1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. 1 Tenaga kerja dalam pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesusai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai harkat dan 1 Rachmat Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta, h. 14.
24
Embed
PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id 1.pdfLatar Belakang Masalah Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang
merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha untuk
menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus
menampung pertambahan tenaga kerja merupakan bagian kesatuan dari
seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Bahkan seluruh
kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial, mempertimbangkan
sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja serta kegiatan usaha
yang banyak menyerap tenaga kerja.1
Tenaga kerja dalam pembangunan
nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting yaitu
sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesusai dengan peranan dan
kedudukan tenaga kerja, maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam
pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai harkat dan
1 Rachmat Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Papas Sinar
Sinanti, Jakarta, h. 14.
2
martabat kemanusiaan. Untuk itulah maka diperlukan suatu perlindungan
terhadap tenaga kerja yang dimana perlindungan terhadap tenaga kerja ini
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.2 Perlindungan
terhadap tenaga kerja diimplementasikan dengan dibuatnya Undang-undang
Keselamatan Kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970
yang dimana dalam Undang-undang ini mengatur keselamatan kerja dalam
segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam
air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum
Republik Indonesia.3 Selain itu juga terdapat program jaminan sosial tenaga
kerja yang dimana jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.4
Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara secara
sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Pada hakekatnya,
kedudukan buruh secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945
adalah sama dengan majikan. Namun dalam kenyataan nya, secara sosial
2 Ibid, h. 53.
3 Ibid, h. 54.
4 Ibid, h. 58.
3
ekonomis kedudukan antara buruh dengan majikan adalah tidak sama. Sebagai
orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja
pada orang lain.5 Majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat
kerja. Mengingat kedudukan pekerja atau buruh yang lebih rendah daripada
majikan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memeberikan
perlindungan hukumnya.
Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat
kedudukan yang lemah. Zainal Asikin menyebutkan bahwa “ perlindungan
hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-
undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa
majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar
dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur
secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filososfis”.6
Dalam hal ini hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum
yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara
pekerja atau buruh dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata
kehidupan dan tata kerja langsung bersangkut-paut hubungan kerja tersebut.
Dimana hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan
pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah dan perintah.7
5 Zainal Asikin, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, h. 5. 6 Ibid, h. 6.
7 Rachmat Trijono, op.cit, h. 26.
4
Bekerja merupakan hak asasi dari semua orang atau masyarakat
guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak tersebut berlaku bagi pria maupun
wanita. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa
setiap tenaga kerja memiliki hak atau kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Artinya hal ini membuka peluang
kerja bagi pria maupun wanita untuk berhak mendapatkan pekerjaan yang
layak. Salah satunya wanita dapat bekerja sebagai waitress di cafe, guna
meningkatkan mutu penjualan khususnya di Indonesia dimana wanita sebagai
perantara atau daya tarik untuk menarik minat pengunjung mengunjungi suatu
cafe tempat waitress tersebut bekerja.
Waitress merupakan salah satu cara komunikasi untuk menarik
minat pengunjung. Biasanya para wanita yang bekerja sebagai waitress ini
dicari yang masih muda dan cantik-cantik dan agar lebih menarik perhatian,
mereka selalu berpakaian dan berpenampilan yang menarik agar lebih menarik
minat para pengunjung untuk mengunjungi cafe tempat mereka bekerja.
Waitress merupakan perempuan yang bertugas untuk membawakan makanan
dan minuman yang dipesan oleh pengunjung ke meja tempat pengunjung itu
duduk dan menemani pengunjung selama pengunjung tersebut berada di cafe
tempat mereka bekerja. Biasanya mereka bertugas menuangi minuman yang
dipesan pengunjung ke dalam gelas dan menemani pengunjung bernyanyi
selama berada di dalam cafe.
5
Biasanya terdapat perjanjian kerja antara pemilik cafe dengan
waitress yang bekerja dengannya. Perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua
belah pihak yakni pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh.
Hal-hal apa saja yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua
belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka tidak akan
terjadi perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, yakni
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pengertian perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja atau buruh denagn pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.8 Namun
dalam kenyataannya di lapangan sering dibuat dalam bentuk lisan, sehingga
isinya sering tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi
persoalan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan
kepada waitress.
Dalam bekerja waitress berada di lokasi yang daerah pekerjaannya
rawan akan kecelakaan kerja karena pada saat sudah dipengaruhi minuman
alkohol atau minuman keras pengunjung yang mereka dampingi tidak dapat
mengontrol emosi mereka. Mungkin saja pengunjung ingin berbuat senonoh
atau melakukan pelecehan terhadap waitress namun waitress menolak
sehingga membuat pengunjung tersebut marah dan memaki mereka bahkan
sampai memukul mereka atau pada saat di cafe tersebut pengunjung tidak
8 Rachmat Trijono, loc.cit.
6
sengaja bergesekan dengan pengunjung lainnya maka karena sama-sama
terpengaruh minuman keras bisa saja terjadi perkelahian dan mungkin akibat
perkelahian tersebut tidak sengaja terkena atau berimbas pada waitress
tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum
terhadap waitress yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Apalagi
banyak yang menganggap negatif pekerjaan sebagai waitress padahal tidak
semua waitress seperti pikiran orang-orang yang mengatakan bahwa waitress
merupakan wanita yang gampangan atau murahan.
Sementara perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan
untuk menjamin hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan serta
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha.9 Dimana ketentuan ini diatur dalam
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan agama, kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai agama.
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sangat
berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para
pengusaha di dalam melaksanakan mekanisme proses produksi. Perlindungan
tenaga kerja tidak kalah pentingnya untuk bisa menjamin hak-hak dasar
9 I Made Udiana, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial,
Udayana University Perss, Denpasar, 2015, h. 4
7
pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini
merupakan esensi dari disusunnya Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu
mewujudkan kesejahteraan para pekerja yang akan berimbas terhadap
kemajuan dunia usaha di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibahas permasalahan
dengan judul “ Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Wanita yang Bekerja Sebagai Waitress di Cafe Pulau Biru Berdasarkan
Undang-Undang No 13 Tahun 2003”
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum yang
diberikan oleh pemilik cafe kepada waitress berdasarkan
hukum Undang-Undang No 13 tahun 2003?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dari pemilik cafe
terhadap waitress apabila terjadi kecelakaan kerja?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang
menggambarkan batas penelitian, yang menggambarkan batas penelitian,
8
mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup
penelitian juga menunjukkan secara pasti factor-faktor mana yang diteliti dan
mana yang tidak, atau untuk menetukan apakah semua factor yang berkaitan
dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.10
Untuk
mencegah agar isi dan uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok
permasalahan maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup
masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkupnya, pada permasalahan
pertama akan dibahas mengenai bentuk implementasi perlindungan hukum
terhadap waitress berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan permasalahan
kedua, yaitu akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pemilik cafe
terhadap waitress pada saat terjadi kecelakaan kerja.
1.4. Orisinalitas Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang dibuat berdasarkan pada
ide, gagasan, dan pemikiran sendiri, serta hasil membaca dari berbagai
literatur. Berdasarkan informasi dan penelusuran pada kepustakaan, khususnya
lingkungan Perpustakaan Hukum Universitas Udayana, ditemukan penelitian
yang sejenis namun memiliki perbedaan substansi, yaitu :