Top Banner
PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) MODUL 1 KEBIJAKAN YANG TERKAIT PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI BIM TAHUN 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
81

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

May 03, 2019

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI

BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

MODUL 1

KEBIJAKAN YANG TERKAIT PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM

TEKNOLOGI BIM

TAHUN 2018

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

Page 2: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Page 3: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI i

KATA PENGANTAR

Modul-1 Kebijakan yang terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi

BIM, merupakan salah satu dari tujuh Modul dalam pelatihan Perencanaan Konstruksi

dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM). Building Information

Modeling (BIM) merupakan salah satu teknologi di bidang AEC (Arsitektur, Engineering dan

Konstruksi) yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan

ke dalam model 3 dimensi. Teknologi ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia,

termasuk di Indonesia. Karena dengan menerapkan metode BIM, baik developer, konsultan

maupun kontraktor mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan serta

tenaga kerja yang dibutuhkan. Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki roadmap

implementasi BIM di lingkungan Kementerian PUPR, dan telah terbentuk Tim BIM PUPR

yang menginisiasi kehadiran BIM di kementerian. Selain itu, tim juga mulai menggandeng

berbagai pihak untuk bersama-sama berjuang mengembangkan teknologi yang bisa sangat

membantu kinerja kementerian secara keseluruhan. Sembilan modul dalam pelatihan ini

menginformasikan hal-hal mengenai Kajian dan Peraturan Perundang -undangan dan

Kebijakan terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM, Teknologi Digital

yang terkait dengan BIM, Proses Bisnis PUPR dan Manajemen Perubahan yang terkait

Implementasi BIM, Prinsip Dasar Sistem Teknologi BIM dan Implementasinya di Indonesia,

BIM Execution Plan (BEP) serta menerapkannya sebagai bagian dari proses penyajian

informasi berbasis BIM, Pemodelan 3D, 4D, 5D, 6D dan 7D serta simulasinya dan Level of

Development (LOD), dan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam

proses Monitoring Proyek, tidak hanya secara teori, namun juga secara praktis membahas

studi kasus.

Dalam tujuan meningkatkan kemampuan keterampilan teknis ASN bidang ke-PU-an

(bidang Konstruksi), maka Pusdiklat SDA dan Konstruksi melaksanakan penyusunan

Kurikulum dan Modul Pelatihan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building

Information Modeling (BIM) untuk menghasilkan SDM bidang Konstruksi yang kompeten

dan berintegritas dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur bidang konstruksi

yang handal.

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, praktisi di lapangan,

PT Mektan Babakan Tujuh Konsultan dengan Team Leader Drs. Komarudin, M.Pd, serta

pihak-pihak terkait yang telah membantu terwujudnya modul ini. Akhirnya mudah mudahan

paket modul yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat membantu para praktisi

Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM) di

pusat maupun di daerah dimana sedang mengembangkan infrastruktur.

Bandung, September 2018

Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi

Page 4: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI ii

Page 5: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI iii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ I

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ III

DAFTAR INFORMASI VISUAL .............................................................................................. V

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... V

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL .................................................................................. VII

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

1.2. Deskripsi Singkat ....................................................................................................... 2

1.3. Tujuan Pembelajaran ................................................................................................ 2

1.3.1. Kompetensi Dasar ............................................................................................ 2

1.3.2. Indikator Keberhasilan ..................................................................................... 2

1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok ......................................................................... 3

1.4.1. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan

Konstruksi ......................................................................................................... 3

1.4.2. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM:.......................................................... 3

BAB 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN

KONSTRUKSI ......................................................................................................................... 5

2.1. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 .......................................... 5

2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik ................................................................................................................. 30

2.3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik ......................................................................................... 34

2.4. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ....................................... 38

2.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

(Design and Build) ................................................................................................... 39

2.6. Soal Latihan ............................................................................................................. 42

2.7. Rangkuman.............................................................................................................. 42

2.8. Evaluasi ................................................................................................................... 43

BAB III. PEDOMAN TERKAIT SISTEM TEKNOLOGI BIM ................................................. 47

3.1. Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi (Tim BIM PUPR dan Insititut BIM

Indonesia) ................................................................................................................ 47

Page 6: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI iv

3.2. Panduan BIM Singapura (versi 2.0) ........................................................................ 53

3.3. Soal Latihan ............................................................................................................. 63

3.4. Rangkuman.............................................................................................................. 63

3.5. Evaluasi ................................................................................................................... 64

3.6. Jawaban Soal Latihan ............................................................................................. 65

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 69

GLOSARIUM ......................................................................................................................... 70

KUNCI JAWABAN ............................................................................................................. 71

Page 7: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI v

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Hal.

Gambar 3.1 Langkah Adopsi BIM dalam Organisasi .......................................................... 47

Gambar 3.2. Tahapan dan keluaran menurut disiplin struktural ......................................... 51

Gambar 3.3. Mekanisme Pemodelan dan Kolaborasi dalam BIM. ..................................... 57

Gambar 3.4. Contoh Pemetaan Kolaborasi dalam Proyek BIM. ........................................ 59

Gambar 3.5. Produksi Model dan Dokumentasi. ................................................................ 60

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 3.1. Peran dan Tanggungjawab Tim BIM.................................................................. 48

Tabel 3.2. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak dalam BIM ........................................... 63

Page 8: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI vi

Page 9: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI vii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Deskripsi

Petunjuk penggunaan modul ini digunakan untuk membantu peserta pelatihan terkait materi

pada Modul 1 ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk mengenai persyaratan,

metoda, alat bantu/media, dan Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) dari Modul 1 yaitu Kebijakan

yang terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM.

2. Persyaratan

Sebelum mempelajari Modul 1, Anda diminta memperhatikan persyaratan berikut ini:

a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami

secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.

b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang

dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut dalam kamus

yang anda miliki.

3. Metoda

Dalam mempelajari Modul 1 ini, Metoda yang dapat Anda gunakan adalah sebagai berikut:

a. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri

dan tukar pikiran dengan peserta diklat yang lain atau dengan tutor anda .

b. Guna memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan.

Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet.

c. Mantapkan pemahaman anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan

melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan tutorial dengan peserta diklat lainnya.

d. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap

akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah anda sudah

memahami dengan benar kandungan modul ini.

4. Alat Bantu/Media

Untuk menyempurnakan proses pembelajaran Anda dalam memahami Modul 1, Anda dapat

menggunakan Alat Bantu/Media sebagai berikut:

a. Modul

b. Bahan Tayang

c. Alat Tulis

5. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)

Setelah pembelajaran mata pelatihan ini peserta diharapkan dapat memahami:

a. Kebijakan terkait Penyelenggaraan Konstruksi

b. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM

Selamat belajar !

Page 10: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI viii

Page 11: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di

Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap

strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang

singkat. Hal ini didukung oleh adanya Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden No. 6 tahun

2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang kemudian diperbaharui ke dalam

Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Perpres ini memuat 248 proyek yang kemudian dievaluasi

pada tahun 2018 menjadi 222 proyek.

Pelaksanaan PSN infrastruktur PUPR diharapkan dapat mewujudkan ketahanan air,

kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas

nasional, perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk

pengusahaan penyediaan pembiayaan dan penyediaan rumah, industri konstruksi yang

kompetitif, sinergi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien

dan akuntabel.

Dengan demikian faktor-faktor pendukung percepatan infrastruktur harus didorong untuk

memaksimalkan hasil yang diinginkan yang membutuhkan dukungan teknologi sistem

informasi, mulai dari sisi pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga

operasi dan pemeliharaannya. Salah satu langkah percepatan infrastruktur adalah

dukungan penerapan digital technology, salah satunya adalah Building Information

Modeling (BIM). Secara umum, BIM merupakan suatu proses dalam menghasilkan dan

mengelola data suatu konstruksi selama siklus hidupnya. BIM menggunakan software 3D,

real-time, dan pemodelan dinamis untuk meningkatkan produktivitas dalam desain dan

konstruksi infrastruktur.

BIM membantu para pelaku industri konstruksi untuk mendesain, mensimulasi,

memvisualisasikan dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Dari sisi pembinaan

usaha, pengggunaan BIM akan meningkatkan kinerja organisasi pengguna jasa konstruksi

dan penyedia konstruksi. Manfaat penting lainnya, penerapan BIM mampu mengurangi

kesalahan dan kelalaian, mengurangi proses pengerjaan berulang, dan mampu mengurangi

durasi proyek dan meningkatkan keuntungan bagi yang berada di industri konstruksi.

Implementasi BIM dalam penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia tentunya dapat

mendukung peningkatan tingkat daya saing global Indonesia. Berdasarkan laporan World

Economic Forum tentang Global Competitiveness Index, tingkat kompetitivitas suatu negara

dinilai melalui tiga aspek utama yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar, penambah efisiensi

dan faktor-faktor inovasi dan kemutakhiran yang terkait erat dengan penerapan teknologi

konstruksi. Diharapkan dengan adanya penerapan BIM dalam penyelenggaraan konstruksi

di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan peringkat indeks daya saing infrastruktur

Indonesia dari urutan 52 pada 2017-2018.

Untuk mewujudkan infrastruktur handal diperlukan sumber daya manusia yang kompeten

dan ahli pada bidang konstruksi. Oleh karena itu, guna menciptakan sumber daya manusia

Page 12: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 2

yang kompeten dan ahli pada bidang konstruksi, salah satunya perlu dilaksanakannya suatu

program pelatihan, yaitu :

PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Dengan demikian diharapkan SDM yang bernaung di bawah Kementerian PUPR terutama

pada sektor konstruksi, mampu memberikan pelayanan yang prima terkait Perencanaan

Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modelling (BIM).

Guna mendukung berjalannya program pelatihan, perlu ditunjang dengan adanya bahan

ajar salah satunya yaitu modul. Diharapkan dengan adanya modul, mampu menciptakan

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka dibuatlah modul terkait Perencanaan

Konstruksi dengan Sistem Teknologi Building Information Modelling (BIM) .

Modul 1 yang membahas mengenai “Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait

Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi BIM” diharapkan menambah

wawasan dan pengetahuan peserta pelatihan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem

Teknologi Building Information Modelling (BIM) mengenai keterkaitan Kebijakan dan

Peraturan Perundangan dengan Perencanaan Konstruksi dengan Sistem Teknologi

Building Information Modeling (BIM). Selain itu diharapkan peserta pelatihan dapat menggali

keluasan dan kedalaman substansinya bersama sesama peserta dan para Widyaiswara

dalam berbagai kegiatan pembelajaran selama pelatihan berlangsung.

1.2. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai Kebijakan, Peraturan

dan Perundangan, serta Pedoman yang terkait Perencanaan Konstruksi dengan Sistem

Teknologi BIM.

