PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA …jdih.dephub.go.id › assets › uudocs › kepmen › 2020 › KM_212_TAHUN_2020.pdfTanggal : 27 Juli 2020 ALUR-PELAYARAN MASUK

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 212 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU

LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN

DAN PELABUHAN PARIT REMPAK

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

4

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran,

sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh

kapal sesuai dengan kepentingannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penetapan Ahir-Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-

Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

-2 -

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang

Pengesahan Peraturan Internasional Tentang

Pencegahan Tubrukan di Laut Collision Regulation

Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 53);

7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Pengesahan ”International Convention fo r The Safety o f

Life at Sea, 1974”, sebagai hasil Konferensi Internasional

tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah

ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, di

London, pada tanggal 1 November 1974, yang

merupakan pengganti ”International Convention fo r The

Safety o f Life at Sea 1960”, sebagaimana terlampir

dalam Keputusan Presiden ini (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

-3 -

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya The IALA

Maritime Bouyage System fo r Region-A dalam Tatanan

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

Navigasi;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun

2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1183);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun

2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Baiai

Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 363);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

- 4 -

Memperhatikan :

Menetapkan

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1867);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun

2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);

19. Peraturan Menteri Perhubugan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1844);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

HK.203/3/11 /DJPL/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal

Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara

Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Tanjungbalai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA

BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI

DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK

PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN DAN PELABUHAN

PARIT REMPAK.

- 5 -

PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai

Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak serta Sarana Bantu

Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik koordinat geografis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit

Rempak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

RETI G A : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan

Parit Rempak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di

Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA di atur dengan Standar Operasional dan

Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung

Baiai Karimun.

KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- 6 -

KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak serta Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

serta Daerah Labuh Rapai Sesuai Dengan Kepentingannya

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, wajib

dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi Terbaru Nomor 347

dan Buku Petunjuk Pelayaran sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran

di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak dilaksanakan oleh Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung

Baiai Karimun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-

Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan

Pelabuhan Parit Rempak dilaksanakan oleh Distrik Navigasi

Kelas I Tanjung Pinang dan melaporkan hasil

pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.

KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak dilaksanakan

oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Tanjung Baiai Karimun secara berkala atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

KESEPULUH : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan

sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut

untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh

Rapai Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran

masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan

Parit Rempak.

-7 -

KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai

Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH

diinformasikan melalui penerbitan Maklumat Pelayaran

(MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia

(Notice to Marines).

KEDUABELAS : Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai

Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan

dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu

paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan penyesuaian

untuk mengetahui kesesuaian terhadap Keputusan

Menteri ini.

KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

8. Gubernur Kepulauan Riau;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

10. Bupati Karimun;

11. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut;

12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung

Baiai Karimun;

13. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang.

-9 -

Lampiran IKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Rapai Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak Nomor : KM 212 TAHUN 2020Tanggal : 27 J u li 2020

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN DAN

PELABUHAN PARIT REMPAK SERTA SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

1. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun:

NOKOORDINAT

HALUAN PANJANG KETBATAS KANAN BATAS KIRI

1 00° 58' 07.27" LU /

103° 29’ 35.65" BT

00° 58' 00.74" LU /

103° 29' 40.00" BT

270° 2 NMLEBAR

200 M2 00° 58' 07.26" LU / 00° 58’ 07.25" LU / 308° 1.8 NM

103° 27’ 37.74" BT 103° 27’ 27.30" BTPANJANG

3 00° 59' 15.55" LU /

103° 26' 12.00" BT

00° 59' 10.45" LU /

103° 26’ 07.99" BT3.8 NM

2. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dari arah

Kukup Malaysia dan Singapura:

NOKOORDINAT

HALUAN PANJANG KETBATAS KANAN BATAS KIRI

1 01° 07' 53.31" LU /

103° 27' 20.76" BT

01° 07' 58.00" LU /

103° 27' 27.23" BT

180° 8.2 NM

LEBAR

200 M

PANJANG

9.6 NM

2 00° 59' 40.10" LU /

103° 27’ 20.76" BT

00° 59' 37.89" LU /

103° 27' 27.23" BT

217° 0.4 NM

3 00° 59' 24.89" LU /

103° 27’ 09.13" BT

00° 59' 19.10" LU /

103° 27' 12.86" BT

256° 0.8 NM

4 00° 59' 14.30" LU /

103° 26' 25.81" BT

00° 59' 07.69" LU /

103° 26’ 26.18" BT

277° 0.2 NM

5 00° 59' 16.23" LU /

103° 26’ 10.39" BT

00° 59' 08.62" LU /

103° 26' 18.78" BT

- 10 -

3. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Parit Rempak:

NOKOORDINAT

HALUAN PANJANG KETBATAS KANAN BATAS KIRI

1 00° 58’ 07.27" LU /

103° 29' 35.65" BT

00° 58’ 00.74" LU /

103° 29’ 40.00" BT

270° 5 NM

LEBAR

200 M

PANJANG

8.8 NM

2 00° 58’ 07.25" LU /

103° 25’ 00.15" BT

00° 58' 00.74" LU /

103° 24' 59.85" BT

275° 1 NM

3 00° 58’ 15.20" LU /

103° 23' 34.70" BT

00° 58’ 08.80" LU /

103° 23' 33.29" BT

289° 1 NM

4 00° 58' 42.93" LU /

103° 22' 17.95" BT

00° 58' 37.07" LU /

103° 22' 15.05" BT

303° 1 NM

5 00° 59’ 16.26" LU /

103° 21' 27.47" BT

00° 59' 11.74" LU /

103° 21' 22.52" BT

332° 0.8 NM

6 01° 00' 01.51" LU /

103° 21' 03.86" BT

00° 59’ 58.48" LU /

103° 20' 10.74" BT

4. Titik Koordinat Batas Perlintasan Zona Alih Muat Rapai (Ship to Ship) Karimun:

NOKOORDINAT

KETBATAS KANAN BATAS KIRI

1 01° 07' 22.06" LU /

103° 27' 10.75" BT

01° 07’ 10.45" LU /

103° 27’ 35.86" BTLEBAR 800 M

2 01° 03' 17.28" LU /

103° 27' 11.00" BT

01° 02' 51.28" LU /

103° 27' 36.93" BT

5. Titik Koordinat Penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Eksisting dan

Rencana:

NO NAMA DAN JENIS SBNP KOORDINAT KETERANGAN

1 Pelsu MPMT 1 Selatan 00° 58' 04.00" LU /

103° 29’ 40.00" BT

Rencana

2 Pelsu MPMT 2 Timur 01° 07' 58.00" LU /

103° 27' 24.00" BT

Rencana

3 Pelsu MPMT 3 Utara

Karimun Anak

01° 08’ 43.00" LU /

103° 22' 28.00" BT

Rencana

4 Pelsu Kardinal Timur 01° 00' 00.00" LU /

103° 28' 24.88" BT

Rencana

- 11 -

NO NAMA DAN JENIS SBNP KOORDINAT KETERANGAN

5 Pelsu Hijau 1 TBK 00° 58' 59.91" LU /

103° 26' 28.41" BT

Eksisting

6 Pelsu Merah 2 Tg. Rambut 00° 59’ 30.13" LU /

103° 27' 31.46" BT

Rencana

7 Pelsu Merah 4 TBK 00° 59' 07.53" LU/

103° 26' 07.48" BT

Eksisting

8 Pelsu Kardinal Utara Parit

Rempak

00° 59' 03.98" LU /

103° 21' 20.31" BT

Reposisi

9 Pelsu Hijau 1 Parit

Rempak

00° 59' 24.61" LU /

103° 21' 24.02" BT

Eksisting

10 Ramsu Hijau Parit

Rempak

00° 59’ 57.56" LU /

103° 21' 12.98" BT

Eksisting

11 Ramsu Merah Parit

Rempak

01° 00' 10.75" LU /

103° 21' 02.08" BT

Eksisting

12 Lampu Pelabuhan Parit

Rempak

01° 00' 14.77" LU /

103° 21' 11.26" BT

Eksisting

13 Pelsu Merah P. Lereh 01° 02' 57.69" LU/

103° 26' 03.09" BT

Rencana

14 Pelsu Hijau No. 3 Tg.

Batukasap

01° 07' 01.98" LU /

103° 23’ 31.55" BT

Rencana

15 Pelsu Hijau No. 1

Karimun Anak

01° 07’ 57.50" LU /

103° 23’ 05.98" BT

Rencana

16 Pelsu Bahaya Terpencil 01° 02’ 07.89" LU /

103° 27' 47.86" BT

Eksisting

17 Pelsu Kardinal Barat 00° 58’ 51.33" LU /

103° 28’ 45.22" BT

Rencana

18 Ramsu Tg. Rambut 00° 59' 40.97" LU /

103° 26' 38.00" BT

Eksisting

19 Pelsu Kuning Khusus 1

STS

00° 59' 41.67" LU /

103° 32' 09.99" BT

Rencana

20 Pelsu Kuning Khusus 2

STS

01° 03' 00.13" LU /

103° 32’ 00.04" BT

Reposisi

21 Pelsu Kuning Khusus 3

STS

01° 00' 12.10" LU /

103° 30' 17.63" BT

Reposisi

- 12 -

NO NAMA DAN JENIS SBNP KOORDINAT KETERANGAN

22 Pelsu Kuning Khusus 4

STS

01° 05' 59.15" LU /

103° 30' 00.93" BT

Reposisi

23 Pelsu Kuning Khusus 5

STS

01° 07' 30.88" LU /

103° 25' 52.70" BT

Reposisi

24 Pelsu Kuning Khusus 6

STS

01° 06' 00.12" LU /

103° 24' 26.66" BT

Reposisi

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 13 -

Lampiran IIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak Nomor : KM 212 TAHUN 2020Tanggal : 27 Jul i 2020

SISTEM RUTE ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG

BALAI KARIMUN DAN PELABUHAN PARIT REMPAK

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak, kondisi kedalaman, lebar, dan

panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan

Pelabuhan Parit Rempak yaitu:

1. Sistem Rute di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak:

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak adalah rute dua arah (two

way routes) dengan lebar alur 200 m (dua ratus meter);

2. Kondisi Kedalaman dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung

Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak:

a. kedalaman Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak adalah -5 m (minus lima meter) LWS

sampai dengan -18 m (minus delapan belas meter) LWS dengan panjang

alur-pelayaran 4 NM (empat Nautical Miles) atau 7 km (tujuh kilometer);

b. kapal datang dari sisi utara kukup Malaysia dan Singapura melintas

pada koridor Area Labuh Jangkar dengan kedalaman adalah -6 m

(minus enam meter) LWS sampai dengan -20 m (minus dua puluh

meter) LWS dengan panjang alur 10 NM (sepuluh Nautical Miles) atau

18 km (delapan belas kilometer); dan

- 14 -

c. kedalaman Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Parit Rempak adalah -5 m

(minus lima meter) LWS sampai dengan -18 m (minus delapan belas

meter) LWS dengan panjang alur Pelayaran 9 NM (sembilan Nautical

Miles) atau 17 km (tujuh belas kilometer).

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 15 -

Lampiran IIIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak Nomor : KM 212 TAHUN 2020Tanggal : 27 Jul i 2020

TATA CARA BERLALU LINTAS DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN

TANJUNG BALAI KARIMUN DAN PELABUHAN PARIT REMPAK

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal

maka perlu di atur Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak sebagai

berikut:

1. Pemanduan

a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage)

atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan

pelayanan jasa pemanduan kapal;

b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan

normal untuk olah gerak kapal;

c. mengibarkan benderà “G“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;

d. mengibarkan benderà “H“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan

e. mengibarkan benderà “Q“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri,

petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa

kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh

petugas karantina kesehatan (free practique) dan benderà kuning telah

diturunkan.

- 16 -

2. Komunikasi

a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana

kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Tanjung Baiai Karimun dengan mengirimkan telegram

radio Nakhoda (master cable) melalui Stasiun Radio Pantai (SROP)

Tanjung Baiai Karimun dengan tembusan kepada perusahaan angkutan

laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh

delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan;

b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor

kepada SROP Tanjung Baiai Karimun melalui channel 07 dan channel 16;

c. komunikasi antara petugas pandu/kapal pandu dapat menggunakan

Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan radio VFH pada

channel 16; dan

d. komunikasi dengan kapal sebelum petugas pandu di atas kapal

dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas

pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain

yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam kondisi normal

1) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman

sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk

menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak

yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;

2) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan,

apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam

waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan

kepelautan yang baik;

3) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan

untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di areal

labuh yang sudah disediakan;

4) apabila proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah

tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, maka Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Baiai

Karimun akan menginformasikan ke kapal bahwa kapal sudah bisa

tambat di pelabuhan;

- 17 -

5) kapal disarankan berlayar mengikuti ketentuan koridor alur-

pelayaran dan arah haluan yang ditetapkan pada Lampiran I serta

Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan

Pelabuhan Parit Rempak; dan

6) pada saat melintasi garis atau wilayah wajib lapor atau setelah kapal

berlabuh atau sandar, maka kapal wajib melapor kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Baiai

Karimun.

b. Dalam Rondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang

Tinggi:

1) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenal disarankan

menggunakan maneuvering speed; dan

2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat,

kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik

(radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan

tepat guna.

4. Proses Kapal Keluar

a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Baiai Karimun

dan/atau SROP Tanjung Baiai Karimun mengenai ukuran kapal dan jam

kapal mulai dipandu keluar;

b. meminta informasi ke SROP Tanjung Baiai Karimun mengenai

pergerakan kapal yang keluar/masuk Alur-Pelayaran Pelabuhan Tanjung

Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak;

c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur-pelayaran dan berlayar

menuju laut lepas; dan

d. sesampainya di titik naik turun petugas pandu [pilot boarding ground),

petugas pandu turun dan dijempul oleh motor atau kapal pandu.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:

1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila

keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu

yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan

yang baik;

- 18 -

2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari

tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga

menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan

penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari

haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;

3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan

merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi

saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan

tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup dini dan tidak

mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;

4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal

lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan

jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan

seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan

5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan

waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus

mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama

sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana

penggeraknya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar

Meliputi:

1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan

mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal

itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang

berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus

menghindari kapal yang lain;

b) apabila kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan,

maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang

ada di bawah angin; dan

c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah

kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti

apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan,

maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.

- 19 -

2) Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi

yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi

kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi

tempat layar membujur itu berada.

c. Pengaturan Penyusulan Meliputi:

1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari

kapal lain yang sedang disusui;

2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain

dari arah yang lebih besar dari 22,5° (dua puluh dua koma lima

derajat) dibelakang arah melintang yaitu dalam kedudukan

sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusui itu pada

malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi

tidak satupun dari penerangan lambungnya;

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul

kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa

sedang menyusul kapal lain; dan

4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian

tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam

pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban

untuk menghindari kapal yang sedang disusui itu sampai kapal

tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadap-

Hadapan Meliputi:

1) apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan

berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan

bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus mengubah

haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan

di lambung kirinya;

2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada

apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada

malam hari kapal itu dapat melihat penerangan tiang kapal lain

tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua

penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra

(aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan

- 20 -

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan

sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka kapal itu harus

beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai

angka 1) dan angka 2).

e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong

apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling

memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal

yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan

apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan

kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal

menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain

dan sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk

tetap bebas sama sekali.

Dalam pengaturan tanggung jawab antara kapal meliputi:

1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan

d) kapal layar.

2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan

c) kapal yang sedang menangkap ikan.

3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus

menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan; dan

b) kapal yang olah geraknya terbatas.

-21 -

4) setiap kapal kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal

yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan

mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman

sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan

5) kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud dalam

angka 4) harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-

benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

6. Larangan

a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan under keel clearance

(UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari draft, kecuali atas izin

Syahbandar;

b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;

c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan

dari petugas pandu;

d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi

dan situasi :

1) kapal kandas;

2) kapal tubrukan;

3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau

4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.

e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu

sesuai dengan ketentuan sistem rute;

- 22 -

f. kapal yang sandar / tender dengan kapal lain yang sedang sandar di

dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang

sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga tersebut atas

pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak

keluar/masuk;

g. kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan

ini; dan

h. membuang sampah, limbah, dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 23 -

Lampiran IVKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Rapai Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit RempakNomor : KM 212 TAHUN 2020 Tanggal : 2 7 Jul i 2020

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN

DAN PELABUHAN PARIT REMPAK

A. ZONA LABUH KAPAL PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN DAN

PELABUHAN PARIT REMPAK

1. Zona Alih Muat Rapai (Ship to Ship)

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 58’ 40" LU 103° 25' 57" BT

94 Ha >20 M2 00° 58' 40" LU 103° 26' 32" BT

3 00° 58' 12" LU 103° 26’ 32" BT

4 00° 58' 12" LU 103° 25' 57" BT

2. Zona Labuh Rapai Cargo

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 58’ 12" LU 103° 25' 22" BT

94 Ha >16 M2 00° 58’ 12" LU 103° 25’ 57" BT

3 00° 58’ 40" LU 103° 25' 57" BT

4 00° 58' 40" LU 103° 25' 22" BT

- 24 -

3. Zona Labuh Kapal Ferry dan Pelni

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 58' 28" LU 103° 27’ 41" BT

40 Ha 15 M2 00° 58' 11" LU 103° 27' 41" BT

3 00° 58' 11" LU 103° 28' 06" BT

4 00° 58' 28" LU 103° 28' 06" BT

4. Zona Perbaikan Kapal

NOKOORDINAT

LUAS

---------------------- 1

KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 58' 28" LU 103° 28' 06" BT

27 Ha 15 M2 00° 58' 11" LU 103° 28' 06" BT

3 00° 58' 11" LU 103° 28' 23" BT

4 00° 58’ 28" LU 103° 28' 23" BT

5. Zona Darurat

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 58' 28" LU 103° 28' 23" BT

35 Ha 15 M2 00° 58' 28" LU 103° 28’ 45" BT

3 00° 58' 11" LU 103° 28’ 45" BT

4 00° 58' 11" LU 103° 28' 23" BT

6. Zona Percobaan Kapal (Sea Trial)

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 00° 59' 35" LU 103° 29' 25" BT

148 Ha 9-10 M2 00° 58' 48" LU 103° 30' 50" BT

3 00° 58' 30" LU 103° 30’ 46" BT

4 00° 59' 18" LU 103° 29’ 21" BT

- 25 -

7. Zona Kapal Mati

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 01' 10" LU 103° 28' 00" BT

80 Ha 7 M2 01° or 10" LU 103° 28’ 28" BT3 01° 00' 40" LU 103° 28' 28" BT4 01° 00' 40" LU 103° 28' 00" BT

B. ZONA SHIP TO SHIP TRANSFER

1. Area Labuh Jangkar (Anchorage Area)

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 07' 30.88" LU 103° 26' 52.70" BT

914 Ha 10-30 M2 01° 06' 34.70" LU 103° 25' 19.90" BT

3 01° 04' 46.11" LU 103° 27' 11.02" BT

4 01° 07' 22.06" LU 103° 27' 10.74" BT

2. Fioating Repair Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 06' 34.70" LU 103° 25' 19.90" BT

607 Ha 7-10 M2 01° 06' 00.12" LU 103° 24' 26.66" BT3 01° 04' 40.72" LU 103° 25' 46.68" BT

4 o r 05' 31.54" LU 103° 26' 24.81" BT

- 2 6 -

3. Area Alih Muat (Transhipment Area)

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 04' 20.83" LU 103° 27' 36.67" BT

2669 Ha >12 M

2 01° 02' 54.22" LU 103° 29' 04.76" BT

3 01° 04' 51.22" LU 103° 30’ 46.13" BT

4 01° 05' 59.15" LU 103° 30’ 00.93" BT

5 01° 06’ 53.14" LU 103° 28' 10.71" BT

6 01° 06' 12.26" LU 103° 27' 36.08" BT

4. Tank Cleaning Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 05' 31.54" LU 103° 26' 24.81" BT

549 Ha 8-10 M2 01° 04' 45.72" LU 103° 27' 10.80" BT

3 01° 03' 17.56" LU 103° 27’ 10.87" BT

4 01° 04' 40.72" LU 103° 25' 46.68" BT

5. Lay Up Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 04' 20.83" LU 103° 27’ 36.67" BT

574 Ha 6-10 M2 01° 02' 54.22" LU 103° 29' 04.76" BT

3 01° 02’ 05.49" LU 103° 28' 23.26" BT

4 01° 02' 51.27" LU 103° 27' 36.93" BT

6. Supply Water Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 06' 53.14” LU 103° 28' 10.71" BT

2 01° 06’ 12.26" LU 103° 27' 36.08" BT 96 Ha 25 M

3 01° 07' 10.45" LU 103° 27’ 35.86" BT________________

- 27 -

7. Gas Tanker Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 04' 51.22" LU 103° 30' 46.13" BT

584 Ha 23 M2 01° 03' 54.30" LU 103° 31' 24.00" BT

3 01° 02' 48.17" LU 103° 30' 34.71" BT

4 01° 03' 38.65" LU 103° 29' 43.25" BT

8. Chemical Tanker Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 03’ 38.65" LU 103° 29' 43.25" BT

1776 Ha 5-23 M2 01° 02' 00.23" LU 103° 31' 23.85" BT

3 01° 00' 11.86" LU 103° 30' 17.87" BT

4 01° 02' 05.49" LU 103° 28' 23.26" BT

9. Floating Storage Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 03' 54.30" LU 103° 31' 24.00" BT

465 Ha 25 M2 01° 03' 00.13" LU 103° 32' 00.04" BT

3 01° 02' 00.23" LU 103° 31' 23.85" BT

4 01° 02' 48.17" LU 103° 30' 34.71" BT

- 28 -

10. Bunker Service Area

NOKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 01° 03' 00.13" LU 103° 32' 00.04" BT

2 00° 59' 41.67" LU 103° 32' 09.99" BT 1049 Ha 8-25 M

3 01° 00' 11.86" LU 103° 30' 17.87" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 2 9 -

Lampiran VKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan Pelabuhan Parit Rempak Nomor : KM 212 TAHUN 2020Tanggal : 27 Juli 2020

PETA ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN

DAN PELABUHAN PARIT REMPAK

1. Peta Bathimetri Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun

dan Pelabuhan Parit Rempak

30

2. Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Baiai Karimun dan

Pelabuhan Parit Rempak

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI