MANAJEMEN ADVOKASI

MANAJEMEN ADVOKASI

HERU SUSETYO, SH. LL.M. M.Si.

Staf Pengajar Fakultas Hukum UI - DepokKetua Dewan Pembina/ Advokat pada PAHAM

INDONESIA

1

Penyelesaian SengketaAjudikasi > LitigasiNon litigasiAlternative dispute resolution >Negosiasi, mediasi, arbitrase, fasilitasi

2

Macam AdvokasiAdvokasi dalam konteks bantuan hukum struktural/ BHS > biasa dilakukan oleh LSM

Advokasi oleh advokat/ pengacara

Advokasi dalam konteks lembaga negara

3

Kegiatan dalam advokasiPendampingan di pengadilan, kepolisian,

kejaksaan, semua instansi hukum/ criminal justice system

KampanyePendidikan publikMembangun aliansiLegislasi dan counter legal draftingPublic opinion makingAksi massa

4

ADVOKASI DALAM KONTEKS LEMBAGA NEGARA

 Perbedaan Advokasi dalam Konteks LSM

dengan Advokasi Lembaga NegaraRuang lingkup advokasiFleksibilitas Birokrasi Misi dan sasaranFormalitas vs informalitas Persamaan : sama-sama merupakan aksi dan

atau reaksi terhadap ketidakadilan 

5

Siapa/ apa yang diadvokasi?Kebijakan/ peraturan perUU-an terkaitProgramKementerianPribadiAset/ gedung/ bangunan?Dll

6

Alasan untuk Advokasi

Sesuai dengan TupoksiSesuai dengan ProkerTanggungjawab kepada institusiTerlanggarnya suatu kepentingan Karena mengalami ketidakadilan, siapa yang

mengalami ketidakadilan?Alasan lain?

7

Apa yang bisa dilakukan?Advokasi/ pengawalan legislasi di semua level, termasuk

di level pembahasan (semasa menjadi RUU/ RPP/ Raperda/ dll) hingga di level Mahkamah Konstitusi (ketika dimintakan permohonan uji materiil/ judicial review).

Mengajukan draft alternative (contoh alternative pengganti UU BHP) dan membantu pengawalannya hingga pembahasan di DPR.

Advokasi kebijakan, melakukan pembelaan terhadap kebijakan di level masyarakat, peradilan, hingga luar peradilan.

Advokasi di level Peradilan Tata Usaha NegaraAdvokasi di Peradilan Perdata manakala menghadapi

gugatan.

8

Advokasi di Peradilan Pidana/ membantu mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dan dukungan terhadap saksi/ tersangka/ terdakwa.

Advokasi manakala menghadapi sengketa perburuhan/ Pengadilan Hubungan Industrial

Advokasi berupa kampanye hak-hak asasi/ hak-hak hukum.Advokasi di media massa, membantu bagian

Humas/Penerangan seperti menjawab Surat Pembaca, dll.Advokasi informal di jalur informal, pemanfaatan social

networking seperti : facebook, twitter, hi5, dll.Advokasi dalam bentuk pendidikan kesadaran hukum dan

kesadaran hak-hak tertentu (anti plagiarism, anti korupsi, dll).

Advokasi dalam bentuk menggalang aliansi dengan kementerian lain, ataupun dengan mass media, dengan NGO dan dengan semua stakeholders terkait.

9

10

11

12

13

WAJAH KORUPSI DI INDONESIA

“In India, corruption is under the table. In China, it is over the table, while in Indonesia corruption includes the table”

(Chan Akya-Asian Times 2006)

15

IDE AWAL ADVOCACY advocacy is what lawyers do

The idea of advocacy relates to actual legal practice and affects to legal students

REMAINS A PRACTICE-BASED SKILLS

16

Apa itu advokasi?To advocate = untuk membelaUntuk mewakili/ merepresentasikan

kepentingan orang lainUntuk memperjuangkan hak-hak tertentu

17

APA DAN MENGAPA ADVOKASI

Advokasi =Membela (defend)Memajukan (promote)Mengemukakan (represent)Menciptakan (create)Merubah (change)

18

ADVOKASI ADVOKASI MERUPAKAN SUATU USAHA

SISTEMATIK DAN TERORGANISIR UNTUK MEMPENGARUHI DAN MENDESAKKAN TERJADINYA PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK SECARA BERTAHAP MAJU (INCREMENTAL)

19

www.advocacy.orgAdvocacy is pursuit of influencing outcomes - including public policy and resource allocation decisions within political, economic, and social systems and institutions - that directly affect people's lives.

20

Advocacy consists of organized efforts and actions based on the reality of "what is." These organized actions seek to highlight critical issues that have been ignored and submerged, to influence public attitudes, and to enact and implement laws and public policies so that visions of "what should be" in a just, decent society become a reality. Human rights - political, economic, and social - is an overreaching framework for these visions. Advocacy organizations draw their strength from and are accountable to people - their members, constituents, and/or members of affected groups.

21

Advocacy has purposeful results: to enable social justice advocates to gain access and voice in the decision making of relevant institutions; to change the power relationships between these institutions and the people affected by their decisions, thereby changing the institutions themselves; and to bring a clear improvement in people's lives

22

ADVOKASI BUKANLAH REVOLUSI TAPI MERUPAKAN SUATU USAHA PERUBAHAN

SOSIAL MELALUI SEMUA SALURAN DAN PIRANTI DEMOKRASI PERWAKILAN, PROSES2 POLITIK DAN LEGISLASI YANG TERDAPAT DALAM SISTEM YANG BERLAKU

23

ADVOKASI UNTUK KEADILAN SOSIAL ADVOKASI YANG MELETAKKAN KORBAN

KEBIJAKAN SEBAGAI SUBJEK UTAMA. KEPENTINGAN MEREKALAH JUSTRU YANG HARUS MENJADI AGENDA POKOK DAN PENENTU ARAH SUATU KEGIATAN ADVOKASI

24

ADVOKASI YANG BAIK1. TIDAK SEMATA-MATA BERSIFAT CHARITY2. TIDAK ‘BLAMING THE VICTIMS’3. TIDAK MENJADI MONOPOLI KAUM ELIT TAPI

JUGA ORGANISASI RAKYAT DI LEVEL AKAR RUMPUT

4. ADALAH ALAT SIAPA SAJA UNTUK MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN KEADILAN SOSIAL.

25

MENGAPA ADVOKASI?Karena ada ketidakadilanKarena ada orang yang tak mampu (unable)

dan/ atau tak mau (unwilling) memperjuangkan hak/ kepentingannya sendiri

Karena publik perlu fasilitator dan transformator untuk perubahan kebijakan publik

26

APA YANG DIPERJUANGKAN DALAM ADVOKASI?HAK ASASI MANUSIA :Non diskriminatifKesetaraan/ persamaanMenghargai perbedaan/ pluralismePengakuan hakKeadilan• TRANSFORMASI SOSIAL DAN EKONOMI

(secara berproses)

27

JENIS ADVOKASIADVOKASI HUKUM (litigasi/ non litigasi)ADVOKASI SOSIAL (charity/ philanthropy/

social action/ community development)ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK / ekstra

litigasi

28

Advokasi Kebijakan PublikAdalah upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

29

Kebijaksanaan Negara(Jenkins, 1978) Kebijaksanaan Negara : a set of interrelated decisions taken by a

political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should , in principle, be within the power of these actors to achieve

30

(Udoji) kebijaksanaan negara :“ an sanctioned course of action addressed to a

particular problem or group of related problems that affect society at large

31

(Anderson) kebijaksanaan negara > kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi2 serta pejabat-pejabat pemerintah.

(Easton) > kebijaksanaan itu dirumuskan oleh orang2 yang memiliki wewenang dalam sistem politik

32

TIGA BENTUK PRAKTEK DI MASYARAKAT1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT

(COMMUNITY DEVELOPMENT)2. AKSI KOMUNITAS (SOCIAL ACTION)3. PENDEKATAN LAYANAN MASYARAKAT

(COMMUNITY SERVICE APPROACH)

33

Kebijakan publik?Pengadaan laptop bagi anggota DPR/DPP 37/ 2006Resolusi PBB No 1747/ 2007

34

PERAN & KETRAMPILAN YG DIBUTUHKAN PEKERJA SOSIAL

1. PEMERCEPAT PERUBAHAN (ENABLER)

2. PERANTARA (ENABLER)

3. PENDIDIK (EDUCATOR)

4. TENAGA AHLI (EXPERT)

5. PERENCANA SOSIAL (SOCIAL PLANNER)

6. ADVOKAT 7. AKTIVIS

35

AKTIVIS DALAM PEKERJAAN SOSIALMENCOBA MELAKUKAN PERUBAHAN

INSTITUSIONALPENGALIHAN SUMBER DAYA ATAUPUN

KEKUASAAN PADA KELOMPOK YG KURANG BERUNTUNG

MENCOBA MENSTIMULIR KELOMPOK YG KURANG BERUNTUNG UTK MENGORGANISIR DIRI & MELAWAN STRUKTUR KEKUASAAN YG ADA

MEMANDANG KLIEN MEREKA SEBAGAI KORBAN

36

KETRAMPILAN DASAR YANG DIBUTUHKAN

1. MENJALIN RELASI2. MELAKUKAN

PENILAIAN3. RISET4. INVESTIGASI5. MELAKUKAN

DINAMIKA KELOMPOK

6. NEGOSIASI7. KOMUNIKASI

8. KETRAMPILAN KONSULTASI

9. KETRAMPILAN MANAJEMEN

10. MENCARI DANA11. PENULISAN DAN

PENCATATAN LAPORAN

12. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

37

AKSI KOMUNITAS BENTUK-BENTUK AKSI KOMUNITAS1. PEMBOIKOTAN2. PENGALIHAN3. GRAFITI4. TEATER JALANAN5. BLOKADE & MEMACETKAN JALAN6. PENGAMBILALIHAN & PENDUDUKAN7. PEMANFAATAN GEDUNG KOSONG8. PROSESI DAN PROTES KELILING9. BARISAN PENGHALANG10. PERTEMUAN TERBUKA11. AKSI MOGOK DUDUK12. AKSI SIMBOLIS

38

BENTUK-BENTUK ADVOKASI

39

1. Litigasi (pidana, perdata)2. Tatap muka (eksekutif, legislatif)3. Lobby, 4. Boykot5. Petisi terhadap pengambil keputusan6. Public opinion7. Musyawarah8. Temu Ilmiah (seminar, diskusi, lokakarya)9. Unjuk rasa, 10.Dll.

ADVOKASI YANG BAIK1. TIDAK SEMATA-MATA BERSIFAT CHARITY2. TIDAK ‘BLAMING THE VICTIMS’3. TIDAK MENJADI MONOPOLI KAUM ELIT TAPI

JUGA ORGANISASI RAKYAT DI LEVEL AKAR RUMPUT

4. ADALAH ALAT SIAPA SAJA UNTUK MEMPERJUANGKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN KEADILAN SOSIAL.

40

ADVOKASI ADALAH JUGA PROSES YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR BERBAGAI UNSUR PROGRESIF DALAM MASYARAKAT WARGA (CIVIL SOCIETY) MELALUI TERBENTUKNYA ALIANSI-ALIANSI STRATEGIS YANG MEMPERJUANGKAN TERCIPTANYA KEADILAN SOSIAL DENGAN CARA MENDESAKKAN TERJADINYA PERUBAHAN-PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK.

41

KAIDAH DALAM ADVOKASI (Mansour Fakih –Roem Topatimasang)

1. MULAI DENGAN BERBAIK SANGKA2. GAGASKAN KEMENANGAN2 KECIL DULU3. KERJAKAN APA YANG TELAH DIRENCANAKAN4. TETAP PADA PERSOALAN5. JADIKAN ISSUE ANDA TETAP RELEVAN

42

6. BERSEDIALAH BERMUFAKAT7. JANGAN MAU DITAKUT-TAKUTI DAN

MENTAKUT-TAKUTI8. BERSIKAP KREATIF DAN TETAPLAH KREATIF

43

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIKAPA ITU KEBIJAKAN PUBLIK ?

1. ISI/ NASKAH HUKUM 2. TATA LAKSANA HUKUM3. BUDAYA HUKUM

44

PROSES2 PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIKPROSES2 LEGISLASI DAN JURISDIKSI

PROSES2 POLITIK DAN BIROKRASI

PROSES2 SOSIALISASI DAN MOBILISASI

45

PROSES2 LEGISLASI DAN JURISDIKSIPENGAJUAN USUL, KONSEP TANDING, DAN

PEMBELAAN

Sarana : legal drafting, counter draftjudicial reviewclass action, legal standinglitigasi/ jurisprudensi

46

PROSES2 POLITIK DAN BIROKRASIMEMPENGARUHI PEMBUAT DAN PELAKSANA

PERATURAN

SARANA :LOBBYNEGOSIASIMEDIASIKOLABORASI

47

PEMBAGIAN KERJA ADVOKASIKERJA PENDUKUNG

KERJA GARIS DEPAN

KERJA BASIS

48

KERJA PENDUKUNG (Supporting units)MENYEDIAKAN DANALOGISTIKINFORMASDATAAKSES

49

KERJA BASIS (ground works)ADALAH DAPUR GERAKAN ADVOKASI

MEMBANGUN BASIS MASSAPENDIDIKAN POLITIK KADERMEMBENTUK LINGKAR INTIMOBILISASI AKSI

50

KERJA GARIS DEPAN (front liners)MELAKSANAKAN FUNGSI JURU BICARAPERUNDING PELOBBYTERLIBAT DALAM PROSES LEGISLASI DAN

JURISDIKSIMENGGALANG SEKUTU

51

ARUS ADVOKASI TERPADUBENTUK LINGKAR INTIKUMPULKAN DATA/ INFOANALISIS DATA/ INFODISKUSI, SEMINAR, DLLPILIH ISSU STRATEGISKEMAS ISSUE SEMENARIK MUNGKINGALANG SEKUTU SEBANYAK MUNGKINPENGORGANISASIAN MASYARAKATPENDIDIKAN POLITIK

52

SIAPKAN SATUAN / BARISAN PENDUKUNGBANGUN BASIS GERAKANPELATIHAN TEKNISAJUKAN KONSEP TANDINGLAKUKAN PEMBELAANPENGARUHI PEMBUAT DAN PELAKSANA

KEBIJAKAN

53

PENGARUHI PENDAPAT UMUMLANCARKAN TEKANAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK

54

55

JARINGAN KERJA ADVOKASI

KERJA PENDUKUNG(Supporting units)Dana, logistik, informasi, data, akses

KERJA GARIS DEPAN(Front lines)Melaksanakan fungsi juru bicara,Lobby, negosiasi, terlibat dalam Proses legislasi dan litigasi, Menggalang sekutu

KERJA BASIS(Ground works)“ dapur” gerakan advokasi :Membangun basis masa, Pend. Politik kader, mbtk lingkar intiMobilisasi aksi, kampanye

56

Bentuk TimInti

Kumpulkan Informasi

AnalisisData

Bangun Aliansi

IdentifikasiKorban

Siapkan Basis

Gerakan

Tetapkan IssueDan tujuan

Strategis

Bungkus/KemasIssue

MenyiakanAlternatif

pemecahan

Adakan pembelaan

Pengaruhi Pendapat

umum

Pengaruhi Pembuat Keputusan

Lancarkan Tekanan

PerubahanKebijakanStructure

Culture

Contrent

Siapkan Sistem PendukungDana, logistik, Sistem informasi

Monitoring dan Evaluasi

Umpan balik

Pengorganisasian MasyarakatPemberdayaan

Pendidikan Politik

Lobby

Kampanye,Jumpa pers

Judicial review

Legaldrafting

litigasi

Aksi massa,Demonstrasi,boykot

Seminar, diskusi, dll

Studipenelitian

negosiasi

57

PROSES PROSESLEGISLASI & JURISDIKSI(pengajuan usul, konsep tanding, Dan pembelaan)

- legal drafting- Counter draft- Judicial review- litigasi

PROSES-PROSESPOLITIK BIROKRASI(Mempengaruhi pembuat & pelaksana putusan

- Lobby- negosiasi- mediasi- kolaborasi

PROSES-PROSESSOSIALISASI & MOBILISASI(Membentuk pendapat umumDan tekanan politik)

- kampanye, siaran pers- unjuk rasa, mogok, boykot- pengorganisasian basis- pendidikan politik

TATA LAKSANAHUKUM

BUDAYA HUKUK

PEMBENTUKAN/PERUBAHANKEBIJAKAN

PUBLIK

ISI/NASKAH HUKUM