-
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam
Oleh :
M. Mizan Azrori Zain
NIM: SHP.162175
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
-
iii
Pembimbing I : Rasito, M.Hum
Pembimbing II : Idris, SS., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi, 14 Juni 2020
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamualaikum wr wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka
skripsi
saudara M.Mizan Asrori Zain, SHP. 162175 yang berjudul:
“Pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyaraktan kelas
IIA
Jambi.’’ Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan
guna
melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) dalam jurusan
Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat
bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamualaikum wr wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Rasito, M.Hum Idris, SS., M.H
NIP:196503211998031003 NIP:198501042015031003
-
v
MOTTO
Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu
mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya
atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan
sesuatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak
ada
perlindungan bagi mereka selain dia. (Q.S Ar-Ra‟d : 11)1
1 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan
terjemahannya. (Surabaya : Cv
Jaya sakti 1997, Surah Ar-Ra‟d 11 : (13) hlm : 249
-
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT
karena
sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling
saya. Yang
selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat
diselesaikan
dengan baik.
Dengan rahmat allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada
orang-
orang yang telah memberikan cinta, kasih,perhatian serta
motivasi dalam
menuntut ilmu.
Kedua orang tua tercinta Ayahanda Safawi dan norhasanah yang
telah
mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak
henti-hentinya
menyelipkan namaku dalam setiap do‟anya, berkat do‟a dan
dorongan motivasi
beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih untuk semua
yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi
ini menjadi
hadiah terindah bagi ayah dan ibu.
Adik-adikku tersayang, Muhammad mirza attahari, yang selalu
ada
memberikan semangat dan mendoakan keberhasilanku. Walaupun tidak
tumbuh
bersamaan kami punya tujuan yang sama untuk kebahagiaan orang
tua.
Dan tak lupa pula untuk teman-teman hukum pidana yang telah
berjuang
bersama selama 3 tahun lebih yang memberikan semangat dan
dorongan untuk
menyelesaikan tugas akhir. dan terakhir terkhusus kepada
orang-orang yang
selama ini telah membantu, memberi semangat, berjuang bersama
sama dari awal
pembuatan skripsi hingga saat ini yaitu tiara zhalfa nadia putri
semoga
kebaikanmu dibalas dengan allah swt.
-
vii
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Pembinaan narapidana narkotika di
lembaga
pemasyaraktan kelas IIA Jambi” Skripsi ini bertujuan ingin
mengetahui
bagaiaman pembinaan narapidana narkotika, serta ingin mengetahui
penerapan
hukuman disiplin bagi Warga Binaan pemasyarakatan yang melanggar
Tata Tertib
Di Lapas Klas IIA Jambi. ingin mengetahui kendala yang
menghambat lembaga
pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib warga binaan lapas
klas iia jambi.
ykripsi ini menggunakan pendekatan yuridis emperis yaitu
pendekatan yang
dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek
lapanga. adapun
pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, dan
dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil dan
kesimpulan: Pertama,
Untuk pembinaan terhadap warag binaan pemasyarakatan (WBP)
Narkotika di
lapas jambi hanya dibedakan bagi mereka yang hukumannya diatas
lima tahun,
kaitannya yaitu ketika mengurus integrasi (PB) Pembebasan
bersyarat merka
mendapatkan kewajiban, yaitu berupa penyuluhan, motivasi, dan
pendampingan.
Kedua, Upaya atau hambatan yang dilakukan petugas lapas kelas
IIA Jambi dalm
pembinaan narapidana narkotika
Dan masih kekurangan konslor yaitu pendamping narapidana. Dan
VCT kegiatan
konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan
pengetahuan,
perwatan bagi penderita HIV/AIDS.
Kata Kunci: Pembinaan, Pemasyarakatan, Narkotika, Narapidana
-
viii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana
dalam
penyelesasaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan
dan kekuatan,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa
pula iringan
shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi
Muhammad
SAW.
Skripsi ini diberi judul “Pembinaan narapidana narkotika di
lembaga
pemasyaraktan kelas IIA Jambi” merupakan suatu penegakan hukum
atau
untuk mendidik dan membina narapidana narkotika di lapas kelas
IIA Jambi. .
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan ilmu
syariah dalam bagian hukum pidana dan juga memenuhi sebagian
persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan
Hukum Pidana
Islam pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin
Jambi, Indonesia. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini,
penulis akui tidak
sedikitnya hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam
pengumpulan
data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari
berbagai
pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen
pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal
yang pantas
penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak
yang turut
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian
skripsi ini,
terutama sekali kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof Dr. H. H Su‟aidi Asy‟ari, M. A, Ph.D sebagai
Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
-
ix
2. Ibu Dr. Rafiqah Ferawati, SE.,M.EI selaku Wakil Rektor 1,
Bapak Dr. As‟ad
Isma‟ M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA
selaku
Wakil Rektor III Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Sayuti Una, S.Ag,. M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah
Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R., Ph.D, sebagai Wakil Dekan
Bidang
Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani.,S.H., M.Hum, sebagai Wakil
Dekan
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H.
Ishaq,
SH. M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama.
5. Ibu Dr.Robi‟atul Adawiyah, M.HI, Sebagai Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam
dan Bapak Devrian Ali Putra MA.Hk , Sekretaris Prodi Hukum
Pidana Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Rasito, M.Hum sebagai Pembimbing I.
7. Idris, SS., M.H sebagai Pembimbing II
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh
Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
9. Bapak dan Ibuk Karyawan/Karyawati Perpustakan Fakultas
Syariah dan
Perpustakan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin
Jambi.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik
langsung
maupun tidak langsung.
Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon agar jerih
payah
Bapak/Ibu dan teman-teman semua menjadi amal shaleh bagi mereka
semua dan
mendapatkan ridha Allah SWT serta mendapatkan balasan yang
setimpal di hari
-
x
kemudian nantinya. Di samping itu dengan segala kerendahan hati
penulis
menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis
mengharapkan
adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan skripsi ini,
kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia
kita
memohon kemanfaatannya, semoga amal kebajikan kita ini dinilai
seimbang oleh
Allah SWT.
Jambi, 14 Juni 2020
Penulis
M. Mizan Asrori Zain
SHP 162175
-
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
.....................................................................................
i
LEMBAR
PERNYATAAN...........................................................................
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
................................................................
iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
...............................................................
iv
MOTTO
........................................................................................................
v
PERSEMBAHAN
.........................................................................................
vi
ABSTRAK
.....................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR
...................................................................................
viii
DAFTAR ISI
.................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL
.........................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR
.....................................................................................
xv
DAFTAR SINGKATAN
...............................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah.........................................................................
1
B. Rumusan Masalah
.................................................................................
6
C. Batasan Masalah
....................................................................................
7
D. Manfaat dan kegunaan penelitian
........................................................... 7
E. Karangka Teoritis Dan Konseptual
........................................................ 8
F. Tinjauan
Pustaka....................................................................................
24
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian
.................................................................
29
B. Pendekatan penelitian
............................................................................
29
-
xii
C. Jenis dan sumber data
............................................................................
29
D. Insrumen pengumpulan data
..................................................................
30
E. Teknis pengumpulan data
......................................................................
32
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI
A. Sejarah beridirinya lembaaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi
.............. 35
B. Kondisi geografis lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi
.................. 37
C. Visi Misi Dan Tujuan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi
............ 39
D. Susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA Jambi
........................................ 41
E. Sistem Layanan Dan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga
Binaan Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas
Kelas
IIA Jambi
.............................................................................................
46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan pembinaan narapidna narkotika dan pembinaan
dakam bidang keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Jambi
.....................................................................................................
52
B. Hambatan dan upaya yang di lakukan oleh petugas dalam
melaksanakan
pembinaan narapidana narkotika dilembabaga pemasyarakatan kelas
IIA
ajmbi
.....................................................................................................
58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
..............................................................................
64
B. Saran
........................................................................................
65
-
xiii
C. Kata Penutup
............................................................................
65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
-
xiv
DAFTAR TABEL
1.1 Nama-nama Pejabat Struktural LAPAS Kelas IIA Jambi
........................... 47
4.1 Daftar Program Binaan Kerohanian Berdasarkan Agama yang di
Anut ...... 55
-
xv
DAFTAR GAMBAR
1.1 Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
................ 46
-
xvi
DAFTAR SINGKATAN
LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD : Undang-undang Dasar
BNN : Badan Narkotika Nasional
SDM : Sumber Daya Manusia
MUI : Majelis Ulama Indonesia
UU : Undang-undang
UPT : Unit Pelaksana Teknis
CMB : Cuti Menjelang Bebas
PB : Pembebasan Bersyarat
QS : Qur‟an Surrah
LIP : Layanan Informasi Public
LI : Layanan Informasi
LK : layanan kunjungan
LP : Layanan Pengaduan
TPP : Tim Pengamat Pemasyarakatan
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era Globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas
terhadap
kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan
budaya.
Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada
perilaku
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin
kompleks.
Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya
ada perilaku
yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai
dengan
norma hukum. Bagi perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum,
tentunya
dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan
masyarakat.
Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai
penyelewengan yang
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan
masyarakat.
Penyelewengan yang demikian, biasanya dianggap masyarakat
sebagai suatu
kejahatan.2
Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah
ditetapkan oleh
negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam
dengan suatu
sanksi. Sedangkan menurut pendapat Bonger menyatakan bahwa:
“kejahatan
merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat
reaksi dari
2 Riyan,prodi siyasah sayar‟iyyah (Hukum tata negara) Fakultas
syari‟ah, uin raden intan
lampung judul skripsi“Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina
Narapidana
penyalahgunaan narkotika Menurut uu nomor 12 tahun 1995 Ditinjau
dari fiqh siyasah (studi pada
lembaga pemasya rakatan kelas 1 bandar lampung) ” akses 23 maret
2020 hlm : 18
1
-
2
Negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi
terhadap
rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai
kejahatan”.3
Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,
dan
makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia
Indonesia
sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan
secara terus
menerus termasuk tingkat kesehatannya. Bahwa untuk
meningkatkan
kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam rangka
mewujudkan
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang
pengobatan
dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan
mengusahakan
ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan
sebagai obat dan
sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap
bahayanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.4
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang
dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan
ketergantungan.5
3 Ibid., 4 al, adalah, Acep Syaifullah, Jurnal tentang Narkoba
“Narkoba dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif”, 2013, 5 Surya eka p nento, “Upaya
aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah
penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (studi
kasus lembaga
pemasyarakatan kelas iia gorontalo Tahun 2012 s/d 2014)” Skripsi
fakultas hukum Universitas
hasanuddin Makassar 2015 hlm 16
-
3
Dalam Al-qur‟an dijelaskan tentang bahaynya
narkotika/meminum
khomar. (QS. Al-Ma‟idah. 90)
Artinya: Wahai orang orang yang beriman! sesungguhnya minuman
keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
anak panah,
adalah dan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka
jauhilah
(perbutan perbuatan) itu agar kamu beruntung. 6
Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa Allah melarang kita sebagai
umat
muslim untuk menjauhkan sesuatu perbuatan yang memabukkan atau
mudharat
bagi kita maupun orang lain.
Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini
menjadi
tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, yang sudah
merasakan betapa
bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehinga ketentuan baru
dalam konvensi
perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran
gelap
Peredaran gelap narkotika yang dalam realitanya semakin marak,
ternyata
pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar
saja. Tapi
didalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran
narkotika
juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua
orang.7
6 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan
terjemahannya. (Surabaya : Cv
Jaya sakti 1997, Surah. Al-Ma‟idah. 90 7 Ibid, hlm.16
-
Indonesia, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011), hlm.14Di Akses pada
tanggal 20 juli 2019
Josias Simon R- Thomas Suryano, Studi Kebudayaan Lembaga
Pemasyarakatan di 8
4
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan
yang
berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika
Nasional
yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga
pemerintah
nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggung jawab
kepada Presiden.
Setelah lahirnya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi dapat
berperan
aktif menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap
narapidana
narkotika, dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana
perlu
diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.
Merujuk
konteks di atas, maka pemasyarakatan kelas IIA Jambi sebagai
tempat
pembinaan narapidana dengan tujuan memeperbaiki sikap dan
perilaku serta
mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan
narapidana
harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik
narapidana maupun
petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang
telah di
tetapkan berhasil secara optimal.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan
pembinaan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit
pelaksana
teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).8 Lembaga
pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga
binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang
-
kelas IIA binjai,(jurnal. fakultas hukum unuversitas sumetera
utara medan 2017) akses Juli 2019
Oktri silfia, pelaksanan pembinaan narapidana narkotika di
lembaga pemasyarakatan 9
5
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana.
Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.Bagi
bangsa
Indonesia pemikiran pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak
sekedar
pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu
rehabilitasi dan
reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan
terhadap pelanggar
hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. (penjeraan),
dan
Resosialisasi.
Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang
berasumsi
kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan
masyarakat.
Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau
menyatukan
kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).9
Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana
dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu intramural
treatment dan
ekstramural treatment. Intramural treatment merupakan pembinaan
yang
dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan
memperbaiki
dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual,
sikap, dan prilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam
pelaksanaannya meliputi
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian
jenis
pembinaan ekstramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan
di luar
Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga
-
6
Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi
keluarga,
Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).10
Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika di lapas jambi
sebetulnya
lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi
korban
kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh
karena itulah
para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang
proses peradilan,
maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan
kelas
IIA Jambi, dimana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal
ini,
penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan
narkotika
tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga.Walau
demikian sesuai
dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan
kondisi para
korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,
tetapi juga
merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.
Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganggkat
judul
“Pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas
IIA Jambi
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada
maka
peneliti merumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah
:
1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika yang
dilakukan
Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi?
10 Ibid, hlm.23-24
-
7
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi oleh petugas
ketika
melakukan pembinaan kepada narapidana narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi?
C. Batasan Masalah
Pada batasan masalah ini penulis hanya membahas tentang sistem
atau
bagaimana tata cara pembinaan upaya lembaga pemasyarakatan
(LAPAS)
Kelas IIA Jambi dalam mendidik dan membina terhadap narapidan
nerkotika,
dalam menurut hukum positif dan hukum islam.
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak
di capai oleh peneliti. Sedangkan tujuan itu sendiri merupakan
sejumlah
keadaan yang ingin dicapai. adapun yang akan di capai dalam
penelitian
ini:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika
di
Lembagan Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.
b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang
dilakukan
petugas selama memberikan pembinaan kepada narapidana
narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Kegunan penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan maka kegunaan dari pada
penelitian
ini adalah:
-
8
a. Secara Akademik sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan
Petugas Lapas mengenai upaya lembaga pemasyarakatan kelas
IIA
Jambi dalam pembinaan terhadap narapidana narkotika.
b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis mengenai pembinaan narapidana.
c. Sebagai praktis referensi dan sumbangan konseptual bagi
jurusan
Hukum pidana islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha
Saifudin
Jambi.
E. Kerangka Teoritis Dan konseptual
Dalam penelitian ini ada dua kerangka yang dapat digunakan
yaitu: (1)
Kerangka teoritis (2) Kerangka konseptual
1. Kerangka Teoritis
Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya
suatu
kerangaka teoritis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Roni
Hanitijo
Soemitro, penggunaan teoritis sebagai pisau analisis untuk
menjelaskan,
memcahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam
skripsi
ini.11
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara
konkrit oleh aparat penegak hukum.12 Dengan kata lain, penegakan
hukum
pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana.
Dengan
demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang
menyangkut
11 M.Said, Judul skripsi penegakan hukum terhadp penangkapan
ikan yang menggunakan
pestisida (Stdui kasus desa makmur jaya) mahasiswa fakultas
syari‟ah uin sts Jambi 2019, hlm 9
diakses 19 maret 2020 12 M.Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh
Polisi. Jakarta:Pt Pradnya Paramita.1991.
hlm. 42
-
9
penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata
manusia. Kaidah-
kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi
perilaku atau
tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau
sikap tindak
itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan
kedamaian.
Menurut Sudarto penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak
hanya
bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau
ada
persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga
kemungkinan
akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah
prevensi dari
kejahatan. Jika prevensi diartikan secara luas maka banyak badan
atau fihak
yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang,
polisi,
kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana
serta
orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan
ini
masing-masig mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya
untuk
menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada
umumnya
tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung
mempunyai
wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah
kepolisian.13
2. Kerangka Konseptual
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidan dan anak idik pemasyarakatan. (Undang-undang
RI
13 Sudarto,2010, Kapita Selekta Hukum Pidana,Penerbit P.T.
Alumni, Bandung, hlm.113.
-
10
Pasal 1 no 12 1995). 14Sebelum dikenal istilah lapas di
Indonesia, tempat
tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga
Pemasyarakatan
merupakan Unit Pelaksana Teknisdi bawah Direktorat Jenderal
PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lapas.
b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
1) Anak Pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan
menjalani
pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan
belas)
tahun.
2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas.
Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau
walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas
sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun.
4) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah
seseorang
yang berada dalam bimbingan Bapas15
14 Yati Nurhayati Rusli Evaluasi program kemandirian warga
binaan pemasyarakatan
dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi
Sulawesi selatan (Jakarta
selatan;percetakan pohon karya,2013),hlm 2
15 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan)Akses 20 maret
2020
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan
-
11
b. Pengertian Pembinaan
Pembinaan adalah segala upaya dan usaha yang dilakukan
uuntuk
memberei dan menigkatkan skill, pengetahuan, sikap mental dan
dedikasi.
Sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa
yang
diberikan.
Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan
secara
sistematis terencana dan teratur ututk meningkatkan, membimbing,
mengarah,
mengembangkan, dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah
disepakati.
Kecakapan dan kemampuan secara khusus lebih penting dalam
proses
pembinaan ini. Karena pada proses pembinaan ini ada beberapa
unsur
diantaranya: mengatur, mendorong, mengarahkan, mengendalikan
dan
mengembangkan. Pembinaan harus dilakukan secara bertahap untuk
mencapai
hasil yang maksimal tidak dapat secara cepat dialkukan karena
pembinaaan
me merlukan waktu dan tenaga yang cukup panjang dan banyak
sehingga
perlu kesabaran dan keulitan dari para pembina.16
Pembinaan berarti: Proses, Cara, Perbuatan membina (negara
dsb),
Pembaharuan Usaha efektif untuk memperoleh hasil yang baik,
berikut
adalah pengertian pembinaan menurut beberapa ahli Adalah sebagai
berikut:
1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (poerewadinata, 1987)
pembinaaan
adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara
berdaya
guna dan berhasil yang lebih baik.
16 Yati Nurhayati Rusli Evaluasi program kemandirian warga
binaan pemasyarakatan
dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi
Sulawesi selatan (Jakarta
selatan;percetakan pohon karya,2013),akses tgl 19 maret 2020 hlm
27
-
12
2. Menurut Thoha (1987) penbinaan adalah suatu proses,hasil
atau
pertanyaan menjadi lebih baik, dalal hal ini mewujudkan
adanya
perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau
berbagai
kemungkinan atas sesuatu.
3. Menurut Widjaja (1988) pembinaan adalah suatu proses atau
pengembangan yang mencangkup urutan-urutan pengertian, diawali
denan
mendirikan, membutuhkan, memilihara pertumbuhan tersebut, yang
do
sertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan
mengembangkannya.
Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan,
pengorganisasian,
pembinyaan, koordinasai, pelaksana, dan pengawasan suatu
pekerjaan
untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.17
4. Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:
M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan,
menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi
tahanan,
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan
dari
mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan
untuk
memperbiki dan meningkatkan akhlak( budi pekerti ) para
narapidana
yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
17 Heru susetyo, Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip
restorative justice.
(Jakarta, 2013) hlm 8
-
13
c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk
memperbaiki
dan meningkatkan akhlak ( budi pekerti ) para klien
pemasyarakatan di
luar tembok.18
Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai
Proses,
cara, perbuatan membina , kegiatan yang dilakukan secara efisien
dan
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar
Bahasa
Indonesia : 655).19
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pembinaan
adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang
dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang
baik.
Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa
dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10
prinsip
pemasyarakatan, yaitu:
a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat
menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar
belakang
pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap
narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan,
cara penempatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang
18 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun
1990,Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan,From http://www.Departemen hukum
dan ham. Co. id Ditjen Pas
di akses, 25 februari 2020 19 Kamus Besar Bahasa
Indonesia,Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Jakarta,Hlm.655.
-
14
dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk
leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
c) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada
mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan
sosial
untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau
lebh
jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para
narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh
sekedar
pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali
pada
waktu tertentu.
g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana
adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada
mereka
harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi
disamping
meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka
disertai
dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan
yang dianut.
h) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar
mereka
sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah
merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/
dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus
diperlukan
-
15
sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali
kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
i) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekannya dalam waktu tertentu.
j) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka
disediakan
sarana yang diperlukan.20
c. Pengertian Narapidana.
Pengertain narapidana berasl dari dua suku kata yaitu Nara
artinya
orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan (Pembunhan,
Perampokan, Pemerkoasaan, Narkoba, Korupsi, dan sebgainya).
Dalam
pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang
telah
melakukan kesalahan, menurut hukum dan harus di masukan
kedalam
penjara.
Menurut ensiklopedia indonesia, status narapidana dimulai
terdakwa
tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksan kembali perkara
atau
ditolak permohonan grasi kepada presisden atau menerima
keputusan
hakim pengadilan. Status terdakwa menajdi status terhukum
dengan
sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara)
atau di
bebaskan.21
20 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun
1990,Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan,From http://www.Departemen hukum
dan ham. Co. id Ditjen Pas
diakses, 5 maret 2020 21 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 5 maret
2020
-
Press 2003. Hlm 53
16
Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti
dari
narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena
telah
melakukan suatu tindak pidana,22 sedangkan menurut kamus induk
istilah
ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau
orang
buian23 . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang
yang
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan
hukum tetap.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah
terpidana
yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
(KUHAP) bab I Pasal I ayat 32 dijelaskan bahwa terpidana adalah
seorang
yang dipidana berdasarkankan putusan pengadilan yang telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah
seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang
sementara
dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan.
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah
orang
penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)
Gestichtenreglement
22 Ibid 23 Dahlan, M.Y. Al-Barry,. Kamus Induk Istilah Ilmiah
Seri Intelectual. Surabaya. Target
-
Universitas Hasanuddin. Makasar 12 maret 2015
17
(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang
terpenjara
adalah:24
a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis
Straff)
atau suatustatus/keadaan dimana orang yang bersangkutan
berada
dalam keadaan Gevangen atau tertangkap
b. Orang yang ditahan buat sementara
c. Orang di sel
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman
orang-orang
hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan
sah.
Perkembangan sistem pidana melalui beberapa tahap ( Dirjen
pemasyarakatan, 1983 ) yaitu :
1. Tahap pidana hilang kemerdekaan ( 1872-1945 ) Tujuan dari
tahap ini
membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar
hukum
lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan
dengan
ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang
dikenal
sebagai penjara.
2. Tahap pembinaan (1945-1963) Tahap ini bertujuan membina
narapidana
supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana
pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat
dibina
dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari
masyarakat.
3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang) Tahap ini
bertujuan
membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat
yang
24 Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan
Pendidikan dan
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai.
Hasil Penelitian Mahasiswa
-
2020 pukul 07:50
18
berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan
yang
mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan
supaya
bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat
tertentu
yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat
dalam
usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha
perlindungan
terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP
sesuai
dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut
narapidana
apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga
menerima
vonis yang dijatuhkan atas dirinya.25
Adapun Proses Pemidanaan terbagi menjadi 4 empat tahapan
yaitu:
1. Tahanan Polisi
Seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama
dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas
waktu
20 hari dan apabila dianggap pemerikasaan oleh polisi belum
cukup
maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.
2. Tahanan Kejaksaan.
Apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang
tersebut
diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan
dan
menjadi tahanan kejaksaan.
25
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan,
akses 17 april
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
-
19
3. Tahanan Pengadilan.
Apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak
kejaksaan akan menyerahkan orang tesebut pada pengadilan untuk
diadili
dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan
perkaranya/
divonis.
4. Narapidana
Setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang
tersebut
harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan
kepada
Kejaksaan.26 kembali untuk diatur pengirimannya kepada
Lembaga
Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.27
Dalam sejarah urusan penjara terkenal dengan nama “Spinhuis”
dan
“Rasphuis” yang pertama rumah tahanan bagi para wanita tindak
susila
pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan
meraut kayu
untuk dijadikan bahan cat.
Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk
memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama
dan
memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi
penjara-penjara yang
menjalankan pidana hilang kemerdekaan.28
26
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan,
akses 17 april
2020 pukul 07:50 27
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan,
akses 17 april
2020 pukul 07:50 28 Andi Hamzah , 1993 hlm 109. Skripsi Ayu
octis pratiwi, Fakultas hukum universitas
,bandar lampung 2016. Hlm, 17
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatanhttp://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
-
20
d. Pengertian Narkotika
1. Narkotika dalam perspektif hukum positif .
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan
berbahaya berbahaya. selain “Narkotika”, istilah lain yang
diperkenalkan khususnya kementerian kesehatan Republik
Indonesia
adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika,
psikotropika,
dan adiktif.
Semua istilah ini, baik “Narkotika” ataupun “napza”, mengacu
pada kelompk senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan
bagi
penggunanya menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya
adalah
senyawan senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk
membius
pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit
tertentu.29
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis
zat
yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa
pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut
berupa:
1) Mempengaruhi kesadaran
2) Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku
manusia
3) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang,
perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan
halusinasi.
29 Daru wijayanti, Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba,
(Bantul, Yogyakarta
2016) hlm 5
-
21
Kata narkotika (narcotic) berasal dari bahasa Yunani yakni
“narke”
yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa.Secara
umum
narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang
dapat
berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran,
yang
bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan
mental
(hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si
pemakai.
Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika.30
Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan
bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.31
Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3
jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan
narkotika
sintesis.
Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil
dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : (ganja, hasis, koka,
opium).
30 Meylani Putri Utami,Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan
narkotika,(Jurnal
fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar sulsel 2016)
akses tgl 20 maret 2020
31 Undang undang narkotika dan psikotropika, (pustaka
mahardika,Yogyakarta 2017), Jl
Wonosari Km. 6 Demblaksari Batu retno Banguntapan Bantul
Yogyakarta, hlm 3
-
22
Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah
dan
menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat
yang
lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
kedokteran, seperti : (Morfin, Kodein, Heroin, Kokain).
Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari
bahan
kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan
bagi
orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi), seperti
:
(Petidin, Methadon, Naltrexone).
2. Narkotika dalam perspektif hukum islam
Dalam AL-Qura‟an dan AL-Hadits tidak disebutkan secara
langsung masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat
maupun
bahaya yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama
bahkan
lebih dahsyat dari minuman keras/khamar, maka ayat AL-Qura‟an
dan
AL-Hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman
keras atau khamar dapat di jadikan dasar ataau dalil terhadap
dilarang
dan diharamkan penyalahgunaan narkotika32
Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya
telah dijelaskan sejak lama. tepatnya pada 10 februari 1976,
Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa
penyalahgunaan
dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. keputusan
tersebut
tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari
al-quaran dan
hadist.
32 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)
Narkotika dalam pandangan
agama, (jakarta, November 2012) hlm 15
-
23
Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat
mukhoddirot
(mematikan rasa) dan mufattirot (membuat lemah). selain itu,
narkoba
juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan
mengancam nyawa. maka itu, hukum penggunaan narkoba
diharamkan
dalam islam.
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamr,berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan
anak
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka
jauhilah
perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu
bermaksut
hendak menimbul-kan permusuhan dan kebencian diantaramu
larangan
minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat
Allah dan
sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.
(Al-Maa‟idah: 90-91)33
Berdasarkan Ayat Al-Qur‟an di atas, maka segala perbuatan
yang
berbahaya baik bagi diri maupun orang lain apapun jenisnya
hukumnya
haram. Pada hakikatnya orang yang menggunakan narkoba ia
telah
melakukan bunuh diri secara perlahan-lahan terhadap dirinya.
Sama saja
dengan orang yang merokok. Mereka tidak sadar bahwa dzat kimia
yang
masuk ke tubuhnya ibarat racun yang merusak badan. Coba
perhatikan badan
pecandu narkoba. Sungguh badan mereka yang tadinya sehat, kuat,
dan bugar
berubah menjadi lemah dan penyakitan. Otak mereka yang cerdas
menjadi
33 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan
terjemahnya. (Surabaya: CV
Jaya Sakti, 1997), h .445.
-
24
tumpul dan bebal. Nurani mereka yang bening pun menjadi keruh
dipenuhi
dengan angkara dan nafsu bejat kepada harta dan wanita.
F. Tinjauan Pustaka
taka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(peneliti-penelitian lain)
yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang
diteliti.
Dibawah ini adalah penelitian-penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan
penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Riccy Antar budaya dengan
program studi
kenotariatan S2 Universitas Brawijaya malang pada tahun 2013
dengan
skripsi berjudul Aspek hukum keterkaitan konsep Pemasyarakatan
dengan
perlindungan anak dalam pembinaan Narapidana anak dilembaga
Pemasyarakatan (studi di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I
Lowokwaru
Malang). Hasil Peneltian ini adalah anak berhak memperoleh
bantuan
hukum terutama bagi Narapidana anak berkaitan dengan
perlindungan
anak.34 Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penlitian yang
saya
lakukan ya itu, sama sama meneliti masalah nararapidana,
selanjutnya
yang membedakan dengan penlitian saya adalah di mana penelitian
saya
berfokus pada pembinaan narapidan narkotika, sedangkan
penelitian di
atas adalah membahas bantuan hukum bagi narapidana anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Leo Adi Candra dalam
tulisannya
dalam jurnal hukum tahun 2013 mengenai pola pelaksanaan
hak-hak
34 Riccy Antar Budaya “Aspek hukum keterkaitan konsep
pemasyarakatan dengan
perlindungan anak dalam pembinaan Narapidana anak dilembaga
pemasyarakatan” (studi di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowok waru Malang)” Skripsi
Mahasiswa Universitas
Brawijaya malang, (2013).
-
25
narapidana dan pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan
Mataram.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan
hak-hak
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.35 Terdapat
persamaan
dan perbedaan dengan penlitian yang saya lakukan ya itu, sama
sama
meneliti masalah nararapidana, selanjutnya yang membedakan
dengan
penlitian saya adalah di mana penelitian saya berfokus pada
pembinaan
narapidan narkotika, sedangkan penelitian di atas adalah
membahas utnuk
mengetahui hak dan kewajiban bagi narapidana.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Oktri silfia. Dengan program
study ilmu
hukum, fakultas hukum universitas sumatera utara medan. Dengan
judul
Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di lembaga
pemasyaraktan
kelas IIA Binjai Penelitian ini sejalan dengan penelitian
terdahulu yang di
lakukan oleh Oktri silfia, pelaksanan pembinaan narapidana
narkotika di
lembaga pemasyarakatan kelas IIA binjai, (jurnal fakultas
hukum
unuversitas sumetera utara medan 2017) Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai
dalam
penelitian dapat saya simpulkan bahwa. Pola pembinaan yang
dilakukan
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai merupakan wujud dari
sistem
pemasyarakatan yang pelaksanaanya dalam pelayanan pembinaan
bersifat
rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam
melaksanakan tugas
dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan
tetapi
bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara
yang
35 Imam Leo Adi Candra “pola pelaksanaan hak-hak narapidana dan
pelaksanaannya di
Lembaga Pemasyarakatan Mataram” (2013).
-
26
bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung
makna
bahwa pembinaan narapidana narkotika berdasarkan sistem
pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan narapidana/anak
didik
narkotika ke dalam masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan
pembinaan narapidana narkotika diatasi dengan meningkatkan,
menambah
daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai untuk
memaksimalkan pembinaan serta meningkatkan kedisiplinan
petugas
dalam memberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku upaya
yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana
narkotika
diperlukan penanaman moral petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA
Binjai yang berintegrasi dan memiliki loyalitas dalam
melaksanakan
pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik.
Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penlitian yang saya
lakukan ya itu, sama sama meneliti masalah pembinaan
nararapidana
narkotika, selanjutnya yang membedakan dengan penlitian saya
adalah di
mana penelitian saya berfokus pada pembinaan narapidan narkotika
di
lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi , sedangkan penelitian di
atas
adalah pelaksaan pembinaan narapidan di pemasyaraktan kelas IIA
binjai.
-
29
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian
Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah Lembaga
Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Jambi. Terkait dengan ini penulis ingin
mengetahui upaya
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi dalampembinaan
terhadap
narapidana narkotika.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam sebuah penelitian, maka pendekatan penelitian yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.
Metode
pendeketan kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan
pada aspek
pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada
melihat sebuah
permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian
riset yang sifatnya
deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakan
proses
maknanya.
Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan
masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan
subjek/objek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) pada
saat sekarang
berdasarkan fakta fakta yang tampak, atau sebagaimana
adanya36
C. Jenis dan sumber data
36 Amiruddin, Metode penelitian sosial, Yogyakarta : Pramana
Ilmu, 2016,hlm 98
-
30
a). Jenis data
Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaaan data
yang
merupan bahan baku informasi untuk gambaran spesifik mengenai
objek
penelitian Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data:
(1) data
primer (2) data sekunder.
-
30
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan
studi
lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur
dengan
berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan
kepada
sejumlah responden atau orang yang memberikan jawaban
terhadap
pertanyaan yang diberikan, yang berkaitan dengan permaslahan.
Atau
data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber
pertama37
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan
studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca,
mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan
yang
berkaitan dengan permasalahan penlitian.38
D. Insrumen pengumpulan data
Insrumen pengumpuluan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data fakta penelitian, beberapa alat atau insrumen
tentang
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalah tiga tiga
insrumen
sebagai berikut39 :
1. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah teknik untuk mendapatkan
data
utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik. Teknik yang
di
37Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis,
serta disertasi, (Bandung,
2017, ) hlm 99 38 Ibid,hlm. 99 39 M.Said, Judul skripsi
penegakan hukum terhadp penangkapan ikan yang menggunakan
pestisida (Stdui kasus desa makmur jaya) mahasiswa fakultas
syari‟ah uin sts Jambi 2019, hlm 22
diakses 18 maret 2020
-
31
gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non
partisipasi
kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat dan selama proses
observasi
akan di buat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan
pengecekan data
kembali.
2. Wawancara
Insrumen ini di gunakan untuk mendapatkan data mentah dari
informan, sehingga dapat di temukan data baru yang tidak
terdapat dalam
dokumen, data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini
yang di
peroleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang
bermanfaat: untuk
menjawab persoaalan di atas. Informan dalam penelitian ini
adalah orang
mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi. Oleh karena itu,
secara
khusus, wawancara ini di tujukan kepada: Informan yang terlibat
dalam
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi.
Dalam penelitian ini, identitaas para informan tidak akan di
publikasikan dan di rahasiakan untuk menjaga privasi mereka.
Kemudian
untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci, maka
pertanyaaan
dalam wawancara di buat secara terstruktur, yaitu pertanyaan
telah di susun
terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara
berlangsung,
apabila di perlukan, maka di buat pertanyaan tambahan.
-
32
3. Dokumentasi
Dokumen dalam penelitian ini adalah sejumlah Dokumen-dokumen
yang telah di keluarkan oeleh orang lain ataupun informan
lembaga
pemasyarkan kelas IIA Jambi.
E. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisi data, penulis menggunakan teknik analisis data
versi
Miles dan Huberman sebagai berikut:
1. Redukasi data (Data Reduction)
data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak, untuk
itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, utnuk itu perlu
perlu segera
dilakukan analisi data melalui reduksi data yang berarti
merangkum dan
mempokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak
perlu,
reduksi data dapat diartikan seabagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trnaspormasi data data
kasar yang
muncul dari catatan lapangan, reduksi data merupakan suatu
bentuk analisis
yang menajamkan menggolongkan, mengkategorisasikan,
mengarahkan,
membuang data yang tidak perlu, dan mengkoordinasikan data
sedemikian
rupa sehinga akhirnya data terkumpul dapat diverifikasikan.
2. Penyajian data (data display)
Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian
sekumpulan
informasi tersusun yang nemberikan kemungkinan adanya
penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dapat juga
berbentuk
-
33
matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang
guna
menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan
mudah
dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)
Penarikan kesimpulan verifikasi merupan kegiatan diakhir
penelitian
kualitatif. Penelitian harus sampai pad kesimpuan dan melakukan
verifikasi,
baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakti
oleh
subjek tampat penelitian.
-
35
BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang terletak di Jalan
Kapten
Pattimura KM. 8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota
Baru
Kotamadya Jambi, sekarang adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota
Jambi.
Dahulunya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B, pindahan
dari
yang terletak ditengah pasar yang sekarang djadikan Swalayan
Matahari Jalan
Rotan kota Jambi.40
Kepindahan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang sekarang
terletak di Jalan Patimura berdasarkan beberapa timbangan,
alasan pertama,
seperti yang dijelaskan dalam konsepsi pemasyarakatan pada poin
1 sampai
10 yaitu :
1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal
hidup
sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidanan bukan tindakan balas dendam dari
Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan
Negara
tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari pada sebelum ia
masuk
penjara.
4. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus
dikenalkan
dengan masysrakat dan tidak boleh diasingkan dari
masyarakat.
5. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi
40 Wawancara dengan bapak yusran sa‟ad sebagai kalapas jambi, 2
maret 2020
-
36
waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Negara sewaktu
saja.
6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
7. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai
manusia
meskipun ia tersesat.
8. Narapidana hanya dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaan.
9. Perlu diberikan Lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai
dengan
kebutuhan pelaksanaan dan pembinaan lembaga-lembaga yang berada
di
tengah kota tempatnya yang sesuai dengan proses
pemasyarakatan.23
Berdasarkan konsep ilmiah, maka Lembaga Pemasyarakatan Kota
Jambi
tersebut dipindahkan ketempat yang agak jauh dan sesuai dengan
proses dan
kebutuhan kemasyarakatan itu sendiri. Mengingat Lembaga
Pemasyarakatan
yang terletak di dalam kota dapat mengundang bahaya besar dan
mengganggu
ketentraman masyarakat yang ada di sekitarnya.
Lembaga Pemasyarakatn yang ada ditengah kota dimana
disekitarnya
banyak bangunan bertingkat, rumah penduduk dan hotel adalah
sangat tidak
memungkinkan keberadaannya sebagai tempat napi atau para
petahanan yang
mengutamakan pengamanan bagi penghuninya jika sewaktu-waktu
melarikan diri, maka akan sulit bagi pihak keamanan untuk
mengambil
tindakan keras karena dikhawatirkan masyarakat disekitarnya
terkena sasaran.
Atas pertimbangan lainnya, maka kepada Lembaga
pemasyarakatan
mengusulkan kepada Kanwil Kehakiman Sumatra Selatan untuk
dapat
segera membangun sebuah pemasyarakatan yang baru. Kemudian atas
usaha
tersebut, Kanwil Kehakiman atas persetujuan Mentri Kehakiman
RI
-
37
bekerjasama dengan Pamda Tingkat I Jambi, telah berhasil
membangun
Lembaga Pemasyarakatan yang baru yakni Kelas IIA Jambi, dan
lokasi
lama diserahkan kepada Kanwil Kehakiman Tingkat I Jambi.
Setelah selesai pembangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut,
maka
pada tanggal 6 November 1984 diresmikan pemakaiannya oleh
Bapak
Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jambi pada waktu itu dijabat
oleh Bapak
H. Masychun Sofwan, SH. Dengan diresminya pemakaian Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi tersebut, maka seluruh penghuni
lembaga
Kelas II B yang sebelumnya terletak ditengah kota dipindahkan ke
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA yang terletak di Jalan Kapten
Pattimura
sekarang.41
B. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi merupakan Unit
pelaksana
teknis pemasyarakatan dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan
HAM Jambi dengan wilayah kerja meliputi kota Jambi dan kabupaten
muaro
Jambi dengan luas wilayah keseluruhan 149.62 Km2 dan jumlah
penduduk
lebih 860.000 jiwa.
Lapas Kelas IIA Jambi yang terletak di Jl, pattimura Km 8, No 10
RW
sari, kec kota baru, Gedung Lapas Jambi yang mulai digunakan
pada tanggal
6 november 1984 ini, dibangun pada tahun 1977/1978 diatas tanah
seluas
29.604 m2 dengan luas bangunan 17.831 m2. Secara keseluruhan
bangunan
Lapas Jambi terdiri dari 10 blok hunian, jumlah kamar sebanyak
111 buah,
41 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas
Jambi,Tgl 2 maret 2020
-
38
gedung perkantoran 5 unit, Klinik 1 unit, masjid 1 unit, gereja
satu unit, aula
1 unit, ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja 1 unit dan
dapur sebanyak 1
unit.42
Wilayah kerja cukup luas dan kecenderungan peningkatan angka
kriminilitas di tengah masyarakat, mengakibatkan lapas Jambi
mengalami
kelebihan daya tampung yang cukup tinggi. Lapas Jambi
mengalami
kelebihan daya tampung yang cukup tinggi, Lapas dulunya dibangun
untuk
menampung 218 orang ini, pada tanggal 20 desember 2014 dihuni
oleh 1016
orang, dengan demikian telah mengalami kelebihan/over
kapasitas
mengalami 466,06% dan sekarang dihuni oleh 1359 Narapidana dan
hanya
diawasi oleh 18 petugas.43
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, saat ini
Lapas
Klas IIA Jambi memiliki pegawai, yang terdiri dari pegawai pria
dan wanita,
per 20 Desember 2016 Lapas di huni oleh 1016 dan pada agustus
2019 dihuni
oleh 1359 Narapidana.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No M.HH-
01.IN.04.03 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan pelayanan
informasi dan
dokumentasi pada direktorat jenderal pemasyarakatan, dan Unit
Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
sejak
tanggal 10 januari 2012, telah mulai menerapkan ketiga layanan
informasi
publik (LIP) dimaksud, yakni Layanan Informasi (LI), Layanan
Kunjungan
(LK) dan Layanan Pengaduan (LP). manfaat yang nyata dari
penyedian
42 Wawancara dengan bapak yusran sa‟ad sebagai kepala lapas
jambi 43 Ibid.,
-
39
layanan informasi publik adalah terjalinnya interaksi yang lebih
positif antara
masyarakat dalam hal ini pengunjung, baik keluarga maupun
penegak hukum
dengan Lembaga Pemasyarakatan, dalam sebuah layanan yang
transparan dan
berkualitas,serta bebas pungli dan korupsi.
