Pedoman Pelaksanaan Program - fe.unj.ac.idfe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Pedoman-Pelaksanaan-Prog… · Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Kemitraan Perguruan Tinggi

1

Pedoman PelaksanaanProgram

Peningkatan Mutu Kemitraan Perguruan Tinggi Vokasidengan Dunia Usaha dan Dunia IndustriBerbasis KKNI dan Berstandar IndustriTahun 2020

DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri Tahun 2020

2

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri

Tahun 2020

3

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan “Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri” dapat diselesaikan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Tanah Air serta mewujudkan link and match dengan kebutuhan industri, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan kepercayaan (trust) oleh dunia industri dan dunia kerja (IDUKA) melalui berbagai program unggulan dan kebijakan strategis.

Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) yang berorientasi pada standar industri nantinya mampu menghasilkan lulusan unggul dan sesuai dengan standar kompetensi industri. Pada program ini, institusi pendidikan tinggi vokasi ditugaskan untuk berkontribusi dalam penyusunan skema sertifikasi, termasuk dalam proses uji kompetensi dengan berkolaborasi bersama pelaku IDUKA.

Proses penyusunan ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan kerja bersama antara IDUKA, asosiasi profesi, dan pendidikan tinggi vokasi

yang juga turut melibatkan BNSP pada proses sertifikasi. Terdapat 10 PTV yang akan dipilih menjadi pengampu program. Namun, dalam implementasinya masing-masing PTV diwajibkan untuk melibatkan PTV lainnya, yakni dengan mempertimbangkan kesamaan bidang yang disasar (pemesinan, konstruksi, hospitality, ekonomi kreatif, care service). Pola ini menjadi upaya dalam menciptakan ekosistem kemitraan yang berkelanjutan antara pendidikan vokasi, industri, dan stakeholder lainnya.

Pelaksanaan program ini menghasilkan skema sertifikasi nasional KKNI level 5 dan 6 yang kemudian diturunkan menjadi perangkat uji (materi uji kompetensi). Lebih lanjut, program ini juga menjadi rintisan ke depan dalam membangun tempat uji kompetensi (TUK) yang berstandar industri. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara pendidikan vokasi dengan IDUKA, di mana lulusan pendidikan vokasi akan memberikan nilai tambah bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

Terima kasihWabillahi Taufiq Walhidayah,Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia IndustriDr. rer. nat. Ahmad Saufi

4

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 4

Bab I Pendahuluan 5 1.1. Latar Belakang 5 1.2. Hasil yang Diharapkan 6 1.3. Dasar Hukum 6 1.4. Sasaran 7

1.5. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan 7

BAB II Institusi Pelaksana Pelatihan 92.1. Penawaran dan Seleksi Pelaksana Pelatihan 9

2.2. Pengajuan Proposal 9

BAB III Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan 17 3.1. Pelaksanaan Program 17 3.2. Pelaporan 17

Bab IV Pengelolaan Keuangan Kegiatan 184.1. Tata Kelola Pencairan 18

4.2. Pertanggungjawaban Keuangan 18

LAMPIRAN 21

DAFTAR ISI

5

1.1. Latar Belakang

Semakin terbukanya peluang untuk bersaing membuat setiap individu perlu membekali diri dengan pengetahuan,

kompetensi, dan keterampilan yang memenuhi. Hal ini ditunjang dengan pendidikan yang berkualitas, mulai dari level pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Pada level pendidikan tinggi, standar mutu lembaga pun menjadi sangat penting lantaran kebutuhan untuk membangun kepercayaan (trust) kepada dunia industri dan dunia kerja (IDUKA) sehingga lulusannya dapat terserap sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Persoalan hari ini, khususnya dalam konteks perguruan tinggi vokasi (PTV), setiap program studi di PTV menggunakan skema sertifikasi yang variatif. Padahal, saat ini muncul berbagai pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi khusus, sehingga membuat perekrutan di IDUKA menjadi berbasis kepada kompetensi yang spesifik. Atas kebutuhan tersebut, PTV diharapkan mampu menghadirkan kualitas dari segi kelembagaan, pembela jaran, hingga sertifikasi yang berstandar industri.

Standar mutu pendidikan tinggi vokasi ini juga dipengaruhi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di PTV yang tata kelolanya belum maksimal. Pada proses sertifikasi, baru sekira 8% yang sudah menggunakan jenis skema sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sementara 44% lainnya masih berupa skema okupasi, dan 48% skema klaster. Artinya, belum ada skema nasional yang menjadi standar kompetensi pada program studi yang sama. Keterlibatan industri dalam penetapan skema sertifikasi juga cenderung terbatas.

PTV berstandar industri harus mampu menerapkan asas pendekatan, proses pendidikan, keluaran, dan capaian pendidikan yang seluruhnya berorientasi pada standar

BAB IPENDAHULUAN

praktik-praktik, baik kompetensi dan produk industrial. Lulusan yang dihasilkan dituntun siap untuk bekerja, dan bisa adaptif menyesuaikan dengan perkembangan demand dari dunia usaha dan dunia industri dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Upaya menyiapkan perguruan tinggi dalam menghadapi revolusi 4.0 terus dilakukan Pemerintah. Salah satunya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan menyelenggarakan Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.

Dengan program ini diharapkan beberapa pemangku kepentingan, mulai institusi Pemerintah, akademisi, pelaku industri, hingga asosiasi bisa membawa konsep “bring in” industri ke dalam sistem pendidikan vokasi, dengan konsep penyelarasan, membangun harmoni dan komunikasi dengan panjang gelombang yang sama, saling membutuhkan. Program ini kemudian dilakukan secara bertahap dan berkolaborasi dengan industri mitra strategis PTV dalam bentuk skema sertifikasi nasional berdasarkan KKNI level 5 dan 6, Penyusunan standar sertifikasi (Materi Uji Kompetensi/perangkat Uji), dan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) tempat uji kompetensi (TUK).

Pelaksanaan program mengusung pola multi-PTV dan multi-industri, saling berinteraksi dengan stakeholder untuk menyusun bersama standar kompetensi, khususnya pada proses sertifikasi. Hasil kerja bersama ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada lulusan PTV terkait kompetensi yang dibutuhkan dan selaras dengan kebutuhan IDUKA. Adapun pengembangan penilaian mutu pendidikan tinggi vokasi berstandar industri ini berbasis pada KKNI dan berstandar industri.

6

1.2. Hasil yang Diharapkan

1. Membawa industri ke kampus dalam pencapaian standar kompetensi.a. Membentuk skema sertifikasi nasional berdasarkan KKNI level 5 dan 6.b. Menyusun skema sertifikasi yang ditetapkan dan disusun

bersama industri dan asosiasi profesi.c. Menghasilkan materi uji kompetensi dan perangkat uji sesuai

dengan harapan industri.d. Membentuk tempat uji kompetensi (TUK) mengacu pada standar

industri dan bisa menjadi acuan standar nasional.2. Meningkatkan kepercayaan industri terhadap pelaksanaan sertifikasi

kompetensi.3. Menciptakan ekosistem kolaborasi yang baik antara PTV, industri, dan asosiasi

profesi dalam memperkuat kemitraan berbasis kerja bersama membangun Indonesia.

4. Meningkatkan awareness publik terkait pendidikan vokasi.5. Melakukan kolaborasi lintas PTV dengan IDUKA dan asosiasi profesi untuk

menghasilkan MUK yang disepakati dan bersifat nasional.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 103);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2013 Tentang Penyusunandan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 Tentang Tata CaraPembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan BelanjaNegara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentangStandar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan NasionalSertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4279).

7

1.4. Sasaran

Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri dilaksanakan dengan model penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Pelaksana program adalah Pendidikan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan bidang prioritas:a. Bidang pemesinan (machinery);b. Bidang konstruksi (construction);c. Bidang ekonomi kreatif (creative economy); d. Bidang hospitality;e. Bidang care service.

2. Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Berlisensi BNSP Minimal 2 tahun;3. Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki kerja sama atau mitra IDUKA dan asosiasi profesi sesuai bidang prioritas;4. Berpengalaman mengembangkan skema sertifikasi okupasi dan KKNI dan memiliki SOP Pengembangan Skema;5. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah:

a. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melaksanakan : (1) Memfasilitasi kegiatan diskusi antara PTV, IDUKA, asosiasi profesi,

BNSP, KNKI, dan Kemenaker; (2) Sosialisasi program kepada seluruh PTV; (3) Melakukan seleksi, menetapkan, dan menandatangani kontrak kerja

sama dengan pelaksana program;(4) Monitoring dan evaluasi.

b. Perguruan Tinggi Vokasi melaksanakan:(1) Penyusunan skema, Materi Uji Kompetensi (MUK), dan Juknis TUK

sesuai standar IDUKA.(2) Melaksanakan kegiatan program;(3) Melaporkan hasil pelaksanaan dan produk Program Pengembangan

Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri.6. Jumlah sasaran yang diharapkan di setiap penyelenggara adalah:

a. 15 Skema Sertifikasi Nasional Berdasarkan KKNI Level 5 dan 6 per bidang prioritas:b. 15 Standar Sertifikasi (Materi Uji Kompetensi/Perangkat Uji) c. Juknis Tempat Uji Kompetensi (TUK) Peningkatan kapasitas dan kualitas.

7. PTV pelaksana diwajibkan bekerja sama dengan PTV lain yang memiliki bidang yang sejenis.

1.5. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan

Alur pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri Tahun 2020 adalah sebagai berikut (Tabel 1)

8

13-17 Juli 2020

20-24 Juli 2020

25-27 Juli 2020

29 Juli 2020

1 Agustus - 30 November 2020

7-11 Septemberdan 23-27 November 2020

30 November - 11 Desember 2020

29-31 Juli 2020

8-26 Juni 2020

Tabel 1: Alur Pelaksanaan Kegiatan

9

Proses penunjukkan pelaksana/penyelenggara Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri adalah sebagai berikut:

2.1. PENAWARAN DAN SELEKSI PELAKSANA 2.1.1. Kriteria pelaksana

A. Kriteria1. Merupakan institusiPendidikan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang berkualitas dan memiliki reputasibaik di bidangnya.2. Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki LSP terlisensi BNSP.3. Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang tidak mendapatkan anggaran pembekalan dan

uji kompetensi dan atau yang serupa dari Kementerian atau Lembaga Non Kementerian lainnya.

4. Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang memiliki kemitraan strategis, antara lain dalam penyusunan kurikulum bersama, pemberian beasiswa, hibah sarana dan prasarana dari IDUKA, rancangan dan pelaksanaan magang, dosen IDUKA mengajar di PTV, kerja sama penyerapan lulusan, sertifikasi kompetensi bagi lulusan, program magang, dosen dari IDUKA, sinergi teaching factory/industry, dan riset bersama dengan IDUKA di bidang prioritas yang memiliki reputasi yang baik dan pengalaman berkontribusi dalam pendidikan vokasi.

5. Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri harus bekerja sama dengan industri atau institusi lainnya yang sejenis atau organisasi lain yang sejalan untuk kelancaran pelaksanaan program, serta disarankan bekerja sama dengan program studi serupa dari PTV lain.

6. Melibatkan fungsi kehumasan dalam pelaksanaan program sebagai bagian dari edukasi dan transparansi kepada publik.

B. Syarat1. Memiliki NPWP atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi; 2. Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama institusi pendidikan tinggi vokasi; 3. Memiliki skema sertifikasi okupasi dan KKNI sesuai dengan bidang prioritas; 4. Mempunyai asesor kompetensi yang masa berlaku sertifikatnya masih valid;5. Mempunyai TUK yang telah diverifikasi oleh LSP.

2.2. PENGAJUAN PROPOSAL2.2.1. Format usulanPelaksana Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri harus mengirimkan suatu proposal yang menjelaskan tentang kapasitas institusi, program yang ditawarkan, anggaran, surat keterangan dari mitra industri untuk berkomitmen terhadap program yang diusulkan dan keunggulan yang dimiliki melalui program tersebut. Sistematika proposal yang dia jukan mengikuti format dan persyaratan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan1. Surat Permohonan bermaterai sebagai pelaksana Program Pengembangan Penilaian

Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi (lampiran 1.a);

2. Surat Pernyataan untuk mengikuti kegiatan (lampiran 1.b);3. NPWP perguruan tinggi (copy);4. Nomor rekening perguruan tinggi, yaitu untuk PTN jenis rekening yang dilampirkan

adalah rekening penerimaan, dan untuk PTS berupa fotokopi nomor rekening perguruan tinggi yang masih aktif.

BAB IIINSTITUSI PELAKSANA SERTIFIKASI

10

Bab II Usulan Program1. Profil dan Struktur Organisasi Institusi Pelaksana;2. Fokus Bidang Prioritas yang ditawarkan, berisikan nama

program dan unit kompetensinya;3. Materi, Durasi, dan Lokasi pelaksanaan untuk setiap

skema kompetensi;4. Identitas LSP (lampiran 1.c);5. Skema sertifikasi yang akan dibuat (lampiran 1.d);6. Daftar sumber daya manusia LSP (lampiran 1.e);7. TUK terverifikasi yang akan digunakan sebagai tempat

uji; (lampiran 1.f);8. Surat keterangan dari mitra industri untuk

berkomitmen terhadap program yang diusulkan;9. Strategi pelibatan humas untuk publikasi program

kepada publik.

Bab III Rekam Jejak Kerja SamaRekam Jejak LSP dan kerja sama yang pernah dilakukan (perusahaan/lembaga diklat dan sejenisnya) (lampiran 1.g).

BAB IV Rincian AnggaranBesaran dana yang dapat diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan, jenis skema yang akan dikembangkan, dan kompleksitas program pengembangan yang dia jukan. Pagu anggaran yang dapat dia jukan antara lain untuk:1. Penyusunan skema dan standar penyelarasan maksimum

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk setiap lembaga dengan capaian 15 (lima belas) skema sertifikasi dan materi uji kompetensi termasuk di dalamnya untuk publikasi program ke media (media massa, media on-line atau media sosial) dengan besaran dana publikasi maksimal 5% dari anggaran.

2. Penyusunan Juknis TUK maksimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) untuk setiap lembaga sesuai dengan materi uji kompetensi.

Pemanfaatan anggaran tidak boleh dilakukan untuk kegiatan yang sejenis dari sumber pendanaan yang sama (double count).

Dalam proses penyusunan rincian anggaran yang dia jukan (lampiran 1.h), perguruan tinggi penyelenggara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Penyusunan pengalokasian perhitungan anggaran yang

dibutuhkan untuk setiap skema harus direncanakan dengan perhitungan yang paling efektif dan efisien.

2. Rencana biaya yang dia jukan perlu memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, tidak boros dan menguntungkan negara serta berpedoman pada satuan biaya yang berlaku dalam APBN dengan tidak mengurangi mutu/kualitas dan pencapaian tujuan sertifikasi kompetensi.

11

a. Biaya Skema

No Komponen Uraian Vol Harga Satuan Rp

1 Belanja Bahan Penggandaan Bahan/Materi/ATK Per kegiatan 300.000 – 500.000

(At Cost)

Konsumsi Penyelenggaraan (harga

satuan mengacu pada SBM

daerah)

OK 40.000 – 60.000

2 Honor Output

Kegiatan

Honorarium Pengarah OK 500.000

Honorarium Penanggungjawab OK 450.000

Honorarium Ketua Pelaksana OK 400.000

Honorarium Sekretariat OK 300.000

Honorarium Pengadministrasi OK 300.000

3 Jasa Profesi Honorarium Asesor OJ 600.000

Honorarium Mitra

Industri/Asosiasi Profesi

OJ 900.000

4 Biaya Perjalanan

Biasa

Transport Asesor OK 150.000

Biaya perjalanan administrasi OK At Cost

5 Biaya Publikasi Publisitas program ke Media

(media massa, media on-line atau

media sosial)

Per Program Max 5% dari anggaran

3. Komposisi rincian anggaran adalah sebagai berikut:a. Belanja Bahan (1) Alat tulis kantor; (2) Penggandaan bahan; dan (3) Konsumsi selama pelaksanaan program;b. Honor Output Kegiatan (1) Honorarium penanggung jawab per LSP; (2) Honorarium sekretariat, 2 (dua) orang. (3) Honorarium pengadministrasi, 1 (satu) orang c. Belanja Jasa Profesi (1) Honorarium asesor kompetensi, orang per skema; (2) Honorarium mitra dari industri, asosiasi profesi, BNSP, dll.d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (1) Biaya perjalanan untuk mitra dari industri, asosiasi profesi, BNSP, asesor, dll. (2) Biaya penginapan mitra dari industri, asosiasi profesi, BNSP, asesor dll.e. Biaya Perjalanan Biasa

Untuk biaya perjalanan pengurusan administrasi dengan Industri, dan transpor asesor.

f. Biaya Publikasi MediaUntuk publisitas program yang sedang dilaksanakan ke media (media massa, media online atau media sosial)

12

b. Biaya Standar Penyelarasan



(At Cost)


satuan mengacu pada SBM daerah)

OK 40.000 – 60.000

2 Honor Output

Kegiatan







Honorarium Mitra Industri/Asosiasi

Profesi

OJ 900.000

4 Biaya Perjalanan

Biasa



5 Biaya Publikasi Publisitas program ke Media

(media massa, media on-line atau

media sosial)

Per Program Max 5% dari anggaran

13

c. Biaya Juknis TUK



(At Cost)


satuan mengacu pada SBM daerah)

OK 40.000 – 60.000

2 Honor Output

Kegiatan







Honorarium Mitra Industri/Asosiasi

Profesi

OJ 900.000

4 Biaya Perjalanan

Biasa



14

Apabila terjadi pengurangan/penambahan biaya berupa komponen yang membutuhkan biaya akibat dari kebutuhan skema, misalnya ATK dan biaya lainnya dalam komponen yang sama

pada tabel diatas, maka dapat diakomodasi oleh Direktorat yang kemudian dituangkan dalam kontrak.

2.2.2 Format DokumenBerkas usulan disusun dalam bentuk 1 (satu) proposal untuk keseluruhan paket yang ditawarkan, dibuat dengan huruf Time New Roman Font 12 spasi 1,5. Dokumen dibuat dalam 1 (satu) berkas dalam bentuk pdf melalui laman: https://vokasi.kemdikbud.go.id/layanan-daring-dit-kemitraan-dan-penyelarasan-dudi

Jadwal pelaksanaan dan Tahap Seleksi

1) Jadwal PelaksanaanJadwal pelaksanaan yang direncanakan pada Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri adalah sebagai berikut:1) Jadwal Pelaksanaan

No. KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi program 13-17 Juli 2020

2. Pendaftaran Peserta (Proposal) 20-24 Juli 2020

3. Seleksi Pendaftar 25-26 Juli 2020

4. Pengumuman peserta 27 Juli 2020

5. Penandatanganan Kontrak 29 Juli 2020

6. Periode Pelaksanaan Kegiatan 1 Agustus - 30 November 2020

7. Monev Pelaksanaan 7-11 September dan

23-27 November 2020

8.. Laporan Akhir kegiatan dan evaluasi

kegiatan

30 November - 11 Desember 2020

15

2) Tahap Seleksi a. Proses seleksi proposal dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan

Dunia Usaha dan Dunia Industri dibantu oleh tim Reviewer yang dibentuk khusus untuk menilai proposal yang dia jukan masing-masing institusi calon penyelenggara Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri;

b. Direktur/Pejabat Pelaksana Kegiatan dan mitranya mempersiapkan dokumen proposal lengkap dengan profil institusi, program yang ditawarkan, anggaran yang diperlukan dan waktu pelaksanaan;

c. Institusi calon penyelenggara program mengirimkan proposal secara online melalui laman: https://vokasi.kemdikbud.go.id/layanan-daring-dit-kemitraan-dan-penyelarasan-dudi;

d. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melakukan seleksi calon sesuai dengan kriteria, melalui penugasan kepada Tim seleksi;

e. Jika diperlukan Dit Mitras dan Dudi melakukan klarifikasi/negosiasi/diskusi mengenai proposal yang disampaikan dengan calon pelaksana untuk memahami lebih jelas proposal yang dia jukan;

f. Tim seleksi memberikan hasil rekomendasi penilaian calon pelaksana yang memenuhi persyaratan kepada Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

g. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri mengumumkan hasil penilaian pelaksana kepada calon penyelenggara.

3) Penilaian Tim reviewer akan memberikan penilaian terhadap proposal yang dia jukan calon Pelaksana Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri dengan kriteria dan skor penilaian sebagai berikut:a. Seluruh aspek penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria sebagai berikut:

1) Jadwal Penilaian

NO KRITERIA PENILAIAN SCORE PENILAIAN KETERANGAN

1 Aspek administratif:

penilaian Institusi Pelaksana

Lengkap: 20;

Tidak Lengkap: 10

Pemenuhan kelengkapan dokumen dan

keabsahan dokumen yang dipersyaratkan (lisensi

LSP, TUK dan Skema)

2 Aspek Teknis:

- Kesesuaian Program

yang ditawarkan

dengan Fokus Bidang

- Jenis Skema yang

telah dipunyai

Sesuai: 20;

Tidak sesuai: 10

KKNI : 20

Okupasi : 10

Diutamakan sesuai dengan 5 fokus bidang yang

ditawarkan

3 Aspek pendukung :

Penilaian terhadap

pengalaman LSP yang

dimiliki dan

kesediaan

bekerjasama

Lengkap; 20;

Tidak Lengkap : 10

Diutamakan kerjasama industri, asosiasi,

kementerian lain yang telah bekerja sama dalam

pembuatan skema.

4 Aspek Keuangan:

Kesesuaian anggaran dengan

program Dir MITRAS DUDI

Anggaran sesuai: 20

Anggaran yang

ditawarkan lebih

besar: 10

Diharapkan total cost yang efektif

TOTAL NILAI 100 Prioritas: Nilai Tertinggi

16

b. Keputusan Tim Evaluasi bersifat final dan mengikat.

2.3. Penetapan Pelaksana Programa. Hasil akhir penilaian proposal oleh Tim dilaporkan

pada Rapat Pleno Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagai dasar untuk diputuskan sebagai institusi pelaksana tahun 2020;

b. Atas dasar rekomendasi rapat pleno Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menerbitkan Surat Penetapan institusi pelaksana tahun 2020

2.4. Hal Yang Perlu Diperhatikana. Pelaksana Program Pengembangan Penilaian

Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri membuat skema kompetensi okupasi dan KKNI.

b. Pelaksanaan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri harus bekerja sama dengan mitra industri, asosiasi profesi atau kementerian lainnya serta disarankan bekerja sama dengan prodi serupa dari PTV lain.

c. Jumlah luaran harus sama dengan yang ada dalam kontrak pelaksanaan.

d. Harus ada publikasi program ke media (media massa, media online atau media sosial)

17

3.1. Pelaksanaan Program

Setelah Setelah diterbitkan Surat Penetapan sebagai institusi pelaksana kegiatan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri, pada tahap

selanjutnya oleh KPA dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) (lampiran 2.a) antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan pimpinan perguruan tinggi yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), KPA Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesegera mungkin akan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pernyataan Kesanggupan (lampiran 2.b) kepada institusi pelaksana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang akan digunakan sebagai dasar oleh institusi untuk segera melakukan kegiatan.

3.2. Pelaporan Penyelenggara

Penyelenggara diwajibkan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan secara tertulis baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran kepada KPA Direktorat Kemitran dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan ditembuskan kepada Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai jadwal yang ditetapkan.

Laporan akhir harus dibuat untuk setiap kegiatan yaitu:1. Pelaporan untuk Setiap Skema

Penyelenggara wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah selesai melaksanakan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban setiap skema memuat semua aktivitas yang telah dilaksanakan. Cover dan sistematika penyusunan laporan per paket kegiatan pada lampiran 3.1.

2. Pelaporan (hard copy dan Soft Copy) Seluruh Paket KegiatanPelaporan untuk seluruh paket kegiatan adalah sekumpulan skema kompetensi, standar penyelarasan, juknis TUK dan juga melampirkan bukti publisitas media yang dilaksanakan oleh Institusi pelaksana sesuai dengan kontrak pelaksanaan kegiatan. serta menyerahkan ke panitia soft copy seluruh paket kegiatan dengan menggunakan flash disk.

BAB IIIPELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

18

4.1. TATA KELOLA PENCAIRAN4.1.1. Pengelolaan keuangan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan

Tinggi Vokasi Berstandar Industri mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara (APBN).

4.1.2. PenyelenggaraanProgram Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri di perguruan tinggi vokasi dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perjanjian Kerja antara PPK, Direktur Kemitran dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan pimpinan institusi pelaksana pelatihan serta kelengkapan dokumen kontrak pelaksanaan (Lampiran 2.a).

4.1.3. Berdasarkan jumlah pembiayaan yang disepakati, dilakukan proses penerbitan SPM-LS yang selanjutnya oleh bagian Keuangan akan dia jukan proses pembayarannya ke KPPN Jakarta III di Jakarta;

4.1.4. Pembayaran oleh KPPN akan ditransfer langsung ke rekening institusi pelaksana yang berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian.

4.1.5. Untuk membantu percepatan penerbitan SPK tersebut, pengelola di perguruan tinggi diharapkan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan SPK antara lain:

a. Nama dan NPWP perguruan tinggi. b. Nama dan NIP pimpinan yang menandatangani SPK. c. Nama dan Nomor Rekening Bank perguruan tinggi.

4.1.6. Perguruan tinggi diminta untuk selalu berkomunikasi dengan Bagian Keuangan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk proses pencairan dana.

4.1.7. Apabila karena sesuatu dan lain hal terjadi keterlambatan pencairan dana pasca penandatanganan SPK, perguruan tinggi diharapkan memberikan dana talangan terlebih dahulu. Semua bukti pengeluaran diwajibkan untuk didokumentasikan secara baik dan disimpan di perguruan tinggi pelaksana/penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban.

4.2. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN4.2.1. Pihak pelaksana pelatihan melakukan belanja untuk keperluan biaya

pelaksanaan kegiatan program yang dikeluarkan mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara (APBN), yaitu:a. Sistem administrasi keuangan yang dikelola oleh Institusi pelaksana

harus dibukukan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran definitif;b. Realisasi pertanggungjawaban keuangan sesuai rincian dalam Rencana

Anggaran Biaya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian (Kontrak);c. Laporan Keuangan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diberkas tersendiri

(terpisah) dengan laporan penyelenggaraan sebagai dokumen Bendahara Pengeluaran.

4.2.2. Kelengkapan bukti yang harus dilampirkan untuk Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan adalah sebagai berikut:

BAB IVPENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN

19

a. Honor yang terkait dengan output kegiatan1. Oleh karena sifat pembiayaannya setiap pelaksanaan skema

pemberian honorarium wajib dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan perguruan tinggi untuk pelaksanaan program dan Ketua LSP yang menyantumkan nama Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara;

2. Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPH Pasal 21 sebesar 15%. Bukti penerimaan honorarium ditanda tangani oleh masing-masing penerima dan disetujui serta distempel oleh Institusi Pelaksana.

b. Belanja Bahan.1. Pembelian bahan senilai Rp.250.000 s/d Rp. 999.999,- harus

dilengkapi kuitansi dan diberikan materai Rp.3.000,- tanggal dan nama jelas yang menandatangani, serta stempel perusahaan yang bersangkutan, dibalik kuitansi tersebut harus ditanda tangani dan distempel oleh penanggung jawab keuangan di institusi pelaksana.

2. Pembelian bahan senilai Rp. 1.000.000 ,- sampai dengan Rp.10.000.000,- harus dilengkapi dengan kuitansi dan diberi materai Rp. 6.000, - tanggal dan nama jelas yang menanda tangani serta stempel perusahaan. Selain itu harus dilampirkan faktur pajak yang diberi tanggal, nama jelas yang menandatangani dan stempel perusahaan yang bersangkutan, dibalik kuitansi tersebut harus ditanda tangani dan distempel oleh penanggung jawab keuangan di institusi pelaksana. Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 10 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP Pelaksana.

3. Nota dan faktur pembelian ditandatangani juga oleh yang menerima barang (pemakai).

4. Untuk pembayaran akomodasi/kosumsi dengan kuitansi senilai Rp.1.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- dari Rumah Makan/Restoran/ Hotel dikenakan PPH pasal 22 sebesar 1,5 %, apabila pembayaran melalui perusahaan (PT/CV) dikenakan PPN sebesar 10 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran.

c. Belanja Perjalanan Lainnya (DN).Untuk pencairan dan perjalanan (biaya transport) harus dibuatkan daftar penerima transport sesuai dengan tanggal yang dibayarkan untuk peserta. Biaya transport tidak dipotong pajak.

4.2.3. Setiap institusi penyelenggaran pelaksana kegiatan program wajib menyampaikan laporan penggunaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kegiatan dan mendokumentasikan bukti penggunaan dana di perguruan tinggi untuk bukti jika ada pemeriksaan keuangan;

20

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN

No. Jenis Dokumen

1 Proposal

1.a Surat Permohonan bermaterai sebagai pelaksana Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan

Tinggi Vokasi Berstandar Industri

1.b Surat Pernyataan untuk mengikuti kegiatan

1.c Identitas LSP di Institusi

1.d Skema sertifikasi yang akan diujikan telah diverifikasi oleh BNSP

1.e Daftar sumber daya manusia LSP

1.f TUK terverifikasi yang akan digunakan

1.g Jumlah mitra kerja LSP (perusahaan/lembaga diklat dan sejenisnya)

1.h Rincian Anggaran Biaya per kegiatan

2 Dokumen Kontrak

2.a SPK,

2.b SPMK

2.c Surat Pernyataan PTV

2.d BAP dan Kuitansi pembayaran

2.e Fotocopy NPWP dan Nomor Rekening

3 Dokumen Pelaporan

3.a Cover dan sistematika penyusunan laporan per paket kegiatan

3.b Cover Dan Sistematika Penyusunan Laporan Keseluruhan Paket Kegiatan

3.c Lampiran Dokumen pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi

Vokasi Berstandar Industri

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Lampiran 2.b: Form Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor : …………………………………..2020

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……….(Ketua PPK) Jabatan : …………………………………… Alamat : …………………………………… Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor ……………………2020 tanggal...... bulan ....... 2020, bersama ini memerintahkan: Nama : ……….(Pimpinan Perguruan Tinggi) Jabatan : ……….(Pimpinan Perguruan Tinggi) Alamat : ……….Kode pos…. Selaku : Pelaksana Pelaksanaan Program Pengembangan Penilaian

Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri Tahun 2020

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tanggal mulai kerja: tanggal.......bulan......2020; 2. Waktu penyelesaian: selama ...... (...........) hari kalendar dan pekerjaan

harus sudah selesai pada tanggal .............. bulan...... 2020; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

Perjanjian; 4. Nilai Pelaksanaan Program Pengembangan Penilaian Mutu Pendidikan

Tinggi Vokasi Berstandar Industri maksimal sebesar Rp. .......,- (.................. rupiah)

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LSP................. : .............................; 6. Nomor Rekening Bank: ......(Nama Bank dan alamat)

No Rek. ...... a.n .... (Nama Rekening dari buku) Jakarta………………2020 Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama LSP................... Pejabat Pembuat Komitmen DIPA …………….TA 2020 …………………….. ………………….. Ketua/Direktur NIP.

KOPKEMENTERIAN

39

40

41

42

Asus

Typewritten text

n

Asus

Typewritten text

Asus

Typewritten text

43

44

45

46

47

48

Pedoman Pelaksanaan Program - fe.unj.ac.idfe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Pedoman-Pelaksanaan-Prog… · Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Kemitraan Perguruan Tinggi

Documents