BAB I. PENDAHULUAN - e-sakip.kaltaraprov.go.id · BAB I PENDAHULUAN enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 1 | 88

BAB I

PENDAHULUAN

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun

anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Gambaran Umum

Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional

yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan

untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian

masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional, dan global. Dalam perspektif

perencanaan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah harus memperhatikan

keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi,

hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan lingkungan hidup untuk

mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Pemerintahan yang akuntabel

merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan

visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan

terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu asas

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Nilai akuntabilitas tersebut salah

P

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 2 | 88

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-

masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang

memiliki kewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang

harus dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. laporan yang dibuat secara sistematis ini

berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian

kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun

berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP tersebut

juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan berpedoman pada Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/ 6/8/2003 tentang perbaikan

pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal

25 Maret 2000, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

Kalimantan Utara sebagai instansi Pemerintah wajib menyusun LKjIP setiap

tahunnya. Melalui penyusunan LKjIP akan menggambarkan kinerja organisasi

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, serta tingkat kinerja yang telah

dicapai pada tahun 2019.

Kedudukan dokumen LKjIP dari sistem manajemen intern organisasi

sama pentingnya dengan kedudukan dokumen Renstra dan Renja OPD. Jika

Renstra adalah perencanaan jangka menengah untuk mencapai Visi Organisasi,

upaya pencapaiannya didukung oleh Renja sebagai acuan dan pengendalian

pelaksanaannya di jangka pendek/tahunan. Dengan adanya LKjIP akan menjadi

dasar evaluasi terhadap hasil kinerja Renja yang telah dilaksanakan selama satu

tahun. LKjIP menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban bagi OPD terhadap

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 3 | 88

tugas dan fungsi serta pembiayaan yang telah dipercayakan Gubernur dan rakyat

Provinsi Kalimantan Utara kepada OPD.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga teknis daerah yang menangani

urusan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah Provinsi Kalimantan

Utara. Tugas pokok BPBD Provinsi Kalimantan Utara yaitu, melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang

Penanggulangan Bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BPBD Provinsi

Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, komando dan pengendalian

teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi,komando dan pengendalian

teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, komando dan pengendalian

teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

6. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;

7. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 4 | 88

C. Sumber Daya Organisasi

Sejak terbentuknya BPBD Provinsi Kalimantan Utara tanggal 10 Juli

2014 hingga tanggal 31 Desember 2019, kondisi sumber daya manusia/aparatur

yang dimiliki BPBD Provinsi Kaltara cukup terbatas, baik dari aspek kuantitas

maupun kualitasnya (pengalaman kerja dan keterampilan/keahlian). Berdasarkan

data pada sub bagian umum dan kepegawaian pada tanggal 31 Desember 2019,

pegawai BPBD Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri

Sipil, 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, 10 orang pegawai tidak tetap (honorer),

1 orang CS dan 22 orang satgas penanggulangan bencana yang rinciannya dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kalimantan Utara

KETERANGAN JUMLAH TOTAL

PNS 31 Orang

68 Orang

CPNS 4 Orang

PTT 10 Orang

Cleaning Service 1 Orang

SPB 22 Orang

Untuk komposisi pendidikan dan golongan pegawai negeri sipil dan

Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Utara dapat di lihat pada tabel di bawah :

Tabel 2. Komposisi Pendidikan dan Golongan PNS dan CPNS

PENDIDIKAN

JUMLAH

GOLONGAN

JUMLAH

SMA D III S1 S2 I II III IV

7 9 10 9 35 - 14 13 8 35

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 5 | 88

Untuk komposisi usia dan jenis kelamin pegawai negeri sipil dan Calon

Pegawai Negeri Sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Utara dapat di lihat pada tabel di bawah :

Tabel 3. Komposisi Usia dan Jenis Kelamin PNS dan CPNS

USIA ( TAHUN) JUMLAH

JENIS KELAMIN JUMLAH

20 - 30 31 - 40 41 - 50 51+ L P

7 7 16 5 35 24 11 35

Untuk komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat di lihat

pada tabel di bawah :

Tabel 4. Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan Struktural

dan Fungsional

No Jabatan Struktural Jenis Kelamin Jumlah

Seluruhnya Laki-Laki Perempuan

1 Eselon II a 1 0 1

2 Eselon III a 4 0 4

3 Eselon IV a 9 0 9

4 Jabatan Fungsional 0 0 0

5 Staf 10 11 21

J U M L A H 24 11 35

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 6 | 88

Adapun untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat

kepemimpinan dan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Komposisi PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

No Nama Diklat Jenis Kelamin Jumlah

Seluruhnya Laki-Laki Perempuan

1 Diklat PIM IV 8 0 8

2 Diklat PIM III 4 0 4

3 Diklat PIM II 1 0 1

4 Diklat Fungsional 0 0 0

J U M L A H 13 0 13

Dari 35 orang PNS dan CPNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara, jika di

komposisikan berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruangnya terdiri dari 1 orang

Pembina Utama Muda (IV/c), 4 orang Pembina Tingkat I (IV/b) 3 orang Pembina

(IV/a), 2 orang Penata Tingkat I (III/d), 4 orang Penata (III/c), 1 orang Penata Muda

Tingkat I (III/b), 6 orang Penata Muda (III/a), 4 orang Pengatur Tingkat I (II/d), 10

orang Pengatur (II/c).

Tabel 6. Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Pangkat

dan Golongan Ruang

No. Pangkat Golongan Ruang Jumlah (PNS

dan CPNS)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat I

Pembina

Penata Tingkat I

Penata

Penata Muda Tingkat I

Penata Muda

Pengatur Tingkat I

Pengatur

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

1

4

3

2

4

1

6

4

10

J u m l a h 35 Orang

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 7 | 88

Tabel 7. Pemetaan Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

N0 JABATAN STRUKTURAL ESELON KEBU-TUHAN

SUDAH TERISI

FORMASI LOWONG

1 Kepala Pelaksana II A 1 1 0

2 Sekretaris III A 1 1 0

3 Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan III A 1 1 0

4 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik III A 1 1 0

5 Kepala Bidang Rehab. dan Rekonstruksi III A 1 1 0

6 Kepala Sub Bagian Umum IV A 1 1 0

7 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program IV A 1 1 0

8 Kepala Sub Bagian Keuangan IV A 1 1 0

9 Kepala Seksi Pencegahan IV A 1 1 0

10 Kepala Seksi Kesiapsiagaan IV A 1 1 0

11 Kepala Seksi Penangan Darurat IV A 1 1 0

12 Kepala Seksi Logistik dan Peralatan IV A 1 1 0

13 Kepala Seksi Rehabilitasi IV A 1 1 0

14 Kepala Seksi Rekonstruksi IV A 1 1 0

J U M L A H 14 14 0 D. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 23 Tahun 2016,

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara secara ex-

officio dikepalai oleh Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

Kepala Badan membawahi dua unsur, sebagai berikut :

1. Unsur Pengarah;

2. Unsur Pelaksana;

1) Kepala Pelaksana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana

dibantu oleh Sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis.

2) Sekretaris, membawahi :

(1) Sub Bagian Perencanaan Program;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

(3) Sub Bagian Keuangan;

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 8 | 88

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

(1) Seksi Pencegahan;

(2) Seksi Kesiapsiagaan;

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

(1) Seksi Penanganan Darurat;

(2) Seksi Logistik dan Peralatan;

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

(1) Seksi Rehabilitasi;

(2) Seksi Rekonstruksi;

6) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 9 | 88

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEPALA

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI

- PROFESIONAL /

UNSUR PELAKSANA

SEKSI LOGISTIK DAN

PERALATAN

KEPALA PELAKSANA

SEKSI PENANGANAN

DARURAT

BIDANG KEDARURATAN

LOGISTIK

SEKSI REKONSTRUKSI

SEKSI REHABILITASI

BIDANG REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 10 | 88

E. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi

1. Isu Strategis

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

(a) Tujuan

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah

meningkatkan pelayanan BPBD.

