Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Wilayah Bojonegara merupakan wilayah pesisir dengan aneka kegiatan
seperti pelabuhan, industri, perikanan, pembangkit listrik dll mempunyai potensi
yang sangat besar untuk berkembang. Kawasan Bojonegara Merak
Cilegon dalam PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional telah ditetapkan
sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan ini merupakan kawasa yang cepat
tumbuh karena kegiatan produksi dan jasa dengan skala besar yang menunjang
kegiatan produksi nasional dan ekspor nasional dengan andalan Kawasan
Industri Cilegon. Fungsi Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon
sebagai :
1. Pusat Transportasi
2. Pusat Industri
3. Pusat Pariwisata
Dalam PP No. 47/1997 tentang RTRWN dan dalam konsep RTR Pulau
Jawa-Bali telah ditetapkan bahwa pengembangan pelabuhan Tanjung Priok dan
Pelabuhan Bojonegara merupakan satu sistem yang saling melengkapi
(komplementer) sebagai IHP (International Harbour Port). Disamping itu
Pelabuhan Bojonegara yang terletak dalam Kawasan Andalan Bojonegara -
Merak - Cilegon diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu dalam
pengembangan wilayah Bojonegara sehingga perlu di dukung prasarana dan
sarana yang memadai.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh JICA dan Ditjen Perhubungan
Laut, pada tahun 2002 arus bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung
priok mencapai 2,18 juta TEUs dan diperkirakan terus meningkat sehingga pada
tahun 2010 akan mencapai 3,5 juta TEUs yang merupakan kapasitas maksimum
dari Pelabuhan Tanjung Priok. Penggunaan lahan kawasan Pelabuhan Tanjung
Priok saat ini sudah mixed development yang bercampur berbagai peruntukan
diantaranya didalam areal komersial pelabuhan juga terdapat kompleks fasilitas
militer. Gua mengantisipasi semakin padatnya kegiatan di Pelabuan Tanjung
Priok, Menteri Perhubungan melalui KM Perhubungan No.35 Tahun 2002
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 2
mengeluarkan kebijakan penetapan Pelabuhan Bojonegara/Tanjung Priok
dinyatakan sebagai Pelabuhan Internasional yang merupakan satu sistem yang
saling melengkapi (komplementer).
Upaya pengembangan Pelabuhan Internasional Bojonegara tersebut
diwujudkan dengan memperhatikan prasyarat : mengendalikan pertumbuhan
kota, mengendalikan pertumbuhan industri yang tidak ramah lingkungan dan
mempertahankan sentra - sentra produksi pangan serta mempertahankan
kawasan lindung dan yang berfungsi lindung.
Pengembangan IHP Bojonegara perlu diantisipasi sejak dini, karena diperkirakan
akan menimbulkan masalah antara lain : (lihat peta 1.1)
1. Adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang dengan Kota
Cilegon.
a. Kota Cilegon dengan Kecamatan Ampel (Kabupaten Serang) dipisahkan
oleh perbukitan. Pada RUTR Kecamatan Bojonegara Pulau Ampel,
daerah perbukitan tersebut menjadi daerah konservasi yang dibatasi
pemanfaatannya, sedangkan daerah perbukitan diwilayah Kota Cilegon
pada saat ni telah dimanfaatkan menjadi daerah permukiman.
b. Pemanfaatan daerah perbatasan pada kota Cilegon telah menyebabkan
banjir pada Kecamatan Bojonegara
2. Pengembangan IHP Bojonegara berpotensi memberikan dampak terhadap
munculnya kawasan-kawasan perkotaan secara ekspansif.
a. Akan terjadi resettlement permukiman nelayan, tempat pelelangan ikan,
yang membutuhkan alokasi ruang dalam Rencana Tata Ruang
Kabupaten Serang baik untuk permukiman maupun usaha.
b. Terjadinya perubahan sistem pusat permukiman dan kegiatan
perekonomian.
c. Terjadinya perkembangan ancaman kegiatan perkotaan di sepanjang
sempadan pantai dan sungai
3. Terjadinya perubahan pola sistem transportasi.
a. Terjadinya bangkitan dan tarikan transportasi yang besar di wilayah
Bojonegara yang diakibatkan oleh bongkar muat barang di kawasan
pelabuhan Bojonegara
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 3
Peta 1.1
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 4
b. Kawasan Pelabuhan Bojonegara dilewati oleh jalan propinsi. Dengan
adanya pelabuhan tersebut ada kemungkinan relokasi jalan diluar
kawasan tersebut.
c. Kapasitas jalan yang ada tidak mencukupi untuk mendukung saat
beroperasinya pelabuhan Internasional sehingga diperlukan
pembangunan jalan baru.
d. Terjadinya perubahan status jalan dari jalan propinsi menjadi jalan
nasional.
e. Terjadi perubahan sistem jaringan jalan, dan perubahan moda
transportasi.
