PENDAHULUAN - e-sakip.kaltaraprov.go.id fileDan di tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

2

BAB

BAB I

PENDAHULUAN

3 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

1.1. Gambaran Umum SKPD

Pembentukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan

Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

masuk kedalam type A dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara yang mana sebelumnya masih terhimpun dalam Dinas

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Dan di tahun

2018 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yang

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara

tahun 2016 – 2021, yaitu “Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara

2020 yang Mandiri, Aman dan Damai dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan

Berwibawa”

1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang menangani urusan pertanian dan pangan

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara

melalui Sekretaris Daerah. dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) Esselon II

yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Kepala

Bidang; 17 (tujuh belas) Esselon IV serta kelompok jabatan fungsional, meliputi:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

4. Bidang Perkebunan, membawahi 3 (tiga) seksi,yaitu:

a. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan


b. Seksi Produksi Perkebunan

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 (tiga) seksi , yaitu:

a. Seksi Perbibitan dan Produksi

b. Seksi Kesehatan Hewan

c. Seksi Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan

6. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Seksi Lahan dan Irigasi

b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan

c. Seksi Pembiayaan dan Investasi

7. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

8. Bidang Penyuluhan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Seksi Kelembagaan

b. Seksi Ketenagaan

c. Seksi Metode dan Informasi

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas pokok Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu membantu

Gubernur dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Pertanian dan

Ketahanan Pangan di Kalimantan Utara yang menyangkut kebijakan, strategi

pembangunan, teknis, evaluasi dan monitoring serta koordinasi baik antar

Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maupun penghubung antara pemerintah

pusat dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Selain itu, menjalin kerjasama

antara Provinsi maupun pihak swasta/stakeholder untuk kemajuan sector

Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara.

Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan kehutanan sesuai

dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis

Tanaman Pangan dan Hortikultura;


Peternakan;



Kehutanan dan Perkebunan;


Ketahanan Pangan;

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7. Pelaksanaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai

dengan tugasnya

1.3. Sumber Daya Manusia

1.3.1. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018

sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : 1 (satu) orang

- Eselon III : 7 (Tujuh) orang

- Eselon IV : 22 (dua puluh satu) orang

- Fungsional : 23 (Lima Belas) orang

Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Eselon

No Eselon Jumlah (orang)

Total (orang) Laki-Laki Perempuan

1. II A 1 0 1

2. III A 3 4 7

3. IV A 15 7 22

4. Fungsional 14 9 23

Jumlah 27 16 53

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan

adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

Total (orang) Laki-Laki Perempuan

1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

4 1 5

2. Diploma 3 0 1 1

3. Strata 1 24 11 35

4. Strata 2 6 6 12

Jumlah 32 19 53

Tabel 2.3. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No. Golongan Jenis Kelamin

Total (orang) Laki-laki Perempuan

1 II A 0 1 1

2. II B 0 0 1

3. II C 1 1 2

4. III A 10 7 17

5. III B 2 0 2

6. III C 7 3 10

7. III D 6 5 11

8. IV A 2 4 6

9. IV B 2 1 3

Jumlah 31 22 53

Dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan didukung tenaga non pengawai negeri sipil

(PNS) sebagai berikut :

Tabel 2.4. Data Non PNS berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin Total (orang) Laki-laki Perempuan

19 12 31

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Sebagai Dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan

masyarakat, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan memiliki

Focus Minded pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan ketahanan pangan. Berikut kekuatan dan peluang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya :


1. Kekuatan (Strenght)

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran sesuai dengan

fungsinya pada urusan pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan

pangan;

b. Tersedianya sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya;

c. Potensi sumber daya alam (lahan, laut dan hutan) yang belum terkelola

secara optimal;

d. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan

e. Dukungan sumber dana APBD dan APBN

2. Peluang (Oppurtunity)

a. Jumlah perusahaan swasta yang berkembang pesat di Provinsi

Kalimantan Utara

b. Kondisi wilayah Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara

Malaysia merupakan peluang pasar produk pertanian;

c. Kebutuhan dalam negeri akan produk pertanian sangat besar, sebagian

masih diimpor dari luar;

d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara

e. Tingginya minat investor di bidang pertanian terutama perkebunan

Permasalahan Utama (strategic issued)

Permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara dalam

pengembangan tanaman pangan adalah terkait dengan upaya peningkatan

produktivitas padi sawah, padi ladang, dan palawija yang masih rendah. Upaya

tersebut perlu dilakukan agar tetap diperoleh produksi yang minimal dapat memenuhi

kebutuhan sendiri di masa lima tahun mendatang. Beberapa permasalahan yang

dihadapi terkait upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan adalah:

1. Sebagai daerah yang sedang bekembang diperlukan inovasi-inovasi teknologi

spesifik lokasi, namun kapasitas tenaga penyuluh dan aparat dinas pertanian dan

ketahanan pangan masih lemah dalam hal ini.

2. Sarana dan prasarana pendukung terlaksananya intensifikasi usahatani dan

transfer teknologi untuk tanaman pangan dan hortikultura masih kurang.


3. Ketergantungan pada pupuk anorganik dalam budidaya tanaman pangan sangat

tinggi, namun ketersediaannya terbatas.

4. Harga produk tanaman pangan sangat fluktuatif, pemasaran masih tergantung

pada pedagang pengumpul desa.

5. Kelembagaan kelompok tani belum mantap dalam menjalankan fungsinya.

6. Organisasi penyuluhan dan SDM penyuluh belum mantap keberadaan dan

jumlahnya.

7. Lemahnya permodalan petani.

8. Lahan tanaman pangan belum memiliki sarana irigasi serta akses transportasi

yang memadai.

9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan tidak dukungnya oleh

penguatan pasca panen.

Dalam kurun waktu 2008-2012 animo masyarakat menanam komoditas kelapa,

kopi, lada, dan kakao menurun; masing-masing 12.25%, 12.34%, 18.46%, dan

11.82%. Penurunan luas tanam tersebut adalah diakibatkan oleh salah satu atau

kombinasi beberapa hal berikut:

1. Praktik budidaya yang baik (good agricultural practices) belum bisa diterapkan

sepenuhnya untuk komoditas kopi, lada, dan kakao sehingga serangan hama dan

penyakit meningkat dan produktivitas menurun.

2. Sebagian besar merupakan tanaman tua yang harus diremajakan.

3. Bentuk produk akhir yang diperdagangkan masih sebagai bahan baku (raw

material) karena belum ada proses pengolahan di wilayah tersebut sehingga

kurang memberikan nilai tambah bagi petani maupun wilayah.

4. Harga produk kopi, lada, dan kakao berfluktuasi dan cenderung tidak

menguntungkan bagi petani karena belum ada jaminan pasar dan harga.

5. Terdapat komoditas kelapa sawit yang dinilai lebih menguntungkan sehingga

mereka mengkonversi tanaman kelapa, kopi, lada, dan/atau kakao menjadi kelapa

sawit.

Sebaliknya, animo masyarakat menanam karet dan kopi mengalami peningkatan.

Selama kurun waktu 2008-2012 luas tanam karet meningkat rata-rata 42.42%.

Walaupun animo menanam karet sangat meningkat, luas tanam karet pada tahun 2012

baru mencapai 1.787 hektar, sedangkan kelapa sawit telah mencapai 137.389 hektar.


Pertanaman karet yang masih sempit tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa

hal berikut:

1. Petani tidak memiliki hak lahan untuk pengusahaan karet; lahan yang tersedia

tidak selalu dapat diakses oleh petani karena bersatatus tanah adat, tanah negara,

dan/atau tanah telah menjadi HGU perusahaan perkebunan.

2. Keterbatasan dana untuk pembukaan lahan dan penanaman karet.

3. Keterbatasan untuk mendapatkan sarana produksi seperti bibit unggul dan pupuk

4. Pertanaman karet menyebar dan belum mencapai skala ekonomi untuk

pembangunan pabrik sehingga belum ada pabrik pengolahan di wilayah-wilayah

pertanaman karet tersebut.

5. Harga karet di tingkat petani rendah dan berfluktuatif karena mahalnya biaya

transportasi ke pabrik pengolahan.

Pertanaman kelapa sawit menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan luas

tanam 22.53% per tahun dalam kurun waktu 2008-2012. Pada tahun 2012 luas tanam

kelapa sawit telah mencapai 137.389 hektar. Beberapa permasalahan yang dihadapi

dalam pengembangan kelapa sawit ini adalah:

1. Di wilayah Kabupaten Bulungan dan Nunukan luas pertanaman kelapa sawit telah

melebih luas lahan tersedia. Hal ini berarti kelapa sawit telah ditanam di lahan-

lahan yang tidak sesuai dan di luar peruntukkannya. Artinya biaya produksi dan

biaya lingkungan akan menjadi lebih mahal.

2. Sumber bibit yang digunakan oleh petani perkebunan rakyat tidak jelas, sehingga

banyak merugikan. Masyarakat banyak beranggapan bahwa bibit yang berasal

dari Malaysia lebih baik.

3. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Sebatik, Kabupaten Nunukan yang

dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit di Tawau, Malaysia harus di “label” atas

nama kebun kelapa sawit milik Malaysia.

4. Akses jalan dari kebun ke pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten

Bulungan dan Nunukan masih sulit sehingga menyebabkan biaya transportasi

TBS mahal. Pada akhirnya harga TBS yang diterima petani menjadi murah.

Komoditas hortikultura yang diusahakan dan diperdagangkan di wilayah provinsi

Kalimantan Utara terdiri atas buah dan sayuran. Jenis buah yang ada adalah alpukat,

duku, durian, jeruk, nanas, pepaya dan pisang. Sayuran yang diusahakan terdiri atas

aneka sayuran daun (kangkung, bayam, caysin, sawi, bawang daun), bawang merah,


tomat, timun, cabai, kacang panjang, buncis, dan terong. Permasalahan yang dihadapi

dalam pengembangan komoditas hortikultura adalah:

1. Buah alpukat, duku, dan durian sebagian besar diperoleh dari pohon buah yang

ada di hutan; belum dusahakan intensif di kebun khusus. Hal ini menyebabkan

variasi yang besar dalam jenis dan mutu buah.

2. Belum ada upaya untuk menyeleksi dan mengembangkan jenis buah alpukat,

duku, dan durian dengan produksi dan kualitas terbaik.

3. Komoditas sayuran pengembangannya masih sangat terbatas dalam hal luasan

dan produksi. Hal ini karena keterbatasan konsumsi atau pangsa sayuran oleh

pasar domestik.

4. Pemasaran sayuran ke luas wilayah sentra produksi terkendala oleh mahalnya

biaya transportasi dan sifat komoditas sayuran yang meruah (volumenious) dan

mudah rusak.

5. Sayuran masih terbatas pengembangannya di wilayah-wilayah dengang

kepadatan penduduk dan aktivitas perekonomian tinggi, yaitu di dekat ibukota-

ibukota kabupaten/kota.

Dalam meningkatkan peternakan beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum terpusatnya pembangunan peternakan ke dalam sentra-sentra.

2. Bibit Ternak ,Pengembangan ternak sapi selama ini masih mengandalkan sapi-

sapi lokal (Rambon atau sapi lokal yang telah mengalami kawin campur secara

alami dengan sapi yang termasuk dalam kelompok Bos indicus), sapi lokal PO dan

Bali. Sapi lokal ini umumnya dipelihara secara ekstensif maupun semi-intensif.

Sapi-sapi tersebut memiliki keunggulan beradaptasi pada kondisi padang rumput

alam tropis.

A. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum SKPD;

Tugas dan Fungsi


Sumber daya Organisasi

Isu Strategis dan Permasalahan Yang dihadapi

Sistematika penyajian laporan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Strategi dan Kebijakan

Perjanjian Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Perjanjian Kinerja

Analisis Hambatan

Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran


BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

KEBIJAKAN

BAB II


2.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada urusan pertanian

dan pangan maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjabarkan tujuan dan

sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi namun tetap

mengerucut pada pola subsektor pertanian dan pangan. Untuk merealisasikan tujuan dan

sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara

teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai

koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan

kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi

sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam

arti luas.

Strategi yang akan dikembangkan melalui optimalisasi dan pengembangan lahan,

peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan produk berdaya saing,

mengembangkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala,

peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat serta

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meningkatnya

pengelolaan sumber daya pertanian, peningkatan system tata kelola yang transparan

berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,

peningkatan kualitas petani dan pelaku usaha.

Sedangkan kebijakan Peningkatan Swasembada Pangan (padi), Pengembangan

produk berdaya saing, Peningkatkan Produksi dan Produktivitas, Meningkatkan Pola

Pangan Harapan, Meningkatkan Diversifikasi pangan dan Gizi, , Pengembangan Kawasan

Pertanian dan Sentra-sentra Produksi, Peningkatan kinerja instansi pemerintah,

Peningkatan pembinaan dan pelatihan petani dan pelaku usaha.


Tabel. 4.2. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan Pangan Daerah

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah Optimalisasi dan Pengembangan Lahan Perluasan areal tanam dan intensifikasi

Peningkatan Alat Mesin Pertanian Peningkatan penggunaan teknologi pertanian

Meningkatkan produk yang berdaya saing Pengembangan produk berdaya saing

Meningkatkan produksi melalui Inseminasi Buatan Peningkatan produksi daging

Peningkatan kualitas penyuluh, petani dan pelaku usaha Peningkatan pembinaan dan pelatihan petani dan pelaku usaha

2. Meningkatnya Diversifikasi Pangan Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat Serta Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

Meningkatkan konsumsi pangan lokal


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya Produksi Pertanian

1. Persentase Tanaman Pangan

2. Persentase Produksi Perkebunan

3. Persentase meningkatnya produksi

Hortikultura

4. Persentase meningkatnya Produksi

perternakan

2 %

2%

1%

2%

2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan Skor Pola Pangan Harapan 76,5


No Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,883,114,430.00 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp 545,450,000.00 APBD

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Rp 94,500,000.00 APBD

4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 2,999,087,746.00 APBD

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Rp 714,760,000.00 APBD

6 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Rp 1,058,214,250.00 APBD

7 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Rp 579,125,000.00 APBD

8 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak Rp 120,850,000.00 APBD

9 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 486,157,500.00 APBD

10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan Rp 125,560,000.00 APBD

11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Peternakan Rp 41,910,000.00 APBD

12 Program Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Rp 756,581,000.00 APBD

Jumlah Rp 10,405,309,926.00


BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III


3.1. Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan

penilaian melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh

tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data

kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan

Ketahananan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara beserta target

dan capaian realisasinya.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi indikator

kinerja utama dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan

terutama terhadap capaian yang dibawah target untuk mengenali penyebab sebagai bahan

penetapan strategis peningkatan kinerja pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya

3.2. Capaian Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya Produksi Pertanian

1. Persentase Tanaman Pangan

2. Persentase Produksi Perkebunan

3. Persentase meningkatnya produksi

Hortikultura

4. Persentase meningkatnya Produksi

2 %

2%

1%

2%


peternakan

2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan Skor Pola Pangan Harapan 76,5

Uraian Capaian Kinerja

Adapun sasaran pertama dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Perjanjian Kinerja

yaitu

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian

Dengan indikator kinerja utama 1 (satu) yaitu Persentase produksi tanaman pangan

No Uraian Satuan Target Realisasi

1 Persentase Produksi

tanaman pangan % 2% 0,34%*

% Pencapaian -0,06%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk sasaran meningkatnya produksi pertanian indikator persentase produksi pertanian

mengalami pencapaian 0,34% hal ini di sebabkan oleh data yang dijadikan pembanding

merupakan data sementara. Yang mana masih menunggu rekapitulasi dari Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota. Dukungan kegiatan diantaranya Pemberian bantuan sarana dan prasarana

produksi tanaman pangan pra dan pasca panen kepada petani, bantuan pupuk dan pestisida,

bantuan benih berkualitas dan adanya pelatihan-pelatihan kepada petani.

Pencapaian dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2018 ini bila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa hambatan yang

mempengaruhi antara lain kurangnya alokasi anggaran yang diberikan, adanya revisi mata

anggaran yang semula dijadwalkan triwulan dua diundur ke triwulan IV, kurang tepatnya

penentuan kegiatan ubinan yang dilaksanakan.


Target akhir dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebesar

10 % yang mana pada dokumen rencana strategis indikator persentase produksi tanaman pangan

ini tergabung dalam satu program dengan indikator lainnya yaitu persentase produksi hortikultura

dan persentase produksi perkebunan. Capaian untuk tahun 2018 adalah sebesar -0,03% bila

dibandingkan maka tingkat pencapaian adalah sebesar -0,06%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pertama ini antara

lain:

DUKUNGAN ANGGARAN DAN REALISASI


NO. PROGRAM (kegiatan) ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

1

Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan

-Kegiatan Pengembangan sentra

tanaman padi, palawija dan hortikultura

-Kegiatan Penyediaan benih tanaman

pangan / hortikultura

-Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Pertanian

-Kegiatan Pengembangan Sistem

Informasi Pertanian

1,410,711,440.00 1,267,899,216 90 %

2

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

-Kegiatan Peningkatan kemampuan

lembaga petani

- Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku

agribisnis

-Kegiatan Promosi Hasil Produksi

Pertanian Unggulan Daerah

304,344,000 233,658,600 76,80%

3

Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

-Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

-Kegiatan Pemberian Penghargaan

Penyuluh Berprestasi

344,721,200 235,893,100 77,99 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu:

Persentase produksi perkebunan



Perkebunan % 2% -46%

% Pencapaian -46%


Untuk sasaran meningkatnya produksi pertanian dengan indikator persentase produksi

perkebunan mengalami persentase pencapaian -46% penurunan hasil capaian khususnya bidang

perkebunan ini disebabkan merosotnya hasil produksi perkebunan khususnya varietas kelapa

sawit. Hambatan utamanya adalah adanya kecenderungan dari para pengusaha dan petani kelapa

sawit untuk tidak merawat tanaman tersebut secara optimal dikarenakan biaya produksi tidak

berbanding lurus hasil yang didapatkan. Akan tetapi data yang ada sekarang belumlah dapat

dijadikan patokan secara mutlak dikarenakan data yang terhimpun saat laporan ini dibuat adalah

data sementara tahun 2018 dan masih menungggu penetapan angka tetap dan laporan dari

kabupaten/kota se Kalimantan Utara.

Pencapaian dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2018 bila dibandingkan dengan

tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis. Pencapaian tahun 2017 adalah sebesar 100

%.


10 % yang mana pada dokumen rencana strategis indikator persentase produksi perkebunan ini

tergabung dalam satu program dengan indikator lainnya yaitu persentase produksi hortikultura dan

persentase produksi tanaman pangan. Capaian untuk tahun 2018 adalah sebesar -46 % bila

dibandingkan maka tingkat pencapaian adalah sebesar -46%.

Dari sumber daya yang tersedia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih sangat

kurang sekali. Terutama untuk kebutuhan Sumder Daya Aparatur yang berkualitas. Kendala lain

dari pencapaian kinerja dari indikator Persentase produksi perkebunan adalah khususnya untuk

kegiatan penyediaan bahan tanaman perkebunan. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hal

tersebut adalah dengan mengusulkan pembentukan balai benih dan juga mengupayakan

pembangunan kebun sumber benih yang unggul di provinsi Kalimantan Utara.

NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

1. Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan /

Penyediaan Bahan Tanaman

Perkebunan

155.500.000 110.953.814 71,35 %


2. Program Peningkatan Produksi

Pertanian / Perkebunan /

Pembinaan dan Pengawasan Usaha

Perkebunan

Pelatihan Petani Sekolah Lapang

Penyakit Hama Tanaman (SL-PHT)

Perkebunan

75.000.000

58.443.200

54.021.798

33.723.000

73.03 %

57.70 %

3. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani/

Pembinaan dan pendampingan

asosiasi petani pekebun

80.734.080 35.605.000 44.10 %

4. Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

310.221.200 204.864.100 66,04 %

Kendala lain yang perlu mendapat perhatian adalah kelembagaan petani/pekebun yang kurang

berkualitas sehingga perlu mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang insentif dari dinas

yang terkait. Berikutnya yang mesti ditindaklanjuti adalah peningkatan anggaran yang lebih


berorientasi pada dukungan pencapaian kinerja sehingga dapat mendongkrak varietas

unggulan yang ada di Kalimantan Utara.

Dekripsi indikator Kinerja Utama (IKU) 3 :

Persentase produksi hortikultura



Hortikultura % 17% 100%

% Pencapaian 100%


hortikultura mengalami persentase pencapaian 100% hal ini di sebabkan oleh adanya bantuan alat

mesin pertanian seperti cultivator dan bantuan benih dan bibit berkualitas.

Pencapaian dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2018 ini bila dibandingkan dengan

tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena tahun tersebut masih tergabung

dengan dalam satu dinas yaitu dinas pertanian kehutanan dan ketahanan pangan.


10 % yang mana pada dokumen rencana strategis indikator persentase produksi Hortikultura ini

tergabung dalam satu program dengan indikator lainnya yaitu persentase produksi tanaman

pangan dan persentase produksi perkebunan. Capaian untuk tahun 2017 adalah sebesar 7,4% bila

dibandingkan maka tingkat pencapaian adalah sebesar 7,4%.

Dari sumber daya yang tersedia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih sangat

kurang sekali. Terutama untuk kebutuhan staf pelaksana. Kendala lain dari pencapaian kinerja


dari indikator ketiga adalah kurang kondusif iklim sepanjang tahun di Kalimantan utara sehingga

cukup mempengaruhi hasil panen para petani. Solusi dari kendala ini adalah dengan memberikan

pelatihan kepada para petani bagaimana mengembangkan jenis tanaman lain dibulan-bulan yang

tidak terpapar iklim ekstrem.



1. Program Peningkatan

Produksi Pertanian /

Perkebunan /

Pengembangan Tanaman

Hortikultura

Pengembangan sentra

tanaman padi, palawija

dan hortikultura

965.570.000

996,200,000.00

897.789.000

947,695,300.00

92,98 %

95.13%


Dekripsi indikator Kinerja Utama (IKU) 4 :

Persentase produksi peternakan



Peternakan % 2% 10%

% Pencapaian 100%


peternakan mengalami persentase pencapaian 100%. Keberhasilan pencapaian tersebut karena

didukung dengan program dan kegiatan yang sangat berorientasi hasil.

Pencapaian dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2018 untuk indikator persentase

produksi peternakan bila dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup

baik yaitu 10% dengan tingkat keberhasilan 100%. Walaupun ada penurunan pada beberapa sector

akan tetapi secara keseluruhan bisa disimpulkan mengalami kenaikan.

Untuk mendukung pencapaian indikator persentase peningkatan produksi peternakan

antara lain: program peningkatan produksi hasil peternakan, Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak dan Promosi atas hasil produksi peternakan unggul daerah.

Target dari rencana strategis jangka menengah sebesar 50 % dan bila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2017 yang sebesar 50 % maka bisa dikatakan sudah mencapai target rencana

strategis lima tahunan.

Kendala dari pencapaian kinerja dari indikator keempat adalah tidak adanya peternakan di

Kalimantan utara yang mampu menyediakan bibit peternakan yang berkualitas untuk

dikembangkan di Kalimantan Utara, sehingga dalam usaha meningkatkan hasil produksi

peternakan salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan memberikan bantuan ternak sapi.

Bibit sapi tersebut harus didatangkan dari luar daerah sehingga cukup menghabiskan anggaran

yang besar dan tidak dapat menjamin kemampuan bibit ternak tersebut untuk beradaptasi dengan


baik di Kalimantan Utara. Menindaklanjuti hal tersebut maka dipandang perlu untuk segera

membentuk Balai Peternakan yang mampu menyediakan benih berkualitas di Kalimantan Utara.

Hal lain yang perlu segera di tindak lanjuti adalah adanya kesinambungan kegiatan yang

dilakukan dari tahun ke tahun sehingga apa yang sudah terlaksana/tercapai pada tahun

sebelumnya dapat konsisten tercapai di tahun berikutnya. Menyikapi hal tersebut perlu adanya

sinergitas antara perencanaan program dengan penganggaran yang dapat merealisasikan apa yang

sudah direncanakan.


NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENT

ASE

1

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak 482,280,000.00 298,008,670.00

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit

menular ternak 230,800,000.00 135,938,720.00 58.90

Penelitian dan pengamatan penyakit hewan 251,480,000.00 162,069,950.00 64.45

Program peningkatan produksi hasil peternakan 614,000,000.00 515,707,299.00

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat 614,000,000.00 515,707,299.00 83.99


Program peningkatan pemasaran hasil produksi

peternakan 334,560,000.00 243,784,126.00

Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan 334,560,000.00 243,784,126.00 72.87

Program Peningkatan penerapan teknologi

petenakan 100,000,000.00 56,661,458.00

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan

tepat guna 100,000,000.00 56,661,458.00 56.66

Sasaran 2 : Meningkatnya Diversifikasi Pangan

Sasaran dinas pertanian dan Ketahanan Pangan yang kedua adalah Meningkatnya

Diversifikasi Pangan dengan indikator Kinerja Utama Skor Pola Pangan Harapan


1 Skor Pola Pangan

Harapan % 76,50%** 83,10%

% Pencapaian 87.42%

Untuk sasaran meningkatnya diversifikasi pangan dengan indikator Skor pola pangan

harapan mengalami realisasi 83,1% dari target 76,5%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang

hanya mencapai pencapaian 76,5 %. Berarti pencapaian ini mengalami kenaikan hampir 10%.

Target dari rencana strategis jangka menengah sebesar 87.40 % dan bila dibandingkan

dengan pencapaian tahun 2017 yang sebesar 76.50 % maka bisa dikatakan pencapaian kinerja

sebesar 87.50%. walaupun data yang digunakan sebagai pembanding merupakan angka sementara

than 2018 akan tetapi dapatlah disimpulkan pencapaian pada tahun 2018 untuk program

ketahanan pangan mengalami kenaikan.

Dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan program dan kegiatan yang sinkron

dengan program nasional merupakan salah satu penyebab dari tercapainya target pada tahun ini.


Faktor pendukung lainnya adalah konsistensi antara dokumen perencanaan dengan realisasi

kegiatan yang dilaksanakan serta kontuinitas program tiap tahun yang setidaknya menyebabkan

apa yang direncanakan di tahun sebelumnya dapat terlaksana secara terus menerus dan

berkesinambungan.

Adapan hambatan yang sedikit mengurangi pencapaian target dari kinerja adalah kurang

tingginya kesadaran masyarakat untk memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan tanaman

pangan. Solusi yang akan dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan yang lebih baik

kedepannya yang mana lebih mengarah ke program follow money dan menggiatkan pelatihan dan

sosialisasi mengenai pemanfaatan pekarangan dalam pengembangan tanaman pangan serta

mengadakan promosi dan kegiatan yang berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu. Dan juga

memberikan bantuan modal usaha Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dukungan Program dan Kegiatan


1

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (pertanian/perkebunan)

1,290,759,965.00 1,232,295,633.00

Pengembangan lumbung pangan desa 463,400,000.00 460,637,458.00 99.40

Peningkatan mutu dan keamanan

pangan

212,800,000.00 179,233,800.00 84.23

Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

158,510,000.00 157,759,525.00 99.53

Pengembangan desa mandiri pangan 219,200,000.00 209,078,750.00 95.38

Pengembangan diversifikasi pangan 236,849,965.00 225,586,100.00 95.24

Akuntabilitas Keuangan


Pada tahun anggaran 2018 Dinas Perhatian dan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 18.485.856.794,80 dengan belanja langsung sebesar Rp. 10.470.351.134,80 dan

Belanja tidak langsung Rp. 8.015.505.660,00.

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

JUMLAH

18,485,856,794.80

15,862,668,706.00

85.81

BELANJA TIDAK LANGSUNG

8,015,505,660.00

7,169,720,271.00

89.45

BELANJA LANGSUNG 10,470,351,134.80 8,692,948,435.00 83.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,689,729,251.00 3,280,947,597.00 88.92

Penyediaan jasa surat menyurat 11,000,000.00 7,219,500.00 65.63

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87,180,000.00 75,719,792.00 86.85

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22,000,000.00 7,504,500.00 34.11

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,234,900,000.00 1,108,874,782.00 89.79

Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,200,000.00 11,096,470.00 99.08

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 45,000,000.00 34,967,500.00 77.71

Penyediaan alat tulis kantor 101,200,000.00 99,779,900.00 98.60

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 258,600,000.00 190,087,500.00 73.51

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,289,000.00 6,887,980.00 83.10

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 429,410,000.00 412,812,400.00 96.13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,000,000.00 15,292,000.00 76.46

Penyediaan makanan dan minuman 106,090,780.00 83,854,750.00 79.04

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 728,429,735.00 725,050,523.00 99.54

Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah 626,429,736.00 501,800,000.00 80.10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489,795,998.80 341,177,640.00 69.66

Pengadaan mebeleur 32,500,000.00 29,686,800.00 91.34

Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas 245,000,000.00 229,875,800.00 93.83

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 212,295,998.80 81,615,040.00 38.44

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 248,550,000.00 135,686,044.00 54.59

Pendidikan dan pelatihan formal 248,550,000.00 135,686,044.00 54.59

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 385,078,080.00 269,263,600.00 69.92

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 88,288,000.00 61,764,600.00 69.96

Peningkatan kemampuan lembaga petani 113,102,000.00 70,083,000.00 61.96

Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun 80,734,080.00 35,605,000.00 44.10

Promosi Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 102,954,000.00 101,811,000.00 98.89

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(pertanian/perkebunan)

1,290,759,965.00 1,232,295,633.00 95.47

Pengembangan lumbung pangan desa 463,400,000.00 460,637,458.00 99.40


PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

Peningkatan mutu dan keamanan pangan 212,800,000.00 179,233,800.00 84.23

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 158,510,000.00 157,759,525.00 99.53

Pengembangan desa mandiri pangan 219,200,000.00 209,078,750.00 95.38

Pengembangan diversifikasi pangan 236,849,965.00 225,586,100.00 95.24

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1,699,654,640.00 1,466,597,828.00 86.29

Penyediaan Tanaman Perkebunan 155,500,000.00 110,953,814.00 71.35

Pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura 255,229,440.00 182,749,540.00 71.60

Penyediaan benih tanaman pangan/ hortikultura 965,570,000.00 897,789,000.00 92.98

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan 75,000,000.00 54,021,798.00 72.03

Perencanaan Pembangunan Pertanian 139,212,000.00 137,860,676.00 99.03

Pelatihan Petani Sekolah Lapang Penyakit Hama Tanaman (SL-PHT) Perkebunan

58,443,200.00 33,723,000.00 57.70

Pengembangan Sistem Informasi pertanian 50,700,000.00 49,500,000.00 97.63

Program pemberdayaan penyuluh pertanian 344,721,200.00 235,893,100.00 68.43

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 310,221,200.00 204,864,100.00 66.04

Pemberian Penghargaan penyuluh berprestasi 34,500,000.00 31,029,000.00 89.94

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 482,280,000.00 298,008,670.00 61.79

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 230,800,000.00 135,938,720.00 58.90

Penelitian dan pengamatan penyakit hewan 251,480,000.00 162,069,950.00 64.45

Program peningkatan produksi hasil peternakan 614,000,000.00 515,707,299.00 83.99

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

614,000,000.00 515,707,299.00 83.99

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 334,560,000.00 243,784,126.00 72.87

Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan 334,560,000.00 243,784,126.00 72.87

Program Peningkatan penerapan teknologi petenakan 100,000,000.00 56,661,458.00 56.66

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 100,000,000.00 56,661,458.00 56.66

Program Peningkatan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana 791,222,000.00 616,925,440.00 77.97

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan 622,550,000.00 479,931,390.00 77.09

Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi Pertanian/Perkebunan 85,600,000.00 72,778,250.00 85.02

Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 83,072,000.00 64,215,800.00 77.30


Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

Kalimantan Utara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih

parsial, dan juga karena masih mengalami kesulitan mengubah paradigma

untuk membangun menajamen pemerintah yang berorientasi pada hasil (Result

Oriented Government).

A. Kesimpulan

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja tahun 2018

dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan termasuk dalam kategori baik

2. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pada hampir semua sasaran

dan target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2018 dapat

terealisasi dengan baik. Namun, ada beberapa kegiatan yang realisasi

dengan target masih rendah atau kurang mencapai target.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu diambil langkah – langkah

pemecahan permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkup Dinas


Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, oleh sebab itu

dirumuskan beberapa saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan praktis

dalam menyusun dokumen – dokumen kinerja program dan kegiatan;

2. Perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup unit kerja untuk

mengoptimalkan setiap sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Dipandang perlu untuk memberikan penghargaan maupun hukuman bagi

tiap SKPD yang mampu mencapi kinerja baik atupun rendah sehingga

dapat menjadi alat pendongkrak dalam menciptakan pencapaian kinerja

yang lebih baik.

4. Untuk kegiatan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berupa

benih maupun bibit seyogyanya didatangkan dari dalam provinsi sendiri

demi menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu pengiriman agar tidak

terjadi keterlambatan proses pengiriman dan kegagalan lelang

5. Kurang disipilinnya aparatur dalam menghimpun, menginput dan

menyimpan data, sehingga sering terjadi keterlambatan proses data ketika

dibutuhkan dalam pelaporan dan evaluasi.

Demikian beberapa hal yang perlu diasarankan agar kualitas penerapan baik

dari pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program


dan kegiatan tercapai dengan baik serta dapat meningkatkan kemampuan

kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan

Rahmat dan Karunia-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018

dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

selama tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknsi Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan

pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya

selama satu tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang telah tersusun ini sesuai dengan

yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam

capaian kinerja serta penyelennggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi

pada hasil.

Tanjung Selor, Pebruari 2019

Kepala Dinas,

A.M. SANTIAJI PANANRANGI, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700611 199003 1 006

PENDAHULUAN - e-sakip.kaltaraprov.go.id fileDan di tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Documents