(b) Sasaran

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara

adalah :

(i) Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD;

(ii) Meningkatnya kesiapsiagaan, kemampuan penanggulangan

bencana.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

(a) Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam

penanggulangan bencana, saat ini paradigma penanggulangan

bencana pada masyarakat adalah penanganan;

(b) Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana;

(c) Keterbatasan sarana-prasarana pendukung upaya penanggulangan

bencana;

(d) Pola pembangunan yang masih mengabaikan wawasan

lingkungan;

(e) Letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang masih sulit untuk

di jangkau;

(f) Pusat informasi bencana bagi masyarakat (termasuk layanan

informasi) belum berfungsi secara optimal;

(g) Anggaran untuk Penanggulangan Bencana yang belum maksimal;

(h) Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal

pengurangan resiko bencana di Provinsi Kalimantan Utara;

BAB I. PENDAHULUAN

P a g e 11 | 88

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah maka LKjIP BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Tugas Pokok dan Fungsi

C. Sumber Daya Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

A. Strategi dan Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

B. Analisis Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Terkait Pencapaian

Perjanjian Kinerja

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan di Tahun Berikutnya

Untuk Mengatasi Hambatan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN

PERJANJIAN KINERJA

P a g e 12 | 88

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN

PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Perencanaan strategis yang disusun tersebut mengandung visi,

misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi:

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Oleh karena itu, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan

sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan

potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Rencana strategis BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap

lima tahun (perencanaan jangka menengah) OPD yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pada BPBD. Renstra secara sistematis

mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi

kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan

anggaran pembiayaan.


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 13 | 88

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus

diwujudkan pada masa yang akan datang. Sebagai unsur yang bertugas untuk

membantu Gubernur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam menetapkan visinya harus mengacu

kepada visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap

memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Memperhatikan Visi Provinsi Kalimantan Utara tersebut serta

dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada

masa yang akan datang, maka Visi BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2016-2021 adalah :

Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Cepat,

Tepat, Terpadu, dan Komprehensif

Terdapat 4 (empat) kata kunci dari Visi BPBD Provinsi Kaltara,

dengan pengertian, sebagai berikut :

a) Penanggulangan bencana yang Cepat, berarti adanya

kesiapsiagaan dan kesigapan atau kegesitan BPBD bergerak cepat

dalam penanggulangan bencana dalam memberikan bantuan

kepada korban bencana, baik dalam evakuasi maupun dalam

penanggulangan bencana yang dapat diatasi untuk mengurangi

risiko bencana. Penanggulangan bencana yang Cepat juga

bermakna terbentuk dan berfungsinya Tim Reaksi Cepat

penanggulangan bencana di Provinsi Kaltara.

b) Penanggulangan bencana yang Tepat, yaitu ketepatan dalam

perhitungan dan memberikan informasi dan data kebencanaan

yang terjadi. Ketepatan juga berarti dalam tindakan memberikan

bantuan kepada korban bencana sesuai kondisi dan sesuai

kebutuhan.


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 14 | 88

c) Penanggulangan bencana yang Terpadu adalah realisasi

berfungsinya tiga pilar penanggulangan bencana, yaitu pemerintah,

dunia usaha, dan masyarakat. Dari pilar pemerintah, keterpaduan

bermakna berfungsinya koordinasi yang efektif lintas SKPD

daerah/vertikal terkait.

d) Penanggulangan bencana yang Komprehensif, penyelenggaraan

penanggulangan bencana mencakup dalam tiga tahapan (pra

bencana, tanggap darurat, dan pemulihan). Khususnya pada tahap

tanggap darurat hingga tahap pemulihan penanggulangan bencana

yang dilakukan sesuai kebutuhan korban bencana pada saat yang

bersamaan (kebutuhan evakuasi, sandang-pangan, dan medis).

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah merumuskan Misi yang harus diemban

sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar

tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan.

Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap

mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi

yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

Utara adalah :

a) Melindungi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melalui

pengurangan resiko bencana didukung oleh sumberdaya

profesional;

b) Membangun sistem penanganan tanggap darurat bencana yang

cepat, tepat, terpadu, dan komprehensif;

c) Menyelenggarakan penanganan pasca bencana yang efektif.

Dalam upaya mencapai misi tersebut diperlukan adanya suatu

kerjasama yang sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah,

pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program dan

kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah

kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 15 | 88

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan

didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu

terkini yang berkembang ke arah perubahan dari hasil analisis strategis.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang

ingin dicapai di masa datang. Dengan Tujuan yang telah ditetapkan,

maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan akan

semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu Misi.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Tujuan yang akan

dicapai sebagai berikut :

➢ Meningkatkan pelayanan penanganan bencana

➢ Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi

bencana

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan

rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator

yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun

secara berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan Tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Sasaran yang

dapat disusun terkait dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

➢ Peningkatan kecepatan penanganan darurat bencana

➢ Kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana

➢ Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 16 | 88

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat

dijadikan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin

menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian diatas, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Kebijakan

sebagai berikut :

➢ Meningkatkan kapasitas aparatur dan SPB

➢ Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana

➢ Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana

➢ Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat,

tepat, terpadu, dan komprehensif.

Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata,

terpadu, dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen

yang terdapat pada suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran. Dalam penyusunan Program untuk mencapai Tujuan dan

Sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

Utara menetapkan beberapa kriteria sebagai bahan pertimbangan, antara

lain :

➢ Memperhatikan tupoksi dari tiap bidang dan secretariat.

➢ Memperhatikan program Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara dan Pemerintah Pusat.

➢ Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa

datang.

➢ Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung

tercapainya Visi dan Misi.


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 17 | 88

Program dimaksud oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Kalimantan Utara telah disusun sebagai berikut :

a) Program Kerja Lima Tahun

Program Kerja Lima Tahun Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Kalimantan Utara disesuaikan dengan Visi dan Misi

sebagaimana telah digariskan secara rinci sebagai berikut :

(i) Program Kerja Pembinaan

Dalam mengantisipasi Tujuan dan Sasaran serta Visi dan

Misi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu

dilakukan pembinaan dari dalam terhadap aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah secara berkesinambungan

dengan maksud agar dapat mengimbangi perkembangan

kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.

(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Faktor penunjang utama dalam operasional dan pelayanan

serta pembinaan masyarakat terhadap penanggulangan

bencana, maka peningkatan sarana dan prasarana termasuk

pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.

b) Program Kerja Tahunan

(i) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

(2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

(3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

(4) Kegiatan jasa administrasi keuangan

(5) Kegiatan jasa kebersihan kantor

(6) Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

(7) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

(8) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(9) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 18 | 88

(10) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

(11) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

(12) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

(13) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

(14) Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan

pengawasan di dalam daerah

(ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) Kegiatan Penyewaan Rumah/Gudang/Gudang Parkiran

(iii) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

(iv) Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan

Bencana

(1) Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana tanggap

darurat dan logistik penanggulangan bencana

(2) Kegiatan gladi/simulasi penanggulangan bencana

(3) Kegiatan penanganan tanggap darurat bencana

(v) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana Daerah

(1) Kegiatan diklat masyarakat, advokasi, fasilitasi / desa

tangguh bencana.

(2) Pembentukan kelompok/desa tangguh bencana

(4) Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana

(vi) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

(1) Kegiatan sosialisasi rehabilitasi penanggulangan

bencana

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana

(3) Kegiatan rehabilitasi sementara rumah korban bencana


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 19 | 88

Adapun program dan kegiatan yang telah tersusun dalam DPA APBD

perubahan Tahun 2019, khususnya besaran anggaran BTL dan BL, sebagai berikut

Tabel 8.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp)

1 Belanja Tidak Langsung (Non Program/Belanja

Aparatur) 2.830.393.970

2 Belanja Langsung Program dan Kegiatan 5.878.230.343.04

Total Anggaran BPBD 8.708.624.313.04

Untuk pemanfaatan anggaran Belanja Langsung dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

di tahun 2019, maka tersusun anggaran untuk program dan kegiatan

sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 9.

Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara

Tahun Anggaran 2019

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.473.645.588,04

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 135.910.175,00

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional 522.920.000,04

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,362.769.500,00

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.200.000,00

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000,00

7) Penyediaan Alat Tulis kantor 90.917.748,00


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 20 | 88

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,00

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan kantor 24.996.000,00

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 177.596.000,00

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 14.400.000,00

12) Penyediaan Makanan dan Minuman 105.000.000,00

13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 426.000.000,00

14) Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di

Dalam Daerah 475.936.165,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000.000,00

Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor 500.000.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 74.999.995,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 74.999.995,00

4

Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan

Bencana 664.408.400,00

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan

Logistik Penanggulangan Bencaa 369.450.000,00

2) Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana 105.158.400,00

3) Penanganan Tanggap Darurat Bencana 189.800.000,00

5

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana Daerah 650.240.000,00

1) Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi Desa Tangguh 204.380.000,00

2) Pembentukan Kelompok/Desa tangguh bencana 372.160.000,00

3) Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana 73.700.000,00

6

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 514.936.360,00

1) Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana 128.475.000,00

2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Dampak Bencana 182.899.860,00

3) Rehabilitasi sementara rumah korban bencana 203.561.500,00


PERJANJIAN KINERJA

P a g e 21 | 88

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh

pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja

Pemerintah Daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

(Waktu pelaksanaan : Januari – Desember 2019)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya penanganan

darurat dan logistic bencana

Persentase tanggap darurat

dan logistik bencana yang

ditangani

100 %

2 Kesiapsiagaan masyarakat

dalam menangani bencana

Jumlah desa/kelurahan

tangguh bencana

3 Desa/

Kelurahan

3 Meningkatnya pemulihan

daerah bencana

Persentase rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana 5 %


P a g e 22 | 88

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Kalimantan Utara melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil

dari suatu penilaian yang sistematik berdasar pada kelompok indikator sesuai peran

dan fungsi instansi teknis di bidang kebencanaan.

Pengukuran capaian kinerja dikaji dari capaian kinerja tujuan dan capaian

sasaran strategis, yang keduanya diukur dari indikator kinerja, target, realisasi dan

persentase capaiannya. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan

dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator

kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

(Tapkin) sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan

perbandingan dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan pada tabel 11

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019. Pencapaian Indikator

Kinerja Utama Tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :


P a g e 23 | 88

Tabel 11. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja

NO SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI PROSENTASE

PENCAPAIAN

1

Meningkatnya

penanganan

darurat dan

logistik bencana

Persentase tanggap

darurat dan logsitik

bencana yang di

tangani

100% 100% 100%

2

Kesiapsiagaan

masyarakat

dalam menangani

bencana

Jumlah

desa/kelurahan

tangguh bencana

3 Desa /

Kelurahan

4 Desa /

Kelurahan 125%

3 Meningkatnya

pemulihan

daerah bencana

Persentase

penanganan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

5% 0% 0%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dievaluasi bahwa indikator kinerja yang

belum tercapai adalah pada indikator ke-3 yaitu persentase penanganan rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca bencana. Ditargetkan dari seluruh kejadian bencana yang ada

di Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 5% dari kejadian bencana tersebut berhasil

dilakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Adapun realisasi

yang didapat 0%, disebabkan karena BPBD Provinsi Kalimantan Utara sebagai

leading sector penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, tidak

pernah menerima surat/permintaan/permohonan untuk melaksanakan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca kejadian bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan

Utara. Tetapi untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Provinsi

Kalimantan Utara bermitra dengan Dinas PU Provinsi Kalimantan Utara .

Sementara itu untuk indikator desa/kelurahan tangguh bencana, sepanjang

tahun 2019 BPBD Provinsi Kalimantan Utara berhasil membentuk 4 desa/kelurahan

tangguh bencana yaitu :

1) Desa Long Peso

2) Desa Long Bia

3) Desa Belayan


P a g e 24 | 88

4) Desa Salap

Dari 4 desa tersebut, dibagi kedalam 2 desa tangguh bencana dikarenakan

letak lokasinya yang saling berdekatan sehingga akses untuk melakukan sosialisasi

mengenai desa tangguh bencana maupun pembentukan Forum PRB menjadi lebih

mudah. Di masa depan diharapkan keempat desa tersebut dapat berdiri sendiri sebagai

desa tangguh bencana sesuai dengan target yang ada pada Rencana Strategis. Dari

keempat desa tersebut, 2 (dua) desa dimaksud terletak di Kabupaten Bulungan dan 2

(dua) desa terletak di Kabupaten Malinau.

Tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana

dibagi kedalam 3 (tiga) kriteria, yaitu :

a) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama

b) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya

c) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama

Berdasarkan kriteria diatas, 3 (tiga) desa/kelurahan tangguh bencana yang

berhasil dibentuk oleh BPBD Provinsi Kalimantan Utara keseluruhannya merupakan

desa/kelurahan tangguh bencana pratama. Untuk indikator kinerja terbentuknya

desa/kelurahan tangguh bencana ini bisa dikatakan BPBD Provinsi Kalimantan Utara

sangat berhasil dikarenakan target yang diberikan adalah 3 (tiga) desa/kelurahan.

Ditengah minimnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas, tidak menghalangi

BPBD Provinsi Kalimantan Utara untuk terus berupaya membentuk desa/kelurahan

tangguh bencana walaupun tingkat ketangguhan yang dicapai masih dalam tahap

pratama.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui BPBD berinisiasi

membentuk desa/kelurahan tangguh bencana dengan mengutamakan aspek legalitas

terlebih dahulu, diantaranya dengan pembentukan Forum PRB (Pengurangan Resiko

Bencana), statuta/ADRT Forum PRB, melakukan sosialisasi ke wilayah

desa/kelurahan, adanya SK Kepala Desa bersangkutan, dan pembentukan pokja PRB

sehingga kedepan BPBD Provinsi Kalimantan Utara akan mengupayakan untuk

mencapai tahapan desa/kelurahan tangguh bencana tahap Madya.

Sementara Persentase tanggap darurat dan logistik bencana yang di tangani

sepanjang tahun 2019 terdapat lebih dari 100 kejadian bencana yang terjadi di wilayah

Provinsi Kalimantan Utara. Dari seratusan lebih kejadian bencana tersebut, jika di rata-


P a g e 25 | 88

rata dari seluruh kejadian, maka BPBD Provinsi Kalimantan Utara berhasil menangani

bencana di wilayah Kalimantan Utara.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Dengan Tahun 2018.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis

BPBD Provinsi Kalimantan Utara memiliki perbedaan antara Tahun 2018 dan Tahun

2019. Jika pada Tahun 2018 indikator kinerja yang ada sebanyak 3 buah indikator

maka pada Tahun 2019 terdapat 3 buah indikator dimana masing-masing indikator

kinerja pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 saling berhubungan. Hal tersebut dijabarkan

pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2018 dan Tahun 2019

No Indikator

Kinerja

Tahun 2018 Indikator

Kinerja

Tahun 2019

Target Realisasi Target Realisasi

1

Rata-rata

waktu respon

kejadian

bencana

2 Jam 2 Jam

Persentase

tanggap

darurat dan

logsitik

bencana yang

di tangani

100% 100%

2

Jumlah

desa/kelurahan

tangguh

bencana

2 Desa /

Kelurahan

5 Desa /

Kelurahan

Jumlah

desa/kelurahan

tangguh

bencana

3 Desa/Kelurahan 4 Desa/Kelurahan

3

Persentase

penanganan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

pasca bencana

5% 0%

Persentase

penanganan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pasca bencana

5% 0%


P a g e 26 | 88

Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2018 dan Tahun 2019

No Indikator

Kinerja

Tahun 2018 Indikator

Kinerja

Tahun 2019

Realisasi Capaian Realisasi Capaian

1

Rata-rata

waktu respon

kejadian

bencana

2 Jam 100%

Persentase

tanggap

darurat dan

logsitik

bencana yang

di tangani

100% 100%

2

Jumlah

desa/kelurahan

tangguh

bencana

2 Desa /

Kelurahan 100%

Jumlah

desa/kelurahan

tangguh

bencana

4 Desa/Kelurahan 125%

3

Persentase

penanganan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pasca bencana

5% 0%

Persentase

penanganan

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

pasca bencana

5% 0%

C. Analisis Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Terkait Capaian Pada

Perjanjian Kinerja

Secara umum program/kegiatan BPBD Tahun 2019 menunjang

keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama. Terbukti tingkat penyerapan

anggaran seluruh program/kegiatan yang mencapai 91,97%. Setelah dilakukan

pengukuran kinerja dan perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja selanjutnya

dilakukan analisa terhadap hambatan beserta upaya-upaya yang dilakukan terhadap

program dan kegiatan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPBD

Provinsi Kalimantan Utara.

1. Hambatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, ditemukan

permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a) Perencanaan yang kurang matang sehingga adanya beberapa kegiatan

yang realisasinya di bawah 65%, diantaranya :


P a g e 27 | 88

(1) Penyediaan jasa surat menyurat dimana realisasinya hanya

28,38% dikarnakan materai 6000 masih ada sisa dari tahun anggaran

2018.

(2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

dimana realisasinya hanya 63,99% dikarnakan tidak adanya

pengadaan buku-buku bacaan pemerintahan, jadi hanya realisasi

pengadaan koran selama tahun 2019.

(3) Penanganan Tanggap darurat dimana realisasinya hanya

52.02% dikarnakan anggaran tersebut hanya bisa digunakan saat

terjadi tanggap darurat bencana sesuai dengan SK Gubernur tanggap

darurat bencana di wilayah Kalimantan Utara.

2. Upaya yang dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang

adalah sebagai berikut :

a) untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang kegiatan jasa

surat menyurat akan disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun

2019

b) untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang kegiatan bahan

bacaan dan peraturan perundang undangan akan disesuaikan dengan

realisasi tahun 2019

c) untuk anggaran kegiatan tanggap darurat bencana akan disesuaikan

dengan realisasi tahun 2019

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

didukung oleh 35 orang PNS. Jumlah tersebut dirasa masih kurang

mengingat menurut perhitungan peta jabatan yang sudah sesuai dengan

PERMENPAN Nomor 41 Tahun 2018 masih dibutuhkan sebanyak 15 ASN

yang tersebar di semua bidang.

b) Kemampuan SDM tentang kebencanaan yang relatif masih kurang.

c) Diklat untuk ASN harus sesuai dengan Jabatan Masing-masing ASN


P a g e 28 | 88

2. Sumber Daya Peralatan dan Logistik

a) Sarana penyimpanan peralatan dan logistik masih belum memadai dan

belum tersedianya atap dan halaman yang luas untuk menyimpan

kendaraan operasional Penanggulangan Bencana.

b) Selanjutnya efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yang ada di

BPBD Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan fungsi dan

kebutuhan.

3. Sumber Daya Keuangan

a) APBD TA 2019 yang ada saat ini dirasa masih sangat kurang untuk

memaksimalkan peran dari BPBD sebagai koordinator dari penanggulangan

bencana

b) Perlu penambahan dana terutama untuk Pengembangan SDM untuk

mendukung SDM terampil dalam penanggulangan bencana.

c) Perlu penambahan dana terutama untuk pengembangan keterampilan

SPB untuk mendukung tugas dalam penanggulangan bencana.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Capaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh program

sebagai berikut :

1. Program Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana dengan

didukung oleh tiga kegiatan, yaitu

a) Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistic

penanggulangan bencana

b) Kegiatan Gladi/Simulasi Penanggulangan Bencana

c) Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana

2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

didukung 3 kegiatan, yaitu :

a) Kegiatan Diklat Masyarakat, Advokasi, Fasilitasi / Desa Tangguh

b) Kegiatan pembentukan kelompok/desa tangguh bencana

c) Kegiatan Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana


P a g e 29 | 88

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan didukung 3

kegiatan, yaitu :

a) Kegiatan Sosialisasi rehabilitasi penanggulangan bencana

b) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi

c) Kegiatan Rehabilitasi sementara rumah korban bencana.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2019 memperoleh anggaran Rp. 8.708.624.313,04 yang

berasal dari Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2019. Dari pagu anggaran tersebut dapat direalisasikan Rp.

8.101.954.343,00- dengan persentase penyerapan 93.03%. Anggaran tersebut terbagi

dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam belanja tidak langsung terdiri atas gaji dan tunjangan

dengan besaran anggaran Rp. 2.830.393.970,00,- yang terealisasi sebesar Rp.

2.695.882.490,00,- atau memiliki persentase 95.25%

2. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung terdiri dari 6 Program dan 25 kegiatan

sebesar Rp. 5.878.230.343,04,- terealisasi sebesar Rp 5.406.071.853,00,- atau

memiliki persentase 91,97%.


P a g e 30 | 88

Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran belanja yang digunakan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019

PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI

REALISASI

SISA

ANGGARAN KEUANGAN %)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.830.393.970,00 2.695.882.490,00 95.25 134.511.480,00

BELANJA LANGSUNG 5.878.230.343,04 5.406.071.853,00 91,97 472.158.490,04

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3.473.645.588,04 3.247.308.878,00 93.48 226.336.710,04

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 2.838.000,00 28.38 7.162.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 135.910.175,00 96.264.491,00 70.83 39.645.684,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional

522.920.000,04 484.095.278,00 92.58 38.824.722,04

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 1.362.769.500,00 1.316.482.000,00 96.60 46.287.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.200.000,00 35.326.500,00 94.96 1.873.500,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 45.000.000,00 42.900.000,00 95.33 2.099.500,00

Penyediaan Alat Tulis kantor 90.917.748,00 90.908.400,00 99.99 9.348,00

Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengadaan 45.000.000,00 44.863.500,00 99.70 136.500,00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

kantor

24.996.000,00 18.561.400,00 74.26 6.434.600,00

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor 177.596.000,00 155.915.449 87.79 21.680.551,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 14.400.000,00 9.215.000,00 63.99 5.185.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 105.000.000,00 104.649.600,00 99.67 350.400,00

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 426.000.000,00 395.294.729,00 92.79 30.705.271,00

Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan,

dan Pengawasan di Dalam Daerah 475.936.165,00 449.994.031,00 94.55 25.942.134,00


P a g e 31 | 88

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 500.000.000,00 474.320.000,00 94.86 25.680.000,00

Penyewaan rumah/gedung/parkiran 500.000.000,00 474.320.000,00 94.86 25.680.000,00

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 74.999.995,00 74.066.447,00 98.76 933.548,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 74.999.995,00 74.066.447,00 98.76 933.548,00

Program Tanggap Darurat dan

Logistik Penanggulangan Bencana 664.408.400,00 533.275.200,00 80.26 131.133.200,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tanggap Darurat dan Logistik

Penanggulangan Bencana

369.450.000,00 353.496.800,00 95.68 15.953.200,00

Gladi / Simulasi Penanggulangan

Bencana 105.158.400,00 81.037.400,00 77.06 24.121.000,00

Penanganan Tanggap Darurat

Bencana 189.800.000,00 98.741.000,00 52.02 91.059.000,00

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana Daerah

650.240.000,00 587.222.850,00 90.31 63.017.150,00

Diklat Masyarakat, Advokasi,

Fasilitasi / Desa Tangguh 204.380.000,00 180.326.550,00 88.23 24.053.450,00

Pembentukan kelompok/desa

tangguh bencana 105.158.400,00 81.037.400,00 77.06 24.121.000,00

Monitoring dan Evaluasi

Penanggulangan Bencana 73.700.000,00 72.094.250,00 97.82 1.605.750,00

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana 514.936.360,00 489.878.478,00 95.13 25.057.882,00

Sosialisasi Rehabilitasi

Penanggulangan Bencana 128.475.000,00 117.756.200,00 91.66 10.718.800,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dampak Bencana

182.899.860,00 178.554.106,00 97.62 4.345.754,00

Rehabilitasi sementara rumah korban

bencana 203.561.500,00 193.568.172,00 95.09 9.993.328,00

J U M L A H 8.708.624.313,04 8.101.954.343,00 93.03 606.669.970,04


P a g e 32 | 88

Tabel Dokumentasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BPBD

Sumber Dana APBD T.A. 2019

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Uraian

Kegiatan Dokumentasi Keterangan Gambar

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kalak, Sekretaris serta Kabid BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2019. Sabtu, 2 Februari 2019 bertempat di Surabaya.

Kasubbag Umum dan Perlengkapan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi terkait Usulan Pembangunan Turap Penahan Longsor ke Kantor BWS Region III Kalimantan. Rabu, 13 Februari 2019 bertempat di Samarinda

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Kasi Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalimantan Utara mendampingi DPU PR Prov. Kaltara untuk penyerahan proposal dan koordinasi ke Pusdalops BNPB. Kamis, 14 Februari 2019 bertempat di BPNB Jakarta.


P a g e 33 | 88

No Uraian


Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kaltara menghadiri undangan Rakor Penanganan Darurat PB se- Kalimantan Timur. Kamis, 14 Februari 2019 bertempat di Samarinda.

Sekretaris, Kasubbag Keuangan serta Staf BPBD Provinsi Kaltara menghadiri undangan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Reg. III (Rakortekrenbang) Tahun 2019. Selasa, 12 Maret 2019 bertempat di Balikpapan

Kalak dan Kasubbag Keuangan BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Penyerahan Bantuan Dana Bagi Korban Bencana Alam di Provinsi Banten Tahun 2018. Kamis, 21 Maret 2019 bertempat di Kantor BPBD Banten.


P a g e 34 | 88

No Uraian


Kasubbag Keuangan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Pengelolaan Keuangan ke BPBD Kota Makassar. Kamsi, 4 April 2019 bertempat di Makassar.

Kasubbag Keuangan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan Koordinasi dan Konsultasi tentang Pengelolaan Keuangan ke BPBD Prov. Sulsel. Jumat, 5 April 2019 bertempat di Makassar.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kaltara melaksanakan koordinasi tentang Narasumber pada Kegiatan Rakor BPBD Provinsi Kaltara Tahun 2019. Rabu, 10 April 2019 bertempat di BNPB Jakara


P a g e 35 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Workshop Pendampingan Penguatan SAKIP Tahun 2019. Jumat-Sabtu, 12-13 April 2019 bertempat di Jakara.

Kasubbag Keuangan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Persidangan Musrenbangnas Tahun 2019. Senin, 13 Mei 2019 bertempat di Jakarta

Kabid Kedaruratan dan Logisik BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Uji Kompetensi Metode Assesment Test. Juli 2019 bertempat di Bandung


P a g e 36 | 88

No Uraian


Kasubbag Keuangan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri kegiatan Pertemuan Pusat dan Daerah dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Trantibunlinmas ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Kamis, 18 Juli 2019 bertempat di Jakarta

Kasi Kedaruratan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri rapat Inventarisasi Kebutuhan dan Peralatan PB. Selasa-Kamis, 17-19 September 2019 bertempat di Malang.

Kasubbag Keuangan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi tentang Penerapan SPM Sub Bidang Urusan Bencana ke BPBD Kabupaten Bandung dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Senin-Selasa, 16-17 September 2019 bertempat di Bandung.


P a g e 37 | 88

No Uraian


14

Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam Daerah

Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi di Kab. Nunukan. Selasa, 19 Februari 2019 bertempat di Nunukan

Kasi Rekonstruksi dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi ke BPBD Malinau. Jumat, 22 Februari 2019 bertempat di Malinau.

Kasubbag Umum dan Perlengkapan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Pelatihan Pengembangan Kompotensi PNS. Senin-Jumat, 25 Februari-1 Maret 2019 bertempat di Tarakan.


P a g e 38 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kaltara mengantar undangan Rakorda BPBD se-Kalimantan Utara. Jumat, 5 April 2019 bertempat di Kantor BPBD Tanah Tidung

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Elektronik Tata Naskah Dinas (E-tana). Kamis-Jumat, 11-12 April 2019 bertempat di Tarakan

Pegawai BPBD Provinsi Kalimatan Utara mengikuti acara Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2019. di desa tanah kuning Kec. Tanjung Palas Timur. Jumat, 26 April 2019 bertempat di Tanah Kuning


P a g e 39 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penyelesaian administrasi pembayaran peserta Rakorda Tahun 2019. Mei 2019 bertempat di BPBD Nunukan

Kasubbag Umum dan Perlengkapan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara mendampinggi Kepala Pelaksana dalam kegiatan Safari Ramadhan Gubernur. Mei 2019 bertempat di Malinau

Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara melaksanakan koordinasi dalam rangka Penguatan Kelembagaan terkait Kebutuhan Penyusunan Anjab BPBD Prov. Kaltara dan APBD Perubahan Tahun 2019. Mei 2019 bertempat di Kab. Nunukan.


P a g e 40 | 88

No Uraian


Sekretaris dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi ke BPBD Kabupaten. Juni 2019 bertempat di BPBD Kabupten Tanah Tidung dan BPBD Kabupaten Malinau

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan penyerahan bantuan bagi korban bencana alam di Kota Tarakan. Juni 2019 bertempat di Kota Tarakan


P a g e 41 | 88

No Uraian


Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Seminar Rancangan Aktualisasi CPNS atas nama Florianus Hendrik Tamu, S.M. Selasa, 7 Mei 2019 bertempat di Tarakan

Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Kegiatan Penanam Pohon di Tarakan. Juli 2019 bertempat di Tarakan.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Pemprov. Kaltara Angkatan XV di Tarakan. Juli 2019 bertempat di Tarakan.


P a g e 42 | 88

No Uraian


Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri menghadiri kegiatan Sosialisasi E.Linsenung Frekuensi Radio. Juli 2019 bertempat di Tarakan.

Kepala Pelaksana dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri kegiatan evaluasi Sakip Tahun 2019. Agustus 2019 bertempat di Tarakan.

Sekretaris BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi dan evaluasi proposal bantuan hibah relawan masyarakat peduli bencana di Malinau. Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD Malinau.


P a g e 43 | 88

No Uraian


Kasubbag Umum dan Perlengkapan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri undangan Seminar Rancangan Aktualisasi CPNS. Juli 2019 bertempat di Tarakan

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti kegiatan Seminar Aktualisasi Latsar CPNS angkatan XI Tahun 2019. Juli 2019 bertempat di Tarakan.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti undangan Seminar Aktualisasi Latsar CPNS angkatan XI Tahun 2019. Juli 2019 bertempat di Tarakan.


P a g e 44 | 88

Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dayar

Aparatur

No Uraian Kegiatan Dokumentasi Keterangan Gambar

16 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara mengikuti Bimtek Geographic Information System (GIS) yang diselengarakan oleh LEK2PM di Bali. Agustus 2019 bertempat di Bali.

Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara mengikuti BIMTEK Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS. Agustus 2019 bertempat di Yogyakarta.


P a g e 45 | 88

Program : Program Tanggap Darurat dan Logistik

Penanggulangan Bencana


17

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana

Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara melaksanakan pengecekan dan pendataan gudang peralatan dan logisik BPBD Kabupaten/Kota. Februari 2019 bertempat di BPBD Kota Tarakan

Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara melaksanakan pengecekan dan pendataan gudang peralatan dan logisik BPBD Kabupaten/Kota. Februari 2019 bertempat di BPBD Kab. Nunukan

Kasi Logistik dan Peralatan, Staf serta SPB BPBD Provinsi Kalimatan Utara menjemput hibah bantuan peralatan Penanggulangan Bencana dari. Rabu, 1 Mei 2019 bertempat di Kota Tarakan


P a g e 46 | 88

No Uraian


Pengangkutan bantuan tenda sekolah ke kapal untuk dikirim ke tanjung selor. Kamis, 2 Mei 2019 bertempat di Kota Tarakan

Pengangkutan bantuan tenda sekolah dari kapal ke Gudang Peralatan BPBD Provinsi Kaltara. Jumat, 3 Mei 2019 bertempat di Pelabuhan Kayan III Tanjung Selor

Pengecekan bantuan tenda sekolah oleh Kalak BPBD Provinsi Kaltara. Senin, 6 Mei 2019 bertempat di Gudang Peralatan BPBD Provinsi Kaltara


P a g e 47 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara mengikuti Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana Tahun 2019. Selasa, 2 Juli 2019 bertempat di Tidung Pale Tanah Tidung

Kasi Logistik dan Peralatan dan Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pengecekan kapasitas gudang dan buffer stock logistik terkait pendistribusian barang hibah logistik dari BNPB ke BPBD Kabupaten/Kota. 5 Juli 2019 bertempat di BPBD Kota Tarakan

Kasi Logistik dan Peralatan dan Staf BPBD Provinsi Kalimatan Utara melaksanakan pengecekan kapasitas gudang dan buffer stock logistik BPBD Kabupaten/Kota. 5 Juli 2019 bertempat di BPBD Kota Tarakan


P a g e 48 | 88

No Uraian


Persiapan pendistribusian bantuan hibah logistik BNPB untuk BPBD Kab/Kota. Rabu, 31 Juli 2019 bertempat di Gudang BPBD Provinsi Kalimanan Utara Tanjung Selor

Bantuan hibah logistik BNPB telah sampai di Kantor BPBD KTT. Kamis, 1 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD KTT

Serahterima bantuan hibah logistik BNPB dari Kasi Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Kalimanan Utara kepada Seketaris BPBD KTT. Kamis, 1 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD KTT


P a g e 49 | 88

No Uraian


Bantuan hibah logistik BNPB telah sampai di Kantor BPBD Kab. Malinau. Kamis, 1 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Malinau

Bantuan hibah logistik BNPB telah sampai di Kantor BPBD Kab. Malinau. Kamis, 1 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Malinau

Serahterima bantuan hibah logistik BNPB dari Kasi Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Kalimanan Utara kepada Seketaris BPBD Kab. Malinau. Kamis, 1 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Malinau


P a g e 50 | 88

No Uraian


Penyediaan barang logistik yang akan diserahkan kepada masyarakat yang akan menjadi persediaan Kantor BPBD Provinsi Kalimatan Utara. Selasa, 3 September 2019 bertempat di Gudang Logistik BPBD Provinsi Kalimatan Utara Tanjung Selor

Penerimaan dan pengecekan pengadaan barang logistik oleh PPTK dan PPHP dalam rangka penyediaan barang logistik yang akan diserahkan kepada masyarakat yang akan menjadi persediaan Kantor BPBD Provinsi Kalimatan Utara. Selasa, 3 September 2019 bertempat di Gudang Logistik BPBD Provinsi Kalimatan Utara Tanjung Selor

Penerimaan dan pengecekan pengadaan sandang oleh PPTK dan PPHP dalam rangka penyediaan sandang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang akan menjadi persediaan Kantor BPBD Provinsi Kalimatan Utara. Selasa, 3 September 2019 bertempat di Gudang Logistik BPBD Provinsi Kalimatan Utara Tanjung Selor


P a g e 51 | 88

No Uraian


18 Kegiatan gladi/simulasi penanggulangan bencana

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan serta Staf BPBD Provinsi Kaltara melakukan perjalanan dinas terkait ketersediaan makan minum dan menetapkan titik lokasi Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 10 April 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan serta Staf BPBD Provinsi Kaltara melakukan perjalanan dinas terkait ketersediaan makan minum dan menetapkan titik lokasi Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 10 April 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kaltara melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengantaran undangan Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Selasa 23 April 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan.


P a g e 52 | 88

No Uraian


Registrasi peserta Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 26 April 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan

Pembukaan Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 26 April 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan

Pembukaan Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 26 April 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan


P a g e 53 | 88

No Uraian


Materi disampaikan oleh Bapak Muhammad Sarwana, S.H., M.Hum pada Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 26 April 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan

Materi disampaikan oleh Bapak Kamaruddin pada Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Kamis 26 April 2019 bertempat di Balai Pertemuan Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan

Evakuasi korban pada Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Jumat 27 April 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan


P a g e 54 | 88

No Uraian






P a g e 55 | 88




Foto bersama peserta Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2019 yang dirangkaikan dengan Kegiatan Gladi/Simulasi Gempa dan Tsunami. Jumat 27 April 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan


P a g e 56 | 88

No Uraian


Kasi logistik dan Peralatan, Staf dan SPB BPBD Provinsi Kaltara melakukan pemantauan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor serta evaluasi pasca kegiatan yang ada di Desa Tanah Kuning. Rabu-Kamis, 17 - 18 Juli 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan.

Staf dan SPB BPBD Provinsi Kaltara menyampaikan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tanah longsor kepada warga. Rabu-Kamis, 17 - 18 Juli 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning Kab. Bulungan.


P a g e 57 | 88


19 Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Anggota SPB BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengangkut barang bantuan di Gudang BPBD Provinsi Kalimantan Utara menuju Pelabuhan Kapal Very Pelabuhan Kayan III. Rabu, 12 Juni 2019 bertempat di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara

Anggota SPB BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemuatan barang bantuan ke Kapal Very. Rabu, 12 Juni 2019 bertempat di Pelabuhan Kayan III Tanjung Selor

Bantuan telah sampai di Pelabuhan Tarakan dan disambut oleh anggota SPB BPBD Tarakan dan langsung membongkar barang bantuan bersama. Kamis, 14 Juni 2019 bertempat di Pelabuhan Tarakan


P a g e 58 | 88

No Uraian


Serah terima barang bantuan dari Kasi Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabid kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tarakan. Kamis, 14 Juni 2019 bertempat di Pelabuhan Tarakan


P a g e 59 | 88

Program : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Daerah


21 Kegiatan pembentukan kelompok / desa tangguh

Kasi Pencegahan dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Long Bia mengenai pembentukan pokja, jadwal dan tempat dilaksanakan kegiatan Destana ditemani Babinsa Long Bia. Kamis, 28 Maret 2019 bertempat di Kantor Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan survei lokasi yang akan digunakan dalam pembentukan Destana. Kamis, 28 Maret 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Melakukan pertemuan dengan Masyarakat Long Peso membahas kegiatan Destana serta menyepakati jadwal dan tempat dilaksanakannya pembentukan Destana. Kamis, 28 Maret 2019 bertempat di Kantor Desa Long Peso Kab. Bulungan.


P a g e 60 | 88


21 Kegiatan pembentukan kelompok / desa tangguh

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Jonfran Labo, S.E.,M.M. memberikan sambutan sekaligus membuka acara Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Penyampaian materi tentang konsep dan konteks bencana di Indonesia oleh Bapak Kamaruddin selaku manajer area dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Peserta sedang mengikuti materi dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 10 Juli 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.


P a g e 61 | 88

No Uraian


Peserta mengerjakan tugas praktek pembuatan tabel pemeringkatan ancaman dan tabel deskripsi karakter ancaman dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Jonfran Labo, S.E.,M.M. memberikan sambutan sekaligus membuka acara Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Selasa, 10 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Review kegiatan sebelumnya disampaikan oleh Bapak Kamaruddin selaku manajer area dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Selasa, 10 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.


P a g e 62 | 88

No Uraian


Penyampaikan materi Sistem Peringatan Dini Inklusif oleh Wahyudi, A.Md selaku Fasilitator Destana dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Selasa, 10 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Penentuan titik-titik daerah rawan bencana dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 11 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Survey jalur evakuasi dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 11 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.


P a g e 63 | 88

no Uraian


Diskusi tentang pengisian tabel sistem peringatan dini inklusif, didampingi oleh Fasilitator Destana Wahyudi, A.Md dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 11 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Revisi terkait titik lokasi daerah yang terdampak bencana dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Rabu, 11 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Penyediaan tanda jalur evakuasi dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kamis, 12 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.


P a g e 64 | 88

No Uraian


Penyampaian materi rencana evakuasi oleh Fasilitator Desa Tangguh Bencana Wahyudi, A.Md dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kamis, 12 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Pengisian tabel rencana evakuasi Pokja Long Peso dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kamis, 12 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.

Foto bersama Pokja Desa Long Bia dalam rangka Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Kamis, 12 September 2019 bertempat di Desa Long Bia Kab. Bulungan.


P a g e 65 | 88

No Uraian


22 Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan pertemuan bersama Sekcam Sembakung Atulai serta beberapa Kepala Desa se Kecamatan Sembakung Atulai. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Kecamatan Sembakung Atulai Kab. Malinau.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan materi terkait Detana dan mendiskusikan ancaman bencana. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Kecamatan Sembakung Atulai Kab. Malinau.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara bertemu dengan Kepala Desa Salap terkait Pembentukan Destana. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Kantor Desa Salap Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.


P a g e 66 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara bertemu dengan Kepala Desa Belayan terkait pembentukan Destana. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan koordinasi terkait data profil desa kepada Pendamping Desa Salap dan Desa Belayan. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Kantor Camat Malinau Utara Kab. Malinau.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan koordinasi dengan Sekretaris BPBD Nunukan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kab. Nunukan. Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Nunukan.


P a g e 67 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara mempraktekkan penggunaan alat pemadam api ringan (gambar atas), melakukan pengecekan lokasi kejadian Karlahan bersama Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Nunukan (gambar bawah). Kamis, 14 Maret 2019 bertempat di Kab. Nunukan.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Tana Tidung dalam rangka monitoring titik api (Hotspot) terkait kebakaran hutan dan lahan. Rabu, 20 Maret 2018 bertempat di wilayah Kebun Sayur dan KM 3 Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terletak di wilayah Kebun Sayur dan KM 3 Sesayap Kabupaten Tana Tidung.


P a g e 68 | 88

No Uraian


Kasi Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan pertemuan dengan Kasi Kedaruratan dan Logisitik BPBD Tarakan (Bapak Amat Tamto) membahas maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tarakan. Rabu, 20 Maret 2019 bertempat di Kantor BPBD Kota Tarakan.

Kasi Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Reaksi Cepat BPBD Tarakan meninjau lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Perum Pepabri, Kelurahan Juwata Permai. Rabu, 20 Maret 2019

Kasi Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara bersama Tim Reaksi Cepat BPBD Tarakan meninjau lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di RT. 05, belakang Rumah Sakit Mantri Raga, Kelurahan Karang Harapan dan Perum Koramil TNI AD, Kelurahan Juata Kerikil. Rabu, 20 Maret 2019 bertempat


P a g e 69 | 88

No Uraian


Kasi Pencegahan dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monev ke BPBD Kab. Tanah Tidung terkait perangkat Database Sistem Informasi Kebencanaan yang telah diberikan. Kamis, 11 April 2019 bertempat di Kantor BPBD.

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monev ke Kota Tarakan terkait kesiapsiagaan desa tangguh bencana di Kelurahan Sebengkok Tarakan. Rabu, 17 April 2019 bertempat di Kantor BPBD Kota Tarakan.


P a g e 70 | 88

No Uraian


Kasi Kesiapsiagaan serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monev dalam rangka pengambilan data kependudukan seluruh desa Kecamatan Sesayap Hilir yang terbaru atau tahun 2019. Rabu, 20 Maret 2019 bertempat di Kantor Camat Sesayap Hilir Kab. Tanah Tidung


P a g e 71 | 88

Program : Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

No Uraian


23

Kegiatan sosialisasi rehabilitasi penanggulangan bencana

Kasi Rekonstruksi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan survei ke Kabupaten Tana Tidung terkait kesiapan tempat dan konsumsi kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana. Maret 2019 bertempat di Tidung Pale Kab. Tanah Tidung

Kasi Rekonstruksi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan survei ke Kabupaten Tana Tidung terkait kesiapan tempat dan konsumsi kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana. Maret 2019 bertempat di Tidung Pale Kab. Tanah Tidung

Kasi Rehabilitasi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana Kabupaten Nunukan. Juli 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Nunukan


P a g e 72 | 88

No Uraian


24

Kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana

Kalak, Kasi Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi terjadi bencana gelombang laut. Januari 2019 bertempat di Sebatik Timur Kab. Nunukan

Kasi Rehabilitasi dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di beberapa tempat di Nunukan. Maret 2019 bertempat di Kantor BPBD Nunukan

Kasi Rehabilitasi dan Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di beberapa tempat di Nunukan. Maret 2019 bertempat Kab. Nunukan


P a g e 73 | 88

No Uraian


Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana di Kab. Nunukan. Rabu-Jumat, 17-19 Juli 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Nunukan

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana di Kota Tarakan. Senin-Rabu, 22-24 Juli 2019 bertempat di Kantor BPBD Kota Tarakan

Kasi Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana terkait hibah abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Nunukan yang akan diusulkan ke BNPB Pusat. Selasa-Sabtu, 20-24 Agustus 2019 bertempat di Kantor BPBD Kab. Nunukan


P a g e 74 | 88

No Uraian


Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan koordinasi ke BPBD Jawa Barat dan Comlab ITB terkait Bimtek JITU Pasna. Selasa-Sabtu, 20-24 Agustus 2019 bertempat di Bandung

Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan melakukan konsultasi ke BNPB bersama staf Dinas PUPR terkait kegiatan kelengkapan dokumen e-pelaporan terkait bencana abrasi pantai di Tanjung Aru dan sekaligus konsultasi mengenai hibah penahan tebing di Kecamatan Tana, konsultasi mengenai kegiatan bimtek Jitu Pasna dan disarankan langsung ke Pusdiklat. Selasa-Jumat, 24-27 September 2019 bertempat di Jakarta

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik dan sekaligus mendokumentasikan sisa kebakaran untuk menentukan titik koordinat lokasi kejadian agar mempermudah penentuan luas lahan yang terbakar. Jumat, 27 September 2019 bertempat di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi


P a g e 75 | 88


25 Kegiatan rehabilitasi sementara rumah korban bencana

Kasi Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan study komparatif terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan Jitupasna dan pembentukan Tim Jitupasna. Mei 2019 bertempat di BPBD Kalimantan Timur Samarinda

Kasi Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi serta Staf BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan koordinasi ke Badan Wilayah Sungai III Kalimantan mengenai bantuan dampak dari bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Mei 2019 bertempat di BWS III Kalimantan.


P a g e 76 | 88

Dokumentasi Kegiatan Penanggulangan Bencana


1

Kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) Kabupaten Bulungan

Kalak BPBD Provinsi Kalimantan Utara melakukan peninjauan ke tempat terjadinya Karhutla. Minggu, 15 September 2019 di Poros Jalan ke Arah Desa Mangkupadi

Kalak BPBD Provinsi Kalimantan Utara berdiskusi bersama Kapolsek Tanjung Palas Timur membahas terkait dengan Karhutla yang terjadi. Minggu 15 September 2019 di Polsek Tanjung Palas Timur

Personel BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang melakukan upaya pemadaman api. Senin, 16 September 2019 di Poros Jalan ke Arah Karang Tigau Desa Mangkupadi


P a g e 77 | 88

No Uraian


Kondisi lahan yang telah terbakar. Senin, 16 September 2019 di Poros Jalan ke Arah Karang Tigau Desa Mangkupadi

Apel Gabungan Siaga Karhutla dengan personil yaitu Polsek Tanjung Palas Timur, Koramil, BPBD Provinsi Kalimantan Utara, BPBD Bulungan serta Perusahaan di bidang Kehutanan. Senin, 16 September 2019 bertempat di Kantor Polsek Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang melakukan koodinasi bersama personil Kehutanan terkait karhutla yang terjadi. Kamis, 19 September 2019 di Poros Jalan Pantai Kelapa, Pampang, Pendada, Karang Tigau Desa Mangkupadi


P a g e 78 | 88

No Uraian


Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang melakukan upaya pemadaman api. Kamis, 19 September 2019 di Poros Jalan Pantai Kelapa, Pampang, Pendada, Karang Tigau Desa Mangkupadi

Kalak BPBD Provinsi Kalimantan Utara menerima bantuan Back Pack Pump/Pompa Punggung dari Dinas Kehutanan. Kamis, 19 September 2019 di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara

Kalak BPBD Provinsi Kalimantan Utara menerima bantuan Back Pack Pump/Pompa Punggung dari Dinas Kesehatan. Kamis, 19 September 2019 di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara


P a g e 79 | 88

No Uraian


Personel BPBD Provinsi Kalimantan Utara menerima bantuan Back Pack Pump/Pompa Punggung dari Dinas Lingkungan Hidup. Kamis, 19 September 2019 di Kantor BPBD Provinsi Kalimantan Utara

Persiapan mengikuti Mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan. Jumat, 20 september 2019 di Halaman Kantor POLDA Provinsi Kalimantan Utara

Personil SPB BPBD Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan. Jumat, 20 September 2019 di Halaman Kantor POLDA Provinsi Kalimantan Utara


P a g e 80 | 88

No Uraian


Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang berupaya memadamkan api. Jumat, 20 September 2019 di Desa Mangkupadi

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang berupaya mendinginkan area Hutan/lahan yang telah terbakar. Jumat, 20 September 2019 di Desa Mangkupadi

Apel Gabung penanganan Karhutla bersama Personil TNI/Polri, PMK serta BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Sabtu, 21 September 2019 di Kec.Tanjung Palas Timur


P a g e 81 | 88

No Uraian


Personil Polri serta BPBD Prov. Kab. Bulungan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pemadaman api. Sabtu, 21 September 2019 di Kec.Tanjung Palas Timur

Apel Gabung penanganan Karhutla bersama TNI/Polri, PMK serta BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Sabtu 21 September 2019 di Kec.Tanjung Palas Timur

Personil Kodim, Polda serta BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang berupaya memadamkan api. Minggu, 22 September 2019 di Desa Mangkupadi, Pendada, Kampung Baru serta Karang Tigau Kec.Tanjung Palas Timur


P a g e 82 | 88

No Uraian


Kondisi Lahan yang terbakar. Minggu, 22 September 2019 di Desa Mangkupadi, Pendada, Kampung Baru serta Karang Tigau Kec.Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara beserta TNI dan Polri mengikuti apel gabungan Siaga Karhuta. Minggu, 22 September 2019 di Halaman Masjid Mangkupadi

Personil TNI dan Polri melakukan monitoring kejadian Karhutla yang didampingi oleh pers.BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Minggu, 22 September 2019 di Halaman Masjid Mangkupadi


P a g e 83 | 88


Kegiatan pengisian air untuk siaga kebakaran Karhutla. Minggu, 22 September 2019 di Mangkupadi

Personil Kodim, Polda serta BPBD Provinsi Kalimantan Utara sedang melakukan pendinginan pada lahan yang telah terbakar. Minggu, 22 September 2019 di Desa Mangkupadi, Pendada, Kampung Baru serta Karang Tigau di Kec.Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan BPBD Kab.Bulungan, Personil Polda serta Kodim mempersiapkan peralatan yang akan dipakai untuk memdamkan api. Kamis, 26 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur


P a g e 84 | 88

No Uraian


Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan BPBD Kab.Bulungan, Personil Polda serta Kodim melakukan proses pendinginan hutan yang terbakar. Kamis, 26 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas melakukan pemadaman Karhutla. Kamis, 26 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara dan Kodim berupaya melakukan pemadaman Karhutla dengan menyemprotkan air. Jumat, 27 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur


P a g e 85 | 88

No Uraian


Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara beserta Personil Kodim berdikusi terkait dengan Karhutla yang terjadi. Jumat, 27 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara beserta Personil Kodim berupaya melakukan pendinginan terhadap hutan/lahan yang telah terbakar. Jumat, 27 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Personil BPBD Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk memadamkan kebakaran hutan/lahan yang terjadi.Sabtu, 28 September 2019 di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

\


P a g e 86 | 88

Tabel 15.

Bimtek ASN Di Luar Daerah Tahun 2019

No. Nama

Diklat/Bimtek/Seminar

Pelaksana dan

Tempat Pelaksanaan

Jumlah

Yang

Mengikuti

1 TOT Manajemen Bencana BNPB/Manado 5

2 Bimtek Aplikasi QGis LEK2PM/Bali 2

3 Bimtek Kepegawaian Yogyakarta 2

4 Diklat Tim Jitu Pasna UGM/Yogyakarta 12

J u m l a h 21

BAB IV. PENUTUP

P a g e 87 | 88

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2019 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan

kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana strategis BPBD

Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Laporan

ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi

serta pelaksanaan kebijakan.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

Utara pada Tahun 2019 (setelah perubahan anggaran) adalah sebesar

Rp.8.708.624.313,04 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar

Rp.,5.878.230.343,04- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.499.397.812,00,-

Khusus untuk Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp,5.406.071.853,00- yang

dilaksanakan melalui 6 program dan 25 kegiatan, dengan rata-rata capaian kinerja

sebesar 91.97% yang masuk dalam kategori sangat berhasil.

Dari 6 program tersebut, 3 program merupakan program rutin dengan 16

kegiatan. Alokasi anggaran untuk program rutin sebesar Rp. 4.048.645.850,00

dengan realisasi mencapai atau Rp. 3.795.695.325,00sementara alokasi anggaran

untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 1.829.584.760,00 dengan

realisasi mencapai Rp. 1.610.376.528,00 Jumlah program dan kegiatan yang

mendukung program pembangunan urusan ini sebanyak 3 (tiga) program dan 9

(sembilan) kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

P a g e 88 | 88

B. Rencana Kedepan

1. Rencana Kerja Tahunan akan disusun sesuai dengan rencana strategis

yang telah ditetapkan.

2. Akan diupayakan percepatan pencapaian target yang lebih objektif

sehingga dapat dicapai secara maksimal.

3. Penanggulangan bencana lebih diupayakan pada kegiatan pengurangan

resiko bencana dan pembentukan desa tangguh bencana.

Tanjung Selor, 6 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

H. MOHAMMAD PANDI, S.H., M.AP.

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19681231 199803 1 036

BAB I. PENDAHULUAN - e-sakip.kaltaraprov.go.id · BAB I PENDAHULUAN enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Documents