LAPORAN TAHUN 2017 · 2019. 3. 8. · LAPORAN TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA NGANJUK PENGADILAN AGAMA NGANJUK Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk – Jawa Timur Website : www. pa-nganjuk.go.id

LAPORAN TAHUN2017

PENGADILANAGAMANGANJUK

PENGADILAN AGAMA NGANJUKJl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk – Jawa Timur

Website : www. pa-nganjuk.go.idE-mail : [email protected]

Nganjuk 64411

PENGADILAN AGAMA NGANJUKJl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk – Jawa Timur

Website : www. pa-nganjuk.go.idE-mail : [email protected]

Nganjuk 64411

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

MENJAGA KEMANDIRIAN APARATUR BADANPENGADILAN

MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAANSEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DANKETERBUKAAN INFORMASI DI BIDANG HUKUM

MEWUJUDKAN KESATUAN POLA TINDAK DAN POLAKERJA SEHINGGA DIPEROLEH KEPASTIAN HUKUM BAGIMASYARAKAT.

MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMANGANJUK YANG AGUNG

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.• KETUA PA.• PENASEHAT

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.• PANITERA• KETUA TIM

Drs. H. MOOH. MUNIB, M.H.• WAKLI PANITERA• ANGGOTA

MUH. NAFI', S.H., M.H.I.• PANMUD HUKUM• ANGGOTA

FUAD, S.HI.• KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA• ANGGOTA

FATHUL MUBIN, S.HI.• KASUBAG. PERENCANAAN, IT & PELAPORAN• ANGGOTA

Drs. H. SYAIFUL HEJA, M.H.• KETUA PA.• PENASEHAT

HERI EKA SISWANTA, S.H., M.H.• PANITERA• KETUA TIM DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.

• SEKRETARIS• SEKRETARIS / ANGGOTA

Drs. H. MOOH. MUNIB, M.H.• WAKLI PANITERA• ANGGOTA

MUH. NAFI', S.H., M.H.I.• PANMUD HUKUM• ANGGOTA

FUAD, S.HI.• KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA• ANGGOTA

FATHUL MUBIN, S.HI.• KASUBAG. PERENCANAAN, IT & PELAPORAN• ANGGOTA

MUH. YANUAR ARIFIN• STAFF KEPANITERAAN• ANGGOTA

IRWAN ABD. RAHMAN, S.H., M.H.• STAFF KEUANGAN• ANGGOTA

DHIMAS ANDRI HANDOYO, S.Kom.• STAFF KEPANITERAAN & IT• ANGGOTA

M. ROSYID RIDHO, S.E.• STAFF KEPEGAWAIAN & ORTALA• ANGGOTA

NGAKIFUN NUHA, S.Kom.• STAFF KESEKRETARIATAN & IT• ANGGOTA

DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.• SEKRETARIS• SEKRETARIS / ANGGOTA

IRWAN ABD. RAHMAN, S.H., M.H.• STAFF KEUANGAN• ANGGOTA

DHIMAS ANDRI HANDOYO, S.Kom.• STAFF KEPANITERAAN & IT• ANGGOTA

M. ROSYID RIDHO, S.E.• STAFF KEPEGAWAIAN & ORTALA• ANGGOTA

NGAKIFUN NUHA, S.Kom.• STAFF KESEKRETARIATAN & IT• ANGGOTA

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA NGANJUK YANG AGUNG"

semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan kritik dan rekomendasinya

bagi optimalisasi pencapaian Visi Pengadilan Agama Nganjuk :

Pengadilan Agama Nganjuk kepada pimpinan peradilan di atasnya dengan harapan akan

mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna penyempurnaan penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Agama Nganjuk pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 ini disajikan dengan harapan

Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan program

kerja Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 sebagai bahan

evaluasi, baik bagi Pengadilan Agama Nganjuk sendiri,

maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban pimpinan

kami panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena hanya atas rahmat, hidayah, dan

inayah-Nya Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Nganjuk tahun

2017 telah tersusun.

Puji syukur yang sedalam-dalamnya

NGKAT

BAB3

p'E:M'El:N:A..J\N D.Jl:N p'E:N{j'ELOL:A..J\NCoacfiing and Management.Jl. Sumber 'Daya :Manusia 62':8. 'Penye{esaian Perkara 68C. Penqeloiaan.Sarana dan prasarana..................... 77V. Penqeiotaari Keuanqan. 80

• SUa11£] Xefifi11£] 59• Perkara Prodeo 60

• Posbakum. 59

ST'R'UXT'U'R0'R1].Jt:NIS.A51(T'UpOXS1)01llanization Structure.Jl. Struktur Orqanisasi (Tupoksi)

• Standar Operasionai Prosedur (SOP) 15• Sasaran Xerja Pegawai {SXp)...................... 55

'E. PeCayananPu6fik Prima• .Jlkreditasi Penjaminan. :Mutu 58

B PTND.Jt1{llill5tNA PreliminaryB .Jt Xe6ijakan 'Umum 'Peradilan. 1

1 'E. "isi Dan :Misi 6

C. Rencana Strateqis 7

Tim Penuusun. ii

J{istory Xetua iii

Xata Penqantar iv

Daftar lsi v

'"\7' i ,»: t7r.A"y ISt uan JYL lSt .........•.....•.•.•........

1)J\J'tJ\1t lSI

L~============================~'B. Saran......... 107.Jl. Kesimpulan. 106

XTSI:MP'UL.JlN V.JlN'RTXO:MTND.J\SIConclusions And:Recommendtztions

BAB5

96PTN(j.5\ W.J\S.JlNSl!J?ervision.5\. Penqawasan. Internal ,.....

BAB4

100

105'B. Evaiuasi .

--

[ Laporan Tahunan 2017 ]Pengadilan Agama Nganjuk / 1

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan

Negara tertinggi yang

mempunyai posisi dan peran

strategis dibidang kekuasaan

kehakiman.

Sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2009

Mahkamah Agung RI

melakukan berbagai program

dengan capaian salah satunya

adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan peradilan

juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi Birokrasi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang - undangan

yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan

pengadilan 2010 - 2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun

mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah

dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan public berkewajiban









kehakiman.

Sejak tahun 2005


Mahkamah Agung RI




















kehakiman.

Sejak tahun 2005


Mahkamah Agung RI













memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk

merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk mengambil

kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang cepat, sederhana,

dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, Pengadilan Agama

Nganjuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti :

1. Penggunaan program aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi

Perkara Peradilan Agama) dengan secara terus - menerus

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

2. Selalu memperbaharui website dengan alamat www.pa-nganjuk.go.id

agar dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya kepada

masyarakat pencari keadilan.

3. Mengaplikasikan Mesin Antrian Sidang, sehingga para pencari

keadilan dapat mengantri dengan tertib sebelum sidang dan proses

persidangan dapat berjalan dengan lancar.

4. Mengaplikasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang

berbasis Website yang diperuntukkan dalam administrasi dan

penelusuran terhadap data perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.

Selain itu, juga pelayanan informasi yang lain yang bias membantu

masyarakat secara langsung untuk melihat perkembangan perkara yang

diajukan adalah dengan menyediakan peralatan computer berupa Sistem

Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen) yang merupakan

sumbangan dari Badilag MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia),

dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat mengakses sendiri data – data

yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai pengadilan. Namun

masih banyak masyarakat yang buta tentang IT (Informasi Teknologi). Oleh

karena itu Pengadilan Agama Nganjuk dalam mensosialisasikan alat ini

secara bertahap yakni, melalui kuasa hokum serta aparat yang mendampingi

pihak-pihak atau pihak-pihak secara langsung yang benar - benar memahami.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat sangat

berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke


Pengadilan Agama Nganjuk. Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu

disertai dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya

Manusia yang ada, disertai dengan kinerja yang profesional, disiplin serta etos

kerja yang tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor : 35/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 71/KMA/SK/V/2008

tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja perlu dilaksanakan secara

maksimal.

Pengadilan Agama Nganjuk dalam meningkatkan pelayanan kepada

para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan

membudayakan antri kepada para pencari keadilan untuk mengambil nomor

antrian yang dikeluarkan dari mesin antrian sidang sehingga para pencari

keadilan yang dating lebih dulu, mendapatkan nomor lebih dulu sehingga

tidak ada permainan yang dating terlebih dahulu mendapat giliran belakang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsure penyelenggara

pemerintahan Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang :

Perkawinan

Kewarisan

Wasiat

Hibah

Wakaf

Zakat

Infaq

Shodaqoh, dan

Ekonomi Syari’ah.


P3HP/Penetapan Ahli Waris, dan Lain – Lain

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Pengadilan Agama

Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk berada pada

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama S u r a b a y a , dan memiliki wilayah

hukum yang terdiri dari 20 (duapuluh) Kecamatan, 15 (lima belas) Kelurahan

dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan luas mencapai ±

122.433 Km² atau 122.433 Ha.

Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya berbatasandengan :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Jombang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kediri

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT

dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ±

122.433 Km2 atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

Tanah sawah 43.052.5 Ha

Tanah kering 32.373.6 Ha


Tanah hutan 47.007.0 Ha

Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah

Nganjukantaralainsebagai berikut :

No Kecamatan No Kecamatan

1 Bagor 11 Ngluyu

2 Baron 12 Ngronnggot

3 Berbek 13 Pace

4 Gondang 14 Patianrowo

5 Jatikalen 15 Rejoso

6 Kertosono 16 Prambon

7 Lengkong 17 Sawahan

8 Loceret 18 Sukomoro

9 Nganjuk 19 Tanjunganom

10 Ngetos 20 Wilangan

Tabel 1. 1 Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk

Seiring lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun

2015 mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

peradilan, dalam hal ini pengadilan Agama Nganjuk melakukan pembagian

admistrasi peradilan agama menjadi 2 (dua) yaitu administrasi perkara yang

biasa disebut kepaniteraan dan administrasi umum yang biasa disebut

kesekretariatan.

Adapun segi administrasi perkara Pengadilan Agama Nganjuk

melakukan hal-hal :

1. Peningkatan pengelolaan penanganan perkara meliputi penerimaan

perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara,

dan pembuatan laporan perkara yang sesuai dengan pola yang ditetapkan.

2. Penerapan teknologi dalam proses berperkara di Pengadilan Agama


Nganjuk yang di wujudkan dalam hal SIADPA, SIPP, Mesin Antrian

Sidang, Touchscreen dan Website.

3. Layanan meja informasi dan meja pengaduan ditunjang aplikasi SIWAS

(Sistem Pengawasan) sebagai pengendali / pengawasan dalam jalannya

perkara.

Sedangkan dari segi adminis t ras i umum, Pengadilan Agama

Nganjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan administrasi kepegawaian dengan SIMPEG :

Mengevaluasi data kepegawaian.

Membuat surat keputusan tentang KGB.

Menata berkas kepegawaian.

Menertibkan ijin cuti pegawai.

Mengolah data dan mengirimkan laporan bulanan dan tahunan

dibidang kepegawaian.

2. Menyusun RKA-KL-DIPA (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan anggaran DIPA yang ada.

4. Menyusun RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) untuk

pengajuan belanja modal.

5. Penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) yang di wujudkan dengan

belanja modal, penghapusan dan penetapan status.

B. VISIDAN MISI

Visi Pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara

Indonesia : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang

modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi

hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama

Nganjuk menetapkan misi-misi sebagai berikut :


1. Menjaga kemandirian badan

peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum

yang berkeadilan.

3. Meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan

transparansi badan peradilan.

Di dalam melaksanakan Misi

tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat

rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun.

Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana

Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra

lima tahunan tersebut akan berada 7 area :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

2. Area kebijakan.

3. Area proses berperkara.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

6. Area keterjangkuan.

7. Area kepercayaan publik.

C. RENCANA STRATEGIS (Strategic Action Plan)

Kebijakan satu atap menuntut tanggung jawab dan tantangan untuk

mewujudkan organisasi sebagai

lembaga yang profesional, efektif,

efesien, transparan serta akuntabel.

Untuk itu perlu dilakukan

perbaharuan Peradilan secara

terencana, terarah dan

berkesinambungan dengan

mengacu pada cetak biru


Pembaharuan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung R.I.

Dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama

Nganjuk tahun 2017-2021 diperlukan analisis dan kondisi keadaan tingkat

perkara tahun 2011-2015.

Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel atau data perkara

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut :

No Tahun

Sisa

Perkara

yang lalu

Perkara

Masuk

Jumlah

Perkara

Perkara

Di Putus

Sisa

Perkara

sekarang

1. 2013 548 2442 2990 2384 606

2. 2014 606 2593 3199 2678 521

3. 2015 521 2522 3043 2605 438

4. 2016 438 2443 2881 2319 482

5. 2017 482 2394 2876 2549 327

Tabel 1. 2 Tabel Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur

Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan

meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun. Hal

ini ditunjukkan dalam grafik perkara selama 5 tahun, sebagai berikut :


Peningkatan Penyelesaian Perkara Dalam

5 Tahun

Grafik 1. 1 Grafik Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk

Potensi Dan Permasalahannya

Capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Nganjuk dalam

kurun waktu tahun 2013 - 2017 telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama,Tahun

2017 Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal Kelengkapan data Simpeg

Online lengkap 100%, hal tersebut membuktikan peningkatan

pelaksanaan adminisrasi Kepegawaian.

Kedua, pada Tahun 2017 Upload Putusan Pengadilan Agama

Nganjuk termasuk peringkat 18 se-Indonesia.Ketiga, pada Tahun 2017

Upload data SIPP Pengadilan Agama Nganjuk sebesar 2433 putusan hal

ini menunjukkan adanya peningkatan publikasi putusan dan transparansi

peradilan. Dari keberhasilan tersebut dapat di identifikasikan dapat

menjadi modal dalam melanjutkan Pembaruan Peradilan, khususnya lima

tahun kedepan.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

SisaPerkaraTahunLalu

PerkaraMasuk



5 Tahun















tahun kedepan.

20132014

20152016

2017

SisaPerkaraTahunLalu

PerkaraMasuk

JumlahPerkara

PerkaraDi Putus

SisaPerkara

Sekarang



5 Tahun















tahun kedepan.

20152016

2017

2013

2014

2015

2016

2017


Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan

(Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan

Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Nganjuk.

1) Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Nganjuk mencakup beberapa

hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan

sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam

beberapa aspek :

a) Aspek Proses Peradilan

Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan

Pengadilan Agama Nganjuk selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk

memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan

tugas-tugasnya

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim

Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA dan

SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara.

2) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama

Nganjuk dirinci dalam beberapa aspek :


Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah

hukum Pengadilan Agama Nganjuk.


Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan

Pengadilan. Jumlah pegawai yang jauh dari ideal sehingga


banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai

kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.


Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang

berbasis teknologi informasi.


Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA dan

SIPP masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang

berjalan optimal.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

Pegadilan Agama Nganjuk membutuhkan belanja modal

guna pembangunan paving halaman kantor, ruangan arsip,

ruangan perpustakaan kantor.

Pengadilan Agama Nganjuk juga membutuhkan alat

transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas yang

dimiliki cuma 2 unit yang dipake oleh Ketua dan Panitera,

sedangkan untuk operasional lainnya tidak ada.

Personal Komputer dan Mebelair Pengadilan Agama

Nganjuk jumlahnya sangat sedikit tidak sesuai dengan

jumlah kebutuhan yang ada sehingga dapat menghambat

pelayanan publik yang prima.

3) Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan

Agama Nganjuk untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa

aspek :


Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara

dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama

Nganjuk yang mempermudah masyarakat dalam mengakses

informasi dan proses berperkara.



Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai

dalam peningkatan kinerja.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan, Hakim Pengawas Daerah maupun Hakim

Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara reguler maupun

insidentil yang sudah ada dalam Aplikasi SIWAS (Sistem

Pengawasan) ke Pengadilan Agama Nganjuk.


Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan

agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.


Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di

Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet dan

website Pengadilan Agama Nganjuk.

4) Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama

Nganjuk yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk

tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan

pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima

kepada masyarakat pencari keadilan.


Personil Pengadilan Agama Nganjuk belum seluruhnya

memahami visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk.



Belum adanya sistem reward dan punishment untuk

mengontrol kinerja aparat peradilan.


Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih

sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan

optimal.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana

dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka

Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan tujuan organisasi yang akan

dicapai hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

masyarakat pencari keadilan.

2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang profesional,

efektif, efisien, dan akuntabel.

3) Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjuk.

4) Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

SasaranStrategis

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Nganjuk

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,

transparan dan akuntabel.

2) Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan

akuntabel.

3) Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi.

4) Terwujudnya ketepatan waktu peran kesekretariatan dalam melayani

kebutuhan seluruh hakim dan pegawai.


5) Terwujudnya realisasi, penyerapan dan pengelolaan keuangan DIPA

secara tepat waktu.

6) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan

efisien.

7) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan eksternal yang efektif dan

efisien ditunjang meja pengaduan dan aplikasi SIWAS (Sistem

Pengawasan).


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

bahwa “ Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat

Pengadilan diatur lebih lanjut

oleh Mahkamah Agung ”.

Namun sejak berlakunya

Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006, belum ada

ketentuan dari Mahkamah

Agung tentang Tugas serta

tanggung jawab, susunan

organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan yang baru sesuai dengan Undang-undang

tersebut diatas, sehingga sesuai dengan pasal 106A Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : “Pada saat Undang-undang ini mulai

berlaku peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini ”.

Susunan Organisasi Pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan

yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk tetap

mengacu pada PERMA Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang

pemisahan Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan.


1. ALUR TUPOKSI

Pengadilan Agama Nganjuk, yang merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur

pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya

mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

1. Unsur Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 terdiri dari

Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketiga unsur pimpinan tersebut telah

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Nganjuk dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan tahunan ini.

2. Unsur Pelaksanaan

Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili


1. ALUR TUPOKSI







1. Unsur Pimpinan









1. ALUR TUPOKSI







1. Unsur Pimpinan









yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang

diajukan kepada pengadilan agama. Hal ini dilaksanakan oleh majelis

hakim dan dibantu oleh panitera/panitera pengganti pengadilan agama.

3. Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur pembantu pimpinan sesuai PERMA (Peraturan Mahkamah

Agung) RI No. 7 tentang Organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat

sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas

pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, dibawah kewenangan

panitera dan sekretaris pengadilan agama.

Selanjutnya, dari setiap unsur mulai dari Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua,

Panitera, Sekretaris, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional :

1. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Uraian Jabatan :

a. Uraian Ringkas Pekerjaan

Merencanakan dan melaksanakan

tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung R.I., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perincian pelaksanaan pekerjaan

Sebagai Pimpinan Pengadilan Agama

1) Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

Peradilan dengan baik (sesuai dengan asas peradilan, yaitu

sederhana, cepat dan biaya ringan) dan menjaga

terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama.

2) Menciptakan koordinasi antar pejabat struktural, pejabat

fungsional, mewujudkan keserasian kerja diantara para

pejabat tersebut, menegakkan disiplin kerja,


membangkitkan motivasi kerja dan sebagai sumber

inspirasi, juga mendorong dan memberikan kesempatan

bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan.

3) Melaksanakan prinsip-prinsip managemen secara benar

seksama dan sewajarnya dengan membuat program kerja

(jangka pendek dan jangka panjang), pelaksanaan dan

pengorganisasiannya

4) Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua Pengadilan

Agama dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama serta

bekerjasama dengan baik yakni mebagi tugas dan

tanggungjawab secara jelas dalam rangka mewujudkan

keserasian dan kerja sama.

5) Melaksanakan pertemuan berkala, sekurangnya sekali

dalam sebulan dengan pejabat fungsional dan pejabat

struktural, serta sekurang-kurangnya sekali dalam tiga

bulan dengan seluruh karyawan.

6) Membuat dan menyusun legal data tentang putusan-

putusan perkara penting.

7) Melakukan pengawasan interen bagi para hakim maupun

seluruh karyawan, pejabat peradilan, keuangan dan

material secara rutinterhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, dan

pengawasan eksteren bagi Pengacara/Advokad dan

pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8) Menunjuk hakim pengawas bidang, yang meliputi :

Bidang Perkara Gugatan, Bidang perkara Permohonan,

Bidang Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) dan

Bidang Umum.

9) Melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan dan

memberikan penilaian untuk kepentingan jabatan.

10) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian

kepada Pengadilan Tinggi Agama setiap akhir tahun bulan


Desember.

11) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan

bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam

waktu selambat-lambatnya enam bulan dan

mengumumkannya pada pertemuan berkala kepada para

Hakim.

12) Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka

menghadapi alih generasi.

13) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan

penegak hukum dan bekerjasama dengan instansi-instansi

lain, serta dapat memberi keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah

di daerah hukumnya apabila diminta.

14) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari

masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

15) Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah

Agung RI, KPK, Komisi Yudisial, BPKP.

16) Melakukan pembinaan terhadap organisasi Korpri,

Dharmayukti, Koperasi, Olah Raga/PTWP, IKAHI,

IPASPI dan YPPHIM.

17) Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari

Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang

berkaitan dengan hukum dan perkara, kepada para hakim,

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sebagai Ketua Pengadilan Agama :

1) Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk

melakukan persidangan perkara.

2) Menetapkan : Panjar Biaya perkara, Biaya Jurusita /

Jurusita pengganti, Biaya Eksekusi, dan mengawasi

pelaksanaan lelang.


3) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim

untuk disidangkan.

4) Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan /permohonan

lisan bagi para pencari keadilan yang buta huruf.

5) Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk melakukan

pemanggilan agar terhadap Termohon Eksekusi dapat

dilakukan Teguran (Aanmaning) untuk memenuhi putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta,

putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya.

6) Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu

tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan, sedang dalam

hal ada permohonan peninjauan kembali, hanya atas

perintah Ketua Mahkamah Agung.

7) Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi

sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Melaksanakan putusan serta merta dalam hal perkara yang

dimohonkan banding, wajib meminta ijin kepada

Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal perkara yang

dimohonkan kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah

Agung RI.

9) Menyediakan buku khusus untuk Harian Majelis yang

hendak menyatakan berbeda pendapat dengan kedua

hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara, serta

merahasiakan isi buku tersebut.

10) Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang

dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya

mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya itu secara

periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan

Mahkamah Agung RI.

11) Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang

untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan yaitu

daftar, catatan, risalah, berita acara, dan berkas perkara.


12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

2. Wakil Ketua PengadilanAgama Nganjuk :

Uraian Jabatan :

a. Uraianringkas pekerjaan

Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan

dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai

dengan kebijaksanaan teknis Dirjen Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


Sebagai Pimpinan Pengadilan Agama

1) Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya

Peradilan dengan baik (sesuai dengan asas peradilan, yaitu

sederhana, cepat dan biaya ringan) dan menjaga

terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama.

2) Menciptakan koordinasi antar pejabat struktural, pejabat

fungsional, mewujudkan keserasian kerja diantara para

pejabat tersebut, menegakkan disiplin kerja,

membangkitkan motivasi kerja dan sebagai sumber

inspirasi, juga mendorong dan memberikan kesempatan

bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan.

3) Melaksanakan prinsip-prinsip managemen secara benar

seksama dan sewajarnya dengan membuat program kerja

(jangka pendek dan jangka panjang), pelaksanaan dan

pengorganisasiannya.

4) Melaksanakan pertemuan berkala, sekurangnya sekali

dalam sebulan dengan pejabat fungsional dan pejabat

struktural, serta sekurang-kurangnya sekali dalam tiga

bulan dengan seluruh karyawan.

5) Melakukan pengawasan interen bagi para hakim maupun


seluruh karyawan, pejabat peradilan, keuangan dan

material secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, dan

pengawasan eksteren bagi Pengacara/Advokad dan

pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6) Melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan dan

memberikan penilaian untuk kepentingan jabatan.

7) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari

masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

8) Menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah

Agung RI, KPK, Komisi Yudisial, BPKP.

SebagaiWakil Ketua Pengadilan Agama

1) Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pengadilan Agama yang

didelegasikan wewenangnya kepada Wakil Ketua.

2) Melakukan tugas-tugas insidentil lainnya yang secara

insidentil didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

SebagaiKetua Majelis Hakim

1) Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan

perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Menetapkan hari sidang dan sita jaminan.

3) Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara

persidangan dan menandatangani selambat-lambatnya

sebelum sidang berikutnya.

4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis

hakim.

5) Menyiapkan naskah putusan/penetapan.

6) Membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan

keuangan dan register perkara.

7) Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan

dalam persidangan.

8) Bertanggungjawab atas penyelesaian berkas perkara


(minutasi perkara).

9) Membuat data perkara yang telah diminutasi tiap akhir

bulan, selanjutnya disampaikan kepada Petugas Meja III.

10) Membuat daftar kegiatan persidangan hakim.

11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

3. Majelis Hakim

UraianJabatan :

a. Uraian ringkas pekerjaan

Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang

ada dalam disidangkan.


SebagaiHakim

1) Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam membuat

program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

2) Melaksanakan tugas khususyang didelegasikan oleh

Pimpinan Pengadilan.


SebagaiKetua Majelis Hakim :

1) Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan

perkara-perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Menetapkan hari sidang dan sita jaminan.

3) Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara

persidangan dan menandatangani selambat-lambatnya

sebelum sidang berikutnya.

4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis

hakim.

5) Menyiapkan naskah putusan/penetapan.

6) Membuat instrumen-instrumen yang berkaitan dengan

keuangan dan register perkara.

7) Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan

dalam persidangan.

8) Bertanggungjawab atas penyelesaian berkas perkara

(minutasi perkara).

9) Membuat data perkara yang telah diminutasi tiap akhir

bulan, selanjutnya disampaikan kepada Petugas Meja III ;

10) Membuat daftar kegiatan persidangan hakim.

SebagaiHakim AnggotaMajelis :

1) Mengikuti persidangan dalam Majelis yang telah

ditentukan;

2) Membantu Ketua Majelis dalam memeriksa perkara;

3) Membantu Ketua Majelis Hakim dalam membuat konsep

naskah putusan/penetapan;

4) Membantu Ketua Majelis Hakim dalam mengoreksi dan

meneliti putusan/penetapan;

5) Membantu Ketua Majelis Hakim dalam mengoreksi dan

meneliti pembuatan dan kebenaran berita acara

persidangan

6) Membantu Ketua Majelis Hakim dalam minutasi perkara


dan ikut bertanggungjawab atas ketetapan batas waktu

minutering perkara yang sudah diputuskan.

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara

1) Membantu Ketua Pengadilan Agama Nganjuk melakukan

pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan

pengendalian administrasi Kepaniteraan, yang meliputi :

a) Tertib prosedur penerimaan perkara

b) Tertib regristrasi perkara

c) Tertib keuangan perkara

d) Tertib pemeriksaan buku keuangan perkara/eksekusi

e) Tertib kearsipan perkara

f) Tertib pembuatan laporan perkara

2) Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan

Agama Nganjuk melalui Wakil Ketua sebagai Koordinator

Pengawas Bidang secara periodik atau insidentil sekurang-

kurangnya tiga bulan sekali.

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan

Membantu Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

Persidangan di dalam hal :

1) Tertib Penetapan Majelis Hakim/Hakim meliputi:

penyerahan berkas kepada ketua, Penunjukan Majelis

dilaksanakan secara adil, susunan majelis hakim

ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu, ketua

dan wakil ketua selalu menjadi ketua majelis, sedang

untuk majelis yang lain, ketua majelisnya adalah hakim

senior yang ada.

2) Tertib Penetapan Hari Sidang meliputi : dalam waktu 1

minggu setelah menerima berkas hakim menentukan hari

sidang, mempunyai jadwal sidang yang tetap, tenggang

waktu pemanggilan paling sedikit 3 hari.


3) Tertib Panggilan Para Pihak meliputi : tentang panggilan

para pihak untuk hadir di persidangan disampaikan oleh

Jurusita yang diwujudkan dalam instrumen dan ditanda

tangani Ketua Majelis, panggilan disampaikan kepada

pihak ditempat tinggalnya dan ditanda tangani oleh para

pihak. Apabila tidak bertemu disampaikan kepada kepala

Desa dan jika meninggal dunia diserahkan kepada ahli

warisnya.

4) Tertib Sidang Pengadilan meliputi : sidang dimulai jam

09.00 pagi, dan dilaksanakan diruangan persidangan,

pengunduran sidang dilaksanakan 7 hari dan diperitahukan

kepada Panitera Pengganti dengan menggukan instrument,

perkara diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 bulan.

5) Tertib Berita Acara Sidang (BAS) meliputi : ketua majelis

bertanggung jawab atas kebenaran berita acara dan

menandatanganinya beserta panitera pengganti,

berkembangan perkara yang disidangakan dilaporkan oleh

panitera pengganti dengan instrument kepada pentugas

regester yang ditandatangani oleh ketua majelis, berita

acara persidangan dibuat dengan rapi dan bersih.

6) Tertib Minutasi Perkara meliputi: ketua majelis

bertanggung jawab atas ketepatan waktu minutasi,

minutasi paling lambat sebulan setelah pembacaan

putusan.





Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum



kesekretariatan di dalam hal :


a) Tertib Administrasi Kepegawaian meliputi : buku

induk pegawai/ tata usaha kepegawaian, file

pegawai, kartu pegawai penilian dan hukuman,

mutasi dan usul pegawai serta statistik pegawai.

b) Tertib Administrasi Keuangan meliputi :

Penyusunan anggaran (RKA-KL), perencanaan

anggaran, SPP, SPM, pembelanjaan anggaran dan

pendapatan negara bukan pajak serta pembukuan

kas umum.

c) Tertib Administrasi Umum meliputi : Kerumah

tanggaan, gedung kantor, inventaris perlengkapan,

ketatausahaan, organisasi, tata laksana,

kehumasan/ hubungan, perpustakaan dan

pengelolaan surat menyurat.





Hakim PengawasBidang Manajemen Peradilan dan Kinerja

Pelayanan Publik



Tingkat laku dan perbuatan Hakim/Panitera serta Pegawai,

yang meliputi :

a) Tingkah laku Hakim, Panitera dan Pegawai dalam

melaksanakan tugas kedinasan.

b) Kedisipilan Hakim, Panitera dan Pegawai dalam

melaksanakan tugas kedinasan.

c) Tertib rumah tangga.

d) Membantu dan pemeliharaan Inventaris yang

menunjang pelayanan publik.


2) Kecepatan dan ketepatan Penanganan Ketua Pengadilan

Agama Nganjuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal

yang berkaitan dengan Pelayan Publik di dalam hal :

a) Tertib pengadaan.

b) Tertib perkara.

c) Pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat.



Pengawas Bidangsecara periodik atau insidentil sekurang-


Dalam PERMA (Peraturan Mahakamah Agung) Republik Indonesia

No. 7 Tahun 2015 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan menyebutkan bahwa, dalam

melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh Penitera

Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum,

beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita

Pengganti.Secara keseluruhan tugas Panitera dan Sekretaris yang terurai

sebagai berikut :

1. Panitera :

Uraian Jabatan :


Melaksanakan pemberian dukungan di

bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaiatan

dengan perkara.

a. Perincian pelaksanaan pekerjaan

SebagaiPanitera, bertugas :

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara

permohonan.

2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara gugatan.

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara,


penyajian data perkara, dan transparansi perkara.

4) Melaksanakan administrasi keuangan dalam program

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi

dan administrasi Kepaniteraan.

5) Melaksanakan mediasi.

6) Pembinaan teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan.

7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan Agama Nganjuk.

SebagaiAnggota Baperjakat (TPM) Pengadilan Agama

Nganjuk bertugas :

1) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.

2) Menyiapkan bahan dan sidang.

3) Mengundang pejabat lain yng diperlukan untuk didengar

penjelasannya dalam sidang setelah mendapat petunjuk

Ketua.

4) Menyiapkan saran dan pendapat lain yang berhubungan

dengan pola karier, mutasi dan promosi Hakim guna

penentuan kebijakan.

5) Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan

tugas (sidang) kepada Ketua selaku Penasehat Tim.

b. Panitera dalam melaksanakan tugasnya di Kepaniteraan

dibantu oleh :

Wakil Panitera

Uraian Jabatan :

a) Uraian ringkas pekerjaan

Membantu Panitera dalam hal :

merencanakan dan melaksanakan

pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara

dan peradilan dilingkungan Pengadilan Agama serta

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan


tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan

Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Perincian pelaksanaan pekerjaan

Sebagai Wakil Panitera, bertugas :

1) Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam

membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta

pengorganisasiannya.

2) Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan.

3) Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan setiap

tahun kegiatan.

4) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di

Kepniateraan.

5) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan

penanggungjawab kegiatan Kepaniteraan.

6) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan

kegiatan dilingkungan Kepaniteraan.

7) Mengadakan rapat dinas.

8) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan

pimpinan dibidang Kepaniteraan.

9) Mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas dari

Petugas Meja I, Meja II dan Meja III.

10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang

muncul dibidang Kepaniteraan.

11) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat

diperlukan.

12) Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan

membantu pelaksanaan hisab rukyat.

13) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan

dilingkungan Kepaniteraan.

14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera.

15) Melaksanakan tugas Panitera apabila Penitera


berhalangan.

16) Melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan

oleh Pimpinan Pengadilan/atasan.

Sebagai Panitera Pengganti, bertugas :

1) Membantu hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya persidangan.

2) Membantu hakim dalam hal : membuat PHS,

membuat penetapan sita jaminan, membuat berita

acara persidangan yang harus diselesaikan

sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-

penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan

sidang.

3) Melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan

/Permohonan (Petugas Meja II) untuk dicatat

dalam register perkara tentang adanya penundaan

sidang serta alasan-alasannya, perkara yang sudah

putus beserta amar putusannya kepada kasir

untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam

proses perkara tersebut.

4) Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas

Meja III apabila telah selesai diminutasi.

Panitera Muda Gugatan

Uraian Jabatan :


Melaksanakan administrasi perkara di

bidang gugatan.


Sebagai Panitera Muda

Gugatan, bertugas:

1) Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan

kelengkapan berkas perkara gugatan.

2) Melaksanakan registrasi perkara gugatan.


3) Melaksanakan distribusi perkara yang telah

diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama

Nganjuk melalui Panitera.

4) Melaksanakan penerimaan kembali berkas

perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

5) Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat

pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

6) Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan

salinan putusan perkara gugatan.

7) Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas

perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

peninjauan kembali.

8) Melaksanakan pemberitahuan pernyataan

banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada

pihak termohon banding, termohon kasasi dan

termohon peninjauan kembali.

9) Melaksanakan pengawasan terhadap

pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan

isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan

Mahkamah Agung RI.

10) Melaksanakan penerimaan konsinyasi.

11) Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi.

12) Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang

belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

13) Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum.

14) Melaksanakan urusan tata usaha Kepaniteraan.


15) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh

Panitera.









sidang.

3) Melaporkankepada Panitera Muda

Gugatan/Permohonan (Petugas Meja II) untuk

dicatat dalam register perkara tentang adanya

penundaan sidang serta alasan-alasannya, perkara

yang sudah putus beserta amar putusannya

kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-

biaya dalam proses perkara tersebut.



Sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja II,

bertugas :

1) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan

kelompok Petugas Meja II.

2) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon

Penggugat/Pelawan/Pemohon.

3) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau

permohonan dalam register yang bersangkutan

serta memberi nomor register pada surat gugatan

atau permohonan tersebut.

4) Menyerahkan kembali satu rangkap surat

gugatan/permohonan yang telah diberi nomor


register kepada Penggugat/Pemohon.

5) Memasukkan asli surat gugatan/permohonan

kedalam map dengan melampirkan tindasan

pertama SKUM dan surat-surat yang

berhubungan dengan gugatan/permohonan,

disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk

selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama

melalui Panitera dengan dilengkapi blanko PMH,

PHS dan Penunjukan PP.

6) Menyiapkan konsep pembagian tugas tiap Ketua

Majelis, Panitera Pengganti.

7) Membuat laporan pembagian berkas perkara tiap

Majelis pada tiap akhir bulan.

8) Mencatat dalam register sesuai dengan jalannya

perkara.

9) Meneliti berkas perkara baru yang masuk.

Panitera Muda Permohonan

Uraian Jabatan :


Melaksanakan administrasi perkara di

bidang Permohonan.


Sebagai Panitera Muda Permohonan, bertugas :

1) Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan

kelengkapan berkas perkara permohonan.

2) Melaksanakan registrasi perkara permohonan.

3) Melaksanakan distribusi perkara yang telah

diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama


Nganjuk melalui Panitera.

4) Melaksanakan penerimaan kembali berkas

perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

5) Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat

pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan

putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan

kembali.

7) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan

salinan putusan perkara permohonan.

8) Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas

perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

peninjauan kembali.

9) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan

isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan

meyampaikan relaas penyerahan isi putusan

kepada Mahkamah Agung.

10) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang

belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

11) Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum.

12) Melaksanakan urusan tata usaha Kepaniteraan.


Panitera.

Sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja I,

bertugas :


kelompok Petugas Meja I.

2) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan

(verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan

peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan


penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.

3) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM)

dalam rangkap 3 dan menyerahkan SKUM

tersebut kepada calon Penggugat/Pemohon.

4) Mengevaluasi perkara baru setiap akhir bulan.









sidang.










Panitera Muda Hukum

Uraian Jabatan :


Melaksanakan pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data perkara

serta pelaporan.


Sebagai Panitera Muda Hukum, bertugas :

1) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan


penyajian data perkara.

2) Melaksanakan penyajian statistik perkara.

3) Melaksanakan Hisab Rukyat yang

dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama.

4) Melaksanakan penyusunan dan pengiriman

pelaporan perkara.

5) Melaksanakan penataan, penyimpanan dan

pemeliharaan arsip perkara.

6) Melaksanakan kerjasama dengan Arsip Daerah

untuk penitipan berkas perkara.

7) Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan

penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

transparasi perkara.

8) Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari

masyarakat.


Panitera.









sidang.











Sebagai Penanggung Jawab Kelompok Meja III,

bertugas :

1) Sebagai Koordinator Kelompok Meja III.

2) Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan

bulanan, triwulan, 6 bulanan dan tahunan.

3) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan

Pengadilan apabila ada permintaan dari para

pihak.

4) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita

Pengganti yang melaksanakan pekerjaan

kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.

5) Membuat daftar perkara gugatan cerai yang sudah

BHT dan dibuatkan AC dan membuat daftar cerai

talak yang sudah ikrar talak.

6) Bertanggung jawab terhadap penerbitan AC

perkara gugat cerai yang telah ber BHT dan

perkara cerai talak yang telah ikrar.

7) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian

perkara tiap majelis.

Panitera Pengganti


Uraian Jabatan :


1) Membantu Hakim dalam kelancaran jalannya

persidangan.

2) Membantu menerima gugatan, permohonan,

perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi,

peninjauan kembali, eksekusi dan lain-lain yang

berhubungan dengan keperkaraan.

3) Menerima dan membukukan uang panjar biaya

perkara.










sidang.










5) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan

atasan.


Jurusita Pengganti

Uraian Jabatan :


1) Melaksanakan perintah hakim dalam hal

pemanggilan, pemberitahuan, penegoran dan lain-lain

yang berhubungan dengan keperkaraan.

2) Membantu melaksanakan administrasi, melakukan

pengurusan keuangan (kecuali mengenai pengelolaan

biaya perkara) dan melaporkan pelaksanaan tugas

kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


SebagaiJurusita Pengganti, bertugas :

1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan

oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua Sidang dan

Panitera.

2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman,

tegoran-tegoran dan memberitahukan putusan

Pengadilan Agama, Banding, Kasasi menurut

cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

3) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua


Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan

resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan antara lain BPN setempat bila

terjadi penyitaan sebidang tanah.

5) Melakukan tugas-tugas lain atas perintah atasan.

c. Sekretaris

Uraian Jabatan :


Melaksanakan pemberian dukungan di

bidang administrasi, organisasi, kepegawaian,

keuangan, pelaporan, tenologi informasi,

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan

Pengadilan Agama Nganjuk.


Sebagai Sekretaris, bertugas :

1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan progam

dan anggaran.

2) Pelaksanaan urusan kepegawaian seluruh hakim dan

pegawai.

3) Pelaksanaan urusan keuangan dan umum.

4) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

5) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana.

6) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

7) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.

8) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan


dokumentasi serta pelaporan di lingkungan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Nganjuk.

9) Melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan oleh

Pimpinan Pengadilan/atasan.

c. Adapun Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di

Kesekretariatan dibantu oleh :

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Uraian Jabatan :


Melaksanakan penyiapan

bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penata organisasi dan

tata laksana.


SebagaiKepala Urusan Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana bertugas :


tugas pada bagian Kepegawaian.

2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4) Membagi tugas kepada para bawahan dan

menentukan penanggungjawab kegiatan.


kegiatan dilingkungan kesekretariatan.


kegiatan bawahan.

7) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan

dilingkungan kepegawaian.

8) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja

terkait.

9) Menanggapi dan memecahkan masalah yang


muncul dibidang kepegawaian.

10) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat

diperlukan.

11) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan

dilingkungan kepegawaian.

12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

Pengadilan Agama.

13) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan

pimpinan dibidang kesekretariatan.

14) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh

atasan.

Sebagai Petugas Absensi bertugas :

1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan

oleh Ketua Pengadilan Agama.

2) Membuat Absensi manual datang dan pulang.

3) Mengontorol pegawai yang terlambat datang dan

pulang cepat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4) Membuat rekapan absensi setiap bulan dan

mengirim ke PTA.

5) Membuat rekapan pemotongan Tunjangan khusus

kinerja Hakim dan Pegawai Negeri.

Kasubbag Umum dan Keuangan

Uraian Jabatan :


Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.


Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan,

bertugas :



tugas pada Urusan Umum dan Keuangan.

2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.

4) Membantu terhadap perencanaan dan penggunaan

serta pembelanjaan anggaran negara.

5) Membagi tugas kepada para bawahan dan

menentukan penanggungjawab kegiatan.

6) Menyusun laporan keuangan Semester 1,

Semester 2 dan Tahunan DIPA 01 dan DIPA 04.

7) Menyusun laporan PNBP (Penerimaan Negara

Bukan Pajak) untuk DIPA 01 dan DIPA 04.

8) Menandatangani SPM TUP, kontra dan UP

(Uang Persediaan).


kegiatan bawahan.

10) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan

dilingkungan Umum.

11) Menyiapkan bahan konsep rumusan

kebijaksanaan pimpinan dibidang surat-menyurat,

perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan.

12) Mengadakan rapat dinas dengan bawahan.

13) Mengonsep laporan tahunan (LT), Laporan

Mutasi Barang Tahunan (LMBT) dan kartu

inventaris barang (KIB).

14) Mengusulkan penghapusan barang

milik/kekayaan Negara.

15) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di

lingkungan Umum.

16) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

17) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh

atasan.

18)


KasubbagPerencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Uraian Jabatan :


1) Membantu sekretaris dalam

melakukan pengumpulan,

identifikasi, analisa, pengolahan

dan penyajian data informasi untuk penyiapan bahan

penyusunan perencanaan dan melakukan penyiapan

bahan penyusunan perencanaan dan melakukan

penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2) Membantu sekretaris dalam melaksanakan

pengembangan system dan teknologi informasi.


Sebagai Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan berfungsi sebagai :

1) Penelaah data / informasi sebagai bahan

penyusunan rencana kerja.

2) Penelaah data / informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan umum dan teknis

operasional perencanaan Satuan Kerja.

3) Pengumpulan / penelaahan data / informasi untuk

penyiapan bahan penyusunan perencanaan Satuan

Kerja.

4) Pengumpulan / penelaahan data / informasi untuk

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan

teknis bidang komunikasi dan informatika.

5) Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan rencana kerja Satuan kerja.

6) Penyiapan data / informasi sebagai penyusunan

pelaporan pelaksanaan rencana kerja Stuan Kerja.

7) Penyiapan rumusan kebijakan teknologi


informasi.

8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan telaksanaan

tugas sub bagian perencanaan, teknologi

informasi dan perencanaan.

Sebagai Perencanaan bertugas sebagai :

1) Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja).

2) Menyusun konsep Rencana Strategis

(RENSTRA).

3) Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan

(RKT).

4) Menyusun konsep penetapan Kinerja Tahunan

(PKT).

5) Menyusun konsep restrukturisasi progam dan

kegiatan.

6) Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama

(IKU).

7) Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA).

8) Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK).

9) Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPa, POK

dan atau permintaan Anggran Belanja Tambahan.

10) Memantau pelaksanaan DIPA.

11) Menyusun konsep tanggapan Laporan HAsil

Pemerikasaan (LHP) dari aparat pengawasan

fungsional dan pengawasan masyarakat.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Teknologi Informasi bertugas sebagai :

1) Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke


dalam website.

2) Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware

meliputi server, komputer dan perangkat

pendukungnya.

3) Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan

komputer.

4) Melaksankan pengelolaan sistem dan teknologi

informasi.




Sebagai Pelaporan bertugas sebagai :

1) Membuat laporan kinerja Triwulan berdasarkan

PP 39 Tahun 2006.

2) Membuat laporan kinerja semesteran.

3) Menyiapkan bahan penyusunan / format evaluasi

dan pelaporan kegiatan.

4) Menghimpun menyusun dan menganalisi laporan

pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian

kesekretariatan dan kepaniteraan.

5) Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan

monitoring pelaksanaan progam, kegiatan dan

anggaran.

6) Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan

penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.




1. Standar OperasionalProsedur(SOP)

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan,

maka Pengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman


pada SOP yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa

beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Nganjuk sebagai Implementasi dari Undang-Undang Nomor : 25/2009

tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain meliputi :

Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja, dimaksud disini bahwa

setiap pegawai/pejabat akan memahami dengan jelas pekerjaan yang

dilakukan dan bisa diselesaikan dengan waktu terukur.

Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil

kerja dari setiap posisi, hal ini dimaksudkan bahwa pegawai / pejabat

dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dan harus mencapai target yang

ditentukan dengan penuh tanggung jawab.

Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi

untuk mengambil sebuah keputusan, hal ini memudahkan pegawai dalam

mengambil sikap karena ada suatu kepastian tentang tugas tugasnya.

Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung

jawab tidak dilksanakan sebagimana mestinya, hal ini akan kelihatan

apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak dilaksanakan sesuai dengan

target tersebut.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi, dengan adanya sistem maka

bisa dikendalikan bila terjadi masalah dan dapat diketahui dengan cepat.

Profesionalitas personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawab utama harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-

sistem yang dibangun.

Kondisi - kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa

organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran right sizing

yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nganjuk memiliki standar / acuan

guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari

keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk TUPOKSI

dapat terwujud.

Pengadilan Agama Nganjuk menguraikan SOP Jabatan dan tugas

masing-masing pegawai, yaitu mulai dari Ketua Pengadilan Agama sampai


dengan para staf di Pengadilan Agama tersebut. Uraian tersebut adalah

sebagai berikut:

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan

I. Teknis Pengadilan Tk.Pertama

1. Ketua 16 1. SOP Layanan SidangDiluar Gedung

2. SOP PenetapanMajelis Hakim

3. SOP PelayananPemanggilan Saksi

4. SOP Pelayanan MohonBantuan PemeriksaanSaksi Ke PengadilanAgamaLain

5. SOP PermohonanBantuan Pemeriksaansaksi Dari PengadilanAgama Lain

6. SOP Pelayanan MohonBantun PemeriksaanSetempat DariPengadilan Agama Lain

7. SOP Pelayanan MohonBantuan PemeriksaanSetempat KePengadilanAgama Lain

8. SOP PelayananPembebasan Biaya PerkaraTingkat Pertama

9. SOP PelayananPembebasan Biaya PerkaraTingkat Banding

10.SOP Pelayanan PembebasanBiayaPerkara Tingkat Kasasi

11.SOP Pelayanan PermohonanEksekusiRiil

12.SOP Pelayanan PermohonanEksekusi PembayaranSejumlahUang

13.SOP PelayananPermohonan EksekusiSelain Putusan PengadilanAgama Dengan lelang

14.SOP PelayananMohonBantuan Eksekusi DariPengadilan Agama Lain

15.SOP PelayananPermohonanKonsinyasi

16.SOP Pelayanan PermohonanIsbat Rukyah Hilal

1. SOP/AP/03

2. SOP/AP/06

3. SOP/AP/17

4.SOP/AP/18

5.SOP/AP/19

6.SOP/AP/21

7.SOP/AP/22

8.SOP/AP/53

9.SOP/AP/54

10.SOP/AP/55

11.SOP/AP/56

12.SOP/AP/57

13.SOP/AP/58

14.SOP/AP/60

15.SOP/AP/61

16.SOP/AP/62


2.

Wakil Ketua 9 1. SOP ManajemenResiko PengadilanAgama

2. SOP Pengendalian Dokumen3. SOP Pengendalian

Rekaman/ Arsip/CatatanMutu

4. SOP Komunikasi5. SOP Self Asessment6. SOP Tinjauan Manajemen7. SOP Pengendalian

Produk/LayananTidak Sesuai

8. SOP SurveyKepuasanMasyarakat

9. SOP Tindakan Perbaikan

1.SOP/AM/01

2.SOP/AM/023.SOP/AM/03

4.SOP/AM/04

5.SOP/AM/056.SOP/AM/067.SOP/AM/07

8.SOP/AM/08

9.SOP/AM/09

3.

Hakim 6 1. SOP Penetapan Hari Sidang2. SOP Pelayanan Mediasi3. SOP PelayananPenundaan

Sidang4. SOP Pemeriksaan Setempat5. SOP Pelayanan Ikrar Talak6. SOP Pelayanan Perkara

Ekonomi Syariahmemenuhisyarat dengan pemeriksaansederhana

1. SOP/AP/092. SOP/AP/143. SOP/AP/16


4.

Panitera 16 1. SOP PenunjukanPanitera Pengganti

2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

3. SOP Permohonan bantuanPanggilan/Pemberitahuan KePengadilan Agama Lain

4. SOP Pelayanan TeguranPanjar Biaya PerkaraYang Menambah Panjar

5. SOP ProsedurPelayanan TeguranPanjar Biaya PerkaraYang Tidak MenambahPanjar

6. SOP Pelayanan Sita Jaminan7. SOP Pelayanan Sita Buntut8. SOP Pelayanan

Pengembalian SisaPanjar

9. SOP PelayananPenyerahanSalinan Putusan Kepada ParaPihak

10.SOP Pelayanan PenyerahanProduk Pengadilan

1. SOP/AP/07

2. SOP/AP/08

3. SOP/AP/11

4. SOP/AP/23

5. SOP/AP/24


9.SOP/AP/30

10.SOP/AP/34


11.SOP Pelayanan PengirimanSalinan Putusan Yang SudahBerkekuatan Hukum TetapKe KUA

12.SOP PelayananPermintaan SalinanPutusan/Penetapan

13.SOP Pelayanan MohonBantuan Eksekusi KePengadilan AgamaLain

14.SOP PengelolaanATKPerkara

15.SOP Pelayanan PengelolaanKeuangan Perkara

16.SOP Pelayanan PengelolaanSisa Panjar

11.SOP/AP/37

12.SOP/AP/38

13.SOP/AP/59

14.SOP/AP/69

15.SOP/AP/70

16.SOP/AP/71

5.

Panitera MudaHukum

8 1. SOP Layanan Informasi2. SOPLayanan POS

Bantuan Hukum3. SOP Penerimaan Perkara4. SOP Pelayanan

Pembayaran Panjar BiayaPerkara

5. SOP Pelayanan PengembalianKutipanAkta Nikah

6. SOP Pelayanan PenyampaianSalinan Putusan Kepada ParaPihak

7. SOP Pengarsipan8. SOP Pelaporan9. SOP Pengaduan

1. SOP/AP/012. SOP/AP/02


5. SOP/AP/31

6. SOP/AP/36

7.SOP/AP/638.SOP/AP/649.SOP/AP/65

6.

Panitera MudaGugatan

18 1. SOP Pelayanan Perkara YangBerkekuatanHukum Tetap

2. SOP PelayananPenyerahanAkta Cerai

3. SOP Pelayanan PenyampaianSalinanPutusan Kepada Para Pihak

4. SOP Pelayanan AktaCeraiPada Cerai Gugat

5. SOP Pelayanan AktaCeraiPada Cerai Talak

6. SOP PelayananPenerimaanPerkara Dalam EkonomiSyariah Dengan AcaraSederhana Tidak MemenuhiSyarat

7. SOP Pelayanan KeberatanDalam Perkara UpayaHukum Perkara sederhana

1.SOP/AP/32

2.SOP/AP/35

3.SOP/AP/36

4.SOP/AP/39

5.SOP/AP/40

6.SOP/AP/42

7.SOP/AP/43


Dalam ekonomi syariahtelah melewati batas waktu.

8. SOP PelayananPengajuankeberatan dalam perkaraupaya hukum perkarasederhana dalamekonomisyariah yang memenuhibatas waktu

9. SOP Pelayanan Banding

10. SOP Pelayanan Kasasi

11. SOP Pelayanan KasasiYang Tidak MemenuhiSyarat Formal DenganAlasan Melebihi BatasWaktu

12. SOP Pelayanan KasasiYang Tidak MemenuhiSyarat Formal DenganAlasan Tidak MengajukanMemori Kasasi

13. SOP PelayananPeninjauanKembali

14. SOP Pelayanan ProdeoTingkat Pertama

15. SOP PelayananProdeo PadaTingkat Banding

16. SOP PelayananProdeo PadaTingkat Kasasi

17. SOP Pelayanan PermohonanPerceraian PNS, TNI danPOLRI

18. SOP Pelayanan PermohonanPendaftaran Surat KuasaKhusus

8.SOP/AP/44

9.SOP/AP/45

10.SOP/AP/46

11.SOP/AP/47

12.SOP/AP/48

13.SOP/AP/49

14.SOP/AP/50

15.SOP/AP/51

16.SOP/AP/52

17.SOP/AP/66

18.SOP/AP/67

7.

Panitera MudaPermohonan

5 1. SOP Pelayanan PerkaraYang BerkekuatanHukum Tetap

2. SOP PelayananPenyampaian SalinanPutusan Kepada Para Pihak

3. SOP Pelayanan PermohonanPerceraian PNS, TNI danPOLRI

4. SOP Pelayanan PermohonanPendaftaran Surat KuasaKhusus

5. SOP Pelayanan PermohonanIsbat Nikah Volunter

1. SOP/AP/32

2. SOP/AP/36

3. SOP/AP/6

4. SOP/AP/67

5. SOP/AP/68


8.

Panitera Pengganti 1 1. SOP Kegiatan PersiapanPersidangan

1. SOP/AP/13

9.

Jurusita/JSP 5 1. SOP PemanggilanPara Pihak2. SOP Permohonan Bantuan

Panggilan / PemberitahuanDari Pengadilan AgamaLain

3. SOP Pemanggilan Mediasi4. SOP Pelayanan SitaHarta

Bersama Tanpa Perkara5. SOP Pelayanan

Pemberitahuan isi putusan


3. SOP/AP/15

4. SOP/AP/27

5. SOP/AP/28

II Non Teknis

1.

Sekretaris 3 1. SOP Pendelegasian Wewenang2. SOPPertanggungjawaban

Anggaran3. SOP Penyusunan SAKIP

1. SOP/AS/132. SOP/AS/26

3. SOP/AS/30

2.

Kepala Sub BagianKepegawaian DanOrtala

14 1. SOP Pelaksanaan Orientasidan SosialisasiPenyampaiantugas, peran dan tanggungjawab

2. SOP Pengembangan Pegawai3. SOP Ijin Belajar dan

Tugas Belajar4. SOP Pengelolaan Pegawai5. SOP Pengelolaan Kartu

Pegawai,Pensiun danBPJS

6. SOP PengelolaanAbsensi Pegawai

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai8. SOP Pengelolaan

Kenaikan Pangkat9. SOP Kenaikan Gaji Berkala10.SOP Pengelolaan Ijin

Perkawinan DanPerceraianBagi Pegawai

11.SOP PengelolaanPensiunPegawai

12.SOP PemberianNilai KepadaPegawai

13.SOP PemberianPenghargaanKepada Pegawai

14.SOP Pelaporan Hartakekayaan Pegawaidan Pejabat Negara

1. SOP/AS/01



6. SOP/AS/06



11. SOP/AS/11

12. SOP/AS/12

13. SOP/AS/14

14. SOP/AS/15


3.

Kepala Sub BagianUmum danKeuangan

10 1. SOP PengelolaanTata Naskah Dinas

2. SOP AdministrasiPersuratan (SuratMasuk dan SuratKeluar)

3. SOP PengelolaanArsip Aktif dan InAktif

4. SOP Penatausahaan Aset5. SOP

PenatausahaanPersediaan

6. SOP PemeliharaanLingkungan DanKeamanan

7. SOP PelaksanaanKehumasan danKeprotokolan

8. SOP PengelolaanPerpustakaan

9. SOP Pencaiaran Anggaran10. SOP Penatausahaan PNBP

1. SOP/AS/16

2. SOP/AS/17

3. SOP/AS/18


6. SOP/AS/21

7. SOP/AS/22

8. SOP/AS/24

9. SOP/AS/2510.SOP/AS/27

4.

Kepala Sub BagianPelaporan DanPengembangan IT

5 1. SOP Pemberian Informasi2. SOP PenyusunanLaporan

Keuangan3. SOP Penyusunan

Rencana Program DanAnggaran

4. SOP Penyusunan Laporan5. SOP Pengelolaan TI

1.SOP/AS/232.SOP/AS/28

3.SOP/AS/29

5.SOP/AS/316.SOP/AS/32

Tabel 2.2 SOP Pengadilan Agama Nganjuk

SOP ini akan direvisi setiap awal tahun kegiatan dan atau awal

tahun anggaran sesuai dengan kesediaan dana, sarana, dan prasarana

serta sumber daya aparatur Pengadilan Agama Nganjuk.Adapun

penyusunan SOP dimaksud telah disosialisasikan oleh Mahkamah Agung

dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada seluruh pegawai di

lingkungan peradilan dan atas ketentuan tersebut seluruh pegawai

Pengadilan Agama Nganjuk telah menyusun Standar Operasional

Prosedur.


2. SasaranKinerjaPegawai (SKP)

Dalam hal peningkatan dan

pengembangan kinerja pegawai,

diperlukannya suatu standarisasi

kinerja sebagai pedoman yang

dapat dijadikan tolak ukur bagi

pegawai untuk mencapai kinerja

secara maksimal dengan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, SKP

(Sasaran Kerja Pegawai) adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah

satu unsur didalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Badan Kepegawaian Negara

No. 1 Tanun 2013 dan dipertegas Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI

No. 06 Tahun 2013, sangatlah diperlukan untuk menentukan Penilaian

Kinerja yang dalam hal dini dilakukan oleh atasan maupun bawahan.

Adapun terdapat berbagai pokok permasalahan dan pengertian yang

mendasar dari berbagai aspek yang perlu di ketahui dalam hal

penyelenggaraan SKP (Sasaran Kinerj Pegawai) diantaranya yaitu :

1. Cara menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa

diprediksi atau output dari orang lain yaitu dengan cara

mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun

sebelumnya.

2. Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan/kegiatan adalah

dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN

Nomor 1 Tahun 2013.

3. Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung

mempertanggung jawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK

(Pejabat Pembuat Komitmmen).

4. Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan

dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang


akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan

langsungnya.

5. Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan

mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang

jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang

jabatan masing-masing.

6. Perbedaan antara DP3 dan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih

pada prilaku kerja PNS yang bersangkutan.sedangkan kalau SKP lebih

pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.

7. Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas

jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas

jabatan masing-masing PNS.

8. Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan

pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik

pekerjaan masing-masing.

9. Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan

yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.

10. Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 ( satu ) tahun bisa

dituangkan kedalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan

yang ada pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan

nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun

dalam kolom nilai tugas tambahan.

Berdasarkan peraturan di atas, seluruh pegawai Pengadilan Agama

Nganjuk telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai yang disusun pada bulan

Januari 2017 dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, sampai dengan bulan

Desember 2017. Berikut jumlah SKP Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk

periode 2 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 :

EselonII

Pada Pengadilan Agama Nganjuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Eselon II tidak ada, namun yang disetarakan dengan eselon II yaitu

Ketua dan Wakil Ketua.


Eselon III

Sasaran kerja pegawai Eselon III pada Pengadilan Agama

Nganjuk yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Panitera dan Sekretaris.

Eselon IV

Sasaran kerja pegawai Eselon IV pada Pengadilan Agama

Nganjuk yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Kepala Sub Kepegawaian

dan Organisasi Tata Laksana dan Kepala Sub Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan.

Fungsional

Sasaran kerja pegawai fungsional pada Pengadilan Agama

Nganjuk yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Wakil Penitera, Panitera

Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

Panitera Pengganti

Sasaran kerja pegawai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Agama Nganjuk yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Penitera

Pengganti.

Jurusita Pengganti

Sasaran kerja pegawai Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Agama Nganjuk yang terdiri dari 6 (enam) orang.

Adapun penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dimaksud telah

disosialisasikan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya kepada seluruh pegawai di lingkungan peradilan dan atas ketentuan

tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Nganjuk telah menyusun

Sasaran Kinerja Pegawai (terlampir). Untuk matriknya dapat diuraikan

sebagai berikut :

No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah KegiatanTahun 2017

Ket.

1. Ketua 40

2. Wakil Ketua -

3. Hakim 17


4. Hakim 17

5. Hakim 17

6. Hakim 17

7. Panitera 30

8. Sekretaris 23

9. Wakil Panitera 18

10. Panitera Muda Gugatan 9

11. Panitera Muda Permohonan 8

12. Panitera Muda Hukum 11

13. Kasubag. Kepegawaian dan Ortala 20

14. Kasubag. Perencanaan, IT, dan Pelaporan 18

15. Panitera Pengganti 13

16. Panitera Pengganti 13

17. Jurusita Pengganti 6





B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Pada tahun 2017 Mahkamah Agung sedang menggalakan

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), khususnya di lingkungan BADILAG

(Badan Peradilan Agama) dengan dengan diterbitkannya surat Direktur

Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 310/Dja/OT.01.3/08/2017, tanggal 07 Agustus 2017 perihal

“Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

Agama/Syar’iyah”.

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) memiliki standart yang harus


dipenuhi dalam hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan

Zona Integritas, Standart Pengawasan Mahkamah Agung, standart

penilaian Dirjen BADILAG, dengan kata lain Akreditasi Penjaminan

Mutu ini adalah standart yang harus dilakukan Pengadilan Agama dalam

hal melayani masyarkata / para pencari keadilan dengan asas keterbukaan.

Sayangnya, Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun ini belum

masuk sebgai perserta Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada tahap

pertama, akan tetpai di tahap kedua ini Pengadilan Agama Nganjuk telah

bersiap menuju Standart Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah

dilaksanakan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan penilaian

yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018 dan diumumkan hasilnya

pada bulan Maret 2018.

2. POSBAKUM

POSBAKUM adalah pos batuan hukum bagi masyarakat khusunya

bagi para pencari keadilan di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama

Nganjuk. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang kurang

mengerti tentang hukum khusunya hukum perdata (dalam lingkungan

peradilan agama).

Akan tetapi, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk tidak

mendapatkan alokasi DIPA untuk POSBAKUM.

3. Sidang Keliling ( Pelayanan Terpadu )

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan DIPA

untuk sidang keliling sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keguatan tersebut telah dilaksanakan di dua kecamatan dengan total

kegiatan sebanyak 9 (sembilan) kali.

Sidang keliling ini dilaksanakan dengan tujuan yang salah satunya

untuk mempermudah para pencari keadilan dalam melaksanakan

sidangnya. Kegiatan ini dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan

Tanjunganom dan Kecamatan Ngetos.


Gambar : Suasana Sidang Di Kecamatan Tanjunganom

Gambar : Suasana Sidang Di Kecamatan Ngronggot

4. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya Perkara)

Perkara Prodeo adalah perkara yang pada dasarnya biaya ditanggung

oleh para pencari keadilan akan tetapi pemerintah melalui satuan kerja

tertentu dengan DIPA tertentu pula telah membebaskan seluruh biaya


perkara dengan kata lain perkara yang didaftarkan biayanya gratis dengan

syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan anggaran

DIPA perkara prodeo sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan

dapat melaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan perkara prodeo.


