PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI … · 2018. 8. 30. · -3-11. Peratiiran Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 108/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARANSERTA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN

REALISASI ANGGARAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018

Menimbang : a.

Mengingat : 1,

BUPATI KARANGASEM,

bahwa dalam rangka pengawasan atas realisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiapTahun Anggaran Beijalan, dan evaluasi terhadappelaksanaan program pemerintahan, untukmempercepat pelaksanaan program/kegiatan yangdibiayai dari dana APBD Kabupaten Karangasem sertapenyerapan anggaran dan DPA-SKPD KabupatenKarangasem, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaanprogram/kegiatan tersebut dengan membentuk TimEvaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sertaSekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan RealisasiAnggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanBupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi danPengawasan Realisasi Anggaran serta PembentukanSekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan RealisasiAnggaran Kabupaten Karangasem Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambaiianLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

-2-

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembeiran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahim 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang TimEvaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2016 Nomor 10, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2008 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4)sebagimana telah diubah dengan Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah,Tambahan Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KarangasemNomor 7);

10. Peraturan Daerah Karangasem Nomor 15 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2017 Nomor 15);

-3-

11. Peratiiran Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah KabupatenKarangasem (Berita Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2016 Nomor 37);

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 69 Tahun 2017tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018 (Berita DaerahKabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 70);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2018tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada PerangkatDaerah di Lingkungan Pemerintah KabupatenKarangasem (Berita Daerah Kabupaten KarangasemTahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan RealisasiAnggaran serta Pembentukan Sekretariat Tim Evaluasi danPengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten KarangasemTahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatumempunyai tugas melakukan pelaporan dan pemantausinpenyerapan realisasi belanja daerah dan mengkoordinasikanlangkah-langkah strategLs yang diperlukan sesuai denganpengguna aplikasi yang meliputi:

a. admin Pusat Pelayanan Elektronik Layanan PengadaanSecara Elektronik (PPE LPSE) yang memiliki tugasmembuatkan User id untuk Admin PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), danPejabat Penghubiing;

b. pejabat Penghubung adalah seseorang yang bertanggungjawab atas pelaporan penyerapan anggaran danpengadaan barang/jasa dan pejabat penghubungmerupakan user yang biasa mengupdate informasi yangtersedia dalam aplikasi e-monev; dan

c. admin Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA) yang telah tercreate (tercatat) oleh admin PusatPelayanan Elektronik (PPE) memiliki tugas untukmelakukan update informasi yang terkait denganpelaporan realisasi penyerapan anggaran dan pengadaanbarang/jasa untuk level Perangkat Daerah.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-4-

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Evaluasi danPengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) KabupatenKarangasem, dibentuk Sekretariat TEPRA yang bertempat diBadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaerahKabupaten Karangasem.

Sekretariat TEPRA sebagaimana dimaksud dalam DiktumKetiga mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dankegiatan yang pengadaan barang dan jasanya dilakukanmelalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas,pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum,seleksi sederhana, penunjukan langsung, sayembara,kontes, dan swakelola;

b. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/targetrealisasi keuangan (disbursement plan) bulanan dariseluruh Perangkat Daerah;

c. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasifisik (progres) bulanan seluruh Perangkat Daerah;

d. mengunggah ke dalam aplikasi e-monev data yangdiperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c di awal tahun beijalanke alamat Sismontep: https: / /monev.lkpp.go.id:

e. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secarabulanan;

f. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secarabulanan;

g. mengkompilasi progress pengadaan barang dan jasa,berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesaipengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telahmemulai pekeijaan/pelaksanaan, dan penyerahanpekeijaan {provisional hand over/PHO) dari Unit LayananPengadaan (ULP);

h. mengunggah ke dalam aplikasi e-monev data pada huruf e,huruf f, dan huruf g secara bulanan, paling lambat setiaptanggal 15, bulan berikutnya; dan

i. memanfaatkan aplikasi e-monev sebagai mediakomunikasi antara TEPRA Kabupaten, TEPRA Provinsi,TEPRA Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan TEPRAPemerintah Daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksudpada Diktum Keempat, bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran2018.

-5-

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

•h

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI KARANGASEM

CUk I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di

Jakarta.

