perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PELAKSANAAN IZIN (Studi Kasus Di Ka D Melengkapi Sebagian P dalam Il Unive UNIV N USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUA KABUPATEN KLATEN antor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarja lmu Hukum pada Fakultas Hukum ersitas Sebelas Maret Surakarta Oleh AGUS HARYONO NIM. E1107003 FAKULTAS HUKUM VERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 AN DI n) ana S1
75
Embed
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN …...penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini. Surakarta, 20 Januari 2012 Yang Membuat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI
(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
i
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI
KABUPATEN KLATEN
Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
AGUS HARYONO
NIM. E1107003
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI
Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : AGUS HARYONO
NIM : E1107003
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul
PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI
KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Klaten) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum
(skripsi) ini.
Surakarta, 20 Januari 2012
Yang Membuat Pernyataan,
Agus Haryono
NIM. E1107003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Agus Haryono, E 1107003. 2012. PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Batuan Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten) . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan izin
usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabupaten Klaten serta mengeatahui
hambatan-hanbatan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)
batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat
diskriptif. Lokasi penelitiana ini dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Klaten. Jenis yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi wawancara, dan studi
kepstakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan
model interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil
bahwa proses penrbitan Izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabuaten
Klaten masih mengacu pada aturan yan lama yaitu Undang-Undang No 11 Tahun
1967 tentang Pokok Pertambangan, Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan di Propinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten belum mengacu pada Undang-
Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral Dan Batubara, hal ini
dikarenakan di Kabupaten Klaten belum mempunyai Peraturan daerah yang baru
untuk melenkapi Undang-Undang yang baru. Hambatan-hambatan berasal baik
dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten maupun pemohon.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
Agus Haryono, E 1107003. 2012. THE IMPLEMENTATION OF ROCK
MINING PERMIT (IUP) in Klaten Regency (a Case Study in One Stop
Service Office, Klaten Regency). Law Faculty of Sebelas Maret University.
The aims of this research are to find the process of publishing the Rock
Mining Permit in Klaten Regency and the obstacles of publishing the Rock
Mining Permit in One Stop Service Office, Klaten Regency.
This research includes the type of empirical legal research that is
descriptive. Location of the research was conducted in One Stop Service Office
Klaten Regency. The type of data is primary data and secondary data. The
techniques of data collection are interview and literature study, in the form of
books, legislation, documents and etc. Analysis data using qualitative analysis
with an interactive model.
According to the research by the researcher, the result is the process of
publishing rock mining permit still refers to the old rules, Act No 11 of 1967 on
Basic Mining, Regulation of Central Java Province No. 6 of 1994 on Mining
Minerals Group in Central Java Province and Regional Regulation No. 4 of 2006
on Spatial Plan in Klaten Regency. In Klaten Regency not yet refer to the new Act
No 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and also the Government Regulation
No 23 of 2010 on Implementation Activities Mineral and Coal Enterprises. This
problem arises due to Klaten Regency not yet have a new Regional Regulations to
complement the new Act. The obstacles originating from One Stop Service Office
Klaten Regency and the applicants.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
“Tak perduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga”
(Rhenald kasali,Ph.D)
“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda yang tanya, tanpa bisa kita mengerti tanpa bisa kita menawar, terimalah dan hadapilah”
(Edwin Norman)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk :
v Kedua Orangtua ku Ayahanda H. Sukiman dan Ibunda
Rawi.
v Adik-adikku Dwi Harjanto dan Yazid Tri Haryanto.
v Keluarga Besar GOPALA VALENTARA, Perhimpunan
Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
v Almamater Fakultas Hukum UNS.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “PELAKSANAAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi
Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)”. Penulisan hukum
ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat
sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang
telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dari
awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh
gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Untuk itu penulis megucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Wida Astuti, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing yang telah dengan teliti dan
sabar memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses
pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbuaan dan
kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau,
keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan dan tersedianya tempat
pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta tersedianya sistem
pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur (Adrian Sutedi, 2010 : 3).
Dewasa ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah khususnya pemerintah daerah kapada masyarakat, sering timbul
ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari keluhan dari masyarakat itu sendiri
maupun dari media masa yang ditujukan kepada pemerintah daerah, seperti
dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni
ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki
oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau
beschikkingen welke iest toestaan tevoren niet geoorloofd (ketetapan yang
memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan
demikian, izin merupakan instrumen yurudis dalam bentuk ketetapan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi
atau menetapkan peristiwa konkret (Adrian Sutedi, 2010 : 180).
Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Untuk lebih merinci pelaksanaan Undang-Undang ini diturunkan kembali
dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 ini komoditas tambang
dikelompokkan dalam 5 golongn yaitu :
1. Mineral radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium
2. Mineral logam antara lain : emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain : intan, bentonit
4. Batuan antara lain : andesit tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari
bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara gambut
Pertambangan batuan liar yang tanpa izin, baik bukit-bukit
pedesaan, dipinggiran sungai maupun di area kaki pegunungan. Apabila hal
tersebut dibiarkan terlalu lama maka akan menimbulkan kerusakan
lingkungan, gangguan kesehatan serta dampak-dampak lainnya bagi
masyarakat sekitar pertambangan batuan tersebut. Oleh karena itu
pertambangan batuan sekitar mayarakat yang tergolong tidak sedikit maka
perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha pertambangan
khususnya batuan didaerah.
Melihat perizinan yang begitu rumit dan harus melewati panjangnya
prosedur yang harus dilalui, persoalan yang seharusnya mudah diselesaikan
menjadi sangat sulit, koordinasi antar bagian atau unit yang begitu kurang,
serta pembagiaan kerja yang kurang jelas. Selain itu juga dengan jumlah
pegawai atau aparatur pemerintah yang ada cukup banyak tetapi dengan
keadaan sumber daya manusianya masih tergolong terbatas, sehingga
dalam aplikasi pembinaan masih kurang efektif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Permasalahan tersebut diatasi pemerintah kabupaten dengan cara
memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat yang akan
mendapatkan izin usaha pertambangan khususnya batuan. Sehingga
berkaitan dengan izin usaha pertambangan khususnya batuan maka
pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pihak-
pihak terkait yang akan mengajukan perizinan yaitu dangan adanya
pelayanan satu pintu (one stop service) yang sebagai fasilitas publik untuk
masyarakat yang tergolong cepat, mudah, murah dan transparan.
Pelayanan publik disetiap kabupaten yang tersebar diseluruh
Indonesia memiliki nama yang tidak semua kabupaten dengan kabupaten
lainnya itu sama, hal ini tergantung keeperluan masing-masing kabupaten
itu sendiri. Mengenai pelayanan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
ingin lebih mengetahui dan memfokuskan mengenai bagaimana proses
penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khusunya batuan di Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Selain untuk mengetahui bagaimana
proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khususnya batuan,
melalui penelitian ini penulis juga akan menjelaskan mengenai hambatan-
hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)
khususnya batuan di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Klaten. Untuk
itu penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul,
“PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN
DI KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS DI KANTOR
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN)”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
dapat dirumuskan beberapa permasalahan :
1. Bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha
pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Klaten ?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Objektif :
a. Untuk mengetahui mengenai proses penerbitan izin usaha
pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Klaten.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pelayanan perizinan tentang izin usaha pertambangan di Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serat
menambah kemampuan penulis.
b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan membuat
penulisan.
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh Gelar
Sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan pelaksanaan
penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor
pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.
c. Untuk menghasilkan diskripsi tentang hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di
Kabupaten Klaten.
d. Hasil penelitian dharapkan dapat memberikan sumbangan yang
berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum
sebagai bekal untuk masuk dalam instansi hukum.
b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.
c. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Kantor
Pelayanan Kabupaten Klaten dalam konteks Izin Usaha
Pertambangan (IUP).
E. Metode Penelitian
Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu metode pemilihan
sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya.
Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting
yang menunjang suatu kegiatan dalam proses penelitian. Metodologi pada
hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuan
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6)
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah
penulisan hukum emperis, maka yang diteliti pada awalnya data
sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono
Soekanto, 2006 : 52).
2. Sifat Penelitian
Berdasarkan uraian mengenai jenis penelitian di atas, maka
penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka
tetapi berupa kata-kata. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah
terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat
memperkuat teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru
(Soerjono Soekanto, 2006 : 10).
3. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil
lokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Klaten.
4. Jenis Data
a. Data primer
Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di
lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian.
b. Data Sekunder
Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang
diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara
tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan
perundang-undangan, buku kepustakaan dan lainnya.
