No. Dokumen:
0No. Revisi:
0Tanggal Mulai Berlaku:
---
Tanggal Revisi Terakhir:
---
No. Dokumen:0No. Revisi:0Tanggal Mulai Berlaku:---
Tanggal Revisi Terakhir
BAB I
PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGUndang-undang RI no. 44 tahun 2009
tentang rumah sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah
pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Namun kenyataannya upaya pelayanan kesehatan
paripurna di rumah sakit masih belum dilaksanakan secara maksimal.
Rumah sakit masih berorientasi pada upaya kuratif dan
rehabilitative, sementara pelayanan promotif dan preventif di rumah
sakit masih dianggap sebelah mata, karena dinilai merupakan sebuah
cost center tanpa pernah melihat esensi dampak/ outcome dari
promosi kesehatan yang dikelola dengan baik seperti yang dilakukan
di beberapa negara maju.
Health Promoting Hospital (HPH) atau rumah sakit yang
mempromosikan kesehatan di dunia saat ini telah menjadi trend dan
dipandang sebagai rumah sakit masa depan karena menintegrasikan
seluruh aspek pelayanan secara holistik dan inklusif terhadap
kesehatan secara berkesinambungan. Pelayanan secara holistik
bertujuan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit tidak
hanya berdimensi fisik semata yang berorientasi pada patogenik
tetapi juga mencakup seluruh dimensi manusia meliputi bio, psiko,
sosio dan determinan lainnya yang berorientasi pada salutogenik.
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan harus
melaksanakan pelayanan yang inklusif sehingga RS akan memberikan
kontribusi lebih bagi peningkatan derajat kesehatan masayarakat
melalui upaya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan
sistematis. Ciri pelayanan kesehatan inklusif adalah pelayanan
kesehatan yang berkesinambungan dari mulai pelayanan kesehatan
dasar/ primer, pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier hingga
dikembalikan ke pelayanan kesehatan primer atau langsung ke
lingkungan masayarakat yang telah terkondisikan untuk peningkatan
derajat kesehatannya.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai per 1 Januari 2014
dan penerapan akreditasi RS versi 2012 mewajibkan rumah sakit untuk
menerapkan pelayanan secara paripurna sebagaimana amanat
undang-undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Upaya
promotif dan preventif menjadi suatu upaya terintegrasi dalam
pelayanan rumah sakit. Upaya promotif dan preventif dapat dijadikan
kendali mutu dan biaya dengan melalui peningkatan dan pemberdayaan
pasien dan keluarga serta masyarakat rumah sakit untuk
berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya penyembuhan dan
rehabilitasi.
RSUD R. Syamsudin,SH kota Sukabumi, sebagai rumah sakit rujukan
regional Jawa Barat bagian Barat Selatan berusaha menerapkan
pelayanan paripurna dalam rangka mensukseskan program jaminan
kesehatan nasional. Upaya promosi kesehatan telah direvitaslisasi
sejak tahun 2008 dan saat ini pengelolaan promosi kesehatan di RSUD
R. Syamsudin,SH telah memiliki struktur yang jelas.
Berdasarkan hal tersebut penerbitan buku pedoman pelayanan
promosi kesehatan ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam
tata kelola instalasi promosi kesehatan sebagai koordinator/
pengelola upaya promosi kesehatan di RSUD R. Syamsudin,SH kota
Sukabumi.B. TUJUAN PEDOMAN
Tujuan pembuatan pedoman pelayanan PKRS adalah sebagai acuan
dalam pelayanan PKRS yang terintegrasi dengan unit layanan lainnya
di RSUD R.Syamsudin,SH.C. RUANG LINGKUP PELAYANANRuang lingkup
pelayanan PKRS di RSUD R. Syamsudin, SH Sukabumi meliputi :1.
Edukasi staf 2. Edukasi pasien dan keluarga
3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit4.
Mempromosikan tempat kerja yang sehat5. Peningkatan mutu pelayanan
berbasis bukti melalui penelitian dan pengembangan promosi
kesehatan klinis (Clinical Health Promotion)D. BATASAN
OPERASIONAL
Batasan Operasional pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :1.
Edukasi Staf adalah upaya peningkatan pengetahuan, kemauan dan
kemampuan staf rumah sakit dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) untuk menunjang produktifitas kerja di lingkungan rumah
sakit dan keselamatan pasien.2. Edukasi Pasien dan Keluarga adalah
upaya peningkatan partisipasi pasien dan keluarga dalam upaya
peningkatan status kesehatannya secara mandiri melaui upaya
peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan pasien dan keluarga
sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit adalah
upaya rumah sakit dalam menyediakan informasi kesehatan maupun
informasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan akses
masyarakat akan informasi kesehatan dan pelayanan rumah sakit.
4. Mempromosikan tempat kerja yang sehat adalah meciptakan
sistem dan lingkungan kerja yang sehat yang mendukung perilaku
hidup bersih dan sehat dalam upaya mendukung produktifitas kerja
dan keselamatan pasien.
5. Peningkatan mutu pelayanan berbasis bukti melalui penelitian
dan pengembangan promosi kesehatan klinis (Clinical Health
Promotion) adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan RS baik
pengambilan keputusan maupun upaya perbaikan pelayanan secara
berkesinambungan didasarkan pada bukti melalui hasil penelitian dan
pengembangan promosi kesehatan klinis dan mendukung promosi
kesehatan berkelanjutan.E. LANDASAN HUKUM
Kegiatan promosi kesehatan di RS merupakan upaya kesehatan
bersama ,sebagai landasan hukum pelayanan PKRS meliputi :1.
Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2.
Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan
Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan4. Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk
Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit5. Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi
Kesehatan6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1114/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan
di Daerah7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
1144/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi
Kesehatan di Daerah8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial RI Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan
Masyarakat dan Angka KreditnyaBAB II
STANDAR KETENAGAAN INSTALASI PKRS RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.
Pelayanan promosi kesehatan yang professional memiliki standar
pengelolaan sumberdaya manusia/ tenaga sebagai bagian penting dalam
pelayanan. Pengaturan tenaga promosi kesehatan bertujuan agar
kegiatan pelayanan yang di berikan dapat terlaksana secara efektif
dan efisien. Standar ketenagaan PKRS telah diatur dalam Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk
Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Surat Keputusan Bersama
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor
66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka
KreditnyaA. KUALIFIKASI TENAGA PKRSPada umumnya seluruh petugas
rumah sakit adalah tenaga promotor kesehatan namun untuk tenaga
khusus pengelola dan pemberi pelayanan promosi kesehatan harus
memenuhi kulalifikasi sebagai berikut :1. Tenaga Pengelola PKRS
Tenaga pengelola PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan
fungsi pengelolaan/ manajemen kegiatan PKRS di RSUD R.
Syamsudin,SH. Adapun kualifikasi tenaga pengelola PKRS adalah
sebagai berikut :
a. Pendidikan minimal S 1 Kesehatan diutamakan peminatan promosi
kesehatan
b. Memiliki sertifikat pelatihan pengelola PKRS2. Tenaga
Fungsional PKRS
Tenaga fungsional PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan
fungsi memberikan pelayanan langsung sesuai dengan runag lingkup
pelayanan yang ditetapkan. Adapun kualifikasi tenaga fungsional
PKRS sebagai berikut :
a. Fungsional ahli
1). Pendidikan minimal S 1 Kesehatan
2). Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional3). Memenuhi
pencapaian angka kredit
b. Fungsional terampil
1) Pendidikan minimal D3 Kesehatan
2) Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional
3) Memenuhi pencapaian angka kredit3. Tenaga Fungsional khusus
edukator a. Minimal D 3 Kesehatan b. Minimal memiliki sertifikat
pelatihan edukasi dasar
c. Memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif dan
terapeutik4. Tenaga Teknis lainnya
a. Pendidikan minimal SMA sederajatb. Memiliki kompetensi desain
multimediaB. DISTRIBUSI KETENAGAAN
Distribusi ketenagaan pelayanan promosi kesehatan di lakukan
sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :1. Tenaga
pengelola PKRS
Tenaga pengelola PKRS terdiri dari kepala instalasi PKRS,
koordinator media dan teknologi, koordinator advokasi dan kemitraan
serta koordinator pemberdayaan dan peranserta.
2. Pelayanan rawat inap
Pelayanan PKRS di rawat inap meliputi pendidikan pasien dan
keluarga yang dilakukan oleh tenaga fungsional PKRS ataupun tenaga
fungsional kesehatan lainnya yang mendapatkan sertifikasi
edukator.
3. Pelayanan rawat jalan
Pelayanan pendidikan pasien dan keluarga di rawat jalan
difasilitasi dengan adanya klinik edukasi terintegrasi. Di klinik
tersebut terdapat dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah
tersertifikasi edukator.C. PENGATURAN JAGA
Pola pengaturan jaga disesuaikan dengan beban kerja dengan
prinsip pengeloaan yang efektif dan efisien. 1. Pelayanan edukasi
di klinik edukasi dilakukan setiap hari Senin-Jumat mulai pkl.
08.00 14.00 WIB
2. Pelayanan edukasi di rawat inap dilakukan sesuai dengan
kondisi pasien.
3. Pelayanan edukasi ke masyarakat sekitar rumah sakit melalui
siaran radio BUNUT FM dilakukan setiap hari mulai Pkl. 05.00 s.d
23.00 dengan pengaturan 3 shift kerja sebagai berikut :
a. Shift 1 Pkl. 04.30 11.30
b. Shift 2 Pkl. 10.00 17.00
c. Shift 3 Pkl. 16.00 23.00
Setiap shif kerja mendapatkan waktu istirahat 1 (satu) jam.BAB
IIISTANDAR FASILITAS
Pemenuhan standar fasilitas minimal untuk pelayanan promosi
kesehatan didasarkan pada Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 004/
Menkes/SK/II/2012 tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah
Sakit.
1. Denah ruangan
Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap
rumah sakit harus memiliki ruangan penyuluhan kesehatan. Ruangan
penyuluhan/ pendidikan kesehatan harus dimiliki oleh setiap unit.
misalnya di ruang rawat inap diperlukan satu ruang edukasi bagi
pasien dan keluarga begitupun di unit lainnya misalnya di ruangan
farmasi, laboratorium, radiologi dan ruangan penunjang lainnya
termasuk dipelayanan rawat jalan dengan klinik edukasi
terintegrasi. Selain ruang pelayanan edukasi, diperlukan juga
ruangan pengelola PKRS yang berfungsi untuk aktifitas manejemen
PKRS
Gambar 3.1 Denah Ruang PKRSKeterangan : RSUD R. Syamsudin,SH
memiliki ruangan pengelola PKRS yang terintegrasi menjadi gedung
pusat promosi kesehatan. Gedung ini memiliki luas 300 m2 dan
berfungsi sebagai pusat aktifitas promosi kesehatan. Gedung ini
terdiri dari :a. Ruang pengelola
b. Ruang pertemuan
c. Stasiun radio BUNUT FM
d. Ruang pengelolaan BUNUT TV
e. Ruang laboratorium media
f. Fitnes Centre/Aerobik2. STANDAR FASILITAS
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 004/ Menkes/SK/II/2012
tentang Petunjuk Teknis promosi Kesehatan Rumah Sakit mengatur
tentang standar minimal fasilitas untuk unit/ instalasi PKRS
sebagai berikut :1. Ruangan pengelola PKRS
2. Televisi 3. LCD projector
4. VCD/ DVD Player
5. Amplifier dan wireless microphone
6. Komputer dan laptop
7. Pointer
8. Public address system (PSA)/ Megaphone
9. Plypchart
10. Caser recorder/player
11. Kamera photo
Pengembangan fasilitas pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan
melalui hasil kajian kebutuhan pelayanan promosi kesehatan. Saat
ini fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh PKRS RSUD R. syamsudin,
SH diantara :1. Media elektronik berupa perengkapan studio dan
siaran BUNUT TV dan BUNUT FM
2. Pedoman/ panduan edukasi
3. Media cetak
4. Peralatan kantor dan mebeulerBAB IVTATA LAKSANA PELAYANAN
Pelayanan promosi kesehatan meliputi pelayanan edukasi pasien
dan keluarga di rawat inap dan rawat jalan, pelayanan edukasi staf,
pelayanan edukasi pengunjung dan masyarakat, mempromosikan tempat
kerja yang sehat, penelitian dan pengembangan promosi kesehatan
serta bersama unit lain meningkatkan kualitas mutu pelayanan secara
berkesinambungan berbasis perilaku.A. Pelayanan Edukasi Pasien dan
Keluarga di Rawat JalanPelayanan edukasi pasien dan keluarga di
rawat jalan dilakukan di klinik edukasi terintegrasi. Tenaga
edukator adalah dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah
tersertifikasi edukator. Untuk menunjang pelayanan dibuatkan
pedoman edukasi yang telah di standardisasi. Kegiatan edukasi
meliputi assesment kebutuhan edukasi pemberian edukasi secara
terstruktur dan merencanakan tindak lanjut pelayanan. Adapun pasien
yang berkunjung ke klinik edukasi terdiri dari pasien langsung dan
pasien rujukan dari klinik dokter spesialis. Alur pelayanan edukasi
di klinik rawat jalan adalah sebagai berikut :
Gambar 4.1 Alur Pelayanan Edukasi di Rawat Jalan
Pasien yang membutuhkan pelayanan edukasi dapat melakukan
pendaftaran langsung ke klinik edukasi. Klinik edukasi juga
menerima rujukan dari klinik spesialis sesuai dengan kebutuhan
edukasi.B. Pelayanan Edukasi Pasien dan Keluarga di Rawat
InapPelayanan edukasi pasien di rawat inap bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam mendukung upaya
penyembuhannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan dan
kemampuan upaya peningkatan kesehatannya secara mandiri. Pemberi
pelayanan adalah tenaga kesehatan tersertifikasi minimal edukator
dasar. Pemberian edukasi disesuaikan dengan kebutuhan yang didapat
melalui assessment kebutuhan edukasi. Inisial kebutuhan edukasi
dilakukan oleh tenaga fungsional promosi kesehatan sedangkan
pelaksana edukator dilakukan oleh masing-masing profesi sesuai
dengan kebutuhan edukasi pasien tersebut. RS menerbitkan buku
panduan edukasi dan media edukasi yang telah terstandardisasi yang
bertujuan untuk menjaga mutu pelayanan promosi kesehatan. Alur
pelayanan edukasi pasien dan keluarga di rawat inap sebagai berikut
:
Gambar 4.2 Alur Edukasi di Rawat InapEdukasi pasien dan keluarga
di rawat inap dilakukan pada semua pasien sesuai dengan kebutuhan
edukasi. Setelah pasien masuk rawat inap maka dilakukan kajian
kebutuhan edukasi oleh tenaga fungsional PKRS, hasil kajian ini di
jadikan dasar bagi multi profesi dalam melakukan edukasi. Edukasi
dilakukan terintegrasi multi profesi. Setelah dilakukan edukasi
kemudian dilakukan evaluasi apakah diperlukan edukasi kembali atau
tidak, jika di perlukan maka dilakukan edukasi kembali tetapi jika
pasien sudah akan pulang dan masih memerlukan edukasi lanjutan maka
dianjurkan untuk mengikuti program edukasi melaui klinik edukasi.
C. Pelayanan Edukasi Pengunjung dan Masyarakat Sekitar Rumah
SakitPelayanan edukasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar rumah
sakit dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan edukasi
pengunjung dan masyarakat yang dilakukan secara berkala. Pemberian
edukasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
informasi kesehatan maupun informasi pelayanan RS. Edukasi
dilakukan oleh tenaga edukator melalui metode dan media yang tepat.
Pada sasaran pengunjung dan masyarakat RS informasi yang dapat
disampaikan diantaranya penyakit yang menjadi isu terkini,
tatalaksana pelayanan di RS, info pelayanan dan peraturan RS dll.
D. Mempromosikan tempat kerja yang sehatRumah sakit merupakan
institusi pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik potensi
resiko berbahaya (hazard) mulai dari risiko bahaya fisik, biologis,
kimia bahkan psikologis. Setiap hari petugas kesehatan berada
dilingkungan tersebut sehingga dibutuhkan manajemen lingkungan
kerja yang menfasilitasi untuk peningkatan kesehatan dan kebugaran
karyawannya. Pengelola promosi kesehatan harus secara aktif membuat
sistem dan kebijakan rumah sakit yang berparadigma sehat dan
bersama unit kesehatan dan keselamatan kerja RS dan instalasi
sanitasi dan kebersihan meningkatkan budaya kerja yang safety,
lingkungan kerja yang sehat dan hidup bersih dan sehat menuju rumah
sakit yang hijau dan sehat (Green and Healthy Hospital).E.
Penelitian dan Pengembangan Promosi Kesehatan Penelitian dan
pengembangan promosi kesehatan bertujuan untuk mengembangkan
program promosi kesehatan berkelanjutan dan membantu pengambilan
keputusan dan kebijakan yang berbasis bukti. Dalam kegiatannya
pengelola PKRS melakukan koordinasi dengan Sub Bidang
Penelitian.BAB V
LOGISTIKDalam menjalankan tugas dan fungsinya dibutuhkan
fasilitas pendukung berupa logistik dan perbekalan baik alat
penunjang fungsional pekerjaan, peralatan rumah tangga maupun alat
tulis kantor. 1. Peralatan penunjang fungsi promosi kesehatan
a. Camcoder professional
b. Kamera Foto
c. Komputer desain grafis
d. Peralatan studio
e. Laptop
f. LCD Proyektor
g. Media leaflet/ poster/ Bannerh. Sound sistem
i. Mini DV/ DVD
j. Formulir edukasi terintegrasi2. Peralatan perkantoran
a. Komputer
b. Printer
c. Kertas
d. Spidol
e. Pulpen
f. Buku Agenda
3. Peralatan rumah tangga
a. Peralatan kebersihanb. Peralatan pengamananProses pengadaan
logistik dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan proses
pelaksanaan sebagai berikut :1. Pengelola PKRS membuat perencanaan
kebutuhan logistik setahun
2. Pengadaan logistik dilakukan dengan pengajuan daftar usulan
kebutuhan barang ke instalasi logistik perbekalan dan gudang.
3. Instalasi perbekalan dan gudang melakukan pengecekan barang
di gudang jika ada maka kebutuhan langsung dipenuhi, jika tidak ada
diajukan ke unit pengadaan barang dan jasa (UPBJ).4. UPBJ melakukan
pengadaan barang dan memberikannya ke instalasi gudang dan
perbekalan5. Instalasi gudang dan perbekalan melakukan pencatatan
dan menyerahkanya ke instalasi PKRS
6. Instalasi PKRS melakukan pencatatan dan barang/ alat yang
dibutuhkan sudah dapat digunakan.
Gambar 5.1 Alur Manajemen LogistikBAB VIKESELAMATAN
PASIENKeselamatan pasien merupakan prioritas dari setiap pelayanan
RS. Setiap RS harus menjamin keselamatan pasien melalui upaya
peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Upaya
promosi kesehatan pun tidak terlepas dari upaya menjamin pelayanan
yang diberikan aman kepada pasien. Pelayanan edukasi bagipasien dan
keluarga tidak dapat dianggap hanya sebatas memberikan informasi,
tetapi RS harus menjamin bahwa isi informasi yang diberikan adalah
benar karena akan berakibat fatal dalam merubah perilaku pasien dan
keluarganya dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara
mandiri. Mendapatkan informasi yang benar dijamin oleh
Undang-Undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang
menyatakan bahwa pasien berhak atas informasi yang benar terhadap
kesehatannya. Upaya jaminan keselamatan pasien tersebut dilakukan
melalui :1. Adanya kebijakan tentang pelayanan edukasi pada pasien
dan keluarga
Kebijakan pelayanan edukasi pasien dan keluarga merupakan dasar
hukum pelaksanaan pelayanan edukasi yang ditetetapkan oleh
direktur. Kebijakan ini memuat tentang tatalaksana dan tatakelola
pelayanan edukasi. Kebijakan ini akan memberikan perlidungan bagi
pemberi edukasi (edukator) maupun memberikan perlindungan dan
jaminan keselamatan bagi pasien dan keluarga. 2. Adanya pedoman/
panduan edukasi pasien dan keluarga yang telah distandardisasi
Untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan benar maka RS
harus menerbitkan pedoman edukasi pasien dan keluarga yang
distandardisasi. Tidak menutup kemungkinan dokter penanggungjawab
pasien (DPJP) tidak bisa memberikan pelayanan edukasi yang cukup
sehingga dimungkinkan edukasi diberikan oleh dokter umum, oleh
karena itu pedoman ini akan memberikan panduan apa saja yang harus
dipersiapkan dan materi apa saja harus diberikan selama proses
edukasi. Proses penyusunan panduan edukasi pasien dan keluarga
dilakukan oleh profesi yang bersangkutan yang didasarkan pada
sumber rujukan ilmiah untuk menghindari kesalahan isi materi
panduan. Beberapa panduan yang harus disiapkan rumah sakit adalah
:a. Panduan edukasi obat high alertb. Panduan edukasi peralatan
medis
c. Panduan edukasi penyakit
d. Panduan edukasi rehabilitasi medike. Panduan edukasi
manajemen nyeri
f. Panduan edukasi gizi
g. Panduan edukasi masalah perawatanh. dll
3. Pembuatan media yang di standardisasi
Media merupakan alat bantu dari proses edukasi pasien dan
keluarga yang berisi materi edukasi. Media berfungsi sebagai alat
penyampai pesan sehingga struktur media harus menjamin informasi
yang diberikan adalah benar. Proses pembuatan media harus
melibatkan tenaga yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk
menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Tenaga ahli
tersebut dapat berfungsi sebagai validator dan verifikator dari
konten media yang dibuat. Semua media rumah sakit harus
distandardisasi dan memiliki kode media yang ditetapkan oleh
direktur. Proses pembuatan media juga harus melalui ujicoba media
untuk memastikan kefektifan media tersebut dalam proses edukasi. 4.
Asessmen kebutuhan Asessmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga
dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang dimiliki pasien dan
keluarga yang mendukung maupun yang bertentangan dengan upaya
peningkatan kesehatan. Hal ini akan memberikan dasar bagi pemberi
edukasi untuk memberikan penguatan nilai tersebut jika nilai
tersebut sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan. Sedangkan jika
nilai yang diyakini pasien dan keluarga bertentangan dengan upaya
peningkatan kesehatan maka harus diluruskan. BAB VIKESELAMATAN
KERJA
Keselamatan kerja (safety) adalah segala upaya atau tindakan
yang harus diterapkan dalam rangka menghindari kecelakaan yang
terjadi akibat kesalahan kerja petugas ataupun kelalaian /
kesengajaan. RS harus menjamin keselamatan kerja pegawai agar
petugas merasa nyaman dan aman sehingga dapat meningkatkan
produktifitas kerja. Keselamatan kerja juga akan berdampak pada
keselamatan pasien. Untuk mendukung upaya keselamatan kerja di unit
pelayanan PKRS melalui kegiatan :
1. Pengembangan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja
Adanya kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
merupakan komitmen direksi terhadap perlindungan hak karyawan untuk
memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.
2. Identifikasi potensial hazard baik yang ditimbulkan oleh
gedung dan fasilitasnya maupun dalam proses pekerjaanPengelola PKRS
bersama dengan unit K3RS harus melakukan kajian potensial hazard
dalam pelayanan PKRS baik yang ditimbulkan oleh gedung dan
fasilitas maupun dalam proses kegiatan, hal ini bertujuan untuk
mengantisipasi dan dasar perencanaan manajemen resiko di unit
layanan RS.
3. Melakukan manajemen resiko terhadap hazard potensialManajemen
risiko terhadap hazard potensial perlu dilakukan untuk menghindari
timbulnya hazard tersebut.
4. Melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja melalui
penataan sistem kerja yang sehatPenataan sistem kerja yang sehat
perlu dikembangkan, pengkajian beban kerja secara berkala harus
dilakukan untuk menghindari kecelekaan kerja akibat beban kerja
berlebih. Modifikasi jam kerja dilakukan untuk melakukan efisiensi
dan efektifitas dalam aktifitas pelayanan dengan tetap
memperhatikan jam pelayanan efektif.5. Menyediakan peralatan
keselamatan kerja dan alat pelindung diri yang mudah terjangkau
Mengantisipasi kejadian bencana diperlukan kesiapan penempatan
alat pelindung diri yang mudah terjangkau.
6. Melakukan pemeriksaan petugas secara berkala
BAB VIIPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang
mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana,
instruksi, pedoman, standar, peraturan dan hasil yang telah
ditetapkan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diharapkan.
Pengendalian merupakan metode atau alat melakukan control terhadap
input proses dan output pelayanan agar tetap sesuai dengan arah
yang ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan agar semua
kegiatan- kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil
guna, dilaksanakan sesuai dengan tujuan, rencana, pembagian tugas,
rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian
pelayanan PKRS adalah sebagai berikut :1. Pencatatan dan
pelaporan
Pencatatan dan pelaporan merupakan alat untuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan pelayanan adapun bentuk bentuk pencatatan dan
pelaporan adalah sebagai berikut :
a. Formulir edukasi terintegrasib. Laporan kegiatanc. Laporan
semesteran
d. Laporan Tahunan
2. Kegiatan Pertemuan/ rapat koordinasiPertemuan dilakukan
secara berkala adapun bentuk pertemuan/ rapat koordinasi adalah
sebagai berikut :a. Rapat bulanan
Rapat bulanan dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulan dengan
tujuan evaluasi kegiatan bulan lalu dan melakukan perencanaan untuk
bulan berjalan. Rapat bulanan ini dihadiri oleh kepala instalasi
PKRS, koordinator PKRS dan staf pengelola PKRS. Pada rapat ini juga
dilakukan evaluasi kinerja individu sebagai bagain dari system
pengendalian.
b. Rapat semesteran
Rapat semesteran dilakukan setiap 6 bulan dengan tujuan evaluasi
kegiatan PKRS secara menyeluruh berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi. Rapat semesteran dihadiri oleh Wakil direktur pelayanan,
pengelolal PKRS, Kepala unit kerja dan penanggungjawab PKRS
disetiap unit kerja. Hasil rapat evaluasi ini adalah mengukur
pencapaian evaluasi kiner PKRS secara menyeluruh dalam periode 6
bulan.
c. Rapat tahunan
Rapat tahunan dilakukan dengan tujuan evaluasi kinerja PKRS
tahun berjalan, kegiatan ini penting untuk mengukur sejauhmana
perencanaan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya telah
terelialisasi.3. Uji petik dan telusur/ supervisiSebagai bagian
dari pengawasan dan pengendalian terutama pada program edukasi
pasien dan keluarga dilakukan uji petik dan telusur melalui metode
open medical record review (OMRR) dan close medical record review
(CMRR). OMRR dilakukan dengan telusur rekam medic pada pasien yang
sedang dilakukan perawatan sedangkan CMRR adalah metode uji petik
untuk mengetahui apakah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak pada
dokumen rekam medik pasien yang telah pulang. INDIKATOR MUTU
PELAYANAN & STANDAR MUTU INSTALASI PKRSBerikut adalah beberapa
poin indikator keberhasilan yang menjadi tujuan pelayanan Instalasi
PKRS RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi :1. Terselenggaranya
kegiatan edukasi pasien dan keluarga, edukasi staf, edukasi
pengunjung dan masyarakat sekitar secara terstruktur dengan
indikator :a. Cakupan edukasi pasien dan keluarga 80%
b. Cakupan edukasi staf 80%
c. Cakupan edukasi pengunjung dan masyarakat sekitar 12 kegiatan
pertahun
2. Terwujudnya rumah sakit yang mempromosikan tempat kerja yang
sehat dengan indikator :a. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) unit kerja minimal 80 %b. Advokasi kebijakan RS berwawasan
kesehatan minimal 5 kegiatan/ tahunc. Terselengaranya peringatan
hari besar kesehatan minimal 5 kegiatan hari besar kesehatand.
Angka kesakitan karyawan maksimal 5%/ tahun3. Terselenggaranya
upaya peningkatan kualitas pelayanan RS berbasis bukti melalui
upaya promosi kesehatan klinis secara berkelanjutan dengan
indicator :a. Terselenggaranya pengukuran output pelayanan melalui
hospital impact media minimal 3 kali/ tahunb. Terselengaranya
penelitian tentang promosi kesehatan klinis minimal 1 kali
pertahunc. Bersama sama unit lainnya melakukan upaya kegiatan
peningkatan mutu layanan minimal 5 kali pertahunBAB VIIIPENUTUP
Promosi kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan rumah
sakit sebagaimana amanat undang-undang RS nomor 44 tahun 2009
tentang rumah sakit yang menyatakan bahwa RS harus melakukan upaya
kesehatan perseorangan secara paripurna. Oleh karena itu standar
rumah sakit yang memperomosikan kesehatan merupakan bagian tak
terpisahkan dari standar pelayanan minimal RS yang bertujuan untuk
memberdayakan seluruh masyarakat RS untuk dapat meningkatkan dan
mempertahankan status kesehatannya secara aktif.
Pedoman pelayanan promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan
acuan yang jelas dan profesional dalam mengelola dan melaksanakan
pelayanan promosi kesehatan di rumah sakit yang tepat bagi
klien/pasien,staf dan masyarakat sekitar RS sesuai tuntutan dan
kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
terkini. Pedoman pelayanan ini perlu dilakukan review minimal 2
tahun sekali untuk mengetahui relevansi pedoman pelayanan yang
dibuat dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Bagi manajemen RS pedoman ini merupakan dokumen mutu
tatalaksana pelayanan sedangkan bagi pengguna jasa RS pedoman ini
dapat menjadi bukti jaminan terhadap pelayanan yang diberikan oleh
RS.Pasien
Pendaftaran
Klinik Spesialis
Klinik Edukasi
Ya
Tdk
Kebutuhan edukasi
Pulang
Pasien
IGD
Rawat Inap
Pelayanan Medik
Keperawatan
Penunjang
Proses Edukasi
Tdk
Ya
Asessmen Kebutuhan edukasi
Pulang
Evaluasi
Re edukasi/ Tidak
Diizinkan pulang
Form Dupada
Tidakka
stok
Instalasi Gudang dan Perbekalan
PKRS
UPBJ
Adaa
23