1.3. Tujuan Pembelajaran

1.3.1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta diharapkan dapat memahami

Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi serta Pedoman

terkait Sistem Teknologi BIM.

1.3.2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta mampu memahami:

a. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi

b. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM.

Page 13: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 3

1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1.4.1. Kebijakan dan Peraturan Perundangan terkait Penyelenggaraan Konstruksi

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

d. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP

No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran

Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang

Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

f. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan

Jasa Konstruksi

g. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

(Design And Build)

i. Latihan

j. Rangkuman

k. Evaluasi

1.4.2. Pedoman terkait Sistem Teknologi BIM:

a. Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi (Tim BIM PUPR dan Institut BIM Indonesia)

b. Panduan BIM Singapura (versi 2.0)

c. Panduan BIM Singapura untuk Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (BIM Essensial

Guide)

d. Latihan

e. Rangkuman

f. Evaluasi

Page 14: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 4

Page 15: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 5

BAB 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

2.1. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017

Undang-Undang ini disusun karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika

perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Secara keseluruhan terdiri dari 14 Bab

dan 106 pasal.

Adapun beberapa substansi penting dalam UU Jasa Konstruksi yang baru adalah:

1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat

dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui

kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan

jasa konstruksi;

4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi

melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha

penyediaan bangunan;

5. Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat

penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan.

Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam

melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru

tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan

bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat

melaksanakan pekerjaan konstruksi;

6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi,

termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan

standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja;

7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi;

8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-

nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan;

Page 16: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 6

i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan

Adapun tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah: 1. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan

Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

2. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

4. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

5. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

6. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Tanggungjawab Pemerintah Pusat bertanggungjawab dalam (pasal 4 ayat 1) a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa

Konstruksi nasional b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan

Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional

e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri

f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

Kewenangan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi

b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa

Konstruksi

c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa

Konstruksi

Page 17: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 7

d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi

perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang

terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi

e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi

lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan

usaha

f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa

Konstruksi

g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem

penjaminan usaha Jasa Konstruksi

h. memberikan dukungan dan pelindungan bagi

pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam

mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional

i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha

Jasa Konstruksi

j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan

badan usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka

penanaman modal asing;

k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa

Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi

besar;

l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha

Jasa Konstruksi;

m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem

informasi yang terkait dengan pasar Jasa

Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku

usaha Jasa Konstruksi nasional;

n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha

Jasa Konstruksi nasional dan internasional;

o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat

dalam pasar Jasa Konstruksi;

p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa

Konstruksi nasional;

q. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku

usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses

pasar Jasa Konstruksi internasional; dan

r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan

usaha.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang

menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;

Page 18: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 8

c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian

sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar

pengadilan; dan

d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan Standar Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. menyelenggarakan pengawasan penerapan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha

Jasa Konstruksi;

c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan

d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal

terjadi Kegagalan Bangunan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan

pelatihan Jasa Konstruksi;

b. memberdayakan lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja konstruksi nasional;

c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja

konstruksi strategis dan percontohan;

d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi

tenaga kerja konstruksi;

e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi

tenaga kerja konstruksi;

f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi,

pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi

tenaga kerja konstruksi;

g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi

dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;

h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja

konstruksi;

i. menyelenggarakan registrasi pengalaman

profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga

pendidikan dan pelatihan kerja di bidang

konstruksi;

j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja

konstruksi asing; dan

k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk

melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja

Page 19: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 9

yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi

profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau

lembaga pendidikan dan pelatihan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan standar material dan peralatan

konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;

b. mengembangkan skema kerja sama antara

institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh

pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;

c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;

d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi

serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada

seluruh pemangku kepentingan, baik nasional

maupun internasional;

e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan

standar mutu material dan peralatan sesuai

dengan Standar Nasional Indonesia;

f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan

peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi

hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;

dan

g. membangun sistem rantai pasok material,

peralatan, dan teknologi konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang

berkualitas dan bertanggung jawab dalam

pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat

Jasa Konstruksi;

c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa

Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat

Jasa Konstruksi;

d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap

penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja;

dan

e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang

berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha

Penyediaan Bangunan.

Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara.

Page 20: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi

nasional; dan

b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi

nasional dan internasional.

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;

b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat

umum antara lain:

a. arsitektur;

b. rekayasa;

c. rekayasa terpadu; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat

spesialis antara lain:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi

Konstruksi yang bersifat umum meliputi:

a. pengkajian;

b. perencanaan;

c. perancangan;

d. pengawasan; dan/atau

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi

Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:

a. survei;

b. pengujian teknis; dan/atau

c. analisis.

Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum

meliputi:

a. bangunan gedung; dan

Page 21: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 11

b. bangunan sipil.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

spesialis antara lain:

a. instalasi;

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan; dan

e. penyewaan peralatan.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat umum meliputi:

a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

c. pembongkaran; dan/atau

d. pembangunan kembali.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian

tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi terintegrasi meliputi:

a. rancang bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa

Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan

klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara

internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa

Konstruksi.

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha

rantai pasok sumber daya konstruksi.

Sumber daya konstruksi diutamakan berasal dari produksi

dalam negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi,

layanan usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan

usaha, dan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan

hukum maupun tidak berbadan hukum.

Kualifikasi usaha bagi badan usaha terdiri atas:

a. kecil;

b. menengah; dan

c. besar.

Page 22: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 12

Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian

terhadap:

a. penjualan tahunan;

b. kemampuan keuangan;

c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d. kemampuan dalam penyediaan peralatan

konstruksi.

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan usaha

dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi

usaha diatur dalam Peraturan Menteri.

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa

Konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat

menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar

yang:

a. berisiko kecil;

b. berteknologi sederhana; dan

c. berbiaya kecil.

Usaha orang perseorangan hanya dapat

menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang

keahliannya.

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah

hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada

segmen pasar yang:

a. berisiko sedang;

b. berteknologi madya; dan/atau

c. berbiaya sedang.

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar yang

berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi

asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi

pada segmen pasar yang:

a. berisiko besar;

b. berteknologi tinggi; dan/atau

c. berbiaya besar.

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi

kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi

sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil

sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat

membuat kebijakan khusus.

Kebijakan khusus tersebut meliputi:

a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa

Konstruksi daerah; dan/atau

b. penggunaan Sub penyedia Jasa daerah.

Page 23: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 13

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan

layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha

Perseorangan.

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan

memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin

Usaha.

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

Tanda Daftar Usaha Perseorangan diberikan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang

perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di

wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku

untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sertifikat Badan Usaha

Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi

wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.

Sertifikat Badan Usaha diterbitkan melalui suatu proses

sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.

Sertifikat Badan Usaha paling sedikit memuat:

a. jenis usaha;

b. sifat usaha;

c. klasifikasi usaha; dan

d. kualifikasi usaha.

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, badan usaha

Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri

melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk

oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

Akreditasi diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan

usaha yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;

dan

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi

wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan

Menteri.

Tanda Daftar Pengalaman

Page 24: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 14

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap

badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan

besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada

Menteri.

Registrasi pengalaman dibuktikan dengan tanda daftar

pengalaman.

Tanda daftar pengalaman paling sedikit memuat:

a. nama paket pekerjaan;

b. Pengguna Jasa;

c. tahun pelaksanaan pekerjaan;

d. nilai pekerjaan; dan

e. kinerja Penyedia Jasa.

Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar

pengalaman merupakan pengalaman menyelenggarakan

Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi dapat

dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.

Usaha Penyediaan Bangunan terdiri atas Usaha

Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan

Bangunan sipil.

Usaha Penyediaan Bangunan dibiayai melalui investasi

yang bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. badan usaha; dan/atau

d. masyarakat.

Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan

Bangunan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan

pengembangan usaha berkelanjutan.

Pengembangan usaha berkelanjutan bertujuan untuk:

a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan

b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk

tanggung jawab badan usaha terhadap

masyarakat.

Pengembangan usaha berkelanjutan diselenggarakan oleh

asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha

berkelanjutan diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas

penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.

Page 25: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 15

Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan

sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat

dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan

bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha

Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri dan

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan diatur

dalam Peraturan Presiden.

Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:

a. Pengguna Jasa; dan

b. Penyedia Jasa.

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa terdiri atas:

a. orang perseorangan; atau

b. badan.

Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan

berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak

berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pemilihan Penyedia Jasa

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia

Jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34.

Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber

pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara

tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik,

penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi,

pascakualifikasi, dan tender cepat.

Pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan

Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog.

Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

a. penanganan darurat untuk keamanan dan

keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat

terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh

pemegang hak;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang

menyangkut keamanan dan keselamatan negara;

d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

Page 26: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 16

e. kondisi tertentu.

Pengadaan langsung dilakukan untuk paket dengan nilai

tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa

dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup

pekerjaan;

b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban

kerja;

c. kinerja Penyedia Jasa; dan

d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi

sejenis.

Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi

Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi

pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus

memperhatikan standar remunerasi minimal.

Standar remunerasi minimal ditetapkan oleh Menteri.

Pengguna Jasa dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang

terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum

tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara

elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa

dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa

Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kontrak Kerja Konstruksi

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan

Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti

perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup

uraian mengenai:

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para

pihak;

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan

rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga

satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka

waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang

menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak

Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa

Page 27: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 17

Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi

ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia

Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan

jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan

Jasa Konstruksi;

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat

kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi

bersertifikat;

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang

kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan

pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi,

termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung

jawab dalam hal salah satu pihak tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana

diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan

tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat

ketidaksepakatan;

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat

ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja

Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat

dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang

kejadian yang timbul di luar kemauan dan

kemampuan para pihak yang menimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang

kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa

atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan

sosial;

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para

pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak

dalam hal terjadi suatu peristiwa yang

menimbulkan kerugian atau menyebabkan

kecelakaan dan/atau kematian;

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak

dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung

jawab hukum kepada pihak lain dalam

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari

Kegagalan Bangunan; dan

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Page 28: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 18

Selain ketentuan, Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat

kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Selain memuat ketentuan di atas, Kontrak Kerja Konstruksi:

a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat

ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;

b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi,

dapat memuat ketentuan tentang Sub penyedia Jasa

serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau

peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku;

dan

c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban

alih teknologi.

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi berlaku juga

dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa dan

Subpenyedia Jasa.

Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak

asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa

Inggris.

Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing

digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa

Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Jasa Konstruksi

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus:

a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan

c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai

pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama

hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang

bersifat spesialis.

Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa

yang bersifat spesialis harus mendapat persetujuan

Pengguna Jasa.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa

dengan kualifikasi menengah dan/atau besar

mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang

kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

Page 29: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 19

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak

dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa

dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil

pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat

waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak

menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat

mutu, dan/atau tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian

sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa

Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan

dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau

b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa

Konstruksi.

Kemampuan membayar dibuktikan dengan dokumen dari

lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan

bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain

yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi

didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi

dibuktikan dengan kemampuan membayar, Pengguna Jasa

wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil

pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat

waktu.

Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya

dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil

pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat

waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan

kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi

yang dilakukan melalui komitmen atas pengusahaan produk

Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko

mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa

Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 30: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 20

Dalam pemilihan Penyedia Jasa, Penyedia Jasa

menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk

memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam

dokumen pemilihan Penyedia Jasa.

Jaminan sebagaimana terdiri atas:

a. jaminan penawaran;

b. jaminan pelaksanaan;

c. jaminan uang muka;

d. jaminan pemeliharaan; dan/atau

e. jaminan sanggah banding.

Jaminan tersebut harus dapat dicairkan tanpa syarat

sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu

tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas

wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

Jaminan tersebut dapat dikeluarkan oleh lembaga

perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan

penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian

terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perubahan atas jaminan dilakukan dengan memperhatikan

dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi

baik nasional maupun internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dan perubahan

atas jaminan diatur dalam Peraturan Presiden.

Perjanjian Penyediaan Bangunan

Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau

oleh pihak lain. Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain,

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan

melalui perjanjian penyediaan bangunan.

Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan terdiri

atas:

a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan

b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.

Para pihak terdiri atas:

a. orang perseorangan; atau

b. badan.

Penyediaan bangunan dapat dilakukan melalui kerja sama

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan

badan usaha dan/atau masyarakat.

Dalam perjanjian penyediaan bangunan, penyelenggaraan

Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan

bangunan diatur dalam Peraturan Presiden.

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Page 31: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 21

Keberlanjutan Konstruksi

Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan Pengguna Jasa dan/atau

Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau

persetujuan atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau

perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau

pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau

pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau

teknologi; dan/atau

e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan paling sedikit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

f. standar operasi dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur

oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa

Konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi

geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan

terbangun.

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa

dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap

Kegagalan Bangunan.

Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli.

Penilai ahli ditetapkan oleh Menteri.

Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Page 32: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 22

Penilai ahli harus:

a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang

jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan

klasifikasi produk bangunan yang mengalami

Kegagalan Bangunan;

b. memiliki pengalaman sebagai perencana,

pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa

Konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk

bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;

dan

c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Jasa Konstruksi.

Penilai ahli mempunyai tugas antara lain:

a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi;

b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan

Bangunan;

c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak

berfungsinya bangunan;

d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas

Kegagalan Bangunan;

e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan

instansi yang mengeluarkan izin membangun,

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan

f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada

Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya

Kegagalan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugas penilai ahli dapat berkoordinasi

dengan pihak berwenang yang terkait.

Penilai ahli wajib bekerja secara profesional dan tidak

menjadi bagian dari salah satu pihak.

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki

Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan

Penyedia Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian

Kegagalan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri.

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan

Bangunan

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan

Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai

dengan rencana umur konstruksi.

Page 33: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 23

Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh)

tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas

Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir

layanan Jasa Konstruksi.

Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan

Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah

ditentukan.

Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas

Kegagalan Bangunan harus dinyatakan dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan

pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan

Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat

Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu

Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan

ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tenaga Kerja Konstruksi

Klasifikasi dan Kualifikasi

Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan

bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.

Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam

jabatan:

a. operator;

b. teknisi atau analis; dan

c. ahli.

Kualifikasi dalam jabatan memiliki jenjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi

tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan

metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien

sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Standar Kompetensi Kerja ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja diregistrasi oleh

Menteri.

Page 34: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 24

Menteri melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan

dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau

terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja diatur dalam

Peraturan Menteri.

Sertifikasi Kompetensi Kerja

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa

Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi

sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja diregistrasi oleh Menteri.

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh lembaga

sertifikasi profesi.

Lembaga sertifikasi profesi wajib mengikuti ketentuan

pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Lembaga sertifikasi profesi dapat dibentuk oleh:

a. asosiasi profesi terakreditasi; dan

b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi

syarat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Akreditasi terhadap asosiasi profesi diberikan oleh Menteri

kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;

dan

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

Lembaga sertifikasi profesi diberikan lisensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

mendapat rekomendasi dari Menteri.

Dalam hal lembaga sertifikasi profesi untuk profesi tertentu

belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi

Kompetensi Kerja.

Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib

menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan

Menteri.

Registrasi Pengalaman Profesional

Page 35: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 25

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional,

setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi

kepada Menteri.

Registrasi dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman

profesional.

Tanda daftar pengalaman profesional paling sedikit

memuat:

a. jenis layanan profesional yang diberikan;

b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil

layanan profesional;

c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan

d. nama Pengguna Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara

pemberian tanda daftar pengalaman profesional diatur

dalam Peraturan Menteri.

Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat

Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas

layanan jasa yang diberikan.

Imbalan yang layak diberikan dalam bentuk upah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki

rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin

mempekerjakan tenaga kerja asing.

Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan

konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan

dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda

registrasi dari Menteri.

Surat tanda registrasi diberikan berdasarkan sertifikat

kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum

negaranya.

Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib

melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada

tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing

dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi

tenaga kerja konstruksi asing diatur dalam Peraturan

Menteri.

Page 36: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 26

Tanggung Jawab Profesi

Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa

Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional

terhadap hasil pekerjaannya.

Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil

layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui

mekanisme penjaminan.

Pembinaan Penyelenggaraan Pembinaan

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:

a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi nasional;

b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara,

lintas provinsi, dan/atau berdampak pada

kepentingan nasional;

c. pemantauan dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi nasional;

d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah

Daerah provinsi dalam menyelenggarakan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7; dan

e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada huruf e diselenggarakan melalui:

a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan

Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;

b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang

berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah

provinsi;

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

nasional di wilayah provinsi; dan

d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah dilakukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di

kabupaten/kota dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang

berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan

Page 37: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 27

b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah

kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Pusat dapat

mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pendanaan

Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan

anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa

Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan

suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

dan

c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam

menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Selain melakukan pengawasan, Pemerintah Pusat

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa

Konstruksi pada:

a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

dan

b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Page 38: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 28

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan

terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi yang terintegrasi memuat data dan

informasi yang berkaitan dengan:

a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa

Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang

dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah; dan

c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang

dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi

yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan

data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan

layanan.

Sistem informasi dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan

pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi

dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja

negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang

terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat

mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan

melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

Unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari:

a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;

b. asosiasi profesi yang terakreditasi;

c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang

memenuhi kriteria; dan

d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi

kriteria.

Selain unsur, pengurus lembaga dapat diusulkan dari

asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

Pengurus lembaga ditetapkan oleh Menteri setelah

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Asosiasi yang terakreditasi diberikan oleh Menteri kepada

yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah;

dan

Page 39: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 29

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan

oleh lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan

belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam

penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan

lembaga merupakan penerimaan negara bukan pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian

kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan

masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga

diatur dengan Peraturan Menteri.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait

dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada

kepentingan masyarakat;

b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya

mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi

terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan

Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan

usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat juga

dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan

Jasa Konstruksi.

Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan

upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya

dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses

pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau

Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau

menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan

kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang

berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara.

Page 40: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 30

(3) Ketentuan dikecualikan dalam hal:

a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana

korupsi.

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi

masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa

Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi

diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk

mencapai kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai

suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya

penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum

dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang

bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai

tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi:

a. mediasi;

b. konsiliasi; dan

c. arbitrase.

Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat

membentuk dewan sengketa.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan

membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan

dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip

profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu

pihak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa

diatur dalam Peraturan Pemerintah

2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini disusun karena perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi

yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam

berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk

perbuatan hukum baru. Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan Teknologi

Informasi harus terus dikembangkan yang berperan penting dalam perdagangan dan

pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencegah penyalahgunaannya maka pemerintah perlu mendukung pengembangan

Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga

pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman.

Ketentuan Umum Pasal 1:

Page 41: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 31

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

• Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

• Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

• Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

• Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

• Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

Asas dan Tujuan Asas (Pasal 3)

Dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan (Pasal 4):

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di

Page 42: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 32

bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5).

• Waktu pengiriman suatu Informasi/Dokumen Elektronik ditentukan pada saat informasi telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim, di bawah kendali Penerima yang berhak, dan/atau memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk penerima (Pasal 8).

• Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan (Pasal 11) serta berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya (Pasal

12).

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik

• Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik terdiri atas: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing (Pasal 13).

• Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasi dan penyelenggaraan sistem elektroniknya (Pasal 15).

• Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik dengan persyaratan (Pasal 16):

− dapat menampilkan kembali Informasi/Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi;

− dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;

− dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem tersebut;

− dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan

− memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Transaksi Elektronik Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat (Pasal 17), dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak (Pasal 18), serta harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati (Pasal

19).

Page 43: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 33

Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (Pasal 23).

Perbuatan yang Dilarang

• Distribusi, transmisi, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pengancaman (Pasal 27).

• Mengakses komputer/sistem elektronik untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dengan menjebol sistem pengamanan (Pasal 30).

• Melakukan penyadapan, mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi/dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 31).

• Memindahkan atau mentransfer informasi/dokumen elektronik kepada yang tidak berhak yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi/dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik (Pasal 32).

• Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras dan lunak komputer, sandi lewat komputer, kode akses, atau sejenisnya yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses (Pasal 34).

Penyelesaian Sengketa

Setiap Orang (Pasal 38) maupun masyarakat (Pasal 39) dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat

Pasal 40:

• Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

• Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi, dimana instansi tersebut harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

Pasal 41:

• Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan fungsi konsultasi dan

mediasi.

Page 44: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 34

2.3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan

pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan

Elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik,

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik dan pengelolaan

Nama Domain. Hal ini diatur secara ke dalam Peraturan Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada

umumnya dan penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik, yang meliputi

perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanannya. Khusus

untuk penyelenggara sistem elektronik bagi pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk

menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah indonesia, wajib

memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika.

Ketentuan Umum Pasal 1

• Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

• Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

• Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti

Page 45: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 35

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

• Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

• Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

• Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama- sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

• Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik

• Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya

• Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik

• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

• Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik; dan nonpelayanan publik. (Pasal 3)

• Meliputi pengaturan: pendaftaran; Perangkat Keras; Perangkat Lunak; tenaga ahli; tata kelola; pengamanan; Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan pengawasan. (Pasal 4)

• Kriteria perangkat Keras yang digunakan (Pasal 6):

− memenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;

− memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;

− mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;

− memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya

Page 46: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 36

− memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;

− memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan

− memiliki jaminan bebas dari cacat produk

• Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras (Pasal 6)

• Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib (Pasal 7):

− terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

− terjamin keamanan dan keandalan operasinya

− sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyelenggara Agen Elektronik

• Bentuk Agen Elektronik: visual; audio; data elektronik; dan bentuk lainnya. (Pasal 34)

• Muatan fitur yang wajib diadakan dalam rangka melindungi hak pengguna sesuai dengan karakteristik Agen Elektronik yang digunakannya: melakukan koreksi; membatalkan perintah; memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; melihat informasi yang disampaikan (tawaran kontrak atau iklan); mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi. (Pasal 35)

• Penyelenggara Agen Elektronik wajib memperhatikan prinsip: kehati-hatian; pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi; pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik; efektivitas dan efisiensi biaya; dan perlindungan konsumen. (Pasal 38)

• Penyelenggara Agen Elektronik wajib (Pasal 39):

− melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi pengguna;

− memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur apabila terdapat indikasi pencurian data;

− memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;

− menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi/merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;

− memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki akses terhadap data tersebut;

− memiliki rencana keberlangsungan bisnis; dan

− memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat.

Page 47: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 37

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

• Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. (Pasal 40)

• Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik yang disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang sudah terdaftar. (Pasal 41)

• Jika gerbang nasional dan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri belum dapat dilaksanakan, penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas dari luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait. (Pasal 43)

• Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (Pasal 47)

• Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan hukum dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. (Pasal 48)

Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: identitas Penanda Tangan; dan keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

(Pasal 52)

Penyelenggaraan

Sertifikasi Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik wajib/harus memiliki Sertifikat Elektronik. (Pasal 59)

Lembaga Sertifikasi Keandalan

Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, baik Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia; atau Lembaga Sertifikasi Keandalan asing. (Pasal 65)

Pengelolaan Nama Domain

• Pengelolaan Nama Domain terdiri atas: Nama Domain tingkat tinggi generik; Nama Domain tingkat tinggi Indonesia; Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan Nama Domain Indonesia tingkat turunan. (pasal 73).

• Pengelola Nama Domain yang terdiri atas: Registri Nama Domain (melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi) (Pasal 75); dan Registrar Nama Domain (melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat kedua dan turunan) (Pasal 76) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. (Pasal 74).

Page 48: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 38

2.4. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Ruang lingkup 1. Ketentuan Pasal 3a seluruhnya dihapus, yaitu mengenai pembiayaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

1. Penyisipan Pasal 4 (huruf a1 dan a2) mengenai tanggung jawab hasil desain dari konsultan perencana sekurang- kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal dan pengenaan sanksi apabila hasil desain tidak dapat dilaksanakan.

2. Penambahan 1 huruf (huruf j) mengenai tata cara pengumuman pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh kelompok Kerja ULP

3. Pengubahan ketentuan Pasal 4b mengenai penggunaan

surat jaminan pekerjaan konstruksi.

1. Pengubahan ketentuan pada Pasal 6a, yaitu:

− pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.

− Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, dan/atau diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi.

− Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur ambang batas, maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan dicantumkan di dalam dokumen pengadaan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat Eselon I terkait.

2. Penyisipan Pasal 6c terkait dengan peralatan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan meliputi jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah alat serta kriteria evaluasi penawaran terhadap peralatan utama.

3. Adanya ketentuan evaluasi penawaran jika dilakukan kurang dari 3 yang terkait dengan klarifikasi teknis dan harga.

4. Penyedia jasa yang bermitra/KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang dilelangkan dapat terdiri dari penyedia jasa konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.

Page 49: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 39

5. Proses pemilihan Penyedia Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Jasa dibatalkan jika proses pemilihan dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan.

6. Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak atau Tim Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh K/L/D/I yang bersangkutan.

7. Penyesuaian harga (Price Adjustment) tidak diberlakukan terhadap kontrak Lump Sum dan bagian pekerjaan Lump Sum pada kontrak gabungan (lump sum dan harga satuan) serta terhadap pekerjaan dengan harga satuan timpang;

8. Metode pemilihanPemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencana dan/atau Pengawas Konstruksi untuk pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah- pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

9. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

2.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan

Bangun (Design and Build)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Hal ini

bertujuan agar Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

lebih operasional, efektif, dan efisien.

Ketentuan Umum • Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.

• Kontrak Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia.

• Kerja Sama Operasi untuk Pekerjaan Konstruksi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara

Page 50: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 40

dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing- masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.

• Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga perkiraan total nilai pekerjaan yang berdasarkan pagu anggaran yang tersedia.

• Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s Requirements) adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang dilelangkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.

Persiapan Pengadaan:

a. Kriteria Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan

Bangun (Design and Build) meliputi:

pekerjaan kompleks (memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, peralatan yang didesain khusus; dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas seratus miliar

rupiah) dengan dana dari APBN

Pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan dengan sumber dana APBN.

b. Persyaratan a. tersedia konsultan manajemen konstruksi yang

bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi

sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;

b. tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas:

1). dokumen rancangan awal (basic design), meliputi: data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;

referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;

penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar/code pekerjaan yang berkaitan, dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;

identifikasi dan alokasi risiko proyek;

identifikasi dan kebutuhan lahan; dan

gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.

Page 51: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 41

2). Tersedia dokumen usulan DIPA/DPA dari pengguna anggaran.

c. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk Penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran, yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan memperhatikan: lingkup pekerjaan dan layanan; persyaratan perizinan; penyelidikan tanah; pengembangan desain; identifikasi risiko; dan/atau penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

c. Penetapan HPS dan Ketentuan Pengguna

Jasa

HPS ditetapkan oleh PPK berdasarkan nilai pagu anggaran.

Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa (Employer’s

Requirement) untuk suatu pekerjaan, paling sedikit memuat:

• latar belakang;

• maksud dan tujuan;

• sumber pendanaan;

• besarnya total perkiraan biaya;

• waktu pelaksanaan yang diperlukan;

• rancangan awal (basic design);

• lingkup dan keluaran (output) pekerjaan;

• jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan; dan

• izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi.

d. Metode Pemilihan Dilakukan dengan cara pelelangan umum.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Mencakup pengaturan dalam tahapan pemilihan penyedia jasa; persyaratan dan evaluasi kualifikasi penyedia jasa, persayratan dan evaluasi administrasi, serta persyaratan dan evaluasi teknis; evaluasi biaya; serta ketentuan terkait

jaminan.

Isi persyaratan teknis minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan; proposal rancangan; uraian pelaksanaan pekerjaan; organisasi pelaksanaan; manajemen pelaksanaan; perkiraan arus kas (cash flow); daftar personil; daftar peralatan utama (key equipment); rencana keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi; rencana kendali mutu.

Persiapan Kontrak Mengatur Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, organisasi pelaksanaan kontrak, serta pendapat ahli

hukum.

Pelaksanaan Kontrak Mencakup pengaturan penandatangan kontrak, serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu, dan serah terima pekerjaan.

Page 52: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 42

2.6. Soal Latihan

1. Jelaskan tentang ketentuan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengantisipasi perkembangan konstruksi digital di Indonesia!

2. Sebutkan tentang Kriteria Perangkat Keras dan juga Kriteria Perangkat Lunak dalam Transaksi Penyelenggaraan Elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik!

3. Jelaskan tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017!

2.7. Rangkuman

Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 disusun karena Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan

kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa

konstruksi. Secara keseluruhan terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal. Adapun beberapa

substansi penting dalam UU Jasa Konstruksi yang baru di antaranya adalah meningkatnya

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan

sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta

lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan

mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan

bangunan. Peraturan Turunan terbaru dari Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun

2017 ini masih dalam proses penyusunan, oleh karena itu untuk sementara masih

menggunakan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 59

Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000.

Undang-Undang Np. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini sangat dibutuhkan karena

perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah

menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang

secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Dengan demikian penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus

dikembangkan yang berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah

penyalahgunaannya maka pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi

Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan

Teknologi Informasi dilakukan secara aman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 4 Tahun 1999 tentang SMM Departemen

Pekerjaan Umum memberikan panduan melaksanakan manajemen organisasi yang

mengarah pada perencanaan, penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan

bagi pencapaian kinerja berlandaskan SMM yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai

dengan Kebijakan Mutu yang ditetapkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Peraturan Menteri ini ditujukan untuk memudahkan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit

Page 53: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 43

Pelaksana Kegiatan, serta Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum agar tercapai kinerja yang direncanakan secara

akuntabel, efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

(good governance).

Peraturan Menteri PUPR No, 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi pemilihan Pekerjaan Konstruksi melakukan

pengaturan ulang tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PUPR

yang diantaranya bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pada

prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Khusus

untuk Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, dan/atau diyakini jumlah penyedianya

terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan

Terbatas dengan prakualifikasi. Dalam hal pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat

kompleks, atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 yang menggunakan metode

evaluasi sistem gugur ambang batas, maka persyaratan/kriteria evaluasi teknis yang akan

dicantumkan di dalam dokumen pengadaan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pejabat

Eselon I terkait.

Peraturan Menteri Pekerjaan UMum No. 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) yang pembiayaannya

baik sebagian/seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Hal ini bertujuan agar Pekerjaan

Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) lebih operasional, efektif,

dan efisien. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau

pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan

pelaksanaan konstruksi.

2.8. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara memilih jawaban yang Benar di antara pilihan jawaban yang ada.

1. Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 diterbitkan karena: a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah terlalu

lama dan kadaluarsa. b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ternyata

banyak menimbulkan kegelisahan di masyarakat. c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat

memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

d. Semua benar e. Semua salah

2. Turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik adalah: a. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 b. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010 c. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 d. Semua benar

Page 54: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 44

e. Semua salah

3. Peraturan Menteri PUPR No, 31/PRT/M/2015 adalah tentang: a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi b. pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang pada prinsipnya

dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi c. pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, dan/atau diyakini

jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi.

d. Semua benar e. Semua salah

2.9. JAWABAN SOAL LATIHAN

1. Ketentuan tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengantisipasi perkembangan konstruksi digital di Indonesia adalah sebagai berikut:

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Pasal 5).

• Waktu pengiriman suatu Informasi/Dokumen Elektronik ditentukan pada saat informasi telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim, di bawah kendali Penerima yang berhak, dan/atau memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk penerima (Pasal 8).

o Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan (Pasal 11) serta berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya (Pasal 12).

2. Kriteria Perangkat Keras dan juga Kriteria Perangkat Lunak dalam Transaksi

Penyelenggaraan Elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

• Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik; dan nonpelayanan publik. (Pasal 3)

• Meliputi pengaturan: pendaftaran; Perangkat Keras; Perangkat Lunak; tenaga ahli; tata kelola; pengamanan; Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan pengawasan. (Pasal 4)

• Kriteria perangkat Keras yang digunakan (Pasal 6):

− memenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;

− memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;

− mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;

− memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya

− memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;

− memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan

− memiliki jaminan bebas dari cacat produk

Page 55: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 45

• Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras (Pasal 6)

• Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib (Pasal 7):

− terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

− terjamin keamanan dan keandalan operasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017.

Sistem informasi yang terintegrasi dibuat untuk menyediakan data dan informasi

yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikelola

oleh Pemerintah Pusat. Data dan informasi terkait dengan:

• tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

• tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Page 56: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 46

Page 57: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 47

BAB III. PEDOMAN TERKAIT SISTEM TEKNOLOGI BIM

3.1. Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi (Tim BIM PUPR dan Insititut BIM

Indonesia)

Sumber: Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi, Tim BIM PUPR, 2018.

Gambar 3.1 Langkah Adopsi BIM dalam Organisasi

Dalam rangka mendukung percepatan proyek strategis nasional di Indonesia sekaligus

meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia melalui penerapan teknologi digital dalam

konstruksi, maka Kementerian PUPR menelurkan roadmap dalam pelaksanaaan BIM. Adapun

tahap awal atau Tahap Adopsi merupakan tonggak yang sangat penting dalam

pengimplementasian BIM di organisasi. langkah-langkah adopsi BIM dalam suatu organisasi,

khususnya dalam Kementerian PUPR dapat dilihat sebagai berikut.

1) Kepemimpinan

Pada lingkup proyek, usulan organisasi yang bertugas melaksanakan BIM dapat dilihat pada

tabel berikut. Dalam konteks owner atau pemilik proyek, representatif BIM untuk owner harus

memiliki pemahaman tentang BIM sebagai metode dalam desain, konstruksi, serta

operasional. Beberapa posisi dalam struktur organisasi ini yakni:

• Manajer Proyek BIM (Project BIM Manager), terdiri dari 1) Manajer Konstruksi BIM dan

2) Manajer Desain BIM;

• Lead/Koordinator BIM untuk setiap disiplin.

LANGKAHADOPSIBIMDALAMORGANISASI

KEPEMIM-PINAN

PERENCA-NAAN

INFORMASI

PROSES SDM DAN KAPABILI-

TAS

KETERLI-BATAN

STAKE-HOLDER

HASIL

Page 58: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 48

Tabel 3.1. Peran dan Tanggungjawab Tim BIM

Sumber: Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi, Tim BIM PUPR, 2018

2). Perencanaan

Salah satu deliverable penting adalah pengembangan program adopsi BIM yang bertujuan

untuk mengarahkan dan memandu organisasi dari kondisi eksisting ke kondisi berbasis BIM

yang digunakan secara efektif dan inovatif. Hal yang menjadi keluaran aspek perencanaan

adalah sebagai berikut:

• Visi BIM

• Tujuan BIM, dimana pada setiap Tujuan dan Sasaran harus ada indikasi bagaimana

Achievement diukur dalam suatu rentang waktu tertentu.

• Tema penting, diperlukan agar adopsi BIM dalam suatu organisasi menjadi lebih fokus.

Contoh fokus misalnya pembelajaran (learning focus) atau inovasi untuk penciptaan nilai

baru

• Manajemen Perubahan/Change Management, membantu organisasi bermigrasi dari

kondisi eksisting sekarang ke kondisi di masa datang dengan sedikit “disrupsi” dan

“resistensi”. Manajemen perubahan ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, misal

penciptaan iklim perubahan (3-6 bulan), membangun momentum perubahan (6-12

bulan); implementasi dan keberlanjutan proyek (12-24 bulan).

• Sumber Daya BIM, mencakup daftar software dan hardware yang diperlukan sesuai

fungsinya serta sistem pengelolaan dokumen utnuk mengelola aset-aset BIM.

3). Informasi

Informasi pada tahap adopsi BIM terkait dengan 1) standar BIM, 2) Quality Assurance BIM, 3)

Quality Control BIM, serta 4) Manajemen Informasi BIM.

• Standar BIM, merupakan definisi dari “apa” dan “bagaimana” mengembangkan model-

model BIM pada setiap tahap proyek untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Page 59: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 49

Beberapa Negara memiliki standar sendiri yang bersumber dari BIM National Standard.

Standar BIM ini dapat dibuat berbeda pada setiap disiplin ilmu.

Contoh Standar BIM. Sumber: Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi, Tim BIM PUPR, 2018

• Quality Assurance BIM, berperan sangat penting dalam menjamin keluaran yang

dihasilkan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Contoh QA untuk BIM diantaranya

adalah:

− Validasi model (cek secara visual) untuk memastikan model yang dihasilkan sesuai

dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan pada dokumen Standar BIM

− Validasi Dataset untuk memastikan dataset yang dimasukkan pada model sesuai

dengan standar dan menggunakan data yang valid

− Validasi Antar-muka (cek dengan bantuan computer) untuk mendeteksi bentrok

(clash detection) pada elemen bangunan menggunakan software deteksi bentrok

maupun mendeteksi ruang yang cukup antar komponen bangunan untuk tujuan

instalasi dan pemeliharaan

− Validasi Koordinasi Eksternal (Exchange Validation) untuk memastikan model yang

dihasilkan atau dipublikasikan sesuai dengan protocol koordinasi eksternal yang telah

didefinisikan dalam dokumen Project Execution Plan atau BIM Execution Plan (BEP)

• Quality Control BIM, bertujuan untuk memverifikasi semua deliverables yang sesuai

dengan standar proyek. Manajer BIM dan Tim harus memverifikasi semua deliverable

yang diterima sesuai dengan dokumen BEP dan kontrak (jika ada). Kegiatan quality

control diantaranya mencakup:

− Verifikasi metadata terkait tanggal pemasukan file, jenis fileo Nama file instruksi

akses ke database (jika ada), deskripsi isi, skema data, deskripsi standar data

− Validasi versi software, format dan jenis file, penamaan file

Page 60: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 50

− Validasi model final

− Validasi model terkoordinasi berikut laporan clash detection

− Pengecekan semua model yang diterima

− Menggunakan Project Data Submission Log untuk mencatat semua model dan

informasi yang masuk berikut isu-isu yang muncul.

• Manajemen informasi BIM, terkait dengan standar pengelolaan informasi BIM pada

proyek yang dikerjakan. Contoh Manajemen Informasi BIM adalah sebagai berikut:

− BIM Execution Plan (BEP)

− Dokumen Laporan Kemajuan BIM berdasarkan tahapannya (tahap konsep, tahap

skematik/prarancangan, tahap pengembangan desain, tahap submisi TABG,

tahap tender/DED, tahap konstruksi, tahap as-built, tahap manajemen fasilitas

− Rapat-rapat koordinasi BIM termasuk MoM dan follow up

− Koleksi Library BIM per disiplin

− Kontraktual mencakup addendum, RFI, dan change order

4) Proses

Berikut disajikan panduan (outline) mengenai apa saja deliverable yang harus dikeluarkan

dalam setiap tahapan pelaksanaan BIM pada setiap proyek. Contoh tahapan dan keluaran

menurut disiplin struktural adalah sebagai berikut.

Page 61: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 51

Sumber: BIM Essential Guide for Structural Consultant, BCA Singapore, 2013

Gambar 3.2. Tahapan dan keluaran menurut disiplin struktural

5) SDM

Pengembangan kapasitas (capacity building) adalah hal paling penting dalam program adopsi

BIM. Hal ini terkait pemetaan kompetensi sumber daya manusianya dan melaksanakan

rangkaian training sesuai rencana adopsi dan implementasi BIM.

• Peta Kompetensi

Peta kompetensi (Competency Map) adalah cetak biru SDM dalam sebuah organisasi yang

memperlihatkan jenis ketrampilan (skill set) yang harus dikembangkan untuk memenuhi target

tujuan dan sasaran program adopsi dan implementasi BIM

• Rencana dan Peta Jalan Pelatihan (Training)

Suatu organisasi harus memiliki peta jalan dan program pelatihan berkesinambungan yang

meliputi perencanaan SDM, jenis pelatihan, waktu dan penyedia layanan. Program pelatihan

dapat disesuaikan menurut jenis personil (senior management, principal, arsitek, project

manager, engineer, drafter) dan model pelatihan BIM seperti apa yang dibutuhkan (BIM

Awareness, BIM Management, BIM Modelling, BIM Analysis).

Jenis proses pembelajaran BIM dapat berupa:

− Kursus dan pelatihan formal BIM dengan target keterampilan (skill) yang diinginkan.

− Mentoring dimana staf yang sudah dilatih sebelumnya, membimbing staf yang lain.

− Forum dimana isu-isu teknis dan lessons learned disampaikan dan dibagi diantara

rekan.

− Dokumentasi berupa manual dan kumpulan good practices.

6). BIM Execution Plan

BIM Execution Plan (BEP) adalah dokumen pegangan yang disetujui oleh pemilik proyek untuk

memandu Tim Proyek mencapai tujuan dan sasaran, termasuk deliverable BIM dalam rentang

waktu pelaksanaan proyek. Secara khusus dokumen ini menetapkan peran dan tanggung

Page 62: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 52

jawab anggota proyek dalam penggunaan BIM pada setiap tahapan proyek yang berisi hal-

hal teknis dan detail terkait deliverable dan prosesnya, yang mana terkait dengan proses

pembuatan, koordinasi, distribusi informasi.

Dalam dokumen BEP, umumnya berisi hal-hal berikut:

• Informasi Proyek

• Anggota Pelaksana Proyek

• Tujuan Proyek dan Penggunaan BIM di Setiap Tahapan Proyek

• Deliverable BIM di Setiap Tahapan Proyek

• Pembuat Model (Model Author) dan Pengguna Model (User) untuk Setiap Deliverable

BIM

• Elemen-elemen Model, Tingkat Kelengkapan Informasi (Level of Development/LOD)

dan atribut untuk setiap Deliverable BIM

• Proses pembuatan model BIM, pemeliharaan dan kolaborasinya

• Protokol atau prosedur distribusi informasi, format submisi

• Sarana dan prasarana,software yang digunakan.

BEP pada umumnya dibuat pada awal pelaksanaan proyek dan dapat diperbaharui (update)

untuk mengakomodasi anggota baru atau jenis penggunaan BIM baru dalam suatu proyek.

Semua pembaruan harus mendapat persetujuan dari pemilik proyek dan BIM Manager.

7). Hasil

Hasil dari program adopsi BIM harus dapat dimonitor secara reguler sehingga aksi korektif

dapat dilakukan untuk mengarahkan program agar sesuai dengan rencana dan tujuan semula.

Daftar jenis Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan adalah sebagai berikut:

• TingkatProyek

− % proyek yang dilaksanakan menggunakan BIM

− % pihak-pihak luar yang terlibat

− Tahapan proyek yang menggunakan BIM (konsep, skematik, DED, As-Built, dst)

− Jumlah layanan tambahan yang ditawarkan

− Tingkat akurasi dari deliverable BIM (tingkat error) o % waktu tunda (delay) dan

penambahan biaya

• Tingkat Organisasi

− Kepemimpinan, perencanaan dan hasil

− Proses dan informasi

− SDM dan kapabilitas

− Keterlibatan stakeholder dan customer

− Cara baru atau metode baru dalam pelaksanaan pekerjaan

• Tingkat Kapabilitas Karyawan

− % karyawan yang ditraining BIM

− % karyawan yang bersertifikat BIM

− Tingkat ketrampilan BIM (BEP planning, authoring, analysis, collaboration,

− dst)

− % jenis keterampilan BIM yang diaplikasikan dalam proyek

− % karyawan yang detraining sebagai: manajer BIM, coordinator BIM, pemodel BIM

Page 63: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 53

3.2. Panduan BIM Singapura (versi 2.0)

Pendahuluan

Panduan BIM Singapura yang dibuat oleh Building Construction Authority (BCA) Singapura

merupakan arahan yang menggarisbawahi peran dan tanggungjawab anggota proyek ketika

menggunakan BIM pada berbagai tahapan proyek. Tujuannya adalah untuk mengarahkan

keluaran atau hasil kerja, proses, serta para personil atau orang-orang yang terlibat dalam

implementasi BIM dalam sebuah penyelenggaraan proyek konstruksi.

Panduan ini juga digunakan sebagai arahan bagi pengembangan BIM Execution Plan (BEP)

yang merupakan kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan anggota proyek untuk

mewujudkan keberhasilan implementasi suatu proyek BIM.

Panduan BIM Singapura secara umum terdiri dari spesifikasi BIM serta prosedur BIM

Modelling dan Kolaborasi. Versi 1.0 diluncurkan pada bulan Mei 2012 yang dilanjutkan dengan

Versi 2.0 yang diperbaharui pada tahun 2013.

1). BIM DELIVERABLES

Hasil kerja BIM diproduksi oleh berbagai anggota proyek dalam berbagai tahapan proyek yang

berbeda agar tercapainya tujuan implementasi BIM. Contoh keluaran adalah sebagai berikut:

• Site model

• Massing model

• Model arsitektural, struktural, dan MEP untuk: keperluan perizinan, koordinasi dan

analisis clash detection, visualisasi, serta estimasi biaya

• Penjadwalan (material, waktu), dan tahapan program

• Model konstruksi dan fabrikasi

• Gambar kerja

• As-built model

• Data untuk manajemen fasilitas

PANDUAN BIM SINGAPURA

1. BIM DELIVERABLES ('what')- Elemen BIM- Atribut Elemen BIM- BIM Objective & Responsibility Matrix- Kompensasi- Layanan Nilai Tambah

2. BIM PROCESS: MODELLING & KOLABORASI ('how')- Pemodelan pada Masing-Masing Disiplin Individual- Koordinasi Model Lintas Disiplin- Produksi Model dan Dokumentasi- Keamanan Data- Quality Assurance dan Quality Control- Workflow Proyek Design-Built- Workflow Proyek Design-Bid-Built

3. BIM PROFESSIONAL ('who')

Page 64: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 54

• Layanan BIM lainnya untuk menambah value added

a). Elemen BIM

Tiap keluaran biasanya terdiri dari satu set model BIM yang terdiri dari berbagai elemen yang

dikategorikan berdasarkan disiplin tertentu. Setiap elemen merupakan representasi digital dari

karakteristik fisik dan fungsi setiap komponen bangunan sebenarnya dalam proyek konstruksi.

Contoh elemen BIM dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Elemen Arsitektural BIM

Keterangan

Site Model • Infrastruktur tapak (jalan, trotoar, parkir, akses,dll)

• Hidran kebakaran

• Saluran drainase

• Hard landscape

• dll

Ruang/Space • Ruangan, koridor, lainnya

Dinding • Dinding interior/Eksterior/Non Structural

Pintu, Jendela, ventilasi • Pintu interior/eksterior

• Jendela interior/eksterior

• Ventilasi

Atap

..dst

• Atap secara keseluruhan (termasuk finishing dan

insulasi)

2. Elemen Struktural BIM

Pondasi termasuk tiang pancang, pile cap, dll

Balok, kolom, dinding

Slab

Tangga

Precast & Prestressed concrete systems

..dst

3. Elemen Pekerjaan Sipil BIM Keterangan

Digital Terrain Model Topografi 3D surface based yang memperlihatkan kondisi

tapak dan lokasi bangunan. Termasuk jalan eksisting, kerb,

ramp, lahan parkir, dll).

Geology Report Laporan investigasi tanah (BIM Model tidak diperlukan)

Model Utility Titik-titik koneksi untuk utilitas eksisting dan utilitas baru

Pekerjaan saluran drainase dan

air hujan

termasuk outlet, saluran permukaan, slot channel, dan

manhole

Utilitas publik bawah tanah

...dst

Hanya jaringan drainase

4. Elemen ACMV BIM Keterangan

ACMV Equipment air handling unit, chiller unit, cooling tower, refrigerant unit,

dll

Page 65: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 55

ACMV Distribution exhaust air ducts, fresh air ducts, supply air ducts, return air

ducts, transfer air ducts, dll

Mechanical piping

...dst

chilled water supply pipes, chilled water return pipes,

condesate drain pipes, dll

5. Elemen Plumbing dan Sanitasi BIM

Pumps

Control panel, monitoring, sensor

Fresh water piping, fitting, valves

Water meter

Underground public utilities untuk water supply dan drainase

Grease and sand trap

Sump dan sewage pits

..dst

6. Elemen Proteksi Kebakaran BIM

System piping, droppers, fittings, valves and sprinkler heads, sprinkler inlets, sprinkler control

valve set, dll

Fire sprinkler pumps

Sprinkler tanks

Heat or smoke detectors, control panels, monitoring and control sensors, pump panels, check

meter dll

Fire extinguishers

..dst

7. Elemen Elektrikal BIM

Cable trays, trunking & cable containment, electrical risers, conduit, bus duct, power feeds

Diesel tanks & fuel pipes

Lifts, PA systems, BMS equipments including display panels

Security system including CCTV camera, smart card system, door monitoring system

...dst

8. Elemen Gas BIM

Pipa gas dan supply

Sumber: Appendix A, Singapore BIM Guide ver 2.0

b) Atribut Elemen BIM

Aspek penting BIM adalah kemampuannya untuk menyimpan informasi dalam suatu model.

baik dalam bentuk geometris (ukuran, volume, bentuk, tinggi, orientasi) maupun non geometri

(system data, performance data, pemenuhan terhadap peraturan dan standar, spesifikasi,

biaya).

• Perubahan Detail Model

Atribut elemen BIM dapat berubah /bertambah tingkat kedetailannya seiring dengan

kemajuan proyek. Sebagai contoh, pondasi pada tahap awal tidak dapat dimodelkan

karena kurangnya informasi. Pada tahap detail design, detil pondasi berkembang

berdasarkan hasil analisis struktur dan desain. Tiang pancang secara akurat dimodelkan.

Page 66: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 56

Pada tahap konstruksi, informasi yang lebih detil dimodelkan, contohnya adalah baja

tulangan dalam bentuk model 3D. Detail juga dapat dilihat melalui gambar kerja 2D.

• BIM vs 2D

Dalam setiap tahapan proyek BIM yang ditampilkan dalam model 3D, maka jika

direpresentasikan dalam gambar kerja 2D tingkat kedetilan akan berubah sesuai

skalanya. Contoh untuk desain konseptual, desain skematik, dan detail design

ditampilkan dalam skala 1:200, elemen dalam tahap konstruksi ditampilkan dalam skala

1:5 sampai 1:100, As Built Drawing pada skala 1:100, dan Facility Management pada

skala 1:50.

c) BIM Objective & Responsibility Matrix

Bagaimana cara proyek BIM dihantarkan agar sesuai dengan tujuan dan sasarannya dapat

dilacak pada BIM Objective & Responsibility Matrix. Matriks ini dapat melihat kegiatan yang

ada pada setiap tahapan beserta anggota tim yang terlibat dan kedudukannya, apakah

sebagai model author (bertanggungjawab dalam mengeluarkan dan pemeliharaan model)

atau model user (pengguna model).

d) Kompensasi

BIM Steering Committee Singapura menyadari bahwa adopsi BIM meningkat upaya pada

tahap desain sehingga merekomendasikan pembayaran 5% dari fee payment jasa konsultasi.

Selain itu, penambahan cost juga harus diperhitungkan pada saat lelang, khususnya terkait

fee penyerahan desain BIM dari desainer (konsultan) ke kontraktor.

e) Layanan Nilai Tambah Lainnya

Untuk lebih memahami performa suatu bangunan, maka proses analisis digital dalam BIM

dipertimbangkan sebagai pelayanan tambahan (additional service). Contohnya adalah:

• Simulasi dan analisis lingkungan (khusus untuk konsep desain)

• Validasi energi untuk memperkirakan pemakaian energi yang dibutuhkan

• Validasi desain pencahayaan beserta visualisasinya

• Penjadwalan konstruksi dan pentahapannya secara 4D

• Model BIM bangunan eksisting untuk masterplan site studi dan FS

• Penilaian Green Mark, RETV , Buildability and Constructability berdasarkan model BIM

• Penyediaan alternatif sistem struktural dan MEP berdasarkan model konseptual

• Estimasi proyek berdasarkan model konseptual

• Estimasi biaya MEP berdasarkan model MEP BIM

Pemberi kerja harus memahami adanya potensi peningkatan cost ketika meminta pelayanan

BIM tambahan ini. Sehingga direkomendasikan adanya negosiasi biaya tambahan antarpihak

yang terlibat.

Page 67: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 57

2) BIM PROCESS TERKAIT PROSEDUR MODELLING DAN KOLABORASI

Proses BIM pada umumnya mencakup pembuatan model, koordinasi model dan pertukaran

data yang mengikutsertakan tim model author (penulis/pembuat) dan user (pengguna). Pada

titik tertentu, model dapat dibekukan dan diperlihatkan pada pengguna.

Sumber: Singapore BIM Guide Version 2.0

Gambar 3.3. Mekanisme Pemodelan dan Kolaborasi dalam BIM.

a) Pemodelan pada Masing-Masing Disiplin Individual

Pada tahap ini anggota pada masing-masing disiplin menghasilkan model sesuai dengan

keluaran yang disepakati dalam BEP. Model terus dikembangkan dengan mengikuti standar

namun belum dicek dan diverifikasi di luar tim.

• Panduan Modeling untuk Elemen BIM

Panduan modeling untuk elemen-elemen kunci BIM pada berbagai tahapan proyek dapat

dilihat dalam Appendix C, dikelompokkan ke dalam disiplin Arsitektural, Struktural, dan MEP.

Secara umum, setiap elemen dimodelkan sesuai ukuran, bentuk, lokasi, orientasi, dan

kuantitas. Pada tahap awal proyek, properti elemen lebih bersifat umum (generik) namun

seiring dengan progress proyek maka akan semakin spesifik dan akurat.

Page 68: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 58

• Panduan Modeling untuk Persyaratan Peraturan dan Perizinan

Terdapat panduan modeling BIM untuk perizinan beserta e-template yang disertakan dalam

website.

• Orientasi Model

Titik awal proyek harus didefinisikan secara jelas dan digambar pada sistem koordinat SVY21

dengan mengacu pada SLA Vertical Control Point (VCP) plus 100m.

• Pembagian Model dan Struktur

Pentingnya untuk membagi model ke dalam bagian, zona, dan tingkat yang berbeda tentunya

dengan mempertimbangkan ukuran bangunan serta fase proyek. Hal ini harus disetujui oleh

tim modeling sedini mungkin.

• Manajemen Revisi

Model BIM akan terus berubah sesuai tahapan proyek. Perubahan ini harus dicatat terutama

ketika model dibagi ke dalam beberapa paket kecil dan ditangani oleh orang-orang yang

berbeda. Dalam hal ini peran koordinator BIM di tiap disiplin sangat penting untuk mencatat

informasi-informasi terbaru dalam perubahan model.

b) Koordinasi Model Lintas Disiplin

Model yang telah dibuat oleh tim harus dibagi dengan anggota tim dari disiplin lainnya secara

terkoordinasi sehingga pihak terlibat dapat melihat dan menyelesaikan potensi konflik dan

dapat menghindari pengerjaan ulang atau delay pada tahap konstruksi. Sebelum koordinasi

antar disiplin, model dicek, disetujui dan divalidasi serta diberi tanda "fit for coordination".

Contoh kolaborasi proyek BIM dapat dilihat pada gambar berikut.

Page 69: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 59

Sumber: Singapore BIM Guide Version 2.0

Gambar 3.4. Contoh Pemetaan Kolaborasi dalam Proyek BIM.

• Jenis Koordinasi

Keberhasilan koordinasi BIM disumbang oleh perencanaan matang dan pemahaman

mengenai koordinasi desain, clash detection atau space validation. Dalam proses koordinasi

tahap awal, keseluruhan model dapat dijalankan terhadap model lain untuk melihat keterkaitan

antar objek, elemen, dan kriteria lainnya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua konflik yang

terdeteksi merupakan suatu permasalahan, akan tetapi bisa saja disengaja untuk

menyederhanakan proses modelling. Oleh karena itu sebelum menjalankan proses

koordinasi, perlu ditetapkan beberapa aturan sehingga dapat mereduksi waktu dan sumber

daya yang dihabiskan untuk mendeteksi kesalahan.

Dengan demikian, tanggungjawab yang diharapkan dari setiap tim dalam proses koordinasi

diantaranya adalah:

− Dalam proses koordinasi setiap tim mempunyai model spesifik sesuai disiplin masing-

masing

− Untuk menyelesaikan konflik, setiap tim menyetujui perubahan model sesuai disiplinnya

Page 70: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 60

c) Produksi Model dan Dokumentasi

Sumber: Singapore BIM Guide Version 2.0

Gambar 3.5. Produksi Model dan Dokumentasi.

Pada saat panduan ini dibuat, industri konstruksi Singapura tengah mengalami tahap transisi

dari penggunaan gambar 2D ke model BIM. Untuk menyelesaikan konflik antara dokumen

kontrak dan model BIM maka dokumen kontrak akan berupa gambar 2D, sedang serah terima

proyek akan berupa format gambar 2D dan BIM.

• Publikasi 2D

Sebelum industri konstruksi siap dalam menerima BIM sebagai bagian dari dokumen

kontraktual, maka para anggota proyek harus menyetujui standar gambar 2D, termasuk

rencana, potongan, elevasi, detail, dan lainnya.

Direkomendasikan untuk mengambil gambar 2D dari model BIM untuk menjamin

keseragaman. Adapun gambar/detail 2D yang tidak berasal dari model BIM dapat diberi label

secara khusus.

• Format Pertukaran BIM

Pihak-pihak yang berkolaborasi juga harus menyepakati protokol pertukaran BIM beserta

formatnya (baik proprietary atau open source). Untuk menjamin keberlanjutan informasi

sesuai siklus hidup bangunan, maka informasi dapat tersedia dalam bentuk open standard

atau format yang disetujui bersama yang terspesifikasi dalam BIM Execution Plan. Setelah itu

semua dokumentasi berupa output data model BIM harus diarsipkan ke dalam folder proyek.

Page 71: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 61

d) Keamanan dan Penyimpanan Data

Data proyek BIM harus diback up secara reguler untuk menghindari hilangnya data, data

corruption, infeksi virus, penyalahgunaan data, dan lainnya. Dengan demikian perlu penetapan

user access yang tepat selama pertukaran data, maintenance, dan pengarsipan.

e) Quality Assurance dan Quality Control

Seorang manajer BIM harus menetapkan quality assurance/QA terhadap model BIM dalam

rangka menjamin kebenaran dan akurasi data. Koordinator BIM masing-masing disiplin juga

harus menetapkan prosedur quality control /QC untuk menjamin keakuratan pembuatan model

sesuai dengan panduannya. Lebih lanjut, setiap anggota proyek bertanggungjawab dalam

menyelenggarakan pengecekan quality control dari desain, dataset, dan properti model

sebelum menyerahkan hasilnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

• Panduan pembuatan model

Menjamin model diciptakan berdasarkan panduan pembuatan model dan standar CAD

• Dataset Validation

Memastikan dataset terdiri dari data/informasi yang tepat

• Interference Check

Medeteksi clash antara komponen bangunan dengan menggunakan software clash

detection

• Validasi data BIM untuk Koordinasi Lintas Disiplin

− Semua lembaran gambar kerja harus dipindahkan dari BIM

− Setiap model harus dicek dan dikompres

− Format file beserta penamaannya mengikuti protokol pertukaran data

− Segregasi data mengikuti metode yang disetujui dalam BEP

− File harus up to date, berisi semua modifikasi pengguna

− Model dirangkai melalui inspeksi visual

f) Workflow dalam Proyek Design-Built

Metode proyek Design-Built (rancang-bangun) memperbolehkan pengembangan dari satu

model yang menghasikan dokumen konstruksi dan fabrikasi sistem bangunan. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:

• Menetapkan BIM execution plan untuk pembuatan model

• Dalam desain skematik, desainer yang berkolaborasi dengan subkontraktor akan

menciptakan model BIM sesuai dengan keperluan awal.

• Mengintegrasikan model BIM ke dalam model komposit untuk koordinasi dan clash

detection

• Adanya perbedaan akan diselesaikan secara interaktif selama rapat koordinasi.

• Dokumen konstruksi baru dapat dihasilkan setelah semua konflik terselesaikan,

Page 72: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 62

• Tim rancang-bangun akan mengadakan rapat installation planning sesuai dengan model

yang telah dikoordinasikan.

• Memperbolehkan fabrikasi digital komponen kunci secara akurat di luar site seperti

structural steel, komponen precast, unit fasade, dll.

g) Workflow dalam Proyek Design-Bid-Built

Metode proyek tradisional seperti Design-Bid-Built membagi proses BIM ke dalam dua model,

yaitu model desain dan model konstruksi. Konsultan berperan dalam menghasilkan model

desain dan dokumen tender. Adapun kontraktor utama menghasilkan model konstruksi untuk

keperluan pembangunan.

Tahap Pra-Tender:

• Menetapkan BEP untuk pemodelan

• Tim desain menghasilkan architectural model dan system model.

• Mengintegrasikan model desain untuk koordinasi dan clash detection

• Adanya perbedaan akan diselesaikan secara interaktif dalam rapat koordinasi

• Dokumen desain dan tender baru dapat disiapkan setelah semua konflik terselesaikan.

Tahap Konstruksi:

• Model dan atau gambar yang dihasilkan dari model akan diserahkan pada kontraktor

utama berdasarkan referensi

• Kontraktor utama akan mengembangkan model secara lebih jauh dengan detail

konstruksi dan fabrikasi dan gambar anotasi untuk/dari subkontraktor.

III. BIM PROFESSIONAL

Untuk memfasilitasi proses BIM, diperlukan peran BIM Manager untuk proyek dan BIM

Koordinator untuk konsultan dan kontraktor (lihat gambar berikut). Peran ini dapat diambil alih

oleh anggota dalam proyek seperti CAD manager, project manager, konsultan, kontraktor, dan

lainnya.

Selain memastikan tercapainya tujuan BIM, BIM manager harus menjamin bahwa semua

pihak bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan berbagai konflik melalui cara yang

paling efisien. Peran BIM Manager tidak termasuk pada pengambilan keputusan dalam solusi

desain, engineering dan konstruksi, maupun proses organisasi bagi tiap-tiap disiplin.

Page 73: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 63

Tabel 3.2. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak dalam BIM

Sumber: Singapore BIM Guide Version 2.0

3.3. Soal Latihan

1. Jelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah pengembangan kapasitas (capacity building) dalam program adopsi BIM!

2. Hasil dari program adopsi BIM dapat dimonitor dengan Key Performance Indicators (KPI). Jelaskan secara rinci apa dan bagaimana cara pengukuran KPI Implementasi BIM!

3. Gambarkan Keluaran yang dihasilkan/BIM Deliverables untuk disiplin Sipil dan

Struktural!

3.4. Rangkuman

Dalam rangka mendukung percepatan proyek strategis nasional di Indonesia sekaligus

meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia melalui penerapan teknologi digital dalam

konstruksi, maka Kementerian PUPR menelurkan roadmap dalam pelaksanaaan BIM. Adapun

tahap awal atau Tahap Adopsi merupakan tonggak yang sangat penting dalam

pengimplementasian BIM di organisasi. langkah-langkah adopsi BIM dalam suatu organisasi,

khususnya dalam Kementerian PUPR mencakup kepemimpinan, perencanaan, informasi,

proses, SDM, dan BIM Execution Plan,

BIM PROJECT MANAGER

•Bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengertian dan implementasi dari:

•BIM Execution Plan

•Tujuan BIM dan Penggunaannya

•Responsibility Matrix

•BIM Deliverables

•Delivery Schedule

•Koordinasi BIM

KOORDINATOR BIM UNTUK KONSULTAN

•Bertanggungjawab pada tahap desain dan konstruksi:

•Menciptakan desain model BIM dan dokumentasinya

•Mendefinisikan penggunaan disiplin BIM secara spesifik termasuk analisisnya

•Berkoordinasi dengan BIM modeller, konsultan desain, dan cost consultant

•Berkoordinasi dengan kontraktor dan subkontraktor

•Memastikan Modelling Quality Control

KOORDINATOR BIM UNTUK KONTRAKTOR

•Bertanggungjawab pada tahap konstruksi:

•Berkoordinasi dengan desain konsultan dan subkontraktor

•Mempelajari dokumen tender

•Mereview model desain, model fabrikasi, dan gambar

•Menggunakan BIM untuk berkoordinasi, membuat tahapan, constructability dan cost study, serta field use

•Menciptakan model konstruksi dan as built model

•Memastikan Modelling Quality Control

Page 74: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 64

Perencanaan menjadi salah satu deliverable penting adalah pengembangan program adopsi

BIM yang bertujuan untuk mengarahkan dan memandu organisasi dari kondisi eksisting ke

kondisi berbasis BIM yang digunakan secara efektif dan inovatif. Hal yang menjadi keluaran

aspek perencanaan adalah Visi BIM, Tujuan BIM, Tema penting, Manajemen Perubahan, dan

Sumber Daya BIM. Sedangkan, Informasi pada tahap adopsi BIM terkait dengan 1) standar

BIM, 2) Quality Assurance BIM, 3) Quality Control BIM, serta 4) Manajemen Informasi BIM.

Dalam Proses Adopsi BIM disajikan panduan (outline) mengenai apa saja deliverable yang

harus dikeluarkan dalam setiap tahapan pelaksanaan BIM pada setiap proyek. Contoh

tahapan dan keluaran menurut disiplin struktural adalah persiapan dan konsep desain, desian

skematik, detailed engineering design, konstruksi, as-built dan manajemen fasilitas.

Selanjutnya, pengembangan kapasitas (capacity building) adalah hal paling penting dalam

program adopsi BIM. Hal ini terkait pemetaan kompetensi sumber daya manusianya dan

melaksanakan rangkaian training sesuai rencana adopsi dan implementasi BIM.

BIM Execution Plan (BEP) adalah dokumen pegangan yang disetujui oleh pemilik proyek untuk

memandu Tim Proyek mencapai tujuan dan sasaran, termasuk deliverable BIM dalam rentang

waktu pelaksanaan proyek. Secara khusus dokumen ini menetapkan peran dan tanggung

jawab anggota proyek dalam penggunaan BIM pada setiap tahapan proyek yang berisi hal-

hal teknis dan detail terkait deliverable dan prosesnya, yang mana terkait dengan proses

pembuatan, koordinasi, distribusi informasi.

Hasil dari program adopsi BIM harus dapat dimonitor secara reguler sehingga aksi korektif

dapat dilakukan untuk mengarahkan program agar sesuai dengan rencana dan tujuan semula.

Daftar jenis Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan adalah capaian implementasi

BIM pada tingkat proyek, tingkat organisasi dan tingkat kapabilitas karyawan

Panduan BIM Singapura yang dibuat oleh Building Construction Authority (BCA) Singapura

merupakan arahan yang menggarisbawahi peran dan tanggungjawab anggota proyek ketika

menggunakan BIM pada berbagai tahapan proyek. Tujuannya adalah untuk mengarahkan

keluaran atau hasil kerja, proses, serta para personil atau orang-orang yang terlibat dalam

implementasi BIM dalam sebuah penyelenggaraan proyek konstruksi. Panduan ini juga

digunakan sebagai arahan bagi pengembangan BIM Execution Plan (BEP) yang merupakan

kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan anggota proyek untuk mewujudkan keberhasilan

implementasi suatu proyek BIM.

Panduan BIM Singapura secara umum terdiri dari spesifikasi BIM serta prosedur BIM

Modelling dan Kolaborasi. Versi 1.0 diluncurkan pada bulan Mei 2012 yang dilanjutkan dengan

Versi 2.0 yang diperbaharui pada tahun 2013. Panduan BIM Singapura untuk pelaku usaha

jasa konstruksi terdiri BIM Essensial Guide untuk Konsultan Arsitektural, Konsultan Sipil dan

Struktural, Konsultan MEP dan Kontraktor.

3.5. Evaluasi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara memilih jawaban yang Benar di antara pilihan jawaban yang ada.

Page 75: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 65

1. Langkah-langkah adopsi BIM dalam suatu organisasi, khususnya dalam Kementerian PUPR mencakup aspek-aspek berikut ini, kecuali: a. Kepemimpinan b. Perencanaan c. Pengendalian d. SDM e. BIM Execution Plan

2. Daftar jenis Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan adalah capaian

implementasi BIM pada tingkat: a. Proyek b. Tingkat organisasi c. Tingkat kapabilitas karyawan d. Semua salah e. Semua benar

3. Panduan BIM Singapura merupakan arahan yang menggarisbawahi peran dan

tanggungjawab anggota proyek ketika menggunakan BIM pada berbagai tahapan proyek dengan tujuan untuk arahan bagi pengembangan BIM Execution Plan (BEP) dalam hal: a. mewujudkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi penyedia jasa b. mewujudkan suatu proyek yang ramah lingkungan c. mewujudkan keberhasilan implementasi suatu proyek BIM. d. mewujudkan manfaat maksimal pengguna jasa e. Semua salah

3.6. Jawaban Soal Latihan

1. Langkah-langkah pengembangan kapasitas (capacity building) dalam program adopsi

BIM

Pengembangan kapasitas (capacity building) adalah hal paling penting dalam program

adopsi BIM. Hal ini terkait pemetaan kompetensi sumber daya manusianya dan

melaksanakan rangkaian training sesuai rencana adopsi dan implementasi BIM.

• Peta Kompetensi

Peta kompetensi (Competency Map) adalah cetak biru SDM dalam sebuah

organisasi yang memperlihatkan jenis ketrampilan (skill set) yang harus

dikembangkan untuk memenuhi target tujuan dan sasaran program adopsi

dan implementasi BIM

• Rencana dan Peta Jalan Pelatihan (Training)

Suatu organisasi harus memiliki peta jalan dan program pelatihan

berkesinambungan yang meliputi perencanaan SDM, jenis pelatihan, waktu

dan penyedia layanan. Program pelatihan dapat disesuaikan menurut jenis

personil (senior management, principal, arsitek, project manager, engineer,

drafter) dan model pelatihan BIM seperti apa yang dibutuhkan (BIM

Awareness, BIM Management, BIM Modelling, BIM Analysis).

Jenis proses pembelajaran BIM dapat berupa:

Page 76: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 66

− Kursus dan pelatihan formal BIM dengan target keterampilan (skill) yang

diinginkan.

− Mentoring dimana staf yang sudah dilatih sebelumnya, membimbing staf

yang lain.

− Forum dimana isu-isu teknis dan lessons learned disampaikan dan dibagi

diantara rekan.

− Dokumentasi berupa manual dan kumpulan good practices.

2. Hasil dari program adopsi BIM dapat dimonitor dengan Key Performance Indicators (KPI). Cara pengukuran KPI Implementasi BIM adalah sebagai berikut:

Hasil dari program adopsi BIM harus dapat dimonitor secara reguler sehingga aksi

korektif dapat dilakukan untuk mengarahkan program agar sesuai dengan rencana dan

tujuan semula. Daftar jenis Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan adalah

sebagai berikut:

• TingkatProyek

− % proyek yang dilaksanakan menggunakan BIM

− % pihak-pihak luar yang terlibat

− Tahapan proyek yang menggunakan BIM (konsep, skematik, DED, As-Built,

dst)

− Jumlah layanan tambahan yang ditawarkan

− Tingkat akurasi dari deliverable BIM (tingkat error) o % waktu tunda (delay) dan

penambahan biaya

• Tingkat Organisasi

− Kepemimpinan, perencanaan dan hasil

− Proses dan informasi

− SDM dan kapabilitas

− Keterlibatan stakeholder dan customer

− Cara baru atau metode baru dalam pelaksanaan pekerjaan

• Tingkat Kapabilitas Karyawan

− % karyawan yang ditraining BIM

− % karyawan yang bersertifikat BIM

− Tingkat ketrampilan BIM (BEP planning, authoring, analysis, collaboration,

− dst)

− % jenis keterampilan BIM yang diaplikasikan dalam proyek

− % karyawan yang detraining sebagai: manajer BIM, coordinator BIM, pemodel

BIM

3. Keluaran yang dihasilkan/BIM Deliverables untuk disiplin Sipil dan Struktural

Keluaran yang dihasilkan/BIM Deliverables untuk disiplin Sipil dan Struktural adalah

sebagai berikut:

Page 77: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 67

Sumber: BIM Essential Guide for C&S Consultant, BCA Singapore, 2013

BIM Essential Guide untuk Konsultan Sipil dan Struktural

Page 78: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 68

Page 79: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 69

DAFTAR PUSTAKA

Building Construction Authority (2013). "Singapore BIM Guide Version 2.0".

http://www.corenet.gov.sg

Building Construction Authority (2013). "BIM Essential Guide for Architectural Consultants".

http://www.corenet.gov.sg

Building Construction Authority (2013). "BIM Essential Guide for MEP Consultant".

http://www.corenet.gov.sg

Building Construction Authority (2013). "BIM Essential Guide for Structural Consultant".

http://www.corenet.gov.sg

Building Construction Authority (2013). "BIM Essential Guide for Contractor".

http://www.corenet.gov.sg

Tim BIM PUPR dan Institut BIM Indonesia (2018). "Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi".

Pusat Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian PUPR.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 28

Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 29 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa

Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2017 Tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build)

Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri PUPR No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1999 tentang Sistem Manajemen Mutu

(SMM) Departemen Pekerjaan Umum

Page 80: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 70

GLOSARIUM

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan

konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

suatu bangunan.

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang

dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat,

dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan,

dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa

Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),

surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh

penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang

bersifat tertutup ataupun terbuka.

BIM Execution Plan (BEP) adalah dokumen pegangan yang disetujui oleh pemilik proyek untuk

memandu Tim Proyek mencapai tujuan dan sasaran, termasuk deliverable BIM dalam rentang

waktu pelaksanaan proyek

Page 81: PELATIHAN PERENCANAAN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM TEKNOLOGI fileKebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Terkait Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi BIM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI 71

KUNCI JAWABAN

JAWABAN EVALUASI

SOAL BAB II

1. C

2. C

3. D

SOAL BAB III

1. C

2. E

3. C