4. Masalah Lingkungan
a. Terganggunya fungsi kawasan lindung di sekitar pelabuhan, yang saat ini
banyak terjadi penambangan/galian, memerlukan pengendalian.
b. Terjadinya perubahan pola arus laut dan pemanfaatan laut oleh IHP
Bojonegara yang berpengaruh terhadap ekosistem laut dan mata
pencaharian nelayan Bojonegara.
c. Peningkatan pemanfaatan air tanah/air bersih dan ancaman penurunan
kualitas air akibat limbah dari kegiatan industri.
d. Terjadinya reklamasi oleh para pengusaha industri yang berpengaruh
terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan Bojonegara.
5. Terjadinya efekmultiplier kegiatan pelabuhan terhadap kegiatan ekonomi
lainnya di wilayah Bojonegara dan terjadinya perubahan kegiatan ekonomi
primer (pertanian dan nelayan) menjadi kegiatan industri, perdagangan dan
jasa.
6. Permasalahan Sosial budaya
a. Penyerapan tenaga kerja setempat relatif rendah karena keterbatasan
sumberdaya penduduk wilayah Bojonegara
b. Konflik bidang pertanahan
c. Terdesaknya kegiatan nelayan oleh kegiatan industri
Adanya issue dan kecenderungan masalah tersebut diatas maka perlu disusun
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah
Pelabuhan di Banten dalam bentuk arahan pemanfaatan ruang dan dukungan
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 5
prasarana dan sarana kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dalam
mengantisipasi. adanya pengembangan Pe!abuhan Bojonegara.
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud
Maksud dan tujuan Bantek Direktorat Tata Ruang Wilayah adalah :
a. Meningkatkan kompetensi daerah (propinsi, kabupaten dan kota) dalam
penataan ruang
b. Membantu daerah dalam memecahkan berbagai persoalan tata ruang
dan pengembangan wilayah
c Memberdayakan daerah melalui pelibatan aparat penataan ruang
setempat secara aktif dalam pelaksanaan bantek
c. Mengimplementasikan dan menjaring umpan balik bagi penyempurnaan
NSPM penataan ruang melalui penanganan kasus nyata
Maksud Bantek penyusunan RDTR Wilayah Bojonegara adalah untuk
mewujudkan salah satu tugas pokok Direktorat Tata Ruang Wilayah Tengah
yakni menyelenggarakan Bantuan Teknik untuk rnewujudkan arahan
pemanfaatan ruang dan dukungan prasarana dan sarana kawasan Pelabuhan
Bojonegara dan sekitarnya dalam mengantisipasi. adanya pengembangan
Pe!abuhan Bojonegara.
Tujuan
Menfasilitasi daerah dalam menyusun RDTR, pedoman pelaksanaan
pembangunan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan
Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya.
Sasaran
a. Tersusunnya rancangan RDTR Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya.
b. Tersusunnya struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan
Bojonegara dan sekitarnya.
c. Tersusunnya materi untuk pedoman pelaksanaan pembangunan yang
berupa arahan kepadatan, ketinggian bangunan, GSB tiap blok
peruntukan, rencana penanganan lingkungan tiap blok peruntukan.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 6
d. Tersusunnya materi untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan perencanaan.
1.3 Fungsi dan Manfaat
1.3.1 Fungsi
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya
berfungsi untuk:
menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program
pembangunan Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya;
menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Kawasan
Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Cilegon;
menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien;
menjaga konsistensi perwujudan ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.
1.3.2 Manfaat
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya
bagi Pemerintah Daerah adalah :
a. Sebagai bahan masukan untuk menyusun rencana teknik ruang, atau
rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan sekitar Pelabuhan
Bojonegara.
b. Pemberian advice planning atau sebagai bahan masukan untuk perijinan
pemanfaatan ruang kawasan sekitar Pelabuhan Bojonegara serta
pengaturan bangunan setempat.
c. Memberikan arahan kepada stakeholder agar dapat turut berperan serta
dalam proses penataan ruang di kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya.
d. Sebagai acuan untuk program pembangunan pada kawasan perencanaan
1.4 Dasar Hukum Peraturan dan Perundangan terkait dengan penataan
ruang.
Penataan Ruang sebagai produk hukum yang mengikat untuk itu diperlukan
rujukan Peraturan dan Perundangan terkait dengan panataan ruang. Dalam
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 7
Kerangka acuan kerja belum dimuat beberapa dasar hukum penyusunan
rencana tata ruang.
Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota minimal adalah :
Undang Undang No. 24. Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang
di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1998 mengenai Tata Cara
Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327 Tahun 2002
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
Peraturan dan per undangan-undangan yang terkait tentang lingkungan
hidup, pemukiman, tambang, sistem transportasi dll.
1.5 Ruang Lingkup
1.5.1 Lingkup Materi
Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan
Banten meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pedoman
pelaksanaan pembangunan, pedoman pengendalian dan pemanfaatan
ruang Kawasan Sekitar Pelabuhan Bojonegara. RDTR Kawasan Pelabuhan
Bojonegara dan sekitarnya merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata
Ruang Kecamatan Bojonegara ke dalam rencana pemanfaatan ruang Kawasan
Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Pelabuhan Bojonegara adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah
Kota/ Kawasan Pelabuhan Bojonegara secara terperinci yang disusun untuk
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 8
penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program
pembangunan perkotaan.
Pedoman pelaksanaan pembangunan meliputi arahan kepadatan bangunan,
ketinggian, arahan perpetakan bangunan, arahan garis sempadan bangunan,
rencana penanganan prasarana dan sarana.
Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban
terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian
insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan,
mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan
sanksi.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara juga merupakan
rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional
perkotaan, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan
memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar
tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya ini adalah 10 tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan
skala 1 : 5.000.
Adapun muatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara
dan sekitarnya, meliputi:
a. Tujuan pengembangan kawasan fungsional Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya;
b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan
Bojonegara dan sekitarnya, meliputi:
c. Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur
pelayanan kegiatan kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan,
sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem
prasarana pengelolaan lingkungan;
d. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan
fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan,
pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok peruntukan.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 9
e. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional Kawasan
Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya meliputi:
f. Arahan kepadatan bangunan (net density/KDB) untuk setiap blok
peruntukan;
g. Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok
peruntukan;
h. Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
i. Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan;
j. Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.
k. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional
Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya.
1.4.2 Lingkup Wilayah
Kawasan Bojonegara terletak di Kabupaten Serang Propinsi Banten. Kawasan
Bojonegara terletak di sebelah barat (sekitar 130 km) Ibukota DKI. Secara
administratif Kawasan Bojonegara termasuk dalam Wilayah Kabupaten Serang
tepatnya di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel (merupakan
pemekaran dari Kecamatan Bojonegara). Kecamatan Puloampel dan Bojonegara
memiliki luas keseluruhan sekitar 6.700,2 hektar dan dihuni hampir 75.000 jiwa.
Tinjauan makro yang merupakan wilayah studi meliputi wilayah kawasan
Bojonegara dan sekitarnya terdiri dari seluruh wilayah propinsi Banten,
khususnya wilayah yang mempunyai keterkaitan tinggi dilihat dari aspek
aksesibilitas yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
Wilayah ini dalam Rensta Propinsi Banten 2002 2006 merupakan Wilayah
Kerja Pembangunan (WKP I dan WKP II) dengan potensi utama kegiatan
industri, perdagangan, jasa, perumahan/permukiman, pelabuhan dan kelautan.
(lihat peta 1.2)
Tinjauan mikro yang merupakan wilayah perencanaan, yaitu kawasan yang
memiliki keterkaitan langsung dilihat dari aspek fisik meliputi wilayah Kecamatan
Pulo Ampel dan Kecamatan Bojonegara meliputi luas area 6.700,2 Hektar tidak
termasuk kawasan pelabuhan. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dengan
kedalaman peta skala 1 : 5000, meliputi wilayah potensial berkembang hingga 10
tahun mendatang dan merupakan wilayah yang terkait langsung dengan
pengembangan Pelabuhan Bojonegara.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 10
Peta 1.2
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 11
Penyusunan pedoman pedoman pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan
ruang dilakukan dibeberapa kawasan prioritas yang mendesak dibutuhkan
pengendalian dan pemanfaatan ruang diantaranya :
1. Kawasan industri dan pemukiman perkotaan sekitar pelabuhan
Bojonegara (SKP E)
2. Kawasan Pengembangan Permukiman Perkotaan dan kawasan
Resetlement Kawasan Pelabuhan (SKP E)
3. Kawasan Reklamasi Pantai (SKP A)
4. Kawasan Pengembangan dan permukiman nelayan (SKP A)
5. Kawasan perbukitan yang mengalami ancaman kerusakan lingkungan
akibat penambangan (SKP C)
Lingkup wilayah perencanaan dan kawasan prioritas yang perlu segera
mendapat pedoman pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat
dilihat pada gambar 1.3.
1.4.3 Lingkup Pekerjaan
a. Melakukan perumusan metodologi studi, inventarisasi data primer dan
sekunder kondisi eksisting kawasan di sekitar Pelabuhan Bojonegara.
b. Mengkaji dokumen Dokumen-dokumen Perencanaan yang telah disusun
antara lain:
- RTRW Propinsi Banten tahun 2002 Perda Nomor 36 tahun 2002
- Review RTRW Kabupaten Serang tahun 2001 Perda Nomor 9 tahun
2002
- RUTR Kecamatan Bojonegara tahun 2002 Perda Nomor 14 tahun
2002.
- Rencana Penataan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Serang
disusun tahun 2002.
- Rencana Detail kawasan pusat Kecamatan Bojonegara tahun 2002
c. Mendeleniasi kawasan perencanaan sekitar Pelabuhan Bojonegara
d. Menyediakan peta analisa untuk Kecamatan Pulo Ampel dan Kecamatan
Bojonegara dengan skala 1:25.000
e. Melakukan survei primer dan sekunder (data 5 tahun terakhir)
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 12
Peta 1.3
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 13
f. Melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang yang ada serta upaya
pemaduserasian terhadap pengembangan Pelabuhan Bojonegara
g. Melakukan analisa terhadap kondisi eksisting dan permasalahan pokok
yang terjadi di sekitar kawasan Pelabuhan Bojonegara
h. Menyusun pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam rangka
mengantisipasi perkembangan kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya yang dituangkan pada peta skala 1 : 5.000
i. Menyusun program sektor yang mendukung pengembangan kawasan
Pelabuhan Bojonegara
j. Mengadakan pertemuan, pendampingan dan diskusi dengan stakeholder
wilayah Bojonegara secara berkala.
1.5 Produk Rencana Rencana Detail dan Pedoman Pengendalian
Pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya
Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Pedoman pengendalian pemafaatan
ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya terdiri dari:
A. Tujuan pengembangan kawasan fungsional Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya
Tujuan pengembangan kawasan fungsional Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan
berdasarkan urgensi/ keterdesakan penanganan kawasan tersebut.
B. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Pelabuhan
Bojonegara dan sekitarnya
1. Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya
1) Materi yang diatur
Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Rencana distribusi penduduk kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya yang dirinci dalam blok-blok peruntukan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk setiap blok peruntukan.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 14
2. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Pelabuhan Bojonegara
dan sekitarnya
1) Materi yang diatur
Tata jenjang kapasitas dan intensitas menurut lokasi dan jenis pelayanan
kegiatan dalam kawasan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Distribusi pusat-pusat pelayanan kegiatan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya dirinci sampai pusat pelayanan lingkungan permukiman
Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Perdagangan yang terdiri dari: perdagangan skala regional, skala kota,
dan skala lingkungan.
Pendidikan yang terdiri dari: Perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, TK
Pelayanan kesehatan yang terdiri dari Rumah sakit dan pusat kesehatan
masyarakat.
Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari pelayanan skala
kota dan pelayanan skala lingkungan.
3. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan
1) Materi yang diatur
Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang (terminal, jalan,
lingkungan perparkiran) bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, dan
angkutan laut.
2) Kedalaman materi yang diatur
Angkutan jalan raya, meliputi seluruh sistem primer, jaringan arteri
sekunder dan kolektor sekunder, sampai dengan jalan lokal sekunder;
Pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem pergerakan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Angkutan jalan raya, terdiri dari:
Jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder,
jaringan jalan lokal sekunder, sistem primer (jumlah lajur, daerah
pengawasan jalan, daerah milik jalan, persimpangan utama);
Terminal penumpang dan barang;
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 15
Jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan
barang.
b. Angkutan kereta api, terdiri dari:
Jaringan jalan kereta api;
Stasiun kereta api;
Depo atau balai yasa.
c. Angkutan laut , terdiri dari:
Pelabuhan laut;
Jalur pelayaran.
4. Rencana Sistem Jaringan Utilitas
1) Materi yang diatur
Sistem jaringan utilitas dalam kawasan hingga akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Seluruh jaringan telepon (hingga jaringan kabel sekunder);
Seluruh jaringan listrik (tegangan menengah hingga gardu distribusi);
Seluruh jaringan gas;
Seluruh jaringan air bersih (hingga jaringan distribusi sekunder/per blok
peruntukan);
Seluruh jaringan air hujan;
Seluruh jaringan air limbah;
Seluruh jaringan persampahan (hingga TPS komunal).
3) Pengelompokan materi yang diatur
Sistem saluran telepon, yang terdiri dari:
Stasiun telepon otomat;
Rumah kabel dan kotak pembagi;
Jaringan kabel sekunder;
Jaringan telepon seluler.
Sistem jaringan listrik, yang terdiri dari:
Bangunan pembangkit;
Gardu induk tegangan ekstra tinggi;
Gardu induk;
Gardu distribusi.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 16
Sistem jaringan gas
Sistem penyediaan air bersih, yang terdiri dari :
Seluruh pipa transmisi air bersih;
Bak penampung;
Hingga pipa distribusi sekunder/distribusi hingga blok peruntukan.
Sistem pembuangan air hujan
Sistem pembuangan air limbah, yang terdiri dari:
Seluruh saluran;
Bangunan pengolahan;
Waduk penampungan.
Sistem persampahan, yang terdiri dari:
Tempat pembungan akhir;
Bangunan pengolahan sampah;
Penampungan sementara.
C. Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan)
Rencana pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan
manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam blok-blok
peruntukan.
1) Materi yang diatur
Luas dan lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Pemanfaatan ruang kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya yang
dirinci dalam blok-blok peruntukan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi:
Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian
bangunan, jenis penggunaan, pengelompokan berdasarkan
besaran perpetakan;
Perdagangan, yang dirinci menurut jenis dan bentuk bangunannya,
antara lain pasar, pertokoan, mal, dll;
Industri, yang dirinci menurut jenisnya;
Pendidikan, yang dirinci menurut tingkatan pelayanan mulai dari
pendidikan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK;
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 17
Kesehatan, yang dirinci menurut tingkat pelayanan mulai dari RS
Umum kelas A,B,C,D; puskesmas, puskesmas pembantu;
Peribadatan, yang dirinci menurut jenisnya mulai dari mesjid,
gereja, kelenteng, pura, vihara;
Rekreasi, yang dirinci menurut jenisnya, antara lain taman bermain,
taman rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dll;
Olahraga, yang dirinci menurut tingkat pelayanannya, antara lain
stadion, gelanggang, dlll;
Fasilitas sosial lainnya, yang dirinci menurut jenisnya, seperti panti
asuhan, panti werda, dll;
Perkantoran pemerintah dan niaga, yang dirinci menurut
instansinya;
Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang,
stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan laut, dan sarana transportasi lainnya;
Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan;
Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan;
Tempat pembuangan sampah akhir.
b. Kawasan Lindung, meliputi:
Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan
bagi kawasan bawahan lainnya;
Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata
air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa;
Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya;
Kawasan cagar budaya;
Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah
longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 18
D. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pelabuhan Bojonegara
dan sekitarnya
1. Arahan Kepadatan Bangunan
1) Materi yang diatur
Perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan-
bangunan dalam tiap petak peruntukan dibandingkan dengan luas
petak peruntukan
2) Kedalaman materi yang diatur
Kepadatan bangunan yang dirinci untuk setiap blok-blok peruntukan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat tinggi
(lebih besar dari 75 %);
Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan menengah
(20 % - 50 %);
Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan rendah
(5 % - 20 %);
Blok peruntukan dengan koefisen dasar bangunan sangat
rendah ( > 5 %).
2. Arahan Ketinggian Bangunan
1) Materi yang diatur
Rencana ketinggian maksimum atau maksimum dan minimum
bangunan untuk setiap blok peruntukan (koefisien lantai bangunan).
2) Kedalaman materi yang diatur
Ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok
dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai
(KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan
maksimum 12 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok
dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai ( KLB
maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan
maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar;
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 19
Blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok
dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB
maksimum = 8 x KBD) dengan tinggi puncak bangunan
maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi bangunan tinggi
adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 9 lantai
(KLB maksimum = 9 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan
minimum 40 m dari lantai dasar;
Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok
dengan bangunan bertingkat minimum 20 lantai (KLB maksimum
= 20 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 80 m dari
lantai dasar.
3. Arahan Perpetakan Bangunan
1) Materi yang diatur
Luas petak-petak peruntukan yang terdapat pada setiap blok
peruntukan dalam kawasan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Luas petak peruntukan pada setiap blok peruntukan dan pada
setiap penggal jalan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I
(diatas 2500 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II
(1000 2500 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III
(600 1000 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV
(250 600 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V
(100 250 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI
(50 100 m2);
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII
(dibawah 50 m2);
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 20
Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi
VIII (rumah susun/flat).
4. Arahan Garis Sempadan
1) Materi yang diatur
Jarak antara as jalan dengan bangunan maupun dengan pagar
halaman, dan jaringan bangunan dengan batas persil.
2) Kedalaman materi yang diatur
Berbagai garis sempadan yang dirinci sampai dengan blok
peruntukan untuk tiap penggal jalan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Sempadan muka bangunan;
Sempadan pagar;
Sempadan sampingan bangunan.
5. Rencana Penanganan Blok Peruntukan
1) Materi yang diatur
Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas
yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan
konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan
khusus.
2) Kedalaman materi yang diatur
Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan yang dirinci
untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Bangunan/jaringan baru yang akan dibangun;
Bangunan/jaringan yang akan ditingkatkan;
Bangunan/jaringan yang akan diperbaiki;
Bangunan/jaringan yang akan diperbaharui;
Bangunan/jaringan yang akan dipugar;
Bangunan/jaringan yang akan dilindungi.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 21
6. Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana
1) Materi yang diatur
Penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam
kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru
pemugaran atau penanganan khusus.
2) Kedalaman materi yang diatur
Penanganan prasarana dan sarana yang dirinci untuk setiap blok
peruntukan dan penggal jalan.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun;
Jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan;
Jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki;
Jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui;
Jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar
E. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban
terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian
insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan,
mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan
sanksi.
1) Materi yang diatur
Ketentuan-ketentuan yang mencakup perijinan, pengawasan, dan
penertiban di kawasan perkotaan.
2) Kedalaman materi yang diatur
Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang mekanisme
advis planning (rekomendasi perencanaan) perijinan, pengawasan, dan
penertiban.
3) Pengelompokan materi yang diatur
Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin
lokasi bagi kegiatan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya;
Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang
didorong pengembangannya, kawasan yang dibatasi
pengembangannya, serta terhadap upaya-upaya perwujudan ruang
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 22
yang menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian
perkembangan Bagian Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan
sekitarnya dengan Kota Cilegon, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten;
Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian
yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak
pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan
galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan
nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana
tata ruang;
Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi
secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan
oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan
dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang
tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang;
Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan
pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang
dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;
Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana
dan perdata.
1.6 Sistematika Pembahasan
Laporan Pendahuluan ini disusun terdiri dari empat bab, yaitu :
Bab 1, berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup materi
dan ruang lingkup wilayah.
Bab 2, berupa gambaran umum wilayah perencanaan dan issue
pengembangan wilayah kawasan Bojonegara dan sekitarnya.
Bab 3, berupa metodologi dan proses kegiatan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya.
Bab 4, berupa tata laksana atau organisasi kerja penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Kawasan Pelabuhan Bojonegara dan sekitarnya.
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 23
Laporan Pendahuluan
Bantek Penjabaran Kawasan Bojonegara Dalam Pembangunan Wilayah Pelabuhan di Banten I - 24