5. Sumber Data
Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana tata
dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
a. Sumber Data Primer
Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang
diteliti dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Kantor
Pelayanan Terpadu Klaten.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.
Bahan hokum primer : Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Bahan hukum sekunder :
1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang
berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP)
batuan.
2) Makalah dan skripsi sarjana.
3) Literatur dan hasil penelitian.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam
penulisan penelitian hukum. Sebagaimana yang telah diketahui,
didalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis yaitu : studi
dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview.
a. Studi dokumen atau bahan pustaka
Merupakan teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-
dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang
menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang
menyangkut tentang pelaksanaan pelayanan prosedur izin
usaha pertmbangan (IUP) batuan.
b. Teknik Wawancara (Interview)
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung
dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu Petugas
Pelayanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan Kantor
Pelayanan Terpadu Klaten.
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan
penelitian ini adalah analisisa data kualitatif dengan
menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif
merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data,
penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang
berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.
Metode interaktif adalah analisa yang terdiri dari tiga
komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan, maka data diproses melalui tiga komponen
tersebut (HB. Sutopo, 1988 : 37).
Model analisis interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :
Gambar I : teknik analisis data (H.B Sutopo, 2002 : 96).
Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Reduksi data
Merupakan proses pemilihan, perumusatan perhatian
kepada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum
PENGUMPULAN
REDUKSI PENYAJIAN
PENARIKAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
data benar-benar terkumpul sesuai laporan akhir lengkap
tersusun.
b. Penyajian data
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
c. Penarikan kesimpulan
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif
mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan
konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan
proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap
terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,
mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci dan mengakar
pada pokok.
F. SISTIMATIKA PENULISAN HUKUM
Guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai
sistimatika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum,
maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab. Adapun
sistematika tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teori dan
kerangka pemikiran dari masalah yang penulis angkat. Kerangka
teori tersebut yaitu : tinjauan umum tentang hukum administrasi
negara, tinjauan umum tentang pelayanan publik, tinjauan umum
tentang perizinan, tinjauan umum tentang izin usaha
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
pertambangan (IUP) batuan, dan tinjauan umum tentang kantor
pelayanan terpadu (KPT).
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan dan hasil
penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu : bagaimana
proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di
kantor pelayanan terpadu kabupaten Klaten dan hambatan-
hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha
pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayana terpadu
kabupaten Klaten.
BAB IV : PENUTUP
Berisikan dari apa yang telah dibahas dan saran-saran yang
ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang
diteliti ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara
a. Pengertian Hukum Administrasi Negara
Istilah hukum administrasi negara merupakan terjemahan
dari beberapa istilah seperti administrative law, administratief
recht/ bestuur recht, vervaltung rech dan droit administratif.
Hukum administrasi merupakan segala peraturan-peraturan
yang bersangkut paut dengan pemerintah negara. Ada beberapa
Definisi hukum administrasi menurut para ahli, antara lain ;
1) JM. Baron De Gerando
Hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan
rakyat.
2) E. Utrecht
Hukum administrasi negara adalah menguji hubungan
istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat
(amtsdrager) administrasi negara melaksanakan tugas
mereka yang khusus.
3) Van Vollenhoven
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan
yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi
maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan
kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.
4) Logemann
Hukum administrasi negara adalah hukum administrasi yang
meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum
perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
orgaginsasi ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (Philipus
M. Hadjon, 2005 : 22 – 23).
5) Sjahran Basah
Hukum administrasi adalah seperangkat peraturan yang
memungkunkan administrasi negara menjalankan fungsinya,
yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak
administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu
sendiri (Ridwan H.R, 2002 : 34).
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak bahwa
dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu
pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara
bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan
tugasnya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur
hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan
administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya
(Ridwan H.R, 2002 : 35).
b. Pengrtian Tantang Ketetapan
Pengertian tentang ketetapan menurut R. Soegijatno
Tjakranegara S.H., ketetapan ialah tindakan hukum sepihak
dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan
negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollen
Hoven dan Van Der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah
suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam
lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah
berdasarkan kekuasaan yang istimewa.
c. Macam-macam Ketetapan
1) Ketetapan positif
Yaitu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban.
2) Ketepapan negatif
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Yaitu ketetapan yang menimbulkan reaksi terhadap suatu
permintaan/permohonan atau usul dan yang dapat
merupakan :
a) Pernyataan tidak berhak
Yaitu penolakan suatu permohonan dengan menyatakan
bahwa undang-undang tidak memberikan
kewenanganterhadap apa yang dimohonkan, sifatnya
oleh karena itu decklaratoir.
b) Pernyataan tidak dapat diterima
Yaitu penolakan permohonan dengan menyatakan
permohonannya itu tidak berdasarkan hukum atau
undang-undang (sifatnya decklaratoir) dapat juga
bersifat konstitutif kalau undang-undang memberikan
kebebasan untuk menyimpangi syarat eresmi karena
alasan-alasan khusus.
c) Penolakan sama sekali.
Yaitu bersifat decklaratoir kalau undang-undang
menetapkan bahwa suatu permohonan harus ditlak.
d) Ketepatan konstitutif
Yaitu ketetapan yang diambil administrasi atau freles
ermessen, kebijaksanaan jika undang-undang memberi
kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.
e) Ketetapan declaratoir
Ketetapan yang diambil administrasi semata-mata
berdasarkan apa-apa yang disebut dalam undang-
undang.
f) Ketetapan yang menguntungkan
Yaitu ketetapan yang memuat hal-hal yang
menguntungkan bagi yang bersangkutan antara lain :
i. Pelulusan permohonan
ii. Pengangkatan menjadi pegawai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
iii. Pemberian hak guna usaha
Termasuk pula ketetapan yang menguntungkan yaitu :
i. Dispensasi yaitu pembesaran memenuhi kewajiban
sebagai tertera dalam Undang-Undang karena hal-
hal yang khusus (relavatiologis) atau perbuatan
yang menyebabkan suatu perbuatan undang-undang
menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa.
ii. Izin (verginning) yaitu dapat juga dinamakan
dispensasi atau pembebasan dari larangan yang
berarti diperkenankan.
iii. Lisensi yaitu izin untuk mengadakan perusahaan
dengan leluasa.
iv. Konsensi yaitu pada hakikatnya adalah untuk
membuka perusahaan yang dapat dinamakan
dengan lisensi tetapi meliputi usaha yang luas
dengan sedikit banyak menyangkut kepentingan
umum.
d. Hukum (Acara) Prosedural Administrasi
suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasa
hukum administrasi yaitu :
1) Landasan negara hukum
2) Landasan demokrasi
3) Landasan instrumental yaitu : daya guna dan hasil guna
(Philipus M. Hadjon, 2002 : 269).
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan
keputusan tata usaha negara antara lain :
1) Asas persamaan : asas yang menyatakan bahwa hal-hal yang
sama harus diperlakukan sama.
2) Asas kepercayaan : asas yang menyatakan bahwa harapan-
harapan ang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
3) Asas kepastian hukum : asas kepstian hukum memiliki dua
aspek yaitu bersifat hukum materiil dan hukum formil.
Aspek hukum materiil berhubungan erat pada asas
kepercayaan sedangkan aspek formil, asas kepastian hukum
membawa serta bahwa ketetapan-ketetapan yang
memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait pada
ketetapan-ketetapan yang menguntungkan (antara lain izin-
izin) harus disusun yang jelas.
4) Asas kecermatan : suatu keputusan harus dipersiapkan dan
diambil dengan cermat.
5) Asas pemberian alasan : suatu keputusan harus dapat
didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan alasannya.
6) Asas larangan : suatu wewenang tidak boleh digunakan
untuk tujuan lain selain tujuan yang diberikan
(Philipus M. Hadjon, 2002 : 270-277).
2. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik
a. Pengertian tentang pelayanan publik.
Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang
No 25 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut
Keputusan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor
: 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pengertian umum pelayanan
publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Menurut Adrian Sutedi pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik (Adrian Sutedi, 2010 : 158-159).
Terdapat tiga persoalan pelayanan publik yang terkait dengan hubungan hukum antara warga Negara dengan aparat pemerintah. Pertama, hak pelayanan publik adalah hak yang mestinya diperoleh warganegara atau masyarakat yang timbul dari konsekuensi penunaian kewajiban masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat dapat menuntut pelayanan berkualitas. Akses informasi, mendapat perlindungan non-diskriminatif, keseimbangan peluang, memperoleh kompensasi, dang anti rugi dsb. Kedua, kewajiban pelayanan publik adalah merupakan wujud dari Negara atau aparat pemerintah untuk menunaikan kewajiban yang harus atau tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan hukum lainnya. Wujud dari kewajiban itu antara lain terkait dengan unsur ; (a) pemenuhan persyaratan dan prosedur yang benar dalam pelayanan. (b) terlibat dalam pemeliharaan sarana pra-sarana pelayanan, dan (c) mematuhi peraturan UU dan sejenisnya terkait dengan tugas dan kewenangannya. Ketiga, hak dan kewajiban penyelenggara publik yaitu hak-hak yang ditetapkan UU bagi institusi pelaksana untuk memperoleh tugas dan kewenangan, penentuan prasarat dan prosedur teknis (perizinan), memperoleh dan menentukan sumber biaya, dan hak untuk melakukan pembelaan. Konsekuensinya, institusi public berkewajiban untuk menyediakan sarana dan pra-sarana sehingga tuntutan masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak fundamental (social, ekonomi) dapat terpenuhi secara lancer. Karena itu, dapat realisasi penyelenggara pelayanan public harus dilengkapi dengan asas-asas, norma kesusilaan, kepatuhan dalam norma hukum, efisiensi, akuntabilitas, murah, cepat, dan transparan agar fungfsi mereka sesuai tuntutan yang digariskan. (Jawahir Thontowi, 2004 : Vol. 14, No. 3) Menurut Hanif Nurcholis pelayanan publik yaitu pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
yang mempunyai kenersamaan berfikir, perasaan, harapan,
sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai
norma yang mereka miliki. Dalam hal ini pengertian publik
adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam
wilayah suatu pemerintah daerah yang mempunyai pikiran,
perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan
pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang
(Hanif Nurcholis, 2005 : 178).
b. Ciri-ciri pelayanan publik.
Ada beberapa hal pokok yang selalu melekat sebagai ciri
dari pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik
(public servants) adalah bahwa pelayanan pulik :
1) Umumnya diselenggarakan sebagai pengejahwantahan
dari dan dalam rangka realisasi kebijaksanaan negara
yang ditujukan untuk masyarakat umum (dalam wujud
penetapan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat)
yang ditetapkan melalui aturan-aturan hukum atau
peraturan perundang-undangan.
2) Diselenggaraakan oleh petugas-petugas atau instansi-
instansiyang berdasarkan hukun dan peraturan
perundang-undangan diberi kewenangan serta diwajibkan
untuk memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentuuntuk
memberikan pelayanan dalam urusan tertentu di dalam
masyarakat.
3) Menyangkut penyelenggaraan pelayanan pada
masyarakat yang dijalankan berdasarkan kerangka
prosedural tertentu yang telah distandarisir dari segi
kinerja maupun kualitasnya, menyangkut brbagai urusan
dan kepentingan masyarakat umum di berbagai bidang
kehidupan, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab
negara, dan karena itu penyelenggaraannya dapat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
berkenaan dengan pelayanan administratif, penyediaan
barang, penyediaan jasa atau gabungan dari jenis-jenis
pelayanan itu.
4) Tingkat keberhasilannya hampir selalu diukur dari tingkat
kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik, baik
dari segi kualitas pelayanan, praktikabilitas, tingkat
pelayanan yang harus dikeluarkan, kualitas produk
(barang/jasa/status), tingkat responsivitas terhadap
keanekaragaman kepentingan dan kebutuhan dalam
masyarakat, dan tingkat responsivitas terhadap keluhan-
keluhan yang disampaikanoleh masyarakat.
5) Selalu harus diselenggarakan berdasarkan standar
kualitas hasil kerja tertentu yang mengikat penyelenggara
pelayanan publik sehingga dapat dijamin pencapaian
tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik
yang minimal seragam seara nasional dan atau seragam di
berbagai sektor pelayanan publik yang ada.
6) Selalu berhadapan dengan pluralitas di dalam
masyarakat, baik dari segi kepentingan (interests),
kebutuhan (necessities), latar belakang ekonomi, sosial,
politik, budaya, dan sebagainya, sehingga dalam
penyelenggaraannya tercakup pula adanya jaminan untuk
bersifat nondiskriminatif proposional, objektif, dan
imparsial. Artinya juga, bila terdapat penyimpangan-
penyimpangan terhadap itu hanya dapat dibenarkan bila
terdapat justifikasinya di dalam hukum.
7) Karena pada tingkat realisasinya dilaksanakan oleh
petugas-petugas atau pejabat-pejabat publik tertentu,
adanya standar perilaku yang mencakup standar etik
maupun manajerial dalam wujud code of good conduct
menjadi keharusan. Standar perilaku semacam itu harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
menjadi pedoman perilaku bagi para petugas atau pejabat
dan pedoman penilaian terhadap pemenuhan hak-hak
masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima (Adrian
Sutedi, 2010 : 80 – 81).
3. Tinjauan Tentang Izin
a. Pengertian izin
Sebelum membahas tentang bagaimana proses penerbitan
suatu izin, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami
dulu, apa yang dimaksud dengan izin. Ada beberapa bentuk
izin, yaitu dispensasi, izin dan konsesi :
1) Dispensasi adalah keputusan administrasi yang
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu
perbuatan yang menolak itu.
2) Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang
memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya
dilarang, tapi diperkenankan dan bersifat konkret.
3) Konsesi adalah suatu perbutan yang penting bagi umum,
tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat
pemerintah turut campur (Nandang Sudrajat, 2010 : 69).
Selanjutnya istilah “izin” memiliki makna yang luas.
Hampir semua Sarjana Hukum memberikan batasan izin yang
berlainan. Berikut merupakan definisi izin dari beberapa
Sarjana Hukum, antara lain :
1) Bagir Manan
Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan
tertentu yang secara umum dilarang (Ridwan H.R, 2002 :
207).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
2) N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge
N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin
dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, yaitu izin
meripakan salah satu instrumen yang paling banyak
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah
menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengendalikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan
perundangan. Dengan memberi izin , penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge,
mendifinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-
pengikatan pada suatau peraturan izin pada umumnya
didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk
mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi
keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak
seluruhnya dianggap terecela, namun dimana ia
menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya
(Adrian Sutedi, 2010 : 170 - 171).
3) Atang Syafrudin
Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang
dilarang menjadi boleh (Nandang Sudrajat, 2010 : 69).
4) Asep warlan Yusuf
Izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat
preventif,yang digunakan sebagai sarana hukum
administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat
(Nandang Sudrajat, 2010 : 69).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
5) Philipus M. Hadjon
Perizinan merupakan katagori terpenting dari keputusan
administrasi negara (beschikking) yang berbentuk
keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan
larangan dan larangan-larangan perintah (Nandang Sudrajat,
2010 : 69).
Setelah mengamati dan mencermati dari beberapa
pengertian izin diatas, maka izin dapat disimpulkan bahwa izin
adalah suatu pengesan yang diperuntukan bagi perseorangan,
kelompok atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang atau pejabat negara untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban-
kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin yang
dimaksud, dan apabila penerima izin tidak melaksanakan
kewajiban atu melakukan perbuatan yang melawan hukum
maka pihak yang berwenang atau pejabat negara pemberi izin
berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dari tingkat yang
paling rendah mulai dari teguran sampai dengan yang berat
berupa pencabutan izin.
b. Fungsi dan Tujuan izin
Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh
pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau
mengkuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan
konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung
tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perakayasa, dan
perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini
berarti lewat izin dapat dapat diketahui bagaimana gambaran
masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti
persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin
merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.
Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
insrtumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang
diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945,
penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya sudah harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai tujuan
perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang
dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula dari
tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai
administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Bagi pemohon dalam melakukan permohonan izin usaha
pertambangan (IUP) batuan hendaknya dilakukan sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
Hanif Nurcholis, 2005. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.
Jakarta: PT Grasindo. H.B. Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. http://kptklaten.wordpress.com (19 Juli 2011 pukul 20.12). Jawahir Thontowi. 2004 “ Norma Hukum Pelayanan Publik “. Vol. 14 No. 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003. Nandang Sudrajat. 2010. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurt
Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan
Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Susunen Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha
Pertambangan Galian Golongan C di Prpopinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Mineral Dan Batubara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press. Ridwan H.R. 2002. Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan. Waluyo. 2008. Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara.