Penulisan Hukum (Skripsi) FITRIA PRISTIHARTANTI NIM ...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN

LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO

( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H

& PARTNERS SURAKARTA )

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

FITRIA PRISTIHARTANTI

NIM : E0006129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING






Disusun Oleh :


NIM : E0006129

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing

EDY HERDYANTO , S.H., M.H. NIP. 195706291985031002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI






Disusun Oleh :


NIM : E0006129

Telah diterima dan disahkan olah Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H, M.Hum__ : ......................................................

Ketua

2. Bambang Santoso, S.H, M.Hum : ......................................................

Sekretaris

3. Edy Herdyanto, S.H, M.H : ......................................................

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 19610930 198601 1 001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : FITRIA PRISTIHARTANTI

Nim : E0006129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :


LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO ( STUDI

KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H,M.H & PARTNERS

SURAKARTA )

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila

dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya

peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Januari 2011

Yang Membuat Pernyataan


NIM. E0006129


commit to user

v

ABSTRAK

FITRIA PRISTIHARTANTI, E.0006129. 2011. PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA LANJAR SRIYANTO (STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembelaan Penasihat Hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto yang dilakukan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan , dasar hukum dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta teknik-teknik pembelaan hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum pada saat perkara Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Karanganyar. Serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan perkara klien yang ditanganinya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Sumber data yang Penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis, yakni dengan cara wawancara dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan Penulis adalah Interactive Model Of Analysis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dalam melakukan upaya pembelaan di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai dasar hukum pembelaan dan teknik pembelaan tersendiri, sedangkan untuk pembelaan yang dilakukan di luar persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa juga menggunakan teknik pembelaan yang sesuai dengan kebutuhan bantuan hukum Terdakwa yang menjadi kliennya. Teknik pembelaan yang digunakan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan tentu berbeda dengan teknik pembelaan yang digunakan di luar persidangan dimana teknik pembelaan di luar persidangan menggunakan peran legal media. Hambatan yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat non teknis saja sehingga mudah dalam mendapatkan pemecahannya.

Saran yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut adalah dalam melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan Terdakwa hendaknya dipertahankan secara konsisten semangat dan atensinya terhadap kaum miskin yang berperkara di pengadilan dengan memberi bantuan hukum dan pendampingan sebagai Penasihat Hukum secara maksimal.


commit to user

vi

ABSTRACT FITRIA PRISTIHARTANTI, E.0006129. 2011. LEGAL ADVISER DEFENCE IN TRAFFIC ACCIDENT LAW SUIT WITH LANJAR SRIYANTO ACCUSED (CASE STUDY IN LAW FIRM MUHAMMAD TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA). Faculty of Law, Sebelas Maret University. The purposes of this law research is to know about Legal Adviser defence in traffic accident law suit with Lanjar Sriyanto Accused which had done in the trial either out of the trial, law principles of the accused Legal Adviser defence and also law defence technics are used by Legal Adviser that the accused moment of law suit to tread inquiry process in first layer court that is in the Karanganyar State Court. And also to know the obstacles which regarded by Legal Adviser of the Accused that’s connected with client law suit his handled that is Lanjar Sriyanto Accused. The methode of this law research is emphirys law based research with descriptive characteristic with case appoarch approximation. The data base that Writer used is primary and secondary data base. The technics of data’s gathering used by Writer are interview and library study. Even though the data’s analysis used by Writer is interractive model of analysis. Based on law research result and examination is knowed that in doing expendient in the trial defence, Legal Adviser of the accused have legal principles in defense and have tehnics a part, wheter for defense in used to out of trial, legal advised of the accused also use defence technic’s to macth with reqursited the accused of law further which be their client. the defence technic’s which used by legal advised in the trial of course very deferent with the defense technic’s which used in out of the trial , in out of trial Legal Adviser use legal media as publicity. The obstacles that regarded by legal adviser of the accused only to have character of non tehcnis and it will be easy to get solution. The suggestion that’s can given on this legal problem is doing of legal defence possibly Legal Adviser must be to stand in the breach for doing of legal defence for the Accused by consistent of spirit and attention for marginal people which to be involved in law suit with give legal assist and legal advice as the Legal Adviser with maximal.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat,

taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pembelaan Penasihat Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu

Lintas Dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto (Studi Kasus Di Law Firm Muhammad.

Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta)”.

Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk

memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan hukum ini

Penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang

ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak

kekurangan-kekurangan. Untuk itu Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan

hukum ini banyak kekurangan serta Penulis mohon saran dan kritik yang membangun

dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis tidak dapat menyelesaikan

dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan

terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Sri Kiswanti dan Bapak Suharman. Terima kasih Penulis ucapkan atas doa,

harapan, nasihat dan semangat yang diberikan. Ayah dan Ibu terbaik bagi

Penulis.

2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang

telah memberikan ijin dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan

penulisan hukum ini.

3. Bapak Edi Herdyanto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah

membantu dalam penulisan hukum ini sekaligus selaku pembimbing penulisan


commit to user

viii

hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

4. Bapak Yudo Taruno M, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah

membimbing Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H selaku pemilik Law Firm Muhammad

Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta yang telah memberikan data penelitian

untuk penulisan hukum ini, beserta Mbak Ria Ratnasari selaku sekretaris dan

Mas Kelik selaku staff yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data

penelitian.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan

hukum ini, serta Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah

berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum

UNS.

7. Adikku, Olla Dyah Mayerzan dan Fadhil Riskyanto yang selalu menemani dan

membantu di saat Penulis kesulitan mengerjakan skripsi.

8. Kanda Made Putera Sanjaya yang telah mendukung dan memberi semangat

kepada Penulis. “U are so special in my live”. Bagi dunia kau terlahir seseorang,

namun bagi seseorang kaulah dunianya. Terima kasih atas kebaikan hatimu

dengan meminjami Penulis Laptop mini HP kepunyaanmu yang bisa Penulis

gunakan dalam menyimpan data penelitian dan membantu mencari data dengan

wi-fi. Kasihku menyertaimu senantiasa.

9. Terkhusus untuk Om Nono terkasih, tanpamu Penulis tidak bisa kuliah. Masa-

masa indah menjadi semakin berarti dan membuat hari-hari menjadi semakin

berwarna karena kau selalu mendukung Penulis. Engkaulah pamanku yang

selalu mendanaiku dalam mengeprint skripsi.

10. Sahabat terbaik Penulis, Kikie Permanasari dan Indah Tri Ratna “Chicho”, yang

selalu ada disaat Penulis ingin berbagi cerita dan selalu menemani selama masa-


commit to user

ix

masa perkuliahan, menolong dan menyemangati Penulis untuk segera

menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa semua teman-teman terbaik

Penulis di Fakultas Hukum UNS, yang tak dapat Penulis sebutkan satu persatu

yang sudah dengan senang hati membantu memberikan informasi kepada

Penulis dan meluangkan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa kalian aku bukan apa-apa.

11. Bapak Anthonius Antuk Wibowo dan Ibu Hana Kristia Nawang Wibowo,

Gembala Sidang Jemaat GBI RHEMA Surakarta, yang senantiasa membimbing

jiwa dan iman Penulis, menambah semangat tatkala Penulis lemah dan tiada

berdaya dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam mengerjakan skripsi.

12. Yayasan Berita Hidup Indonesia dan KINDER NOT HILFE (KNH) Germany

selaku yayasan sosial yang telah mensponsori pendidikan Penulis dari TK

sehingga Penulis bisa terus sekolah hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Terima

kasih atas dukungan doa dan dana yang diberikan. Tanpamu Penulis tidak bisa

kuliah.

13. Orang Tua Asuh Sponsor Penulis terkasih yang saat ini berada di Jerman.

Apalah arti sebuah nama jika tanpa nama pun, kau selalu mencurahkan segala

yang terbaik untuk biaya sekolah dan biaya kuliah yang Penulis perlukan. Dan

sejujurnya Penulis ingin sekali mengetahui nama orang tua asuh sponsor yang

selama ini Penulis tidak mengetahuinya.

14. Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat Berita Hidup Indonesia, Bapak

Wusana Hutama Wardhana, beserta staffnya Ibu Dina Paulus, S.Th, M.Th,

Bapak Stevanus Sugito, Bapak Boekit serta mantan Kepala Departemen

Pengembangan Masyarakat Berita Hidup Bapak Etika Saragih, S.Th, M.Pd ,

mantan staff Ibu Eli Mei A, yang telah mendukung, menyemangati Penulis

untuk mengerjakan yang terbaik dalam prestasi akademis, and Mr. David Lu

from AMG Philipina (KNH Philipina), thank you because my world is brighter

because of foster father like you. Tuhan Yesus Memberkati.


commit to user

x

15. Ibu Eunike Sutinah, Bapak Nurwadi, Bapak Joel Yadi Jeremieh selaku guru

pembimbing dan pengasuh di Day Care Centre Berita Hidup Mojosongo 28007

yang telah member Penulis kesempatan untuk mengajar anak-anak asuh dari

keluarga kurang mampu dan belajar dalam segala hal. Terima kasih atas

dukungan doa yang ibu Eunike berikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan

penulisan hukum ini. Tuhan Memberkati.

16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah

membantu dalam menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini,

terima kasih yang setulusnya.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang Penulis miliki, maka

dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum

ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan, almamater, masyarakat serta pihak-pihak yang memerlukan,

sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, Januari 2011

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Perumusan Masalah .................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 6

E. Metode Penelitian ....................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ........................................................................... 16

1. Tinjauan tentang Penasihat Hukum ...................................... 16

a. Pengertian Penasihat Hukum ........................................ 16

b. Kedudukan Penasihat Hukum……………………………… 17

c. Fungsi Penasihat Hukum…………………………………….. 18

d. Hak-Hak dan Kewajiban Penasihat Hukum………….. … 20

e. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma……………………… 24

f. Hubungan Penasihat Hukum Dengan Klien………………. 29


commit to user

xii

2. Tinjauan tentang Pembelaan Penasihat Hukum

Dalam Hukum Acara Pidana........................................................... 34

3. Tinjauan tentang Terdakwa ............................................................. 36

4. Tinjauan tentang Teori-Teori Pemidanaan................................. 40

a. Teori Absolut................................................................................... 40

b. Teori Relatif..................................................................................... 41

c. Teori Gabungan ............................................................................. 42

B. Kerangka Pemikiran ................................................................................. 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………. 47

1. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar

Sriyanto ...................................................................................................... 50

A. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Dalam

Persidangan ....................................................................................... 50

1. Dasar Hukum Pembelaan Penasihat

Hukum Terdakwa ................................................................... 51

2. Teknik Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa........... 59

B Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di Luar

Persidangan ....................................................................................... 64

2. Hambatan yang Dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa

dan Cara Mengatasinya ......................................................................... 69

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................................... 71

B. Saran ……………………………………………………………………….75

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................ 76


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini selanjutnya secara tegas

dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 amandemen ketiga yang menegaskan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui

dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar

belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan

sama di hadapan hukum (equality before the law). Menurut Jimly

Asshiddiqie, idealnya dalam negara hukum (rechtsstaat) negara mengakui

dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dalam suatu negara

hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality

before the law). Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga

dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Pengakuan negara

terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di

hadapan hukum bagi semua orang (Jimly Asshiddiqie, 2008 : 3).

Hukumlah yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia bertindak

dalam segala segi kehidupannya.

“Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, dimana segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dilihat secara sosio kriminologis kejahatan adalah suatu gejala normal dalam setiap masyarakat, bagaimanapun bentuknya masyarakat itu, dimana saja dan kapan saja” (Djoko Prakoso, 1988 : 18).

Salah satu pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Indonesia

adalah pelanggaran hukum lalu lintas. Banyak dari pelanggaran tersebut


commit to user

2

diajukan ke muka pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan secara

“damai” di tempat kejadian perkara pelanggaran. Peristiwa dalam lalu

lintas bukan hanya semacam pelaggaran saja, akan tetapi dapat pula

terjadi tindak pidana kejahatan yang salah satunya mengakibatkan matinya

nyawa orang lain entah itu karena sengaja (tabrak lari) atau pun tidak

sengaja (http://www.detiknews.com/read/2010/01/11/164410/1276051/10/

polisi-karanganyar-penanganan-kasus-lanjar-sesuai prosedur> [20 Juni

2010 pukul 14.24]).

Pidana kejahatan dalam berlalu lintas, khususnya yang tidak

disengaja dialami oleh Lanjar Sriyanto. Dalam hal ini Lanjar Sriyanto

mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia

sehingga Lanjar dianggap sebagai tersangka atas kematian istrinya. Kasus

bermula saat Lanjar bersama istrinya (korban Saptaningsih) dan seorang

anaknya (Samto Warih Waluyo) berboncengan menggunakan sepeda

motor lalu tertabrak mobil. Istri Lanjar Sriyanto tewas dan anaknya luka-

luka, sehingga polisi memperkarakan Lanjar Sriyanto dengan tuduhan

berbuat lalai hingga menghilangkan nyawa orang lain, padahal Lanjar

Sriyanto sendiripun juga menjadi korban. Setelah Penyidik mendapatkan

bukti-bukti yang cukup, diketahui bahwa yang menjadi penyebab

meninggalnya istri Lanjar Sriyanto ( korban Saptaningsih) adalah di tabrak

mobil roda empat (Suzuki Panter) yang melaju dari arah berlawanan,

bukan dari jatuhnya korban ke aspal jalan raya. Hal tersebut di kuatkan

oleh Visum Et Repertum nomor: VER/ 14/X/ 2009 tanggal 16 Oktober

2009 atas nama Saptaningsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C.

Kunto Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo

Surakarta. Lanjar Sriyanto kemudian ditetapkan sebagai Tersangka atas

tewasnya istri dalam kecelakaan di jalan Colomadu-Solo, desa Gajahan,

Colomadu, Karanganyar, September 2009 silam. Anehnya, Lanjar

Sriyanto yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas justru ditetapkan

sebagai Tersangka dan ditahan karena didakwa melanggar Pasal 359


commit to user

3

KUHP yakni berbuat lalai yang menyebabkan kematian seseorang.

Sementara pengemudi mobil Suzuki Panther yang telah menabrak korban

tidak ikut terseret dalam kasus hukum tersebut.

Kasus Lanjar Sriyanto merupakan gambaran dari sisi masyarakat

yang memiliki nilai kehidupan kelas bawah yang artinya dari segala aspek

kehidupannya baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan

tidak tercukupi dengan baik. Lanjar Sriyanto saat dihadapkan ke depan

persidangan, dia tidak memiliki pengatahuan apa-apa mengenai hukum

dan bagaimana menghadapi hukum itu sendiri. Masyarakat yang tidak

mengerti hukum seperti Lanjar Sriyanto merupakan komoditi yang sangat

“empuk” bagi oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung

jawab. “Pendukung Lanjar menuding peradilan kasus yang menewaskan

istri Lanjar, Saptaningsih, itu sarat manipulasi. Mereka bahkan menuding

para jaksa sebagai mafia peradilan” (metrotvnewscom tanggal 19 Februari

2010).

Kasus Lanjar Sriyanto diatas tidak sesuai dengan apa yang

tercantum dalam pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : “Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kasus yang menimpa

Lanjar Sriyanto tersebut adalah salah satu contoh dari ketidakadilan

hukum di Indonesia. Peristiwa tersebut menjadikan negara Indonesia saat

ini salah satu negara yang dianggap telah banyak melakukan pelanggaran

hukum dan HAM pada masa era reformasi.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa Lanjar

Sriyanto tersebut menyita banyak perhatian publik, dugaan adanya mafia

peradilan yang dilakukan oleh oknum Polres Karanganyar dan Kajaksaan

Karanganyar kian terekpose di media massa. Kasus unik inilah yang

membuat Muhammad Taufiq, S.H, M.H selaku pemilik Law Firm

Muhammad Taufiq, S.H, M.H& Partners Surakarta beserta tim bersedia


commit to user

4

menjadi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto secara Probono

(cuma-cuma) (www.hukumonline.com-pernyataan-pengacara-lanjar-pers-

>5 Agustus 2010 pukul 17.43]).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang pembelaan hukum yang dilakukan oleh

Penasihat Hukum Lanjar Sriyanto baik di dalam persidangan dan di luar

persidangan beserta dasar hukum pembelaan hukum yang digunakan serta

berbagai hambatan yang dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar

Sriyanto sehubungan dengan perkara pidana kliennya, dalam penelitian

hukum dengan judul : ”PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM PADA

PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN TERDAKWA

LANJAR SRIYANTO ( STUDI KASUS DI LAW FIRM MUHAMMAD

TAUFIQ, S.H, M.H & PARTNERS SURAKARTA )’’.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti

sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan

mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang

dikemukakan sebelumnya, Penulis merumuskan permasalahan untuk

dikaji lebih rinci. Adapun beberapa masalah yang akan dibahas dalam

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto

baik di dalam persidangan dan di luar persidangan pada saat perkara

diperiksa di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri ?

2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penasihat Hukum

Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan perkara hukum klien

yang ditanganinya serta bagaimana cara mengatasinya ?


commit to user

5

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian tentunya harus mempunyai tujuan-

tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam

melangkah sesuai dengan maksud penelitian sehingga dari penelitian yang

dilakukan dapat memberikan data yang akurat sehingga dapat memberikan

manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan landasan

tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana pembelaan

yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto

baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan pada saat

perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama yakni di

Pengadilan Negeri, guna mengetahui dasar hukum pembelaan

Penasihat Hukum di dalam persidangan serta teknik-teknik

pembelaan apa yang digunakan.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto sehubungan dengan

perkara pidana klien yang ditanganinya serta bagaimana cara

mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi Penulis.


commit to user

6

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diambil

manfaatnya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya.

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama

menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk

penelitian lebih lanjut.

c. Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman

serta menambah pengetahuan tentang Hukum Acara pidana,

Hukum Pembuktian serta Hukum Acara Pidana Khusus.

d. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis

berikutnya, disamping itu sebagai pedoman bagi penelitian yang

lain.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan

dalam penelitian.

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir

dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum

sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

d. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi

masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak

yang berminat pada masalah yang sama.


commit to user

7

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini

termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris

merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris yang

bertujuan menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan

mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Joko Purwono,

1993:17-18). Dalam penelitian ini, Penulis meneliti mengenai

pembelaan Penasihat Hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan

Terdakwa Lanjar Sriyanto yang ditangani oleh Muhammad Taufiq,

S.H, M.H, selaku pemilik Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H &

Patners, Advocates & Counsellors at Law Surakarta, Yossy Eka

Rahmanto, S.H sebagai advokat yang berkantor di Law Firm

Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners Surakarta dan Budhi

Kuswanto, S.H, yang berkantor di “AKASYAF” Law Firm, Sumber,

Surakarta. Namun Penulis hanya melakukan penelitian di Law Firm

Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Patners, Advocates & Counsellors at

Law karena di kantor advokat inilah 2 Penasihat Hukum Terdakwa

Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, dan Yossy Eka

Rahmanto, S.H berkantor dan sekaligus semua data dan berkas-berkas

pembelaan disimpan di kantor tersebut.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang

digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,

agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka


commit to user

8

menyusun teori-teori baru. Dari pengertian tersebut dapat diartikan

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang

diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau

sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut Penulis berusaha

untuk melukiskan mengenai pembelaan hukum yang dilakukan oleh

Penasihat Hukum untuk membela kepentingan kliennya pada kasus

kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum

ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan kasus (case approach) yang

digunakan oleh Penulis dengan mendasarkan pada data-data yang

dinyatakan oleh nara sumber secara lisan atau tertulis, dan juga

perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

4. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan

antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-

bahan kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari

masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang

diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data

sekunder, (Soerjono Soekanto, 2001:12). Jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

Merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui

penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang

berhubungan dengan obyek penelitian dan praktek yang dapat

dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang

termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil

wawancara terhadap advokat dari Law Firm Muhammad Taufiq,

S.H, M.H & Partners Surakarta sebagai Penasihat Hukum dari


commit to user

9

Terdakwa Lanjar Sriyanto, sehingga diharapkan dapat memperoleh

hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari lokasi

penelitian, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung

diperoleh tetapi cara diperolehnya melalui studi pustaka, buku-

buku literatur, surat kabar, dokumen-dokumen, peraturan

perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang

berkaitan dengan penelitian hukum ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Law Firm Muhammad

Taufiq, S.H, M.H & Patners, Advocates & Counsellors at Law yang

beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 452 D Surakarta (Jalan

Songgorunggi Nomor 17 A, Surakarta), dimana 2 Penasihat Hukum

Terdakwa Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, dan

Yossy Eka Rahmanto, S.H berkantor dan sekaligus semua data dan

berkas-berkas pembelaan disimpan di kantor tersebut.

6. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh.

Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang

digunakan untuk penelitian, sehingga untuk memperoleh data dan

informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data yang

penulis gunakan adalah:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi

sumber data primer adalah wawancara langsung dengan tim


commit to user

10

advokat dari Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners

Surakarta sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa Lanjar

Sriyanto.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak

langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber

data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder

adalah buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, surat

kabar, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang lain yang

mendukung penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam

penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang

bersifat mengikat (Soerjono Soekanto, 2001:13). Dalam hal

ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Kode Etik Advokat serta Peraturan Pemerintah Nomor 83

Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Putusan Pengadilan

Negeri Karanganyar Nomor 249/Pid.B/2009/PN.Kray atas

nama Lanjar Sriyanto tertanggal 04 Maret 2010.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

(Soerjono Soekanto, 2001:13). Bahan hukum sekunder ini

meliputi : jurnal-jurnal hukum, buku-buku mengenai hukum

acara pidana, hukum pidana, informasi dalam surat kabar yang


commit to user

11

penulis peroleh dari perpustakaan pusat dan perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder (Soerjono Soekanto, 2001:13). Bahan hukum tersier

seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan

Ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang tepat, penulis

menggunakan tekhnik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

dengan masalah yang penelitian kepada seorang responden.

(Amiruddin, 2006 : 82). Jenis wawancara dalam penelitian ini

adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan

catatan-catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan

pokok permasalahannya, namun masih dimungkinkan adanya

variasi pengujian dan kebebasan dalam memberikan pertanyaan

dengan mendasarkan pada situasi yang ada sehingga dapat digali

secara mendalam mengenai suatu masalah yang peneliti lakukan.

Wawancara langsung dilakukan terhadap narasumber, yaitu para

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto selaku advokat yang

berkantor di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners

Surakarta.

b. Studi Kepustakaan


commit to user

12

Studi Kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan

mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka

dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka

yang menjadi acuan adalah buku-buku/literatur, kamus hukum,

peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian

dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong,

2002:183). Teknik analisis data merupakan suatu uraian tentang cara-cara

analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan

pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan

analisis yang sifatnya kualitatif. Dalam kaitannya untuk mencari jawaban

masalah penelitian, penulis mempergunakan model analisis interaktif

(interactive model of analysis). Analisis dalam penelitian kualitatif ini

terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: reduksi data, sajian data, dan

penarikan simpulan dengan verifikasinya (H.B. Sutopo, 2002 : 91).

Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga

yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis dan

sistematis. Kegiatan tersebut terus-menerus, diulang-ulang sehingga

membentuk siklus yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir

yang memadai. Untuk lebih jelasnya teknik analisa data tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut :


commit to user

13

(HB. Sutopo, Metoda Penelitian Hukum Kualitatif, 2002:13)

Keterangan :

a. Sistematika Pengumpulan Data

Merupakan proses pengumpulan data yang berupa data primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian

dilapangan berupa hasil wawancara, informasi, keterangan, dan

sikap atau perilaku serta segala hal yang berhubungan dengan

pembelaan Penasihat Hukum maupun teknik-teknik pembelaan

hukum yang digunakan dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas

yang menimpa kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto. Selain itu

digunakan pula data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, literatur, jurnal hukum, serta ensiklopedi untuk

menunjang kebutuhan data yang diperlukan Penulis.

b. Reduksi Data

Merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transportasi data kasar yang

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data

PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATA

PENARIKAN KESIMPULAN

REDUKSI DATA


commit to user

14

berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

c. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi deskripsi dalam

bentuk narasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan

kesimpulan penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah memahami arti dari

berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan

melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat.

Dengan model analisis ini maka Penulis harus bergerak diantara

empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Aktivitas yang

dilakukan dengan proses itu akan didapat yang benar-benar mewakili dan

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai,

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan

menjelaskan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data

yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian Penulis

mengambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi

berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (H.B.Sutopo,

2002:94).

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang sesuai

dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka Penulis

menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan hukum.

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana

tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk


commit to user

15

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

sistematika dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan hukum ini terdiri dari Sub Bab Latar

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penulisan hukum ini adalah berisi

mengenai Tinjauan Tentang Penasihat Hukum, Tinjauan

Tentang Pembelaan Dalam Hukum Acara Pidana

Indonesia, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Yang

Diakibatkan Oleh Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan

Tentang Terdakwa dan Tinjauan Tentang Teori-Teori

Pemidanaan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh

penulis dalam perumusan masalah. Bab ini memuat

berbagai pembelaan yang digunakan Penasihat Hukum

Terdakwa Lanjar Sriyanto serta dasar hukum pembelaannya

termasuk teknik-teknik pembelaan yang digunakan

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto baik di dalam

persidangan maupun upaya lain di luar persidangan serta

cara-cara yang dipakai untuk mengatasi hambatan yang

timbul yang dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar

Sriyanto sehubungan dengan perkara pidana klien yang

ditanganinya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran hasil penelitian dan

pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka dan bacaan dalam penulisan hukum ini.


commit to user

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Penasihat Hukum

a. Pengertian Penasihat Hukum

Dalam Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) disebutkan “Penasihat Hukum adalah seorang yang

memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang

untuk memberi bantuan hukum atau jasa hukum” sedangkan

pengertian dari jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum

lain untuk kepentingan hukum Klien, termasuk di dalamnya untuk

kepentingan dirinya sendiri. Menurut Mardjono Reksodipuro, Advokat

diambil dari kata Belanda advocaat yang diartikan sebagai seorang

penasihat dalam perkara hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan (Mardjono Reksodipuro, 2010:25).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat maka Undang-Undang inilah yang menjadi acuan,

sehingga definisi Penasihat Hukum adalah seseorang atau mereka yang

melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum

yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan

atau di dalam pengadilan bagi Klien sebagai mata pencahariannya

(Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Beberapa

definisi lagi mengenai pengertian Penasihat Hukum, antara lain:

1) Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi


commit to user

17

bantuan hukum (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12, 2002:

143)

2) Penasihat Hukum (Advokat atau Pembela Perkara) adalah ahli

hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasihat ataupun

langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut

perkara di dalam persidangan. Jadi selaku pembela ia dapat

berpekara baik di dalam maupun di luar peradilan. (Ensiklopedi

Nasional Indonesia Jilid 14, 2004:205).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan di

Indonesia sebenarnya istilah yang baku dipakai adalah Penasihat

Hukum. Oleh sebab itu dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas

mengenai Advokat (Penasihat Hukum), istilah yang Penulis pakai

dalam penulisan hukum ini adalah Penasihat Hukum.

b. Kedudukan Penasihat Hukum

Penasihat Hukum merupakan pengawal konstitusi dan hak asai

manusia, sehingga dalam menjalankan fungsinya mempunyai

kedudukan sebagai berikut :

1) Sebagai Penasihat Hukum (legal adviser)

Kedudukan Penasihat Hukum dapat terlihat dalam pemeriksaan

Tersangka oleh penyidik. pada tahap pemeriksaan ini hak dan

wewenang Penasihat Hukum sangat dibatasi, yakni hanya boleh

berhubungan dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa,

namun tidak dibenarkan mengajukan interupsi terhadaap

pertanyaan penyidik. meskipun demikian apabila Tersangka atau

Terdakwa menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis sebelum

Tersangka atau Terdakwa memberikan keterangan atas pertanyaan

penyidik dapat berkonsultasi lebih dulu dengan Penasihat

Hukumnya. Dalam keadaan demikian penasihat hukum dapat


commit to user

18

memberikan bantuan hukum, namun terbatas pada pemberian

nasihat dalam persoalan hukum belaka.

2) Sebagai Pembela (pleite atau pleader)

Jika dalam pemeriksaan pendahuluan hak dan wewenang Penasihat

Hukum terbatas maka dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

tidak lagi terbatas sebab pada tahap ini Penasihat Hukum dapat

menggunakan haknya seperti yang dimiliki oleh jaksa, misal hak

bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian (termasuk saksi a

charge), surat surat dan alat bukti lainnya, dan hak mengajukan

pembelaan (pledoi).

3) Sebagai Penegak Hukum

Kedudukan Penasihat Hukum sebagai penegak hukum dapat

dikatakan demikian karena di samping kewajibannya menegakkan

hukum tapi juga karena adanya surat keputusan Mahkamah Agung

Nomor 1291/5/1990 yang menetapkan bahwa kedudukan

Penasihat Hukum adalah sejajar dengan alat penegak hukum

lainnya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat maka jelas sudah posisi Penasihat

Hukumkhususnya Penasihat Hukum yang telah berpredikat mereka

telah memiliki status sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri

yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-Undangan,

(Ropaun Rambe, 2001:30).

c. Fungsi Penasihat Hukum

Secara garis besar fungsi Penasihat Hukum antara lain sebagai

berikut:

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; b. Memperjuangkan hak asasi manusia; c. Melaksanakan Kode Etik Advokat; d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka

menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;


commit to user

19

e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan moralitas);

f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;

g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;

h. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;

i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;

j. Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (officium nobile);

k. Menjaga hubungan baik dengan Klien maupun dengan teman sejawat;

l. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;

m. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting);

n. Membela kepentingan Klien (litigasi) dan mewakili Klien di muka pengadilan (legal representation);

o. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan Probono publico), (Daniel S.Lev, 2001:89-98).

Kendati keberadaan dan fungsi Penasihat Hukum sudah

berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perUndang-

Undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih

berdasarkan pada peraturan perUndang-Undangan peninggalan jaman

kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke

Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847: 23 jo

Stb 1848:57) Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan

penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der

Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en


commit to user

20

Dewuwaarders (Stb 1848: 8), Bevoegdheid department hoofd in

burgelijke zaken van land (Stb 1910 : 446 jo. Stb 1922: 523) dan

Vetegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S. 1922: 522),

(PERADI, 2007:21).

d. Hak-Hak Dan Kewajiban Penasihat Hukum

Penasihat Hukum dalam membela perkara hukum Kliennya

melekat segala kewajiban dan hak-haknya. Penasihat Hukum

mempunyai hak-hak dalam melakukan pembelaan dan diatur dalam

Pasal 69-73 KUHAP dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hak untuk mendampingi Klien selama proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Penasihat Hukum berhak menghubungi Tersangka atau Terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan (Pasal 69 KUHAP).

3. Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHAP).

4. Penasihat Hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan Tersangka atau Terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 KUHAP).

5. Penasihat Hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya dari pejabat yang bersangkutan (Pasal 72).

6. Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat (Pasal 73 KUHAP).

7. Hak untuk maju di muka pengadilan. 8. Hak atas kebebasab dan perlindungan dalam

menjalankan fungsinya. 9. Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem

peradilan. 10. Hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan

dengan penanganan perkara. 11. Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses

peradilan dan perilaku aparat penegak hukum.


commit to user

21

12. Hak untuk mewakili Klien dalam pelaksanaan putusan hakin.

13. Hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

14. Hak atas rahasia jabatan, (Rusli Muhammad, 2006:68-70).

Menurut Ropaun Rambe, selain hak-hak Penasihat Hukum di atas,

hak-hak Penasihat Hukum dapat ditambah lagi menjadi :

1. Hak retensi agar diindahkan sepanjang tidak merugikan orang lain.

2. Honorarium dalam batas kelayakan sesuai kemampuan Klien


Hubungan hak antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa dapat

diperinci sebagai berikut:

1. Hak Penasihat Hukum untuk: a. Menghubungi Terdakwa dalam semua tingkat

pemeriksaan. b. Hak berbicara dengan Terdakwa pada semua tingkat

pemeriksaan. c. Hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat

dilakukan Penasihat Hukum pada setiap saat demi kepentingan pembelaannya.

Dari ketentuan Pasal 69 dan 70 hak Penasihat Hukum menghubungi dan berbicara dengan Terdakwa telah dapat dilakukan sejak pemeriksaan penyidikan, penangkapan atau penahanan. Tidak lagi seperti ketentuan HIR yang hanya member hak bagi Penasihat Hukum menghubungi dan Berbicara kepada Terdakwa setelah sampai pada taraf pemeriksaan proses peradilan.

2. Setiap hubungan dan pembicaraan antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa: a. Dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat

penyidik atau petugas Rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.

b. Peringatan atas hubungan pembicara boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh Penasihat Hukum.

c. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Penasihat Hukum, dalam arti masih tetap


commit to user

22

menyalahgunakan haknya, barulah hubungan pembicaraan “diawasi” oleh pejabat yang bersangkutan.

d. Apabila setelah diawasipun ternyata Penasihat Hukum masih tetap menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut “disaksikan” oleh pejabat yang bersangkutan.

e. Apabila setelah disaksikanpun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh Penasihat Hukum, hubungan selanjutnya “dilarang”.

f. Dalam keadaan hubungan pembicaraan antara Penasihat Hukum berada dalam keadaan diawasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 ayat 3 maka Pasal 71 ayat 1 menentukan: hubungan pembicaraan tersebut diawasi; tanpa mendengar isi pembicaraan (within sight but not whitin hearing).

g. Jika kejahatan yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan kejahatan tersebut keamanan negara, pejabat yang bersangkutan akan melihat dan mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Penasihat Hukum. Dalam hal ini pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai (within sight and within hearing) hubungan pembicaraan Terdakwa dengan Penasihat Hukum (Pasal 71 ayat 2).

3. Hak Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan (Pasal 115) KUHAP memberi hak kepada Terdakwa untuk memberikan bantuan sejak saat dilakukan terhadap pemeriksaan penyidikan. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang telah mengatur sampai dimana dan bagaimana tata cara hubungan tersebut. Namun demikian, untuk melihat secara keseluruhan hak Penasihat Hukum tersebut adalah bersifat: a. Fakultatif, dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakannya

kepada pejabat penyidik. Semata-mata tergantung pada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.

b. Pasif, dalam arti kehadiran Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “ melihat dan mendengar (within sight and within wearing)” isi dan jalannya pemeriksaan. Tetapi tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasihat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung.

c. Sifat pasif ini semakin dibatas dalam hal pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian: Penasihat Hukum dapat hadir mengikuti pemeriksaan. Tapi hanya


commit to user

23

melihat tanpa mendengan jalannya pemeriksaan (Pasal 115 ayat 2).

d. Penasihat Hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan. Turunan berita acara dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari Penasihat Hukum.

e. Penasihat Hukum berhak: 1. Mengirim surat kepada Terdakwa. 2. Menerima surat dari Terdakwa. 3. Hal itu dilakukan pada setiap waktu yang

dikehendakinya. f. Larangan membatasi hak kebebasan hubungan

Penasihat Hukum dengan Tedakwa terhitung sejak: 1. Setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum

kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan. 2. Tembusannya disampaikan kepada Terdakwa atau

Penasihat Hukumnya, (M. Yahya Harahap, 2002:112-117).

Penasihat Hukum dalam menjalankan fungsi profesinya serta

dalam melakukan pembelaan terhadap perkara hukum Kliennya, selain

mempunyai berbagai hak hukum, Penasihat Hukum disertai pula

dengan kewajiban-kewajiban hukum. Kewajiban Penasihat Hukum

antara lain sebagai berikut

1. Melindungi kepentingan hukum Kliennya. Apabila seorang Penasihat Hukum telah menerima kuasa dari seorang Klien dalam suatu urusan kriminal kewajibannya adalah melindungi Klien itu. perlindungan Penasihat Hukumterhadap Kliennya ini tidak saja di siding pengadilan dimana Kliennya itu berhadapan dengan hakim dan penuntut umum tetapi juga pada saat Kliennya diproses pada tingkat pemerikasaan pendahuluan oleh penyidik. Kewajiban melindungi Klien ini agar Klien tersebut terhindar dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang khususnya dari penyidik dan terkadang menjurus pada intimidasi dan kekerasan.

2. Kewajiban untuk memenuhi kualifikasi sebagai Advokat atau Penasihat Hukum.

3. Menghormati institusi dan proses peradilan. 4. Kewajiban untuk mentaati hukum acara (Daniel S. Lev: 2001:45-47).


commit to user

24

Menurut Ropaun Rambe, selain kewajiban seperti yang

dicantumkan di atas, seorang Penasihat Hukum yang profesional

mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Mendahulukan Kepentingan Klien daripada kepentingan pribadi.

2. Harus mengutamakan penyelesaian perkara dengan damai. 3. Tidak memberikan keterangan yang menyesatkan tentang

perkara. 4. Tidak menjanjikan perkara menang yang ditanganinya. 5. Tidak membatasi kebebasan seseorang terhadap orang lain. 6. Tidak menyangkut-pautkan perkara yang satu dengan

lainnya. 7. Tidak membeda-bedakan Klien yang miskin dan yang kaya

dalam memberikan bantuan hukum. 8. Menjaga kehormatan profesi dan harkat martabat diri. 9. Mengutamakan Hukum Adat sebagai sumber hukum,


e. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Penasihat Hukum dalam kedudukannya sebagai sutau profesi

yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah officium nobile

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan

hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak

mampu”. Selain menangani perkara dengan menetapkan suatu legal

fee atau honorarium, Penasihat Hukum juga memiliki kewajiban dalam

memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf.

Perolehan pembelaan dari seorang Penasihat Hukum atau pembela

umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang sangat

mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu

syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all).

(public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid

institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat

memperoleh pembelaan oleh Penasihat Hukum dalam menghadapi


commit to user

25

masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan

hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (fee) seorang

Penasihat Hukum yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai

terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai (Aminah

Humairoh, 2010:8).

Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan

tanggung jawab sosial dari Penasihat Hukum. Oleh sebab itu Penasihat

Hukum dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber

daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan

hukum secara Cuma-Cuma atau Probono, (Amnesty International,

1998:22). Pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum bukan

hanya dipandang sebagai suatu kewajiban an sich namun harus

dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab

sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan

peran dan fungsi sosial dari profesi Penasihat Hukum. Adanya

Peraturan Pemerintah (PP) No.83 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yang

merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 tentang Advokat yang mengisyaratkan Penasihat Hukum wajib

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari

keadilan yang tidak mampu. Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan

tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi

bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial

(social upheaval) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan

pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai

berikut (Dicey A.V, 1959:56) :

Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respec,


commit to user

26

(Dicey A.V, 1959: 56).

(Bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi kaum miskin dari, karena hal ini menjamin dan melindungi hak-hak mereka; baik untuk pekerja/buruh laki-laki maupun pekerja/ buruh perempuan, mendapat penghidupan rumah tangga yang lebih baik; hal ini bertolak belakang dari tendensi komunis; bahwa pahan yang terbaik adalah sosialis dimana membawa kaum miskin tidak mempunyai hak-hak untuk meningkatkan penghidupan, (A.V Dicey, 1959: 56).

Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat

memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun

2003 Undang-Undang Advokat telah diundangkan (http://www.mail-

archive.com/cikeas @yahoogroups .com /msg22404.html diakses 5

September 2010 pukul 12.15 WIB). Undang-Undang Advokat ini

memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban Penasihat

Hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud

dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Selama ini

adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam

bentuk ada kantor-kantor Advokat yang mengaku sebagai lembaga

bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut

fee, yang menyimpang dari konsep pro bono publico yang sebenarnya

merupakan kewajiban dari Advokat. Selain kantor Advokat mengaku

sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum

yang berpraktik komersial dengan memungut fee untuk pemberian jasa

kepada Kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara pro

bono publico (Ari Yusuf Amir, 2008:34).

Pada tanggal 31 Desember 2008 lalu pemerintah telah

mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 Tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-

Cuma. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 22

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang


commit to user

27

mengisyaratan Penasihat Hukum wajib memberikan bantuan hukum

secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Kurang lebih 5 tahun masyarakat dan Penasihat Hukum menunggu

Peraturan Pemerintah ini, karena dalam kurun waktu itu sebagian

Penasihat Hukum masih engan memberikan bantuan hukum secara

probono (Cuma-Cuma) ini. Tepatnya 6 bulan semenjak Peraturan

Pemerintah ini di sahkan atau sekitar tanggal 31 Juni 2009 seluruh

Penasihat Hukum sudah wajib mejalankan fungsi sosialnya, tanpa

alasan apapun kecuali ada hal lain yang ditentukan oleh Undang-

Undang Advokat atau kode etik Advokat,

(http://www.legalitas.org/content/ implementasi-bantuan-hukum-dan-

permasalahannya-peraturan-pemerintah-nomor-83-tahun-2008>[1

Oktober 2010 pukul 16.44 WIB]).

Bantuan hukum pada dasarnya adalah hak dari semua orang yang

diperoleh tanpa bayar/Cuma-Cuma (Probono publicio) (Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma). Termasuk bagi

masyarakat yang tidak mampu ketika ia berhadapan dengan hukum.

Hal ini dijamin dalam UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi

“fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Bantuan

hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar

belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi,

keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang

dibelanya. Tidak sedikit individu maupun kelompok masyarakat tidak

mampu sebagai pencari keadilan “kecewa” kepada hukum karena

keadilan yang ia cari tidak didapatkannya hanya karena ia tidak

mampu membayar jasa Penasihat Hukum dalam rangka menangani

dan menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan dikeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan sebagai


commit to user

28

perwujudan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 Tentang Advokat, maka warga masyarakat yang tidak mampu

secara ekonomis tidak perlu lagi khawatir tatkala ia berurusan dengan

hukum dan bagaimana cara menyelesaikannya baik didalam maupun

diluar pengadilan karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah

terjamin hak untuk mendapat bantuan hukum Cuma-Cuma (tanpa

bayar) dari Penasihat Hukum, jika Penasihat Hukum menolak maka

akan mendapat sanksi, misalnya diberhentikan menjadikan Penasihat

Hukum, (Rianda Seprasia, 2008:2). Bantuan hukum Cuma-Cuma bagi

masyarakat menurut Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83

Tahun 2008 adalah jasa hukum yang diberikan Penasihat Hukum tanpa

menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan

yang tidak mampu.

Profesi Penasihat Hukum seringkali mengalami hambatan

dituduh oleh masayarakat dengan cap buruk karena ideologinya yang

sejalan dengan Terdakwa yang dibelanya, dianggap menghisap Klien

secara materi, serta adanya pandangan bahwa seorang Advokat sering

kali membantu Klien dalam melakukan tindak pidana. Sebagai contoh

dalam pembelaan masalah tindak pidana pencucian uang terkadang

seorang Advokat dianggap membantu Klien memindahkan hasil tindak

pidana melalui pembayaran jasa hukum atau legal fee. Adapun

beberapa alasan Penasihat Hukum melakukan bantuan hukum atau jasa

hukum secara Probono (Cuma-Cuma) adalah sebagai berikut :

1. Didasari oleh tanggungjawab moral dan pertimbngan kemanusiaan.

2. Disebabkan oleh kondisi ekonomi Klien yaitu bahwa Klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan jika harus memenuhi legal fee.

3. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili Tersangka atau Terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu.


commit to user

29

4. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundng-undngan yang berlaku.

5. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidk membeda-bedakan Klien yang diwakili.

6. Bekerja atau pernah bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum.

7. Ditunjuk oleh organisasi Advokat yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasi

8. Ditugaskan oleh kantor tempat Penasihat Hukum yang bersangkutan bekerja sebagai bagian dari kebijakan, (Daniel S.Lev, 2001:132).

f Hubungan Penasihat Hukum Dengan Klien

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

pengertian Klien adalah orang/ subyek hukum yang dengan

memberikan kuasa diberikan bantuan hukum oleh Penasihat Hukum

atau oleh mereka yang menjalankan fungsi Penasihat Hukum. Klien

merupakan orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa

dan atau bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Penasihat Hukum

disebut juga sebagai officer of the court. Advokat sebagai officer of the

court pastilah mempunyai hubungan dengan Kliennya, sehingga

terdapat dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Penasihat

Hukum selalu tunduk pada ketentuan Undang-Undang atau

berperilaku yang patut dan pantas terhadap Kliennya.

2. Karena Penasihat Hukum harus membela Kliennya semaksimal

mungkin, maka Penasihat Hukum harus hati-hati dan tunduk

sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku, (Daniel S.L ev,

2001:55).


commit to user

30

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka hubungan antara

Penasihat Hukum dengan Klien dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Penasihat Hukum dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;

2. Penasihat Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan Klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;

3. Penasihat Hukum tidak dibenarkan menjamin kepada Kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;

4. Dalam menentukan besarnya honorarium Penasihat Hukum wajib mempertimbangkan kemampuan Klien;

5. Penasihat Hukum tidak dibenarkan membebani Klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;

6. Penasihat Hukum dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa;

7. Penasihat Hukum harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;

8. Penasihat Hukum wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh Klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Penasihat Hukum dan Klien itu;

9. Penasihat Hukum tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi Klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi Klien yang bersangkutan;

10. Penasihat Hukum yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

11. Hak retensi Penasihat Hukum terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan Klien, (Ropaun Rambe, 2001:45-46).

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan Klien adalah

tugas utama dari seorang Penasihat Hukum hal ini disebabkan di

samping Klien merupakan sumber penghasilan juga karena profesi

Penasihat Hukum merupakan jasa. kepercayaan dari Klien dalam

menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat penting supaya

kepercayaan yang diberikan oleh Klien terhadap Penasihat Hukum itu


commit to user

31

hilang bahkan disalahgunakan, oleh karena Klien diabaikan

kepentingannya. Terdapat tiga teori dalam hubungan antara Penasihat

Hukum dan Klien yakni antara lain :

a. Teori Pengabdian Paling Lemah Seorang Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tindakan

tertentu untuk Kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani atau tidak adil.

b. Teori Pengabdian Individual (Individual preference level) Diserahkan pada pertimbangan Penasihat Hukum tersebut

apakah dia mau melakukan tindakan tertentu untuk Kliennya yang menurut pertimbangannya, tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Jadi tidak ada keharusan untuk melakukannya.

c. Teori Pengabdian Total (total commitment) Mengharuskan Penasihat Hukum tersebut untuk melakukan

tindakan tertentu untuk Kliennya meskipun menurut pertimbangannya tindakan tersebut tidak layak, tidak sesuai dengan hati nurani, atau tidak adil. Dalam hal ini ada keharusan bagi Penasihat Hukum tersebut untuk melakukan tindakan seperti itu, seperti dalam membela Kliennya Penasihat Hukum tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, (PERADI, 2007:35).

Penasihat Hukum disamping bertugas menjaga dan

mempertahankan hubungan baik dengan Klien, hal yang tidak kalah

pentingnya adalah Penasihat Hukum berkewajiban menjaga

kerahasiaan perkara Klien (rahasia pekerjaan). Rahasia pekerjaan jika

wajib simpan rahasia pekerjaan dalam hal apapun dan bagaimanapun

wajib menyimpan rahasianya, maka rahasia pekerjaan itu rahasia

mutlak (absolut). Sebaliknya rahasia relatif (nisbi) adalah jika wajib

simpan rahasia pekerjaan itu harus membuka rahasianya dan harus

dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan Klien

yang dilindungi oleh rahasia itu. Kerahasiaan hubungan antara

Penasihat Hukum dan Kliennya adalah sebagai berikut:


commit to user

32

a. Hubungan Fiduciaries Yang menerbitkan fiduciary duties termasuk duty of

loyality dari Advokat terhadap Kliennya. b. Hubungan keagenan Dalam hal ini Penasihat Hukum dianggap sebagai agen dari

Kliennya sehingga dia harus melindungi kepentingan dari prinsipalnya (Kliennya).

c. Hubungan Pemberian Kuasa Dalam hal ini Penasihat Hukum sebagai penerima kuasa

tidak boleh bertindak merugikan kepentingan kuasa. d. Hukum Pembuktian Oleh Penasihat Hukum fakta/data yang didapat dari

Kliennya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, (PERADI, 2007:68).

2. Tinjauan Tentang Pembelaan Penasihat Hukum Dalam Hukum Acara

Pidana Indonesia

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (Ensiklopedi Nasional

Indonesia, 2002:66), pengertian pembelaan Penasihat Hukum adalah usaha

untuk membela perkara pidana yang menimpa Klien yang dilakukan oleh

Penasihat Hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sedangkan teknik pembelaan adalah cara-cara atau strategi-strategi membela

yang digunakan oleh Penasihat Hukum. Selanjutnya, untuk Penasihat

Hukum yang akan mendampingi Terdakwa, haruslah memenuhi ketentuan

dalam Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum. Merujuk pada

Pasal 1 angka 13 KUHAP, Penasihat Hukum adalah seorang yang

memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk

memberi bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.

18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum adalah orang yang

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Dari rumusan Pasal tersebut jelas bahwa jika seseorang ingin menjadi

Penasihat Hukum sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP, haruslah

merupakan Penasihat Hukum. Sebagaimana yang tercantum di dalam dasar


commit to user

33

hukum sebagai berikut: HIR (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatblad

Tahun 1941 No. 44), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat. Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa di dalam persidangan

adalah pembuatan eksepsi, pledoi dan duplik. Pembelaan yang dilakukan

oleh Penasihat Hukum meliputi kegiatan-kegiatan antara lain

a. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan dan kepentingan hukum Klien.

b. Menyusun perjanjian dan atau mewakili Klien dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain.

c. Mendampingi Klien yang diperiksa, ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak.

d. Mempersiapkan pembelaan dan dokumen hukum lain yang digunakan dalam proses peradailan.

e. Mempersiapkan instrumen-instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukun atau memenuhi prosedur hukum tertentu bagi kepentingan hukum Klien.

f. Mewakili dan membela kepentingan hukum Klien di dalam maupun di luar pengadilan atau tribunal, (Ropaun Rambe, 2001:96).

Seorang Penasihat Hukum membela hak dan kepentingan Kliennya

dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk itu ia dibayar sebagai

imbalan jasanya. Namun dalam hal Terdakwa tidak mampu (miskin), ada

juga Advokat yang bersedia membela secara Cuma-Cuma (Pasal 56

KUHAP) (Kuswindiarti, 2009:5). Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap

Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara

Cuma-Cuma . Prasyarat tersebut dibuat sejalan dengan prinsip keenam dari

The Basic Principles on The of The Lawyers, Articles 14 (3) (d) dari

International Convenants on Civil and Political Rights, dan Articles 6 (3)

The European Convention, yang menyatakan bahwa negara wajib

menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap Tersangka atau

Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Apabila ditemukan 2 keadaan.

Pertama apabila Tersangka atau Terdakwa tidak memiliki dana yang

memadai untuk membayar jasa seorang Penasihat Hukum, kedua apabila


commit to user

34

demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang Penasihat Hukum (Daniel

S. Lev,2001:88).

Menurut Soenarto Soerodibroto merujuk dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa guna kepentingan

pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari

seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap

tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini (Pasal 54 KUHAP) dan untuk mendapatkan Penasihat Hukum

tersebut, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat

Hukumnya (Pasal 55 KUHAP), (Soenarto Soerodibroto,2003: 49). Apabila

Terdakwa merasa mampu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya

dalam setiap tingkat pemeriksaan dan dia memenuhi ketentuan Undang-

Undang Advokat untuk beracara di dalam pengadilan, maka dia dapat saja

mewakili dirinya sendiri. Hal ini tidak berlaku bila Terdakwa didakwa

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman

pidana lima belas tahun atau lebih. Bila hal ini terjadi, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP) (M. Yahya

Harahap, 2002:93).

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Yang Diakibatkan Oleh Pelanggaran

Lalu Lintas

Menurut aturan hukum formal yakni yang tercantum dalam KUHP,

tiap-tiap tindak pidana dari pelanggaran lalu lintas dapat dikenai dakwaan

sesuai dalam Pasal-Pasal dalam KUHP. Apabila dalam suatu kecelakaan

menimbulkan korban meninggal atau luka ataupun cacat maka pengemudi

kendaraan bermotor dapat dikenai tuntutan pidana. Pengemudi kendaraan

bermotor yang terkena tuntutan pidana adalah yang terlibat di dalam


commit to user

35

peristiwa-peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yakni pada

Pasal-Pasal :

Pasal 338 yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan

jiwa orang lain, dihukum penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan

ini dinamakan pembunuhan (doodslag), yang berarti diperlukan perbuatan

yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu bersifat

disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Sebaliknya

pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk

membunuh itu.

Pasal 340 yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dan dengan

direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena

pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara

seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun”. Kejahatan ini dinamakan

pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih

dahulu (voorbedachte rade) berarti antara timbulnya maksud untuk

membunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pelaku

untuk dengan tenang memikirkan, missal dengan cara bagaimanakah

pembunuhan itu akan dilaksanakan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit

akan tetapi juga tidak terlalu lama yang terpenting pelaku dapat dengan

tenang memikirkan yang sebenarnya pelaku dapat membatalkan niatnya

untuk membunuh.

Pasal 359 yang berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu

tahun”. Mati disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi

kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau

lalainya Terdakwa (delik culpa). Karena salahnya berarti kurang hati-hati,

lalai lupa, amat kurang perhatian.

Pasal 360 ayat 1 yang berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya

menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara paling

lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun”.


commit to user

36

Pasal 360 ayat 2 berbunyi: “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan

orang luka berat di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima

tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”. Akibat yang

ditimbulkan dalam Pasal ini adalah luka berat, luka yang menyebabkan jatuh

sakit atau terhalang pekerjaannya sehari-hari, serta karena salahnya (kurang

hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan.

Pasal 492 yang berbunyi : “Barangsiapa yang sedang mabuk, baik di

tempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik

mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus

dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau

kesehatan orang lain dihukum kurungan paling lama enam hari”. Supaya

dapat dikenakan Pasal ini harus dibuktikan bahwa (Penjelasan KUHP pada

Pasal 492) :

a. Orang itu mabuk (bukan kelihatan mabuk). Mabuk berarti kebanyakan

minum minuman keras sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu

panca inderanya atau anggota badannya.

b. Ditempat umum, tidak saja di jalan umum atau jalan raya tetapi juga di

tempat-tempat yang dapat dikunjungi banyak orang.

c. Merintangi lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum, (Soerjono

Soekanto, 2004:58).

4. Tinjauan Tentang Terdakwa

Menurut Ensikopedi Nasional Indonesia (Ensikopedi Nasional

Indonesia, 2004: 175) Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut,

diperiksa di sidang pengadilan pidana. Segera setelah penuntutan dimulai,

dalam tuntutan atau pemanggilan Terdakwa ke muka sidang, jaksa

menyebut nama, nama kecil, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan dan

alamat pekerjan Terdakwa. Seorang Terdakwa memiliki hak untuk diadili

di sidang yang terbuka untuk umum. Apabila seorang Terdakwa

melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai

pengadilan negeri, tiap-tiap pengadilan negeri memiliki wewenang untuk


commit to user

37

mengadili perkara pidana yang dilakukannya. Selain itu pengertian

Terdakwa tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana butir

15, sebagai berikut : “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut,

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Dalam KUHAP pengaturan

tentang hak-hak Terdakwa yang dijamin dan diatur dalam Pasal 50-68

yakni:

a. Hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1).

b. Hak Tersangka untuk segera dimajukan perkaranya ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat 2).

c. Hak Tersangka untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3).

d. Hak Tersangka untuk diberitau dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a).

e. Hak Terdakwa untuk diberitau dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 huruf b).

f. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52).

g. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan juru bahasa pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 53 ayat 1).

h. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

i. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55).

j. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat bantuan hukum secara Cuma-Cuma (Pasal 56 ayat 2).

k. Hak Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat 1).

l. Hak Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dokter pribadinya guna kepentingan kesehatannya (Pasal 58).

m. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penaguhannya (Pasal 59).


commit to user

38

n. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka atau Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

o. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

p. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlakukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka atau Terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1).

q. Surat menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut hukum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan (Pasal 62 ayat 2).

r. Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut hukum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal ini diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi ”telah ditilik” (Pasal 62 ayat 3).

s. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63).

t. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

u. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).

v. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).

w. Hak Tersangka untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat (Pasal 67).

x. Hak Tersangka atau Terdakwa untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68), (R. Soesilo, 2007:55-66).


commit to user

39

Menurut KUHAP yang mengakui dan menempatkan Tersangka

dalam posisi his entity dan dignity as a human being yang harus

diberlakukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan (Aminah

Humairoh,2010:8). Persamaan dihadapan hukum atau equality before the

law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini

menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada

negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan

Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke

Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie

(KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada

masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik

pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan

hukum adat disamping hukum kolonial (Aristo Pangaribuan, 2010: 2). Hak

asasi manusia dijadikan sebagai landasan pokok yang menjiwai KUHAP

Indonesia.dengan asas “equal before the law” yakni asas praduga tidak

bersalah, maka hak asasi seorang Terdakwa harus dihormati dan dijunjung

tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Terdakwa harus diperlakukan sebagai “subyek”, tidak boleh dipaksa untuk

menerangkan suatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh

pihak Kepolisian atau Penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh

pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di

depan persidangan oleh Hakim. Dalam pelaksanaan penegakan hukum,

HAM yang melekat pada diri manusia tidak boleh dikurangi hak-hak

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum.

b. Praduga tak bersalah.

c. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.

d. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang

cukup (http://bengkuluutara.wordpress.com/2009/05/12/pelanggaran-


commit to user

40

hak-Tersangka-Terdakwa-dan-terpidana-dalam-sistem-peradilan-

pidana/>]24 Agustus 2010 pukul 14.22).

Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dijamin

dalam sistem hukum Indonesia sebagai pengakuan hak individu

(individual right). Apabila tidak ada persamaan di hadapan hukum maka

sebenarnya hak individu itu sama sekali tidak ada. Persamaan di hadapan

hukum tidak mengenal pengecualian seperti jabatan, kedudukan, latar

belakang, asal-usul, immunitas, strata sosial-ekonomi, kaya-miskin, ras,

etnik, warna kulit, keturunan, budaya dan lain-lain (Aminah Humairoh,

2010: 15).

5. Tinjauan Tentang Teori-Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun

yang banyak itu dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni:

a. Teori Absolut/ Teori Retributif/ Teori Pembalasan (vergeldings

theorien)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Pidana dijatuhkan

semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau

tindak pidana (quia peccatum est). Inilah dasar pembenar dari

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. negara

berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah

melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan

hukum (pribadi, masyarakat atau negara yang telah dilindungi).

Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal

dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang

lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi


commit to user

41

pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari

penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa ke depan baik

terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana

tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi

bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan

pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah, yaitu:

1. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subyektif dari

pembalasan).

2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam

dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang

terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan

baik fisik maupun psikis ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati,

amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya

perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung tetapi juga pada

masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau

menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subyektif), maka kepada

pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut

obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu

penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori

pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati baik korban dan

keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian/ doel theorien)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut

(pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana

untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :

1. Teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) ;

atau

2. Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) ;atau


commit to user

42

3. Teori tujuan (utilitarian theory), pengimbalan mempunyai tujuan

tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (orang berbuat

kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan

kejahatan). Teori ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau

kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang

ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak,

pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah

laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan

untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan

yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan

(forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan

(detterence). Menurut ahli hukum Seneca yang menganut teori ini

berpendapat bahwa: Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne

peccetur No reasonable man punishes because there has been a

wrong doing, but in order that there should be no wrong doing , (The

US Department of State publication, Rights of the People: Individual

Freedom and the Bill of Rights and Rights of the Accused,

2008:1).

c. Teori Gabungan (multifungsi/ vernegings theorien)

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh

melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan

adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan

pidana. Penganut teori ini antara lain Pellegrino Rossi, Binding,

Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Ciri dari teori gabungan

ini antara lain:

1. Pembalasan bertujuan membuat pelaku menderita

2. Prevensi dilakukan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan


commit to user

43

3. Hasil utama melindungi masyarakat dan melindungi hak pelaku

kejahatan berdasar hak asasi manusia.

Teori gabungan ini mengakui restorative justice dimana pelaku

harus mengembalikan keadaan pada kondisi semula, keadilan bukan

saja menjatuhkan sanksi namun memperhatikan keadilan bagi

korban> (http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/teori-teori-

pemidanaan .html>11 November 2010 pukul 20.11 WIB). Restorative

justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling

terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan “kepentingan komunitas”

mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan

mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia

dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan

dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka

daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau

hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian

restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan

korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting

adalah sense of control. Secara rinci restorative model mempunyai

beberapa karakteristik yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;

2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;

3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi; 4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak,

rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; 5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak,

dinilai atas dasar hasil; 6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial; 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses

restoratif; 8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik

dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;


commit to user

44

9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif, (http://alienjustitia.blogspot.com/p/ perkembangan-teori-pemidanaan .html>11 November 2010 pukul 20.21 WIB).

B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Lanjar Sriyanto

Hak-Hak Terdakwa

KUHAP Pasal 50 – Pasal 68

Mendapat Bantuan Hukum dari

Penasihat Hukum

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003

Tentang Advokat

Pembelaan Penasihat Hukum

Di dalam persidangan

Dasar hukum ? Teknik Pembelaan ? Hambatan ?

Di luar persidangan

Teknik Pembelaan ? Hambatan ?


commit to user

45

2. Keterangan Kerangka Pemikiran

Peristiwa dalam lalu lintas bukan hanya semacam pelaggaran saja,

akan tetapi dapat pula terjadi tindak pidana kejahatan yang salah satunya

mengakibatkan matinya nyawa orang lain entah itu karena sengaja

(tabrak lari) atau pun tidak sengaja (alpa). Pidana kejahatan dalam berlalu

lintas, khususnya yang tidak disengaja dialami oleh Lanjar Sriyanto.

Dalam hal ini Lanjar Sriyanto mengalami kecelakaan yang

mengakibatkan istrinya meninggal dunia sehingga Lanjar Sriyanto

dianggap sebagai Tersangka atas hilangnya nyawa istrinya, hingga ia

ditetapkan sebagai Terdakwa.

Lanjar Sriyanto merupakan gambaran dari sisi masyarakat yang

memiliki nilai kehidupan kelas bawah yang artinya dari segala aspek

kehidupannya baik dalam aspek hukum, ekonomi, sosial dan pendidikan

tidak tercukupi dengan baik. Sehingga ketika Lanjar dihadapkan ke

depan persidangan, dia tidak memiliki pengatahuan apa-apa mengenai

hukum dan bagaimana menghadapi hukum itu sendiri. Namun merujuk

pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54

KUHAP mengatakan bahwa sekalipun sesorang sudah ditetapkan sebagai

Terdakwa, namun ia mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Undang-

Undang. Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Serta

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Tentang Advokat berbunyi; Advokat wajib memberikan bantuan hukum

secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain

menangani perkara dengan menetapkan suatu legal fee atau honorarium,

Penasihat Hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan

hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan

bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari. Penasihat

Hukum Oleh sebab itu maka Penasihat Hukum dituntut agar dapat


commit to user

46

mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk

orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma

atau Probono. Karena Terdakwa Lanjar Sriyanto termasuk dalam WNI

yang tidak mampu kondisi ekonominya serta layak dibantu perkara

hukumnya, maka perkara ini mendapat perhatian dari Advokat yang

berkantor di Law Firm Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners

Surakarta.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2003 Tentang Advokat serta pada Pasal 69-73 KUHAP maka Penasihat

Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto membela hak hukum dan kepentingan

Kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Namun karena

Terdakwa Lanjar Sriyanto tidak mampu (miskin) Penasihat Hukum

Terdakwa bersedia memberikan bantuan hukum atau jasa hukum serta

membela perkara pidana Terdakwa secara Cuma-Cuma (Probono).

Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto melakukan

pembelaan terhadap perkara Kliennya, baik di dalam pengadilan maupun

di luar pengadilan dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama yakni di

Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam melakukan pembelaan untuk

kepentingan Kliennya, tentulah seorang Penasihat Hukum mempunyai

teknik-teknik pembelaan tersendiri serta mempunyai dasar hukum dari

pembelaannya. Akan tetapi dalam melakukan pembelaan terhadap

Kliennya, dalam hal ini Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat Hukum

akan menghadapi berbagai hambatan-hambatan serta bagaimana cara atau

teknik pembelaan hukum dari Penasihat Hukum itu sendiri baik di dalam

pengadilan dan di luar pengadilan, dalam menangani hambatan yang

muncul sehubungan dengan perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang

menimpa Kliennya.


commit to user

47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis laksanakan dengan

mengambil tempat di Kantor Advokat Muhammad Taufiq, S.H, M.H, S.H,

M.H & Partners, Advocates & Counsellors at Law Surakarta maka diketahui

dengan lengkap data mengenai Terdakwa, yakni :

Identitas Terdakwa

Nama : Lanjar Sriyanto

Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 05 Juli 1974

Umur : 35 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Dusun Dadapan Lor RT.07 RW. 12,

Desa Kaliroto, Berbah, Kab. Sleman

atau Desa Jajar RT 03 RW 06, Kec.

Laweyan, Kota Surakarta;

Agama : Islam,

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan oleh Penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2009

sampai dengan tanggal 28 Desember 2009 dan ditahan oleh Hakim

Pengadilan Negeri Karangayar sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai

tanggal 15 Januari 2010. Terdakwa sejak persidangan ketiga didampingi

oleh tim Penasihat Hukum yang beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H,

M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dari Kantor Advokat Muhammad

Taufiq, S.H, M.H, S.H, M.H & Partners, Advocates & Counsellors at Law

Surakarta dan Budhi Kuswanto, S.H dari Kantor Advokat “AKASYAF”

Law Firm, Sumber, Surakarta.

KASUS POSISI


commit to user

48

Pada hari Senin, 21 September 2009 Terdakwa Lanjar Sriyanto

mengendarai sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U dari Colomadu

menuju Solo atau dari arah barat menuju timur dengan kecepatan tinggi +

60 km/jam berjalan searah di belakang kendaraan Suzuki Carry, saat itu

keadaan lalu lintas ramai. Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda

motornya dan berjalan dalam jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan

yang ada di depannya, sehingga saat pengemudi Carry di depannya

mengerem kendaraan, Terdakwa Lanjar Sriyanto tidak dapat

mengendalikan sepeda motornya lalu menabrak kendaraan Suzuki Carry

dari arah belakang, kemudian sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U

yang dikendarai Terdakwa dan pemboncengnya (anak Terdakwa bernama

Samto Warih Waluyo) terjatuh sedangkan pembonceng lainnya yakni istri

Terdakwa (yang bernama Saptaningsih) terjatuh/ terpental ke arah selatan

as jalan dan tertabrak oleh kendaraan Isuzu Panther No. Pol AE-1639-JA

yang berjalan dari arah berlawanan pada jalur di sebelah selatan as jalan.

Akibat kejadian tersebut, pembonceng sepeda motor Yamaha No. Pol AD-

5630-U atas nama Saptaningsih (perempuan, umur 37 tahun) mengalami

luka dan meninggal dunia di tempat kejadian (hal tersebut di kuatkan oleh

Visum Et Repertum nomor: VER/ 14/X/ 2009 tanggal 16 Oktober 2009

atas nama Saptaningsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. Kunto

Aji TS, dokter pada Rumah Sakit TNI AU Lanud. Adi Soemarmo,

Surakarta).

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25

Februari 2010 dengan Nomor Register Perkara: PDM-

178/KNYAR/Ep.1/119, Terdakwa Lanjar Sriyanto oleh Jaksa Penuntut

Umum dikenai Tuntutan Pidana sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Lanjar Sriyanto terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya

menyebabkan matinya orang lain dan karena kealpaannya

menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga


commit to user

49

berhalangan menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu,

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP: “barang

siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang

lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan dakwaan

Kedua Pasal 360 ayat 2 KUHP: “barang siapa karena

kesalahannya menyebabkan orang luka berat di hukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman

kurungan selama-lamanya satu tahun.”;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lanjar Sriyanto dengan

pidana penjara selama 1 bulan (satu) bulan 7 (tujuh) hari dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1 unit sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U;

1 lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U;

1 lembar SIM C Umum atas nama Lanjar Sriyanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lanjar Sriyanto;

4) Menetapkan agar Terdakwa Lanjar Sriyanto dibebani membayar

biaya perkara sebesar rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam memberikan

bantuan hukum terhadap Terdakwa adalah pada saat diluar persidangan sampai

selesainya persidangan. Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum

terhadap Terdakwa untuk mencegah adanya penyalah gunaan wewenang dari

aparat penegak hukum, untuk menghindarinya Penasihat Hukum diperlukan untuk

mendampingi tersangka atau terdakwa dari tingkat penyidikan, penuntutan dan

dalam pemeriksaan dipengadilan. Dengan adanya Penasihat Hukum pada tingkat

penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan, hak – hak Tersangka atau

Terdakwa akan terjamin dan terlindungi sebagaimana diatur dalam KUHAP.


commit to user

50

1. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto dilakukan di

pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Karanganyar dan di

pengadilan tingkat kedua yakni di Pengadilan Tinggi Semarang. Pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Tinggi Semarang dilakukan

karena Jaksa Penuntut Umum tidak menerima terhadap putusan hakim

Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga mengajukan upaya hukum

banding.. Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka

Penulis memberikan batasan masalah yaitu membahas mengenai upaya

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto dalam lingkup

periksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri

Karanganyar.

A. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto

di Dalam Persidangan

Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto di dalam

persidangan adalah dengan mengajukan pembelaan (pledoi) dan

berbagai bentuk pendampingan terhadap Terdakwa selama menjalani

proses pemeriksaan di dalam persidangan serta mengajukan saksi-saksi

yang meringankan Terdakwa Lanjar Sriyanto. Pembuatan Eksepsi tidak

dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dasarkan pada alasan

bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto menyatakan telah mengerti atas

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi.

Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto mempunyai sikap een

objektieve beoordeling van een subjektieve positie artinya sikap

Penasihat hukum di dalam persidangan harus selalu bersandar pada

kepentingan Terdakwa, namun harus tetap bersikap obyektif. harus

menggunakan ukuran obyektif dalam upaya meringankan bahkan

membebaskan Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa melakukan upaya

pembelaan pada saat Terdakwa menjalani sidang yang ketiga dan


commit to user

51

sebelum sidang yang ketiga ini Terdakwa Lanjar Sriyanto bertindak atas

nama dirinya sendiri ( bertindak tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukum). Di dalam pengadilan, Advokat merupakan salah satu unsur

peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak

memihak serta berjalannya prinsip due process of law. .

Kapasitas Penasihat Hukum saat memeriksa Tersangka dimuka

sidang pengadilan bersifat aktif, artinya kehadirannya dapat

menggunakan hak-haknya sama seperti hakim dan jaksa penuntut umum

yaitu hak bertanya jawab, cross examination, hak untuk mengajukan

pembuktian (saksi dan surat/alat bukti lain) dan pledoi (penasehat hukum

sebagai procurator/pembela). Betapa sulit posisi Penasihat Hukum

dalam perkara pidana, dimana harus memadukan antara keharusan

memihak Terdakwa dengan penilaian yang subyektif terhadap peristiwa-

peristiwa di persidangan karena ”erhische legiminatik” oleh karena

profesionalisme seorang Advokat sangat dibutuhkan (www.mail-

archive.com/cikeas @yahoogroups .com /msg22404.html, 5 September

2010 pukul 12.15 WIB).

1. DASAR HUKUM PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM

TERDAKWA

Berdasarkan fakta peristiwa, fakta hukum, dan fakta yang

terdapat di dalam persidangan maka Penasihat Hukum Terdakwa

menyusun berkas Pembelaan/ Pledoi, sehingga diketahui dasar

hukum pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Lanjar Sriyanto, yakni :

a) Berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridisnya.

Berdasarkan fakta peristiwa yang telah dipelajari oleh

Penasihat Hukum Terdakwa maka disusunlah pembelaan dalam


commit to user

52

bentuk Pledoi yang dibacakan dalam persidangan.pada hari

Kamis tanggal 25 Februari 2010. Sebagaimana yang didakwakan

Jaksa Penunutut Umum kepada Terdakwa, dimana Terdakwa

didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu:

i) Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 359 KUHP.

ii) Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya dalam pledoi, agar dapat diketahui bersalah

atau tidaknya Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa

melakukan analisis hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tersebut. Analisis hukum yang dilakukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa pada intinya berisi tentang keberatan Tim

Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

yakni :

1. Dakwaan Error in Persona

Berdasarkan uraian Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut

Umum disebutkan bahwa “….korban Saptaningsih terjatuh/

terpental ke arah selatan as jalan dan tertabrak oleh

kendaraan Isuzu Panther No. Pol AE-1639-JA yang

berjalan dari arah berlawanan pada jalurnya di sebelah

selatan as jalan”. “Mobil Panther mempunyai peranan

dalam kecelakaan ini yaitu sebagai yang menabrak

sehingga menyebabkan matinya seseorang”.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas dan

tidak cermat (Obscuur Libel).

Bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa

Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur. Hal ini

dikarenakan : Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

menentukan syarat tentang isi surat dakwaan ialah “harus


commit to user

53

berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu

dan tempat tindak pidana dilakukan”. Bahwa yang

dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja

menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (Pasal) dari

peraturan perundangan pidana yang didakwakan, melainkan

juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang

unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang

harus jelas pula cara tindak pidana dilakukan oleh

Terdakwa dan kaitannya atau hubungannya dengan

peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak

menjelaskan mengenai “unsur karena salahnya

menyebabkan matinya orang” sebagaimana yang

disyaratkan dalam Pasal 359 KUHP. Padahal dalam kasus

ini unsur kesalahan tidak ada pada diri Terdakwa.

Mengingat, dalam teori hukum pidana ada prinsip aktual

dan faktual, yaitu siapa yang secara langsung menabrak itu

yang menjadi Terdakwa. Dalam kasus ini, di dalam

dakwaan Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan bahwa

“….korban Saptaningsih terjatuh/ terpental ke arah selatan

as jalan dan tertabrak oleh kendaraan Isuzu Panther No. Pol

AE-1639-JA yang berjalan dari arah berlawanan pada

jalurnya di sebelah selatan as jalan”. Hal ini tentu

menunjukkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

kabur, tidak jelas dan tidak cermat (Obscuur Libel).Unsur

barang siapa dalam kasus ini seharusnya bukan dialamatkan

kepada Terdakwa. Melainkan, adalah sopir mobil Panther

yang manabrak korban, sehingga menyebabkan matinya

korban. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya

orang”, jelas tidak tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa.


commit to user

54

Mengingat, tidak ada hubungan kausalitas kekuranghati-

hatian Terdakwa dengan penyebab matinya korban

Saptaningsih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

“Unsur-unsur Pasal 359 KUHP” adalah tidak terbukti.

3. Mengenai Unsur-unsur Dalam Dakwaan Kedua yang

menyatakan bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan

Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360

ayat (2) KUHP.

Dalam hal ini, karena salahnya (kurang hati-hatinya)

menyebabkan orang luka ringan (tidak ziek dan tidak

terhalang pekerjaan sehari-hari), tidak dikenakan pasal ini

(R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Penerbit Politeia, Tahun 1976). Berdasarkan

Fakta Persidangan dan Keterangan Ahli dr. Rory Hartono

menyatakan bahwa Visum et Repertum atas nama korban

Samto Warih Waluyo termasuk derajat ringan. Dalam hal

ini, derajat luka ditentukan dari luasnya luka, apakah luka

tersebut mengganggu aktivitasnya atau tidak, dan

memerlukan rawat inap atau tidak.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui dengan

jelas menyatakan bahwa korban Samto Warih Waluyo

(anak Terdakwa) tidak menjalani rawat inap, melainkan

hanya diberikan pengobatan pada dahi dan bibir untuk

selanjutnya di bawa pulang ke rumah dan juga tidak

sampai menghalangi aktivitas sehari-hari korban Samto

Warih Waluyo (anak Terdakwa). Oleh karena itu, sesuai

dengan fakta persidangan tersebut jelas menunjukkan

bahwa korban Samto hanya mengalami luka ringan.

Berdasarkan pendapat R.Soesilo di atas, bahwa karena


commit to user

55

salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka

ringan (tidak ziek dan tidak terhalang pekerjaan sehari-

hari), tidak dikenakan pasal ini. Dengan demikian “Unsur-

unsur Pasal 360 ayat (2) KUHP” adalah tidak terbukti dan

tidak dapat digunakan untuk menjerat Terdakwa.

4. Dalam kasus ini menurut pendapat Penasihat Hukum

Terdakwa, korban meninggal (Saptaningsih) bukan karena

kecelakaan tunggal, sehingga Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan kesalahannya. Melainkan, ada

kecelakaan lain yang menyebabkan matinya korban. Hal

ini sesuai dengan keterangan saksi Karyanto selaku

Penyidik dalam kecelakaan ini, yang menyatakan bahwa

“Mobil Panther mempunyai peranan dalam kecelakaan ini

yaitu sebagai yang menabrak sehingga menyebabkan

matinya seseorang”.

Sehubungan dengan pledoi yang disampaikan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang dipaparkan di atas

maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

a. Menyatakan bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto tidak

terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana baik pada dakwaan Kesatu dan

Dakwaan Kedua.

b. Membebaskan Terdakwa Lanjar Sriyanto dari semua

tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya

melepaskan Terdakwa Lanjar Sriyanto dari semua tuntutan

hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan,

kedudukan, dan harkat serta martabatnya.


commit to user

56

d. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada negara.

b) Mengkombinasikan pembelaannya (pledoi) dengan pendapat

pakar , ahli hukum dan teori-teori hukum (doktrin).

Pendapat pakar dan ahli hukum serta teori-teori hukum.

yang digunakan oleh Penasihat Hukum yaitu sebagai berikut :

1. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, dijelaskan bahwa mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa. Akan tetapi, kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa). Dalam hal ini, yang dimaksud karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum kecelakaan terjadi, kondisi sepeda motor saat itu adalah normal dengan kecepatan 50-60 km/jam dan karena Mobil Suzuki Carry secara mendadak mengurangi lajunya tanpa ada tanda dari lampu stopper mobil, maka terjadilah tabrakan tersebut. Padahal, Terdakwa Sriyanto sudah mengerem dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, tidak bisa menghentikan laju motor yang oleng dan akhirnya bemper motornya menabrak mobil Carry (mengenai bemper belakang). Hal ini tentu menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sangat berhati-hati pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Hal yang patut menjadi pertanyaan di sini adalah penyebab matinya korban. Apakah karena kecelakaan tunggal, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ataukah ada kecelakaan lain yang menyebabkan matinya korban? Hal ini sangat penting untuk membuktikan unsur “karena salahnya menyebabkan matinya orang”, sehingga orang yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang tepat dan bukan orang yang dikorbankan akibat rekayasa hukum yang tidak memiliki akses keadilan.

2. Bahwa menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas

Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan (Harian KOMPAS, 19/12/2008). “Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan polisi dan jaksa, dalam mengambil


commit to user

57

keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani”. Berhukum berdasarkan book-rule amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani (Harian Kompas, Senin 08/06/2009).

3. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar

selalu mengatakan, ”Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum”. Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah ”Demi Keadilan”, bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20).

4. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor

Moh. Mahfud, MD, menyatakan: Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hari nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. ”Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia maka hakim harus memproritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia”. Inilah yang disebut dengan keadilan subtantif bukan normatif-legalistik formalistik (Harian KOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).

5. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas

Indonesia, Profesor Indriyanto Seno Aji, berpendapat dalam kasus ini: korban tak layak dan tak bisa dijadikan terdakwa. ”Ia justru korban. Jika majelis hakim yang mengadilinya cermat, saat dakwaan dibacakan, hakim sudah bisa menyatakan dakwaan harus dibatalkan karena kabur dan tidak cermat,”. Oleh karena kasusnya terlanjur berjalan di pengadilan, hakim harus membebaskan Terdakwa. Sebagai gantinya, pengemudi mobil Panther itu yang harus dijadikan terdakwa, sebab dalam hukum pidana ada prinsip aktual dan faktual, siapa yang secara langsung menabrak itu yang menjadi terdakwa (Harian KOMPAS, Senin, 11/01/2010, hal. 1).

6. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas

Indonesia yang lain, Dr. Rudi Satrio, berpendapat dalam kasus ini: langkah yang dilakukan polisi dinilai kurang tepat. “Sebetulnya kesalahan tidak ada, karena istrinya tewas ditindas sama orang lain (Mobil Isuzu Panther). Kepada suami tersebut (terdakwa Lanjar) tidak dapat


commit to user

58

dipertanggungjawabkan karena dia juga jadi korban dalam kasus ini”. Dia bukan penyebab kematian istrinya (Harian SOLOPOS, Rabu, 13/01/2010 hal. 8), (Putusan PN. Kra. No. 249/Pid.B/2009).

c) Berdasarkan kasus posisi dan keterangan yang diberikan oleh

Terdakwa Lanjar Sriyanto yang oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diminta menuturkan fakta peristiwa dan kronologi

dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan terbuka dan

sejujur-jujurnya yang didapat ketika menjalani pemeriksaan di

persidangan.

d) Mendasarkan pembelaannya pada teori pemidanaan gabungan

dan teori restorative justice.

Teori Gabungan (multifungsi/ vernegings theorien) yang

bercirikan bahwa pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya

pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam

ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general,

serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Teori Gabungan

mengakui restorative justice yang lebih memihak kepada

pengembalian kedudukan seorang Terdakwa dalam hak-haknya

sebagai seorang manusia yang perlu dilindungi hak-hak

asasinya. “The role of the lawyer is considered central to

protecting the rights of a person accused of a crime, but the

lawyer standing alone would be of little use were it not for the

bundle of codified rights that are there for the accused person's

protection (Precedent and Analogy in Legal Reasoning,

Stanford Encyclopedia Of Philosophy, First published Tue 20

Jun, 2006”, yang berarti peran Penasihat Hukum dianggap

pusat untuk melindungi hak-hak orang yang dituduh

melakukan kejahatan, tetapi Penasihat Hukum sendiri akan

digunakan kecil itu tidak untuk hak dikodifikasikan yang ada

untuk perlindungan kepada seorang


commit to user

59

Terdakwa, (Precedent and Analogy in Legal Reasoning,

Stanford Encyclopedia Of Philosophy, cetakan pertama pada

Selasa tanggal 20 Juni tahun 2006).

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dihadapi oleh

Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat Hukum Terdakwa

mengutamakan teori ini dengan alasan restorative justice dapat

mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling

terkena pengaruh yaitu korban, dalam hal ini adalah Terdakwa

Lanjar Sriyanto. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan

harus dihukum.,bukan hanya dalam lingkup hukum pidana saja

tetapi juga ada nuansa hukum perdata. Hukum bukan hanya

milik negara dan korban juga berhak mendapat keringanan

hukuman dari negara. Teori restorative justice juga menaungi

bahwa tujuan hukum itu sendiri bersifat Progesif (Teori Hukum

Progesif), yakni sanksi hukum yang diberikan kepada

Terdakwa Lanjar Sriyanto berfungsi untuk memulihkan serta

pembelaan hukum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2. TEKNIK PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

Sebelum melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan

kliennya, Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto minimal harus

memahami 3 hal yang paling mendasar yaitu :

a) Tujuan atau target seorang Advokat (Penasihat Hukum) melakukan

pembelaan adalah meringankan kepentingan hukum klien.

Melakukan pembelaan hukum bukanlah membela perbuatan klien

yang bersalah namun membela hukumnya, bagaimana membela

hukum atas orang yang telah melakukan kejahatan.

b) Kronologi (alur peristiwa).mencakup apa dan bagaimana peristiwa

tersebut terjadi, siapa saja (pihak-pihak) yang terlibat dalam

peristiwa hukum tersebut. Masing-masing diuraikan secara jelas


commit to user

60

kedudukan para pihak dalam peristiwa hukum tersebut, sehingga

dapat ditarik dan ditentukan hubungan kausalitasnya (hubungan

sebab akibat).

c) Aspek hukum (bidang hukum) apa yang berlaku dalam perkara

hukum yang sedang dihadapi kliennya.

A precedent is the decision on the law in a case before a court or some similar legal decision-maker such as a tribunal. Paradigmatically in Common Law legal systems a judicial decision is given in a judgment which has five aspects to it: 1. a recitation of the facts of the case, i.e., an account of what

happened; 2. an identification of the legal issue—the disputed question of

law—which the court is being asked to resolve; 3. the reasoning over the appropriate resolution of that issue; 4. the ruling resolving the issue put before the court, e.g. that in

these circumstances the defendant has breached a contract, or does not owe the plaintiff a duty of care, or holds the property on trust for a third party, or made a decision contrary to natural justice; and

5. the result or outcome of the case, i.e., which party succeeded in the action; which follows from (d), (Precedent and Analogy in Legal Reasoning, Stanford Encyclopedia Of Philosophy, First published Tue 20 Jun, 2006).

Teknik pembelaan yang digunakan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa di dalam persidangan yakni :

1) Meminta Terdakwa Lanjar Sriyanto memberikan keterangan dan

bertutur kata yang sebenarnya di dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, mengingat Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah warga

negara Indonesia yang buta hukum. Pihak Penasihat Hukum dapat

mengetahui kebenaran materiil dari perkara pidana kecelakaan lalu

lintas yang menimpa Kliennya dengan terlebih dahulu minimal

mendengar cerita Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hal ini berguna

sebagai bahan pembelaan di persidangan yang berikutnya.

2) Penasihat Hukum Terdakwa menginvestigasi sendiri Terdakwa

Lanjar Sriyanto di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan


commit to user

61

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan materi

pembelaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Penasihat

Hukum tidak mengandung unsur yang dapat membuat Terdakwa

mengalami trauma psikis, (mengingat akibat yang ditimbulkan dari

perkara pidana Kliennya menyebabkan istrinya meninggal dunia),

pertanyaan diberikan dengan santun dan bertutur ramah.

3) Berusaha menciptakan suasana persidangan yang kondusif bagi

Terdakwa Lanjar Sriyanto dalam pemeriksaan perkara dengan

mengajukan interupsi apabila dirasa oleh Penasihat Hukum

Terdakwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat

memojokkan atau menjerat Kliennya, baik kepada Majelis Hakim

dan kepada Jaksa Penuntut Umum.

4) Menterjemahkan serta membantu Terdakwa bertutur kata dengan

bahasa Indonesia yang baku dalam memberikan keterangan selama

proses pemeriksaan di persidangan, mengingat Terdakwa sangat

kesulitan dalam berbahasa Indonesia dan lebih fasih menggunakan

bahasa jawa yang tidak semua orang di dalam persidangan

mengerti, termasuk oleh Ketua Majelis Hakim yang berasal dari luar

pulau Jawa.

5) Mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa. Saksi-saksi

yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni :

a. Saksi Aiptu Karyanto ( petugas penyidik yang mengambil

keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum).

b. Saksi Pandi Widodo (pemilik mobil Isuzu Panther).

c. Dokter Christian Kunto Aji Tunjung .S sebagai saksi ahli

(dokter umum di RS. TNI AU Adi Soemarmo yang membuat

Visum Et Repertum atas nama korban Saptaningsih dan korban

Samto Warih Waluyo).

d. Saksi Sudaryono, S.H, M. Hum sebagai saksi ahli (dosen

Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Surakarta).


commit to user

62

e. Dokter Rorry Hartono sebagai saksi ahli (dokter forensik di

RSUD. dr. Moewardi Surakarta).

6) Menjaga komunikasi dengan Terdakwa saat Terdakwa

diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk duduk di sebelah kursi yang

disediakan dengan Penasihat Hukum pada waktu agenda

pemeriksaan saksi-saksi. Komunikasi ini bertujuan untuk

mendapatkan kepastian jawaban untuk menguatkan materi

pembelaan di persidangan serta dapat memberikan rasa aman dan

terlindungi hak-hak hukumnya ketika Penasihat Hukum Terdakwa

dan Terdakwa duduk bersebelahan (menguatkan psikis Terdakwa

dalam menghadapi jalannya persidangan supaya lebih siap dan tidak

takut).

The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by counsel. Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of the law.. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left without the aid of counsel he may be out on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction because he does not know how to establish his innocence. If that be true of men of intelligence, how much more true is it of the ignorant and illiterate, or those of feeble intellect, Justice Oliver Justice George Sutherland, in Powell v. Alabama (1932)

(Hak untuk didengar akan, dalam banyak kasus, dari sedikit gunanya jika tidak memahami hak untuk didengar oleh Advokat (Penasihat Hukum). Bahkan cerdas dan dididik awam telah kecil dan kadang-kadang tidak ada keahlian dalam ilmu huku. Jika dituntut dengan kejahatan, ia tidak mampu, umumnya, untuk menentukan sendiri


commit to user

63

apakah surat dakwaan yang baik atau buruk. Dia terbiasa dengan aturan bukti. Waktu tanpa bantuan Advokat (Penasihat Hukum) ia mungkin akan keluar diadili tanpa biaya yang tepat, dan dihukum pada bukti kompeten, atau bukti tidak relevan untuk mengeluarkan atau tidak dapat diterima. Dia kurang baik keterampilan dan pengetahuan memadai untuk mempersiapkan pembelaannya, Tanpa itu, meskipun ia tidak bersalah, ia menghadapi bahaya keyakinan karena dia tidak tahu bagaimana membangun tidak bersalah. meskipun ia memiliki satu yang sempurna. Ia memerlukan bimbingan tangan nasihat pada setiap langkah dalam proses terhadap dia. Kalau itu benar dari orang-orang intelijen, berapa banyak lagi yang benar adalah hal itu dari bodoh dan buta huruf, atau orang-orang intelek lemah. Hakim Pengadilan Oliver Sutherland George, dalam Powell v. Alabama (1932), Artikel ini diambil dari publikasi US Department of State, Hak Rakyat: Kebebasan dan Bill of Rights. Individu, 23 Juni 2008 4).

Mengingat Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah pencari keadilan

yang tidak mampu secara ekonomi maka pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa selama menjalani pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat

pertama yakni di pengadilan Negeri Karanganyar dilakukan dengan

Probono (Cuma-Cuma). Pembelaan yang dilakukan oleh tim Penasihat

Hukum yang beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka

Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, sudah sesuai dengan Pasal

22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” serta sudah

melaksanakan dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara

Cuma-Cuma.

Upaya pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa Lanjar Sriyanto di pengadilan tingkat pertama yakni di

Pengadilan Negeri Karanganyar membuahkan hasil. Berdasarkan

putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa


commit to user

64

perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto, yakni Putusan Nomor

249/Pid.B/2009/PN.Kray menjatuhkan putusan kepada Terdakwa

Lanjar Sriyanto sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Lanjar Sriyanto telah terbukti secara sah

dan menyakinkan melakukan tindak pidana karena kealpaannya

menyebabkan orang lain mati dan luka sedemikian rupa sehingga

menjadi sakit untuk sementara waktu, akan tetapi tidak dapat

dipersalahkan dan tidak dijatuhi pidana karena tindak pidana

tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa;

2) Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 unit sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U;

1 lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol AD-5630-U;dan

1 lembar SIM C Umum atas nama Lanjar Sriyanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lanjar Sriyanto;

3) Membebankan biaya perkara kepada negara.

B. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto

di Luar Persidangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penasihat Hukum Terdakwa

Lanjar Sriyanto yaitu Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H dalam

melakukan upaya pembelaan terhadap Terdakwa ada teknik-teknik

pembelaan tertentu yang membedakan pihaknya dengan Penasihat

Hukum lainnya dan menjadi ciri khusus bagi pihaknya dalam melakukan

upaya pembelaan terhadap kliennya. Pada saat menerima klien ada

beberapa hal yang harus diperhatikan (termasuk oleh Terdakwa Lanjar

Sriyanto sebagai kliennya) yakni pada saat klien datang yang harus

diketahui oleh Penasihat Hukum. Dalam upaya melakukan pembelaan

hukum untuk kepentingan kliennya, Advokat (Penasihat Hukum)

Terdakwa Lanjar Sriyanto mempunyai manajemen pembelaan perkara


commit to user

65

tersendiri, yang mana sering disebut dengan manajemen kasus.

Sedangkan teknik pembelaan adalah cara-cara atau strategi-strategi

membela yang digunakan oleh Penasihat Hukum (Advokat). Manajemen

kasus adalah manajemen yang berisi tentang bagaimana Advokat

(Penasihat Hukum) Lanjar Sriyantodan menangani suatu perkara atau

kasus yang menimpa kliennya. .Proses manajemen pembelaan perkara

hukum klien meliputi:

1. Identitasnya ( identifikasi identitas seorang klien ), mencakup :

a. Nama ( terkait dengan subyek hukum );

b. Alamat (bedakan antara domisili hukum dan tempat kediaman).

c. Domisili hukum yakni alamat yang dipilih bila seseorang

berurusan dengan hukum. Tempat kediaman berarti tempat yang

secara tetap (residen). Baik domisili maupun tempat kediaman

berkaitan dengan kasus posisi. Serangkaian identitas dan

kronologis membentuk kasus posisi. Hal-hal yang harus ada

dalam membuat dan merumuskan kasus posisi adalah:

1) Identitas para pihak

2) Kronologis dari peristiwa hukum

3) Permasalahan yang harus diselesaikan menurut hukum

4) Solusi atau legal opinion dari sudut pandang profesi

hukum.

2. Keperluannya

Dalam hal ini keperluan klien pastilah membutuhkan jasa hukum.

Dalam teknik menerima klien, harus diluruskan permsalahan apa yang

menimpa diri klien, sehingga uraian atau cerita yang diberikan oleh

klien sesuai dengan yang di alami oleh klien. Teknik ini digunakan

untuk menghindari uraian yang panjang lebar dan tidak diperlukan

dan bersifat membatasi, guna mendapatkan data yang lengkap, jelas

dan efektif. Klien diminta untuk menuliskan kasus posisi yang akan


commit to user

66

membutuhkan jasa hukum pada selembar kertas yang berisi

kronologis peristiwa hukum yang dialaminya.


Terdakwa pada saat di luar persidangan di tingkat Pengadilan Negeri

antara lain :

1) Mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas nama

Terdakwa Lanjar Sriyanto pada saat Terdakwa menjadi tahanan

oleh Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 KUHAP

yang menyatakan bahwa ”atas permintaan Tersangka atau

Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai

dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau

jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”, (R. Soesilo,

2007:40). Dalam perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto, Penasihat

Hukum Terdakwa menangguhkan masa tahanan yang sedang

dijalani Terdakwa. Maksudnya adalah Terdakwa Lanjar

Sriyanto yang pada saat itu berstatus sebagai tahanan yang resmi

dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan

penahannan yang masih harus dijalani Terdakwa Lanjar

Sriyanto DITANGGUHKAN sekalipun masa penahanan yang

diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya

penangguhan penahanan, Terdakwa Lanjar Sriyanto dikeluarkan

dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi masih

berjalan.

Dalam tingkat pemeriksaan di Kejaksaan, pembelaan yangdapat dilakukan oleh Penasihat Hukum adalah permohonanpenangguhan penahanan dan ditingkat kejaksaan ini Penasihat Hukum harus dengan cermat dan teliti melihat surat dakwaan dari jaksapenuntut umum, setelah mengetahui surat dakwaan tersebut penasihathukum mempersiapkan teknis dan strategi pembelaan berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, (Kuswindiarti, 2009:5).


commit to user

67

2) Mengadakan meeting antar Advokat (yakni dengan Tim

Penasihat Hukum) Terdakwa Lanjar Sriyanto yang

beranggotakan 3 orang advokat yakni Muhammad Taufiq, S.H,

M.H, Yossy Eka Rahmanto, S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H,

dengan agenda menganalisis kasus hukum Terdakwa Lanjar

Sriyanto, mengungkap kronologi dari peristiwa hukum yang

menimpa kliennya yakni Terdakwa Lanjar Sriyanto.

3) Sebelum sidang dimulai, Tim Penasihat Hukum berada dalam

satu ruangan khusus dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto untuk

mempersiapkan mental dan membicarakan beberapa hal yang

dipandang perlu oleh Penasihat Hukum mengenai agenda sidang

yang akan dijalani oleh Terdakwa pada hari itu.

4) Menyusun jadwal kerja (time schedule), mengorganisasikan

waktu untuk menentukan solusi atas problem yang dihadapi,

melengkapi berkas-berkas pembelaan, melengkapi bukti-bukti,

menyusun jadwal sidang, agenda sidang, meeting dan

pembagian materi pembelaan hukumnya.

5) Semacam merekonstruksi perkara yakni melakukan reka ulang

terhadap perkara hukum klien menurut versi Penasihat Hukum .

6) Mendasarkan pada hukum-hukum yang terkait menurut Berita

Acara Pemeriksaan dan fakta-fakta peristiwa. Mencari saksi-

saksi, mengolah Berita Acara Pemeriksaan tentang perkara itu

dan menganalisa dan mendiskusi antar Advokat (Penasihat

Hukum).

7) Mengadakan latihan pembelaan, pembagian teknik pembacaan

pembelaan untuk digunakan dalam melakukan upaya pembelaan

di dalam persidangan. yang terdiri dari artikulasi melakukan

pembelaan, notasi pembacaan surat pembelaan, mengadakan

meeting untuk mematangkan latihan pembelaan.


commit to user

68

8) Memberikan komentar-komentarnya dan bersedia untuk

diwawancarai para wartawan yang meliput jalannya

pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri secara transparan dan

sebenar-benarnya.

9) Membuat Legal Opinion untuk dimuat (dipublikasikan) di

media masa. LO dengan standar akademis. Mengelola isu

hukum seputar kasus yang dihadapi oleh kliennya yakni

Terdakwa Lanjar Sriyanto untuk dimuat di media masa cetak

(atau yang lebih dikenal dengan sebutan legal media). Peran

legal media sangatlah penting dan dapat dikatakan merupakan

menjadi titik pusat dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.

Media berfungsi mentransformasikan kebenaran fakta-fakta dan

bukti-bukti dan mensugesti hakim untuk memutus perkara

Terdakwa Lanjar Sriyanto menurut keinginan masyarakat.

Masyarakat yang menilai hukuman apa yang pantas untuk

Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hal ini disebabkan legal media yang

dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam bentuk Legal

Opinion (LO) yang disebarluaskan dan dicetak secara masa oleh

media masa seakan-akan berperan mengorganisasi masa

(masyarakat) untuk turut membela perkara hukum Terdakwa

sehingga berakibat dapat menjustifikasi hakim dan seakan-akan

mengarahkan hakim untuk menjatuhkan putusan kepada

Terdakwa seperti yang dikehendaki oleh Penasihat Hukum

Terdakwa. Memanfaatkan media untuk mendukung pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa secara kasar mengarahkan hakim

untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa Lanjar

Sriyanto.


commit to user

69

2. HAMBATAN PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

LANJAR SRIYANTO DAN CARA MENGATASINYA

Hambatan yang dialami oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Lanjar Sriyanto yakni Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto,

S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, didapat setelah penulis melakukan wawancara

dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H, selaku pemilik dari Law Firm

Kantor Advokat Muhammad Taufiq, S.H, M.H & Partners, Advocates &

Counsellors at Law yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 452 D

Surakarta (Jalan Songgorunggi Nomor 17 A, Surakarta), yang berkapasitas

sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa Lanjar Sriyanto. Hambatan yang

dihadapi Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto hanya kepada FAKTOR

NON TEKNIS saja, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Antar Penasihat Hukum ada yang berbeda kantor yakni Bapak Budhi

Kuswanto, S.H, tidak sekantor dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H,

M.H dan Bapak Yossy Eka Rahmanto, S.H, sehingga terkadang kurang

koordinasi dan kerjasama yang maksimal. Hambatan ini disiasati dengan

perencanaan meeting secara matang dan on time (tepat waktu) sebagai

solusi serta memperbanyak komunikasi melalui berbagai sarana alat

komunikasi.

b. Kesulitan dalam mendatangkan saksi ahli, terutama saksi ahli dalam

bidang kedokteran yakni saksi ahli dr. Christian Kunto Aji Tunjung S,

sebagai dokter umum di RS. TNI AU Adi Soemarmo yang membuat

Visum Et Repertum atas nama korban Saptaningsih (istri Terdakwa Lanjar

Sriyanto yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas) dan Samto Warih

Waluyo (Putra Terdakwa Lanjar Sriyanto (luka-luka akibat kecelaan lalu

lintas) serta dr. Rorry Hartono selaku ahli forensik di RSUD dr. Moewardi

Surakarta, karena faktor kesibukan dan jarak.Solusi untuk hambatan ini

adalah Penasihat Hukum Terdakwa selalu berkomunikasi dan melakukan

negosiasi supaya bisa datang menjadi saksi ahli di dalam persidangan


commit to user

70

dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

menurut agenda sidang.

c. Mengatasi bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah klien yang kurang

mampu sehingga perlu diberikan bantuan hukum secara probono (Cuma-

Cuma) adalah Penasihat Hukum Terdakwa melakukan subsidi silang, yang

mana ada beberapa klien dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara

lain yang ditanganinya yang mampu secara materi dan dapat membayar

fee seperti yang dikendaki oleh Penasihat Hukum yang mana oleh

Penasihat Hukum uang tersebut disubsidikan kepada perkara Terdakwa

Lanjar Sriyanto. serta biaya dari tabungan pribadi (biaya sendiri) untuk

membiayai pengeluaran rutin Penasihat Hukum Terdakwa yakni fotokopi

berkas-berkas, transportasi, uang makan, dan keperluan lain yang

dibutuhkan selama melakukan upaya pembelaan hukum terhadap

Terdakwa Lanjar Sriyanto.


commit to user

71

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang Penulis

kaji, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto yang

beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto,

S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, yang dilakukan di tingkat peradilan

tingkat pertama yakni ketika perkara diperiksa di Pengadilan Negeri

Karanganyar dimana mempunyai 2 cakupan pembelaan yakni pembelaan

di dalam persidangan dan di luar persidangan, dapat diambil 2

kesimpulan, yakni :

a. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan di dalam

persidangan.

Wujud bantuan hukum bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto di dalam

persidangan adalah dengan mengajukan pembelaan (pledoi) dan

berbagai bentuk pendampingan terhadap Terdakwa selama menjalani

proses pemeriksaan di dalam persidangan serta mengajukan saksi-

saksi yang meringankan Terdakwa Lanjar Sriyanto. Pembuatan

Eksepsi tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di

dasarkan pada alasan bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto menyatakan

telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak

mengajukan eksepsi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang

dilakukan di dalam persidangan di dasarkan pada pertama fakta

peristiwa dan fakta yuridisnya; kedua mengkombinasikan

pembelaannya (pledoi) dengan pendapat pakar , ahli hukum dan

teori-teori hukum (doktrin); ketiga berdasarkan kasus posisi dan

keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Lanjar Sriyanto yang oleh


commit to user

72

Penasihat Hukum Terdakwa diminta menuturkan fakta peristiwa dan

kronologi dari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dengan terbuka

dan sejujur-jujurnya yang didapat ketika menjalani pemeriksaan di

persidangan; keempat mendasarkan pembelaannya pada teori

pemidanaan gabungan dan teori restorative justice.


Terdakwa antara lain: pertama meminta Terdakwa Lanjar Sriyanto

memberikan keterangan dan bertutur kata yang sebenarnya di dalam

persidangan yang terbuka untuk umum; kedua Penasihat Hukum

Terdakwa menginvestigasi sendiri Terdakwa Lanjar Sriyanto di

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan memberikan

pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan materi pembelaan;

ketiga berusaha menciptakan suasana persidangan yang kondusif

bagi Terdakwa Lanjar Sriyanto dalam pemeriksaan perkara dengan

mengajukan interupsi apabila dirasa oleh Penasihat Hukum

Terdakwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat

memojokkan atau menjerat Kliennya, baik kepada Majelis Hakim

dan kepada Jaksa Penuntut Umum; keempat menterjemahkan serta

membantu Terdakwa bertutur kata dengan bahasa Indonesia yang

baku dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan di

persidangan, mengingat Terdakwa sangat kesulitan dalam berbahasa

Indonesia dan lebih fasih menggunakan bahasa jawa yang tidak

semua orang di dalam persidangan mengerti; kelima mengajukan

saksi-saksi yang meringankan Terdakwa. Saksi-saksi yang

digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; dan keenam menjaga

komunikasi dengan Terdakwa saat Terdakwa diperintahkan oleh

Hakim Ketua untuk duduk di sebelah kursi yang disediakan dengan

Penasihat Hukum pada waktu agenda pemeriksaan saksi-saksi

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selama menjalani

pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yakni di

pengadilan Negeri Karanganyar dilakukan dengan Probono (Cuma-


commit to user

73

Cuma). Pembelaan yang dilakukan oleh tim Penasihat Hukum yang

beranggotakan Muhammad Taufiq, S.H, M.H, Yossy Eka Rahmanto,

S.H, dan Budhi Kuswanto, S.H, sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” serta sudah

melaksanakan dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun

2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Secara Cuma-Cuma.

b. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan di luar

persidangan mempunyai teknik pembelaan tersendiri. teknik-teknik

tersebut yakni pertama mengajukan permohonan penangguhan

penahanan atas nama Terdakwa Lanjar Sriyanto pada saat Terdakwa

menjadi tahanan oleh Kejaksaan; kedua mengadakan meeting antar

Advokat (yakni dengan Tim Penasihat Hukum dengan agenda

menganalisis kasus hukum Terdakwa Lanjar Sriyanto, mengungkap

kronologi dari peristiwa hukum yang menimpa kliennya yakni Terdakwa

Lanjar Sriyanto; ketiga sebelum sidang dimulai, Tim Penasihat Hukum

berada dalam satu ruangan khusus dengan Terdakwa Lanjar Sriyanto

untuk mempersiapkan mental dan membicarakan beberapa hal yang

dipandang perlu oleh Penasihat Hukum; keempat menyusun jadwal

kerja (time schedule), mengorganisasikan waktu untuk menentukan

solusi atas problem yang dihadapi, melengkapi berkas-berkas

pembelaan, melengkapi bukti-bukti, menyusun jadwal sidang, agenda

sidang, meeting dan pembagian materi pembelaan hukumnya; kelima

semacam merekonstruksi perkara yakni melakukan reka ulang terhadap

perkara hukum klien menurut versi Penasihat Hukum Terdakwa

(Advokat) sendiri; keenam mendasarkan pada hukum-hukum yang

terkait menurut Berita Acara Pemeriksaan dan fakta-fakta peristiwa.

Mencari saksi-saksi, mengolah Berita Acara Pemeriksaan tentang

perkara itu dan menganalisa dan mendiskusi antar Advokat (Penasihat


commit to user

74

Hukum); ketujuh mengadakan latihan pembelaan, pembagian teknik

pembacaan pembelaan untuk digunakan dalam melakukan upaya

pembelaan di dalam persidangan. yang terdiri dari artikulasi melakukan

pembelaan, notasi pembacaan surat pembelaan, mengadakan meeting

untuk mematangkan latihan pembelaan; kedelapan memberikan

komentar-komentarnya dan bersedia untuk diwawancarai para wartawan

yang meliput jalannya pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri secara

transparan dan sebenar-benarnya; serta yang kesembilan adalah

membuat Legal Opinion untuk dimuat (dipublikasikan) di media masa

sehingga dapat menjadi Legal Media, yakni memanfaatkan peran media

masa, yang seakan-akan berperan mengorganisasi masa (masyarakat)

untuk turut membela perkara hukum Terdakwa sehingga berakibat dapat

menjustifikasi hakim dan seakan-akan mengarahkan hakim untuk

menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seperti yang dikehendaki oleh

Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Hambatan-hambatan yanga dihadapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Lanjar Sriyanto hanya bersifat non teknis antara lain yang pertama antar

Penasihat Hukum ada yang berbeda kantor yakni Bapak Budhi Kuswanto,

S.H, tidak sekantor dengan Bapak Muhammad Taufiq, S.H, M.H dan

Bapak Yossy Eka Rahmanto, S.H, sehingga terkadang kurang koordinasi

dan kerjasama yang maksimal; kedua kesulitan dalam mendatangkan

saksi ahli; dan ketiga mengatasi bahwa Terdakwa Lanjar Sriyanto adalah

klien yang kurang mampu sehingga perlu diberikan bantuan hukum secara

probono (Cuma-Cuma) adalah Penasihat Hukum Terdakwa melakukan

subsidi silang serta menggunakan biaya sendiri.


commit to user

75

Menurut analisis Penulis

Hak Terdakwa Lanjar Sriyanto yang tidak terpenuhi adalah Terdakwa

tidak bebas dalam memilih dan menentukan Penasihat Hukumnya

sendiri karena faktor ekonomi Sedangkan Kewajiban Penasihat Hukum

yang tidak terpenuhi adalah menerima honorarium, karena bantuan

hukum yang diberikan bersifat Probono Walaupun bersifat Probono

namun bantuan hukum yang diberikan memiliki kualitas, terbukti Hakim

memutus Terdakwa Lanjar Sriyanto bebas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran-saran

yang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang Penulis kaji.

Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam memberikan bantuan hukum secara Probono (Cuma-Cuma) hendaknya

dipertahankan oleh Penasihat Hukum secara konsisten dalam hal semangat

dan atensinya terhadap kaum miskin yang berperkara di pengadilan dengan

memberi pendampingan sebagai Penasihat Hukum secara maksimal, bukan

hanya terhadap perkara Terdakwa Lanjar Sriyanto saja tetapi terhadap kaum

miskin lainnya yang membutuhkan keadilan hukum.

Penulisan Hukum (Skripsi) FITRIA PRISTIHARTANTI NIM ...

Documents