Pedoman pelaksanaan-spmp

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan

LANGKAH KEGIATAN

Pendahuluan(5 menit)

Diskusi latar belakang penyusunan

pedoman (10 menit)

Tanya jawab acuan mutu,

pelaksana, dan proses

penjaminan mutu pendidikan (15

menit)

Diskusi tentang alur data (30

menit)

Tanya Jawab Mekanisme

pelaksanaan SPMP (30 menit)

90 Menit

Kesimpulan dan penutup (5 menit)

BAB I – PENDAHULUAN Latar Belakang◦ Tujuan◦ Ruang Lingkup◦ Dasar Hukum

BAB II – ACUAN MUTU, PELAKSANA, DAN PROSES PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ◦ Acuan Mutu Penjaminan Mutu Pendidikan ◦ Pelaksana Penjaminan Mutu Pendidikan◦ Proses Penjaminan Mutu Pendidikan .

BAB III – PENETAPAN REGULASI DAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN◦ Penetapan Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan◦ Penetapan Standar Penjaminan Mutu Pendidikan◦ Prosedur Operasional Standar Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan

SITEMATIKA PEDOMAN

BAB IV – PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN◦ Pemenuhan Standar oleh Satuan/Program Pendidikan◦ Kurikulum Tingkat Satuan/Program Pendidikan◦ Penyediaan Sumberdaya oleh Penyelenggara Pendidikan◦ Pemberian Bantuan, Fasilitasi, Saran, Arahan, dan/atau

Bimbingan◦ Supervisi dan/atau Pengawasan

BAB V – PENGUKURAN DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN◦ Pembangunan Sistem Informasi Mutu Pendidikan◦ Pengukuran Ketercapaian Standar Acuan Mutu dan Evaluasi

Mutu Pendidikan◦ Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

BAB VI – PENUTUP◦ Indeks◦ Glosarium

Bagaimana Latar Belakang penyusunan pedoman

SPMP?

Pradigma baru dalam penjaminan mutu pendidikan yang memberi berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan

Adanya saling keterkaitan dan kompleksnya hubungan antara unit yang satu dengan lainnya

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 merupakan ketentuan umum yang masih memerlukan penjelasan lebih rinci yang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing unit pelaksana penjaminan mutu.

Diperlukan pedoman implementasi yang menggambarkan rincian konkret mekanisme implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional yang bersinergi

LATAR BELAKANG

Umum:◦ untuk meberikan acuan bagi unit-unit Pembina, penyelenggara

pendidikan dan satuan pendidikan yang ada di pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan

Khusus:◦ untuk mengatur peran, tanggung jawab, dan yang harus

dilaksanakan dalam hal: Pengelolaan dan kordinasi nasional sistem penjaminan mutu

pendidikan. Pendataan mutu pendidikan Pemetaan mutu pendidikan Pemenuhan standar yang mengacu pada SPM, SNP, dan Standar mutu

pendidikan di atas SNP. Pengukuran dan evaluasi mutu pendidikan.

TUJUAN

Ruang lingkup buku pedoman implementasi permediknas Nomor 63 Tahun 2009, yang disusun, terbatas pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

RUANG LINGKUP

SIAPA SAJAKAH PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN?

Satuan Pendidikan◦ jenjang Dasar dan Menengah, meliputi Taman Kanak-

kanak/RA, SD/MI ,SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Penyelenggara Satuan Pendidikan

◦ Penyelenggara sekolah-madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Perguruan Tinggi) milik masyarakat adalah Yayasan.

◦ Penyelenggara sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) milik pemerintah adalah pemerintah kabupaten/kota.

◦ Penyelenggara sekolah (SLB) milik pemerintah adalah pemerintah Provinsi.

◦ Penyelenggara madrasah (RA, MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi) milik pemerintah adalah pemerintah.

PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA

APASAJAKAH ACUAN MUTU SPMP?

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Satandar Nasional Pendidikan (SNP)

BAGAIMANA PROSES PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Proses Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

BAGAIMANA MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN?

Model Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

PENGUKURAN DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Alur Distribusi Alat dan Data Mutu Pendidikan

Sumber Data dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Laporan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan• Tahapan utama dalam pelaporan sebagai berikut.

– Menentukan sasaran pelaporan, apakah untuk penyelenggara satuan/program pendidikan, komite satuan/program pendidikan, orang tua peserta didik, atau dunia usaha.

– Identifikasi temuan yang dihasilkan, sehingga dalam laporan disajikan informasi yang diperlukan untuk membantu Satuan/program Pendidikan untuk meningkatkan pencapaian standar mutu acuan.

– Mendeskripsikan temuan yang menunjukkan capaian standar acuan mutu pendidikan.

– Menyusun laporan sesuai dengan sasaran pelaporan yang dituju dan tatacara penulisan pelaporan.

Laporan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terdiri dari:◦ Laporan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat

satuan/program pendidikan.◦ Laporan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat

penyelenggara pendidikan, terdiri dari:◦ Laporan pada tingkat Yayasan, dan atau; ◦ Laporan pada tingkat Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag

Kabupaten/Kota, dan atau;◦ Laporan pada tingkat Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag

Propinsi, dan atau;◦ Laporan pada tingkat Kementerian Pendidikan

Nasional/Kementerian Agama.◦ Laporan pada tingkat Kementerian Pendidikan Nasional,

merupakan gabungan dari laporan pada tingkat yayasan, kabupaten/kota, dan provinsi; termasuk laporan penjaminan mutu pada unit-unit utama, LPMP, P2PNFI/BPPNFI, PPPPTK, LPPKS, dan unit-unit pusat lainnya yang ada di daerah.