PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT PENDAPATAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dand. lain-lain PAD yang sah.
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;c. jasa giro;d. pendapatan bunga;e. tuntutan ganti rugi;f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dang. komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang
dan/atau jasa oleh daerah.
2. DANA PERIMBANGAN
a. Dana Bagi Hasil;
1) Dana Bagi Hasil Pajak
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
a. Hibah,
b. Dana Darurat, dan
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Dana Penyesuaian
2) Dana Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
1) Bantuan Keuangan dari Provinsi
2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten
3) Bantuan Keuangan dari Kota
3
1. UU 18/1997 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH;
2. UU 34/2000 TTG PERUB ATAS UU NO. 18 THN 1997;
3. PP 65/2001 TTG PAJAK DAERAH;
4. PP 66/2001 TTG RETRIBUSI DAERAH.
JENIS PAJAK DAERAH
Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
4
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PAJAK DAERAH
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Kesehatan
2. Persampahan
3. KTP dan Akta Capil
4. Pemakaman
5. Parkir di tepi jalan
umum
6. Pasar
7. Pengujian Kendaraan
Bermotor
8. Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
9. Biaya CetakPeta
10. Penyedotan Kakus
11. Pengolahan Limbah
Cair
12. Tera/Tera Ulang
13. Pendidikan
14. Pengendalian Menara
Telekomunikasi
1. Pemakaian Kekayaan
Daerah
2. Pasar Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Terminal
5. Tempat Khusus Parkir
6. Tempat
Penginapan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi dan
Olahraga
10. Penyeberangan di air
11. Penjualan Produksi
Daerah
1. Izin Mendirikan
Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Usaha Perikanan
Pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa/pemberian
izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemda untuk kepentingan
orang pribadi atau badan
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA 2015
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, 2015
215.474,32
24,12%
499.740,71
55,93%
178.308,72
19,96%
Komposisi Pendapatan
Provinsi,Kabupaten/Kota
TA 2015
PADDANA PERIMBANGANLAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
dalam miliar rupiah
Total
Pendapatan
893.523,75
136.350,29
51,80%
72.856,54
27,68%54.037,50
20,53%
Komposisi Pendapatan Provinsi TA 2015
PAD
Total
Pendapatan263.244,33
79.124,04
12,55%
426.884,17
67,73%124.271,21
19,72%
Komposisi Pendapatan Kab&Kota TA 2015
PAD
Total
Pendapatan
630.279,42
7Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri, 2015
KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2015
157.694,7073,18%
11.383,935,28%
7.084,723,29%
39.310,9618,24%
Komposisi PAD Provinsi, Kabupaten/Kota
TA 2015
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANGDIPISAHKANLAIN-LAIN PAD YANG SAH
Total Pad215.474,32
120.316,0688,24%
1.731,501,27%
3.514,722,58%
10.788,007,91%
Komposisi PAD Provinsi TA 2015
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
dalam miliar rupiahTotal Pad 136.350,29
37.378,6447,24%
9.652,4412,20%
3.570,004,51%
28.522,9636,05%
Komponen PAD Kabupaten/Kota TA 2015
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANGDIPISAHKAN
dalam miliar rupiahTotal Pad79.124,04
Realisasi Pendapatan menurut kelompok pendapatan
APBD Provinsi TA 2015
PAD PERIMBANGAN LAIN-2 PENDAPATAN
Anggaran 133,1 71,5 47,6
Realisasi 125,7 56,8 46,7
Persen 94,43% 79,51% 98,02%
94,43%
79,51%
98,02%
58,00%
63,00%
68,00%
73,00%
78,00%
83,00%
88,00%
93,00%
98,00%
103,00%
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Perse
n
Tril
yu
nR
up
iah
Anggaran Realisasi Persen
Data diolah dari 34 Provinsi
Realisasi Pendapatan menurut kelompok pendapatan
APBD Kabupaten/Kota TA 2015
