Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2001 merupakan tahun yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia,

karena sejak tahun 2001 tersebut telah terjadi perubahan yang sangat fundamental

di dalam pola pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang didasarkan

pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun

1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. UU No. 22

tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan

kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai

koodinator.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari

desentralisasi. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah

pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan

digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah

untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan

kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan

1

jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan

retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan

jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang

baik.(Sidik, 2002)

Pemerintah daerah harus mampu membiayai belanja daerahnya dari

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerahnya sendiri dan

dibantu dengan dana alokasi dari pemerintah pusat serta penerimaan lainnya yang

sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan

kontribusi cukup besar terhadap PAD setiap tahunnya adalah pajak daerah. Sejak

Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah menjadi

sumber yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak

menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak

daerah. Pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan

dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah

daerah itu sendiri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan

lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,

pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar dalam bidang

perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah pusat

mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (UU PDRD) yang kemudian diganti dengan Undang-undang

2

Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perluasan kewenangan perpajakan dan

retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan

memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini mulai berlaku

sejak 1 Januari 2010.

Dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 terdapat penambahan beberapa

jenis pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak daerah terdiri

dari :

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

3

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan didalam membiayai

pemerintahan dan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak maka kebutuhan

akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena sebagian besar

pendapatan pusat dan daerah berasal dari pajak. Oleh sebab itu permasalahan

tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak dapat dimanfaatkan

dengan baik untuk kebutuhan dan pembangunan di daerah maupun pembangunan

nasional.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa

Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan daerahnya

dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah

provinsi, maupun pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah

Kabupaten Bandung adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan

daerahnya. Saat ini pemerintah Kabupaten Bandung masih mengandalkan

pendapatannya dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dikarenakan kontribusi dari

perusahaan daerah terhadap PAD masih sangat minim. Oleh karena itu,

pemerintah Kabupaten Bandung selalu meningkatkan penerimaan PAD yang

berasal dari sektor pajak baik dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi,

karena Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi dari sektor pajak yang masih

belum tergali.

Jenis pajak daerah yang menjadi andalan PAD Kab. Bandung adalah pajak

penerangan jalan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran. Pemungutan

4

pajak daerah di Kab. Bandung sebagian besar sudah menggunakan sistem self

assessment, yang berimplikasi pada perlunya pembenahan aparat perpajakan,

sistem dan prosedur, tata kerja maupun pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan

sistem self assessment ini juga membutuhkan keandalan administrasi, pengawasan

serta penegakan aturan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kab. Bandung

menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kab. Bandung, sejak adanya

pemekaran Kab. Bandung pada tahun 2007 yang mengakibatkan menurunnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bandung sebesar 30% karena sebagian

daerah tujuan wisata berada di wilayah Kab. Bandung Barat yang mengakibatkan

penurunan pada sektor pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengejar penurunan

tersebut, saat ini pemerintah Kab. Bandung terus menggenjot pajak restoran dan

pajak reklame untuk meningkatkan raihan PAD. (Sumber : Harian Pikiran

Rakyat 10 Agustus 2009)

5

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah TA 2007

Jenis Pajak Daerah Realisasi (Rp) Kontribusi (%)

Pajak Hotel 2.013.001.546,90 3,70

Pajak Restoran 2.807.585.410,90 5,16

Pajak Hiburan 1.454.863.194,90 2,67

Pajak Reklame 1.745.262.742,50 3,21

Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C 890.939.233,00 1,64

Pajak Penerangan Jalan 45.447.027.500,00 83,56

Pajak Parkir 32.724.500,00 0,06

Total 54.391.453.802,20 100

(sumber: perkembangan Target dan Realisasi Pajak Derah Kab. Bandung TA.

1999-2011)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, kontribusi pajak

retoran terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 5,16%, serta menempati urutan

kedua setelah pajak penerangan jalan. Untuk memaksimalkan penerimaan dari

sektor pajak daerah, maka diperlukan adanya pemeriksaan pajak daerah.

Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat menimbulkan rasa

diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak pajak atau melakukan

penyimpangan karena akan dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana.

Keadaan ini akan meningkatakan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu

saja akan diikuti peningkatan penerimaan pajak. Upaya dalam meningkatkan

penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak ini juga

6

direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam Letter

Of Intent (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa

langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara

menaikkan coverage pemeriksaan pajak (tax audit coverage ratio).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian lebih jauh tentang pengaruh dari upaya penegakan hukum (Law

Enforcement) yaitu melalui pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak

restoran serta mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan

pajak daerah Kab. Bandung dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk

skripsi yang berjudul : “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka masalah

yang diidentifikasi dalam penelitian adalah:

Apakah pemeriksaan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak

daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak

daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kab. Bandung.

7

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan secara terarah sehingga hasil yang

diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka penulis

memutuskan untuk melakukan pembatasan penelitian. Adapun pembatasan

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemeriksaan

pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bandung.

2. Wajib pajak yang dijadikan sampel adalah wajib pajak restoran yang telah

diperiksa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan

antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk dapat mengetahui dan memahami

perbandingan konsep dan teori yang di peroleh selama masa perkuliahan

dengan penerapannya dalam suatu instansi, untuk dapat menambah

wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah

daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam

8

memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam

permasalahan pajak daerah.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti

selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki

peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan

daerah adalah pajak daerah. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar

terhadap PAD setiap tahunnya. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu

sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk meningkatkan

dan meratakan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah mampu

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri.

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 3 (tiga) sistem yaitu Self

Assesment, Official Assesment, dan With holding. Wajib pajak diberikan

kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas, self assessment dan

official assessment. Self assessment merupakan sistem dimana wajib pajak

menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sedangkan official assessment adalah

perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarka laporan dari wajib pajak. Untuk

9

sistem whit holding pajak dipungut oleh pemungut pajak, yaitu sistem pengenaan

pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, dalam hal ini

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas

tenaga listrik yang disediakan PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah

adalah sistem self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada

ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 7 yang menentukan bahwa

pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh

wajib pajak.

Pemungutan pajak dengan sistem self assessment memberikan

kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kewajiban self assessment tersebut

dituangkan wajib pajak daerah dalam bentuk SPTPD yang disampaikan wajib

pajak daerah kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dengan diberikannya

kewenangan yang besar terhadap wajib pajak ini memungkinkan adanya wajib

pajak yang melakukan penyimpangan atas pelaporan pajaknya. Maka didalam

pelaksanaan undang-undang diperlukan adanya penegakan hukum (Law

Enforcement) untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

Undang-Undang.

Penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap wajib pajak daerah dapat

dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan

yang ada harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan

penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak

oleh wajib pajak. (Sadhani, 1995)

10

Seperti yang dikatakan oleh Gupta dalam Audit Selection Strategy for

Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques.(378 -

387)

“A (tax) audit is a detailed exploration into the activities of a taxpayer to

determine whether he/she has been correctly declaring the tax liabilities. Audits

indirectly drive voluntary compliance and directly generate additional tax

collections, both of which help tax agencies to reduce the ‘tax gap’ between the

tax due and tax collected. Audit plays the pivotal role in the administration of tax

and achieving the revenue objectives, ensuring the fiscal health of country and

ensures a level playing field for an honest taxpayer.”

Dari uraian di atas menyatakan bahwa, sebuah pemeriksaan (pajak) adalah

eksplorasi rinci ke dalam kegiatan wajib pajak untuk menentukan apakah ia telah

menyatakan dengan benar kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan secara tidak

langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan penerimaan

pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi

'kesenjangan pajak' antara pajak yang terhutang dan pajak yang diterima.

Pemeriksaan memiliki peran penting dalam administrasi pajak dan mencapai

tujuan pendapatan, memastikan kesehatan fiskal negara dan memastikan tingkat

bidang permain untuk Wajib Pajak yang jujur.

Untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang berindikasi kearah

penyelewengan atau penggelapan, maka perlu dilaksanakan suatu pemeriksaan

sekalipun ada kemungkinan bahwa objek yang diperiksa adalah sama, misalnya

laporan keuangan perusahaan, akan tetapi oleh karena landasan hukum dan tujuan

dari pemeriksaan yang dilakukan adalah tidak sama maka pengertian dan tata cara

pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan pemeriksa pajak adalah

tidak sama. (Gunadi, 2005)

11

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak

daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan

kewajibanya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau pejabat

yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini juga

diatur dalam Uandang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang dalam pasal 35

ditentukan bahwa kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Marihot P Siahaan (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal

117) “ Pemeriksaan pajak daerah adalah suatu proses yang diperlukan dalam

pemungutan pajak untuk membuktikan kebenaran pelaksanaan kewajiban

perpajakan yang diatur oleh undang-undang.”

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173

Tahun 1997 definisi Pemeriksaan Pajak Daerah adalah :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan

atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah.”

Uraian diatas menunjukan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian

vital dari fungsi pengawasan dalam system pemungutan pajak. Pemungutan pajak

daerah menjadi maslah yang cukup kompleks, dikarenakan rendahnya kesadaran

wajib pajak untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam

pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak

daerah yang disebabkan oleh tunggakan, kecurangan, penyelewengan, dan

kesalahan data akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan pajak daerah

12

dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga dengan

meningkatnya kepatuhan para wajib pajak diharapkan target penerimaan pajak

daerah yang ditetapkan oleh Dispenda dapat tercapai.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.6.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengjukan

suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini, yaitu :

H0 : “Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

daerah di Kab. Bandung”

Ha : “Ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah di

Kab. Bandung”

1.7 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan Maret 2012 – Mei 2012. Data

penelitian bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten

Bandung. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang berlokasi di Komplek Pemda Kab.

Bandung, Jalan Raya Soreang Km.17, Kab. Bandung.

1.8 Sistematika Penulisan

13

Pemeriksaan Pajak Daerah Penerimaan Pajak Daerah

Penelitian ini terdiri atas lima bagian. Pertama, bagian pendahuluan yang

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, hipotesis, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.

Kedua, bagian tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian-penelitian

sebelumnya, serta kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis

penelitian. Ketiga, bagian metode penelitian yang berisi variabel penelitian,

definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber

data, serta teknik analisis data. Keempat, bagian hasil penelitian dan pembahasan

yang berisi gambaran umum sampel penelitian, statistika deskriptif, pengujian

hipotesis, dan pembahasan. Kelima, bagian penutup yang berisi kesimpulan,

keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perpajakan

14

2.1.1 Definisi dan Unsur Perpajakan

Definisi atau Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1974 :

8), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving

yang merupakan sumber utama yang mebiayai public investment”.

Menurut Soeparman (1964), “pajak adalah iuran wajib, berupa uang

atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Smeets (1951) :”pajak adalah prestasi kepada pemerintah

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur

–unsur sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut

dipergunakan untuk membiayai public investment.

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu

fungsi mengatur.

15

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, seperti yang tertulis dalam buku hukum pajak

yang ditulis oleh Erly Suandy (2011 : 12), yaitu :

1) Fungsi Budgetair / financial yang memasukan uang sebanyak –

banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran – pengeluaran Negara.

2) Fungsi Regulerent / fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai

alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, social maupun

politik dengan tujuan tertentu.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah,

maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi

persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.

b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat

sebagai wajib pajak.

16

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan

berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan

yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU

tersebut harus dijamin kelancarannya

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan

secara umum

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama

masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus

sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan

maupun dari segi waktu.

17

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat

positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran

pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin

enggan membayar pajak.

Contoh:

a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam

tarif

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,

yaitu 10%

c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang

berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

(Mardiasmo, 2009:2)

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan berdasarkan:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan:

a. Pajak Langsung, pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak dan tidak

dapat dilimpahkan ke orang lain. Misalnya: PPh (pajak penghasilan)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada

penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

18

b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan

pada orang lain. Misalnya : PPN (pajak pertambahan nilai).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas

setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari

produsen ke konsumen.

2. Berdasarkan sifat, pajak dibedakan:

a. Pajak Subjektif, pajak yang dibebankan kepada keadaan wajib pajak.

Misalnya: pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan diri wajib pajak.

Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibedakan:

a. Pajak Pusat, dipungut pemerintah pusat dan digunakan membiayai

rumah tangga Negara, yang terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang

diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir

kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

3. Bea Materai

Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

19

b. Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan membiayai

rumah tangga daerah.

Pajak Provinsi terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Air Permukaan;

Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(Erly, 2011:36)

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Sistem Self Assestment

20

Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung,

menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus

hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah

Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran

sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti

kebenaran penulisan.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan

kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan

pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem

ini.

2. Sistem Official Assestment

Berbeda dengan sistem self assestment, dalam sistem official assestment,

fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya

pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak

yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. Sistem Withholding

Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung,

menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah

dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja

berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas

21

penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau

pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh

pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

(Mardiasmo, 2009:7)

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau

badan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang – undang yang berlaku dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta

pembangunan daerah. (Marihot, 2010 : 9)

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian :

1) pajak provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau pengusaha kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu

sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak

kandaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

22

dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,

atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk

kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di

laut maupun didarat.

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

23

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah

kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

dari sumber lain.

24

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan.

Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang

mineral dan batubara.

g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan pajak parker

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

tidak bersifa sementara.

h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah.

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,

yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia

esculanta, dan collocalia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,

25

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badah,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan uasaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pedalaman dan/atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang

pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang

pertanahan dan bangunan.

(Marihot, 2010 : 64)

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis pajak sebagaiman disebutkan diatas paling tinggi sebesar :

Pajak Daerah Provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 %

26

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

sebesar 10 %

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air

permukaan sebesar 20 %

Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

1) Pajak Hotel sebesar 10 %

2) Pajak Restoran sebesar 10 %

3) Pajak Hiburan sebesar 35 %

4) Pajak Reklame sebesar 25 %

5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 %

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 %

7) Pajak Parkir sebesar 20 %

(Marihot, 2010 : 331)

2.2.4 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimounan

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak

atau wajib retribusi serta pengaawasan penyetorannya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah

adalah system self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada

ketentuan undang-undang no.18 tahun 1997 pasal 7, yang menentukan bahwa

pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh

wajib pajak.

27

Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu

ditetapkan oleh Kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau

dokumen lain yang dipersamakan. Pada cara kedua, pajak dibayar sendiri oleh

wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),

dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(Marihot, 2010 : 98)

2.3 Pemeriksaan Pajak

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Erly,

2011:203)

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan

pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan

kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau

pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Pemeriksaan pajak daerah ialah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah dan retribusi.

28

Pemeriksaan pajak daerah menghendaki kerjasama yang baik dari

wajib pajak yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib pajak yang diperiksa

wajib:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan objek pajak yang terutang.

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran

pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas

untuk melakukan pemeriksaan kas dan

3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang

berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dikenakan penetapan secara jabatan.

Hal ini diatur untuk memberikan kepastian kepada fiskus untuk

melaksanakan tugasnya dan menghindarkan wajib pajak dari keinginan

menghalangi jalannya pemeriksaan. (Marihot, 2010:154)

2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah

Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan

pemeriksaan dengan tujuan untuk:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

29

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak

yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun

berjalan. (Marihot, 2010 : 155)

2.3.3 Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap atau

pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan

terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Pemeriksaan

lengkap dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha wajib pajak, meliputi

seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan pada

umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

Pemeriksaan sederhana atau verifikasi merupakan pemeriksaan singkat

yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan

sederhana di lapangan. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan:

Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak

berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan

dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan

kedalaman yang sederhana atau

Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak

berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

(Marihot, 2010 : 155)

2.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak Daerah

30

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang

memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak. Pelaksanaan

pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa.

Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah

daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang

diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak daerah.

b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor wajib

pajak, atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat

lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau

pekerjaan wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh

kepala daerah atau pejabat.

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan

di luar jam kerja, jika dipandang perlu.

d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.

e. Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak,

dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan

ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan.

f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak

seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan

akhir hasil pemeriksaan.

31

g. Berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan surat ketetapan

pajak daerah dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan

tindakan penyidikan.

Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada

norma pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan

dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan.

b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan

dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.

c. Pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa

dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak.

d. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan

kepada wajib pajak yang akan diperiksa.

e. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan.

f. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib

pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda

antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan.

g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak

paling lama empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan.

h. Pemeriksa dilarang memberitahu pihak lain yang tidak berhak

tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh

wajib pajak kepadanya dalam rangka pemeriksaan.

32

i. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan

petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan

sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan

tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan

pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kantor berpedoman pada

norma pemeriksaan:

a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani

oleh kepala daerah atau pejabat untuk memanggil wajib pajak

agar datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka

pemeriksaan.

b. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan

kepada wajib pajak yang akan diperiksa.

c. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan.

d. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib

pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda

antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan.

e. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak

paling lama tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan.

33

f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang

tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau

diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

g. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan

petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan

sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan

tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan

pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun

selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi wajib pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan

sebagai berikut:

a. Wajib pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di

lapangan maupun di kantor sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda

pengenal pemeriksa.

c. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan

pemeriksaan.

d. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang

berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil

pemeriksaan dengan SPTPD.

34

e. Wajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan

persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.

f. Wajib pajak wajib menandatangani berita acara hasil

pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak

seluruhnya disetujui.

g. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-

buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran

pemeriksaan.

h. Wajib pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan.

i. Wajib pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

(Marihot, 2010 : 156)

2.3.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan pada pedoman

pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan

pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman umum pemeriksaan

adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat

pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan memiliki keterampilan

sebagai pemeriksa.

b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh

pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif, serta wajib

menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

35

c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan

keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.

d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan

sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan.

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program

pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan

pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh,

yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan

data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan

pemeriksaan.

c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang

kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai

ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan

pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak

adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain

yang diperlukan.

36

b. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan

penyimpangan SPTPD harus memperhatikan:

1). Faktor pembanding.

2). Nilai absolut dari penyimpangan.

3). Sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan.

4). Pengaruh penyimpangan dan

5). Hubungan dengan permasalahan lainnya.

(Marihot, 2010 : 159)

2.3.6 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya

sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah.

b. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung

lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat

elektronik pengolah data lainnya.

c. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung

lainnya termasuk keluaran media komputer serta perangkat elektronik

pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.

d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak

yang diperiksa.

e. Pemeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan

tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi

petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat

37

lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-

tempat tersebut.

f. Pemeriksa melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut apabila

wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan

untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di

tempat pada saat pemeriksaan. Tata cara penyegelan terhadap tempat

atau ruangan yang dilakukan oleh pemeriksa ditetapkan oleh kepala

daerah.

g. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang

diperiksa.

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Pemeriksa memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda

pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik

pengolah data lainnya.

b. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat

elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.

c. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung

lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat

elektronik pengolah data lainnya.

d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak

yang diperiksa.

38

e. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang

diperiksa.

Jika pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil

atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada

pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai

batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan

pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum

pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat

atau ruangan yang diperlukan. Pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan , wajib

pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap

dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang

bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran

pemeriksaan. Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak

menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus

menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.

Ketika wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk

memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan

guna kelancaran pemeriksaa serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau

wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan

Pemeriksaan. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran

Pemeriksaan, pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh pemeriksa. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat

39

Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara

Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak

terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yaitu laporan

tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas dan

jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan. Laporan

pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jika penghitungan besarnya

pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan

SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang

bersangkutan.

Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya

disetujui oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dilakukan pembahasan akhir

hasil pemeriksaan dan dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani

oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan. Pembahasan akhir

hasil pemeriksaan merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa

dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan

selama pemeriksaan. Hasil temuan tersebut, baik yang disetujui maupun yang

tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang

ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar

penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau STPD.

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir

pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam

40

waktu paling lama 21 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemberian

tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama

tujuh hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. Hasil pemeriksaan

kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai

dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak. Pemberitahuan hasil

pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan

dengan penyidikan. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak

menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak daerah dan

atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang

disampaikan kepada wajib pajak.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya

tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan

pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut

ditetapkan oleh kepala daerah. Norma pemeriksaan, pedoman laporan

pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak daerah ditetapkan

oleh kepala daerah. (Marihot, 2010 : 161)

2.3.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang

seksama;

b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang

diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data,

41

pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan

pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;

c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang

cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri

dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota

tim;

e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat

dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang

bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak

maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak

yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli

seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan

pengacara;

f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-

sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak,

tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat

tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh

pemeriksa Pajak;

42

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan di luar jam kerja;

i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas

Kerja Pemeriksaan;

j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat

ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan

pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan

kewajibannya dengan benar. Untuk mengetahui hal itu pemerintah daerah

melalui pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib

pajak. Hal tersebut membuat para peneliti ingin mengetahui pengaruhnya

terhadap penerimaan, pencapaian target, dan sebagainya. Berikut ini, penulis

menyampaikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian

yang penulis lakukan.

1. Dr. Salip, Msc, Akt. dan Tendy Wato, SE. (2006), dalam Jurnal Keuangan

Publik yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan

Pajak. Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk”, menyimpulkan bahwa

hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan

pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti

oleh peningkatan yang signifikan pada rasio laba sebelum pajak terhadap

penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak

penghasilan badan terhadap penjualan. Hal ini berarti bahwa penerimaan

43

pajak penghasilan badan secara nominal diperoleh dari peningkatan

tambahan atas penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

2. Rizqie Isnaeni, Muhammad (2011), dalam skripsinya yang berjudul

“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah terhadap Pencapaian target

penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”, menyimpulkan bahwa dari hasil

uji statistik yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwan terdapat

pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan

pajak daerah Kota Bandung. Sehingga dapat dilihat besarnya pengaruh dari

pemeriksaan pajak terhdap pencapaian target yang diskor menggunakan

koefisien determinasi yaitu sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6%

dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti

penagihan, kepatuhan dan lain-lain.

44

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek

Pemda Soreang, jalan Raya Soreang KM. 17. Jumlah wajib pajak restoran

yang terdaftar di DPPK Kab. Bandung hingga saat ini adalah 116 wajib

pajak. Dari data tersebut, diperoleh 18 wajib pajak yang datanya lengkap,

yaitu wajib pajak diperiksa dan ada data penerimaan 1 tahun sebelum

diperiksa dan 1 tahun setelah diperiksa, untuk menganalisa adanya “beda”.

3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bandung

Sejak pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan

Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang – undang No. 14 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat,

terdapat 14 urusan pemerintahan yang diserahkan bersamaan dengan

pembentukan Kabupaten tersebut, yang menjadi urusan Rumah Tangganya

yang disebut Kewenangan Pangkal, yaitu :

1. Urusan Umum

2. Urusan Pemerintahan Umum

3. Urusan Agraria

4. Urusan Pengairan, jalan – jalan dan gedung – gedung

5. Urusan Pertanian, perikanan dan Koperasi

45

6. Urusan Kehewana

7. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan

Perindustrian

8. Urusan Perburuhan

9. Urusan Sosial

10. Urusan Pembagian (distribusi)

11. Urusan Penerangan

12. Urusan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

13. Urusan Kesehatan

14. Urusan Perusahaan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957

tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, ditetapkan mengenai

penyerahan Pajak Negara kepada Daerah Tingkat II, yaitu :

a. Pajak Jalan

b. Pajak Kopra

c. Pajak Potong Hewan

d. Pajak Pembangunan I

e. Pajak Vervonding Indonesia

Selain pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II

sebagaiman tersebut diatas, juga berdasarkan Undang – undang Darurat No.

11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, terdapat

kewenangan daerah tingkat II untuk memungut Pajak – Pajak Daerah,

sebagai berikut :

a. Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum

46

b. Pajak atas Reklame sepanjang tidak diadakan dengan

memuatnya dalam majalah atau warta harian

c. Pajak Anjing

d. Pajak atas ijin Penjualan / Pembikinan Petasan dan Kembang

Api

e. Pajak atas Ijin Penjualan Minuman yang mengandung

alkohol

f. Pajak atas Kendaraan tidak bermotor

g. Pajak atas Ijin mengadakan perjudian

h. Pajak atas Tanda Kemewahan mengenai luas dan penghiasan

kubur

i. Pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari

dalam suatu tahun pajak, kecuali untuk perawatan didalam

rumah sakit atau sanatorium, dan juga atas penyediaan rumah

lengkap dengan perabotnya untuk diri sendiri atau keluarganya

selama lebih dari 120 hari dari suatu tahun pajak, semua itu

tanpa bertinggal tetap di daerah itu dengan ketentuan bahwa

mereka yang berdiam di luar daerahnya guna menjalankan

tugas yang diberikan oleh Negara atau Daerah tidak boleh

dikenakan pajak termaksud.

j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang

berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air, atau yang

terletak disekitarnya dan juga atas milik berupa tanah kosong

yang berbatasan atau yang empunyai jalan keluar pada jalan –

47

jalan tersebur, pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan

yang layak untuk pembiayaan penerangan atau pembangunan

air serta kotoran oleh daerah

k. Pajak atas milik berupa bangunan serta keturutannya atau

tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah,

pajak mana dipungut tiap – tiap tahun untuk paling lama 30

tahun atas dasar sumbangan yang layak guna pembiayaan

pekerjaan yang diselenggarakan oleh atau dengan bantuan

daerah dan yang menguntungkan milik – milik tersebut

l. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang

berbatasan dengan jalan umum didarat atau di air atau dengan

lapangan, atau pajak atas tanah yang menurut rencana

bangunan daerah yang telah disahkan akan dipergunakan

sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang

ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

m. Pajak sekolah yang semata – mata diperuntukan membiayai

pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum

dan pembelian perlengkapan pertama

n. Opsen atas pokok pajak daerah tingkat atasan sepanjang

kemungkinan pemungutan opsen itu diberikan dalam peraturan

pajak daerah tingkat itu.

Demikian pula berdasarkan Undang – undang No. 10 Tahun 1968

dan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1969, diserahkan kewenangan

pungutan pajak untuk daerah tingkat II, yaitu :

48

1. Pajak Radio

2. Pajak Bangsa Asing

Juga berdasarkan keputusan Mendagri No. 900 – 099 Tahun 1980,

terdapat adanya tambahan jenis pajak daerah tingkat II, sebagai sumber

pendapatan daerah, yaitu :

1. Pajak Penerangan Jalan

2. Pajak Rumah Bola (Bilyar)

3. Pajak Pendaftaran Perusahaan

4. Pajak Forenzen

5. Pajak Pemberian Air Minum

6. Pajak atas mempunyai barang – barang menjulang di atas

tanah, jalan bangunan yang dikuasai daerah

7. Pajak Perusahaan

8. Pajak Kendaraan di Atas Air

9. Pajak Pelabuhan Perahu

10. Pajak Pembuatan Garam

11. Pajak Pengangkutan Garam ke Luar Daerah

12. Pajak Asuransi

13. Pajak Pengusaha Kandang Babi

14. Pajak Pengambilan Sarang Burung

15. Pajak Pengambilan Rumput Laut dan Agar – agar Laut

16. Pajak Pengumpulan Telur Penyu

17. Pajak Rumah Asap

18. Pajak Mendirikan Rumah – rumah Tembakau

49

19. Pajak Pelelangan Ikan

Atas dasar peraturan daerah No. 7 Tahun 2001 tersebut, ditetapkan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung oleh keputusan Bupati

Bandung No. 43 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas

b. Pembantu Pimpinan adalah Wakil dan bagian tata usaha

c. Pelaksana adalah Sub Dinas, cabang dinas dan kelompok

jabatan fungsional

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Bandung adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Wakil Kepala Dinas

c. Bagian Tata Usaha

d. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional

e. Sub Dinas Pajak dan Retribusi Daerah

f. Sub Dinas bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain – lsin

g. Cabang Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Di dalam era otonomi daerah, yaitu dengan berlakunya Undang –

undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang – undang No. 25 Tahun 1999 yang

diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

Daerah, maka Undang – undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daeraah

50

dan retribusi daerah dapat penyesuaian / perubahan melalui Undang –

undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang No. 18

Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan pedoman

pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang

pajak daerah dan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi

daerah.

Di dalam salah satu ketentuan jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri

dari :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas

akhir ini menggunakan metode uji beda.

3.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi

pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran Kab. Bandung.

51

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2010:116). Dengan demikian sampel lebih kecil

dibandingkan dengan populasi. Sampel yang diambil dari populasi itu harus dapat

dipertanggungjawabkan dan dapat mewakili populasi itu.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2010:122). Penulis memilih sampel dengan cara ini karena

pemeriksaan pajak dilakukan pada wajib pajak restoran yang diperiksa di tahun

tertentu.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi

pada nilai (Sekaran, 2006:115). Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk

objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang

yang berbeda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas

atau X (independen variabel) dan variabel terikat atau Y (dependen variabel).

Adapun variabel – variabel tersebut secara keseluruhan adalah :

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang bebas atau variabel yang

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel

independen adalah “Pemeriksaan Pajak Daerah”.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat atau dipengaruhi oleh variabel

lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah “Penerimaan Pajak

Restoran”.

52

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan berbagai cara seperti:

1. Penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mendapatkan data-data yang

diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Penelitian kepustakaan

dilakukan dengan mengakses internet, membaca buku dan jurnal-jurnal

yang diperlukan.

2. Observasi atau penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan

data-data sekunder yang diperlukan.

3.2.4 Penetapan Hipotesis

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengaruh pemeriksaan

pajak terhadap penerimaan pajak dalam hipotesis adalah adanya

“perbedaan” antara pajak yang dibayar sebelum dilakukan pemeriksaan

dengan setelah dilakukan pemeriksaan. Perumusan hipotesis H0 dan Ha

adalah sebagai berikut:

Ho : “Tidak ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Bandung”

Ha : “Ada pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

daerah di Kabupaten Bandung”

Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang

artinya pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Bandung.

3.2.5 Teknik Analisa Data

Dalam melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, penulis

menggunakan uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan. Tujuannya adalah

53

untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.

Bandung yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak sebelum

dilakukan pemeriksaan dengan sesudah dilakukan pemeriksaaan. Uji rata-

rata dua sampel berpasangan sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis

parametrik dan jenis nonparametrik. Menurut kamus statistika, metode

parametrik merupakan prosedur pengujian hipotesis tentang parameter

dalam populasi yang menguraikan secara spesifik bentuk distribusi data,

biasanya distribusi normal (Everitt, 2006;293).

3.2.5.1 Uji Normalitas Data

Sesuai dengan defenisi statistika parametrik yang disebutkan

sebelumnya, maka untuk memutuskan apakah memilih statistika

parametrik atau statistika nonparametrik, terlebih dahulu dilakukan uji

normalitas data. Pada penelitian ini normalitas data diuji menggunakan uji

satu sampel Kolmogorov-Smirnov, karena merupakan aplikasi uji

normalitas yang tersedia pada paket program SPSS.

Menurut Singgih Santoso (2002;393), dasar pengambilan keputusan pada

uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas

(significance), yaitu:

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari data adalah normal.

Jika nilai probabilitas 0,05 maka distribusi dari data tidak normal

Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan secara visual yaitu melalui

grafik normal probability plots (Singgih Santoso 2002;322) dengan dasar

pengambilan keputusan sebagai berikut:

54

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data memenuhi

asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti

arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak

memenuhi asumsi normalitas.

3.2.5.2 Uji t 2 Sampel berpasangan

Apabila hasil uji normalitas menyimpulkan data berdistribusi

normal, maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.

Bandung digunakan uji t dua sampel berpasangan dengan rumus sebagai

berikut.

SD = √∑ D2−(∑ D )2

nn−1

D = Rata-rata perbedaan (mean difference)

SD = Deviasi standar (standar deviation)

(Cooper & Schindler, 2006:514)

Kriteria pengujiannya adalah :

Tolak Ho jika t > t dimana t1- didapat dari daftar distribusi t dengan dk

= (n-1) dan peluang (1- )

Atau tolak Ho jika nilai probabilitas (nilai-p) < 0,05

55

3.2.5.2 Wilcoxon Signed Rank Test

Apabila dari hasil uji normalitas diperoleh kesimpulan data tidak

berdistribusi normal maka untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak

terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kab. Bandung digunakan uji Wilcoxon signed rank test dengan

rumus sebagai berikut.

Keterangan:

T = jumlah rank dengan tanda paling kecil

dan

n= jumlah observasi (sampel)

(Cooper & Schindler, 2006:664)

Kriteria pengujiannya adalah :

Tolak Ho jika z > z

Atau tolak Ho jika nilai probabilitas (nilai-p) < 0,05

3.2.6 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan

hasil dari pengujian hipotesis sesuai dengan kriteia-kriteria yang telah

disebutkan di atas.serta didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan

masalah-masalah yang diteliti.

56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bandung. Penelitian ini dirancang menggunakan event study

dengan periode pengamatan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah pemeriksaan

pajak. Unit analisis pada penelitian ini adalah Restoran atau Rumah Makan yang

pernah dilakukan pemeriksaan pajak di Kabupaten Bandung, yaitu diperoleh

sebanyak 18 Restoran atau Rumah Makan yang pernah diperiksa. Sebelum diuji

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya penerimaan pajak, terlebih dahulu

disajikan gambaran data penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan

pemeriksaan pajak.

4.1.1 Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan

Besarnya penerimaan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dapat dilihat pada

tabel berikut.

57

Tabel 4.1

Besarnya Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan

No Nama WP1 Tahun Sebelum Pemeriksaan

Omzet KetetapanUPTD SOREANG

1 RM.Kampung Sawah Rp 7,000,000 Rp 700,000 2 Restoran Sindang Reret Rp 51,000,000 Rp 5,100,000 3 Restoran Kampung Pago Rp 21,000,000 Rp 2,100,000 4 RM.Sate Cantilan Rp 2,000,000 Rp 200,000 5 WB.Mang H.Donald Rp 2,000,000 Rp 200,000

UPTD BANJARAN1 RM.Riung Panyaungan Rp 22,000,000 Rp 2,200,000 2 RM.Pondok Mana Rp 2,000,000 Rp 200,000 3 RM.Bugel Rp 2,000,000 Rp 200,000 4 Restoran Citere Rp 2,000,000 Rp 200,000

UPTD BALEENDAH1 Dunkin Donuts Rp 16,000,000 Rp 1,600,000 2 Pizza Hut Rp 350,000,000 Rp 35,000,000 3 RM.Sate Cilampeni Rp 2,500,000 Rp 250,000

UPTD Cileunyi1 RM.Ponyo Rp 29,000,000 Rp 2,900,000 2 Café Valley Bisyro Rp 750,000,000 Rp 75,000,000 3 Sierro café Rp 115,000,000 Rp 11,500,000 4 Stone café Rp 62,000,000 Rp 6,200,000 5 Liwet Asep Stroberry Rp 3,000,000 Rp 300,000 6 RM.Sukahati Rp 3,000,000 Rp 300,000

Jumlah Rp 1,441,500,000 Rp 144,150,000 Sumber: Bidang Pendapatan DPPK Kab. Bandung TA.2010/2011

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah omzet yang dilaporkan ke-18 rumah

makan tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 1,441,500,000.

Dengan demikian jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan dan

58

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung sebelum dilakukan pemeriksaan

pajak hanya sebesar Rp 144,150,000.

4.1.2 Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Berikut gambaran data penerimaan pajak

restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

Tabel 4.2

Besarnya Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan

No Nama WP1 Tahun Sesudah Pemeriksaan

Omzet KetetapanUPTD SOREANG

1 RM.Kampung Sawah Rp 47,000,000 Rp 4,700,000 2 Restoran Sindang Reret Rp 75,100,000 Rp 7,510,000 3 Restoran Kampung Pago Rp 23,000,000 Rp 2,300,000 4 RM.Sate Cantilan Rp 10,000,000 Rp 1,000,000 5 WB.Mang H.Donald Rp 6,000,000 Rp 600,000

UPTD BANJARAN1 RM.Riung Panyaungan Rp 45,000,000 Rp 4,500,000 2 RM.Pondok Mana Rp 5,000,000 Rp 500,000 3 RM.Bugel Rp 3,000,000 Rp 300,000 4 Restoran Citere Rp 3,000,000 Rp 300,000

UPTD BALEENDAH1 Dunkin Donuts Rp 18,500,000 Rp 1,850,000 2 Pizza Hut Rp 480,000,000 Rp 48,000,000 3 RM.Sate Cilampeni Rp 5,000,000 Rp 500,000

UPTD Cileunyi1 RM.Ponyo Rp 33,000,000 Rp 3,300,000 2 Café Valley Bisyro Rp 810,000,000 Rp 81,000,000 3 Sierro café Rp 210,000,000 Rp 21,000,000 4 Stone café Rp 95,000,000 Rp 9,500,000 5 Liwet Asep Stroberry Rp 37,500,000 Rp 3,750,000

59

No Nama WP1 Tahun Sesudah Pemeriksaan

Omzet Ketetapan6 RM.Sukahati Rp 4,000,000 Rp 400,000

Jumlah Rp 1,910,100,000 Rp 191,010,000 Sumber: Bidang Pendapatan DPPK Kab. Bandung TA.2010/2011

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah omzet yang dilaporkan ke-18 rumah

makan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 1,910,100,000.

Dengan demikian jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak

sebesar Rp 191,010,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan

pemeriksaan pajak.

4.1.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Setelah diuraikan gambaran penerimaan pajak sebelum 1 tahun sebelum

dilakukan pemeriksaan dan 1 tahun sesudah dilakukan pemeriksaan pajak,

selanjutnya akan diuji apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap

penerimaan pajak. Pengujian dilakukan menggunakan uji dua sampel

berpasangan, karena data yang diuji merupakan data dua periode pada wajib pajak

yang sama. Hipotesis penelitian yang akan diuji dituangkan kedalam hipotesis

statistik sebagai berikut.

Ho: 1 = 2 Tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan

pajak restoran di Kabupaten Bandung.

Ha: 1 ≠ 2 Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

restoran di Kabupaten Bandung.

4.1.3.1 Uji Normalitas

Sebelum hipotesis tersebut diuji terlebih dahulu dilakukan uji normalitas

data untuk menentukan jenis uji yang digunakan apakah uji parametrik atau

60

nonparametrik. Apabila data berdistirbusi normal maka digunakan uji t dua

sampel berpasangan untuk menguji perbedaan besarnya penerimaan pajak

sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan pajak. Sebaliknya apabila data

tidak berdistribusi normal digunakan uji Wilcoxon signed rank test untuk menguji

perbedaan besarnya penerimaan pajak sebelum pemeriksaan dan sesudah

pemeriksaan pajak.

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

18 18

8008333.3333 10611666.67

18650739.22 21009690.55

.372 .354

.372 .354

-.338 -.312

1.578 1.504

.014 .022

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most ExtremeDifferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Sebelum.Pemeriksaan

Sesudah.Pemeriksaan

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Berdasarkan hasil uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) diketahui

bahwa data besarnya penerimaam pajak sebelum pemeriksaan maupun sesudah

pemeriksaan pajak, keduanya tidak berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai

signifikansi kedua data yang diuji lebih kecil dari 0,05 (yaitu 0,014 dan 0,022).

Sejalan dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, secara visual juga menunjukkan

bahwa data kedua variabel tidak terdistribusi secara normal. Hal ini terlihat dari

normal probability plot, dimana titik-titik data menyebar jauh dari disekitar garis

diagonal.

61

Observed Cum Prob1.00.80.60.40.20.0

Exp

ecte

d C

um

Pro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Sebelum.Pemeriksaan

Gambar 4.1

Grafik Probability Plot Penerimaan Pajak Sebelum Pemeriksaan

Observed Cum Prob1.00.80.60.40.20.0

Expecte

d C

um

Pro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Sesudah.Pemeriksaan

Gambar 4.2

Grafik Probability Plot Penerimaan Pajak Sesudah Pemeriksaan

62

4.1.3.2 Wilcoxon Signed Rank Test

Sesuai dengan hasil uji normalitas data, maka untuk menguji perbedaan

penerimaan pajak sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan pajak dilakukan

menggunakan uji nonparametrik, yaitu Wilcoxon signed rank test. Berikut data

penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak.

Tabel 4.4

Data Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak

No Nama WPPenerimaan Pajak

Sebelum SesudahUPTD SOREANG

1 RM.Kampung Sawah Rp 700,000 Rp 4,700,000 2 Restoran Sindang Reret Rp 5,100,000 Rp 7,510,000 3 Restoran Kampung Pago Rp 2,100,000 Rp 2,300,000 4 RM.Sate Cantilan Rp 200,000 Rp 1,000,000 5 WB.Mang H.Donald Rp 200,000 Rp 600,000

UPTD BANJARAN1 RM.Riung Panyaungan Rp 2,200,000 Rp 4,500,000 2 RM.Pondok Mana Rp 200,000 Rp 500,000 3 RM.Bugel Rp 200,000 Rp 300,000 4 Restoran Citere Rp 200,000 Rp 300,000

UPTD BALEENDAH1 Dunkin Donuts Rp 1,600,000 Rp 1,850,000 2 Pizza Hut Rp 35,000,000 Rp 48,000,000 3 RM.Sate Cilampeni Rp 250,000 Rp 500,000

UPTD Cileunyi1 RM.Ponyo Rp 2,900,000 Rp 3,300,000 2 Café Valley Bisyro Rp 75,000,000 Rp 81,000,000 3 Sierro café Rp 11,500,000 Rp 21,000,000 4 Stone café Rp 6,200,000 Rp 9,500,000 5 Liwet Asep Stroberry Rp 300,000 Rp 3,750,000 6 RM.Sukahati Rp 300,000 Rp 400,000

Jumlah Rp 144,150,000 Rp 191,010,000

Pada tabel 4.4 dapat dilihat jumlah penerimaan pajak sebelum

dilakukan pemeriksaan pajak sebesar Rp 144,150,000 dan sesudah dilakukan

pemeriksaan pajak meningkat menjadi Rp 191,010,000. Artinya setelah dilakukan

63

pemeriksaan pajak, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung meningkat

sebesar Rp 46,860,000. Selanjutnya data yang terdapat pada tabel 4.4 diolah

menggunakan Wilcoxon signed rank test dan dari hasil pengolahan diperoleh hasil

sebagai berikut.

Tabel 4.5

Hasil Wilcoxon Signed Rank Test Data Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan

Sesudah Pemeriksaan Pajak

Test Statisticsb

-3.726a

.000

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Sebelum.Pemeriksaan -Sesudah.Pemeriksaan

Based on positive ranks.a.

Wilcoxon Signed Ranks Testb.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS seperti

yang terdapat pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat nilai Z sebesar -3,726 dengan

nilai signifikansi 0,000. Selanjutnya nilai Z yang diperoleh dibandingkan dengan

nilai Zttabel, pada derajat kekeliruan 5% diperoleh nilai Z pada pengujian dua arah

sebesar 1,96. Karena nilai absolut Zhitung (3,726) lebih besar dari Ztabel (1,96) maka

pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha,

sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.

Setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, penerimaan pajak restoran di Kabupaten

Bandung meningkat sebesar Rp 46,860,000. Artinya pemeriksaan pajak yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung

terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.

64

4.2 Pembahasan

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, yaitu untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan serangkaian pemeriksaan

pajak restoran yang terdapat di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang

diperoleh dari bidang pendapatan DPPK Kabupaten Bandung tahun anggaran

2010/2011 ditemukan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung

naik sebesar Rp 46,860,000 setelah dilakukannya pemeriksaan pajak atau

meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan pajak. Artinya

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan

penerimaan pajak restoran.

Hasil penelitian ini menjawab masalah atau fenomena yang telah di bahas

pada Bab I, dimana pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bandung berpengaruh terhadap

penerimaan pajak daerah Kab. Bandung. Dalam hal ini pemeriksaan pajak daerah

dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah

khususnya pajak restoran yang disebabkan oleh pemekaran daerah Kab. Bandung

pada tahun 2007 lalu.

Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Bandung. Hal ini

ditunjukkan oleh hasil Wilcoxon signed rank test yang signifikan pada tingkat

65

kekeliruan 5%. Dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan pajak terbukti mampu

meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.

Maka hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh

Gupta dalam Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance –

Application of Data Mining Techniques, bahwa “pemeriksaan (pajak) adalah

eksplorasi rinci ke dalam kegiatan wajib pajak untuk menentukan apakah ia telah

menyatakan dengan benar kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan secara tidak

langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan penerimaan

pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi

'kesenjangan pajak' antara pajak yang terhutang dan pajak yang diterima.

Pemeriksaan memiliki peran penting dalam administrasi pajak dan mencapai

tujuan pendapatan, memastikan kesehatan fiskal negara dan memastikan tingkat

bidang permain untuk Wajib Pajak yang jujur”.

Peran penting dari pemeriksaan ini telah diatur dalam Undang-Undang No.

18 Tahun 1997 pasal 35 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah berwenang

melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah. Dari hasil penelitian ini telah ditunjukkan bahwa pemerintah

daerah telah melaksanakan peraturan tersebut dengan baik, karena pemeriksaan

tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tapi juga telah meningkatkan

penerimaan pajak daerah Kab. Bandung yang sempat menurun.

66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap

penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bandung dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Jumlah ketetapan pajak yang diterima Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bandung setelah dilakukan pemeriksaan pajak naik sebesar Rp

46,860,000 atau meningkat sebesar 32,51% dari sebelum dilakukan pemeriksaan

pajak. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bandung terhadap restoran efektif dalam meningkatkan penerimaan

pajak. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

terhadap penerimaan pajak restoran di kabupaten Bandung. Dengan dilakukannya

pemeriksaan pajak terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran di

Kabupaten Bandung.

5.2 Saran

5.2.1 Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus

diperhatikan dalam menginterpretasikan kesimpulan hasil analisis di atas.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, saran untuk

penelitian selanjutnya antara lain:

67

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan

penerimaan pajak tahunan untuk mengukur variabel independen. Pada

penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan data

sekunder yang berasal dari laporan penerimaan pajak tahunan, namun juga

menggunakan kuisioner untuk mengukur nilai variabel independen yang

digunakan dalam model penelitian yang dikembangkan. Penggunaan

kuisioner diharapkan akan lebih mampu memberikan ketepatan pengaruh

variabel independen terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 1 (satu) tahun

sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah pemeriksaan karena keterbatasan data

yang didapat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah

periode pengamatan agar jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian

menjadi lebih besar dan mampu mempresntasikan populasi yang

digunakan dalam penelitian.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 18 sampel dikarenakan keterbatasan

waktu penelitian. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap

lebih dari 50% jumlah populasi wajib pajak restoran yang telah diperiksa,

agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang ada.

5.2.2 Saran bagi pemerintah Kabupaten Bandung

Penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa pemeriksaan menjadi salah

satu factor yang efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Maka pemerintah

seharusnya melakukan pemeriksaan rutin pada setiap sektor pajak, agar pajak

68

yang diterima sesuai dengan seharusnya seiring dengan perkembangan objek

pajak di setiap tahunnya.

69

DAFTAR PUSTAKA

B. S. Everitt. 2006. The Cambridge Dictionary of Statistics. Third Edition,

Cambridge University Press

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. Business Research Methods.(9th ed.).

International edition. Mc Graw Hill.

Dr. Salip, Msc, Akt. dan Tendy Wato, SE. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk.

Jurnal Keuangan Publik vol.4 : 61 -81.

Gunadai. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap kepatuhan Pajak (Tax

Compliance). Jurnal Perpajakan Indonesia Vol 4 : 4-9.

Gunadi, dkk. 2005. Perpajakan, buku 1. Jakarta: yayasan pendidikan dan

pengkajian perpajakan

Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara. Audit Selection Strategy for

Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques.

Foundations of E-government.

Marihot P. Siahaan. 2010. Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali

Pers.

Mardiasmo, Prof., Dr., MBA., Ak. 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi.

M.J.H. Smeets, Prof., Dr. 1951. De Economische Betekenis der Belastingen.

Rizqie Isnaeni, Muhammad. 2011. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah

Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Skripsi. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Padjadjaran, tidak dipublikasikan.

70

Rochmat Soemitro, Prof., H., S.H. 1974. Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT

Eresco.

Santoso, Singgih. 2002 Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT

Elex Media Komputindo.

Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di

Indonesia). Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi

Daerah di Indonesia”. Jogyakarta

Shadani, Djazoeli. 1995. Lokakarya Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jakarta:

Sasono

Soeparman Soemahamidjaja, Dr. 1964. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong.

Bandung: Universitas Padjadjaran.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

71