PELATIHAN ADVOKASI HAK ANAK: LANGKAH DEMI ... Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah bagi WVI ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas dan hasil kerja advokasi hak-hak anak

PELATIHAN ADVOKASI HAK ANAK: LANGKAH DEMI LANGKAH

REGIO JAWA

Jakarta, 25-27 Maret 2008

bekerja sama dengan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah Regio Jawa

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah bagi WVI ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas dan hasil kerja advokasi hak-hak anak yang menjadi area concern WVI pada Regio Jawa. Ringkasan dari fasilitator atas kegiatan selama 3 (tiga) hari pelatihan adalah sebagai berikut:

1. PENGANTAR

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah yang diselenggarakan oleh World Vision Indonesia (WVI) Regio Jawa dimaksudkan sebagai salah satu upaya pemberdayaan di tingkat internal dalam rangka mendukung perubahan paradigma lembaga. Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah diikuti oleh 12 (dua belas) peserta aktif yang berasal dari 2 (dua) area meliputi area Jawa Timur dan DKI Jakarta, yang merupakan bagian dari daerah layanan WVI. Komposisi peserta meliputi pengambil kebijakan di tingkat Regio, Manajer dan Staf Operasional di tingkat area, serta staf pendukung advokasi di tingkat nasional.

Silabus Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah yang telah dipersiapkan mengalami perubahan struktur karena pelatihan ini memerlukan beberapa sesi untuk refleksi kelembagaan terutama dalam mempersiapkan perangkat lembaga menuju perubahan paradigma dari pelayanan (services) menjadi lembaga advokasi. Meskipun struktur silabus mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan materi yang seharusnya dipelajari oleh peserta.

2. CATATAN PENTING FASILITATOR

Beberapa catatan penting dari fasilitator pada Pelatihan Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman tentang Advokasi

Pada umumnya peserta berpendapat bahwa kerja advokasi merupakan kegiatan demonstrasi yang “menabrak” otoritas secara frontal, sehingga ada kekhawatiran akan “bertabrakan” dengan visi dan misi organisasi. Di samping itu kerja pelayanan (services) yang sudah dilakukan selama beberapa puluh tahun dengan menggunakan pendekatan pendampingan dengan metode “silent action” dipandang lebih tidak beresiko. Pandangan ini mengakibatkan kegamangan di kalangan peserta untuk melakukan kerja advokasi.

Dalam proses pembelajaran bersama selama hari pertama peserta mendapatkan pemahaman bahwa kerja advokasi bisa di lakukan dengan metode yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Perubahan kebijakan dapat dilakukan dengan cara-cara negosiasi dan lobi pada pengambil kebijakan.

b. Perangkat Kerja Advokasi

Kerja advokasi memerlukan visibilitas dan kecepatan menanggapi masalah. Dalam kaitan dengan ini perangkat kerja advokasi di tingkat kelembagaan harus dipersiapkan untuk mendukung agar WVI baik di pusat maupun di daerah menjadi lembaga yang ”visible” dan ”hadap masalah” dengan mengurai akar masalahnya. Diperlukan masa transisi untuk mempersiapkan perangkat kerja advokasi termasuk distribusi otoritas dari pusat ke daerah melalui Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang jelas.

c. Perspektif Gender

Pada umumnya peserta menyatakan bahwa kebijakan gender WVI secara prinsip memberikan akses yang sama pada perempuan/anak perempuan dan laki-laki/anak laki-laki. Dalam proses pembelajaran advokasi berperspektif gender peserta memahami bahwa dalam situasi yang tidak adil (ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan), kebijakan memberikan akses yang sama pada anak perempuan dan laki-laki akan lebih memperbesar kesenjangan (gap) yang berarti akan memunculkan masalah ketidakadilan gender yang baru. Diperlukan ketrampilan melakukan analisis gender yang lebih mendalam dalam tahapan analisis sosial pada perencanaan program dan perencanan kerja advokasi WVI.

d. Basis Data dan Informasi

Pada dasarnya WVI memiliki banyak sekali data tentang situasi anak-anak di daerah layanan, juga memiliki banyak pemantau dan rapporteur yang bekerja di daerah layanan. Persoalannya adalah apakah data-data tersebut digunakan untuk kerja advokasi, apakah data tersebut dikemas menjadi isu strategis dan ”dibunyikan” untuk terjadinya perubahan kebijakan publik dan penyadaran masyarakat atas hak-haknya. Demikian halnya dengan para pemantau dan rapporteur, apakah mereka dibekali kemampuan untuk memantau dan melaporkan situasi hak-hak anak di wilayah kerjanya. Diperlukan sistem data yang berbasis hak asasi manusia yang mendukung kinerja advokasi WVI di tingkat nasional dan daerah, serta pembekalan bagi pemantau dan rapporteur agar dapat menjadi bagian dari kinerja advokasi di WVI

e. Bekerja dengan Pengambil Kebijakan

Pada umumnya peserta telah berpengalaman bekerja sama dan ”bergandeng-tangan” dengan pengambil kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Persoalannya adalah, kerja sama tersebut tidak secara sistematis dimaksudkan untuk merubah kebijakan publik yang lebih adil terhadap anak, melainkan hanya untuk membina hubungan baik. Pada proses ke depan diharapkan hubungan baik dengan pengambil kebijakan bisa dijadikan modal awal untuk melakukan kinerja advokasi terutama dalam rangka mempengaruhi pembuat kebijakan untuk membangun sistem kabijakan yang lebih adil terhadap anak, melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

3. PENUTUP

Komitmen WVI secara kelembagaan untuk melakukan perubahan paradigma dari lembaga pelayanan menjadi lembaga advokasi merupakan kontribusi besar bagi gerakan mainstreaming hak-hak anak dalam kebijakan publik. Langkah-langkah positif yang akan dilakukan ke depan akan merubah secara signifikan situasi hak-hak anak di Indonesia pada umumnya, dan di daerah layanan WVI khususnya. Perubahan paradigma ini juga akan mengubah pendekatan pendampingan menjadi pendekatan penguatan masyarakat yang pada akhirnya akan membangun kesadaran masyarakat atas hak-hak nya, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam proses pembangunan.

Jakarta, 29 Maret 2008

(Antarini Arna, SH, LLM) (Agus Hartono, ST) Fasilitator Utama Co-Fasilitator

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1- 1

1.2. Tujuan Pelatihan 1- 2

1.3. Bentuk Pelatihan 1- 2

1.4. Waktu dan Tempat Pelatihan 1- 2

1.5. Peserta Pelatihan 1- 3

1.6. Pelaksana Pelatihan 1- 3

BAB 2 REKAMAN PROSES HARI PERTAMA, 25 MARET 2008

2.1. Pembukaan 2- 1

2.2. Perkenalan 2- 1

2.3. Pre Test 2- 2

2.4. Mendefinisikan Advokasi 2- 4

2.5. Permainan “Mencari Pesan Paskah” 2- 10

2.6. Memahami Sistem Kebijakan 2- 11

2.7. Refleksi atas Internal Policy Berkaitan dengan Advokasi 2- 17

BAB 3 REKAMAN PROSES HARI KEDUA, 26 MARET 2008

3.1. Review Hari I 3- 1

3.2. Perspektif Gender dalam Strategi Advokasi 3- 2

3.3. Memahami Langkah-langkah Advokasi 3- 7

BAB 4 REKAMAN PROSES HARI KETIGA, 27 MARET 2008

4.1. Review Hari II 4- 1

4.2. Mencari Sekutu 4- 1

4.3. Membuat Kertas Posisi 4- 2

4.4. Negosiasi 4- 9

4.5. Bekerja dengan Media 4- 11

4.6. Post Test 4- 15

4.7. Rencana Tindak Lanjut 4- 16

4.8. Evaluasi 4- 17

BAB 5 KESIMPULAN

5.1. Hasil dan Analisa Pre Test 5- 1

5.2. Hasil dan Analisa Post Test 5- 3

5.3. Kesimpulan 5- 4

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamp. 01 Daftar Hadir Peserta

Lamp. 02 Lembar Perkenalan Peserta

Lamp. 03 Hasil Pre Test

Lamp. 04 Hasil Post Test

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Kemudian pada tahun 2002, pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif) mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 yang ditujukan secara khusus untuk melindungi anak. Kedua perangkat hukum ini menjamin hak-hak anak di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk dapat menikmati perlindungan dan kesejahteraannya. Meskipun, telah ada jaminan hukum dan komitmen politik untuk melakukan perubahan hukum dan kebijakan, realita keseharian anak-anak di negeri ini masih mengalami apa yang dikarakteristikan sebagai pengingkaran hak asasi manusia (HAM) yang bersifat fundamental.

Lebih jauh, banyak anak-anak tidak sadar bahwa mereka memiliki hak asasi. Kondisi serupa juga dialami LSM Anak yang mendampingi mereka. LSM Anak tidak dilengkapi pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan anak-anak dalam memperjuangkan hak-haknya (anak sebagai pelaku transformasi sosial). LSM Anak juga sering kekurangan alat bantu dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menentukan dan menggunakan sistem, prosedur, dan mekanisme instrumen HAM untuk melawan penyalahgunaan dan mengadvokasi hak-hak anak.

Advokasi adalah proses politik yang dirancang untuk mempengaruhi penetapan kebijakan pada tataran nasional maupun tataran internasional (Schuler, 1997). Advokasi merupakan inisiatif warga negara dan diarahkan untuk merubah kepentingan publik atau kebutuhan-kebutuhan warga negara terakomodasi dalam kebijakan, praktik-praktik kenegaraan, atau upaya mempertahankan hak-hak asasi warga negara. Advokasi merupakan rangkaian tindakan-tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu atau mengarahkan pengambil kebijakan mencari solusi. Secara umum, advokasi merupakan alat yang kuat yang berada di tangan warga negara dan secara khusus bagi organisasi non pemerintah atau ORNOP (yang sering juga disebut LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat).

Istilah advokasi mempunyai beberapa definisi yang dikenal secara luas. Namun ada 2 (dua) pengertian yang mengandung konsep-konsep utama advokasi hak asasi manusia yang esensial. Pada definisi pertama, advokasi diartikan sebagai segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik diantara para pengambil keputusan dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok masalah, dalam rangka menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi (Black, 2002). Sementara dalam definisinya yang kedua, advokasi keadilan sosial dimengerti sebagai upaya pencapaian hasil-hasil yang berpengaruh –meliputi kebijakan publik dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya dalam sistem dan institusi politik, ekonomi dan sosial– yang mempengaruhi kehidupan banyak orang secara langsung (Cohen dkk, 2001).

PELATIHAN ADVOKASI HAK-HAK ANAK: LANGKAH DEMI LANGKAH


1-1

Dalam melakukan dan meningkatkan kualitas inisatif advokasi dibutuhkan suatu ketrampilan baik pada tingkat organisasi maupun pada level individu. Ketrampilan yang perlu dikuasai oleh pihak–pihak yang akan terlibat dalam kegiatan ini mencakup merumuskan strategi advokasi, membangun koalisi, dan mengembangkan teknik lobi dan komunikasi yang merupakan bagian dari strategi advokasi itu sendiri. Inisatif advokasi mensyaratkan organisasi, pemikiran dan rencana yang strategis, informasi, keahlian berkomunikasi, capaian target, dan mobilisasi sumber daya.

1.2. TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah ini mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas pembela/aktivis hak anak untuk:

a. Menemukenali secara jernih isu-isu yang selama ini menjadi kepedulian atau masalah yang menyangkut pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sehingga para pembela/aktivis hak anak dapat memainkan perannya di tataran lokal dan nasional

b. Memiliki perspektif hak asasi manusia, hak anak dan gender dalam kerja-kerja advokasi

c. Menentukan secara jelas posisi dan kehendak dari hasil aktivitas-aktivitas advokasi

d. Mengartikulasikan strategi advokasi

e. Membangun aliansi dalam rangka mendukung capaian target advokasi

f. Meningkatkan pemahaman aktivis hak anak mengenai isu-isu anak sesuai dengan konteks permasalahan yang relevan dengan wilayah di mana beraktivitas.

g. Meningkatkan kemampuan aktivis hak anak dalam mengadvokasi isu-isu anakdan tidak hanya sebatas dalam bentuk lobi semata.

1.3. BENTUK PELATIHAN

Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut serangkaian materi dirancang dalam Pelatihan ini sehingga kapasitas pembela/aktivis hak anak dalam upaya mengadvokasi permasalahan hak anak dapat meningkat. Kapasitas ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menanggapi situasi perlindungan hak-hak anak pada tataran lokal, membangun kesinambungan pergerakan sosial dalam rangka untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak seperti memonitoring kemajuan negara dalam mematuhi dan melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA). Metode pelatihan yang digunakan adalah praksis, yaitu merefleksikan dan menstrukturkan pengalaman peserta.

1.4. WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah untuk Regio Jawa ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Maret 2008 dengan mengambil tempat di PUSDIKLAT BPK, Kalibata, Jakarta.



1-2



1-3

1.5. PESERTA PELATIHAN

Peserta yang mengikuti Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah ini adalah staf WVI Regio Jawa. Total peserta yang mengikuti pelatihan adalah 12 (dua belas) orang dari ADP (Area Development Program) yang berada dalam Regio Jawa, yaitu: ADP Jakrta dan ADP Surabaya. Peserta yang mengikuti pre-test sebanyak 11 (sebelas) orang, sedang yang mengikuti post-test sebanyak 13 (tiga belas) orang.

1.6. PELAKSANA PELATIHAN

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah demi Langkah ini diselenggarakan oleh World Vision Indonesia (WVI) dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) sebagai konsultan fasilitator pelatihan.

Yayasan Pemantau Hak Anak adalah organisasi sosial kemanusiaan non-pemerintah dan non-profit yang mendorong partisipasi masyarakat untuk membuka ruang-ruang privat dan publik bagi anak untuk menikmati hak-haknya. Yayasan Pemantau Hak Anak bekerja untuk melakukan pemantauan atas penjaminan dan perlindungan hak-hak oleh Negara, terutama pemantauan atas kekerasan, penelantaran dan pembiaran yang dilakukan oleh Negara terhadap anak, serta memberikan koreksi dan usulan kebijakan untuk terlaksananya penjaminan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia.

Fasilitator Utama dari Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah demi Langkah adalah Antarini Arna, SH, LLM dan didukung oleh Agus Hartono, ST sebagai co-fasilitator serta Herry Khairul Anam yang merekam semua proses Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah demi Langkah ini dalam format audio-visual.

Sekretariat Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) adalah:

Yayasan Pemantau Hak Anak Jl. Rawa Bambu, Komplek BATAN D2, Pasar Minggu – Jakarta Selatan Telp/fax. 021 - 78838472 Email: [email protected]; website: www.ypha.or.id

Contact-person: 1. Antarini Arna, SH, LLM (081317127432) Email: [email protected] 2. Adzkar Ahsinin, SH (08121877294) Email: [email protected] 3. Dian Kartika Sari, SH (0816759865) Email: [email protected] 4. Agus Hartono, ST (081807070772 dan 081210500465) Email: [email protected] 5. Herry Khairul Anam (0817840903) Email: [email protected]

6. Yopi Susanto (081315103798)

Email: [email protected]

mailto:[email protected]

http://www.ypha.or.id/







BAB 2

REKAMAN PROSES HARI PERTAMA, 25 MARET 2008

2.1. Pembukaan Pelatihan

Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah dibuka pada jam 09.30 oleh Antarini Arna sebagai fasilitator utama. Beberapa hal yang disampaikan oleh fasilitator, yaitu hak anak adalah hak asasi manusia. Kegiatan yang akan dilakukan pada dasarnya adalah melakukan advokasi hak asasi manusia dengan fokus utama pada hak anak.

Fasilitator menyampaikan bahwa dalam pelatihan ini akan menggunakan metode partisipatoris. Dengan kata lain, pengalaman berbagi menjadi kebutuhan yang penting, sehingga jika peserta tidak berbagi maka proses pelatihan akan berhenti. Di sisi lain, fasilitator bukanlah guru atau dosen namum sekedar menjembatani pengalaman peserta menjadi suatu pemahaman yang baru.

2.2. Perkenalan

Peserta diminta perkenalan dengan membuat gambar di kertas HVS; di mana informasi yang yang harus digambarkan adalah: (1) nama dan unit kerja, serta (2) apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

(yang sudah dilakukan)

(Nama dan unit kerja)

Peserta kemudian diminta untuk mempresentasikan lembar perkenalan ke peserta yang lain. Di saat peserta menceritakan kegiatan yag sudah dilakukan, fasilitator melakukan penggalian dan mencatat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan peserta yang berkaitan dengan advokasi. Gambar-gambar yang sudah dipresentasikan kemudian ditempelkan pada dinding agar peserta lain dapat melihatnya.



2-1

Suasana kegiatan pada sesi perkenalan ini adalah sebagai berikut:

Peserta pelatihan sedang membuat gambar untuk perkenalan (foto kiri); dengan menggunakan gambar tersebut, peserta memperkenalkan diri (foto kanan).

Di saat peserta mempresentasikan lembar perkenalan, fasilitator menuliskan pengalaman peserta berkaitan dengan kerja advokasi(foto kiri); lembar presentasi tersebut kemudian ditempelkan dinding agar bisa dlihat oleh peserta dengan lebih mudah (foto kanan).

2.3. Pre Test

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan tes awal (pre test) untuk mengukur pemahaman peserta di awal Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah ini. Hasi pre test ini akan dipakai untuk melihat perubahan setelah peserta mendapatkan pelatihan advokasi ini. Lembar pre test yang harus diisi oleh peserta adalah sebagai berikut:

Lembar Pre Test Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah


No. PERTANYAAN JAWABAN PESERTA

1. Apa persoalan HAM di Indonesia yang mendasar menurut Anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

2. Apa persoalan HAM di daerah Anda yang mendasar menurut anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

3. Apa prinsip-prinsip HAM yang Anda ketahui?



2-2

4. Apa persoalan Hak Anak di Indonesia yang mendasar menurut Anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

5. Apa persoalan Hak Anak di daerah Anda yang mendasar menurut anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

6. Apa prinsip-prinsip Hak Anak yang Anda ketahui?

7. Apakah advokasi menurut pemahaman Anda?

8. Apakah sistem kebijakan publik menurut pemahaman Anda?

9. Apa wujud dari kebijakan publik menurut pemahaman Anda dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?

10. Sampai sejauh mana kebijakan publik dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Anak dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak anak tersebut?

11. Mengapa diperlukan advokasi untuk Hak Anak?

12. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam advokasi Hak Anak?

Suasana pre test Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah adalah sebagai berikut:

Peserta dengan serius sedang mengisi lembar pre test (foto kiri dan kanan).



2-3

2.4. Mendefinisikan Advokasi

Fasilitator kemudian menggali pendapat peserta tentang advokasi; di mana beberapa pendapat peserta tentang advokasi antara lain sebagai berikut:

Pemahaman Peserta tentang Advokasi

advokasi adalah public awareness;

advokasi adalah upaya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik; advokasi adalah mengkampanyekan HAM;

advokasi adalah mempengaruhi pengambil keputusan; advokasi adalah penyadaran;

advokasi adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku.

Fasilitator kemudian memberikan masukan (input) tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Advokasi Hak Asasi Manusia (oleh Schuler)

Proses politik yang direncanakan secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal, nasional dan internasional dengan tujuan

terpenuhinya hak-hak asasi manusia

Suasana kegiatan pada sesi mendefinisikan advokasi adalah sebagai berikut:

Fasilitator sedang memberikan masukan kepada peserta tentang definisi advokasi (foto kiri).



2-4

Peserta kemudian diminta untuk melakukan diskusi kelompok untuk membahas tentang studi kasus yang berjudul “Kisah Lapangan Bola”. Peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok diskusi yang masing-masing diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlampir pada studi kasus tersebut. Lembar studi kasus untuk mendefinisikan advokasi adalah sebagai berikut:

Kisah Lapangan Bola

Jaman sekarang bisa disebut sebagai jaman Mal. Dimana-mana dibangun Mal, bahkan kota yang tidak punya Mal belum bisa di sebut kota. Bentuk-bentuk Mal sangat beragam dan namaya pun berbeda-beda. Di Jakarta ada yang disebut Mal ada juga yang disebut Plaza, tetapi ada juga yang disebut Town Square. Tapi intinya, tempat-tempat itu adalah tempat untuk belanja, nongkrong, rekreasi dan makan.

Di selatan kota Jakarta, di sebuah daerah yang sedang berkembang pesat, ada sebidang tanah kosong yang biasanya dipakai oleh anak-anak bermain sepak bola. Gara-gara ada lapangan yang hijau itu sudah tiga tahun ini anak-anak di sekitar lapangan membentuk grup sepak bola amatir. Tidak Cuma satu, melainkan empat grup dari empat desa. Tiap-tiap grup sudah mulai punya seragam, punya bola sendiri-sendiri dan mereka sedang menyisihkan uang jajan untuk membeli sepatu sepak bola di penjual sepatu bekas. Mereka berlatih main sepak bola secara rutin dan membuat jadwal latihan supaya tiap grup dari tiap desa mendapatkan kesempatan berlatih di lapangan yang hanya satu-satunya itu.

Kecuali untuk bermain sepak bola, lapangan itu juga berfungsi untuk penyelenggaraan acara tujuh belasan. Masyarakat biasanya menggunakan lapangan untuk acara panjat pinang dan balap karung. Tetapi di hari-hari biasa pada saat grup sepak bola tidak berlatih, lapangan ini juga di gunakan oleh anak-anak yang lebih kecil untuk belajar naik sepeda dan bermain layang-layang.

Pertengahan Januari tahun 2006 Kelompok Tommy Winata yang sedang getol membangun Town Square dimana-mana, mengincar lapangan tersebut untuk di jadikan salah satu bagian dari pusat perbelanjaan modern abad ini. Kelompok ini sudah mulai melakukan pendekatan pada pemerintah daerah setempat untuk menjajagi kemungkinan nya dan setelah kasak kusuk sana sini, mereka mendapatkan lampu hijau dari Pemda setempat.

Berita tentang akan di bangun nya Town Square di lapangan ini cepat tersebar di empat kecamatan sekitar lapangan tersebut. Ibu-ibu agak gembira karena sudah membayangkan adanya tempat belanja yang nyaman dan tidak terlalu jauh dari rumah, bapak-bapak juga menyambut baik karena membayangkan akan ada lowongan pekerjaan di pusat perbelanjaan minimal jadi satpam atau petugas parkir. Kaum muda juga suka cita karena membayangkan akan bisa menjadi Sales Promotion Girls di Town Square. Tapi tidak demikian hal nya dengan anak-anak grup sepak bola. Mereka menyambut dingin rencana konglomerat besar itu merusak lapangan sepak bola, karena mereka membayangkan hari-hari sunyi tanpa keceriaan bermain bola. Berarti tak pernah lagi ada kebanggaan menjadi anggota grup pemain sepak bola kalau tidak ada lapangan untuk berlatih.

Kesedihan ini mendorong salah satu grup yaitu grup Jupiter untuk serius memikirkan persoalan ini. Mereka mulai mempertanyakan, kepemilikan tanah lapangan dan bersepakat untuk pergi ke kantor kelurahan untuk mencari tahu tentang hal ini. Mereka merencanakan pertemuan dengan pejabat kelurahan. Pada hari yang sudah disepakati mereka telah mendapatkan informasi tentang tanah lapangan, mulai dari sejarahnya sampai dengan peruntukan tanah tersebut. Tanah lapang tersebut adalah tanah desa yang telah di sepakati peruntukan nya untuk kepentingan umum, tidak boleh di alihan kepemilikannnya kepada pihak lain untuk kepentingan apapun. Dalam dokumen yang di temukan anak-anak, tertulis bahwa perubahan peruntukan tanah harus dilakukan dengan musyawarah desa. Grup Jupiter sangat gembira mendapat semua informasi ini. Mereka memutuskan untuk mengundang tiga grup sepak bola lainnya dan menginformasikan tentang hal ini.

Pada hari yang di tentukan ke empat grup sepakbola berkumpul di lapangan, kali ini tidak untuk bermain bola tetapi untuk bermusyawarah. Mereka adalah kelompok Jupiter, Andromeda, Matahari, dan Bintang Timur. Dari hasil musyawarah ini mereka menyepakati bahwa tanah lapang ini harus tetap berfungsi seperti saat ini. Mereka menyusun kegiatan untuk bisa bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan di kecamatan masing-masing, mereka juga menyepakati pembagian tugas, dan hari pertemuan berikutnya.

Pada hari pertemuan berikutnya masing-masing grup menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, pada umumnya menyambut positif pikiran kelompok pemain sepak bola ini. Grup Jupiter menginformasikan kepada grup lain bahwa para orang tua mereka mendapat surat undangan dari kecamatan untuk membicarakan masalah tanah lapangan.



2-5

Dari situ mereka mendapat ide untuk mulai berbicara dengan orang tua mereka agar para orang tua menolak penjualan tanah lapang, karena anak-anak dari empat desa akan kehilangan tempat bermain. Mereka juga meminta orang tua mereka untuk bicara dengan tetangga sebelah rumah agar ikut menolak. Mereka juga berencana untuk ikut rapat di kecamatan bersama dengan orang tua mereka.

Ketika rapat di kecamatan berlangsung, Kelompok Tomy Winata memperlihatkan maket Town Square yang akan di bangun dan berjanji akan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar agar mereka bisa ikut menikmati hasil pembangunan. Salah seorang tokoh masyarakat menanyakan di mana anak-anak mereka akan bermain layang-layang dan berlatih naik sepeda? Karena pusat perbelanjaan pasti akan berpagar tinggi dan anak-anak tidak bisa bermain di dalam nya. Dan mulailah anak-anak berbicara tentang kebanggaan mereka menjadi pemain sepak bola kampong. Meskipun pemain amatir, mereka merasa bangga. Banyak hal yang bisa di pelajari dalam permainan sepak bola, termasuk belajar menerima kekalahan, saling mendukung antar teman dan menambah teman.

Pada hari itu juga akhirnya Pak Camat dan peserta rapat memutuskan untuk tidak menjual tanah lapang. Tentu saja, kelompok Tommy Winata sangat kecewa. Keluar dari ruang rapat kecamatan, anak-anak kelompok sepak bola diserbu wartawan. Banyak pertanyaan wartawan yang membingungkan, tetapi seperti biasa, anak-anak hanya bercerita betapa selama ini mereka telah menghidupkan lapangan bola kampung itu, tidak cuma rumputnya, tetapi juga semangatnya. Alangkah terkejutnya mereka ketika esok paginya pak RT menunjukkan foto anak-anak di koran, dengan judul “Kisah Lapangan Sepak Bola”.

Pertanyaan untuk studi kasus tersebut adalah: 1. Pertanyaan untuk Kelompok I :

a. Apa isu utama dalam kasus tersebut? b. Mengapa isu itu mucul dan di pilih oleh kelompok anak? c. Apa tujuan yang hendak mereka capai dengan memperjuangkan isu

tersebut? 2. Pertanyaan untuk Kelompok II :

a. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut ? Apa posisi mereka masing-masing?

b. Selain kelompok pemain sepak bola sebagai pelaku utama siapa lagi yang dapat dikatakan sebagai pelaku utama dalam perjuangan mempertahankan lapangan sepak bola? Mengapa?

c. Selain pelaku utama, pihak lain berperan sebagai apa dan bagaimana mereka sampai ikut terlibat di dalamnya?

3. Pertanyaan untuk Kelompok III : a. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja dalam keseluruhan kasus

tersebut? b. Apa saja jenis cara atau taktik atau teknik yang mereka gunakan? c. Menurut anda apakah ada cara yang lebih efektif untuk mencapai sasaran

mereka? Mengapa? 4. Pertanyaan untuk Kelompok IV :

a. Apa hasil akhir dari seluruh kasus tersebut? b. Apakah tujuan atau sasaran kelompok pemain sepak bola tercapai? c. Jika akhirnya tujuan pemain sepak bola tidak tercapai, menurut anda cara

apa lagi yang harus di tempuh oleh mereka?



2-6

Suasana diskusi kelompok untuk memahami definisi tentang advokasi adalah sebagai berikut:

Peserta sedang menyiapkan bahan presentasi setelah melakukan diskusi kelompok untuk memahami definisi advokasi (foto kiri dan kanan).

Masing-masing kelompok kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi; di mana hasil diskusi dari kelompok I adalah sebagai berikut:

KELOMPOK I

(Charles, Benji, Nova Johana)

1. Isu utama adalah alih fungsi lahan kosong dari failitas umum mejadi mal town square

2. Mengapa isu muncul dan dipilih kelompok anak: dengan alih fungsi kepentingan anak untuk bermain bola hilang dengan alih fungsi tersebut, eksistensi kelompok akan hilang

3. Tujuan yang hendak dicapai dengan memperjuangkan isu:

Mempertahankan fungsi lahan sebagaimana ditemukan dalam dokumen (“wasiat”) Kesempatan anak untuk mengekspresikan bakat terpelihara Proses menbangun “kegelisahan”; penyadaran terhadap orang tua; koalisi

Hasil diskusi dari kelompok II adalah sebagai berikut:

KELOMPOK II

1. Yang terlibat dalam kasus:

Kelompok sepak bola anak sebagai calon korban Pengusaha (pemilik modal) sebagai pengancam hak anak Pemerintah sebagai pengambil keputusan Orang tua sebagai pengambil keputusan di tingkat keluarga dan lingkungannya TOMAS dan TOGA sebagai support moral (menyambut positif ide anak-anak)

2. Pelaku utama yang lain adalah orang tua (walaupun pada awalnya dihadapkan pada konflik kepentingan)

3. TOMAS dan TOGA ikut menyuarakan kepentingan anak dengan menanyakan di mana tempat bermain anak



2-7

Hasil diskusi dari kelompok III adalah sebagai berikut:

KELOMPOK III

(Budi, Juli dan Donna)

1. Yang dilakukan adalah:

Mencari data (klarifikasi) oleh grup Jupiter Membangun jejaring oleh grup Jupiter yang mengajak 3 grup sepak bola lain,

TOMAS dan TOGA, orang tua, sera tetangga/masyarakat sekitar

2. Metode yang dipakai adalah:

Dialog, forum atau pertemuan setelah mengenali siapa dan kapasitas para pemangku kepentingan

Membangun jaringan luas termasuk mempengaruhi media

3. Sudah efektif karena:

Bertahap atau proses berkesinambungan Secara damai Melibatkan semua pihak Berhasil tanpa konfrontasi

Hasil diskusi dari kelompok IV adalah sebagai berikut:

KELOMPOK IV

(Toho, Asih dan Laura)

1. Hasil akhir adalah: tanah tidak dijual, tetap menjadi tempat bermain anak dan masyarakat

2. tercapai

3. jika tidak tercapai, mendorong orang tua/masyarakat untuk berdiskusi dengan level pemerintah yang lebih tinggi

Suasana presentasi kelompok untuk memahami definisi tentang advokasi adalah sebagai berikut:

Wakil kelompok sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk memahami definsi tentang advokasi (foto kiri dan kanan).



2-8

Langkah-langkah dalam melakukan advokasi menurut studi kasus tersebut adalah:

MENEMUKAN MASALAH

MEMBANGUN LINGKAR INTI (CORE GROUPS)

MENCARI INFORMASI ATAU DATA

MENCARI SUMBER-SUMBER HUKUM

MEMBANGUN JEJARING (NETWORK)

MEMBANGUN JEJARING (NETWORK)

MEMBANGUN KONSTITUEN

NEGOSIASI ATAU MEMPENGARUHI

PEMBUAT KEBIJAKAN

BEKERJA DENGAN MEDIA

MONITORING DAN EVALUASI

DOKUMENTASI KERJA ADVOKASI

PERUBAHAN KEBIJAKAN

KONDIISI SEKARANG

KONDIISI IDEAL



2-9

Beberapa catatan penting dari pembahasan tentang mendefinisikan advokasi adalah sebagai berikut:

b. Permasalahan adalah deviasi antara kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi

c. Mencari data atau informasi serta mencari sumber-sumber hukum merupakan bagian penting (back-bone) dalam kerja advokasi

d. Konstituen adalah kelompok kepentingan adalah pihak menerima dampak dari suatu kebijakan, sedangkan stakeholder adalah pemangku kepentingan adalah: (i) pihak yang menjadi sekutu advokasi, atau (ii) pihak yang menjadi target advokasi.

e. Tugas NGO adalah menguatkan konstituen untuk melakukan perubahan kebijakan (advocacy by people). NGO harus berperan di saat masyarakat dalam keadaan tertindas di mana perubahan kebijakan harus dilakukan untuk menghapus tindakan-tindakan yang menindas masyarakat.

2.5. Permainan “Mencari Pesan Paskah”

Untuk penyegaran, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan permainan seperti permainan mencari telur paskah. Peserta diminta untuk mencari 12 (dua belas) lembar kertas metaplan yang disembunyikan di ruang makan. Pada masing-masing kertas metaplan tersebut tertulis 1 (satu) kata; di mana 12 (dua belas) kata-kata tersebut di minta untuk disusun menjadi 1 (satu) kalimat. Suasana pada permainan “Mencari Pesan Paskah” ini adalah sebagai berikut:

Seorang sedang mencari lembar-lembar kertas yang berisi “Pesan Paskah” yang menjadi permainan untuk penyegaran dalam proses pelatihan yang melelahkan (foto kiri); beberapa peserta sedang encoba merangkai lembar-lembar kertas yang berisi “pesan Paskah” (foto kanan).

Kalimat yang tersusun dari 12 (dua belas) lembar kertas metaplan tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia

Negara harus bertanggung jawab untuk menghargai dan melindungi



2-10

2.6. Memahami Sistem Kebijakan

Fasilitator mengajak peserta untuk melihat film yang berjudul “Busung Lapar: Tragedi Tersembunyi” yang diproduksi oleh Minima Films. Dari film ini diharapkan peserta bisa memahami apa yang disebut dengan: Sistem Kebijakan.

Suasana pemutaran film “Busung Lapar” tersebut adalah sebagai berikut:

Peserta sedang melihat film “Busung Lapar” yang menjadi salah satu bahan untuk memahami sistem kebijakan (foto kiri).

Setelah melihat film tersebut, fasilitator meminta peserta untuk membuat kelompok untuk mendiskusikan tentang Sistem Kebijakan dengan pertanyaan panduan berupa: apa yang salah dengan kebijakan negara kita? Suasana diskusi kelompok tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

Beberapa peserta sedang melakukan diskusi kelompok untuk memahami sistem kebijakan (foto kiri dan kanan).



2-11

Hasil diskusi dari kelompok I tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK I

(Charles, Benji, Nova dan Johana)

Apa yang salah dengan kebijakan kita?

1. Tidak menempatkan atau mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan (skala prioritas)

2. Tidak menempatkan unsur manusia/masyarakat sebagai target utama dalam setiap kebijakan (bukan pembangunan manusia yang prioritas tetapi pembangunan fisik)

3. Permasalahan paradigma pembangunan yangharus diperbaiki, di mana indikator pembangunan yang sukses adalah pembangunan fisik

4. Indikator fisik: mudah dicapai, tetapi sangat tinggi tingkat korupsi, serta tidak participatory

5. Sistem pengawasan yang tidak jalan 6. Sistem birokrasi 7. Kapasitas manusia yang tidak mengelola kebijakan dengan baik

Hasil diskusi dari kelompok II tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK II

Apa yang salah dengan kebijakan kita?

1. Pendekatan pukul rata 2. Penanganan masalah jangka pendek (bersifat sementara dan tidak preventif) 3. Kurang memperhatikan peningkatan SDM (pembangunan manusia) lebih pada

pembangunan fisik (karena mudah dikelola, kelihatan hasilnya dalam jangka pendek, mudah dikorup)

4. Regulasi: otonomi daerah vs 8 (delapan) jalur pemerataan pembangunan 5. Dana PILKADA, studi banding, benefit legislatif hanya penghamburan dana 6. Swasta vs negara 7. Regulasi pertanian, pertanian dan perkebunan yang belum mampu menjamin ketahanan

pangan rakyat

Hasil diskusi dari kelompok III tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK III

(Budi, Juli dan Donna)

Yang salah dari kebijakan-kebijakan yang ada hanyalah tidak adanya penegakan atau implementasi secara menyeluruh, pengawasan dan evaluasi

Kalau pun ditegakkan, kebijakan-kebijakan tersebut hanya dibebankan pada level masyarakat sipil (kewajiban) dan mengabaikan hak masyarakat itu sendiri. Sementara penghasil kebijakan tersebut justru sering kali pihak yang mengabaikan atau meniadakan perannya sebagai pelaksanan kebijakan (sebagai bagian dari masyarakat)

Atau bisa jadi, dari awal kelahiran atau terbitnya kebijakan-kebijakan itui tidak menjawab kebutuhan dan masalah masyarakat, melainkan hanya memenuhi program dari “atas” (top down dan bukan bottom up).



2-12

Hasil diskusi dari kelompok IV tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

KELOMPOK IV

(Toho, Asih dan Laura)

Yang salah dalam kebijakan kita adalah:

1. Fokus pada pembangunan fisik 2. Penguasaan capital pada sekelompok orang 3. Pembagian “kue” pembangunan yang tidak merata 4. Kebijakan yang tidak berkelanjutan atau short term 5. Keterlibatan masyarakat pada proses penyusunan, implementasi, monitoring dan

evaluasi kebijakan kurang berjalan 6. Pembuat kebijakan kurang melakukan monitoring

Suasana presentasi kelompok pada sesi memahami sistem kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Seorang peserta sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok (foto kiri); peserta sedang mendiskusikan hasil diskusi kelompok (foto kanan).

Pembahasan atas hasil diskusi kelompok tentang sistem kebijakan adalah sebagai berikut:

a. mengenai proses kebijakan – di mana dalam proses pembuatan kebijakan tidak ada upaya untuk melibatkan masyarakat yang merupakan konstituen. Setiap kali membahas tentang sistem kebijakan yang harus dicermati adalah: siapa yang diuntungkan dengan adanya kebijakan tersebut untuk meiihat apakah rakyat sebagai konstituen merupakan pihak yang diuntungkan dari suatu kebijakan atau tidak.

b. mengenai sistem kebijakan – yang meliputi: (i) substansi, yaitu teks, isi, muatan kebijakan; (ii) struktur, yaitu mekanisme dan pelaksana kegiatan; serta (iii) kultur, yaitu pemahaman masyarakat terhadap kebijakan atau isu yang dimuat dalam kebijakan



2-13

Beberapa materi tentang kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Triange Analisis dipakai untuk:

a. memilih apa yang salah dari kebijakan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menimati hak-haknya

b. memilih strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dalam tiga dimensi sistem kebijakan (substansi-struktur-kultur)

Kebijakan Publik

1. Kebijak(sana)an Publik adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan

2. Kebijakan Publik dilihat dari jangkauan yang diikat terbagi menjadi: a. Kebijakan Internal (mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur

pemerintah) b. Kebijakan Eksternal (mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat)

3. Prinsip pembuatan kebijakan publik adalah: a. Berpedoman Pada kebijakan yang ada b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ada c. Berorientasi pada kepentingan umum d. Berorientasi pada masa depan e. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud f. dibuat oleh instansi yang memiliki kewenangan

4. Sifat kebijakan publik adalah: a. Tertulis yang: (i) Mengikat intern dan (ii) Mengikat Ekstern b. Tidak Tertulis (didasarkan pada kebiasaan, fatsun, dll) yang: (i)

Mengikat intern dan (ii) Mengikat Ekstern 5. Bentuk kebijakan publik adalah:

a. Peraturan Perundang-undangan b. Surat-surat c. Perencanaan dan Pemrograman d. Administrasi Keuangan e. Perijinan

6. Penjelasan tentang Peraturan Perundang-undangan adalah: a. Pengertian: salah satu bentuk Kebijakan tertulis yang bersifat

pengaturan (regelen), mengikat masyarakat secara luas b. Dasar hukum: UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan c. Jenis dan hirarki menurut UU 10 Tahun 2004 Pasal 7 adalah:

(i) UUD 45, (ii) UU/PerPU, (iii) Peraturan Pemerintah, (iv) Peraturan Presiden, (v) Peraturan Daerah, yang terdiri atas PERDA tingkat Propinsi,

Kabupaten/kota atau Desa (PERDES) d. Asas umum peraturan perundangan adalah:

(i) Peraturan yang lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi (ii) Peraturan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari peraturan

lebih tinggi (iii) Peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan atau

mengesampingkan dengan Peraturan lebih tinggi (iv) Peraturan yang sama tingkatnya:

Peraturan terbaru mengesampingkan peraturan lama, kecuali disebutkan lain (Lex posteriore derogat lex priori)

Peraturan Khusus mengesampingkan peraturan bersifat umum (Lex specialis derogat lex generalis)



2-14

7. Penjelasan tentang Surat-surat adalah: a. Surat-surat terdiri atas: Produk Statuter dan Produk Non Statuter b. Produk Statuter adalah: surat yang bersifat mengatur dan menimbulkan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu, bentuknya: (i) Surat Keputusan (ii) Instruksi (iii) Surat Perintah (iv) Surat Edaran

c. Produk Non Statuter, yaitu surat yang tidak bersifat mengatur, bentuknya: (i) Surat dalam arti luas (ii) Nota (iii) Memo (iv) Surat Edaran (v) Laporan

8. Penjelasan tentang Perencanaan dan Pemrograman adalah: a. Dasar: UU No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) b. Perencanaan terdiri atas:

(i) Nasional: Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional disebut juga Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) (ii) Daerah:

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disebut juga Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



2-15

9. Penjelasan tentang Administrasi Keuangan a. Segala Aturan dan dokumen yang terkait dengan keuangan negara di

tingkat pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah b. Administrasi Keuangan terdiri dari:

(i) Nasional: APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, UU) beserta seluruh landasan dan Nota pertanggungjawabannya

(ii) Daerah: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta seluruh landasan dan Nota pertanggungjawabannya

10. Penjelasan tentang Perijinan a. merupakan perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang bersifat

menimbulkan Hak dan Kewajiban bagi penerima ijin. b. harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada c. berfungsi untuk pengendalian, serta bersifat untuk mengatur, konkrit,

individual dan final (Beschiking) d. Bentuk perijinan adalah:

(i) Pendaftaran (ii) Rekomendasi (iii) Sertifikasi



2-16



2-17

(iv) Penentuan Kuota (v) Izin untuk melakukan sesuatu (termasuk dalam perizinan adalah

pelarangan (tidak diizinkan) untuk melalukan sesuatu)

Bahan Bacaan:

a. SANRI (Sistem Administrasi Nasional Republik Indonesia) b. UU No 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) c. UU No 10 Th 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2.7. Refleksi atas Internal Policy Berkaitan dengan Advokasi

Di penghujung hari I terjadi diskusi yang sangat intens dari peserta yang sangat mengarah pada refleksi terhadap situasi di internal institusi WVI. Beberapa catatan penting dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

a. WVI sebagai institusi secara tegas menyatakan akan bekerja di ranah advokasi; di mana strategi advokasi yang dipilih oleh WVI adalah mengambil posisi untuk tidak “berbenturan” dengan pihak pengambil kebijakan.

b. Pertanyaan yang mendasar untuk merespon masalah yang ada adalah: WVI akan menjadi bagian masalah itu sendiri, atau menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Pemposisian diri tersebut tidak bisa “abu-abu” akan tetapi harus tegas atas pilihan terhadap masalah yang dihadapi.

c. Pemahaman “untung dan rugi” atas suatu pilihan harus melihat dari sisi konstituen dan bukannya dari sisi lembaga yang seharusnya memperjuangkan konstituen tersebut.

d. Internal policy di WVI sebagai institusi harus bisa merespon dinamika terjadi di ranah advokasi yang seharusnya dimanifestasikan sampai dalam bentuk SOP (Standard Operating Procedure) untuk kerja advokasinya

Suasana refleksi atas internal policy yang berkaitan dengan pilihan WVI untuk bekerja di ranah advokasi adalah sebagai berikut:

Fasilitator sedang memandu peserta untuk merefleksikan kebijakan internal dalam kerja advokasi (foto kiri).

BAB 3

REKAMAN PROSES HARI KEDUA, 26 MARET 2008

3.1. Review Hari I

Fasilitator mengajak peserta untuk melihat pembelajaran yang diperoleh pada hari pertama kemarin. Beberapa pendapat dari peserta adalah sebagai berikut:

a. Pilihan strategis dalam kerja advokasi perlu dipilih yaitu akan berjalan sendiri atau berjejaring

b. mau tidak mau harus masuk ke ranah politik, karena advokasi adalah kerja politik

c. kerja advokasi adalah kerja seumur hidup d. triange analisis harus dipahami betul-betul untukmembantu kita dalam memilih

bagian mana yang akan diadvokasi, yaitu: substansi, struktur atau kulturnya e. negoisasi jauh lebih berhasil dibandingkan mengambil pilihan untuk

berbenturan dengan pembuat kebijakan f. organisasi harus keluar untuk masuk ke ranah advokasi hanya saja bagaimana

caranya untuk keluar tersebut yang harus dibicarakan tersendiri g. diperlukan masa transisi untuk menyiapkan banyak hal untuk masuk ke ranah

kerja advokasi, seperti: penguatan kapasitasi, sistem atau pun SOP

Peserta sedang menyampaikan pembelajaran yang didapat pada kegiatan pelatihan hari I (foto kiri).



3-1

3.2. Perspektif Gender dalam Strategi Advokasi

Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan diskusi kelompok dengan studi kasus berupa:

Kisah Mala di Negeri Maya

Mala, seorang anak perempuan berumur lima belas tahun akan bercerita tentang kehidupan nya di negeri Maya. Di negeri Maya yang penduduknya mayoritas laki-laki, di pimpin oleh seorang perempuan. Semua menteri nya perempuan dan anggota parlemen nya 90 prosen perempuan. Menurut Mala, sebenarnya tidak ada peraturan negeri Maya yang melarang laki-laki untuk menjadi menteri atau anggota parlemen, tetapi kabanyakan mereka akan berpikir dua kali jika harus mencalonkan diri. Coba bayangkan, di negeri Maya semua laki-laki bangun sebelum ayam berkokok kemudian mulai memasak makan pagi untuk istri dan anak-anak mereka. Kemudian mereka menyiapkan seragam sekolah anak-anak mereka dan baju kerja istri-istri mereka. Di sana, perempuan yang bekerja mencari nafkah sedangkan laki-laki nya di rumah mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Jika ada yang bekerja, pada umumnya di sektor informal karena mereka ingin mencari tambahan nafkah bagi keluarga nya. Mereka tidak mungkin bisa meninggalkan rumah terlalu lama karena harus memasak untuk keluarga dan mengurus anak setelah mereka pulang sekolah. Kecuali itu, mereka juga harus menyambut istri-istri mereka pulang dari kerja dengan senyum penuh cinta. Jika tidak, istrinya akan marah-marah.

Pulang sekolah, Mala bisa langsung mengerjakan PR di rumah temannya atau sekedar berjalan-jalan di Mal, sedangkan Mada adiknya harus langsung pulang karena ia harus membantu ayah mengurus rumah dan memasak. Mada juga harus mencuci baju semua orang di rumah. Pada umum nya anak-anak lelaki mengerjakan PR pada pagi hari karena terlalu capek di malam hari setelah membantu ayah mereka membereskan rumah.

Dalam keluarga yang miskin, anak-anak lelaki biasanya dianjurkan untuk tidak sekolah karena harus membantu ayah mereka di rumah sedangkan anak-anak perempuan didorong untuk tetap sekolah karena mereka lah calon-calon pemimpin negeri Maya.

Setiap hari Mala bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi pada Mada dan apa yang akan terjadi pada anak-anak lelaki lainnya. Apa yang salah dari negeri Maya, dan apa yang harus di lakukan untuk merubah situasi negerinya.

Suasana diskusi kelompok tentang perspektif gender dalam strategi advokasi adalah sebagai berikut:

Peserta sedang melakukan diskusi kelompok atas studi kasus “Kisah Mala di Negeri Maya” (foto kiri dan kanan).



3-2

Hasil diskusi kelompok untuk mendalami perspektif gender dalam strategi advokasi adalah sebagai berikut:

Hasil diskusi kelompok I adalah sebagai berikut:

Apa yang salah?

• Ketimpangan Pembagian peran laki-laki dan perempuan • Keterwakilan laki-laki di parlemen hanya 10%, padahal mayoritas

Apa yang akan dilakukan?

• Menggelisahkan mala-mala yang lain agar terjadi keseimbangan • Pendekatan ke parlemen

Hasil diskusi kelompok II adalah sebagai berikut:

Apa yang salah ?

• Akar budaya yang sangat kuat (Matriaki) • Terbentuk mind set tentang peran laki-laki dan perempuan • Ada pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan • Laki-laki menjadi apatis

Apa yang harus dilakukan?

• Menyebarkan ‘kegelisahan’ pada laki-laki supaya bisa mempunyai peran yang sama antara laki-laki dan perempuan

• Studi banding ke Negeri Ideal, yang menggambarkan peran laki-laki dan perempuan seimbang

• Memberi ruang melalui penyadaran kepada perempuan, sehingga laki-laki untuk memiliki peran yang lebih di luar keluarga

• Empowering terhadap laki-laki supaya mampu re-claiming keberdayaan mereka



3-3

Hasil diskusi kelompok III adalah sebagai berikut:

Fakta

Laki-laki bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan tugas domestik, baik dewasa maupun anak-anak.

Anak-anak laki-laki dalam keluarga miskin cenderung kehilangan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan yang diterima oleh anak perempuan.

Kesempatan anak-anak laki-laki untuk berprestasi ditekan jika dibandingkan dengan anak perempuan.

Analisis Masalah

Berkaitan dengan kultur (sudah terjadi secara turun temurun)

Yang harus dilakukan

Penyadaran dan penguatan baik kepada laki-laki dan perempuan lewat pendekatan kultural.

Memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengubah sistem kebijakan dan perilaku yang mendiskriminasi anak-anak laki-laki.

Mendekati lembaga-lembaga adat lokal, tomas dan toga untuk dipengaruhi untuk mendorong terjadinya

perubahan (dalam pendekatan kultural, keberadaan tokoh kunci adat sebagai agent of change menjadi sangat strategis)

Pesan kunci advokasi yang secara konsisten disampaikan:

Perempuan dan laki-laki adalah manusia yang memiliki hak asasi yang sama untuk hidup, mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut diri mereka.

Laki-laki bukanlah ancaman, melainkan mitra untuk bersama mencapai kehidupan yang berkualitas.

Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan gambaran sebagai berikut:

Salah satu wakil kelom[pok sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok atas studi kasus “Kisah Mala di Dunia Maya” (foto kiri).



3-4

Fasilitator mengajak peserta untuk mencari pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus tersebut, yaitu:

a. Yang menjadi persoalan dalam pada Negeri Maya adalah ketidakadilan. Dalam ketidakadilan yang terjadi adalah perampasan atau kehilangan hak-hak dasar.

b. Bentuk ketidakadilan salah satunya adalah: diskriminasi; di mana diskriminasi merupakan pembedaan atas hak dengan sengaja, terstruktur dan sistematis.

Masukan dari fasilitator tentang perspektif gender adalah sebagai berikut:

GENDER

• Merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat

• Pembedaan nya melalui konstruksi budaya, adat istiadat, dan interpretasi hukum agama • Pembedaan tersebut berdampak hilangnya hak-hak dasar dari salah satu kelompok jenis

kelamin ( dalam hal ini perempuan)

Advokasi berperspektif keadilan gender mensyaratkan:

• Adanya data terpilah tentang situasi anak laki-laki/laki-laki dan anak perempuan/perempuan

• Analisis gender (penggunaan lensa gender) dalam memandang masalah yang akan di advokasi

• Adanya upaya afirmatif bagi kelompok yang tertinggal (untuk mencapai kesetaraan substantif) - 50:50 bukan pilihan yang selalu tepat

Masukan dari fasilitator yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai berikut:

HAK ASASI MANUSIA (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999)

• Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME, dan merupakan anugerahnya

• Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, pemerintah dan setiap orang

• Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

HAK ASASI MANUSIA (Mukadimah DUHAM)

• Hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut kembali • Berasal dari martabat yang melekat pada manusia • Dimiliki semua manusia • Merupakan landasan bagi Kebebasan, Keadilan, dan Perdamaian di dunia

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

• Universal • Martabat manusia • kesetaraan • Non diskiriminasi • Tidak dapat dicabut • Tidak dapat di bagi • Saling berkaitan dan Tergantung • Tanggung jawab negara



3-5

Instrumen HAM Internasional

• Merupakan kesepakatan bangsa-bangsa mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia • Mewajibkan Negara dan masyarakat internasional untuk menghormati,

melindungi,memenuhi, dan mempromosikan • Dalam bentuk Deklarasi International, Konvensi/Kovenan, dan Prinsip Hukum Umum

(common principle) • Deklarasi Internasional mengikat negara-negara secara moral • Kovenan dan Konvensi International mengikat negara-negara secara hukum setelah

ratifikasi • Prinsip Hukum Umum mengikat secara moral

Kewajiban Negara Yang meratifikasi Kovenan/Konvensi

• Memberlakukan ketentuan–ketentuan Kovenan/Konvensi ke dalam hukum domestik dan harmonisasi hukum domestik dengan prinsip-prinsip Konvensi/Kovenan

• Membuat laporan kepada Committee secara berkala • Melakukan promosi hak-hak yang dilindungi

Instrumen HAM International yang sudah diratifikasi Indonesia

• Konvensi Hak-hak Anak (CRC) • Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

(CEDAW) • Konvensi untuk Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) • Konvensi untuk menentang Penyiksaan, Hukuman Keji dan Tidak Manusiawi (CAT) • Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) • Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) • Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Penghapusan BPTA • Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Pekerja Anak



3-6

3.3. Memahami Langkah-langkah Advokasi

Fasilitator mengajak peserta untuk mendalami langkah-langkah advokasi dengan membagi peserta dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan isu tentang nutrisi, HIV/AIDS dan Narkotika. Suasana diskusi kelompok sebagai bagian dari memahami langkah-langkah advokasi adalah sebagai berikut:

Beberapa peserta sedang mendiskusikan langkah-langkah advokasi untuk isu narkoba (foto kiri); serta peserta yang lain berdiskusi tentang isu malnutrisi (foto kanan).

Hasil diskusi kelompok sebagai bagian dari memahami langkah-langkah advokasi adalah sebagai berikut:

a. kelompok narkoba

Studi kasus bagi kelompok narkoba adalah sebagai berikut:

Pengguna atau Penjual, Berujung di Penjara

Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah anak pengguna narkoba meningkat setiap tahunnya.

Tahun Jumlah

2000 25 orang

2001 25 orang

2002 23 orang

2003 67 orang

2004 71 orang

2005 127 orang

Data BNN tahun 2006, dengan usia anak kurang dari 15 tahun.

Angka ini terus meningkat seiring dengan bertambah tingginya fenomena ”gunung es” yang menyelimuti situasi anak dan narkoba. Persoalan anak dalam kerangka penyalahgunaan narkoba lebih luas dari ”sekedar” sebagai pengguna. Jumlah anak yang dipekerjakan sabagai kurir, dan dealer juga semakin tinggi. Meskipun data tentang hal ini tidak pernah tersedia, Badan Narkotika Nasional mengkonfirmasi keterlibatan anak berumur diatas 13 tahun dalam bisnis narkoba. Pebisnis narkoba menggunakan anak-



3-7

anak dalam bisnis mereka untuk menghidari kecurigaan polisi. Namun, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus narkoba dengan tersangka anak semakin meningkat. Dengan demikian jumlah anak-anak yang akan masuk dalam penjara anak karena narkoba juga akan semakin banyak.

Pertanyaan diskusi bagi kelompok narkoba adalah sebagai berikut:

• Apa masalah-maslah yang ada dalam contoh kasus tersebut? Bagaimana menjelaskannya ?

• Bagaimana seharusnya perlindungan anak dari keterlibatan narkoba dilakukan? Di mana sumber hukumnya ?

• Apa yang sebenarnya sudah berubah dan apa yang tidak berubah dalam kebijakan publik tentang perlindungan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?

• Apa fokus isu yang harus diadvokasikan dalam masalah ini? Aspek kebijakan mana yang mestinya harus dijadikan sasaran utama terlebih dahulu?

Hasil diskusi kelompok narkoba adalah sebagai berikut:

Fakta

• BNN menyatakan terjadinya peningkatan dalam:

– jumlah anak pengguna narkoba setiap tahunnya (hanya berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan)

– jumlah anak yang dipekerjakan dalam bisnis narkoba (sebagai kurir dan dealer narkoba)

• Usia anak yang terlibat semakin dini, yaitu di atas 13 tahun • Data yang ditunjukkan hanya berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan saja, sementara

ada fenomena gunung es. Data yang akurat menyeluruh jelas belum tersedia. • Polda Metro Jaya menyatakan tersangka anak kasus narkoba meningkat, sehingga

jumlah anak yang terancam masuk penjara pun meningkat.

Masalah

• Anak berada dalam posisi dan sikon yang semakin rentan:

– anak terperangkap dalam situasi berbahaya dan traumatis akibat ancaman narkoba – tidak hanya dijerumuskan menjadi pemakai, namun juga dieksploitasi menjadi

pelaku jaringan bisnis narkoba. – kehilangan hak untuk hidup bebas dari manipulasi, kekerasan dan penyalahgunaan. – kehilangan hak untuk menikmati pendidikan, bermain. – ancaman dipenjara.

• Akibat jangka panjang adalah generasi yang hilang.

Instrumen Hukum Internasional

• Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia • Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (bagian 3 pasal 24) • Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (pasal 10 ayat 3) • Konvensi untuk Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang

Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia • Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak • Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA)



3-8

• Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) atau The Beijing Rules disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tahun 1985

• Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan Pemenjaraan (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquenc) atau “The Riyadh Guidelines” disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 tahun 1990

• Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113 tahun 1990

Instrumen Hukum Nasional

• Undang-undang Dasar 1945 • Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak • Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan • Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak • Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah • Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia • Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia • Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga; • Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009 • Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak • Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia 2004-2009 • Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, KPP & POLRI tentang

pembentukan pusat rujukan untuk korban kekerasan • MOU Depsos & Dephukham tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak didik

pemasyarakatan

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut:

Negara melalui semua upaya, tindakan, dan langkah yang tepat wajib menciptakan dan mengembangkan serangkaian program berkesinambungan yang sistematis dalam mencegah keterlibatan anak dengan narkoba, menangani, merawat, memulihkan, bahkan reintegrasi anak yang telah terlibat dengan narkoba, bahkan yang telah mengalami eksploitasi karenanya dengan pendekatan dan paradigma yang sesuai dengan karakteristik kepentingan dan kebutuhan yang terbaik bagi anak. Untuk melakukan ini negara dengan tegas harus mempersiapkan anggaran yang memadai dan dialokasikan secara khusus untuk mencapai tujuan.

Perlindungan anak dari keterlibatan narkoba harus dilakukan oleh negara secara holistik mencakup:

• Pencegahan • Penanganan • Perawatan • Pemulihan • Reintegrasi



3-9

Fokus isu advokasi

Perlindungan Anak dari Eksploitasi Narkoba

Tujuan advokasi

Mengadvokasi pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan produk hukum yang sudah ada.

Aspek kebijakan yang menjadi sasaran utama

Struktur kebijakan aspek perlindungan terhadap hak anak

b. Kelompok Malnutrisi

Studi kasus bagi kelompok malnutrisi adalah sebagai berikut:

Layu Sebelum Berkembang: Kisah Anak-Anak Bergizi Buruk

Kasus kematian balita akibat gizi buruk terjadi secara masif dengan wilayah sebaran yang hampir merata di seluruh Indonesia. Kasus-kasus gizi buruk pada umum nya baru ditemukan setelah anak-anak mengalami fase kritis, dan perawatan intesif baru dilakukan setelah anak-anak memasuki kondisi tidak berdaya.

Dalam tiga tahun terakhir, upaya yang dilakukan pemerintah melalui departemen kesehatan tidak signifikan mengurangi angka balita kurang gizi dan gizi buruk. Berdasarkan data departemen kesehatan kasus gizi buruk dan kurang gizi pada balita pada tahun 2004 sebanyak 5,1 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2007 jumlah balita bergizi buruk menjadi 4,13 juta anak, dan 755.397 orang diantaranya masih tergolong berisiko gisi buruk (Kompas, 10 Maret 2007). Secara kuantitas masih banyak balita kurang gizi yang belum tersentuh perawatan. Sementara secara kualitas, tingkat kehidupan dan kesehatan bayi masih rendah.

Pada Periode Januari-Maret 2008 kasus-kasus anak menderita gizi buruk tercatat sebagai berikut: Rote (NTT) 22 kasus, Pinrang (Sulsel) 43 kasus, Jember (Jatim) 22 kasus, Trenggalek (Jatim) 31 kasus, Temanggung (Jateng) 229 kasus, Aceh 3 kasus, Bekasi (Jabar) 735 kasus.

Pertanyaan diskusi bagi kelompok malnutrisi adalah sebagai berikut:

• Apa masalah-masalah yang ada dalam contoh kasus tersebut? Bagaimana menjelaskannya?

• Bagaimana perlindungan hak anak atas kesehatan seharusnya dilakukan? Di mana sumber hukumnya?

• Apa yang sebenarnya sudah berubah dan apa yang tidak berubah dalam kebijakan publik tentang perlindungan kesehatan anak?


Hasil diskusi kelompok malnutrisi adalah sebagai berikut:



3-10

Fakta yang terjadi adalah Anak Malnutrisi (kurang gizi dan gizi buruk)

Lingkup Kejadian : Nasional (di 6 Propinsi di Indonesia) Jumlah balita bergizi buruk sebanyak 4,13 juta Ditemukan setelah anak dalam fase Kritis (kondisi darurat) Penanganan dilakukan setelah anak dalam kondisi tidak berdaya

Masalah yang ditemukan

Jumlah balita gizi buruk dalam status fase kritis di 6 propinsi di Indonesia meningkat.

Kaitannya dengan UU/Peraturan

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Instrumen Hukum HAM Nasional Bab 10a Pasal 28a : KHA/CRC, Pasal 24 ayat 1,2; Pasal 32 ayat 3 UU PA No. 23 Tahun 2002, Pasal 44 ayat 1-4; Pasal 46 UU Kesehatan Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 10 & 20 Amandemen UUD 1945, tentang Hak atas Kesehatan (Fasilitas Yankes) SK Menteri Kesehatan No 812/Menkes/SK/VII/2007 (Kebijakan Pelayanan Paliatif)

Apa yang salah ?

• Secara produk perundang-undangan Substansi sudah memadai, namun dalam masalah implementasi dan monitoring belum berjalan, bahkan mungkin juga masyarakat tidak memahami hak-hak mereka yang sudah diatur dalam UU (masalah struktur dan kultur)

• Melihat bahwa fase kurang gizi sudah masuk pada fase krisis, nampaknya ada masalah pada masyarakat dalam memahami penyebab gizi buruk yang terjadi, mungkin disebabkan kurangnya kesadaran masayarakat dan pengetahuan tentang gizi buruk

• Pendampingan yang kurang memadai dari aparat kesehatan kepada masyarakat • Instrumen pendukung tidak memadai, sehingga masyarakat sulit mengakses pelayanan

kesehatan

Fokus Isu

Penanganan anak malnutrisi yang sudah berada dalam Fase Kritis

No Target Advokasi Isi Advokasi Sifat Source

1 Depkes

(jajaran nasional sampai ke daerah)

Alokasi Sumber Daya (Budget & SDM, Infrastruktur)

(monitoring langsung dilakukan MenKes)

URGENT (Task Force)

Data dan analisisnya

2 Menkokesra Membangun koordinasi lintas sektor URGENT Data dan analisisnya

3 DPR • Pengawasan emergency • Melakukan re-alokasi anggaran • Jangka Panjang : Pengawasan

Implementasi UU

• URGENT • URGENT • Proses

4 Tokoh Kunci Masyarakat

Penyadaran masyarakat melalui ToMas tentang Gizi untuk merubah perilaku

Proses

5 Masyarakat/OrgTua korban/

Konstituent

Melakukan penyadaran kepada orang tua korban untuk segera mengetahui tentang persoalan

Proses MODUL



3-11

6 Media Membentuk opini sebagai upaya menekan pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan

URGENT Press Release

7 NGO Peduli anak (termasuk KOMNAS Anak)

Memberi tekanan untuk membangun opini (sekutu untuk memberikan tekanan)

URGENT

Strategy Advokasi

Membangun hubungan dengan Media dan NGO yang fokus pada anak.

c. kelompok HIV/AIDS

Studi kasus bagi kelompok HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

ODHA : Habis Manis Sepah Di Buang

HIV/Aids sudah lama di ketahui sebagai salah satu teror dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kasus-kasus HIV/AIDS tidak pandang bulu. Miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan, di kota dan di desa.

Di Jakarta, rata-rata estimasi jumlah orang dewasa berisiko tinggi terinfeksi HIV mencapai 854.340 kasus. Jumlah estimasi orang dengan HIV dan AIDS adalah 27.670 kasus, sedangkan jumlah ODHA yang di laporkan sebanyak 2.565 kasus. Program penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta di fokuskan pada upaya pencegahan pada kelompok resiko tinggi, upaya perawatan, dukungan serta pengobatan pada ODHA (Ketua Komisi Penanggulangan AIDS DKI Jakarta, 24 Janiari 2008)

Bagaikan hidup di dunia lain, pasangan penderita ODHA di pinggiran Bogor mengaku susah nya hidup sebagai penyandang HIV/AIDS. Dalam pertemuan bulanan para ODHA biasanya terjadi sharing kisah hidup mereka. Salah satu keluarga, anaknya di tolak masuk sekolah karena takut menulari anak lain, padahal anaknya bukan ODHA. Keluarga lain yang anaknya sekolah di SD, setiap bulan harus menyetor hasil pemeriksaan kesehatan kesekolah, untuk memastikan dia bukan ODHA. Kadangkala anak-anak ini di larang mengikuti pelajaran berenang atau olahraga karena takut anak anak lain terkena virus AIDS ( padahal sudah di jelaskan berkali-kali bahwa anak itu bukan ODHA). Ada yang di pecat dari pekerjaan nya begitu di ketahui ia terkena HIV, dengan sebelumnya di sindir-sindir tentang perilaku seksualnya, padahal dia terkena virus HIV karena darah yang di donorkan padanya waktu operasi usus besar, mengandung HIV. Ada yang di cerai oleh suaminya, ada pula yang di usir dari lingkungan keluarganya. Belum lagi, harga obat yang mahal dan tidak mudah di peroleh, serta minimnya pusat-pusat layanan kesehatan bagi ODHA, melengkapi penderitaan penyandang HIV/AIDS

Pertanyaan diskusi bagi kelompok HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

• Apa masalah-maslah yang ada dalam contoh kasus tersebut? Bagaimana menjelaskannya ?

• Bagaimana seharusnya perlindungan anak dari keluarga penyandang HIV/AIDS dilakukan? Di mana sumber hukumnya?



3-12

• Apa yang sebenarnya sudah berubah dan apa yang tidak berubah dalam kebijakan publik tentang penanggulangan HIV/AIDS


Masalah yang dihadapi

• Minimnya pengetahuan (setor laporan hasil pemeriksaan kesehatan, diusir dari lingkungan keluarga, dicerai, praduga tak bersalah: HIV hanya berkaitan dengan perilaku seksual).

• Diskriminasi (anak ditolak di sekolah, dilarang ikut pelajaran berenang, perlakuan berbeda, dipecat dari pekerjaan).

• Fasilitas (minimnya layanan kesehatan, obat yang tidak mudah didapat dan harganya mahal).

Bagaimana Seharusnya Perlindungan Anak dari Keluarga yang terinfeksi HIV?

• Memberikan perlindungan (dari cercaan, diskriminasi dll) • Memberikan perawatan dan dukungan pada anak (pelayanan kesehatan, sosial,

pendidikan) untuk tetap memenuhi hak-hak anak. • Penyadaran kepada keluarga • Penyadaran kepada sekolah (intra dan ekstra kurikuler) • Penyadaran kepada masyarakat • Penyadaran kepada Tomas/Toga • Penyadaran kepada pemerintah • Membentuk Pusat Informasi di masyarakat • Membentuk Pusat informasi di sekolah dll

Sumber-Sumber Hukum

• Peraturan Menko Kesra No 07/per/menko/kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia tahun 2007-2010 Bab III tentang program perlindungan, perawatan dan dukungan pada anak.

• UU RI No. 23 th 1992 tentang kesehatan pasal 14, pasal 15, pasal 14 ayat, pasal 24, pasal 45.

• UUPA No. 23 pasal 21: Kewajiban Negara menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan …dan kondisi fisik dan atau mental.

• UUPA no. 23 pasal 45: orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak.

• UUPA no. 23 pasal 50 (b): pendidikan diarahkan kepada pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

• UUPA no. 23 pasal 59: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Apa yang sudah berubah dan belum berubah?

• UU. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan: Negara menjamin tidak akan adanya diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV.

• UU. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan: Sekolah diamanatkan oleh UU untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV.

• UU. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan: pasal 4: (hak dan kewajiban) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.Pasal 7: (tugas dan tanggung jawab) Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh mayarakat.

• Peraturan Menko Kesra No 07/permenko/kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional



3-13

Penanggulangan AIDS Indonesia tahun 2007-2010: Pemberdayaan individu, keluarga dan komunitas dalam pencegahan HIV & AIDS di lingkungannya.

• Peraturan Menko Kesra No 07/permenko/kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia tahun 2007-2010: Meningkatkan dan memperkuat sistim pelayanan ksesehatan dasar dan rujukan untuk orang-orang yang terinfeksi HIV & AIDS.

• Peraturan Menko Kesra No 07/permenko/kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia tahun 2007-2010: Pemberdayaan orang/organisasi yang terlibat dalam pencegahan HIV & AIDS.

• UUPA No. 23 pasal 21: Kewajiban Negara menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan …dan kondisi fisik dan atau mental.

• Peraturan Menko Kesra No 07/permenko/kesra/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia tahun 2007-2010: program peningkatan penyediaan, distribusi obat dan reagensia (pengadaan obat yg harus terjangkau) Fakta:obat tidak terjangkau, mahal dan tidak ada sinkronisasi kerja antar dinas terkait.

Beberapa Issu yang harus diadvokasikan

• Anak yang ditolak di sekolah • Dipecat dari pekerjaan • Ditolak di lingkungan keluarga (dicerai dan diusir) • Fasilitas pelayanan kesehatan (ketersediaan obat dan akses dan minimnya pusat

pelayanan kesehatan)

Fokus Isu

Diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV dan AIDS.

Aspek Kebijakan yang menjadi sasaran advokasi

Kebijakan sekolah dalam:

melarang anak mengikuti pelajaran berenang atau olah raga. menyetor hasil pemeriksaan kesehatan setiap bulan.

Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok; di mana suasana presentasi tersebut adalah sebagai berikut:

Wakil dari kelompok HIV/AIDS sedang mempresentasikan hasil diskusi kelompok (foto kiri); sedang wakil dari kelompok Narkoba sedang menyajikan hasil diskusi kelompok ke forum (foto kanan).



3-14



3-15

Fasilitator mengajak peserta merefleksikan hasil diskusi kelompok untuk memahami langkah-langkah advokasi. Catatan dari fasilitator atas refleksi dalam kegiatan memahami langkah-langkah advokasi adalah sebagai berikut:

a. Isu adalah pernyataan yang menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi atau dihadapi.

b. Rumusan isu menunjukkan paradigma dari pelaku advokasi

c. Untuk mencapai target advokasi tidak perlu dilakukan sendiri, akan tetapi bisa dengan membangun jejaring atau menggunakan jejaring yang ada

d. Target advokasi yang utama adalah pemegang mandat atas isu tertentu, misalnya Departemen Kesehatan untuk isu kesehatan. Hal tersebut akan lebih jelas jika melihat TUPOKSI atau mandat dari masing-masing departemen.

e. Jika masyarakat tidak bisa melakukan advokasi atau dalam keadaan ynang sangat mendesak (emergency) maka harus ada pihak yang mewakilinya yaitu NGO.

f. Jika melakukan perubahan dengan pendekatan rights based approach maka yang harus dilakukan adalah menguatkan masyarakat (sebagai rights holders) dan juga menguatkan negara (sebagai duty bearer) dengan skema sederhana sebagai berikut:

Suasana refleksi untuk memahami langkah-langkah advokasi adalah sebagai berikut:

Penyadaran masyarakat atas hak yang dimilikinya

Reclaiming atas hak-haknya

Empowering Masyarakat

RIGHTS BASED APPROACH

Penyadaran negara atas kewajibannyaEmpowering Negara Pemenuhan kewajiban

Good governance

Peserta dengan serius merefleksikan setelah melakukan diskusi kelompok untuk memahami langkah-langkah advokasi (foto kiri dan kanan).

BAB 4

REKAMAN PROSES HARI KETIGA, 27 MARET 2008

4.1. Review Hari II

Fasilitator mengajak peserta untuk melihat pembelajaran yang diperoleh pada hari kedua kemarin. Beberapa pendapat dari peserta adalah sebagai berikut:

a. Belajar merumuskan fokus isu advokasi yang dikemas menjadi isu strategis. Fokus isu bisa didapat dari berbagai masalah yang “diperas” menjadi inti permasalahan, atau dari beberapa masalah yang didapat bisa dipilih satu masalah yang diperkirakan bisa menyentuh masalah yang lain.

b. Belajar menggunakan instrumen hukum internasional dan nasional yang akan dipakai untuk kerja advokasi.

c. Jika melakukan kerja advokasi tetapi tidak berarti harus menyelesaikan semua masalah yang ada.

d. Kerja advokasi harus menyentuh 2 (dua) lini, yaitu: (i) masyarakat dan (ii) pemerintah. Kerja ke depan akan lebih mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya pada masyarakat sebagai pemegang hak.

e. Data base tidak bisa menjadi batu sandungan. Kegiatan membangun data base bisa dimulai dengan melakukan tracking media atau yang lebih sederhana yaitu: kliping berita.

4.2. Mencari Sekutu

Fasilitator mengajak peserta untuk memahami membangun sekutu; di mana beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

a. mempunyai visi dan misi gerakan yang sama,

b. konsern terhadap isu yang sama,

c. mempunyai tujuan dan capaian bersama.

Pengalaman dalam bersekutu sering muncul beberapa masalah, antara lain:

a. ada yang ingin selalu tampil di depan,

b. alokasi sumber dana yang tidak jelas,

c. ada kepentingan sendiri dan/atau tersembunyi,

d. berbasis event,

e. berbeda pendekatan,

f. keterbatasan logistik dan peran.

Apresiasi terhadap pihak pemerintah sangat penting untuk mendorong sinergitas antara NGO dan/atau masyarakat dengan pemerintah.



4-1

Suasana diskusi untuk memahami membangun sekutu sebagai bagian dari langkah-langkah advokasi adalah sebagai berikut:

Peserta dengan dipandu fasilitator sedang melakukan elaborasi untuk memahami langkah advokasi untuk mencari sekutu (foto kiri dan kanan).

4.3. Membuat Kertas Posisi

Fasilitator mengajak untuk memahami kertas posisi yang nantinya akan dipakia menjadi bagian dari langkah advokasi yang lain, yaitu: negosiasi. Kertas posisi di sini berisi tentang:

a. Masalah yang terjadi;

b. Data pendukung atas masalah yang terjadi;

c. Jaminan hak (dengan menggunakan instrumen hukum dengan menjelaskan pasal, paraphrase dan makna obligasi);

d. Fakta (yang menunjukkan gap antara masalah yang terjadi dengan kondisi ideal dengan penjaminan hak);

e. Rekomendasi (yang mendorong terjadinya pemenuhan hak-hak).

Fasilitator mengajak peserta untuk membuat kertas posisi dengan menggunakan isu tentang narkoba, HIV/AIDS, serta malnutrisi. Suasana diskusi kelompok dalam pembuatan kertas posisi adalah sebagai berikut:

Peserta sedang serius melakukan praktek membuat kertas posisi dalam diskusi kelompok (foto kiri dan kanan).



4-2

a. Kelompok HIV/AIDS

Kertas posisi yang dihasilkan oleh kelompok HIV/AIDS adalah sebagai berikut:

Pernyataan WVI Tentang

Diskriminasi terhadap Anak yang orang tuanya terinfeksi HIV & AIDS

HIV & AIDS telah lama diketahui sebagai salah satu teror dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kasus-kasus HIV & AIDS tidak pandang bulu. Miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan di kota maupun di desa. Bahkan di sekolahpun terjadi

Teror tersebut terbukti terjadi di SDN 01 Rawabuah. Tiga orang anak mendapat perlakuan yang sangat tidak pantas di sekolah, oleh karena orang tua mereka terinfeksi HIV. Mereka dilarang mengikuti pelajaran olah raga dan renang. Dipaksa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan diharuskan melaporkan hasilnya kepada sekolah. Teror tersebut telah mengakibatkan anak mengalamai trauma psikologis yang berat.

Mereka: Enthong, 9 tahun duduk di kelas 3; Bajuri, 10 tahun duduk di kelas 4 dan Dul, 7 tahun, baru mau masuk SD. ”Gue udah malas ke sekolah. Gue dilarang ikut olah raga dan berenang. Padahal, itu kan hoby gue,” kata si Enthong dengan marah mengeluhkan situasi yang dihadapi di sekolah kepada ayahnya.

”Ketika sudah siap-siap mau berenang, pak Guru mendatangi gue dan melarang untuk mencebur ke kolam renang. Pak Guru bilang, gue tidak boleh berbaur dengan anak-anak di kolam renang,entar anak yang lainnya pada ketular. Emangnya salah gue apa sih Be? Lain lagi dengan si Dul, dia menjerit-jerit tidak henti-henti karena ditolak masuk sekolah yang diinginkan .

Padahal, menurut UU. Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan: Sekolah diamanatkan oleh UU untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV. Hal ini berarti, setiap anak tanpa memandang keberadaan dan status orang tuanya seperti etnis, agama, suku, ras, pekerjaan termasuk bagi orang tua yang terinfeksi HIV BERHAK mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Demikian juga dalam UU PA no. 23 pasal 59: pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.

Di sebagian besar sekolah yang kami kunjungi, mereka memperlakukan anak-anak yang orang tuanya terinfeksi HIV dengan bijaksana. Namun di beberapa sekolah lainnya, mereka melakukan tindakan diskriminasi, termasuk di dalamnya SDN 01 Rawa Buah. Hal ini berarti, SDN 01 tidak melakukan amanat seperti yang ada dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1992.

Oleh karena UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 telah dengan jelas mengamanatkan bahwa sekolah tidak diperkenankan melakukan diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV, maka kami merekomendasikan:

1. Melakukan merubah kebijakan diskriminatif dari sekolah 2. Memberikan hak yang sama kepada ke tiga anak tersebut untuk beraktifitas seperti

anak-anak lainnya. 3. Ketiga anak tersebut tidak diwajibkan untuk memeriksa kesehatan dan memberi

laporan status kesehatan kepada sekolah. 4. Kepala sekolah dan guru memeperolah pemahaman yang benar tentang hak-ahak

anak dan informasi yang tepat tentang HIV & AIDS.

Jakarta, 27 Maret 2008-03-27

Kelompok Peduli Anak Terdiskriminasi



4-3


Kertas posisi yang dihasilkan oleh kelompok Malnutrisi adalah sebagai berikut:

Penanganan anak malnutrisi dilakukan saat anak sudah berada dalam Fase Kritis

Kasus kematian balita akibat gizi buruk terjadi secara masif dengan wilayah sebaran yang hampir merata di seluruh Indonesia. Tingginya angka kematian balita ini disebabkan terlambatnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, karena penanganannya dilakukan saat anak-anak dalam fase kritis. Jika pola penanganan ini tidak diperbaiki, akan dikhawatirkan jumlah kematian balita akan semakin bertambah.

Status gizi kurang dan buruk pada tahun 2004 sebanyak 5,1 juta jiwa, dalam kurun waktu 3 tahun tidak terjadii penurunan yang signifikan karena berdasarkan data tahun 2007 jumlah anak Balita bergizi buruk menjadi 4,13 juta anak dan 755.397 orang diantaranya masih tergolong berisiko gizi buruk.

Tahun 2008 periode Januari – Maret, data yang lebih rinci di setiap wilayah adalah sebagai berikut :

Rote (NTT) : 22 kasus Pinrang (SulSel) : 43 kasus Jember (Jatim) : 22 kasus Trenggalek (Jatim) : 31 kasus Temanggung (Jateng) : 229 kasus Aceh : 3 kasus Bekasi (Jabar) : 735 kasus

Dilihat dari tindakan yang sudah dilakukan pemerintah melalui DepKes diperoleh data sebagai berikut :

Dalam 3 tahun terakhir upaya yang dilakukan pemerintah melalui Departemen Kesehatan tidak signifikan

Secara Kuantitas masih banyak balita kurang gizi yang belum tersentuh perawatan Sementara secara kualitas, tingkat kehidupan dan kesehatan bayi masih rendah

UU PA No. 23 Tahun 2002 ; Pasal 44 :

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

KHA Pasal 24 ayat 2C :

Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;

Berdasarkan instrumen hukum di atas, negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi keberlangsungan hidup anak.



4-4

Pemerintah melalui DepKes telah melakukan upaya-upaya untuk perbaikannya, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini terjadi karena penanganan yang dilakukan pemerintah melalui DepKes dikategorikan terlamat, karena penanganan tersebut dilakukan pada saat anak sudah berada dalam fase kritis. Dan semakin tidak efektifnya perawatan tersebut karena penanganan intensif baru dilakukan pada saat anak-anak dalam kondisi tidak berdaya

Rekomendasi

(1) Pemerintah (yang memiliki otoritas) menyatakan situasi gizi buruk sebagai kejadian luar biasa (KLB)

(2) Departemen Kesehatan melakukan mobilisasi Sumber Daya (Budget, Sumber Daya & Infrastruktur) untuk menekan kematian yang lebih besar melalui perawatan-perawatan yang intensif, terapi feeding, Pos Pelayanan Terpadu, membentuk Pos Siaga

(3) Menkokesra mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya yang berada dalam garis koordinasinya bersama-sama dengan Depkes untuk melakukan tindakan pengamanan

(4) Program promosi perlu lebih digiatkan untuk membangun kesadaran semua pihak, agar masalah serupa dikemudian hari dapat diminimalkan.



4-5

c. Kelompok Narkoba

Kertas posisi yang dihasilkan oleh kelompok Narkoba adalah sebagai berikut:

Perlindungan Anak dari Eksploitasi Narkoba

”Korban-korban narkoba terus berjatuhan. Prof. Dr. Dr Dadang Hawari menyebutkan bahwa telah ada sekitar 2 juta orang, khususnya dari kalangan remaja terlibat dengan narkoba. Lebih dari setengah diantaranya terengut nyawanya oleh barang yang sering disebut laknat, namun tetap dicari karena begitu mudahnya diperoleh di luar tanpa pengawasan dan pengamanan yang ketat.” (Kompas, 26 Maret 2008, hal. 1)

Masalah

Bagaikan bom waktu, laju penyebaran narkoba telah begitu pesat memakan korban jiwa. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat dan telah mencakup semua kelompok usia, termasuk anak-anak.

Anak perempuan dan laki-laki berusia 0-18 tahun semakin berada dalam posisi rentan dan traumatis akibat gencarnya serangan narkoba. Dengan semakin meluasnya penyebaran narkoba lewat berbagai cara, anak dijerumuskan untuk tidak saja menjadi pengguna narkoba melainkan juga dilibatkan sebagai kurir, bahkan distributor, dalam bisnis narkoba.

Kini dapat dikatakan hampir tiada tempat yang aman dan ramah bagi anak untuk terbebas dari eksploitasi narkoba. Rumah, sekolah, tempat bermain, taman, pusat perbelanjaan, jalanan, lembaga pemasyarakatan, tempat-tempat umum, bahkan hingga dunia maya (cyberspace) telah menjadi sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya eksploitasi narkoba. Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, teman, kakak kelas, sopir bus, polisi, satpam, sipir lembaga pemasyarakatan, petugas kesehatan, kepala asrama hingga orang di jalan dapat menjadi pelaku yang justru memanipulasi anak-anak untuk terjerumus ke dalam belenggu ikatan rantai ketergantungan terhadap narkoba.

Dampak narkoba yang demikian merusak anak secara fisik, mental, dan spiritual, bahkan tidak jarang mendorong anak kepada jurang kematian merupakan masalah serius yang penting untuk dihadapi. Kenyataan berbicara bahwa sudah begitu banyak anak terjerumus ke dalam narkoba sulit untuk menemukan jalan keluarnya kembali guna memperoleh hidup yang berkualitas sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan secara adil.

Bila eksploitasi narkoba terhadap kehidupan anak yang menjadi harapan dan tulang punggung negara terus berlanjut maka tidak diragukan lagi Indonesia akan kehilangan generasi penerusnya di masa depan.

Data Pendukung

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2006 menunjukkan bahwa sudah 338 anak yang tercatat sebagai pengguna narkoba sejak tahun 2000. Usia anak-anak yang terlibat dengan narkoba pun semakin mudah, yaitu mulai 13 tahun. Fakta ini tentulah sangat mengejutkan dan sekaligus memprihatinkan. Apalagi data tersebut diperoleh baru didasarkan pada jumlah kasus yang dilaporkan saja. Dapat dipastikan masih banyak kasus-kasus anak tereksploitasi narkoba yang tidak atau belum dilaporkan di luar sana.

BNN menyatakan bahwa jumlah korban jiwa anak, khususnya di kota-kota besar,

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fakta tersebut berbanding lurus dengan data Polda Metro Jaya yang melaporkan jumlah tersangka anak kasus narkoba yang kian bertambah secara signifikan. Akibatnya jumlah anak yang terancam masuk penjara pun meningkat, sementara belum tersedia lembaga-lembaga rehabilitasi khusus anak dalam jumlah yang memadai untuk menampung pertambahan jumlah tahanan anak.



4-6

Namun sekali lagi data di atas belumlah akurat. Kasus anak-anak tereksploitasi narkoba dapat dipastikan jauh lebih banyak mengingat masih ada begitu banyak wilayah yang belum terjangkau dengan berbagai fasilitas layanan pelaporan, pengawasan, dan penanganan narkoba akibat keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Di samping itu, masih kuatnya stigma dan diskriminasi di kalangan masyarakat terhadap orang yang berhubungan dengan narkoba juga menyulitkan pengumpulan data yang akurat dan penanganan yang efektif. Bisa jadi kasus anak tereksploitasi narkoba telah terjadi dalam hitungan detik.

Landasan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dengan tegas menyatakan “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Pernyataan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih tegas dalam Pasal 67 yang berbunyi, “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.

Kedua pasal tersebut mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab negara yang amat jelas dan tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk menciptakan dan mengembangkan serangkaian program berkesinambungan yang sistematis melalui berbagai upaya, tindakan, dan langkah yang tepat dalam mencegah keterlibatan anak dengan narkoba, menangani, merawat, memulihkan, bahkan reintegrasi anak yang telah terlibat dengan narkoba, bahkan yang telah mengalami eksploitasi narkoba dengan pendekatan dan paradigma yang sesuai dengan karakteristik kepentingan dan kebutuhan yang terbaik bagi anak. Untuk melakukan ini negara harus mempersiapkan anggaran yang memadai dan dialokasikan secara khusus untuk mencapai tujuan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan

Bila dicermati, hingga saat ini pemerintah sebagai pengemban kewajiban sebenarnya telah berupaya melakukan berbagai hal yang signifikan. Produk hukum berupa UU Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah dilahirkan sebagai landasan hukum kuat untuk merespons ancaman narkoba. Melalui Keppres 17 tahun 2002 sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional telah dibentuk (BNN). Badan serupa pun telah didirikan di beberapa provinsi hingga kecamatan dan kelurahan sebagai upaya untuk semakin melebarkan jaringan pengaruh dan tindakan untuk menyikapi pons ancaman narkoba bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak.

Berbagai program pencegahan dan penanganan narkoba pun telah dilaksanakan, walau belum diimplementasikan secara holistik dalam koordinasi dengan berbagai departemen lain. Dengan itu BNN dan Departemen Kesehatan serta instansi pemerintah lainnya harus menyinergikan program dan rencana tindak lanjut untuk bersama-sama menekan laju ancaman narkoba. Generasi yang hilang dapat dicegah dengan bersama-sama dengan menyatukan perhatian dan kepedulian semua pihak.

Rekomendasi

Melihat kenyataan dan mandat di atas, kami merekomendasikan pemerintah untuk

1. Memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang tentang



4-7

ancaman narkoba dan kemampuan berkata tidak kepada semua warga masyarakat melalui semua lembaga pendidikan, keagamaan, dan kesehatan dari tingkat pusat hingga ke daerah.

2. Mendirikan pusat-pusat pelaporan dan rehabilitasi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak di setiap provinsi.

3. Mengalokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan program sosialisasi dan rehabilitasi.

4. Mengalokasikan dana yang memadai untuk membangun dan menjalankan pusat-pusat rehabilitasi.

5. Mengadakan pelatihan berorientasi hak anak kepada aparat hukum (hakim, jaksa, polisi, petugas penertiban) dari tingkat nasional hingga kelurahan.

Dengan komitmen bersama dan tindakan-tindakan nyata saat ini, dunia bebas eksploitasi narkoba bagi anak cucu kita di masa depan bukanlah impian semata. Tiap detik menjadi begitu berharga untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan anak-anak kita.


Aktivis Peduli Anak Bebas Narkoba

Suasana presentasi atas hasil diskusi untuk memahami materi pelatihan berupa memahami kertas posisi adalah:

Masing-masing wakil kelompok sedang memperesentasikan kertas posisi yang merupakan hasil diskusi kelompok (foto kiri dan kanan).

Masukan dari fasilitator dan peserta berkaitan dengan kertas posisi adalah sebagai berikut:

a. nama anak disamarkan atau inisial untuk melindungi anak

b. harus jelas target advokasinya, perlu dicermati juga hirarkinya (misalnya: sekolah atau dinas pendidikan)

c. pernyataan anak dipasang di atas sebagai pengantar masalah utama

d. pada dasarnya kertas posisi adalah dokumen yang menggunakan bahasa formal



4-8

4.4. Negosiasi

Fasilitator mengajak peserta untuk memahami langkah advokasi berikutnya yaitu: negosiasi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan permainan peran (role play) negosiasi dengan pembagian peran sebagai berikut:

a. ada 1 (satu) kelompok yang berperan sebagai pemerintah

b. ada 1 (satu) kelompok yang berperan sebagai NGO

c. ada 1 (satu) kelompok yang berperan sebagai pengamat

Suasana permainan peran (role play) negosiasi adalah sebagai berikut:

Setelah peserta melakukan permainan peran (role play), fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan role play dengan beberapa catatan sebagai berikut:

Permainan peran (role play) bernegosiasi, di mana ada pihak yang melakukan negosiasi dan ada pihak yang menjadi target negosiasi (foto kiri dan kanan).

a. perasaan pelobi merasa sangat capek saat melakukan negosiasi karena belum terbiasa untuk menghadapi birokrasi

b. pelobi harus memahami paradigma birokrasi yang ingin dilayani dan bukannya melayani. Basa-basi terkadang harus diperlukan di saat menyampaikan pendapat atau pernyataan.

c. terlihat kehilangan kontrol dalam bernegosiasi lebih cenderung menjadi

d. pembagian dan pengaturan peran belum maksimal

e. teknis bernegosiasi harus diperhatikan seperti: bahasa tubuh, intonasi dan karakter suara, memperkenalkan diri, serta mencairkan suasana

f. fokus masalah dan rekomendasi harus lebih jelas

g. harus dijelaskan mengapa keinginan disampaikan kepada pihak yang dilobi.

h. Negosiasi terkadang tidak bisa dilakukan satu kali; di mana agar menghasilkan suatu keputusan dengan tindak lanjut yang jelas bisa jadi harus dilakukan beberapa kali negosiasi.



4-9

Fasilitator memberikan masukan kepada peserta berkaitan dengan materi bernegosiasi sebagai berikut:

Prinsip-prinsip Negosiasi

• Mengenali perbedaan kepentingan (kepentingan DPRD apa, kepentingan kita apa dalam advokasi akta kelahiran gratis)

• Mencari titik temu kepentingan ( untuk menghindari konflik) • Mempertukarkan konsesi sehingga masing-masing pihak merasa menang

Mengapa perlu Negosiasi?

• Reclaiming Hak Asasi Manusia/ Merebut Hak • Perebutan Sumber daya • Perbedaan Persepsi. Contoh: perbedaan mempersepsikan UU persepsi kita dan

persepsi Pemda tentang Akta kelahiran gratis yang dimuat dalam UU Perlindungan anak mungkin berbeda

Kapan Negosiasi Terjadi?

• Jika para pihak masih punya peluang untuk mendapat lebih banyak manfaat • Jika tidak dilakukan negosiasi akan muncul situasi yang lebih buruk, misalnya mogok

besar-besaran, demonstrasi, pembangkangan sipil

Contoh menegosiasikan kepentingan:

• NGO: Akta Kelahiran Harus Gratis (sesuai dengan UUPA) • DPRD: Menggratiskan Akta Kelahiran akan mengurangi PAD • Kalau sama-sama ngotot, negosiasi bisa mandeg, dan advokasi bubar jalan • NGO bisa mengubah konteks tetapi tidak mengubah proposal, menjadi: “Penggratisan

akta kelahiran akan meningkatkan kualitas statistik kependudukan yang jelas berguna bagi perencanaan pembangunan dan penggalian sumber PAD lain, serta memberikan prediksi jumlah pemilih dalam pilkada dengan lebih akurat”

Dalam kerja advokasi diperlukan kepandaian bernegosiasi:

• Dalam kelompok inti • Dengan kelompok pendukung • Dengan sasaran advokasi



4-10

4.5. Bekerja dengan Media

Materi Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak yang berikutnya adalah: bekerja dengan media. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat pernyataan untuk pers (press release) sesuai dengna kelompok isu masing-masing. Suasana diskusi kelompok dalam pembuatan pernyataan pers tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa peserta dengan serius sedang melakukan diskusi kelompok untuk mempraktekkan pembuatan pernyatan pers (foto kiri dan kanan).

a. Kelompok Narkoba

Pernyataan pers yang merupakan hasil dikusi kelompok Narkoba adalah sebagai berikut:


Siaran Pers

Bebaskan Anak dari Eksploitasi Narkoba

Bagaikan bom waktu, laju penyebaran narkoba telah begitu pesat memakan korban jiwa. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat dan telah mencakup semua kelompok usia, termasuk anak-anak. Anak perempuan dan laki-laki berusia 0-18 tahun semakin berada dalam posisi rentan dan traumatis, bahkan kehilangan nyawa akibat gencarnya serangan narkoba.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2006 menunjukkan bahwa sudah 338 anak di Jakarta yang tercatat sebagai pengguna narkoba sejak tahun 2000. Usia anak-anak yang terlibat dengan narkoba pun semakin muda, yaitu mulai 13 tahun. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya khususnya di kota-kota besar. Dengan semakin meluasnya penyebaran narkoba lewat berbagai cara, anak dijerumuskan untuk tidak saja menjadi pengguna narkoba melainkan juga dilibatkan sebagai kurir, bahkan distributor, dalam bisnis narkoba.

Polda Metro Jaya melaporkan jumlah tersangka anak kasus narkoba yang kian bertambah secara signifikan. Akibatnya jumlah anak yang terancam masuk penjara pun meningkat, sementara belum tersedia lembaga-lembaga rehabilitasi khusus anak dalam jumlah yang memadai untuk menampung pertambahan jumlah tahanan anak. Fakta ini tentulah sangat mengejutkan dan sekaligus memprihatinkan, apalagi bila dikaitkan dengan fenomena gunung es di dalamnya. Dapat dipastikan jumlah anak-anak tereksploitasi narkoba jauh lebih banyak mengingat masih ada begitu banyak wilayah yang belum terjangkau dengan berbagai fasilitas layanan pelaporan, pengawasan, dan penanganan narkoba akibat keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Di samping itu, masih kuatnya stigma dan



4-11

diskriminasi di kalangan masyarakat terhadap orang yang berhubungan dengan narkoba juga menyulitkan pengumpulan data yang akurat dan penanganan yang efektif. Bisa jadi kasus anak tereksploitasi narkoba telah terjadi dalam hitungan detik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dengan tegas menyatakan “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) ....” Pasal ini memandatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan serangkaian program berkesinambungan yang sistematis melalui berbagai upaya, tindakan, dan langkah yang tepat dalam mencegah, menangani, merawat, memulihkan, bahkan reintegrasi keterlibatan anak dengan narkoba dengan pendekatan dan paradigma yang sesuai dengan karakteristik kepentingan dan kebutuhan yang terbaik bagi anak. Untuk melakukan ini negara harus mempersiapkan program dan anggaran yang memadai untuk:

1. Memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang tentang ancaman narkoba kepada semua warga masyarakat melalui semua lembaga pendidikan, keagamaan, dan kesehatan dari tingkat pusat hingga ke daerah.

2. Mendirikan pusat-pusat pelaporan dan rehabilitasi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak di setiap provinsi.

3. Mengalokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan program sosialisasi dan rehabilitasi.

4. Mengalokasikan dana yang memadai untuk membangun dan menjalankan pusat-pusat rehabilitasi.

5. Mengadakan pelatihan berorientasi hak anak kepada aparat hukum (hakim, jaksa, polisi, petugas penertiban) dari tingkat nasional hingga kelurahan.

Dengan komitmen bersama dan tindakan-tindakan nyata saat ini, dunia bebas eksploitasi narkoba bagi anak cucu kita di masa depan bukanlah impian semata. Tiap detik menjadi begitu berharga untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan anak-anak kita.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:

1. Prof. Dr. Budi – Direktur, melalui HP. 0875 813 9206 2. dr Asih,MPA – Staf Ahli, melalui HP: 0811997762 3. Donna Hattu – Komunikasi, melalui HP: 081574755446 4. Benyamin – Hubungan Masyarakat, melalui HP. 08888131409


Pernyataan pers yang merupakan hasil dikusi kelompok Malnutrisi adalah sebagai berikut:

Press Release

Di manakah hati nurani ? . . . 4,13 juta anak terancam nyawanya karena gizi buruk

Penanganan balita yang mengalami gizi buruk sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, kasus gizi buruk dan kurang gizi pada tahun 2004 sebanyak 5,1 juta jiwa. Jumlah ini sudah mengalami penurunan tetapi belum signifikan terbukti dari jumlah balita beresiko gizi buruk sebesar 4, 13 juta anak.



4-12

Pada periode Januari-Maret 2008 kasus-kasus anak menderita gizi buruk tercatat sebagai berikut : Rote (NTT) 22 kasus, Pinrang (Sulsel) 43 kasus, Jember (Jatim) 22 kasus, Trenggalek (Jatim) 31 kasus, Temanggung (Jateng) 229 kasus, Aceh 3 kasus, Bekasi (Jabar), 735 kasus

Bukankah fakta-fakta di atas mengusik hati nurani kita bersama?, saat ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal, secara kuantitas masih banyak balita kurang gizi yang belum tersentuh perawatan, sementara secara kualitas, tingkat kehidupan dan kesehatan bayi masih rendah.

Pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan ini sendiri, diperlukan kepedulian dan upaya dari berbagai pihak, itulah sebabnya kami, Koalisi peduli anak Indonesia merasa berkewajiban mengetuk pintu hati nurani kita semua untuk melakukan tindakan sesegera mungkin,,,

Siapa yang berperan?

Koalisi peduli anak Indonesia sudah berupaya dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini diwujudkan dengan penguatan kapasitas di tingkat akar rumput.

Akan tetapi ini saja tidak cukup....diperlukan infrastruktur, sumber daya manusia dan dana serta monitoring yang berkelanjutan.

Dengan kondisi yang semakin kritis, siapa yang memegang peran terpenting ?

Mengacu pada UU PA No. 23 Tahun 2002 pasal 44, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Maka saat ini, sudah selayaknya pemerintah untuk turun tangan dalam waktu sesegera mungkin sebagaimana peran pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan yang kami yakin telah memiliki kapasitas lebih dalam penanganan gizi buruk.

c. Kelompok HIV/AIDS

Pernyataan pers yang merupakan hasil dikusi kelompok Malnutrisi adalah sebagai berikut:

Siaran Pers

Hentikan Diskriminasi terhadap Anak

HIV & AIDS telah lama diketahui sebagai salah satu teror dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, kasus-kasus HIV & AIDS tidak pandang bulu. Miskin, kaya, tua, muda, laki-laki, perempuan di kota maupun di desa. Bahkan di sekolahpun terjadi. Teror terbukti terjadi di SDN 01 Rawabuah. Tiga anak mendapat perlakuan yang tidak pantas di sekolah, oleh karena orang tua mereka terinfeksi HIV. Mereka dilarang mengikuti pelajaran olah raga dan renang, dipaksa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan diharuskan melaporkan hasilnya kepada sekolah. Teror tersebut telah mengakibatkan anak mengalamai trauma psikologis yang berat.

UU. Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa: sekolah diamanatkan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV. Berarti, setiap anak tanpa memandang keberadaan dan status orang tuanya seperti etnis, agama, suku, ras, pekerjaan termasuk bagi orang tua yang terinfeksi HIV BERHAK mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan.



4-13

Karena UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 telah dengan jelas mengamanatkan bahwa sekolah tidak diperkenankan melakukan diskriminasi terhadap anak yang orang tuanya terinfeksi HIV, maka kami merekomendasikan:

1. Melakukan merubah kebijakan diskriminatif dari sekolah 2. Memberikan hak yang sama kepada ke tiga anak tersebut untuk beraktifitas seperti

anak-anak lainnya. 3. Ketiga anak tersebut tidak diwajibkan untuk memeriksa kesehatan dan memberi

laporan status kesehatan kepada sekolah. 4. Kepala sekolah dan guru memeperolah pemahaman yang benar tentang hak-ahak anak

dan informasi yang tepat tentang HIV & AIDS. 5. Dinas pendidikan kodya jakarta timur harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang

ada di bawah supervisinya tidak melakukan tindakan yang diskriminatif.

Jika rekomendasi ini tidak dilakukan, maka konsekuensi yang terjadi adalah akan ada semakin banyak anak yang terdiskriminasi dan mengalami trauma yang akan mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus.

Kelompok Peduli Anak Terdiskriminasi

Peserta kemudian mempraktekkan melakukan konferensi pers (press conference) dengan suasana sebagai berikut:

Salah satu kelompok sedang mempraktekkan konferensi pers sebagai bagian dari langkah advokasi dalam bentuk bekerja dengan media (foto kiri dan kanan).

Beberapa refleksi berdasar atas permainan peran (role play) konferensi pers antara lain adalah sebagai berikut:

a. tidak semua wartawan memahami permasalahan isu anak, sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk memberikan dan peningkatan pemahaman isu anak pada wartawan

b. wartawan yang bertanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh NGO yang menyelenggarakan konferensi pers adalah suatu yang wajar karena wartawan memerlukan informasi yang lebih tentang penyelenggara konferensi pers dalam pemberitaan.

c. Konferensi pers adalah langkah yang strategis untuk membangun diskursus sebagai bentuk pendidikan publik yang juga merupakan bentuk “menabrak”



4-14

dengan pembuat kebijakan sehingga pilihan cara harus dicermati untuk menjaga hubungan dengan pembuat kebijakan tersebut.

4.6. Post Test

Menjelang penghujung kegiatan, fasilitator mengajak peserta untuk melihat dan mengukur perubahan kapasitasi setelah mengikuti Pelatihan Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah dengan melakukan post test. Lembar post test yang harus diisi oleh peserta adalah sebagai berikut:

Lembar Post Test Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah


No. PERTANYAAN JAWABAN PESERTA

1. Apa persoalan HAM di Indonesia yang mendasar menurut Anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

2. Apa persoalan HAM di daerah Anda yang mendasar menurut anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

3. Apa prinsip-prinsip HAM yang Anda ketahui?

4. Apa persoalan Hak Anak di Indonesia yang mendasar menurut Anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

5. Apa persoalan Hak Anak di daerah Anda yang mendasar menurut anda untuk segera diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memyelesaikannya?

6. Apa prinsip-prinsip Hak Anak yang Anda ketahui?

7. Apakah advokasi menurut pemahaman Anda?

8. Apakah sistem kebijakan publik menurut pemahaman Anda?

9. Apa wujud dari kebijakan publik menurut pemahaman Anda dan siapa saja yang terlibat di dalamnya?

10. Sampai sejauh mana kebijakan publik dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Anak dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak anak tersebut?

11. Mengapa diperlukan advokasi untuk Hak Anak?

12. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam advokasi Hak Anak?



4-15

Suasana pre test Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah adalah sebagai berikut:

Peserta sedang melakukan post test yang dipakai untuk melihat

dan mengukur perubahan kapasitasi yang diperoleh setelah mendapatkan Pelatihan Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah (foto kiri dan kanan).

4.7. Rencana Tindak Lanjut

Agar Pelatihan Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, maka di akhir pelatihan dirumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Rencana Tindak Lanjut ini dibagi berdasarkan area, yaitu: Jakarta dan Surabaya dengan menekankan pada perubahan kognitif menjadi afektif:

a. input apa saja untuk melakukan redesign bagi area Surabaya?

b. input apa saja untuk melakukan design bagi area Jakarta?

Suasana pengarahan dan diskusi kelompok untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah sebagai berikut:

Bapak Charles sedang memberikan masukan kepada peserta sebelum membuat Rencana Tindak Lanjut (foto kiri); peserta dari Area Surabaya sedang melakukan diskusi untuk menyusun RTL (foto kiri bawah) dan peserta Area Jakarta sedang berdiskusi untuk membuat input bagi design kerja ke depan (foto kanan bawah).



4-16



4-17

4.8. Evaluasi

Sebelum Pelatihan Avokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah ditutup, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan evaluasi kecil. Beberapa pendapat dari peserta antara lain sebagai berikut:

a. Pentahapan cukup baik, materi cukup menarik; walau sempat kaget melihat materi yang sangat banyak

b. Proses menarik karena banyak berbagi menarik, walau khawatir akan menjemukan. Materi ternyata tidak se-mengeri-kan dengan yang dibayangkan. Fasilitator banyak memberikan inspirasi kepada peserta.

c. Ketika ikut pelatihan, kita dikasih kata kunci untuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan advokasi.

BAB 5

KESIMPULAN Pertanyaan mendasar setelah Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah ini selesai adalah: apakah telah terjadi perubahan atau peningkatan kapasitas peserta tentang advokasi hak-hak anak dan langkah-langkahnya? Gambaran perubahan atau peningkatan kapasitas peserta setelah mengikuti Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah bisa terlihat pada hasil dan analisa Pre Test dan Post Test.

5.1. Hasil dan Analisa Pre Test

Hasil Pre Test Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah untuk Regio Jawa yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

JUMLAH RESPONDEN YANG MENDAPAT

NILAI: NO PEMAHAMAN PESERTA ATAS:

JUMLAH RESPONDEN

10 5 0

TOTAL NILAI

% ATAS NILAI

TOTAL

1. Persoalan HAM di Indonesia 11 orang 2 4 5 40 36,36 %

2. Persoalan HAM di daerah peserta

11 orang 2 4 5 40 36,36 %

3. Prinsip-prinsip HAM 11 orang 0 6 5 30 27,27 %

4. Persoalan Hak Anak di Indonesia

11 orang 2 5 4 45 40,90 %

5. Persoalan Hak Anak di daerah peserta

11 orang 2 4 5 40 36,36 %

6. Prinsip-prinsip Hak Anak 11 orang 1 8 2 50 45,45 %

7. Definisi Advokasi 11 orang 0 3 8 15 13,63 %

8. Sistem Kebijakan Publik 11 orang 0 0 11 0 00,00 %

9. Wujud dan Pelaku Kebijakan Publik

11 orang 0 6 5 30 27,27 %

10. Kebijakan publik dan pelanggaran hak-hak anak

11 orang 2 5 4 45 40,90 %

11. Alasan kebutuhan akan advokasi hak anak

11 orang 2 6 3 50 45,45 %

12. Langkah-langkah advokasi hak anak

11 orang 0 4 7 20 18,18 %



5-1

Berdasarkan hasil Pre Test di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemahaman peserta pelatihan atas materi-materi yang akan diberikan pada Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah rata-rata masih rendah, di mana prosentase pemahaman terhadap nilai total berada di bawah 50%, yaitu dengan kisaran 00,00% - 45,45%.

b. Peserta sama sekali tidak mempunyai pemahaman atas Sistem Kebijakan Publik; di mana prosentase terhadap nilai total adalah: 00,00% atau 11 orang peserta yang tidak mempunyai pemahaman tentang Sistem Kebijakan Publik.

c. Pemahaman peserta tentang definisi advokasi terlihat sangat rendah; di mana prosentase terhadap nilai total adalah 13,63%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:

27,27% peserta (atau: 3 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang memahami sebagian dari definisi advokasi;

72,73% peserta (atau: 8 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang tidak memahami definisi advokasi hak-hak anak.

d. Pemahaman peserta akan prinsip-prinsip Hak Anak terlihat tinggi; di mana prosentase terhadap nilai total adalah 45,45%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:

09,09% peserta (atau: 1 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang memahami prinsip-prinsip Hak Anak;

72,73% peserta (atau: 8 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang memahami sebagian dari prinsip-prinsip Hak Anak;

18,18% peserta (atau: 2 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang tidak memahami prinsip-prinsip Hak Anak

e. Pemahaman peserta atas alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak terlihat tinggi; di mana prosentase terhadap nilai total adalah 45,45%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:

18,18% peserta (atau: 2 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang memahami alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak;

54,55% peserta (atau: 6 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang memahami sebagian dari alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak;

27,27% peserta (atau: 3 orang dari total peserta pre test sebanyak 11 orang yang tidak memahami alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak.



5-2

5.2. Hasil dan Analisa Post Test

Hasil Post Test Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah untuk Regio Jawa yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2008 adalah sebagai berikut:



JUMLAH RESPONDEN

10 5 0

TOTAL NILAI

% ATAS NILAI

TOTAL



13 orang 8 5 0 105 80,76 %



13 orang 9 4 0 110 84,62 %


13 orang 8 5 0 105 80,76 %





13 orang 5 8 0 90 69,23 %


13 orang 10 2 1 110 84,62 %


13 orang 11 2 0 120 92,30 %


13 orang 8 5 0 105 80,76 %

Berdasarkan hasil Post Test di atas bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemahaman peserta pelatihan atas materi-materi yang telah diberikan pada Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah rata-rata cukup tinggi, di mana prosentase pemahaman terhadap nilai total berada di atas 50%, yaitu dengan kisaran 30,76% - 92,30%.

b. Pemahaman peserta akan prinsip-prinsip Hak Anak terlihat rendah; di mana prosentase terhadap nilai total hanya 30,76%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:

15,38% peserta (atau: 2 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang memahami prinsip-prinsip Hak Anak;

30,77% peserta (atau: 4 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang memahami sebagian dari prinsip-prinsip Hak Anak;

53,85% peserta (atau: 7 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang tidak paham akan prinsip-prinsip Hak Anak.

c. Pemahaman peserta akan prinsip-prinsip Sistem Kebijakan Publik terlihat rendah; di mana prosentase terhadap nilai total hanya 34,62%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:



5-3

23,07% peserta (atau: 3 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang memahami Sistem Kebijakan Publik;

23,07% peserta (atau: 3 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang memahami sebagian dari Sistem Kebijakan Publik;

53,85% peserta (atau: 7 orang dari total peserta post test sebanyak 13 orang) yang tidak paham akan Sistem Kebijakan Publik.

d. Pemahaman peserta atas alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak terlihat tinggi; di mana prosentase terhadap nilai total adalah 92,30%. Hal tersebut juga terlihat dari fakta di atas bahwa:

84,62% peserta (atau: 11 orang dari total peserta pre test sebanyak 13 orang yang memahami alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak;

15,38% peserta (atau: 2 orang dari total peserta pre test sebanyak 13 orang yang memahami sebagian dari alasan kebutuhan akan advokasi hak-hak anak.

5.3. Kesimpulan

Kesimpulan umum dari Pelatihan Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah untuk Regio Jawa adalah sebagai berikut:

a. Jika hasil Pre Test dan Post Test disandingkan maka terlihat telah terjadi peningkatan kapasitas peserta dengan gambaran sebagai berikut:

PRE TEST POST TEST

NO PEMAHAMAN PESERTA ATAS:

% ATAS NILAI TOTAL

% ATAS NILAI

TOTAL

PERUBAHAN KAPASITAS

1. Persoalan HAM di Indonesia 36,36 % 80,76 % Meningkat 44,40 %

2 Persoalan HAM di daerah peserta

36,36 % 80,76 % Meningkat 44,40 %

3 Prinsip-prinsip HAM 27,27 % 61,54 % Meningkat 34,27 %

4 Persoalan Hak Anak di Indonesia

40,90 % 84,62 % Meningkat 43,72 %

5 Persoalan Hak Anak di daerah peserta

36,36 % 80,76 % Meningkat 44,40 %

6 Prinsip-prinsip Hak Anak 45,45 % 30,76 % Menurun 14,69 %

7 Definisi Advokasi 13,63 % 73,08 % Meningkat 59,45 %

8 Sistem Kebijakan Publik 00,00 % 34,62 % Meningkat 34,62 %

9 Wujud dan Pelaku Kebijakan Publik

27,27 % 69,23 % Meningkat 41,96 %

10 Kebijakan publik dan pelanggaran hak-hak anak

40,90 % 84,62 % Meningkat 43,72 %

11 Alasan kebutuhan akan advokasi hak anak

45,45 % 92,30 % Meningkat 46,85 %

12 Langkah-langkah advokasi hak anak

18,18 % 80,76 % Meningkat 62,58 %



5-4



5-5

b. Jika dilihat dari fakta pada poin a di atas, peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada pemahaman peserta tentang langkah-langkah advokasi hak anak sebanyak 62,58% (yaitu peningkatan prosentase atas nilai total dari 18,18% menjadi 80,76%).

c. Jika dilihat dari fakta pada poin a di atas, peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada pemahaman peserta tentang definisi advokasi sebanyak 59,45% (yaitu peningkatan prosentase atas nilai total dari 13,63% menjadi 73,08%).

d. Fakta pada poin b dan c di atas menunjukkan bahwa peserta bisa menyerap materi pelatihan dengan sangat baik, khususnya yang berkaitan dengan: (i) definisi advokasi, dan (ii) langkah-langkah advokasi hak anak.

e. Jika dilihat dari fakta pada poin a di atas, terlihat bahwa pemahaman akan prinsip-prinsip hak anak terlihat mengalami penurunan sebanyak 14,69% (yaitu penurunan prosentase atas nilai total dari 45,45% menjadi 30,76%).

f. Fakta pada poin e di atas menunjukkan bahwa peserta belum sepenuhnya memahami materi pelatihan yang berkaitan prinsip-prinsip hak anak. Hal ini menjadi menjadi catatan penting bahwa secara umum bisa dikatakan bahwa peserta pelatihan belum sepenuh memahami prinsip-prinsip hak anak yang seharusnya merupakan pegangan dan pondasi dasar bagi aktifis yang peduli terhadap isu hak anak. Di sisi lain, fakta yang terjadi ini membuktikan bahwa selama ini WVI memang sedang berada pada pada fase transisi, yaitu dari pendekatan charity menjadi rights based approach.

LAMPIRAN 01 Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 02 Lembar Perkenalan Peserta

LAMPIRAN 03 Hasil Pre Test

REKAPITULASI PRE TEST

Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah Jakarta, 25 Maret 2008



JUMLAH RESPONDEN

10 5 0

TOTAL NILAI

% ATAS NILAI

TOTAL



11 orang 2 4 5 40 36,36 %



11 orang 2 5 4 45 40,90 %


11 orang 2 4 5 40 36,36 %





11 orang 0 6 5 30 27,27 %


11 orang 2 5 4 45 40,90 %


11 orang 2 6 3 50 45,45 %


11 orang 0 4 7 20 18,18 %

LAMPIRAN 04 Hasil Post Test

REKAPITULASI POST TEST

Pelatihan Advokasi Hak Anak: Langkah Demi Langkah Jakarta, 27 Maret 2008



JUMLAH RESPONDEN

10 5 0

TOTAL NILAI

% ATAS NILAI

TOTAL



13 orang 8 5 0 105 80,76 %



13 orang 9 4 0 110 84,62 %


13 orang 8 5 0 105 80,76 %





13 orang 5 8 0 90 69,23 %


13 orang 10 2 1 110 84,62 %


13 orang 11 2 0 120 92,30 %


13 orang 8 5 0 105 80,76 %

PELATIHAN ADVOKASI HAK ANAK: LANGKAH DEMI ... Advokasi Hak-hak Anak: Langkah Demi Langkah bagi WVI ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas dan hasil kerja advokasi hak-hak anak

Documents