pihak Berkepentingan Klasifikasi PihakBerkepentingan

(pilih salah satu)Kunci Utama Penun

jang

1. Masyarakat Pencari Keadilan (ParaPihak)

X

2. Pengadilan Agama Se Jawa Timur X

3. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur X

4. Mahkamah Agung RI X

5. Badan Peradilan Agama (BADILAG) X

6. Pengadilan Agama Seluruh Indonesia X

7. Badan Pengawasan Mahkamah AgungRI

X

8. Pengadilan Tinggi Jawa Timur X

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) X


10. Bank X

11. Kantor Pos X

12. KPKNL (Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang)

X

13. KPPN (Kantor PelayananPerbendaharaan Negara)

X

14. DJPP (Direktorat JenderalPerbendaharaan)

X

15. Taspen (Tabungan Pensiun) X

16. DJKN (Direktorat Jenderal KekayaanNegara)

X

17. Pemerintah Kabupaten Nganjuk X

18. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X

19. Kantor Wilayah Pelayanan Pajak X

20. Kepolisian Resort Nganjuk X

21. Perusahaan ekspedisi X

22. Penyedia Barang Dan Jasa X

23. Kementerian Agama Nganjuk X

g. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentinganSetelah mengidentifikasikan pihak berkepentingan maka

juga harus dianalisis kebutuhan dan harapan, dapat di

jelaskan sebagai berikut :

No. PihakBerkepentingan

Kebutuhan danHarapan

Strategi OrganisasiMemenuhi Kebutuhan dan

Harapan1. Masyarakat

Pencari Keadilan(Para Pihak)

a. Putusanmemenuhi rasakeadilan

Dilakukan eksaminasi secaraberkala dan pembinaansecara simultan kepadaaparatur pengadilan.

b. Hasil Produkpengadilanditerima tepatwaktu

Penetapan, Pengembangan,dan pemantauanpelaksanaan SOP bidangkepaniteraan berjalan sesuaiketentuan

c. Persidanganperkara tepatwaktu dantransparan

Penetapan, pengembangan,dan pemantauanpelaksanaan SOP bidang

kepaniteraan berjalan sesuai


ketentuan.d. Biaya perkaraterjangkau

Perhitungan biaya perkaraberdasarkan pada peraturanperundangan yang berlaku

2. PengadilanAgama Se JawaTimur

a. Pengirimansalinan putusantepat waktu

b. Transparansibiaya perkaratabayun

c. Kerjasama dalampenyelesaianperkara tabayun.

- Pelaksanaan StandarOperasional Procedure (SOP)penyelesaian perkara.

- Sosialisasi dan bimbinganteknis tentang teknispenyelesaian perkara.

3. Pengadilan TinggiAgama JawaTimur

a. Pengirimansalinan putusantepat waktu

b. Transparansibiaya perkarabanding

c. Kerjasama dalampenyelesaianperkara banding

- Pelaksanaan StandarOperasional Procedure (SOP)penyelesaian perkara.

- Sosialisasi dan bimbinganteknis tentang teknispenyelesaian perkara.

4. Pengadilan TinggiJawa Timur

Kerjasama dalambidang pelaporan

Pelaksanaan StandarOperasional Procedure (SOP)

5. MahkamahAgung RI


Pelaksanaan StandarOperasional Procedure (SOP)penyelesaian perkara

6. Badan PeradilanAgama(BADILAG)



7. PengadilanAgama SeluruhIndonesia

Kerjasama dalampenyelesaianperkara tabayun.


8. BadanPengawasanMahkamahAgung RI

Kerjasama dalambidang pengawasan

Pelaksanaan StandarOperasional Procedure(SOP)penyelesaian perkara

9. Badan PemeriksaKeuangan (BPK)

Kerjasama dalam

bidang pengawasan

Pelaksanaan Standar

Operasional Procedure (SOP)

10. Bank Kerjasama dalambidang keuangan


11. Kantor Pos Kerjasama dalambidang pengirimansurat dinas


12. KPKNL (KantorPelayanan

Kerjasama dalambidang Barang Milik

Pelaksanaan Standar


Kekayaan Negaradan Lelang)

Negara Operasional Procedure (SOP)

13. KPPN (KantorPelayananPerbendaharaanNegara)

Kerjasama dalambidang keuangan


14. DJPP (DirektoratJenderalPerbendaharaan)

Kerjasama dalambidang keuangan


15. Taspen(TabunganPensiun)

Kerjasama dalambidang pensiun PNS


16. DJKN (DirektoratJenderalKekayaanNegara)

Kerjasama dalambidang Barang MilikNegara


17. PemerintahKabupatenNganjuk

Kerjasama dalam Pelaksanaan StandarOperasional Procedure (SOP)

18. Kantor PelayananPajak (KPP)Pratama

Kerjasama dalambidang pajak


19. Kantor WilayahPelayanan Pajak

Kerjasama dalambidang pajak


20. Kepolisian ResortNganjuk

Kerjasama dalam

bidang keamanan

Pelaksanaan Standar


21. Perusahaanekspedisi

Kerjasama dalam

pengiriman barang

Pelaksanaan Standar


22. Penyedia BarangDan Jasa

Kerjasama dalam

bidang pengadaan

barang dan jasa

Pelaksanaan Standar


23. KementerianAgama Nganjuk

Kerjasama dalam

bidang pengirimab

salinan putusan

khususnya di KUA

Pelaksanaan Standar



2.1 VISI DAN MISIRencana Strategis Pengadilan Agama Nganjuk

Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam

menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap

sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan

untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang

jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan

Agama Nganjuk diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan

rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada

tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi


Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu

pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

” Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk Yang Agung.”


Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi

Pengadilan Agama Nganjuk, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama

Nganjuk

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan

Agama Nganjuk

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan

tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi


Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama

Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

4. Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel;


2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara;

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan;

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan

Pengadilan;

Tabel tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama

Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis SasaranStrategis

IndikatorKinerjaUtama

Penjelasan

1. Prosesperadilan yangpasti,transparan danakuntabel

1. Terwujudnyaprosesperadilanyang pasti,transparandanakuntabel

Persentasesisa perkarayangdiselesaikan

Perbandinganantara sisaperkara yangdiselesaikandengan sisaperkara yangharusdiselesaikan

Persentaseperkara yangdiselesaikantepat waktu

Perbandinganperkara yangdiselesaikantahun berjalandengan jumlahperkara yangada

Persentasepenurunansisa perkara

Pebandingansisa perkaratahunsebelumnyayang sudahdikurangitahun berjalandengan sisaperkara tahunsebelumnya


Persentaseperkara yangtidakmengajukanupayahukum

Perbandinganjumlahperkara yangtidakmengajukanupaya hukumdengan jumlahputusanperkara

Persentaseindexrespondenpencarikeadilanyang puasterhadaplayananperadilan

Indexrespondenpencarikeadilan yangpuas terhadaplayananperadilan

2. Peningkatanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara

1. TerwujudnyapeningkatanefektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

Persentase isiputusanyang diterimaoleh parapihak tepatwaktu

Perbandinganisi putusanyang diterimatepat waktudengan jumlahputusan

Persentaseperkara

yangdiselesaikanmelaluimediasi

Perbandinganperkara yangdiselesaikanmelaluimediasidengan jumlahperkara yangdilakukanmediasi


Persentaseputusanyang menarikperhatianmasyarakat(ekonomisyariah) yangdapatdiaksessecara onlinedalam waktu1 hari setelahdiputus

Perbandinganjumlah amarputusanperkaraekonomisyariah yangdi uploaddalam websitedengan jumlahputusanperkara

3. Meningkatnyaakses peradilanbagimasyarakatmiskin danterpinggirkan

1. TerwujudnyapeningkatanAksesPeradilanbagiMasyarakatmiskin danTerpinggirkan

PersentasePerkaraProdeo yangdiselesaikan

Perbandinganjumlahperkaraprodeo yangdiselesaikandengan jumlahperkaraprodeo

Persentaseperkara yangdiselesaikandi luargedungpengadilan

Jumlahperkara yangdiselesaikan diluar gedungpengadilandengan jumlahperkara yangseharusnyadiselesaikandiluar gedungpengadilan

Persentasepencarikeadilangolongantertentu yangmendapatLayananBantuanHukum

Perbandinganjumlahpencarikeadilangolongantertentu yangmendapatlayananbantuanhukum


(Posyankum) dengan jumlahpencarikeadilangolongantertentu

4. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan

1. Terwujudnyapeningkatankepatuhanterhadapputusanpengadilan

Persentaseputusanperkaraperdata yangditindaklanjuti(dieksekusi)

Perbandinganjumlahperkara yangditindaklanjutidengan jumlahputusanperkara yangsudah BHT(BerkekuatanHukum Tetap)


Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) tahun 2015-2019 tersebut diatasserta dalam rangka

mewujudkan Visi : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILANINDONESIA YANG AGUNG “ maka Mahkamah Agung RI

menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

akuntabel;

2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan;

3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara

melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;

5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang

terintegrasi dan menunjang 23sset23 peradilan yang

sederhana, transparan dan akuntabel;

6. Terwujudnya transparasi pengelolaan SDM lembaga

peradilan berdasarkan parameter obyektif;

7. Peningkatan Pengelolaan 23sset, keuangan dan kinerja;

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan

kebijakan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan

yang pasti, transfaran dan akuntabel ditetapkan arah

kebijakan : Penyempurnaan penerapan sistem kamar,


pembatasan perkara kasasi, proses perkara yang

sederhana dan murah, penguatan akses peradilan;

2. Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatanakses

peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

dicapai dengan kebijakan sebagai berikut :

a.) pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

b.) sidang keliling /zitting plaats (sesuai PERMA NO 1

TAHUN 2014);

3. Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan proses

penanganan perkara melalui pemanfatan Teknologi

Informasi arah kebijakan yang diambil :

a.) Penataan ulang manajemen perkara,

b.) Integrasi informasi perkara secara elektronik,

c.) penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan;

4. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja

aparat peradilan secara optimal baik internal mapupun

eksternal ditetapkan arah kebijakan :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan,

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan

pengawasan,

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan

peradilan bagi masyarakat,

d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan;

5. Untuk mewujudkan sistem manajemen informasi yang

terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang

sedehana, transfaran dan akuntabel ditetapkan arah

kebijakan :

a. Transparansi kinerja secara effektif dan efisien,

b. Penguatan regulasi penerapan sistem Informasi

terintegrasi,


c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI;

6. Untuk mewujudkan peningkatan kopetensi danintegritas

SDM, ditetapkan arah sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia

peradilan;

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya

Manusia Peradilan;

7. Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan manajerial

lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien,

ditetapkan kebijakan :

1) Kemandirian anggaran Mahkamah Agung,

2) Penataan manajemen dalam rangka good court

governance dan pengembangan budaya organisasi yang

effektif. Adapun untuk mewujudkan strategis tersebut

ditetapkan arah :

a. Kemandirian anggaran MA,

b. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan

anggaran,

c. Pengelolaan manajemen aset di peradilan,

d. Penataan organisasi dan tata laksana

e. Pengembangan budaya organisasi yang effektif;

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMANGANJUK

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan)

merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem Peradilan.

Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi)

maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal

dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada

masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama

Nganjuk adalah terurai sebagai berikut :


1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama

Nganjuk;

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan

Pengadilan Agama Nganjuk dengan mengutamakan

kepuasan pencari keadilan, mematuhi peraturan

perundang- undangan serta senantiasa melakukan

perbaikan secara berkesinambungan sesuai persyaratan

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

pembinaan dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)

serta optimalisasi penggunaan Aplikasi;

4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses

masyarakat atas keadilan;

5. Melaksanakan SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan

Mutu) di tahun 2018;

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah

Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung

serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat

dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya

Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2018 telah melakukan

beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada

Pengadilan Agama Nganjuk yaitu dengan cara memberikan

pelayanan secara cepat, tepat dan benar, kepada masyarakat

pencari keadilan secara prima.

Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya

perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi, melarang aparat

peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara karena

sudah tersedianya Humas serta pemanfaatan dan


pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Aplikasi

SIADPA dan SIPP, Meja Informasi, meja Pengaduan, SMS

GATEWAY, Touch Screan, TV Media yang tersedia di ruang

tunggu, pencetaan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan

lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi

manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat

meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga

digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan

itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan

persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional

Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing

System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua

(Justice For All) dengan telah menjalankan dua Program Utama

yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo);

2. Pelayanan Sidang Keliling;

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan

transparasi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana

strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat

akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi

tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya

perkara putusan dan sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama

dalam konsep tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang

berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku

pejabat publik;

b. Hak publik atas informasi;


c. Hak untuk mengajukan keberatan;

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang

berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal

ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan

informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya pada tanggal

05 Januari 2011 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (SK KMA No. 1-144/2011)

tentang Pedoman Pelayanan Infomasi di Pengadilan. Selain

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat

untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK

tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya.

Aturan– aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat

mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk

peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap

informasi, yaitu:

a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum

access limited exemption-MALE) yang menghendaki agar

mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat

terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi

hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar,

privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang

atau badan hukum;

b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan

yang tidak perlu disertai alasan;

c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di

pengadilanyang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;

d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar melalui aplikasi

SMS GATEWAY, yang bisa diakses masyarakat dengan

biaya murah efektif, efisien tanpa harus datang ke

Pengadilan Agama Nganjuk;


e. Penyediaan informasi data perkara melalui aplikasi SIPP

dan Info Perkara BADILAG;

f. Penyedianan layanan yang berbasis online dengan SIWAS

MA RI (Sistem Pengawasan) untuk pengawasan dalam

administrasi perkara dan umum;

g. Progam “One Day Publish” untuk upload putusan;

h. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif

oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting

untuk diketahui oleh publik.

i. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang

dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses

publik terhadap informasi di pengadilan;

j. Mengkanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi

pihak-pihak yang merasa hak-hanya untuk memperoleh

informasi di pengadilan tidak terpenuhi;

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap

informasi di pengadilan yang diatur dalam (SK KMA No. 1-

144/2011), meliputi:

a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;

b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta

mekanisme pengumumannya;

c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada

Pengadilan;

d. Prosedur pelayanan informasi;

e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan

pengadilan;

f. Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah

peningkatan kualitas, diskusi, pembinaan sehingga dapat

meningkatkan kenerja aparat peradilan dalam melayani

masyarakat pencari keadilan.


Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan,

sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen

yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan

kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk

meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi

Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

Pengadilan Agama Nganjuk telah memanfaatkan Sistem

Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) yang selanjutnya awal

tahun 2018 beralih ke aplikasi SIPP (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara Pengadilan Agama) dan untuk

pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem

Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I.

Sementara itu website Pengadilan Agama Nganjuktelah

memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan

transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data

pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah

informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website

tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama

telah menjalankan transparansi dan keterbukaan. Disamping

itu Pengadilan Agama Nganjuk dalam pelaporan penerimaan

dan penggunaan biaya perkara sebagai tambahan terhadap

prosedur pelaporan manual yang telah ada, juga memakai

sistem pelaporan keuangan perkara dan bantuan hukum

berbasis SMS dan web (Short Message Service).

3.3 KERANGKA REGULASIPengadilan Agama Nganjuk sebagai pengadilan tingkat

pertama tidak memiliki kewenangan dalam hierarki penyusun

regulasi. Regulasi yang digunakan pengadilan tingkat pertama


mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung,

Reviu Renstra Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019

sehingga Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I.B hanya berperan

sebagai pelaksana setiap regulasi yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAANPengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanan tugas dan

fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang

jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpinan

Pengadilan dengan dibantu Sekretariat dan Kepaniteraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta

tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

kepaniteraan dan sekretariat diatur lebih lanjut oleh

Mahkamah Agung”.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di

bawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan

organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan keskretariatan yang

sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama

(belum ada pemisahaan Panitera dan Sekretaris), sejak tahun

2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah

terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris,

serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan

eselonisasi pada bagian kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan

amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera

pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan.


Pasal 107 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

Tahun 2015 mengatur kepaniteraan pengadilan agama kelas

I.B Nganjuk terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera

Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Pasal 282

peraturan tersebut mengatur kesekretariatan pengadilan

agama kelas I.B terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.

Sehingga, dengan diberlakukannya PERMA tersebut, tidak ada

lagi jabatan Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris di Pengadilan

Agama Pariaman Kelas I.B sesuai dengan pasal 457 peraturan

tersebut. Bagan susunan organisasi Pengadilan Agama

Nganjuk Kelas I.B sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk


A. Target Kinerja

Target Kinerja Pengadilan Agama Nganjuk sudah

dirumuskan dalam Sasaran Strategis yang diturunkan dari

lembaga secara top down dalam bentuk Sasaran Program Kerja.

Capaian Kinerja (output) Pengadilan Agama Nganjuk ini

selanjutnya dikontribusikan untuk capaian kinerja (outcome) dan

capaian kinerja. Target kinerja Pengadilan Agama Nganjuk 2015-

2019 untuk mendukung Tujuan Strategis Pengadilan Agama

Nganjuk. Tabel di bawah ini menunjukkan target kinerja

Pengadilan Agama Nganjuk 2015-2019 yang terdiri dari Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja, dan Targetnya, dapat diuraikan

sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

81%

c. Persentase penurunan

sisa perkara

10%

d. Persentase perkara

yang tidak

99%


mengajukan upaya

hukum:

Banding

Kasasi

PK

e. Index responden

pencari keadilan yang

puasterhadap layanan

peradilan

90%

2 PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

a. Persentase Isi putusan

yang diterima oleh

para pihak tepat

waktu

100%

b. Persentase Perkara

yang Diselesaikan

melalui Mediasi

100%

c. Persentase berkas

perkara yang

dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK yang

diajukan secara

lengkap dan tepat

waktu

100%

d. Persentase putusan

yang menarik

perhatian masyarakat

(ekonomi syariah )

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari sejak

diputus

99%


3 Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskindan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase Perkara

yang diselesaikan di

uar Gedung

Pengadilan

100%

c. Persentase Perkara

Permohonan(Voluntair)

Identitas Hukum

100%

d. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

4 MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

0,5%


B. Kerangka Pendanaan

Pendanaan dari DIPA difokuskan untuk mendukung

pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam

pelaksanaan progam dan kegiatan diperlukan kaidah pelaksanaan

yang tertata dengan baik dan bersinergi antara satu dengan

lainnya yang meliputi kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan

dan evaluasi. Kerangka pendanaan ditujukan untuk

mempertajam alokasi anggaran agar efektif dan efisien.

Melalui mekanisme penyusunan kerangka pendanaan yang

dilaksanakan yaitu dengan mempertimbangkan kegiatan dan

anggaran tahun sebelumnya, yang kemudian direview khususnya

pada keberlanjutan program terhadap agenda pelaksanaan

kegiatan dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada

output/keluaran serta komponen- komponen dibawahnya. Alokasi

anggaran disesuaikan dengan capaian visi dan misi Pengadilan

Agama Nganjuk dengan mengoptimalkan sumber daya yang

tersedia guna menjawab kebutuhan dan tantangan dilakukan

melalui penyusunan skala prioritas anggaran. Alokasi anggaran

yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sasaran

strategis. Dalam mendukung hal tersebut, alokasi anggaran

difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran

penting dalam pencapaian prioritas tersebut untuk mendorong

pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, efisiensi dari

belanja terkait operasional akan terus didorong sehingga alokasi

yang terbatas menjadi lebih berdayaguna. Alokasi belanja pada

prioritas didukung dengan rencana konkret yang berorientasi pada

hasil dan manfaat (outcome dan impact). Rencana yang konkret

tersebut bukan saja pada kegiatan yang mendukung pencapaian

target melalui inovasi dan layanan teknologi. Pendanaan Program

dan Kegiatan di Pengadilan Agama Nganjuk 2015-2019 khususnya

untuk edisi revisi Tahun 2017-2019 dalam rangka untuk


mewujudkan sasaran strategis dan sasaran program lainnya dapat

di ringkaskan pada Tabel berikut ini :

NoSasaranStrategis Indikator Kinerja

AlokasiAnggaran

Tahun 2018

1.

TerwujudnyaProses Peradilanyang Pasti,Transparan danAkuntabel

a. sisa perkara yang

diselesaikan -

b. perkara yang

diselesaikan tepat

waktu

-

c. penurunan sisa perkara -

d. responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

-

2.

PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara

a. Isi putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu

-

b. Perkara yang

Diselesaikan melalui

Mediasi

-

c. Berkas perkara yang

dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK yang

diajukan secara

lengkap dan tepat

-


waktu

d. Putusan yang menarik

perhatian masyarakat

(ekonomi syariah ) yang

dapat diakses secara

online dalam waktu 1

hari sejak diputus

-

3.

MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Perkara Prodeo yang

diselesaikan 6.000.000

b. Perkara yang

diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan

20.000.000

c. Perkara

Permohonan(Voluntair)

Identitas Hukum

-

d. Pencari Keadilan

Golongan Tertentu

yang Mendapat

Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

24.000.000

4.

MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan

Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi).-


Rencana strategis Pengadilan Agama Nganjuk tahun

2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan

peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat

eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan

peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program

yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama

kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan

dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Nganjuk harus terus

disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra

ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra

ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap

kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja

dilingkungan Pengadilan Agama Nganjuk memiliki pedoman yang

dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan

sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga

visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk dapat terwujud

dengan baik profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUKNomor : W13-A22/59/OT.00/SK/1/2019

TENTANG :

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan kinerja yangoptimal, efektif dan efisien yang berorientasipada pelayanan publik yang maksimalPengadilan Agama Nganjuk Tahun 2018diperlukan adanya Review RencanaStrategis (RENSTRA) Pengadilan AgamaNganjuk Tahun 2018;

b. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No.7Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan maka untuk melaksanakanperbaikan sasaran mutu agar menjadi lebihbaik maka perlu adanya reviu rencanastrategis

c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkanRevisi Rencana Strategis Pengadilan AgamaNganjuk 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005-2025;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah 2010-2014;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun2010 Tentang Grand Disign ReformasiBirokrasi 2010-2025;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RINomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tahun 2012Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja

Utama Mahkamah Agung RI;5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RINomor 041/SEK/SK/VIII/2012 TentangPenetapan Reviu Indikator Kinerja UtamaMahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor : W13-A/3606/OT.01.3/11/2017 tanggal 21November 2017 tentang Review IndikatorKinerja Utama Tingkat Pertama;

MEMUTUSKANMenetapkan : REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN2015-2019

Pertama : Memberlakukan Reviu Rencana StrategisPengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019;

Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawaiPengadilan Agama Nganjuk untukmelaksanakan tugas- tugas yang diberikansesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi,dan sinkronisasi untuk tercapainya RencanaStrategis tersebut;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulaitanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan, akan diubah dan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NganjukPada tanggal : 2 Januari 2019Ketua,

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.NIP. 19671006 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

Lampiran Surat KeputusanNomor : W13-A22/59/OT.00/SK/1/2019Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015-2019

No Nama JabatanDinas

JabatanDalam Tim

1 2 3 41.

2.

3.

5.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H

Zainul Hudaya, S.H.

Dyah Puspita S, S.H.,M.H

Fathul Mubin, S.H.I

Ketua

Panitera

Sekretaris

Kepala SubBagian

Perencanaan,Pelaporan

dan IT

Pengarah

Ketua Tim

Sekretaris/

Merangkap

Anggota

Anggota

Nganjuk, 2 Januari 2019Ketua Pengadilan Agama Nganjuk


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUKNomor : W13-A22/3579/OT.00/SK/11/2017

TENTANG :

PENETAPAN TIM REVIUINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaransasaran atau kondisi hasil yang akandicapai dan strategi yang akan dicapaidalam kurun waktu 5 (lima) tahun perluadanya rencana strategis;

a. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No.7Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan maka untuk melaksanakanperbaikan sasaran mutu agar menjadi lebihbaik maka perlu adanya reviu rencanastrategis

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9Nopember 2016 tentang Penetapan reviuindikator kinerja utama Mahkamah AgungRI;

c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan TimReviu Indikator Kinerja Utama (IKU) danRencana Strategis (Renstra) PengadilanAgama Nganjuk Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005-2025;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010

Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah 2010-2014;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun2010 Tentang Grand Disign ReformasiBirokrasi 2010-2025;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RINomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tahun 2012Tentang Penetapan Reviu Indikator KinerjaUtama Mahkamah Agung RI;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun2014 Tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RINomor 041/SEK/SK/VIII/2012 TentangPenetapan Reviu Indikator Kinerja UtamaMahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor : W13-A/3606/OT.01.3/11/2017 tanggal 21November 2017 tentang Review IndikatorKinerja Utama Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN2015-2019;

Pertama : Menetapkan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama(IKU) dan Rencana Strategis (Renstra)Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019sebagaimana tercantum dalam lampiran suratkeputusan ini;

Kedua : Tugas Tim adalah :1. Membuat dan Menyusun Reviu Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis(Renstra) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun2015-2019;

2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan

hasil pelaksanaan tugasnya kepada KetuaPengadilan Agama Nganjuk;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulaitanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwaapabila dikemudian hari ternyata terdapatkekeliruan, akan diubah dan diperbaikisebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NganjukPada tanggal : 27 November 2017Ketua,


Tembusan disampaikan kepada :1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya;

Lampiran Surat KeputusanNomor : W13-A22/3579/OT.00/SK/11/2017Tanggal : 27 November 2017

DAFTAR TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN 2017

No Nama JabatanDinas

JabatanDalam Tim

1 2 3 41.

2.

3.

4.

5.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Dyah Puspita S, S.H.,M.H

Drs. Moh. Munib. M.HI

Fathul Mubin, S.H.I

Ketua

Panitera

Sekretaris

Wakil Panitera

Kepala SubBagian

Perencanaan,Pelaporan

dan IT

Penanggung

jawab/

Pengarah

Ketua Tim

Sekretaris/

Merangkap

Anggota

Anggota

Anggota

Nganjuk, 27 November 2017Ketua Pengadilan AgamaNganjuk


VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk Yang AgungMISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Nganjuk4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Agama Nganjuk

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Program Target Anggaran1 6 7 8 9 10 11 14 15

a. a. Meningkatkan prosespersidangan

b. Pembinaan dan DDTK

c. Optimalisasi PenggunaanSIADPA dan SIPP

b. b. a. Meningkatkan prosespersidangan



c. c. a. Meningkatkan prosespersidangan



d. d. a. Meningkatkan prosespersidangan



e. e. a. Meningkatkan prosespersidangan


90% 90% 90%

90% 90% 10% 10% 10%

99%99%99%99%99%

100% 100% 100% 100% 100%

81%81%81%100%100%

20%

100% 100%

3100%

90%

90%

100%

MewujudkanPengadilan AgamaNganjuk yangprofessional denganmenerapkan sistemperadilan yangsederhana,transaparan danakuntabel

PeningkatanManajemen PeradilanAgama

Persentaseperkara yangdiselesaikan tepatwaktu

Persentasepenurunan sisaperkara.

Persentaseperkara yang TidakMengajukan UpayaHukum :• Banding• Kasasi• PK

12 13Indikator

Persentase sisaperkara yangdiselesaikan

Program PeningkatanManajemen Peradilan

Terwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan danakuntabel

Index respondenpencari keadilanyang puasterhadaplayanan peradilan

RENCANA STRATEGISPENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGI

Indikator Uraian

100%

81%

10%

99%

90%

TARGETJANGKA

MENENGAH

Presentase sisaperkara yangdiselesaikan

Kegiatan Indikator Kegiatan2 5

a.4

Presentase sisaperkara yangdiselesaikan tepatwaktu

Presentasepenurunan sisaperkara

Presentase perkarayang mengajukanupaya hukum

Indexs respondenpencari keadilanyang puas terhadappelayananpengadilan

c. Survey kepuasanpelayanan denganresponden pencarikeadilan

a. a. a. Meningkatkan prosespersidangan



d. Peningkatan sarana dansarana



c. Mediator yang kompetendibidangnya

d. Koordinasi, evaluasi danpengawasan

e. Pembuatan Mou antaraPengadilan Agama

NGANJUK dan Mediator







d. Peningkatan Sarana danPrasarana berupa internetdan PC yang memadai

a. a.a.

Perkara prodeo yangdibiaya DIPA dan perkaraprodeo murni

b. Meningkatkan prosespersidangan

99% 99% 99% 99%

100%100%100% 100%100%

100%100%

16% 100% 100%100%

90% 90% 90%

100%100%100%

99%

99%

100%

Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan

15%

100% 100%

Mewujudkan kualitaspelayanan publikterhadap masyarakatpencari keadilan

MewujudkanProgram Justice forAll bagi masyarakatyang kurang mampudan terpinggirkan

PersentasePerkara Prodeoyang diselesaikan


100%99% 99% 100%


Persentaseputusan yangmenarik perhatianmasyarakat(ekonomi syariah )yang dapat diaksessecara onlinedalam waktu 1 harisejak diputus

100%

99%

Program DukunganManajemen danTugas Teknis LainnyaMahkamah Agung

PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusan Administrasi

100%

100% Peningkatan EfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

PersentasePerkara yangDiselesaikanmelalui Mediasi

19%

Persentase berkasperkara yangdimohonkanBanding, Kasasidan PK yangdiajukan secaralengkap dan tepatwaktu

MewujudkanPengadilan AgamaNganjuk yangprofessional denganmenerapkan sistemperadilan yangsederhana,transaparan danakuntabel



90%

6.000.000

100%

99%

99%

100%




Persentase Isiputusan yangditerima oleh parapihak tepat waktu

100%


Presentase isiputusan yangditerima para pihaktepat waktu

Presentase perkarayang diselesaikanmelalui mediasi







d. d. a. Sosialisasi, koordinasi,evaluasi dan pengawasan

a. Meningkatkan prosespersidangan



Mengetahui, Nganjuk, 31 Desember 2018Ketua, Panitera SekretarisDrs. H. SYAIFUL HEJA, M.H ZAINUL HUDAYA, S.H. DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H.NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19621229.198203.1.002 NIP. 19751103.200803.2.001

0% 0% 0% 100% 100%

0,5%100% 100% 0,5% 0,5%

100%

100%100%100%100%100%

100%100%100% 100%100%

100%


Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan

100%


PersentasePencari KeadilanGolongan Tertentuyang MendapatLayanan BantuanHukum(Posbakum)

100%



Persentase PutusanPerkara Perdata yangDitindaklanjuti(dieksekusi).

MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

100% 100% 100% 100%

PersentasePerkaraPermohonan(Voluntair)Identitas Hukum


PersentasePerkara yangdiselesaikan di luarGedungPengadilan

6.000.000

100% 20.000.000

100% 0

24.000.000

0,5%

b. Konsultasi dan Pembuatandokumen / surat gugat danpermohonan

c. Pembuatan MOU antaraPengadilan Agama

PersentasePerkara yangdiselesaikan di uarGedung Pengadilan

PersentasePerkaraPermohonan(Voluntair) IdentitasHukum

Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)

100%

100%PersentasePerkara Prodeoyang diselesaikan

Persentase PutusanPerkara Perdata yang

Ditindaklanjuti(dieksekusi).

100%

100%

Rencana Rencana

6 7 8 9 10 11 12 13 14 151)

b.

c.

d.

e.

2. a.

b.

c.

d.

3. a.

b.

Terwujudnya ProsesPeradilan Yang Pasti,Transparan danAkuntabel

Peningkatan EfektifitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

Meningkatnya AksesPeradilan BagiMasyarakat Miskin danTerpinggirkan

100%

100%

100%

100% 100%

ProgramPeningakatan

Manjemen Peradilan

a.

Persentase Perkara yangdiselesaikan di luarGedung Pengadilan

100% 100% 100% 100%

Persentase PerkaraProdeo yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase putusan yangmenarik perhatianmasyarakat (ekonomisyariah) yang dapatdiakses secara onlinedalam waktu 1 hari sejak

99% 99% 99% 99% 99%

Persentase berkasperkara yang dimohonkanBanding, Kasasi dan PKyang diajukan secara

99% 99% 99% 99% 99%

Persentase Perkara yangDiselesaikan melaluiMediasi

15% 16% 17% 18% 19%

100% 100% 100%

100% 100%

90% 90% 90%

100%

Persentase perkara yangTidak Mengajukan UpayaHukum :• Banding• Kasasi

Persentase penurunansisa perkara.

90% 90%

Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%100%

Persentase Isi putusanyang diterima oleh parapihak tepat waktu

100% 100%

100% 100%

Index responden pencarikeadilan yangpuasterhadap layananperadilan

100% 100%

Persentase sisa perkarayang diselesaikan

2019

1 4 5

Uraian Uraian IndikatorPerkiraan Maju Perkiraan Maju

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018

MATRIKS KINERJA dan PENDANAANPENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN SASARAN TARGET INDIKASI PENDANAAN

c.

d.

4.

Mengetahui, NGANJUK, 01 Nopember 2017Ketua, Panitera SekretarisDrs. H. SYAIFUL HEJA, M.H ZAINUL HUDAYAH, S.H. DYAH P. SUNINGRUM, S.H.,M.H.NIP. 19671006.199403.1.009 NIP. 19621229 198203 1 002 NIP. 19751103.200803.2.001


MeningkatnyaKepatuhan PadaPutusan Pengadilan

100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

Program DukunganManajemen dan

Pelaksanaan Tugasteknis Lainnya

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

100% 100% 100%

ProgramPeningakatan

Manjemen Peradilan

Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum(Posbakum)

0% 0% 0% 100%

Persentase PerkaraPermohonan (Voluntair)Identitas Hukum

100% 100%


100% 100% 100% 100%

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Nganjuk yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang AgungMISI : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama

2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Jumlah Satuan1 6 7 8 9 10 11 14 15

a. a. Meningkatkan prosespersidangan












e. e. a. Meningkatkan prosespersidangan


90%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%100%100%100%100%

20%

100% 100%

3100%

90%

90%

100%

Persentaseperkara yangdiselesaikan tepatwaktu

Persentasepenurunan sisaperkara.

Persentaseperkara yang TidakMengajukan UpayaHukum :• Banding• Kasasi• PK

90% 90% 90% 90%



MewujudkanPengadilan AgamaNGANJUK yangprofessional denganmenerapkan sistemperadilan yangsederhana,transaparan danakuntabel


MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGISPENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGI

12 13

100%

90%

99%

2Presentase sisaperkara yangdiselesaikan

100%

90%

Persentase sisaperkara yangdiselesaikan


5a.

4

Presentase sisaperkara yangdiselesaikan tepatwaktu

Presentasepenurunan sisaperkara

Presentase perkarayang mengajukanupaya hukum


Indikator

TARGETJANGKA

MENENGAH Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan TargetUraian

c. Survey kepuasanpelayanan denganresponden pencarikeadilan

a. a. a. Meningkatkan prosespersidangan



d. Peningkatan sarana dansarana



c. Mediator yang kompetendibidangnya

d. Koordinasi, evaluasi danpengawasan

e. Pembuatan Mou antaraPengadilan Agama

NGANJUK dan Mediator







d. Peningkatan Sarana danPrasarana berupa internetdan PC yang memadai

a. a.a.

Perkara prodeo yangdibiaya DIPA dan perkaraprodeo murni

b. Meningkatkan prosespersidangan

100%100%

16% 17% 19%18%

100% 100% 100%

100%100%100%

99%

99%

100%


15%

100% 100%

Mewujudkan kualitaspelayanan publikterhadap masyarakatpencari keadilan




99%99% 99% 99%

99% 99% 99% 99%

99%

99%

100%100%100% 100% PeningkatanManajemen PeradilanAgama


100%

PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusan Administrasi

100%

100% Peningkatan EfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

PersentasePerkara yangDiselesaikanmelalui Mediasi

19%


Program DukunganManajemen danTugas Teknis LainnyaMahkamah Agung



MewujudkanPengadilan AgamaNGANJUK yangprofessional denganmenerapkan sistemperadilan yangsederhana,transaparan danakuntabel

17%

99%

99%

100%

90%




Persentase Isiputusan yangditerima oleh parapihak tepat waktu

100%


Presentase isiputusan yangditerima para pihaktepat waktu

Presentase perkarayang diselesaikanmelalui mediasi







d. d. a. Sosialisasi, koordinasi,evaluasi dan pengawasan

a. Meningkatkan prosespersidangan




100%100% 100% 100% 100%

100%100%100%100%100%

0% 0% 0% 100% 100%100%


Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan

100%


PersentasePencari KeadilanGolongan Tertentuyang MendapatLayanan BantuanHukum(Posbakum)

100%



Persentase PutusanPerkara Perdata yangDitindaklanjuti(dieksekusi).

MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

100% 100% 100% 100%

PersentasePerkaraPermohonan(Voluntair)Identitas Hukum

100%100%100% 100% PeningkatanManajemen PeradilanAgama

PersentasePerkara yangdiselesaikan di luarGedungPengadilan

100%

100%

100%

100%

b. Konsultasi dan Pembuatandokumen / surat gugat danpermohonan

c. Pembuatan MOU antaraPengadilan Agama

100%PersentasePerkara yangdiselesaikan di uarGedung Pengadilan

PersentasePerkaraPermohonan(Voluntair) IdentitasHukum

Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)

100%

100%PersentasePerkara Prodeoyang diselesaikan

Persentase PutusanPerkara Perdata yang

Ditindaklanjuti(dieksekusi).

100%

100%

16

STRATEGI

Anggaran

6.000.000

20.000.000

0

6.000.000

BAGANPENANGGUNG JAWAB

a. a.

-

b. -

b. -c. -

c.d. -

- Tentang penyelenggaraan

d.

e.-

-

e. -

-

-

Penyelenggara ansosialisasi, rapatkoordinasi dandiskusi hukumsecaraberkesinambungan

Pengusulanpenambahan jumlahtenaga teknisperadilan

Hakim danKesekretariatan

Penertiban pembayaranbiaya prosesPetunjuk teknis permintaanduplikat akta ceraiPengiriman berkasBanding, kasasi, PKdisertai dokumenKeseragaman penomoranregister surat kuasa

Tentang SOPpenyelesaian perkaraPenerapan Sertifikasiakreditasi penjaminanmutu Peradilan Agama

Penerapan pola laporanperkara dan keuangan

Kepaniteraan

Penerapan pelaksanaanReformasi birokrasiTentang pembentukan timpengembangan teknologiinformasiTentang implementasiSIPP dan pengembangan

Surat Edaran KetuaPengadilan Agama Nganjuk :Penambahan

jumlah tenagateknis peradilankhususnya PaniteraPengganti danHakim

Penguatanpenerapan StandarOperasionalProsedurpenyelesaian perkara

Peningkatan mutupelayanan padamasyarakat

ISU STRATEGIS BAGIAN TERKAITARAH KEBIJAKAN2015-2019

PeningkatanKepastian Hukum

DalamPenyelesaian

Perkara

ARAH KERANGKA

Penyederhanaanproses berperkara

MATRIKS KERANGKA REGULASIPENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015 - 2019

REGULASI KEBUTUHAN REGULASI

Penguatan danpeningkatan inovasidalam administrasiperkara

Peningkatankemampuan tenagateknis peradilandalam penyelesaianperkara

Penguatankepuasan terhadaplayanan PengadilanAgama

Modernisasimanajemen perkara

Pembuatan SK KetuaPengadilan Agama Nganjuk:

Rencana Rencana

6 7 8 9 10 11 12 13 14 151)

b.

c.

d.

e.

2. a.

b.

c.

d.

3. a.

b.

MATRIKS KINERJA dan PENDANAANPENGADILAN AGAMA NGANJUK

TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN SASARAN TARGET INDIKASI PENDANAANPerkiraan Maju

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 4 5

Uraian Uraian IndikatorPerkiraan Maju

100%

Persentase Isi putusanyang diterima oleh parapihak tepat waktu

100% 100%

100% 100%

Index responden pencarikeadilan yangpuasterhadap layananperadilan

100% 100%

Persentase sisa perkarayang diselesaikan

100% 100% 100%

Persentase perkara yangdiselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara yangTidak Mengajukan UpayaHukum :• Banding• Kasasi

Persentase penurunansisa perkara.

90% 90%

100% 100%

90% 90% 90%

100%

100% 100% 100%

Persentase Perkara yangDiselesaikan melaluiMediasi

15% 16% 17% 18% 19%

Persentase berkasperkara yang dimohonkanBanding, Kasasi dan PKyang diajukan secara

99% 99% 99% 99% 99%

Persentase putusan yangmenarik perhatianmasyarakat (ekonomisyariah) yang dapatdiakses secara onlinedalam waktu 1 hari sejak

99% 99% 99% 99% 99%

Persentase PerkaraProdeo yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100%

ProgramPeningakatan

Manjemen Peradilan

a.

100% 100%100%

100%

100%

Terwujudnya ProsesPeradilan Yang Pasti,Transparan danAkuntabel

Peningkatan EfektifitasPengelolaanPenyelesaian Perkara


c.

d.

4.



100% 100% 100% 100%

Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum(Posbakum)

0% 0% 0% 100%

Persentase PerkaraPermohonan (Voluntair)Identitas Hukum

100% 100%

Program DukunganManajemen dan

Pelaksanaan Tugasteknis Lainnya

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi).

100% 100% 100%

ProgramPeningakatan

Manjemen Peradilan

100%

100%

100% 100% 100%

100%


MeningkatnyaKepatuhan PadaPutusan Pengadilan

100%

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor W13-A22/59/OT.01.3/1/2019 · prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung

Documents