TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_272_TAHUN_2020.pdfTanggal : 12 Oktober 2020 ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 272 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU

LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATI MB AN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran,

sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh

kapal sesuai dengan kepentingannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-

Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

-2-

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang

Pengesahan Peraturan Internasional Tentang

Pencegahan Tubrukan di Laut Collision Regulation

Tahun 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 53);

7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang

Pengesahan ”International Convention for The Safety of

Life at Sea, 1974”, sebagai hasil Konferensi Internasional

tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah

ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, di

London, pada tanggal 1 November 1974, yang

merupakan pengganti ”International Convention for The

Safety of Life at Sea 1960”, sebagaimana terlampir

dalam Keputusan Presiden ini (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

-3-

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4);10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang

Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 100);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya The IALA

Maritime Bouyage System for Region-A dalam Tatanan

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik

Navigasi;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun

2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1183);

- 4 -

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1867);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun

2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Rapai (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun

2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);

20. Peraturan Menteri Perhubugan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1844);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun

2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 190 Tahun

2016 tentang Penetapan Dokumen Pra FS dan FS

Pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten

Subang Provinsi Jawa Barat;

23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 87 Tahun

2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban

Provinsi Jawa Barat;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 180 Tahun

2017 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Utama

Patimban di Desa Patimban Kecamatan Pusakanegara

Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun

2019 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Patimban;

-5-

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

HK.203/4/16/DJPL/2020 tanggal 4 September 2020 perihal

Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara

Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA

BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI

DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK

PELABUHAN PATIMBAN.

PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik

koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Patimban sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran

Masuk Pelabuhan Patimban sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di

Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA di atur dengan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Patimban.

-6-

KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban serta Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA serta Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KELIMA, wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi

Terbaru Nomor 79 dan Buku Petunjuk Pelayaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran

di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban dilaksanakan

oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Patimban dan melaporkan hasil pengawasannya kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-

Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban dilaksanakan oleh

Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok dan melaporkan hasil

pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.

KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Patimban secara berkala atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

- 7 -

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan

sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut

untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh

Rapai Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran

masuk Pelabuhan Patimban.

Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Rapai Sesuai

Dengan Repentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

RESEPULUH diinformasikan melalui penerbitan Maklumat

Pelayaran (MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut

Indonesia (Notice to Marìnes).

Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute,

Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Rapai Sesuai

Dengan Repentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban sebagaimana dimaksud dalam Diktum

RESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Laut dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan

dilakukan penyesuaian untuk mengetahui kesesuaian

terhadap Reputusan Menteri ini.

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Reputusan Menteri ini.

- 8 -

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

8. Gubernur Jawa Barat;

9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

10. Bupati Subang;11. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut;

12. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;

13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

-9-

Lampiran IKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan PatimbanNomor : KM 272 Tahun 2020Tanggal : 12 Oktober 2020

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

SERTA SARANA BANTU NAVI GASI-PELAYARAN

1. Titik Koordinat As Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban:

KODEKOORDINAT ARAH HALUAN

LINTANG BUJUR MASUK KELUAR

A 05° 49' 38.87" LS 108° 00' 39.64" BT 171°

B 06° 02' 48.13" LS 108° 02' 34.53" BT 202° 351°

C 06° 04' 43.68" LS 108° 01' 47.70" BT 229° 22°

D 06° 08' 45.09" LS 107° 57' 01.01" BT 204° 49°

E 06° 12' 35.86" LS 107° 55' 14.78" BT - 24°

2. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban:

KOORDINAT BATAS KANAN

KODE LINTANG BUJUR

1A 05° 49' 40.03" LS 108° 00' 31.60" BT

2A 06° 02' 47.03" LS 108° 02' 25.48" BT

3A 06° 04' 38.92" LS 108° 01' 41.10” BT

4A 06° 08' 41.67" LS 107° 56' 53.41" BT

- -

6A 06° 12' 32.87" LS 107° 55' 08.20" BT

KOORDINAT BATAS KIRI

KODE LINTANG BUJUR

1B 05° 49' 37.71" LS 108° 00' 47.67" BT

2B 06° 02’ 49.05" LS 108° 02' 42.15" BT

3B 06° 04’ 48.72" LS 108° 01' 54.69" BT

- 10 -

4B 06° 08' 49.08" LS 107° 57' 09.84" BT

5B 06° 09' 31.23" LS 107° 56' 44.70" BT

6B 06° 12' 39.13" LS 107° 55' 21.95" BT

3. Titik Koordinat Rencana Penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran:

NO NAMAKOORDINAT

LINTANG BUJUR

1 Pel su MPMT/AP 05° 49’ 38.87" LS 108° 00' 39.64" BT

2 Pelsu No. 1/G1 05° 53' 38.92" LS 108° 01’ 02.74" BT

3 Pelsu No. 2/R2 05° 57' 33.21" LS 108° 01’ 59.82" BT

4 Pelsu Tanda Khusus 1/X1 05° 58' 04.94" LS 108° 01' 35.76" BT

5 Pelsu Tanda Khusus 2/X2 06° 00' 22.49" LS 108° 02’ 27.09" BT

6 Pelsu No. 3/G3 06° 02’ 46.15" LS 108° 02’ 20.09" BT

7 Pelsu No. 4/R4 06° 06’ 54.61" LS 107° 59' 31.32" BT

8 Pelsu No. 5/G5 06° 04' 36.02" LS 108° 01' 36.30" BT

9 Pelsu Tanda Khusus 3/X3 06° 07' 59.62" LS 107° 57' 34.29" BT

10 Pelsu Tanda Khusus 4/X4 06° 07’ 41.43" LS 107° 58' 35.23" BT

-11 -

11 Pelsu No. 6/R6 06° 08' 50.15" LS 107° 57' 11.10" BT

12 Ramsu Dam Hijau/L7 06° 12’ 32.11" LS 107° 55’ 06.98" BT

13 Ramsu Dam Merah/L8 05° 12' 39.42" LS 107° 55’ 22.89" BT

14 Ramsu Pelabuhan 06° 14’ 02.71" LS 107° 54' 34.81" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

- 12 -

Lampiran IIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan PatimbanNomor : KM 272 Tahun 2020Tanggal : 12 Oktober 2020

SISTEM RUTE ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban,

kondisi kedalaman, lebar, dan panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban yaitu:

1. Sistem Rute di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban:

Sistem Rute yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

adalah rute dua arah [two way routes) dengan lebar alur 380 m (tiga ratus

delapan puluh me ter) di area perairan dangkal (shallow water area) dan

500 m (lima ratus meter) di area perairan dalam (deep water area);

2. Kondisi Kedalaman dan Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban:

kedalaman Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban adalah -7 m (tujuh

meter) LWS sampai dengan -45 m (empat puluh lima meter) LWS dengan

panjang alur-pelayaran 25.732 NM (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga

puluh dua Nautical Miles) atau 47.656 km (empat puluh tujuh ribu enam

ratus lima puluh enam kilometer). Direncanakan pada tahun 2021 akan

dilakukan pengerukan hingga kedalaman minimal -10 m (sepuluh meter)

LWS dan akan dilakukan pengerukan hingga kedalaman minimal -14 m

(empat belas meter) LWS; dan

3. Kondisi Arus dan Pasang Surut Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan

Patimban:

a. Arus pada saat air pasang arus bergerak dominan ke arah tenggara

dengan kecepatan maksimum 0,14 m/s (0.28 knot), sedangkan pada

saat air surut arus dominan bergerak ke arah barat laut dengan

kecepatan 0,28 m/s (0.56 knot); dan

- 13-

b. Sifat Pasang Surut adalah Campuran Condong Harian Tunggal (Mixed Prevailing Diumal Tide), dengan tunggang air (selisih air tertinggi dengan

air terendah) adalah sebelas 120 cm (seratus dua puluh sentimeter).

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

.sesuai dengan aslinya

IO HUKUM,

JI HERPRIARSONO

- 14 -

Lampiran IIIKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan PatimbanNomor : KM 272 Tahun 2020Tanggal : 12 Oktober 2020

TATA CARA BERLALU LINTAS DI

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal

maka perlu di atur Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk

Pelabuhan Patimban sebagai berikut:

1. Pemanduan

a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross Tonnage)

atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan

pelayanan jasa pemanduan kapal;

b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan

normal untuk olah gerak kapal;

c. mengibarkan benderà “G“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;

d. mengibarkan benderà “H“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan

e. mengibarkan benderà “Q“ pada siang hari dan menyalakan lampu putih

merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri,

petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa

kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh

petugas karantina kesehatan (free practiqué) dan benderà kuning telah

diturunkan.