3. Menteri Keuangan RI selaku Ketua Tim Evaluasi dan PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) Pusat di Jakarta.

4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.5. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten

Karangasem di Amlapura6. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Karangasem di Amlapura.7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem8. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten

Karangasem di Amlapura.9. Kepala Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.10. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di

Amlapura.11. Yang bersangkutan.

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 108/HK/2018TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

DAN PENGAWASAN REALISASI

ANGGARAN SERTA PEMBENTUKAN

SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN

PENGAWASAN REALISASI

ANGGARAN KABUPATEN

KARANGASEM TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI

ANGGARAN SERTA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN

PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018

A. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)

Penasehat

Penanggung JawabKetua/ PenanggungJawab Harian

Wakil Ketua/PejabatPenghubung

Sekretaris

Anggota

1. Bupati Karangasem.2. Wakil Bupati Karangasem.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.Kepala Badan Perencanaan Penelitian danPengembangan Daerah KabupatenKarangasem.Kabid Analisis Data PembangunanPerencanaan Program Pengendalian danEvaluasi Pelaporan pada Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Karangasem

Kasubbid Urusan Analisis Kewilayahan danKonektifitas pada Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Karangasem

1. Tim Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan2. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Daerah KabupatenKarangasem.

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kab. Karangasem

4. Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Karangasem

5. Kepala Bagian Pengendalian PembangunanSetda Kabupaten Karangasem.

6. Kepala Bagian Pengadaan Setda KabupatenKarangasem

7. Kepala Bagian Hukum dan Hak AsasiManusia Setda Kabupaten Karangasem

B. Tim Kesekretariatan

Koordinator

Anggota

Admin Penginput

-7-

Kasubbid Urusan Analisis Kewilayahan danKonektifitas pada Badan Perencanaan Penelitiandan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem

1. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kab. Karangasem

2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karangasem/ LPSE3. Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan

Setda Kabupaten Karangasem4. Unsur Bagian Pengadaan Setda Kabupaten

Karangasem

1. Unsur Sekretariat DPRD Kab. Karangasem2. Unsur Inspektorat Daerah Kab. Karangasem3. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kab. Karangasem4. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kab. Karangasem5. Unsur Badan Kepegawaian, dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Kareingasem

6. Unsur Badan Kesatusin Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kab. Karangasem

7. Unsur Badan Penanggulangan BencanaDaerah Kab. Karangasem

8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karangasem

9. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Kab. Karangasem

10. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kab. Karangasem

11. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kab. Karangasem

12. Unsur Dinas Pertanian Kab. Karangasem13. Unsur Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Karangasem14. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kab. Karangasem15. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kab. Karangasem16. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Karangasem17. Unsur Dinas Kebudayaan Kab. Karangasem18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karangasem

19. Unsur Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kab. Karangasem

20. Unsur Dinas Perikanan Kab. Karangasem21. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kab. Karangasem

Staf Sekretariat

22. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika

Kab. Karangasem23. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Kab. Karangasem24. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kab.

Karangasem25. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kab.

Karangasem26. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga Kab. Karangasem27. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Karangasem28. Unsur Dinas Sosial Kab. Karangasem29. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Karangasem30. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran Kab.

Karangasem31. Unsur Satusin Polisi Pamong Praja Kab.

Karangasem32. Unsur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Kab. Karangasem33. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kab.

Karangasem34. Unsur Bagian Pengendalian Pembangunan

Setda Kab. Karangasem35. Unsur Bagian Pengadaan Kab. Karangasem36. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda Kab.

Karangasem37. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Setda Kab. Karangasem38. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Kab. Karangasem39. Unsur Bagian Organisasi Setda Kab.

Karangasem40. Unsur Bagian Perlengkapan Setda. Kab.

Karangasem41. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan

Setda Kab. Karangasem42. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Karangasem43. Unsur Camat Abang44. Unsur Camat Bebandem

45. Unsur Camat Karangasem46. Unsur Camat Kubu

47. Unsur Camat Manggis48. Unsur Camat Rendang49. Unsur Camat Selat

50. Unsur Camat Sidemen

Staf Analisis Data Pembangunan PerencanaanProgram Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan padaBappelitbangda Kab. Karangasem

^ BUPATIIKARANGASEM(

I

dR I GUSTI AYU MAS SUMATRI