PAD PERIMBANGAN LAIN-2 PENDAPATAN
Anggaran 63,9 289,3 110,7
Realisasi 107,2 270,1 98,6
Persen 168% 93% 89%
168%
93%89%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Dala
m T
ril
yu
n
Data diolah dari 34 Provinsi
Pendapatan menurut jenis APBD Provinsi
TA 2015
Data diolah dari 34 Provinsi
Pajak
Daerah
Retribus
i Daerah
Hsl
Peng
Kekayaa
n
Daerah
Lain2
PAD yg
Sah
Pdpt
Bagi
Hasil
DAU DAKPdpt
Hibah
Dana
Darurat
Bagi
Hasil
Pajak/N
on Pajak
(SDA)
Dana
Penyesu
aian
Dana
Otsus
Bantuan
Keuanga
n dr
Pemda
Lainnya
Pendapa
tan
Lainnya
Anggaran 113,93 1,82 3,63 13,71 34,46 33,38 3,66 3,34 0,00 0,00 33,60 8,76 0,28 1,61
Realisasi 106,00 1,67 3,17 14,85 21,71 31,60 3,54 2,36 0,00 0,00 32,07 8,77 0,34 3,11
Persen 93% 92% 87% 108% 63% 95% 97% 71% 0% 100% 95% 100% 121% 193%
93% 92% 87%
108%
63%
95% 97%
71%
0%
100%95% 100%
121%
193%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
Pendapatan menurut jenis APBD Kabupaten/Kota
TA 2015
Data diolah dari 34 Provinsi
Pajak
Daerah
Retribus
i
Daerah
Hsl
Peng
Kekaya
an
Daerah
Lain2
PAD yg
Sah
Pdpt
Bagi
Hasil
DAU DAKPdpt
Hibah
Dana
Darurat
Bagi
Hasil
Pajak/N
on
Pajak
(SDA)
Dana
Penyesu
aian
Dana
Otsus
Bantuan
Keuang
an dr
Pemda
Lainnya
Pendapa
tan
Lainnya
Anggaran 29.737, 7.481,8 2.941,7 23.727, 46.508, 209.488 33.326, 2.325,7 213,08 25.003, 54.434, 2.644,3 11.567, 14.502,
Realisasi 29.637, 6.366,3 48.309, 22.884, 36.580, 204.224 29.332, 1.573,8 142,70 21.744, 52.298, 1.840,9 7.618,8 13.370,
Persen 100% 85% 1642% 96% 79% 97% 88% 68% 67% 87% 96% 70% 66% 92%
100% 85%
1642%
96% 79% 97% 88% 68% 67% 87% 96% 70% 66% 92%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA
2016
229.632,6322,26%
605.020,1658,65%
196.863,3119,08%
Komposisi PendapatanProvinsi,Kabupaten/Kota TA 2016
PADDANA PERIMBANGANLAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
139.075,2749,30%
100.700,0135,70%
42.304,1215,00%
Komposisi Pendapatan Provinsi TA 2016
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
90.557,3612,08%
504.320,1567,29% 154.559,19
20,62%
Komposisi Pendapatan Kab & Kota TA 2016
PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDPTAN DRH YG SAH
dalam miliar rupiah
KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD
TA 2016
160.147,9669,74%
11.782,025,13%
7.560,853,29%
50.141,8121,84%
Komposisi PAD Provinsi, Kabupaten/KotaTA 2016
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016
117.476,6584,47% 1.924,59
1,38%
3.914,082,81%
15.759,9511,33%
Komposisi PAD Provinsi TA 2016
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
42.671,3047,12%
9.857,4310,89%
3.646,774,03%
34.381,8637,97%
Komponen PAD Kabupaten/Kota TA 2016
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
dalam miliar rupiah
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
• Pemerintah Daerah cenderung menetapkan target
penerimaan dibawah potensi yang seharusnya
• Disisi lain DPRD menginginkan target pendapatan yang
sebesar-besarnya
• Penetapan jenis-jenis pajak dan retribusi diluar
ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor
28 Tahun 2009
• Masih ada pajak dan retribusi yang ditetapkan daerah
yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
memberatkan perekonomian
PENTINGNYA
PEMUTAKHIRAN DATA
• Selama ini belum tersedia data yang akurat
mengenai pajak dan retribusi daerah di seluruh
Indonesia
• Agar terdapat gambaran yang jelas mengenai
potensi Pendapatan Asli Daerah di seluruh Provinsi,
Kabupaten dan Kota di Indonesia
• Mengetahui jenis-jenis pajak yang potensial di
masing-masing daerah
• Mendapatkan gambaran mengenai kemampuan
keuangan daerah, dilihat dari proprosi PAD dalam
APBD
PEMBATALAN PERDA
TTG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
DASAR HUKUM
WEWENANG KEMENDAGRI
(UU NO. 23 TAHUN 2014)
Mendagri berwenang melakukan pembinaan danpengawasan, serta mengkoordinasikan secaranasional penyelenggaran pemerintahan daerah.
Menteri berwenang membatalkan perda/perkadaprovinsi yang bertentangan dengan ketentuan peruuyang lebih tinggi, kepentingan umum dan ataukesusilaan.
Menteri berwenang membatalkan perda/perkadakab/kota, apabila gubernur tidak membatalkanperaturan tersebut yang bertentangan peruu yanglebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan.
DASAR HUKUM PEMBATALAN
1. UU 33 TAHUN 2004 TTG HUB KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSATDAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. UU 12 TAHUN 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH4. PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH5. PUTUSAN MK NO. 52/PUU-IX/2011 TTG Pajak Huburan “”Golf”6. PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013 ttg UU SDAir7. PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XII/2014 tt Menara Telekomunikasi8. PERPRES NO. 97 TAHUN 2014 PENYELENGGARAN TERPADU SATU PINTU9. PERMENDAGRI NO 32/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN10.PERMENDAGRI NO 22/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI
NO 27/2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DIDAERAH
TOLAK UKUR PEMBATALAN PERDA/PERKADA
Perda yang mengatur pungutan daerah TIDAKBOLEH menyebabkan ekonomi biaya tinggi
Perda TIDAK BOLEH menghambat mobilitaspenduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah,dan kegiatan impor/ekspor
Perda TIDAK BOLEH bertentanganPeraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi dan kepentingan umum
1. Bertentangan dengan Peraturan Per-UU-an yg
lebih tinggi dan kepentingan umum ( Permendagri,
Perpres, Kepres, PP dan UU)
2. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. menghambat investasi.
4. Meyebabkan Biaya Ekonomi tingi.
5. perizinan, investasi, kemudahan berusaha,
intoleransi, dan hal-hal yang dianggap meresahkan
warga.
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RINCIAN PERDA YG
DIBATALKAN
1. TOTAL 848 PERDA
2. PERDA PAJAK 260 PERDA atau 13%
3. PERDA RETRIBUSI 588 PERDA atau 26%.
KLASIFIKASI PEMBATALANPERDA/PERKADA
PERIZINAN
13%
URUSAN PEM
8%
RETRIBUSI
DAERAH
26%
PAJAK
DAERAH
13%
BARANG
MILIK
DAERAH
8%
LAIN-LAIN
32%
SANKSI
(Pasal 252 UU 23 Tahun 2014)
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Masih Memberlakukan Perda Yang
Dibatalkan Oleh Menteri Atau Gubernur, Selaku Wakil Pemerintah Pusat,
Dikenakan Sanksi Berupa:
1. SANKSI ADMINISTRATIF
dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan
2. SANKSI PENUNDAAN EVALUASI RANCANGAN PERDA
sanksi penundaan atau pemotongan
DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan.
Related Documents