2. Komunikasi

a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana

kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Patimban dengan mengirimkan telegram radio

Nakhoda (master cable) melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) atau

Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) Tanjung Priok dengan tembusan

kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling

lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan;

- 15-

b. setiap kapal yang memasuki dan keluar alur-pelayaran wajib melapor

kepada SROP atau Stasiun VTS Tanjung Baiai Karimun melalui channel

14 dan channel 12;

c. batas garis pelaporan adalah

Batas Garis Pelaporan I : melintang garis Lintang 05° 45' 00.00" LS

Batas Garis Pelaporan II: melintang garis Lintang 06° 00' 00.00" LS

d. komunikasi antara petugas pandu/kapal pandu dapat menggunakan

Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan radio VHF pada

channel 12; dane. komunikasi dengan kapal sebelum petugas pandu di atas kapal

dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas

pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain

yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam kondisi normal

1) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman

sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk

menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak

yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;

2) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan,

apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam

waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan

kepelautan yang baik;

3) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan

untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di areal

labuh yang sudah disediakan;

4) apabila proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah

tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, maka Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban akan

menginformasikan ke kapal bahwa kapal sudah bisa tambat di

pelabuhan;

5) kapal disarankan berlayar mengikuti ketentuan koridor alur-

pelayaran dan arah haluan yang ditetapkan pada Lampiran I serta

Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban; dan

- 16-

6) pada saat melintasi garis atau wilayah wajib lapor atau setelah kapal

berlabuh atau sandar, maka kapal wajib melapor kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban.

b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang

Tinggi:

1) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenal disarankan

menggunakan maneuvering speed; dan

2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat,

kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik

(radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan

tepat guna.

4. Proses Kapal Keluar

a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban mengenai

ukuran kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;

b. meminta informasi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Patimban mengenai pergerakan kapal yang

keluar/masuk Alur-Pelayaran Pelabuhan Patimban;

c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur-pelayaran dan berlayar

menuju laut lepas; dan

d. sesampainya di titik naik turun petugas pandu [pilot boarding ground),

petugas pandu turun dan dijemput oleh motor atau kapal pandu.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:

1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila

keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu

yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan

yang baik;

2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari

tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga

menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan

penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari

haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;

- 17-

3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan

merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi

saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan

tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup dini dan tidak

mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;

4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal

lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan

jarak yang aman dan hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan

seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan

5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan

waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus

mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama

sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana

penggeraknya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar

Meliputi:

1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan

mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal

itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:

a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang

berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus

menghindari kapal yang lain;

b) apabila kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan,

maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang

ada di bawah angin; dan

c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah

kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti

apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan,

maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.

2) Untuk memenuhi ketentuan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi

yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi

kapal dengan layar segi empat yaitu sisi yang berlawanan dengan sisi

tempat layar membujur itu berada.

- 18 -

c. Pengaturan Penyusulan Meliputi:

1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari

kapal lain yang sedang disusui;

2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain

dari arah yang lebih besar dari 22,5° (dua puluh dua koma lima

derajat) dibelakang arah melintang yaitu dalam kedudukan

sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusui itu pada

malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi

tidak satupun dari penerangan lambungnya;

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul

kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa

sedang menyusul kapal lain; dan

4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian

tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam

pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban

untuk menghindari kapal yang sedang disusui itu sampai kapal

tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadap-

Hadapan Meliputi:

1) apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan

berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan

bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus mengubah

haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan

di lambung kirinya;

2) keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada

apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada

malam hari kapal itu dapat melihat penerangan tiang kapal lain

tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua

penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra

(aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan

3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan

sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka kapal itu harus

beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai

angka 1) dan angka 2).

Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong

apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling

memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal

yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan

apabila keadaan mengijinkan harus dengan cara memotong didepan

kapal lain tersebut. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal

menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain

dan sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk

tetap bebas sama sekali.

Dalam pengaturan tanggung jawab antara kapal meliputi:

1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan

d) kapal layar.

2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan;

b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan

c) kapal yang sedang menangkap ikan.

3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus

menghindari:

a) kapal yang tidak terkendalikan; dan

b) kapal yang olah geraknya terbatas.

4) setiap kapal kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal

yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan

mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman

sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan

5) kapal yang terkendala oleh saratnya sebagaimana dimaksud dalam

angka 4) harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-

benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

- 20 -

6. Larangan

a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan under keel clearance (UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari draft, kecuali atas izin

Syahbandar;

b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;

c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan

dari petugas pandu;

d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi

dan situasi :

1) kapal kandas;

2) kapal tubrukan;

3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau

4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.

e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu

sesuai dengan ketentuan sistem rute;

f. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di

dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang

sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga tersebut atas

pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak

keluar/masuk;

g. kapal berlabuh jangkar di area yang tidak ditetapkan dalam keputusan

ini; dan

h. membuang sampah, limbah, dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

-21 -

Lampiran IVKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan PatimbanNomor : KM 272 Tahun 2020Tanggal : 12 Oktober 2020

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

1. Zona A Area Kapal Mati

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

1 06° 09' 13.88" LS 107° 56' 25.99" BT

108 Ha -17 MLWS2 06° 09' 03.61" LS 107° 56' 04.89" BT

3 06° 09' 47.36" LS 107° 55' 43.62" BT

4 06° 09' 57.63" LS 107° 56' 04.71” BT

2. Zona B Area Darurat

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

5 06° 10' 00.56" LS 107° 56’ 03.29" BT

108 Ha -10 MLWS6 06° 09' 50.29" LS 107° 55' 42.20" BT

7 06° 10' 34.03" LS 107° 55' 20.92" BT

8 06° 10' 44.31" LS 107° 55' 42.02" BT

- 22 -

3. Zona C Area Labuh Kapal Container Post Panamax

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

9 06° 10' 18.23" LS 107° 58' 12.48" BT

255 Ha -17 MLWS10 06° 09' 45.42" LS 107° 57' 05.76" BT

11 06° 10' 17.99" LS 107° 56' 49.77" BT

12 06° 10' 50.80" LS 107° 57' 56.49" BT

4. Zona D Area Labuh Kapal Peti Kemas (Container) Panamax

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

13 06° 10' 53.72" LS 107° 57' 55.06" BT

255 Ha -14 MLWS14 06° 10' 20.09" LS 107° 56' 48.34" BT

15 06° 10’ 53.47" LS 107° 56' 32.34" BT

16 06° 1 L 26.28" LS 107° 57' 39.07" BT

5. Zona E Area Labuh Kapal Peti Kemas (Container)

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

17 06° 11' 29.20" LS 107° 57' 37.63" BT

255 Ha -11 MLWS18 06° 10' 56.39" LS 107° 56' 30.91" BT

19 06° 11' 28.96" LS 107° 56' 14.92" BT

20 06° 12' 01.77" LS 107° 57' 21.64" BT

- 23 -

6. Zona F Area Labuh Kapal Tunda (Tugboat)

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

21 06° 11' 41.95" LS 107° 56' 34.18" BT

93 Ha -9 MLWS22 06° 11’ 31.87" LS 107° 56' 13.49" BT

23 06° 12' 10.38" LS 107° 55' 54.76" BT

24 06° 12' 20.45" LS 107° 56' 15.45" BT

7. Zona G Area Karantina

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

25 06° 11' 54.11" LS 107° 56' 59.09" BT

61 Ha -10 MLWS26 06° 11' 43.39" LS 107° 56' 37.09" BT

27 06° 12' 06.97" LS 107° 56’ 25.62" BT

28 06° 12' 17.56" LS 107° 56' 48.03" BT

8. Zona H Area Karantina Container Post Panamax

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

29 06° 10' 35.44" LS 107° 58' 47.48" BT

30 06° 10' 19.67" LS 107° 58' 15.40" BT121 Ha -16 MLWS

31 06° IO1 52.23" LS 107° 57' 59.41" BT

32 06° 11' 08.01" LS 107° 58’ 31.49" BT

- 24 -

9. Zona I Area Pengembangan Jangka Panjang

TITIKKOORDINAT

LUAS KEDALAMANLINTANG BUJUR

33 06° 11’ 10.93" LS 107° 58' 30.06" BT

250 Ha -11 MLWS34 06° 10' 55.15" LS 107° 57' 57.97" BT

35 06° 12' 03.21" LS 107° 57' 24.56" BT

35 06° 12' 18.98" LS 107° 57' 56.64" BT

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

25

Lampiran VKeputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Rapai Sesuai Dengan Kepentinganya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan PatimbanNomor : KM 272 Tahun 2020Tanggal : 12 Oktober 2020

PETA ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN PATIMBAN

1. Peta Bathimetri Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

26

27

2. Peta Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Patimban

-28-

3. Peta Area Labuh di Pelabuhan Patimban

MENTE RI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

jSesuai dengan aslinya

JO HUKUM,

BiJI HERPRIARSONO