A. SUMBER DAYA MANUSIA

Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat

pengguna jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada satu sisi

kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi

harapan masyarakat pengguna jasa. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh

kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk menuntut hak-haknya sebagai

konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM (Sumber Daya Manusia)

aparatur yang ada masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM

aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalis merendah, banyaknya

praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) yang melibatkan aparatur,

tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang

berbelit-belit, hidup dalam pola patron lien, kurang kreatif dan inovatif,

bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret

negative lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia

masih lemah. Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk

melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia (Sering disebut

Reformasi Birokrasi) khususnya aparatur peradilan.

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama

Nganjuk telah mengembangkan dan mengimplementasikan system

manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan system manajemen

SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

a. Pelantikan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.


b. Penilaian kinerja berbasis kompetensi.

c. Remunerasi berbasis kompetensi.

d. Pola karir berbasis kompetensi.

Dan sebagai perkembangan dari suatu manajemen penyelenggaraan

Negara dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas,

paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang

berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer-driven Goverment) yang

dicirikan dengan lebih menfokuskan diri pada fungsi pengaturan,

pemberdayaan masyarakat serta menerapkan system kompetisi dan

pencapaian target yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran. Pada

prinsipnya didalam diri setiap aparatur peradilan harus melekat peran, tugas

dan tanggungjawab yang dilandasi oleh nilai, kode etik dan moral.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Nganjuk

terdiri dari 2 (Dua) kelompok yaitu Yudisial dan Non Yudisial :

I. SDM Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yustisial di Pengadilan Agama

Nganjuk terdiri dari:

a. 5 Orang hakim dengan uraian sebagai berikut:

1 Orang Ketua, Yaitu :

Drs. H.Syaiful Heja., M. H. (A) / Hakim Madya Utama

4 Orang Hakim, Yaitu :

Mohamad Thoha, S.Ag (C1) / Hakim Madya Utama

Drs. Muh. Mahfudz (C2) / Hakim Madya Utama

Drs. Moh. Muchsin.M.SY (C3) / Hakim Madya Utama

b. 6 Orang Panitera/Panitera Pengganti dengan uraian sebagai berikut:

1 Orang Panitera, Yaitu :

Heri Eka Siswanta, S. H.,M. H. (D) / Panitera

1 Orang Wakil Panitera, Yaitu :

Drs. H. Muh. Munib, M. H. (D1) / Wakil Panitera

3 Orang Panitera Muda, Yaitu :

Amir Hamzah, S. H (D3) / Panitera Muda Gugatan

Muh. Nafi', S. H., M.H. I. (D4) / Panitera Muda Hukum


Ahmad Romadhon, S.Ag., M.H. (D2) Panitera Muda Permohonan

2 Orang Panitera Pengganti, Yaitu :

Setyo Hayuningsih, S. H. (D5) / Panitera Pengganti

Nurul Kumtianawati, S. H. (D6) / Panitera Pengganti

c. 5 Orang Jurusita Pengganti dengan uraian sebagai berikut:

1 Orang merangkap bendahara pengeluaran, Yaitu :

Nur Kerisna Wachidah / Jurusita Pengganti

5 Orang Jurusita Pengganti

Irwan Abd Rahman, S. H., M. H. I / Jurusita Pengganti

Sunarto, S. H. / Jurusita Pengganti

M. Yanuar Arifin / Jurusita Pengganti

Mukarom / Jurusita Pengganti

Sabilil Muttaqien, S.HI

II. SDM Teknis Non Yudisial

SumberdayamanusianonteknisyudisialpadaPengadilanAgamaNganj

ukterdiri dari:

1 Orang Sekretaris, Yaitu :

Dyah Puspita Suningrum, S.H., M. H.

1 Orang Kepala Sub Bagian IT dan Pelaporan, Yaitu :

Fathul Mubin, S.HI

1 Orang Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Yaitu :

Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H.

1 Orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, Yaitu :

Fuad, S. H. I.

1 Orang Staf Keuangan, Yaitu :

Sabilil Muttaqien, S.HI

1 Orang Staf Kepegawaian, Yaitu :

Muh. Rosyid Ridho, S. E.

1 Orang Staf Umum, Yaitu :

Ngakifun Nuha, S. Kom.


AdapunSumberdayamanusiadaritenagahonorerpadaPengadilanAg

ama Nganjuk 15 Orang tenaga Honorer dengan uraian tugas sebagai

berikut:

Dhimas Andri H, S.Kom., Sebagai IT & Meja informasi.

Bima Fristianto, S. H., M. H., Sebagai Pendaftaran.

Muh. Rosyid Ridho, S. E., Sebagai Operatorr SIMAK, SIMAN,

RKBMN dan SIMPEG.

Arif Widodo, S.Ip., Sebagai Mencetak Akta Cerai.

Haris Al Ma’ali, Sebagai Driver.

Ngakifun Nuha, S. Kom, Sebagai Informasi Teknologi dan Meja

Informasi.

Ericha Fristianti, Sebagai Register Perkara.

M. Arif Chomarudin, Sebagai Register Perkara.

M. Yusak Peri Perdiyan, S. Kom, Sebagai Petugas Meja 1.

Asnai’im, Sebagai Petugas Kebersihan.

Slamet, Sebagai Petugas Kebersihan.

Pudjianto, Sebagai Security.

Eka Hervianto, Sebagai Security.

Wheny Suryadi, Sebagai Security.

Purwanto, Sebagai Security.

Dengan matrik Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

No. Nama Jabatan *Keterangan

1. Drs. H. Syaiful Heja, MH Ketua

2. Mohamad Thoha, S.Ag Hakim

3. Drs. H. Musthofa Zahron Hakim

4. Drs. Moh. Muchsin, M.Sy Hakim

5. Haitami, S.H., M.H. Hakim

6. Heri Eka Siswanta, S.H., MH Panitera

7. Dyah Puspita S., S.H., MH Sekretaris

8. Drs. H. Moh. Munib, M.HI Wakil Panitera


9. Amir Hamzah, S.H. Panmud Gugatan

10. Muhammad Nafi’, SH, MH Panmud

Permohonan

11. Ahmad Romadhon, S.Ag, MH Panmud Hukum

12. Fuad, S.HI Kasubag.

Kepegawaian dan

Ortala

13. Fathul Mubin, S.HI Kasubag

Perencanaan, IT,

dan Pelaporan

14. Irwan Abd. Rahman, S.H. Plt. Kasubag

Umum dan

Keuangan

15. Setyo Hayuningsih, S.H. Panitera

Pengganti

16. Nurul Kumtianawati, S.H. Panitera

Pengganti

17. Nur Kerisna Wachidah Jurusita

Pengganti

18. Sunarto Jurusita

Pengganti

19. Muh. Yanuar Arifin Jurusita

Pengganti

20. Mukarom Jurusita

Pengganti

21. Sabilil Muttaqien Jurusita

Pengganti

1. MUTASI

Mutasi dan promosi pada Pengadilan Agama Nganjuk sebagai


berikut :

a. Mutasi Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2017 ini terdapat 1 (satu) orang pegawai yang

diusulkan kenaikan pangkatnya, yaitu :

Muhammad Nafi’, S. H., M.HI,dari Golongan III/b, Masa Kerja

6 Tahun 10 Bulan, ke III/c.

b. Mutasi Masuk

Untuk mutasi masuk tahun 2017 pada

PengadilanAgamaNganjuk sebanyak 4(empat) orang, Yaitu :

Dyah Puspita Suningrum, S.H., M. H., Dari Sekretaris

Pengadilan Agama Nganjuk ke Sekretaris Pengadilan Agama

Nganjuk, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

053/SEK/KP.01/SEK/IV/2017, Tanggal 16 Desember 2017.

Ahmad Romadhon, S. Ag, M.H., Dari Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Tuban ke Panitera Muda Permohonan

Pengadilan Agama Nganjuk, Surat Keputusan Direktur Jenderal

BADILAG No. 104/DJA/KP.04.6/SK/2/2017, Tanggal 2

Pebruari 2017.

Fathul Mubin, S.HI, Dari Staf Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri ke Kasubag. Perencanaan, IT, dan Pelaporan Pengadilan

Agama Nganjuk, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

No. 053/SEK/KP.01/SEK/IV/2017, Tanggal 16 Desember 2017.

Sabilil Muttaqien, S.HI, Dari Staf Pengadilan Agama Kalabahi

ke Staf Pengadilan Agama Nganjuk, Surat Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung No. 104/SEK/Kp.I/SK/VI/2017, Tanggal 21

Juni 2017.

c. Mutasi Keluar

Untuk mutasi masuk tahun 2017 pada

PengadilanAgamaNganjuk sebanyak 2(dua) orang, Yaitu :

Nafis Machfiiyah, S.Ag, M. H., Dari Sekretaris Pengadilan

Agama Nganjuk ke Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri,

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.



Ermas Firdaus, S.Kom., Dari Kasubag. Perencanaan, IT, dan

Pelaporan Pengadilan Agama Nganjuk ke Kasubag. Umum dan

Keuangan Pengadilan Agama Nganjuk, Surat Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung No.


2. PROMOSI

Untuk tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nganjuk tidak ada

yang mendapatkan promosi.

3. PENSIUN

Selama tahun 2017 ini terdapat 1 orang pegawai yang purna

tugas dan yang telah turun SK-nya, Yaitu :

Saiful Anam, S.H., Golongan III/b, Masa Kerja 24 Tahun 5 Bulan,

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 170/SEK/KP.1/SK/X/2017, Tanggal 2 Oktober 2017.

3. DIKLAT

Selama tahun 2017 ini terdapat 1 (satu) orang pegawai yang

mengikuti pendidikan dan latihan, yaitu :

Fathul Mubin, S.HI.,melaksanakan Diklat Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan VII dan VIII tanggal

30 Oktober 2017 – 03 Nopember 2017.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan

Agama Nganjuk mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ahsebagaimana diamanatkan dalam pasal

49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas


Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dengan

memperhatikan kekuatan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Agama

Nganjuk membentuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara yang ada

dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : W13-

A22/359/HK.05/I/2017 tanggal 29 Januari 2017 dan terakhir dengan SK

W13-A22/3248/HK.00.8/XI/2017 tanggal 08 Nopember2017 sebagai berikut:

Majelis A, terdiri dari :

Ketua Majelis : Drs. H. Syaiful Heja,M.H.

Hakim Anggota : Moh. Thoha, S.Ag

Hakim Anggota : Drs. Moh. Muchsin.

Panitera Pengganti : Drs. H. Moh. Munib, M.HI

Tabel 3.1 Susunan Majelis A

Majelis C1, terdiri dari :

Ketua Majelis : Moh. Thoha, S.Ag

Hakim Anggota : Drs. Moh. Muchsin

Hakim Anggota : Haitami, S.H, M.H.

Panitera Pengganti : Setyo Hayuningsih, S.H

Tabel 3.2 Susunan Majelis C1


Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Zahron

Hakim Anggota : Moh. Thoha, S.Ag


Panitera Pengganti : Muhammad Nafi', S.H, M.HI.

Tabel 3.3 Susunan Majelis C2



Ketua Majelis : Drs. Moh. Muchsin

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron


Panitera Pengganti : 1. Heri Eka Siswanta, S.H., M.H

2. Amir Hamzah, S.H.

Tabel 3. 4 Susunan Majelis C3


Ketua Majelis : Haitami, S.H, M.H.

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron

Hakim Anggota : Drs. Moh. Muchsin

Panitera Pengganti : 3. Ahmad Romadhon, S.Ag, M.H

4. Nurul Kumtianawati, S.H.

Tabel 3. 5 Susunan Majelis C4

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Dari perkara yang diterima sepanjang tahun 2017 sebanyak 2394

perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 482 perkara sehingga

sejumlah 2876 perkara, Pengadilan Agama Nganjuk telah dapat

menyelesaikan 2549 perkara dan sampai akhir tahun 2017 ini perkara

yang tersisa sebanyak 327 perkara atau sekitar 88,63%.

a) Keadaan perkara diterima dan diputus tahun 2017 :

No NamaPerkaraMasuk

PerkaraYangDipu

tus

SisaPerkara

* Keterangan

1. Januari 314 234 562 29,40%

2. Februari 197 232 527 30,57%

3. Maret 222 254 495 33,91%

4. April 185 197 438 28,97%

5. Mei 207 238 452 34,49%


6. Juni 71 160 363 30,59%

7. Juli 282 166 479 25,74%

8. Agustus 231 239 471 33,66%

9. September 195 180 486 27,03

10. Oktober 245 219 512 29,96%

11. November 219 229 502 31,33%

12. Desember 26 201 327 38,07%

Jumlah

Tabel 3. 6 Keadaan Perkara Masuk dan Diputus Tahun 2017

b) Rekapitulasi Perkara diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama :

No. SATKER

PERKARA PERDATAJUMLAHHAKIM KET.

SisaTahunLalu

Masuk Putus Sisa

1 PengadilanAgamaNganjuk

482 2394 2549 327 5 88,63%

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Perkara Diputus Tahun 2017

c) Rekapitulasi Perkara diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama :

No. SATKERPERKARA PERDATA

JUMLAHPANITERA KET.

MasukMinutasi

SelesaiMinutasi

Sisa

1 PengadilanAgama Nganjuk

2549 2549 - 7 100%

Tabel 3.8 Rekapitulasi Perkara Minutasi Tahun 2017

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut adalah data perkara yang terdapat di Pengadilan Agama

Nganjuk meliputi perkara yang diputus tepat waktu tahun 2017 :


No.Pengadilan Agama

Nganjuk

Jumlah Perkara Diselesaikan

Diputus s/d 3Bulan

Diputus 3 s/d5 Bulan

Diputuslebih 5 Bulan

Belum putuslebih dari 5

bulan1 2 3 4 5 6

1 Januari 156 54 24 20

2 Februari 161 51 20 19

3 Maret 171 65 18 22

4 April 138 37 22 21

5 Mei 161 56 21 15

6 Juni 111 40 9 13

7 Juli 112 47 7 9

8 Agustus 184 40 15 11

9 September 143 21 16 16

10 Oktober 148 50 21 11

11 November 171 45 13 9

12 Desember 153 45 3 6

Jumlah 1.089 551 189 172

Tabel 3.9 Tabel Perkara Diputus Tepat Waktu Tahun 2017

Dari perkara yang diputus tepat waktu, seperti tertulis dalam tabel

diatas tahun 2017 tersebut dapat dirinci secara jelas menurut jenis

perkaranya sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini :

No. Jenis Perkara 2015 2016 2017

1. Ijin Poligami 4 4 11

2. Pencegahan Perkawinan 0 0 0

3. Penolakan Perkawinan 0 0 0

4. Pembatalan Perkawinan 3 1 3

5. Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri 0 0 0

6. Cerai Talak 719 632 589

7. Cerai Gugat 1655 1646 1621

8. Harta Bersama 2 12 8

9. Penguasaan Anak 1 2 2

10. Nafkah oleh Ibu 0 0 0


11. Hak-hak bekas isteri 0 0 0

12. Pengangkatan Anak 3 2 6

13. Pencabutan Kekuasaan Orangtua 0 0 0

14. Perwalian 4 5 7

15. Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0

16. Penunjukan Orang Lain sebagai wali 0 0 0

17. Ganti Rugi Tehadap Wali 0 0 0

18. Asal Usul Anak 1 0 0

19. Penolakan Kawin Campur 0 0 0

20. Istbat Nikah 8 15 7

21. Izin Kawin 0 0 0

22. Dispensasi Kawin 71 88 84

23. Wali Adhol 20 10 19

24. Ekonomi Syariah 0 0 0

25. Kewarisan 10 4 13

26. Wasiat 0 0 0

27. Hibah 0 0 0

28. Wakaf 0 0 0

29. Zakaf/Infaq/Sadaqah 0 0 0

30. P3HP/Penetapan Ahli Waris 7 11 12

31. Lain-lain 14 11 12

Jumlah 2522 2443 2394

Tabel 3.11 Tabel Jenis Penerimaan Perkara Tahun 2015 - 2017

Sedangkan pada perkara yang diputus ataupun diselesaikan dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dirinci menurut jenis

perkaranya sebagaimana tabel berikut ini :

No. Jenis Perkara 2015 2016 2017

1. DICABUT 118 133 134

2. Ijin Poligami 4 1 10

3. Pencegahan Perkawinan 0 0 0

4. Penolakan Perkawinan 0 0 0

5. Pembatalan Perkawinan 1 1 1


6. Kelalaian Kewajiban Suami/ Istri 0 0 0

7. Cerai Talak 657 584 291

8. Cerai Gugat 1649 1503 1614

9. Harta Bersama 3 4 5

10. Penguasaan Anak 1 0 1

11. Nafkah oleh Ibu 0 0 0

12. Hak-hak bekas isteri 0 0 0

13. Pengangkatan Anak 2 1 4

14. Pencabutan Kekuasaan Orangtua 0 0 0

15. Perwalian 4 4 7

16. Pencabutan Kekuasaan Wali 0 0 0

17. Penunjukan Orang Lain sebagai wali 0 0 0

18. Ganti Rugi Tehadap Wali 0 0 0

19. Asal Usul Anak 2 0 0

20. Penolakan Kawin Campur 0 0 0

21. Istbat Nikah 9 15 3

22. Izin Kawin 0 0 0

23. Dispensasi Kawin 66 84 88

24. Wali Adhol 18 9 15

25. Ekonomi Syariah 0 0 0

26. Kewarisan 3 2 1

27. Wasiat 0 0 0

28. Hibah 0 0 0

29. Wakaf 0 0 0

30. Zakaf/Infaq/Sadaqah 0 0 0

31. P3HP/Penetapan Ahli Waris 5 6 7

32. Lain-lain 10 11 12

33. DITOLAK 6 4 6

34. TIDAK DITERIMA 5 5 14

35. GUGUR 29 15 16

36. DICORET DARI REGISTER 13 17 20

JUMLAH 2487 2399 2549

Tabel 3.13 Tabel Perkara Diputus Tepat Waktu Tahun 2015 - 2017


3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA

HUKUM BANDING, KASASI dan PK

a. Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding

Keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan

Agama Nganjuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini sebanyak

27 perkara. Sedangkan selama tahun 2017 perkara banding yang diterima

sebanyak 13 perkara dan telah diputus oleh PTA sebanyak 9 perkara dan

sampai akhir tahun ini tersisa 4 perkara atau 69,23% , berikut adalah

tabel perkara yang dimohonkan banding :

No Tahun

PERKARA YANG BANDING

Sisa(%)Diterima PA

DiputusPTA

Lain-lain(cabut)

Sisabelum

DiputusPTA

1 2015 5 3 0 2 60,00%

2 2016 9 3 0 6 66,66%

3 2017 14 9 0 4 69,23%

Tabel 3.15 Tabel Permohonan Banding Tahun 2017

Jadi perkara yang tidak mengajukan Banding tahun 2017 sebanyak

2549 – 14 = 2535 perkara

b. Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Agama

Nganjuk pada tahun 2017 tidak seperti sebelumnya di tahun 2016

sebanyak 1 perkara dan di tahun 2017 menjadi 5 perkara dari jumlah

perkara kasasi tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung RI, berikut

adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan kasasi kurun waktu 3

tahun yakni dari tahun 2014-2017 :

No Tahun

PERKARA YANG KASASISisa(%)Diterima PA Diputus

MALain-lain(cabut)

Sisa belumDiputus

MA

1 2015 5 2 0 3 40%


2 2016 1 0 0 1 100%

3 2017 5 2 0 3 40%

Tabel 3.16 Tabel Perkara Kasasi Tahun 2017

Jadi perkara yang tidak mengajukan Kasasi tahun 2017 sebanyak

2549 – 5 = 2544 perkara

c. Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Untuk perkara yang diajukan peninjauan kembali pada

Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2017 ini tidak ada penerimaan

perkara, berikut adalah tabel perkara yang mohon peninjauan kembali ke

Mahkamah Agung:

No Tahun

PERKARA PENINJAUAN KEMBALISisa(%)Diterima PA

DiputusMA

Lain-lain(cabut)

Sisa belumDiputusMA

1 2014 0 0 0 0 100%

2 2015 0 0 0 0 100%

3 2016 0 0 0 0 100%

4 2017 0 0 0 0 100%

Jumlah 0 0 0 0 100%

Tabel 3.17 Tabel Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2017

Jadi perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2017

sebanyak2549 – 0 = 2549 perkara

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi

Di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat perkara yang berhasil

dimediasi sebanyak 3 (tiga) perkara, yang gagal sebanyak 295 (dua ratus

sembilan puluh lima) perkara, sedangkan yang tidak layak sebanyak 1

(satu) perkaraa. Jadi total jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 299

(dua ratus sembilan puluh sembilan) perkara.


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Nganjuk memiliki 2 (dua) kendaraan dinas

roda 4 dan 4 (empat) kendaraan dinas roda 2. Dengan matrik sebagai

berikut :

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi *Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4 (empat)

1. StationWagon(ToyotaInnova)

2006 Baik - - -

2. StationWagon(SuzukiErtiga)

2015 Baik - - -

II Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)

1. SepedaMotor(HondaSupra 125)

2006 - RusakRingan

- -

2. SepedaMotor(HondaSupra 125 D)

2008 Baik - - -

3. SepedaMotor(Honda GL160 D)

2008 Baik - - -

4. SepedaMotor(Honda GL160 D)

2008 Baik - - -

2. Sarana dan Prasarana Rumah Dinas

Pengadilan Agama Nganjuk juga memiliki Rumah Dinas yang di

Tempati oleh Ketua Pengadilan Nganjuk dengan luas tanah 491 m² nilai


bangunan Rp. 649.599.000,- (Enam ratus juta empat puluh sembilan juta

lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan matrik sebagai

berikut :

No. Uraian Jumlah Kondisi *Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. RumahDinas

1 (satu) Baik - - -

2. TanahRumahRumahDinas

1 (satu) Baik - - -

3. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jalan

Gatot Subroto, Kabupaten Nganjuk Telephone (0358) 323744, email :

[email protected], yang berada diatas tanah dengan status Hak

Pakai dengan luas tanah 3.540 m², luas bangunan 951 m², dengan total

aset bangunan Rp. 669.861.800,- (Enam ratus enam puluh sembilan juta

delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah. Pengadilan

Agama Nganjuk juga dilengkapi dengan sarana bangunan parkir

kendaraan roda dua untuk karyawan dan tamu dan area parkir kendaraan

roda empat seluas ± 300 m². Dengan matrik sebagai berikut :

N Sarana/ Prasarana

Gedung

Jumlah * Keterangan

1. Ruang Ketua 1 (satu) Kondisi Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 (satu) Kondisi Baik

3. Ruang Hakim 1 (satu) Kondisi Baik

4. Ruang Panitera 1 (satu) Kondisi Baik

5. Ruang Sekretaris - Kondisi Baikgabung jadisatu ruangansekretariat

6. Ruang Sidang Umum 2 (dua) Kondisi Baik


7. Ruang Kepaniteraan 1 (satu) Kondisi Baik

8. Ruang Kesekretariatan 1 (satu) Kondisi Baik

9. Ruang Perpustakaan 1 (satu) Kondisi Baik

10. Ruang Arsip 1 (satu) Kondisi Baik

11. Ruang Tunggu 1 (satu) Kondisi Baik

Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

12. Komputer (P.C. Unit) 22 (dua puluh dua) Kondisi Baik

13. Laptop 9 (sembilan) Kondisi Baik

14. CCTV (Camera ControlTev. Sistem

1 (satu) Kondisi Baik

15. LCD Monitor 1 (satu) Kondisi Baik

16. Camera Digital 1 (satu) Kondisi Baik

17. Televisi 1 (satu) Kondisi Baik

18. Telephone (PABX) 8 (delapan) Kondisi Baik

19. GPS Recaiver 1 (satu) Kondisi Baik

20. Server 1 (satu) Kondisi Baik

21. Router 1(satu) Kondisi Baik

22. Scanner 1 (satu) Kondisi Baik

23. Lemari Besi 4 (empat) Kondisi Baik

24. Lemari Kayu 15 (lima belas) Kondisi Baik

25. Rak Besi 8 (delapan) Kondisi Baik

26. Rak Kayu 8 (delapan) Kondisi Baik

27. Filing Cabinet Besi 14 (empat belas) Kondisi Baik

28. Brandkas 3 (tiga) Kondisi Baik

29. Mesin Absensi 1 (satu) Kondisi Baik

30. Hand Metac Detector 1 (satu) Kondisi Baik

31. Meja Kerja Kayu 37 (tiga puluh tujuh) Kondisi Baik

32. Kursi Besi 45 (empat puluh lima) Kondisi Baik

33. Kursi Kayu 53 (lima puluh tiga) Kondisi Baik

34. Sice 7 (tujuh) Kondisi Baik

35. Meja Rapat 3 (tiga) Kondisi Baik

36. Meja Komputer 5 (lima) Kondisi Baik

37. Meja Receptionis 1 (satu) Kondisi Baik


38. A.C Split 17 (tujuh belas) Kondisi Baik

39. UPS 2 (dua) Kondisi Baik

4. Penghapusan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk telah mengajukan

Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan roda dua dan

meubelair namun masih dalam proses dan Surat Keputusan Penghapusan

belum turun.

5. Penetapan Status

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima Surat

Keputusan Penetapan Status dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI Selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan dengan nomor :

182/BUA/SK/09/2017 tanggal 29 September 2017 dengan nilai Barang

Milik Negara yang tercantum di Surat Keputusan senilai

Rp. 725.158.890,-.

6. Transfer Masuk

Pada tahun 2017 pada Pengadilan Agama Nganjuk terdapat Transfer

Masuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berupa Buku

Register dan Blanko Akta Cerai dengan nomor BAST :

352/DjA.1/PL.04/11/2017 tanggal 27 November 2017 senilai

Rp. 8.907.310,-.

7. Transfer Keluar

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk tidak mendapatkan

Transfer Masuk baik dari Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

D. PENGELOLAAN KEADAAN KEUANGAN (Realisasi Anggaran

Teknis dan Non Teknis)

I. Realisasi Anggaran Non Teknis

Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk

keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama

Nganjuk telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.


Semua penerimaan dan pengeluaraan dilakukan secara tertib dan baik

dalam buku-buku yang berhubungan dengan keuangan perkara. Buku-

buku keuangan perkara tersebut adalah :

1. Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan (KI-PA1/G).

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan (KI-PA1/P).

3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (KI-PA2).

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi (KI-PA3).

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (KI-PA4).

6. Buku Jurnal Biaya Eksekusi (KI-PA5).

7. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6).

8. Buku Keuangan Eksekusi (KI-PA7).

Keadaan penerimaan dan pengeluaraan keuangan perkara pada

Pengadilan Agama Nganjuk sepanjang tahun 2017sebagaimana pada

Tabel dibawah ini :

No UraianJumlah

Penerimaan Pengeluaran

1 Sisa tahun 2016 197.884.000

2 Penerimaan selama tahun 2017 1.747.775.800

3 Biaya Proses 119.350000

4 Biaya Panggilan 981.945.000

5 Biaya Sita 4.150.000

6 Biaya Pemeriksaan Setempat 11.650.000

7 Biaya Pemberitahuan 243.686.000

8 Pengiriman Biaya Perkara 10.925.000

9 Materai 15.252.000

10 Pendaftaran 72.150.000

11 Redaksi 12.655.000

12 Pengembalian sisa panjar 313.198.800

Saldo Tahun 2017 160.678.00

Jumlah 1.945.639.800 1.945.639.800

Tabel 3.21 Keadaan Keuangan Perkara Tahun 2017

Disamping itu ada juga sebagian penerimaan uang perkara masuk


dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa hak-hak

kepaniteraan dandisetorkan melalui PNBP ke kas negara. Selama tahun

2017 PNBP di Pengadilan Agama Nganjuk dapat ditunjukkan dalam

tabel berikut ini :

NO. MAP JENIS PNBPJUMLAHSETORAN

1 423141Pendapatan sewa tanah gedung &bangunan

1.944.000,-

2 423129Pendapatan dari pemindahtangananBMN lainnya

0,-

3 423411Pendapatan Pengesahan SuratDibawah Tangan

0,-

4 423413 Pendapatan uang meja (leges) 0,-5 423415 Pendapatan ongkos perkara 68.830.000,-

6 423419Pendapatan kejaksaan dan peradilanlainnya

64.091.100,-

7 423991Penerimaan Kembali Persekot/UangMuka Gaji

27.892.730,-

JUMLAH 162.757.730,-Tabel 3.22 Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2017

Demikian laporan keadaan perkara yang dapat disajikan sebagai

salah satu bentuk tuntutan dari reformasi birokrasi yang akuntabel dan

bertanggungjawab atas setiap proses kinerja atau hasil akhir dari program

maupun kegiatan yang terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

II. Realisasi Anggaran Non Teknis

1. Belanja Pegawai

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

berdasarkan usulan dalan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2017 yang

disusulkan pada tahun 2016 untuk belanja pegawai Pengadilan

Agama Nganjuk memerlukan dana sebesar Rp. 2.982.166.000,-

dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran


2017. Pengadilan Agama Nganjuk untuk belanja pegawai

mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 2.982.166.000,- (100%).

b. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017

sebesar Rp.2.982.166.000,- anggaran tersebut yang terserap sesuai

dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar

Rp.2.514.064.757,- (84,32 %)

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang

telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa

sebesar Rp. 468.101.243,- (15,68 %).

2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan

barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun

anggaran termasuk didalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan,

sesuai dengan standart biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan

berdasarkan standart biaya yang telah ditetapkan, sedangkan

penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standart

biaya dilakukan atas dasar Teram Of Reference (TOR) dan Rincian

Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang

mengikat dan belanja barang tidak mengikat.

a. Pagu DIPA I (01)

Rencana Kerga Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

KL) berdasarkan usulan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL)

tahun anggaran 2017 yang diusulkan pada tahun 2016 untuk

belanja barang Pengadilan Agama Nganjuk memerlukan dana

sebesar Rp. 788.228.000,- dalam daftar isian pelaksanaan


anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama

Nganjuk untuk belanja barang mendapatkan dana sebesar Rp.

788.228.000,- bila dibandingkan antara usulan dalam RKA-KL

dengan DIPA yang turun dikabulkan 100 %.

b. Pagu DIPA II (04)

Sedangkan untuk Program Penyediaan Dana Bantuan

Hukum di Pengadilan Agama Nganjuk tahun anggaran 2017

mendapat dana sebesar Rp. 26.000.000,- yang berdasarkan usulan

dalam RKA-KL 2016 yang diusulkan untuk tahun anggaraan

2017 sebesar Rp. 26.000.000,- maka dikabulkan 100 %.

c. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Nganjuk

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA I) tahun

anggaran 2016 sebesar Rp. 788.228.000,- anggaran yang terserap

sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp.

784.365.318,- (99,50 %).

Sedangkan untuk program dana bantuan hukum Pengadilan

Agama Nganjuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA II) tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 26.000.000,-anggaran

yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan

sebesar Rp. 25.950.000,- (99,81 %).

d. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran

yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja

barang DIPA I masih ada sisa sebesar Rp. 3.862.682 (0,5%).

Sedangkan dari total anggaran Program Penyediaan Dana

Bantuan Hukum DIPA II masih ada sisa sebesar Rp. 50.000,-

sebagian dari pengembalian belanja (sisa panjar) sebesar 0.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan kantor pada Pengadilan Agama

Nganjuk pada tahun 2017 terdiri dari :


1) Pemeliharaanlingkungan berupa tanah yang berada di Jalan

Gatot Subroto, Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk

Kabupaten Nganjuk seluas 3.540 m2;

2) Pemeliharaan lingkungan berupa tanah yang berada di Jalan

Bromo No.1, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk

Kabupaten Nganjuk seluas 491 m2;

Pemeliharaan bangunan gedung pada Pengadilan Agama Nganjuk

pada tahun 2017 terdiri dari :

1) Pemeliharaan gedung bangunan kantor permanen yang berada

di Jalan Gatot Subroto, Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk

Kabupaten Nganjuk 951 m2;

2) Pemeliharaan gedung bangunan sarana pendukung berupa pos

jaga yang berada di lingkungan kantor Pengadilan Agama

Nganjuk seluas 9 m2;

3) Pemeliharaan 1gedung bangunan rumah dinas permanen yang

berada di Jalan Bromo No.1, Kelurahan Ploso, Kecamatan

Nganjuk Kabupaten Nganjukyang masing-masing seluas 390

m2.

Pemeliharaan Barang Milik Negara berupa peralatan mesin dan

aset tetap lainnya pada Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun

2017 adalah sebagai berikut :

No. Nama Barang Volume Nilai

Pemeliharaan

1. Pemeliharaan Gedung 951 m2 85.590.000

2. Pemeliharaan Rumah Dinas 391 m2 25.000.000

3. Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit 53.760.000

4. Kendaraan Dinas Roda 2 4 unit 10.000.000

5. Perawatan Server 1 unit 2.360.000

6. Perawatan PC 22 unit 10.450.000


7. Perawatan Laptop 12 unit 10.500.000

8. Pemeliharaan Printer 11 unit 10.890.000

9. Pemeliharaan AC Split 17 unit 13.634.000

10. Perawatan inventaris 23 OT 4.255.000

Total 226.439.000

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan,

peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang

mendukung pembentukan modal. Untuk tahun 2017 Pengadilan

Agama Nganjuk telah mendapat dana untuk belanja modal.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-

KL) berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran

Kementerian Lembaga tahun anggaran 2017 yang diusulkan pada

tahun 2016, untuk belanja modal Pengadian Agama Nganjuk

memerlukan dana sebesar Rp. 234.520.000,- dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016, Pengadilan

Agama Nganjuk mendapatkan dana belanja modal sebesar

Rp. 234.520.000,- (100 %).

b. Realisasi

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Nganjuk

dalam daftar isian pelaksanaan anggran (DIPA 01) tahun

anggaran 2017 sebesar Rp. 234.520.000,- anggaran yang terserap

sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar

Rp. 234.138.000,- dari total anggaran tersebut telah terealisasi

tersebut di atas, maka total pagu yang terserap 99,84 %.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran

yang elah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran masih ada


sisa sebesar Rp. 382.000,- (0,16 %). Yang secara keseluruhan

dapat dilihat sebagaimana dalam matrik terlampir.

Belanja modal tahun 2017 berupa :

a. Pengadaan Penambahan Daya Listrik : Rp. 62.020.000,-

b. Pengadaan Alat Pengolah Data : Rp. 32.500.000,-

Komunikasi Pendukung Kesekretariatan

- Komputer PC

- Printer

- CCTV

- Fingerprint

c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas : Rp. 35.000.000,-

Pendukung Perkantoranberupa AC Split

d. Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung (SIPP)

Rp. 105.000.000,-

- Komputer PC

- Printer

- Laptop

- TV LED

- UPS

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sisa tahun 2016 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,- Penerimaan

Negara Bukan Pajak tahun 2017 DIPA I sebesar Rp. 29.836.730,-

dan yang telah disetor sebesar Rp. 29.836.730,- dan sisa tahun

2017 yang belum disetor sebesar Rp. 0,- dan Penerimaan Negara

Bukan Pajak tahun 2017 DIPA II sebesar Rp. 132.921.000,- dan

yang telah disetor sebesar Rp. 132.921.000,- dan sisa tahun 2017

yang belum disetor sebesar Rp. 0,-.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAITSIPP

(SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA)

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung

Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi


lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang

prima,transfaran dan akuntable kepada masyarakat pencari keadilan

maka sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga Sumber Daya

Manusia yang ada harus trampil dalam mengoperasikannya.

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Nganjuk sama

dengan yang digunakan olehPengadilan Agama lainnya yaitu memakai

SIADPA PLUS dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang

merupakan Pola Bindalmin yang dikompoterisasikan, sebagaimana

dinstruksikan oleh BADILAG Mahkamah Agung RI. Adapun semua

instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam

aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang,

putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa

terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan beban

tugas kita.

Tahun 2017 ini Pendistribusian akses jaringan internet

menggunakan teknologi nirkabel/wireless menjadi pilihan dengan

pembagian bandwith internet di Router Board dengan dilengkapi

Mikrotik sebagai router, gateway, hotspot dan radius server sebagai

autentikasinya. Alasan penggunaannya meliputi cakupan area,

kemudahan serta sifat flexible pada wireless dan supaya pembagian

bandwith secara adil di setiap ruangan. Di Pengadilan Agama Nganjuk,

pengelolaan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang

signifikan dimana para hakim dan penitera pengganti seluruhnya telah

menggunakan perangkat PC yang terkoneksi dengan server sebagai pusat

data. Untuk jaringan komputer sudah menggunakan system sharing,

sehingga anatara satu PC dengan PC yang lainnya dapat saling berbagi

data dan printer.

Dalam hal pelayanan perkara Pengadilan Agama Nganjuk telah

menggunakan system antrian sidang elektronik yang terintegrasi dengan

jadwal sidang maupun dengan Website Pengadilan Agama Nganjuk

sehingga dapat diakses masyarakat.


Adapun perangkat pendukung dari teknologi informasi di

Pengadilan Agama Nganjuk, yakni :

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam mendukung teknologi

informasi di Pengadilan Agama Nganjuk antara lain :

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

1. Local Area Network(LAN) 1 Buah Baik

2. P.C. unit 21 Buah Baik

3. LapTop 8 Buah Baik

4. Touchscreen 1 Buah Rusak

5. Printer 10 Buah Baik

6. Scanner 3 Buah Baik

7. Scanner Type ADF 1 Buah Baik

8. Printer Laserjet (Mono Laser) 4 Buah Baik

9. Router Board 1 Buah Baik

Tabel III. 3.24 Daftar Nama Perangkat Keras

Sepanjang tahun 2017 seluruh PC dan Notebook yang dimiliki

Pengadilan Agama Nganjuk terkoneksi langsung dengan jaringan Server

Database SIADPA - PLUS di PC Server sehingga membantu

mempercepat proses Administrasi perkara. Arah dan fungsi aplikasi

SIADPA – PLUS adalah membantu dengan cepat penyalinan, pembuatan

dan percetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dengan

rincian sebagai berikut ini :

a. Membantu petugas Meja satu dalam penginputan permohonan /

gugatan, SKUM dan yang berkaiatan dengan jenis surat kuasa.

b. Membantu petugas Meja dua, meja tiga dan para hakim dalam

pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS, Relaas, Pemberitahuan,

Surat Pengantar dan Dokumen – Dokumen lainnya.


c. Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan Petugas yang diberi

wewenang dam pembuatan dan percetakan Berita Acara

Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

Selain yang disebutkan diatas Information Technology (IT) pada

Pengadilan Agama Nganjuk juga dimanfaatkan Antara lain untuk :

a. Meng-upload update data perkara dan laporan perkara setiap bulan

melalui situs :http://infoperkara.badilag.net/.

b. Manegirimkan pelaporan SMS Gateway Mahkamah Agung melalui

situs :http://sms.mahakamahagung.go.id/.

c. Publikasi putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung melalui

situs :http://putusan.mahakamahagung.go.id/.

d. Meng-inputkan data perkara di SIPP ke Database NAhakamah

Agung melalui situs :http://sipp.pa-nganjuk.go.id/.

e. Meng-inputkan data perkara di SIPP ke Database NAhakamah

Agung melalui situs :http://sipp.pa-nganjuk.go.id/.

f. Penggunaan Aplikasi SIRUP untuk pengadaan Online melalui situs

:https://sirup.lkpp.go.id/.

g. Penggunaan Mikrotik untuk koneksi jaringan dan membagi

Bandwith internet.

h. Rekonsiliasi laporan keuangan ke KPPN.

i. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan.

j. Akurasi data secara online kepegawaian dengan SIMPEG.

k. Pengajuan belanja modal online dengan RKBMN.

l. Akurasi BMN secara online dengan SIMAN.

m. Input data Laporan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan

SIMARI.

n. Membayar online untuk PNBP dengan SIMPONI.

o. Laporan realisasi keuangan online dengan MONEV Departemen

Keuangan dan RKAAKL.

p. Laporan realisasi keuangan online dengan MONEV BAPPENAS

setiap 3 Bulan Sekali.


q. Lapran data Kepegawaian untuk pengajuan remunerasi di

KOMDANAS.

r. Laporan keuangan online dengan E-Rekon dan KOMDANAS .

s. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan.

t. Transparansi informasi.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk

berupa aplikasi-aplikasi baik yang di kembangkan Mahkamah Agung

RI, Badan Peradilan Agama dan Departemen Keuangan :

No. Jenis Aplikasi Status

1. Aplikasi SIADPA – PLUS Aktif

2. SIPP Aktif

3. Aplikasi Antrian Sidang Aktif

4. Aplikasi SMS Gateway Aktif

5. Aplikasi SIATSU Aktif

6. Aplikasi SIMAK – BMN Aktif

7. Aplikasi Persediaan Aktif

8. Aplikasi SAIBA Aktif

9. Aplikasi SIMANTAP Aktif

10. Aplikasi SIMPEG Aktif

11. Aplikasi SIMKEP Aktif

12. Aplikasi RKA-KL Aktif

13. Aplikasi GPP GAJI Aktif

14. Aplikasi SAS Keuangan Aktif

15. Aplikasi PIN PPSPM Aktif


16. Aplikasi Absensi Aktif

17. Aplikasi SIMAK BMN Aktif

18. Aplikasi SAKPA Aktif

19. Aplikasi SILABI Aktif

20. Aplikasi PP 39 Th 2009 Aktif

21. Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi

Penerimaan Negara

Aktif

Tabel III. 3.25 Daftar Nama Perangkat Lunak

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, maka keterbukaan informasi publik

sudah menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik

terhadap penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya dan

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Kemudian

Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI. Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo.

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka seluruh peradilan

mewajibkan untuk mempublikasikan produk-produknya.

Di Pengadilan Agama Nganjuk dalam salah satu programnya

telah mencanangkan peningkatan pelayanan informasi kepada publik

baik melalui Publikasi Putusan yang terdapat di website Mahkamah

Agung dengan alamat website putusan.mahkamahagung.go.id dan

informasi perkara yang terdapat di alamat infoperkara.badilag.net

dan https://192.168.10.200/sipp/ sebagai media informasi proses

perkara yang diterima dan di putus pada Pengadilan Agama Nganjuk.

Sebagaimana dimaksud pada penjelasan dibawah ini :


a. Publikasi Putusan

Sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan kepada seluruh peradilan dibawahnya untuk

mempublikasikan putusan-putusan yang ada di website Publikasi

Putusan MARI, Maka Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama

Nganjuk sampai tanggal 28 Desember 2017 telah melaksanakan

upload putusan sebanyak 2433 perkara dengan upload perkara

putus yang ada pada tahun 2017 sebanyak 2549 perkara dan

menduduki peringkat 18 pengupload terbanyak dari seluruh

peradilan di Indonesia.

b. Infoperkara.badilag.net

Disamping itu sebagai informasi perkara tambahan bagi publik,

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga

memerintahkan kepada seluruh peradilan agama untuk mengupload

data perkaranya melalui portal milik Dirjen Badilag, yaitu:

inforperkara.badilag.net

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh peradilan agama di

wilayah Indonesia telah mempunyai aplikasi pendukung yaitu

SIADPA Plus untuk memproses seluruh kegiatan perkara di

wilayahnya masing-masing mulai dari perkara diterima hingga

perkara diputus. Dan sebagai korelasi dari penggunaan aplikasi














































tersebut, maka database dari SIADPA Plus harus diupload setiap hari

ke portal inforperkara.badilag.net

Pada awal tahun 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama mengeluarkan surat nomor : 0458/DJA/HM.02.03/2/2017

perihal tentang Implementasi Aplikasi SIPP. Surat tersebut

menindaklanjuti arahan Sekretaris Mahkamah Agung RI berkenaan

dengan Implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP). Aplikasi SIPP merupakan satu paket aplikasi yang digunakan

pada peradilan dibawah Mahkamah Agung RI.

Proses penyelesaian administrasi perkara di lingkuangan

peradilan Agama yang sebelumnya menggunakan Aplikasi SIADPA

PLUS maka dengan adanya Aplikasi SIPP ini diharapkan bisa lebih

membantu untuk menyelesaikan administrasi perkara dilingkungan

peradilan. Pada akhir tahun 2017 Pengadilan Agama Nganjuk dapat

menyelesaikan perkara sebanyak 2549 (dua ribu lima ratus empat

puluh sembilan) perkara. Dan dapat dipublikasikan di website SIPP

Mahkamah Agung RI dengan perolehan prosentase penyelesaian

perkara sebanyak 88,63 %. Sebagaiman gambar dibawah ini :








































Gambar : SIPP Pengadilan Agama Nganjuk

Gambar : SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. REGULASI TAHUN 2017

Untuk mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja yang akuntabel

dan berkualitas dan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta dapat

memberikan saran perbaikan, maka Pengadilan Agama Nganjuk selama pada

tahun 2017 ini membuat suatu pedoman sebagai dasar pelaksanaan tugas

dan sebagai bentuk implementasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi .

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area :

1. Manajemen Perubahan

Area ini bertujuan untuk merubah secara sisimatis dan konsisten

dari sistim dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya

kerja individu/unit untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan

sasaran Reformasi Birokrasi. Adapaun sasarannya adalah meningkatnya

komitmen pimpinan dan pegawai, terjadinya pola pikir dan budaya kerja

dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu Pengadilan

Agama Nganjuk untuk mewujudkannya pada tahun 2017 telah mengikuti

pelatihan ISO 9001-2008 serta membuat Regulasi Tim Reformasi










































Birokrasi, Tim Pelaksana ISO 9001-2008.

2. Perundang-Undangan

Area ini bertujuan meningkatkan effektifitas pengelolaan

peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/

Lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : menurunnya

tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- undangan yang

dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga, meningkatnya effektifitas

pengelolaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu untuk

pengukuran sasaran dengan membuat SOP sebagai pedoman pelaksanan

sesuai dengan SK Ketua PA NganjukNo.W13-A22/02/KP.01/I/2017,

Tanggal 3 Januari 2017.

3. Penataan Penguatan Organisasi

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas

sistem organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat

fungsi dan tepat ukuran. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal dan meningkatnya

kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karena itu

Pengadilan Agama Nganjuk dalam pelaksanaannya dibuatkan Job

Discription sesuai dengan SK Ketua PA NganjukNo.W13-

A22/262/OT.01.2/I/2017, Tanggal 3 Januari 2017dan sesuai dengan

struktur organisasi.

4. Penataan Tata Laksana

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efesien dan terukur

pada suatu organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan

efektifitas proses manajemen pemerintahan serta meningkatnya kinerja di

pemerintah.

Pengadilan Agama Nganjuk dalam implementasinya dalam

organisasi telah menggunakan aplikasi baik SIADPA PLUS dan SIPP


untuk pelayanan perkara, SIKEP dan e-PUPNS untuk kepegawaian,

SIMAK BMN, SIRUP, RKBMN dan SIMAN untuk barang milik negara

serta SIMARI, SIMPHONI, SAS, Aplikasi Injek PIN PPSMM, SPIP,

APIP dan SAIBA untuk keuangan, RKAKL untuk perencanaan, dalam

menertibkan pelaksanaannya maka ditunjuk TIM TI sebagai kordinator,

sedang untuk pengukuran pencapaian adalah dengan terbangunnya IKU

dan survey CAPAIAN KERJA sebagaimana wujud dari PERJANJIAN

KERJA yang tertuang dalam LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH setiap tahun.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM

Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi yang

berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk

jaminan kesejahteraan yang sepadan. Adapun sasaran yang ingin dicapai

adalah :

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.

Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

aparatur pada masing-masing lembaga.

Meningkatnya disiplin SDM Aparatur, meningkatnya efektifitas

manajemen SDM dan meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur.

Pengadilan Agama Nganjuk dalam mewujudkannya adalah

dengan menertibkan SIKEP sehingga akan memudahkan pihak yang

berwenang dalam pelaksanaan mutasi karena kewenangan mutasi

rekrutmen ada pada Mahkamah Agung, sedangkan untuk meningkatkan

disiplin pegawai diterapkan dengan absensi melalui finger dan

dikordinasi oleh Wakil Ketua sebagai Ketua Pengawas bidang beserta

TIM ABSENSI.

6. Penguatan Akuntabilitas

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja lembaga. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

: meningkatnya kinerja lembaga dan meningkatnya akuntabilitas lembaga

dengan dasar pengukuran terwujudnya sistem yang mampu mendorong


tercapainya kinerja organisasi yang terukur serta peningktan kualitas

laporan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Nganjuk untuk

pelaksanaannya adalah adanya IKU dan menerapkan sistem pelaporan

yang berbasis TI, untuk itu supaya pelaksanaan terkordinasi dibentuk

TIM TI dan dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

NganjukNo.W13-A22/1772.a/OT.01.3/SK/V/2017, Tanggal 24 Mei2017.

7. Penguatan Pengawasan

Area ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah

yang bersih dan bebas KKN, adapun target yang ingin dicapai adalah:

a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.

b) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara.

c) Meningkatnya status opini BPK tehadap pengelolaan negara.

d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Untuk itu Pengadilan Agama Nganjuk dalam implementasi pada

area ini adalah dengan melaporkan keuangan DIPA maupun Keuangan

Perkara secara rutin dan berkala dan memasukan dalam Aplikasi

KOMDANAS di Website Mahkamah Agung, E-MONEV di Website

Departemen Keuangan sedang untuk perkara dengan aplikasi

infoperkara.badilag.netserta Aplikasi Website SIPP dan secara internal

telah ditunjuk Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama NganjukNo.W13-A22/81/PS.01/I/2017, Tanggal

3Januari2017.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin

dicapai adalah :

a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (cepat, murah, biaya ringan).

b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi

pelayanan internasional.

c) Meningkatnya indek kepuasan terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik. .


Pengadilan Agama Nganjuk untuk pengukuran pelaksanaan pada

area ini telah melalukan survey kepuasan publik dan merencanakan

melakukan survey secara berkala untuk menanggulanggi keluhan

masyarakat, disamping itu dengan adanya meja Informasi yang

membantu masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung juga

menyediakan touch screan yang bisa diakses sendiri sehingga tidak perlu

antri. Begitu juga SMS Gateway sangat bermanfaat karena masyarakat

tidak perlu datang maupun telpon jika memerlukan informasi yang

dibutuhkan. Petugas Meja Pengaduan sangat membantu masyarakat

apabila mengalami permasalahan terkait pelayanan.

[ LaporanTahunan 2017 ]Pengadilan Agama Nganjuk/ 100

Pengawasan dan pembinaan merupakan salah satu fungsi pokok

manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan

aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu

sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan

pembinaan.

Seiring perkembangan teknologi

sudah semakin mudah pengawasan

dilakukan secara internal dan eksternal. Pada

pengawasan eksternal telah adanya SIWAS

(SistemPengawasan) yang bias diakses

secara online, sehingga semakin bias

mewujudkan salah satu visi dan misi.

Pengadilan sebagai institusi yang transparan

dalam proses perkara dan administrasi

manajemen perkantoran.

Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat

kuat, karena merupakan salah satu unsure manajemen yang harus dijalankan

dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di

dalam lingkungan peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

8 Tahun 2016.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Agama Nganjuk

berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor :


W13-A22/81/PS.01/SK/I/2017, meliputi Pengawasan melekat, pengawasan

fungsional, pengawasan rutin dan penanganan pengaduan. pengawasan

internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan

pengawasan fungsional.

1. PengawasanMelekat

Didalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian

yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara

preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif

dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan

yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/KS/IX/2008

tanggal1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor

71/KMA/SK/V/2008 dan PERMA RI Nomer 7 tahun 2016 tentang

Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkama

Agung RI, telah dilaksanakan Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama

Nganjuk, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung

pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin masuk dan pulang

kerja maupun kinerja bawahan setiap hari, setiap pejabat mempunyai

buku catatan penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi

pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang berada di bawahnya.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, KetuaPengadilan

Agama Nganjuk telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)

yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai

dengan bidang tugas masing–masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor

W13-A22/81/PS.00/SK/I/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentang

penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Nganjuk,


yakni :

a. Mohamad Thoha, S. Ag, sebagai Hakim mempunyai tugas sebagai

Koordinator Pengawasan, mengkoordinir laporan Hakim Pengawas

Bidang, mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan,

membuat rekapitulasi hasil pengawasan dan melaporkannya secara

berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Drs. H. Musthofa Zahron, sebagai hakim mempunyai tugas sebagai

Administrasi Perkara meliputi : Prosedur Penerimaan Perkara

Tingkat I, Register Perkara, Banding, Kasasi dan PK, Laporan

Perkara, Kearsipan Perkara.

Administrasi Persidangan meliputi : Pembagian perkara dan

Penentuan Majelis Hakim, Minutasi Perkara, Eksekusi, Kejurusitaan.

c. Drs. Moh. Muchsin, M. Sy, sebagai hakim mempunyai tugas sebagai

Administrasi Kepegawaian, Inventaris, Perpustakaan dan Keuangan

Perkara meliputi : Buku Jurnal, Buku Induk, Register perkara dan

Akta Cerai

d. Haitami, S. H., M. H, sebagai hakim mempunyai tugas sebagai

pengawas Kinerja Pelayanan Publik yaitu pengelolaan manajemen,

mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan

Sumber Daya Manusia, pemeliharaan/perawatan inventaris, ketertipan,

kedisplinan, ketaatan, kebersihan, kerapian, kecepatan penanganan perkara

dan pengaduan masyarakat.

2. PengawasanFungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk

pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983.

Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf c adalah pengawasan

yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern

pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai

dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Nganjuk

dalam melaksanakan tugas-tugas nya diawasi langsung oleh Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilakukan satu kali dalam setahun

dan yang terakhir dilaksanakan pada sekitar bulan Februari 2017

3. PengawasanRutin

Pengadilan Agama Nganjuk dalam melaksanakan pengawasan

rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua

Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim

Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas

Mahkamah Agung RI.

Di dalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, layanan pesan

singkat (SMS), atau email dengan tujuan untuk perbaikan pelayananan

maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai

upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai

fingerprint sehingga baik kedatangan maupun pulangnya pegawai bias

dilihat dari hasil cetak (print-out) setiap bulan, sebagai wujud

implementasi dari KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008, SK Sekretaris

MA RI Nomor 35/SK/IX/2008 dan PERMA RI Nomer 7 Tahun 2016.

4. Pengaduan

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Nganjuk membuka meja

pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5

Januari 2011 dan PERMA RI No. 9 tentang penanganan pengaduan

(Whistleblowing System). Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber

daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan

meja informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama. Selain meja

pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat


terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Nganjuk telah disediakan

pengaduan berupa (1) Telepon Nomor (0358) 323744(2)SMS Nomor

085732599572, (3) [email protected].

B. EVALUASI

Bahwa Pengadilan Agama Nganjuk selalu melakukan yang lebih baik

sehingga evaluasi terhadap fungsi Pengadilan terus dilakukan demi

kelancaran tugas Pengadilan secara umum dengan dukungan beberapa factor

yaitu factor manajerial yang efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber

daya yang memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien dan

ekonomis.

Dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Nganjuk ada dua

bidang yaitu bidang Kepaniteraan yaitu Administrasi Peradilan kemudian

bidang Kesekretariatan yaitu Administrasi Umum, dua hal tersebut

mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang Administrasi Peradilan yang terkait

dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sedangkan bidang

kesekretariatan membantu dan mendukung terwujudnya pelayanan prima

kepada masyarakat pencari keadilan, dalam dua bidang tersebut diatas perlu

kami sampaikan yang terkait dengan evaluasinya sebagai berikut ;

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) :

a. Bahwa evaluasi bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan)

langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk yaitu

diadakannya pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan

mengadakan rapat-rapat seperti rapat dengan para hakim, rapat dengan

para Panitera Pengganti, rapat dengan Jurusita/ JuruSita Pengganti

satu rapat dengan petugas Kepaniteraan.

b. Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan/karyawati

minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

c. Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya.

d. Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.


2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum):

a. Bahwa evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)

langkah- langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat

dengan para Kasubbag, Petugas Operator SIMAK – BMN dan

Operator SAKPA sertarapat- rapat dengan Petugas Kebersihan dan

Satpam yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan.

b. Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawati Pengadilan Agama

Nganjuk minimal 1 (Satu) bulan sekali.

c. PengawasandanPembinaandariHakimPengawasbidangdanPengadilan

TinggiAgama Surabaya.

d. Pengawasandari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

setiaptahunnya.

e. Evaluasi program kerjapadasetiaptahunnya.

Dari beberapa hal tersebut diatas dibahas berbagai permasalahan dan

setelah diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka Pengadilan

Agama Nganjuk mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk

selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala

sesuatunya yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya

dapat berjalan lancar.

[ Laporan Tahunan 2017 ] Pengadilan Agama Nganjuk / 106

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2017 pada tingkat pertama telah memenuhi

target dan berhasil dengan baik, sisa dari tahun 2016 sebanyak 482

perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 2394 perkara,

telah berhasil diselesaikan sebanyak 2549 perkara (88,63%), sisanya

sebanyak 327 perkara (11,37%).

2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan

tertib sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin,

walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu

diperbaiki/disempurnakan.

3. Pelaksanaan administrasi perkara menggunakan SIPP (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara) untuk sistem Online dan SIADPA (Sistem

Administrasi Pengadilan Agama) untuk system penyimpanan data digital

secara internal.

4. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan dengan aplikasi

SIWAS (Sistem Pengawasan) baik dalam bidang administrasi dan teknis

yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum

telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.

5. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Apilkasi SIMPEG,

bagian umum dan keuangan memakai aplikasi keuangan : SAKPA, SPM,

SIMARI dan SIMPHONI, bagian perencanaan, teknologi informasi dan

pelaporan memakai aplikasi : RKABMN, RKAKL, SIPP untuk perkara.

6. Kekuatan Pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum

seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.

[ Laporan Tahunan 2017 ] Pengadilan Agama Nganjuk / 107

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan Pengadilan Agama

Nganjuk tahun 2016 berhasil dengan baik.

B. SARAN

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah

tidak sebanding dengan jumlah Hakim.

b) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis.

c) Mengusulkan penambahan ruang mediasi beserta perlengkapannya

yang layak dan memadai.

d) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan

teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan

pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural.

e) Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan

akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga

setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer.

f) Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat

manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.)

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen

a) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan

pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi.

b) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk

teknis) atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria

untuk menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka

promosi jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat

dipertanggungjawabkan.

c) Perlu adanya penambahan anggaraan melalui DIPA 2018 untuk

belanja modal.

d) Perlu adanya penambahan anggaran melalui DIPA 04 2018 untuk

peningkatan biaya sidang keliling dan biaya prodeo sehingga bisa

membantu para pencari keadilan lebih banyak.

NIP. 196810222001121002

Jenis Informasi Jurnlah Jumlah permohonan Jumlah Permohonan KeteranganPermohonan yang dikabulkan yang ditolak

r=v= 295 295 - -II Pengawasan dan Hukuman - - - -Anggaran dan Aset - - - -Lainnya - - I

-II

-I

Total 295 295I -

II-

I

4. DATA PELAY ANAN MEJA INFORMASI

3. ANGGARAN

Nihil

JABATAN NAMA KETERANGAN

Atasan Pejabat Pengelola InformasiDrs. H. Syaiful Heja, MH. Ketua

dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola InformasiHeri Eka Siswanta, S.H., M.H. Panitera

dan Dokumentasi

Penanggung Jawab Informasi Dyah Puspita Suningrum, S.H., MH Sekretaris

Drs. H. Moh. Munib, M.m Wakil Panitera

Muhammad Nafi', S.H., M.m Panitera Muda HukumPetugas Informasi Fuad, s.m Kasubag Kepegawaian dan

Ortala

Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari:

2. SUMBER DAYA MANUSIA

1. SARANA DAN PRASARANA

a. Gedung Pengadilan Agama Nganjuk seluas 951 m2 dengan luas tanah 3.540 m2•

b. Meja informasi dengan 1 komputer, terhubung dengan SIADPA PLUS dan internet, Formulir

Permohonan Informasi, Buku Register Permohonan Informasi.

c. Landasan Hukum adalah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk tentang Pembentukan

Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2017 dan SK Dirjen Badilag Nomor :

0017/Dj.AlSKl2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi dilingkungan Peradilan Agama.

PELAY ANAN MEJA INFORMASI

I~ 0 0 0 0 0 0

~IIII I!It) 0 0 0 0 0 0

~

laR r-, c- c- ,..... N'-0 "" N "" '" I!'),.....

.~ill

liil! N "" R N r-,,..... c-o ,..... '" '-0,..... '-0 I!') I!') I!') ~

1111 0 ('f ('f .... 0 I!')

~

1= ~ .., 0 ~ N\C N00 00 C<')

,- e-, 0- 0- ,..... N\C .., N .., "" I!')....

18' N .... .., ~ N t-,o-o S "" \C "".... III III III N

lEI c- ..... 0 ,..... e-,\() "" "" "" "" I!')

......

IIIiII 00 c- -o 0\ r-, 0\0 00 N ~ "" .....,..... '-0 '-0 '-0 r-,

N

1

Ie -o 0 \() 00 \()\() "" "" "" "" "".....

I 11&1 '-0 \() ~ ..... "" 0000 I!') '-0 to ~to "" I!') to

< Ir.:; 0 "" ..... "" I"" ,.....I

e-+

II

I"" ""IrttJ

N 00 ~ ~I N "" "" c-,..... ..... ""

J :i ~~~-<- bC N

~ ~Ij:I.l -<J ::r:: -< ..c:~ iII'i'I >oJ u) @ u~

::J -< ::J :i =~ ::r::~ ::s -:;;: u)

I 0 6 ~ill ::r:: ::si E-< i -<i ::s

~<Ii 0 <Ii~.... ....c ::;; c ::r::

-~1=, ,..... N "" "" I!')

"'C.~a::r"

I'- ~..... ::I: ~0 Ii:N ~ ~....Q) ~..cE a::Q) .sen =eiQ)

~Cl a::~§a:::::.~~a::~~~~

::I:<C..J (") 0 0 M 0 0::2;:)...,

C)c a::::0c ««I ~CO..... C«I «I~ fI)C) «IC 3:i= «I

C)C C~ CD:0 Q..«I CC) «IC -0CD «IQ.. CO«I «I

C) -0 -0«I «IC a::: a. a.:0 CD CDc « ~ ~

«I ~ C C

en CO «I «I..... C ~ ~<C «I «I 'n; 'n;~ fI)..J C)

~a. a.

;:) c E Et- i= «I «I «I0: C) fI) fI)c c :0 :0~ ~ CD Q.. Q..:0 Q..W J: J:«I C ...J ...Ja::: C) «I

C -0 'c 'cCD «IQ.. CO «I «I«I «I

C) C)c C-0 -0 'c «I «I«I «I «I ~ .....a. a. C) -0 :0CD CD C 'n; 'n;~ ~ «IC C ..... fI) fI)

«I «I :0 CD CD«I ~ ~ C) CD Q)E fI) fI) fI) fI):::s :::s c';:: .... .... «I s: ..c2 2 CD -0 «I «I~ CD 2 CD:0 :0 -0 fI) .....C) C) C) C) C) C)c c c c c C«I «I «I «I «I «I>. >. >. >. >. >.c c c c c C«I «I «I «I «I «I:::s :::s :::s :::s :::s :::s-0 -0 -0 -0 -0 -0«I «I «I «I «I «IC) C) C) C) C) C)c c c c c cCD CD CD CD CD CDQ.. Q.. Q.. Q.. Q.. Q..s: ..c ..c s: ..c ..c«I «I «I «I «I «IE E E E E E

1 :::s :::s :::s :::s :::s :::s..., ..., ..., ..., ..., ...,o ..... N C"') V LO <0Z

LAPORAN TAHUN 2017 · 2019. 3. 8. · LAPORAN TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA NGANJUK PENGADILAN AGAMA NGANJUK Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk – Jawa Timur Website : www. pa-nganjuk.go.id

Documents