C. Visi, Misi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Jambi
a. Visi
Menjadi lembaga yang akuntabel, trasparan dan profesional dengan
didukung
oleh petugas yang memiliki kopetensi tinggi yang mampu
mewujudkan tertib
pemasyarakatan.
b. Misi:
1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pemasyarakatan
secara konsisten dengan mengendepankan penghormatan terhadap
Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandasan
tugas
pokok dan fungsi pemasysrakatan.
3. Mengembangkan kopetensi sumber daya petugas secara konsisten
dan
berkeseimbangan.
4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan ketertiban
stake
holder.
„‟Menurut Kepala Pemasyarakatan Jambi Bapak Yusran Sa‟ad
menyatan bahwa visi misi ini bertujuan untuk menjadikan lapas
sbagai
tempat pembinaan agar para narapidana saat keluar dari lapas
dapat
memberikan perubahan positif dan juga memberikan pikiran
yang
positif pula kepada masyarakat, bahwasanya seseorang yang
baru
keluar dari lapas itu juga dapat bertingkah laku baik. Dan
jangan jauhi
mereka karena merka berhak mendapatkan kepercayaan seperti
masyarakat semesti biasanya.Dan disitulah pola pikir
masyarakat
-
40
dapat berubah, sehingga masyarakat memandang positif bahwa
lembaga masyarakat yang berada di indonesia khususnya di Jambi
ini
sangat konsisten. Dan hal ini dapat membangun lapas menjadi
suatu
lembaga yang profrsional‟44
c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi:
1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi
manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan
masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat
hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang
ditahan di
Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka
memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang
pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para
pihak yang
berpekara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita
untuk
keperluan barang bukti pada tingkat penidikan, penuntutan
dan
pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang
dinyatakan
dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu wulan sari safitri beliau
mengatakan :
“Tujuan adanya lembaga pemasyarakatan ini di buat agar warga
binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya dan
memberikan
jaminan perlindungan hak asasi tahanan selama didalam
tahanan
dalam menjalankan suatu penyidikan.”45
44 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas
Jambi,Tgl 2 maret 2020 45 Wawancara dengan Ibu wulan sari safitri,
staf registasi, tgl 2 maret 2020.
-
41
SUBSEKSI SARAN KERJA
M.ADINSAIDHYA.Md.IP .,SH
23-12-2016
YONGKI
YULIANTO,Md,IP.,SH.,M
H
SUBSEKSI KEAMANAN
SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN
PENGELOLAAN HASIL
Drs.RUSLAN,MM SARWONO,SH 21-5-2013
SEKSI ADMINISTRASI SEKSI KEGIATAN
KERJA
TABEL 3.1
KERJA
D. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lapas
Kelas IIA Jambi.
Gambar 3.1
SUSUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI46
AMROH,S.Fi
TMT 23-9-2010
SULTONI
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI PELAPORAN DAN
TATA TERTIB
PETUGAS
SUPRIHADI,A.Md.,S.Sos
K.P.L.P SUDARTO, S.Pd. TMT 22-09-2017
SUB BAGAIN TATA
YUSRAN
TMT 22-09-2017
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
MULYANTO,S.H.
TMT 22-09-2013
M.SAMAN,S.H
TMT 22-09-2017
URUSAN UUMUM URUSAN KEPEGAWAIAN dan
KKEUANGAN
DEDI ANTONI,S.H.
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI BIMBINGAN
KEMASYARAKATAN
DAN PERAWATAN
MURYONO
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI REGISTRASI
MEITA
ERIZA,A.Md,IP.,S.H
SEKSI BIMBINGAN
-
42
46 Sumber Lapas Klas IIA Jambi.
-
42
NAMA-NAMA PEJABAT STRUKTURAL LAPAS KLAS IIA JAMBI.47
NAMA JABATAN PANGKAT/GOLON
GAN
YUSRAN
SAAD,Bc.IP.,S.H.,M.H
KALAPAS PEMBINA (IV/a)
Drs.RUSLAN, M.M KASI KEGIATAN
KERJA
PENATA Tk. I (III/d)
SUDARTO, S.Pd KASUBBAG TATA
USAHA
PENATA Tk. I (III/d)
SARWONO, S.H KASI ADMINISTRASI
KAMTIB
PENATA Tk. I (III/d)
YONGKI
YULIANTO,Md,IP
S.H.,M.H
KASUBSI BIMBINGAN
KERJA
PENATA Tk. I (III/d)
AMRON,S.Fil.I KASUBSI
PELAPORAN/TATA
TERTIB
PENATA Tk. I (III/d)
SUPRIHADI,
A.Md.IP.,S.Sos
KEPALA K.P.L.P PENATA Tk. I (III/d)
MEITA
ERIZA,A.Md.IP.,S.H.,M.
H
KASI BINADIK PENATA (III/c)
MULYANTO,S.H KAUR
KEPEGAWAIAN/KEU
ANGAN
PENATA (III/c)
SULTONI KASUBSI SARANA
KERJA
PENATA (III/c)
MURYONO KASUBSI REGISTRASI PENATA (III/c)
M.SAMAN, S.H.I KAUR UMUM PENATA (III/c)
DEDI ANTONI,S.H KASUBSI
BIMKEMASWAT
PENATA MUDA
Tk.I (III/b)
M.A DING SAIDHY
A.Md.IP.,S.H
KASUBSI
KEAMANAN
PENATA MUDA
T(III/a)
Sumber lapas kelas IIA Jambi
Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di
lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi adalah berikut, masing-masing Kasi
mempunyai
47 Sumber Lapas Klas IIA Jambi.
-
48 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, tgl 2 maret 2020
43
fungsi dan tugas masing-masing dan dibantu oleh 2 orang SUBSI
untuk
melakukan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Lembaga
Pemasyarakatan.
a. Sub Bagian Tata Usaha Bertugas melakukan urusan dan tata
usaha dan rumah
tangga Lapas yang terdiri atas:
1) Urusan Kepegawaian dan keuangan memiliki tugas dalam hal
kepegawaian dan keuangan.
2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga Lapas.
b. Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Bertugas memberikan
bimbingan dan
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang
terdiri
dari:
1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan
pencacatan,
administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi,
pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat serta dokumentasi sidik jari
narapidana.48
2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan
pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan,
program
asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas
dan
pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan
bagi
narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta mengurus
kesehatannya.
c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
-
49 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas
Jambi,Tgl 2 maret 2020
44
1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas,
penggunaan perlengkapan dan pembagiaan tugas pengamanan.
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima
laporan
harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas
serta
mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan
tata
tertib.
d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) terdiri
dari petugas
pengamanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan
ketertiban
Lapas.49
Pegawai dalam Organisasi merupakan monivator secara langsung
sebagai
pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga
menghasilkan
tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Lembaga pemasyaraktan
sebagai
instansi pemerintah narapidana, diatur para pegawainya yang
benar karena
para pegawai pada lembaga pemasyarakatan berhadapan langsung
dengan
narapidana.
Untuk mendukung kinerja organisai, maka diperlukan fasilitas
atau
bangunan. Kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi
adalah
sebagai berikut:
• Pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
• Ruang registrasi dan klinik
• Aula tempat berkunjung/ bagi kunjungan WBP
• Pos komandan jaga
-
50 Dokumentasi Lapas Klas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas
Jambi,Tgl 2 maret 2020
45
• Blok hunian50
Secara keseluruhan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Jambi
terdiri dari 10 Blok Hunian, jumlah kamar sebanyak 111 buah,
gedung
perkantoran 5 Unit, klinik 1unit, masjid 1 unit, gereja 1 unit,
aula 1 unit,
ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja 1 unit dan dapur 1
unit.
• Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, merupakan Unit
pelaksana
teknis yang melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik
dan
selain sebagai Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIA
Jambi juga merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara.
Kedudukannya
berada dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
manusia
Jambi.
a. Tugas Pokok:
Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik sesuai
peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
1. Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik
pemasyarakatan
2. Memberi bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja.
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Napi atau anak didik
pemasyarakatan .
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.51
-
51 Ibid,.
46
F. Sistem Layanan Dan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga
Binaan
Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas IIA
Jambi
1. Sistem Layanan Kunjungan lapas kelas IIA Jambi
Bersdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-
01.IN.04.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Informasi dan
Dokumentasi pada Direk-torat Jenderal Pemasyarakatan. Kantor
Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Unit pelaksanaan
teknis
Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sejak
tanggal 10
Januari 2012, telah mulai menerapkan tiga layanan informasi
public (LIP)
dimaksud, layanan informasi (LI), layanan kunjungan (LK) dan
layanan
pengaduan (LP). Manfaat yang nyata bagi penyedian layanan
informasi
public adalah terjalinnya interaksi yang positif antara
masyarakat dalam hal
ini pengunjung. Baik keluarga maupun penegak hukum dengan
Lembaga
Pemasyarakatan, dalam sebuah layanan yang transparan dan
berkualitas, serta
bebas punggutan dan korupsi.
2. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasarakatan
yang
Melanggar Tata Tertib di Lapas Klas IIA Jambi
Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk
terlaksananya program-program pembinaan di setiap Lapas, oleh
karena
suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai
cara
strategis memantau, menangkal. dan mencegah sendiri mungkin
gangguan
keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun diluar
Lapas, maka
-
52 Ibid,.
47
dari itu pihak petugas Lapas harus melakukan pengawasan terhadap
para
narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib
Lapas.
Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib,
langkah
pengamanan yang dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah
adalah lebih
daripada menindak. petugas keamanan sedini mungkin mendeteksi
setiap
gejala yang menjadi penyebab terjadinya ganguan keamanan dan
ketertiban,
apabila dilapas terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
petugas keamanan
segera mengambil langkah pengamanan dan berupaya menghentikan
kejadian
gangguan keamanan dan ketertiban tersebut, hukuman disiplin
merupakan
bentuk penegakkan disiplin bagi narapidana yang melakukan
pelanggaran
disiplin. hukuman yang disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada
narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang
melanggar
tata tertib Lapas atau Rutan, dalam penerapan hukuman disiplin
bagi
narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana
pelanggaran
disiplin itu dilakukan oleh narapidana.52
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa
pelanggaran
ringan, sedang dan berat, jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan
oleh
narapidana atau tahanan yang diatur pasal 10 ayat (1) , ayat
(2), ayat (3)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013
Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
ialah
sebagai berikut:
• Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
-
48
1. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
2. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
3. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
4. Tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan
5. Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang
6. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak
pantas
dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan tim sidang
tim
pengamat pemasyarakatan termasuk perbuatan yang dapat
dikenakan
Hukuman Disiplin tingkat ringan.
b. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
1. Memasuki steril area tanpa ijin petugas.
2. Membuat tato atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
3. Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan
diri
sendiri atau orang lain.
4. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak
pantas
mengeluarkan norma keagamaan.
5. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang.
6. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang
mendapatkan
Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu
kali.
-
53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor
356, Pasal 4 ayat 2.
49
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang
tim
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat
dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.53
c. Pelanggaran Tingkat Berat, mecakup:
1. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
2. Mengancam, melawan atau melakukan penyerangan terhadap
Petugas
3. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau
sejenisnya
4. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan
5. Mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang
menimbulkan
gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Memilki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau
alat
elektronik
7. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau
mengkonsumsi
minuman mengandung alcohol
8. Membuat, membawa, menyimpan, mengedar atau mengkonsumsi
narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainya
9. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana
atau
tahanan lain untuk melarikan diri
10. Melakukan tindakan kekersan terhadap sesama penghuni
maupun
petugas
11. Melakukan pemasangan atau mnyuruh orang lain melakukan
pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian.
-
54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 356, Pasal
9.
50
12. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang
berlaku
dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu
atau
alat elektronik lainya dikamar hunian.
13. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
14. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan.
15. Menyebarkan ajaran sesat.
16. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang
mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang
lebih
dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan
ganguan
keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.
17. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang
TTP
termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman
Disiplin
tingkat berat.
Penjatuhan hukuman disiplin dberikan ketika narapidana yang
patut
diduga melakukan pelanggaran disiplin. setelah mengetahui
pelanggaran
yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin
dapat
dijatuhkan kepada narapidana, berat ataupun ringannya
pemberian
hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya
pelanggaran
yang dilakukanya. Dari ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri
Hukuman dan
Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, adapun jenis hukuman disiplin
yang
bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:54
d. Hukuman disiplin tingkat ringan meliputi:
-
55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 356, Pasal 9.
51
1. memberikan peringatan secara lisan
2. memberikan peringatan secara tertulis
e. Hukuman displin tingkat sedang meliputi:
1. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 hari.
2. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu
tertentu.
berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud
pada
ayat 2 (dua) huruf b dapat menunda berupa waktu pelaksanaan
kunjungan.
f. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
1. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2. tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti
bersyarat,
asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam
tahun
berjalan dan dicatat dalam register F.
3. untuk kepentingan alasan kepentingan keamanan, seorang
Narapidan/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan
dicatat
dalam register H.55
-
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di
Lembaga
Pemasyarakaytan Kelas IIA Jambi.
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi atau yang sering
disebut
LAPAS Klas IIA Jambi adalah Tempat untuk melaksanakan
pembinaan
narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal
1 Ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
dan
Pembimbingan :
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intlektual, sikap dan prilaku,
profesional,
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.”56
Berkaitan dengan hal ini tidak terlepas dari Peran Lembaga
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap
narapidana
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara
Bapak
Dedi Antoni, sebagai Subseksi Bimbingan kemasyarakatan Dan
Perawatan
Lapas Klas IIA Jambi mengatakan:
“Untuk pembinaan terhadap warga binaan prmasyarakatan (WBP)
tidak
mendapatkan system pembinaan yang khusus sebagaimana
mestinya,
namun warga binaan pemasyaraktan (WBP) narkotika di lapas
jambi
telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hamper
memenuhi
kritereia yang