Page 1
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Mario Harvey Christiantoro Harum
NIM : 152114008
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 2
i
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Mario Harvey Christiantoro Harum
NIM : 152114008
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2019
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 3
i
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 4
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 5
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala
rencanamu.”
Amsal 16:3
“Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih
payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58
“A WINNER is a DREAMER who NEVER gives up.”
-Nelson Mandela-
“Grow In Silence”
Jesus Bless
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, Bapa Yosep, dan Bapa di Surga.
Bapakku Damianus H. dan Ibuku Farida M.
Saudariku Febby Caroline
Seluruh Keluargaku
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 6
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 17 Juli 2019 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dana tau tidak terdapat bagian atau keseluruhan
tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa
memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan
ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri
ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau
meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan
ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,
Mario Harvey Christiantoro Harum
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 7
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Mario Harvey Christiantoro Harum
NIM : 152114008
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman beserta perangkat yang diberikan. Dengan demikian saya memberikan kepada
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam
bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan
secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan
akademis tanpa perlu memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Yang menyatakan,
Mario Harvey Christiantoro Harum
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 8
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat dalam
rangka menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
Dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan skripsi ini, tentu penulis tidak
dapat mampu untuk menyelesaikan tugas ini tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta
arahan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat dan kasih-Nya.
2. Drs. Johanes Eka Priyatma, M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma.
3. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma.
4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
5. Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA selaku DPA Kelas A yang telah
mendampingi dan membimbing selama 4 tahun belajar di Prodi Akuntansi.
6. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Dosen Pembimbing
yang selalu sabar dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pak Kuncara selaku pengurus Sekretariat Fakultas Ekonomi yang sudah
membantu penulis dengan sabar dalam menyelesaikan administrasi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang
telah membantu selama belajar di Fakultas Ekonomi.
9. Orang tua serta saudara yang selalu mendukung secara langsung maupun melalui
doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 9
viii
10. Pihak Kesbangpol dan BKAD Sleman yang telah mengijinkan penulis
memperoleh data untuk penelitian skripsi.
11. Monica Putri Kristanti yang selalu mendukung dan memberi masukan bagi
penulis agar selalu fokus dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kawan-kawanku Stacia dan Ranto yang memberi semangat dan support bagi
penulis.
13. Sahabat Band ku “Senin Sore” yang selalu menemani penulis untuk melepas
penat dengan bernyanyi dan bermain musik bersama.
14. Sahabat KKN LVII Madam Monic, Ria, dan Natalia yang memberikan semangat
untuk menyelesaikan skripsi.
15. Masyarakat Baros Kulon (Dilatan) yang mendoakan penulis dan teman-teman
KKN agar dapat sukses dalam segala hal.
16. Teman-teman MPAT 2018 yang saling membantu dan memberi semangat
penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teman-teman kelas A Prodi Akuntansi 2015 yang mewarnai dinamika penulis
selama berkuliah.
18. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam mensukseskan penyelesaian
skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka
dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Juli 2019
Mario Harvey Christiantoro Harum
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 10
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................... v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................ vi
HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................... vii
HALAMAN DAFTAR ISI.................................................................................. ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .......................................................................... xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .................................................................... xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ xiii
ABSTRAK ....................................................................................................... xiv
ABSTRACT ........................................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 5
E. Sistematika Penulisan .................................................................... 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA ......................................................................... 8
A. Definisi Pajak ................................................................................ 8
B. Fungsi Pajak.................................................................................. 9
C. Sistem Pemungutan Pajak ........................................................... 10
D. Otonomi Daerah .......................................................................... 11
E. Pajak Daerah ............................................................................... 13
F. Retribusi Daerah ......................................................................... 14
G. Pendapatan Asli Daerah .............................................................. 18
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 11
x
H. Efektivitas ................................................................................... 19
I. Hasil Penelitian Terdahulu .......................................................... 20
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 25
A. Objek Penelitian .......................................................................... 25
B. Subjek Penelitian......................................................................... 25
C. Metode dan Desain Penelitian ..................................................... 25
D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 27
E. Teknik Analisis Data ................................................................... 28
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ................................ 32
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman .......................................... 32
B. Gambaran Umum Instansi BKAD Kabupaten Sleman ................. 39
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ...................................... 41
A. Deskripsi Data ............................................................................. 41
B. Analisis Data ............................................................................... 42
C. Hasil Penelitian dan Interpretasi .................................................. 50
BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 59
A. Kesimpulan ................................................................................. 59
B. Keterbatasan Penelitian ............................................................... 60
C. Saran ........................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 62
LAMPIRAN ...................................................................................................... 64
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 12
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah ................................. 28
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah ........................... 29
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah......................... 30
Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah ................... 31
Tabel 5. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman ............................ 33
Tabel 6. Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman.................................................. 38
Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman ......... 41
Tabel 8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman ........ 41
Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman... 42
Tabel 10. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman ...................... 43
Tabel 11. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah ................................. 44
Tabel 12. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman ................. 45
Tabel 13. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah ............................ 45
Tabel 14. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman .................. 47
Tabel 15. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah ......................... 47
Tabel 16. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap (PAD) Kabupaten Sleman .......... 48
Tabel 17. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah ................... 49
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 13
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ............................... 32
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah .................... 39
Gambar 3. Grafik Penerimaan Pajak Daerah ..................................................... 50
Gambar 4. Grafik Penerimaan Retribusi Daerah ............................................... 51
Gambar 5. Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah .................................... 52
Gambar 6. Tren Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ....................... 53
Gambar 7. Tren Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........................ 54
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 14
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ........................................................................ 65
Lampiran 2 Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2014 ................................................................................................ 66
Lampiran 3 Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2015 ............................................................................................... 67
Lampiran 4 Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2016 ............................................................................................... 71
Lampiran 5 Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2017 ............................................................................................... 75
Lampiran 6 Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 2014-
2017 ............................................................................................... 79
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 15
xiv
ABSTRAK
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman
Mario Harvey Christiantoro Harum
NIM : 152114008
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) efektivitas pemungutan Pajak
Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017; (2) efektivitas
pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun
2017; (3) besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017; (4) besaran
kontribusi Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman khususnya
pada bagian data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis data
dilakukan dengan teknik analisis efektivitas dan analisis kontribusi.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten
Sleman dari tahun 2014 sampai 2017 sudah efektif; (2) Secara rata-rata tingkat
efektivitas retribusi daerah yang dicapai sebesar 107,82 persen dari tahun 2014 sampai
2017 sudah efektif; (3) Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar
59 persen yang dalam klasifikasi sudah dapat diartikan sangat baik; (4) Kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami
penurunan, sehingga hanya memperoleh rata-rata sebesar 6,30 persen yang berarti
kontribusinya sangat kurang.
Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli
daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 16
xv
ABSTRACT
ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND LOCAL CONTRIBUTION TAXES AND
CHARGES ON ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE (PAD)
Case Study at the Office for Management Financial and Assets (BKAD) of Sleman
Regency
Mario Harvey Christiantoro Harum
NIM : 152114008
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2019
This study aimed to determine: (1) the effectiveness of local taxes collection in
Sleman Regency in 2014 to 2017; (2) the effectiveness of collecting charges in Sleman
in 2014 to 2017; (3) the amount of local taxes contribution to increase of Original
Local Government Revenue (PAD) of Sleman Regency in 2014 to 2017; (4) the amount
of the contribution of charges to increase of Original Local Government Revenue
(PAD) of Sleman Regency in 2014 to 2017.
This study used descriptive quantitative methods. Data collection techniques
carried out were documentation and interviews. The data used in this study were data
from the Original Local Government Revenue of Sleman Regency, especially in the
data section on local taxes and charges. Data analysis was performed with
effectiveness analysis techniques and contribution analysis.
The results of this study were: (1) The level of effectiveness of the Sleman Regency
local taxes from 2014 to 2017 was effective; (2) On average the level of effectiveness
of regional retribution reached 107.82 percent from 2014 to 2017 was effective; (3)
The average contribution of local taxes to Original Local Government Revenue (PAD)
is 59 percent, which in the classification can be interpreted very well; (4) The
contribution of charges to Original Local Government Revenue (PAD) from 2014 to
2017 had always decreased, so that it only got an average of 6.30 percent which meant
that its contribution was very low.
Keywords: effectiveness, contribution, local taxes, charges, original local
government revenue.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 17
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Keberhasilan otonomi daerah tentu tidak dapat terpisahkan dari adanya
pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Pemanfaatan
potensi daerah yang dimiliki merupakan indikator utama suatu daerah untuk dapat
memperoleh pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah
untuk mengembangkan daerahnya baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas-
fasilitas pendukung lainnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
Terkait dengan otonomi daerah, kebijakan otonomi daerah secara efektif baru
mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2001. Kebijakan ini menimbulkan banyak
reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Bagi pemerintah daerah yang memiliki
sumber daya alam yang banyak dapat menanggapi peraturan otonomi daerah
tersebut dengan antusias. Pada perspektif lain, bagi pemerintah daerah yang
memiliki sumber daya alam yang kurang akan merasa sedikit khawatir. Munculnya
kekhawatiran dari pemerintah daerah terhadap kebijakan otonomi daerah adalah
karena daerahnya masih sangat bergantung terhadap bantuan dari pemerintah
pusat.
Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah
dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat, maka
pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 18
2
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa
oleh daerah).
Sejak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali lebih
dalam untuk menemukan potensi-potensi yang dimiliki daerah yang dipimpinnya.
Dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, baik itu dari sumber daya
manusia maupun sumber daya alam, pemerintah daerah akan mampu untuk
membuat peningkatan perekonomian di daerahnya. Tujuan akhir dari tindakan
tersebut adalah agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat serta
meningkatkan kualitas daerah dari berbagai aspek.
Melalui otonomi daerah, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan
seluruh masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, kewenangan yang dimiliki
pemerintah daerah harus bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang.
Suatu hal yang sangat wajib bagi seluruh masyarkat untuk dapat ikut membantu
pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan taat
membayar pajak dan pungutan lainnya. Oleh karena itu diperlukan sistem serta
regulasi yang baik dalam pelaksanaan pemungutan pajak maupun pemberian izin
perusahaan. Tindakan tegas dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar pajak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 19
3
dapat diperoleh dengan jumlah yang maksimal dan tidak disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator untuk menilai
sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam aspek keuangan. Ketika PAD
meningkat, maka pemerintah daerah dapat mampu mengembangkan daerahnya
dengan mandiri, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh bagi
peningkatan perekonomian daerah.
Pemerintah daerah maupun seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan
dana daerah harus mampu untuk menggunakan dana tersebut secara efektif dan
efisien demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Efektivitas, efisiensi serta
kontribusi dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di
Kabupaten Sleman harus selalu di evaluasi. Hal tersebut dilakukan agar Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dengan optimal.
Jika dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah belum dapat memberikan
kinerja yang baik untuk mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka, tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan suatu
daerah. Masalah ini akan membuat terhambatnya perkembangan perekonomian
suatu negara karena pajak negara juga berasal dari penerimaan pajak suatu daerah.
Semoga dengan penelitian ini, penulis akan dapat memberikan kontribusi bagi
pemerintah daerah khususnya bagi Pemkab Sleman untuk menjelaskan pentingnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 20
4
efektivitas dan kontribusi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
B. Rumusan Masalah
Secara garis besar, rumusan masalah dalam topik penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman pada
tahun 2014 hingga tahun 2017?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman
pada tahun 2014 hingga tahun 2017?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017?
4. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017?
C. Tujuan Penelitian
Berikut beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman
pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten
Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 21
5
4. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sampai tahun 2017.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Universitas
Dapat memberikan sumbangan akademi sebagai bahan referensi untuk
mengetahui informasi yang terkait dengan efektivitas dan kontribusi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Pemerintah
Dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkab Sleman dalam melakukan evaluasi
terhadap kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Bagi Penulis
Untuk memperoleh pengetahuan tambahan tentang pajak, khususnya terkait
dengan hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, menambah pengalaman penulis
dalam melakukan penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 22
6
E. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan latar
belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II : Kajian Pustaka
Pada bab ini akan membahas teori-teori yang digunakan oleh
penulis sebagai tolok ukur untuk melakukan pengolahan data yang
diperoleh dari BKAD Kabupaten Sleman. Dalam bab ini juga akan
diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan acuan
penulis dalam melakukan penelitian.
Bab III : Metode Penelitian
Dalam bab ini akan membahas tentang objek penelitian, metode dan
desain penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan
data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.
Bab IV : Gambaran Umum Daerah dan Instansi Kabupaten Sleman
Dalam bab ini akan menjelaskan profil objek penelitian yaitu
Kabupaten Sleman dan instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) dari beberapa aspek.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 23
7
Bab V : Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini membahas analisis data yang diperoleh penulis dari hasil
penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Sleman.
Bab VI : Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian proses
penelitian mulai dari awal hingga penyampaian hasil analisis data,
keterbatasan yang ada dalam penelitian, serta adanya saran yang
diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 24
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak yang telah di uraikan di atas,
penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak intinya adalah penerimaan terbesar
suatu negara yang diperoleh dari masyarakat, bersifat memaksa dan tidak
mendapat imbalan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan yang
telah ditetapkan guna memenuhi segala keperluan pemerintah baik dari aspek
ekonomi, sosial, dan politik demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.
Menurut Suandy (2016: 10) terdapat ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam
berbagai definisi, yaitu:
1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 25
9
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public
investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
B. Fungsi Pajak
Pajak merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk
menunjang pembangunan bagi seluruh aspek suatu negara. Menurut Waluyo
(2011: 6) Terdapat beberapa fungsi-fungsi pajak, yakni sebagai berikut.
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regular)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang lebih
tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang
mewah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 26
10
C. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2009: 7), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi
beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.
1. Official Assessment System
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak
sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 27
11
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya
adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
D. Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain itu dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata
autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-
undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau
kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.
Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Mardiasmo (2002: 46) terdapat tiga tujuan utama dalam pelaksanaan
otonomi daerah yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 28
12
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan.
Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004, terdapat tiga syarat yang harus
dipenuhi dalam melakukan pembentukan daerah otonom, yaitu:
1. Syarat Administratif
Untuk syarat administratif daerah provinsi meliputi hal sebagai berikut:
a. Persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi
cakupan wilayah provinsi.
b. Persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur.
c. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
2. Syarat Teknis
Untuk syarat teknis meliputi beberapa faktor sebagai berikut:
a. Kemampuan ekonomi
b. Potensi daerah
c. Sosial budaya
d. Sosial politik
e. Kependudukan
f. Luas daerah
g. Pertahanan
h. Keamanan
i. Serta faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 29
13
3. Syarat Fisik
Terdapat beberapa syarat fisik untuk menjadi daerah otonom yaitu sebagai
berikut:
a. Paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.
b. Paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten.
c. 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana,
dan prasarana pemerintahan.
E. Pajak Daerah
Suandy (2016: 37) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang
pemungutannya terdapat pada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya melalui
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) akan diperoleh dari pajak pusat yang telah diatur dalam
undang-undang. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
terdapat empat jenis pajak daerah provinsi dan tujuh jenis pajak daerah kabupaten,
yakni sebagai berikut:
1. Pajak Daerah Provinsi sebagai berikut:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 30
14
d. Pajak Air Perusahaan.
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Kabupaten sebagai berikut:
a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
F. Retribusi Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 64, dinyatakan bahwa
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 31
15
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa untuk kepentingan pribadi atau
Badan. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dalam pungutan Retribusi Daerah terdapat Wajib Retribusi yang merupakan
orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah pasal 108, dinyatakan bahwa objek Retribusi Daerah
meliputi beberapa hal, yaitu:
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 109 adalah pelayanan yang
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum, yaitu:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 32
16
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 126 adalah pelayanan yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang
meliputi:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yakni sebagai berikut:
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 33
17
2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7) Retribusi Rumah Potong Hewan
8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10) Retribusi Penyeberangan di Air
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 140 adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Terdapat beberapa jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu:
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 34
18
4) Retribusi Izin Trayek
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
G. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa
Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah sangat diperlukan
untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah melalui pendapatan asli daerah
yang dapat digunakan untuk menunjang segala aktivitas pemerintahan dan juga
pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan serta mengurangi adanya
ketergantungan suatu daerah dalam memperoleh dana dari pemerintah pusat.
Agar pendapatan suatu daerah dapat selalu tercukupi, dalam hal ini peran
pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk bisa melakukan eksplorasi
terhadap daerahnya agar dapat menggali potensi kekayaan yang ada entah itu dari
sumber daya alam maupun sumber daya manusia, demi meningkatkan pendapatan
daerah terutama pada sumber pendapatan asli daerah. Adapun sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 35
19
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
H. Efektivitas
Efektivitas adalah kata dasar dari efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2008: 374) efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat
membawa hasil; berhasil guna, dan mulai berlaku. Sedangkan, efektivitas
mempunyai pengertian “keefektifan” yang berarti keadaan berpengaruh; hal
berkesan, kemanjuran; kemujaraban, keberhasilan, dan hal mulai berlakunya.
Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa ahli yaitu pengertian
efektivitas menurut Jr. Schermerhorn adalah pencapaian target output yang diukur
dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan
output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif. Selain
itu, terdapat juga pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2008) yaitu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 36
20
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara
sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada
waktunya. Dari kedua pendapat ahli di atas mengenai efektivitas, maka penulis
menyimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara usaha dan hasil yang
memperlihatkan sejauh mana suatu target dapat tercapai tepat waktu.
I. Hasil Penelitian Terdahulu
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan
dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini. Penelitian tentang Studi Analisis
Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah
Kabupaten Gianyar) yang dilakukan oleh Ni Wayan Ari Sucanti, Putu Sukma
Kurniawan, Gusti Ayu Purnamawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah,
serta mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan
asli daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian ini yaitu
deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer
berupa wawancara dengan kepala bagian penagihan dan pelaporan. Sedangkan
data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun 2012-2016 dan informasi pendukung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Data-data tersebut kemudian dianalisis
efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 37
21
PAD. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan
kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektivitas dan sangat efisien
pada tahun 2012-2016. Selanjutnya kontribusi penerimaan pajak terhadap
penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik sedangkan
kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di
Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang.
Penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak
dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 yang
dilakukan oleh Elfayang Rizky Ayu Puspitasari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-
2013, bagaimana Efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-
2013, bagaimana Efisiensi Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013,
bagaimana Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013,
bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Blora tahun 2009-2013, bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui
dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalahpotensi pajak daerah
dan retribusi daerah, target pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi pajak
daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Data analisis yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis kontribusi,
dan analisis uji beda t-test. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 38
22
untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam
kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi
daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat
efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun
tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013
berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.
(5) Analisis uji beda t-tes untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan
retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak
daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.
Penelitian yang berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam
Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Pacitan) yang dilakukan oleh Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan,
dan Tri Henri Sasetiadi. Jenis penelitian ini menggunakan explanatory research
dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang kontribusi pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel penelitian
ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan keuangan daerah tahun
2011-2014. Analisis data menggunakan teknik diskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai
kontribusi dalam pendapatan asli daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 39
23
Penelitian tentang Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dilakukan oleh Vincentia Putri Kusumawati.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah Istimewa
Yogyakarta, untuk mengetahui berapa besar efisiensi dan efektivitas PAD selama
tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2008. Jenis penelitian ini adalah studi
kasus. Data diperoleh dengan melakukakn wawancara dan dokumentasi. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efisiensi,
dan analisis efektvitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang
diberikan dari PAD mempunyai rata-rata sebesar 53,13% selama lima tahun
anggaran yang diteliti, efisiensi PAD tahun 2004 sebesar 4,74%, tahun 2005
sebesar 4,90%, tahun 2006 sebesar 4,64%, tahun 2007 sebesar 4,72%, dan tahun
2008 sebesar 4,52%, efektivitas PAD tahun 2004 sebesar 114,52%, tahun 2005
sebesar 107,49%, tahun 2006 sebesar 118,45%, tahun 2007 sebesar 114,17%, dan
tahun 2008 sebesar 115,51%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa efisiensi dan
efektivitas PAD selama 5 tahun anggaran yakni tahun 2004 sampai tahun 2008
semua sudah tergolong efisien dan efektif.
Penelitian tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara yang dilakukan oleh
Zainuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pajak
daerah di provinsi Maluku Utara, (2) tingkat efisiensi pajak daerah dan di provinsi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 40
24
Maluku Utara, dan (3) kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di
provinsi Maluku Utara tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efisiensi, analisis
efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas
untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. (2) Tingkat efisiensi
untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. (3) Kontribusi
pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5
tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan dari
penelitian ini yaitu (1) perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi Maluku
Utara selama periode 20102014 mengalami kenaikan yaitu rata-rata 29,87% per
tahun. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 28,16% per tahun.
(2) Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara selama periode 2010-2014
pada masing-masing sektor secara keseluruhan tergolong efektif dengan tingkat
efektifitas rata-rata 92,88%. (3) Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara
selama periode 2010-2014 tergolong efisien yaitu dengan rata-rata tingkat efisiensi
sebesar 4,91% per tahun. (4) Penerimaan pajak daerah provinsi Maluku Utara
selama periode 2010-2014 mendominasi PAD, yaitu dengan rata-rata kontribusi
sebesar 78,67% per tahun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 41
25
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada BKAD Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian berlangsung pada bulan April hingga Mei
2019. Objek penelitian ini adalah data dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sleman khususnya pada bagian data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
B. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman khususnya pada bagian Kepala Bidang Perencanaan dan
Evaluasi BKAD Sleman.
C. Metode dan Desain Penelitian
1. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2015: 53) pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya
pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel
yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 42
26
independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen. Selain itu juga,
menurut Sugiyono (2013: 13) pengertian metode penelitian kuantitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Desain Penelitian
Desain penelitian yang dilakukan penulis berupa studi kasus. Menurut
Creswell (2014: 97), studi kasus adalah penelitian terhadap kesatuan sosial yang
dipilih sebagai bahan kajian terhadap agregat sosial yang lebih luas, akan tetapi
hubungan antara kesatuan sosial tersebut dengan total populasi tidak dapat
ditaksir. Selanjutnya, apabila akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat
dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan
menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara,
materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.
Adapun pengertian studi kasus menurut Yin (2013: 18) yaitu suatu inkuiri
empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata,
bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan
dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Selanjutnya, Yin (2013: 1-12)
mengatakan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 43
27
yang berupa perencanaan baik perencanaan wilayah, administrasi umum,
kebijakan umum, ilmu-ilmu manajamen, dan pendidikan.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Menurut Arikunto (2010: 274) metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal tau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah dan sebaginya. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini
dilakukan dengan melakukan mengajukan pertanyaan secara lisan kepara pihak-
pihak yang bersangkutan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang
terkait dengan penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 44
28
E. Teknik Analisis Data
Terdapat beberapa analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Analisis Efektivitas
Menurut Halim (2017: 130) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya
suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai
tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif.
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai
kegiatan yang telah ditetapkan.
a. Pajak Daerah
Efektivitas Pajak Daerah dihitung menggunakan prosentase antara
perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan target penerimaan Pajak
Daerah. Rumus untuk menghitung efektivitas Pajak Daerah yaitu:
Efektivitas Pajak Daerah = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%
Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas Pajak Daerah yaitu:
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah
Prosentase Kriteria
Di atas 100% Sangat Efektif
90 – 100% Efektif
80 – 90 % Cukup Efektif
60 – 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 45
29
Sumber: Data Diolah
b. Retribusi Daerah
Efektivitas Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan
prosentase perbandingan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan target
penerimaan Retribusi Daerah. Rumus untuk menghitung efektivitas Retribusi
Daerah yaitu:
Efektivitas Retribusi Daerah = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Target Penerimaan Retribusi Daerah 𝑥 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas Retribusi Daerah yaitu
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah
Prosentase Kriteria
Di atas 100% Sangat Efektif
90 – 100% Efektif
80 – 90 % Cukup Efektif
60 – 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Data diolah
2. Analisis Kontribusi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah
sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu
yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau
kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 46
30
sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Dalam
analisis ini akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
a. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus dari perhitungan ini
adalah sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑥 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu:
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah
Prosentase Kriteria
0,00% - 10% Sangat Kurang
10,00% - 20% Kurang
20,00% - 30% Sedang
30,00% - 40% Cukup Baik
40,00% - 50% Baik
Di atas 50% Sangat Baik
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 47
31
b. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus dari perhitungan
ini adalah sebagai berikut:
Kontribusi Retribusi Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑥 100%
Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah yaitu:
Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah
Prosentase Kriteria
0,00% - 10% Sangat Kurang
10,00% - 20% Kurang
20,00% - 30% Sedang
30,00% - 40% Cukup Baik
40,00% - 50% Baik
Di atas 50% Sangat Baik
Sumber: Data diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 48
32
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman
1. Lambang Daerah
Sebagai lambang identitas, simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
sarat dengan makna. Berikut ini dipaparkan makna yang dikandung simbol
tersebut. Pada pandangan sekilas, lambang yang berbentuk segi empat dengan
perbandingan ukuran 2×3 yang melambangkan prasaja dan kekuatan. Dasar dari
simbol daerah Sleman adalah Pancasila, kekayaan alam, dan kebudayaan.
Gambar 1: Simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
Sumber: http://www.slemankab.go.id
2. Letak Wilayah
Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan
110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 49
33
No Kecamatan Banyaknya Desa Dusun Luas (Ha) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan (Km2)
1 Moyudan 4 65 2.762 33.595 1,216
2 Godean 7 57 2.684 57.245 2,133
3 Minggir 5 68 2.727 34.562 1,267
4 Gamping 5 59 2.925 65.789 2,249
5 Seyegan 5 67 2.663 42.151 1,583
6 Sleman 5 83 3.132 55.549 1,774
7 Ngaglik 6 87 3.852 65.927 1,712
8 Mlati 5 74 2.852 67.037 2,351
9 Tempel 8 98 3.249 46.386 1,428
10 Turi 4 54 4.309 32.544 0,755
11 Prambanan 6 68 4.135 44.003 1,064
12 Kalasan 4 80 3.584 54.621 1,524
13 Berbah 4 58 2.299 40.226 1,75
14 Ngemplak 5 82 3.571 44.382 1,243
15 Pakem 5 61 4.384 30.713 0,701
16 Depok 3 58 3.555 109.092 3,069
17 Cangkringan 5 73 4.799 26.354 0,549
Jumlah 86 1.212 57.482 850.176 1,479
Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten,
Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo,
Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah
selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten
Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau
sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2,dengan
jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara administratif
terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Pembagian wilayah
administrasi Kabupaten Sleman:
Tabel 5. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman
Sumber: http://www.slemankab.go.id
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 50
34
4. Karakteristik Wilayah
a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman
terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :
1) Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang
menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt)
sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber
daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi
dan ekosistemnya.
2) Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian
Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan
tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata
budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
3) Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang
meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan
Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan
jasa.
4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan
Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup
air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu
serta gerabah.
b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati
jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 51
35
Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini
melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan
Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga
dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-
wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari
pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.
c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan
wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan
masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:
1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena
perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan
kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah
Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota
Yogyakarta.
2) Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota
Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota
Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di
wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan
merupakan wilayah sub urban.
3) Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota
Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 52
36
pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas
perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.
5. Topografi
Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali
daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di
Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar
Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir
setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan
didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan
atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).
a. Ketinggian
Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari
permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu
ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan
laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 %
dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean,
Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan
laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17
Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas
6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi,
Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 53
37
1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan
Cangkringan.
b. Kemiringan Lahan (Lereng)
Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak
horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng).Hasil analisa peta yang
berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu
lereng 0 – 2 %; > 2 – 15 %; > 15 – 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 – 2 %
terdapat di 15 (lima belas ) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 %
dari seluruh wilayah lereng, > 2 – 15 % terdapat di 13 (tiga belas ) Kecamatan
dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan
lahan > 15 – 40 % terdapat di 12 ( dua belas ) Kecamatan luas lereng ini
sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di Kecamatan Godean,
Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas
1.616 ha atau 2,81 %.
c. Iklim
Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim
hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan Mei –
Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan
maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan
februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. Adapun
kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar
74 % dan tertinggi pada bulan maret dan nopember masing-masing sebesar 87
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 54
38
%, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajad celcius pada bulan
januari dan nopember dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada
bulan September.
d. Tata Guna
Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang
subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan
jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain.
Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis
tanah Sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %,
Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.
Tabel 6. Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman
Sumber: http://www.slemankab.go.id
6. Wilayah Administratif
Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, yang
memiliki 86 desa dan 1212 dusun. Wilayahnya berbatasan dengan semua
kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Propinsi
Jawa Tengah.
1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Sawah 24.662 24.586 24.381 24.321 24.291 23.483
2 Tegalan 6.184 6.214 6.255 6.256 5.864 6.407
3 Pekarangan 18.461 18.488 18.609 18.659 18.688 18.759
4 Lain-lain* 8.175 8.194 8.237 8.246 8.639 8.833
Jumlah 57.482 57.482 57.482 57.482 57.482 57.482
No Jenis TanahLuas (Ha)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 55
39
B. Gambaran Umum Instansi BKAD Kabupaten Sleman
1. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Gambar 2: Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sumber: http://www.slemankab.go.id
2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati
Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Fungsi dan
Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tugas Pokok Badan Keuangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 56
40
dan Aset Daerah Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Terdapat beberapa fungsi BKAD, yaitu:
a. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Visi & Misi
a. Visi
Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya
dan terintegrasikannya system e-government menuju smart regency tahun
2021.
b. Misi
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kulaitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan
kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 57
41
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Data yang digunakan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman adalah data penerimaan Pendapatan Asli
Daerah. Tahun data yang diolah adalah tahun 2014 sampai 2017. Dalam data
tersebut mencakup target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Data yang diperoleh telah diringkas sebagai berikut:
Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Tahun Penerimaan PAD
2014 573.337.599.560
2015 643.111.042.141
2016 717.672.384.752
2017 825.332.890.173
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Tabel 8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Pajak Daerah
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2014 282.100.000.000 326.033.995.237
2015 346.000.000.000 373.137.768.071
2016 383.400.000.000 410.456.574.360
2017 449.600.000.000 528.440.988.318
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 58
42
Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Retribusi Daerah
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2014 33.380.569.240 40.711.532.418
2015 41.145.280.060 39.850.135.035
2016 43.547.049.940 43.097.994.071
2017 42.662.283.050 48.411.249.719
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
B. Analisis Data
Seperti yang telah dikemukakan penulis pada bab tiga tentang metode
penelitian, terdapat beberapa metode yang digunakan penulis untuk menganalisis
data. Analisis data yang pertama digunakan adalah analisis efektivitas yang
digunakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten Sleman. Selanjutnya, dilakukan analisis kontribusi yang
digunakan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Terakhir,
analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya
kenaikan dan penurunan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Berikut penyajian analisis data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan
pembahasan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Daerah dan retribusi
daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
dari tahun 2014 sampai 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 59
43
1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman
Peranan Pajak Daerah sangat besar dalam mendukung pemerintah untuk
merealisasikan pembangunan daerah. Efektivitas pajak daerah menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerah dengan target
yang telah ditetapkan. Ketika realisasi yang dicapai semakin besar dari target,
maka dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah semakin efektif dan
begitu juga sebaliknya. Berikut hasil analisis efektivitas pajak daerah beserta
rumus yang digunakan:
Efektivitas Pajak Daerah = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%
Tabel 10. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Pajak Daerah Efektivitas
(%) Keterangan*
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2014 282.100.000.000 326.033.995.237 115,57
Sangat
Efektif
2015 346.000.000.000 373.137.768.071 107,84
Sangat
Efektif
2016 383.400.000.000 410.456.574.360 107,06
Sangat
Efektif
2017 449.600.000.000 528.440.988.318 117,54
Sangat
Efektif
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data diolah)
*Keterangan di atas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai
efektivitas pajak daerah yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 60
44
Tabel 11. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah
Prosentase Kriteria
Di atas 100% Sangat Efektif
90 – 100% Efektif
80 – 90 % Cukup Efektif
60 – 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan
Pajak Daerah yang dilakukan dari tahun anggaran 2014 sampai 2017 sudah
mencapai tingkat 100 persen lebih dengan rata-rata sebesar 112 persen.
Pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Sleman terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 117,54 persen sedangkan yang
paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 107,06 persen. Menurut klasifikasi
kriteria, tingkat efektivitas yang melebihi 100 persen termasuk dalam
klasifikasi kriteria sangat efektif.
2. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman
Selain pajak daerah, terdapat komponen lain yang mendukung peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Pada bagian ini, akan dilakukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 61
45
penghitungan efektivitas retribusi daerah. Berikut hasil analisis efektivitas
retribusi daerah beserta rumus yang digunakan:
Efektivitas Retribusi Daerah = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Target Penerimaan Retribusi Daerah 𝑥 100%
Tabel 12. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Retribusi Daerah Efektivitas
(%) Keterangan*
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
2014 33.380.569.240 40.711.532.418 121,96
Sangat
Efektif
2015 41.145.280.060 39.850.135.035 96,85 Efektif
2016 43.547.049.940 43.097.994.071 98,97 Efektif
2017 42.662.283.050 48.411.249.719 113,48
Sangat
Efektif
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data diolah)
*Keterangan di atas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai
efektivitas retribusi daerah yaitu:
Tabel 13. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah
Prosentase Kriteria
Di atas 100% Sangat Efektif
90 – 100% Efektif
80 – 90 % Cukup Efektif
60 – 80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas retribusi daerah
Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat efektivitas
retribusi daerah Kabupaten Sleman sudah tergolong sangat efektif karena
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 62
46
tingkat rata-rata efektivitasnya berjumlah 107,82 persen. Pada tahun 2015
terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 25,11 persen dari jumlah
realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2014. Pada tahun 2014, tingkat
efektivitas diperoleh sebesar 121,96 persen, tahun 2015 sebesar 96,85 persen,
tahun 2016 sebesar 98,87 persen, dan tahun 2017 sebesar 113,48 persen.
Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2014 sampai 2017
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan kinerja
yang baik untuk memperoleh retribusi daerah.
3. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Pajak daerah adalah salah satu komponen pendukung pemerintah daerah
untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan suatu daerah.
Pelaksanaan pemungutannya sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Terdapat banyak faktor untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan
masyarakat adalah hal penting yang perlu ditingkatkan demi meningkatkan
pendapatan daerah.
Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar
kontribusi pajak daerah Kabupaten Sleman terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Sleman tahun 2014 sampai 2017. Berikut hasil analisis
beserta rumus yang digunakan:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 63
47
Kontribusi Pajak Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑥 100%
Tabel 14. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah Realisasi PAD
Kontribusi
(%) Keterangan*
2014 326.033.995.237 573.337.599.560 56,88 Sangat Baik
2015 373.137.768.071 643.111.042.141 58,02 Sangat Baik
2016 410.456.574.360 717.672.384.752 57,19 Sangat Baik
2017 528.440.988.318 825.332.890.173 64,03 Sangat Baik
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data diolah)
*Keterangan di atas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai
kontribusi pajak daerah yaitu:
Tabel 15. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah
Prosentase Kriteria
0,00% - 10% Sangat Kurang
10,00% - 20% Kurang
20,00% - 30% Sedang
30,00% - 40% Cukup Baik
40,00% - 50% Baik
Di atas 50% Sangat Baik
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak
daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, tingkat kontribusi pajak daerah
terhadap PAD sebesar 56,88 persen, tahun 2015 sebesar 58,02 persen, tahun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 64
48
2016 sebesar 57,19 persen, dan tahun 2017 sebesar 64,03 persen. Tingkat
kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh memiliki rata-rata
sebesar 59,03 persen. Hasil rata-rata tersebut sudah tergolong dalam kriteria
sangat baik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah
Kabupaten Sleman dalam melakukan pemungutan pajak daerah sudah baik.
4. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Selain pajak daerah, retribusi daerah juga salah satu sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman perlu
mengetahui pungutan daerah yang harus diterima oleh orang pribadi atau badan
yang telah menerima pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah. Dalam
analisis ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Berikut hasil
analisis beserta rumus yang digunakan:
Kontribusi Retribusi Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷) 𝑥 100%
Tabel 16. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman
Tahun Realisasi Penerimaan
Retribusi Daerah Realisasi PAD
Kontribusi
(%) Keterangan*
2014 40.711.532.418 573.337.599.560 7,1 Sangat Kurang
2015 39.850.135.035 643.111.042.141 6,2 Sangat Kurang
2016 43.097.994.071 717.672.384.752 6 Sangat Kurang
2017 48.411.249.719 825.332.890.173 5,88 Sangat Kurang
Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (Data diolah)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 65
49
*Keterangan di atas berdasarkan klasifikasi kriteria yang digunakan untuk menilai
kontribusi retribusi daerah yaitu:
Tabel 17. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah
Prosentase Kriteria
0,00% - 10% Sangat Kurang
10,00% - 20% Kurang
20,00% - 30% Sedang
30,00% - 40% Cukup Baik
40,00% - 50% Baik
Di atas 50% Sangat Baik
Sumber: Data diolah
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan
retribusi daerah Kabupaten Sleman hampir mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat penurunan sedikit, tetapi pada tahun 2016
mengalami lonjakan kenaikan dibandingkan tahun 2014. Sama seperti
penerimaan retribusi daerah, realisasi PAD juga ikut meningkat setiap tahunnya
yang disebabkan oleh peningkatan retribusi daerahnya. Realisasi penerimaan
retribusi daerah mengalami kenaikan, tetapi kontribusi yang diberikan retribusi
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Pada tahun
2014, perolehan kontribusi sebesar 7,1 persen, tahun 2015, kontribusinya
sebesar 6,2 persen, tahun 2016 sebesar 6 persen, dan tahun 2017 sebesar 5,88
persen. Tingkat kontribusi retribusi daerah dari tahun 2014 sampai 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 66
50
memiliki rata-rata sebesar 6,30 persen, yang berarti bahwa angka tersebut hanya
menduduki klasifikasi kriteria sangat kurang.
C. Hasil Penelitian dan Interpretasi
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, terdapat
beberapa interpretasi penulis terkait hasil analisis, yakni sebagai berikut:
1. Grafik Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sleman
a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Gambar 3: Grafik Penerimaan Pajak Daerah
Sumber: Olahan data sekunder, 2019
Pada gambar 3 di atas, diketahui bahwa target penerimaan pajak daerah
Kabupaten Sleman meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga terjadi pada
realisasi penerimaan pajak daerah, dimana penerimaan tiap tahunnya
2014 2015 2016 2017
Target Penerimaan 282.100.000.000 346.000.000.000 383.400.000.000 449.600.000.000
Realisasi Penerimaan 326.033.995.237 373.137.768.071 410.456.574.360 528.440.988.318
-
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Linear (Target Penerimaan) Linear (Realisasi Penerimaan)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 67
51
meningkat sejalan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Tren secara keseluruhan bagi
peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman sudah sangat baik,
yang berarti adanya kinerja pemerintah daerah yang baik untuk terus
meningkatkan pajak daerah setiap tahunnya.
b. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Gambar 4: Grafik Penerimaan Retribusi Daerah
Sumber: Olahan data sekunder, 2019
Dari gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi
penerimaan retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2014 dan 2017
mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun tersebut
realisasi penerimaan retribusi daerah tidak dapat mencapai target
penerimaannya. Target penerimaan yang disasar oleh Pemerintah Daerah
2014 2015 2016 2017
Target Penerimaan 33.380.569.240 41.145.280.060 43.547.049.940 42.662.283.050
Realisasi Penerimaan 40.711.532.418 39.850.135.035 43.097.994.071 48.411.249.719
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Linear (Target Penerimaan) Linear (Realisasi Penerimaan)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 68
52
Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai 2016 selalu mengalami kenaikan
walaupun pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa target penerimaan menurun
dengan selisih sebesar Rp 884.766.890 dari target penerimaan tahun 2016.
Namun begitu, realisasi penerimaan yang diterima pada tahun 2017 lebih
besar dibandingkan tahun 2016.
c. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Gambar 5: Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Olahan data sekunder, 2019
Pada gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sleman selalu meningkat setiap tahunnya. Pada
penjelasan sebelumnya, penulis telah memaparkan analisis bahwa baik
penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah selalu meningkat setiap
tahunnya. Karena pajak daerah dan retribusi daerah adalah penyumbang
2014 2015 2016 2017
Penerimaan PAD 573.337.599.560 643.111.042.141 717.672.384.752 825.332.890.173
0
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
800.000.000.000
900.000.000.000
Penerimaan PAD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 69
53
Pendapatan Asli Daerah, maka sudah pasti penerimaan PAD juga akan ikut
meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah.
2. Tren Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Daerah Kabupaten Sleman
a. Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Gambar 6: Tren Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber: Olahan data sekunder, 2019
Pada gambar 5.4 di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak daerah
dan retribusi daerah Kabupaten Sleman masing-masing memiliki rata-rata
nilai efektivitas sebesar 112 persen untuk pajak daerah dan 108 persen untuk
retribusi daerah. Keduanya memiliki rata-rata efektivitas di atas 100 persen
yang merepresentasikan bahwa nilai efektivitas pemungutan pajak daerah
maupun retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah
0
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 2017
Per
senta
se E
fektv
itas
Tahun
Perbandingan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah Retribusi Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 70
54
sangat efektif. Terlihat pada garis tren di atas menunjukkan keduanya sama-
sama memiliki tren naik, walaupun efektivitas retribusi daerah sempat
mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015, namun pada
akhirnya efektivitas retribusi daerah dapat kembali naik beriringan dengan
nilai efektivitas pajak daerah.
b. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Gambar 7: Tren Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber: Olahan data sekunder, 2019
Pada gambar 5.5 di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan kontribusi
antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sleman sangat jauh. Kontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 59 persen,
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016 2017
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap PAD
Pajak Daerah Retribusi Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 71
55
memiliki tren yang naik walaupun sempat menurun sedikit pada tahun 2016
namun pada akhirnya melonjak naik di angka 64 persen. Di sisi lain,
kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-
rata enam persen, memiliki tren yang menurun setiap tahunnya. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dapat dikatakan sangat baik,
sedangkan kontribusi retribusi daerah dapat dikatakan sangat kurang.
3. Penyebab Kenaikan dan Penurunan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti menemukan beberapa hal
yang mendasari terjadinya kenaikan dan penurunan pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:
a. Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah
Terdapat beberapa aspek yang mendukung adanya kenaikan dalam
pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan
Asli Daerah, yaitu sebagai berikut:
1) Menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Adanya penambahan objek pajak, wajib pajak, serta retribusi.
3) Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2
dan BPHTB.
4) Kesiapan pemerintah daerah dalam menganggarkan defisit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 72
56
5) Selama tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
b. Penurunan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah
Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan penurunan dalam
pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan
Asli Daerah, yaitu sebagai berikut.
1) Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan
pemungutan.
Sebaiknya dalam pelaksanaan pemungutan yang dilakukan setiap
tahun perlu adanya evaluasi terkait dengan sarana dan prasarana.
Pelaksanaan pemungutan tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan baik
jika sarana dan prasarana belum mendukung. Ketika menetapkan strategi
pemungutan pajak, ada baiknya disesuaikan dengan sarana dan
prasarana yang kompatibel dengan strategi. Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman juga harus selalu memperbaharui sarana dan
prasarana setiap waktu agar kinerja Pemkab Sleman dapat menjadi lebih
baik.
2) Kesiapan SDM khususnya bagian pelaksana yang melakukan
pemungutan dalam mengeksekusi strategi yang telah ditetapkan Pemkab
Sleman dalam meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan
Pendapatan Asli Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 73
57
Peranan sumber daya manusia juga sangat penting dalam
pelaksanaan strategi. Sumber daya manusia yang dibahas dalam hal ini
yaitu seluruh karyawan pajak atau bagian pelaksanaan pemungutan.
Sarana dan prasarana perlu di kontrol oleh pihak yang juga harus tahu
dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Sleman juga dapat
memberikan beberapa pelatihan kepada pegawai agar dapat
meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan strategi yang
telah ditetapkan dalam rangka mensukseskan kinerja Pemkab Sleman.
3) Pengawasan Pemkab Sleman yang masih kurang terhadap bagian
pelaksana pemungutan pajak.
Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya melakukan evaluasi
terhadap kinerja pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak. Hal –
hal yang dikira masih kurang baik sebaiknya perlu dikaji ulang agar
kedepannya pengawasan dapat lebih ketat. Penerapan sanksi yang tegas
juga dapat diberlakukan agar muncul sikap taat akan aturan yang berlaku
dalam melaksanakan pemungutan pajak maupun retribusi.
4) Belum maksimalnya kinerja Pemkab Sleman dalam melakukan
penggalian potensi di daerah baru yang dapat meningkatkan penerimaan
pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
Pemkab Sleman sebaiknya harus sering melakukan pembaharuan
data di daerah-daerah Kabupaten Sleman. Pembaharuan data ini
bertujuan agar Pemkab Sleman dapat lebih teliti dalam mengetahui
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 74
58
potensi-potensi daerah sebagai sumber penerimaan baru, yang mungkin
sebelumnya belum masuk di radar Pemkab Sleman. Selain itu, Pemkab
Sleman juga dapat memperoleh informasi dari pihak akademis yang juga
sedang meneliti tentang kajian potensi yang ada di daerah Kabupaten
Sleman.
5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya taat membayar
pajak maupun retribusi.
Kunci dari keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan
pendapatan daerah yaitu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat
dan pemerintah daerah. Pemkab Sleman perlu melakukan sosialisasi
akan pentingnya kontribusi masyarakat dalam taat membayar pajak
maupun retribusi. Pemkab Sleman juga bisa mendalami apa saja hal-hal
yang membuat masyarakat masih malas membayar pajak maupun
retribusi. Dengan mengetahui faktor penghambat yang membuat
masyarakat masih malas membayar pajak maupun retribusi, Pemkab
Sleman dapat memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 75
59
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti
memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai
2017 setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 persen, dimana dalam persentase
tersebut sudah efektif. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sleman telah bekerja dengan efektif dalam melaksanakan pemungutan pajak
daerah.
2. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Sleman selama empat tahun selalu
mengalami fluktuasi. Walaupun efektivitas retribusi daerah sempat mengalami
penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara rata-rata efektivitas retribusi
daerah yang dicapai sebesar 107,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah efektif dalam melaksanakan
pemungutan retribusi daerah.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman
selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2017. Rata-rata
kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 59 persen yang dalam
klasifikasi sudah dapat diartikan “sangat baik”.
4. Kontribusi retribusi daerah dari tahun 2014 sampai 2017 selalu mengalami
penurunan, sehingga hanya memperoleh rata-rata sebesar 6,30 persen. Dari data
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 76
60
tersebut, menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman di klasifikasikan sangat kurang.
B. Keterbatasan Penelitian
Tentunya dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:
1. Jumlah realisasi penerimaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
angka yang direkapitulasi manual karena adanya informasi yang tidak jelas
dalam data yang diperoleh dari BKAD Sleman, namun hal ini diperbolehkan
pihak BKAD Sleman kepada peneliti untuk menggunakan angka rekapitulasi
manual.
2. Data dari instansi terkait yang kemudian digunakan untuk keperluan penelitian
masih ada yang tidak lengkap. Contohnya jumlah rekapitulasi penerimaan
retribusi daerah dan total penerimaan PAD tahun 2014 tidak tersedia.
C. Saran
1. Bagi pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian atau peneliti selanjutnya
diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait efisiensi
pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sebaiknya:
a. Turut aktif dalam memberikan sosialisasi cara melakukan pembayaran
pajak dan retribusi serta tentang pentingnya kontribusi masyarakat dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 77
61
taat membayar pajak maupun retribusi sebagai solusi untuk meningkatkan
PAD.
b. Sebaiknya selalu membuat data tentang alasan kenaikan dan penurunan
pajak daerah maupun retribusi daerah di setiap tahunnya, agar nantinya
alasan-alasan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi.
c. Sebaiknya data terkait biaya operasional yang dikeluarkan oleh masing-
masing dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dicatat dengan detail khususnya pada bagian daftar isi.
d. Melakukan pendataan secara intensif terhadap objek dan subjek pajak
daerah serta retribusi daerah.
e. Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam
pembayaran pajak maupun retribusi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 78
62
DAFTAR PUSTAKA
Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Penerbit Airlangga, Jakarta.
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta,
Jakarta.
Creswell, John.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih di Antara Lima
Pendekatan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Fitriandi, Primandita, Aryanto, Yuda, Priyono, Agus Puji. 2018. Kompilasi Undang-
Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul., Kusufi, Muhammad Syam. 2017. Teori, Konsep, dan Aplikasi
Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
Ismaya, Sujuna, dan Sigit Wiharno. 2003. Kamus Besar Ekonomi. CV Pustaka Grafika,
Bandung.
Yin, Robert K. 2013. Studi Kasus Desain dan Metode. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Kusumastuti, Vincentia Putri. 2010. “Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi Tidak
Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Mafaza, Wildah, Yuniadi Mayowan dan Tri Henri Sasetiadi. 2016. “Kontribusi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)”. Jurnal
Perpajakan (JEJAK). Vol. 11. No. 1.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi
Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”.
Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro, Semarang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 79
63
Schermerhorn, Jr. dan John, R. 1986. Management for Productivity. John Willey &
Sons, New York.
Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak. Edisi Ketujuh. Salemba Empat, Jakarta.
Sucanti, Ni Wayan Ari, Putu Sukma Kurniawan, dan Gusti Ayu Purnamawati. 2017.
“Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di
Pemerintah Kabupaten Gianyar)”. e-journal Universitas Pendidikan Ganesha.
Vol. 8. No. 2.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta,
Bandung.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed
Methods). Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D). Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
Zainuddin. 2016. “Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara”. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial.
Vol. VII. No. 2.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 80
64
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 81
65
LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 82
66
Dinas Pendapatan Daerah Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel 45.000.000.000 49.800.597.181
Pajak Restoran 23.000.000.000 27.979.616.224
Pajak Hiburan 5.000.000.000 5.652.846.661
Pajak Reklame 10.000.000.000 11.367.611.231
Pajak Penerangan Jalan Umum 55.000.000.000 60.121.472.627
Pajak Parkir 1.100.000.000 1.265.723.054
Pajak Air Tanah (SDAEM) 2.000.000.000 2.042.167.036
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC (SDAEM) 8.000.000.000 12.205.938.250
Pajak Bumi dan Bangunan 53.000.000.000 59.617.670.782
Pajak BPHTB 80.000.000.000 95.980.352.191
Retribusi Jasa Usaha
1. Tempat Rekreasi dan OR
Kaliurang 2.000.000.000 2.411.194.500
2. Pemakaian Kekayaan Daerah
Sewa Lahan Reklame 400.000.000 203.735.949
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Retribusi Jasa Usaha
1. Pemakaian Kekayaan Daerah
a. Sewa Gedung 41.500.000 264.240.000
b. Sewa Lapangan 21.000.000 22.412.500
c. Sewa Lapangan Tenis 0 23.375.000
d. Sewa Bus 7.000.000 19.962.500
e. Sewa Rumah Dinas 0 226.800
f. Sewa Tanah 0 0
g. Gd. Olah Raga 0 231.277.865
h. Tempat Rekreasi & Olahraga Stadion Maguwoharjo 514.000.000 443.579.599
Dinas Pasar
Retribusi Jasa Umum 4.560.900.700 4.626.460.900
Retribusi Jasa Usaha 502.999.700 681.957.050
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Retribusi Jasa Umum 3.500.000.000 4.151.538.594
Retribusi Jasa Usaha 387.732.000 417.676.500
Retribusi Perijinan Tertentu 130.000 290.000
Dinas Nakersos
Retribusi Jasa Umum 132.000.000 171.773.700
Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan
Retribusi Jasa Umum 2.045.838.000 2.459.883.711
Retribusi Jasa Usaha 1.907.013.240 2.104.744.000
Retribusi Perijinan Tertentu 16.000.000.000 20.826.599.850
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Retribusi Jasa Usaha 778.510.600 1.058.596.900
Dinas Kependudukan dan Capil
Retribusi Jasa Umum 100.295.000 109.142.000
Dinas Pertanian Perikanan & Kehutanan
Retribusi Jasa Umum 210.600.000 211.132.700
Retribusi Jasa Usaha 271.050.000 271.731.800
40.711.532.418 33.380.569.240 Jumlah Total
Retri
busi
Dae
rah
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Jumlah Total 282.100.000.000 326.033.995.237
Pajak Daerah
Jumlah 19.952.851.240 25.391.227.561
Jumlah 778.510.600 1.058.596.900
Jumlah 3.887.862.000 4.569.505.094
Jumlah 100.295.000 109.142.000
Jumlah 132.000.000 171.773.700
Jumlah 481.650.000 482.864.500
Jumlah 2.400.000.000 2.614.930.449
Jumlah 583.500.000 1.005.074.264
Jumlah 5.063.900.400 5.308.417.950
LAMPIRAN 2
DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 83
67
Dinas Pendapatan Daerah Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel 46.000.000.000 52.305.963.907
Pajak Restoran 36.000.000.000 39.132.497.134
Pajak Hiburan 7.000.000.000 8.688.347.301
Pajak Reklame 8.500.000.000 9.245.264.673
Pajak Penerangan Jalan Umum 70.000.000.000 70.792.410.428
Pajak Parkir 1.500.000.000 1.659.044.300
Pajak Air Tanah (SDAEM) 2.000.000.000 2.291.706.278
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC (SDAEM) 5.000.000.000 5.803.326.075
Pajak Bumi dan Bangunan 60.000.000.000 63.111.572.726
Pajak BPHTB 110.000.000.000 120.107.635.248
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Pajak Daerah
Jumlah 346.000.000.000 373.137.768.071
LAMPIRAN 3
DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 84
68
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 85
69
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 86
70
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 87
71
Dinas Pendapatan Daerah Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel 60.000.000.000 67.278.001.147
Pajak Restoran 43.000.000.000 51.190.737.213
Pajak Hiburan 12.000.000.000 13.503.081.110
Pajak Reklame 8.500.000.000 9.393.637.031
Pajak Penerangan Jalan Umum 75.000.000.000 78.405.985.505
Pajak Parkir 2.200.000.000 3.111.294.730
Pajak Air Tanah (SDAEM) 2.200.000.000 2.406.673.095
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan/BGCC (SDAEM) 1.500.000.000 4.860.191.276
Pajak Bumi dan Bangunan 64.000.000.000 67.891.906.085
Pajak BPHTB 115.000.000.000 112.415.067.167
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Pajak Daerah
Jumlah 383.400.000.000 410.456.574.360
LAMPIRAN 4
DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 88
72
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 89
73
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 90
74
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 91
75
Badan Keuangan dan Aset Daerah Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel 75.000.000.000 85.153.727.059
Pajak Restoran 62.000.000.000 69.601.435.810
Pajak Hiburan 16.000.000.000 17.310.424.631
Pajak Reklame 9.000.000.000 9.560.323.879
Pajak Penerangan Jalan 81.000.000.000 89.287.166.005
Pajak Parkir 4.500.000.000 5.198.087.260
Pajak Air Bawah Tanah 2.600.000.000 2.890.828.598
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 1.500.000.000 2.207.577.720
Pajak Bumi dan Bangunan 70.000.000.000 70.968.745.936
Pajak BPHTB 128.000.000.000 176.262.671.421
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman
Pajak Daerah
Jumlah 449.600.000.000 528.440.988.318
LAMPIRAN 5
DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 92
76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 93
77
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 94
78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Page 95
79
LAMPIRAN 6
TOTAL PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
SLEMAN 2014-2017
Tahun Penerimaan PAD
2014 573.337.599.560
2015 643.111.042.141
2016 717.672.384.752
2017 825.332.890.173
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI