PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DI DESA BONTORAMBA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA SYAHRIR Nomor Stambuk : 105 64 215 08 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2015
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH (RKP) DI DESA BONTORAMBA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
SYAHRIR
Nomor Stambuk : 105 64 215 08
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
ii
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH (RKP) DI DESA BONTORAMBA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh
SYAHRIR
Nomor Stambuk : 105 64 215 08
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
iii
HALAMAN PERSETUJUAN
Judul Proposal Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam PenyusunanRencana Kerja Pemerintah (RKP) di DesaBontoramba Kecamatan Pallangga KabupatenGowa.
Nama Mahasiswa : Syahrir
Nomor Stambuk : 105 64 215 08
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyetujui:
Pembimbing I Pembimbing II
DR. H. Muhlis Madani, M.Si A. Luhur Prianto, S.Ip.,M.Si
Mengetahui :
Dekan Ketua JurusanFisipol Unismuh Makassar Ilmu Pemerintahan
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si A. Luhur Prianto. S.IP, M.Si
iv
PENERIMAAN TIM
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan /Undangan
menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :
3443/FSP.A.I-VIII/V/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari
Sabtu tanggal 11 bulan Juli tahun 2015
TIM PENILAI :
Ketua Sekretaris
DR. H. Muhlis Madani. M. Si Drs. H. Muhammad Idris. M. Si.NBM : 969 063 NBM : 762 663
Penguji
1. DR. H. Muhlis Madani. M. Si (Ketua) 1. (………………………)
2. Drs. H. Muhammad Idris, M.Si. (Anggota) 2. (………………………)
4. Drs. Amir Muhiddin, M.Si. (Anggota) 4. (………………………)
v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Syahrir
Nomor Stambuk : 105 64 215 08
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat . Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, 07 Mei 2015
Yang Menyatakan,
Syahrir
vi
ABSTRAK
Syahrir. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana KerjaPemerintah (RKP) Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga KabupatenGowa. (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Luhur Prianto).
Partisipasi Masyarakat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)merupakan keikutsertaan masyarakat dalam agenda Pemerintahan Desa untukmenentukan arah pembangunan selama satu tahun bersama dengan PemerintahDesa.
Penelitian ini bertujuan untuk Partisipasi Masyarakat dalam PenyusunanRencana Kerja Pemerintah dan untuk mengetahui Faktor yang ikut mempengaruhiPartisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di DesaBontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalahkualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan Penelitian : 8 Orang.Tehnik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalampenyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Bontorannu KecamatanPallangga Kabupaten Gowa, Sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkankarena keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah(RKP) dapat membantu Pemerintah Desa dalam menyusun agenda pemerintahanselama satu tahun. Selain itu, dengan keterlibatan masyarakat dalam PenyusunanRencana Kerja Pemerintah (RKP) dapat menyesuaikan dan menyeimbangkanantara keinginan masyarakat dengan keinginan Pemerintah Desa, sehingga dapattercipta arah pembangunan yang betul – betul menyentuh seluruh lapisanmasyarakat.
Keyword : Partisipasi, Masyarakat, RKP Desa
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Perencanaan
Kerja Pemerintah Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan
terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak A.
Luhur Prianto, S.Ip.,M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu,
tenaga dan pikiran serta memberi dorongan, arahan, motivasi, dan bimbingan
sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Kepada Bapak A. Luhur Prianto S.Ip.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
viii
Muhammadiyah Makassar. Para Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada
penulis selama ini. Kedua orang tua tercinta Ayahanda yang telah melahirkan,
membesarkan, mendidik, mendoakan, memelihara serta memberikan bantuan
moral dan materi, nasehat serta motivasi dan pengorbanan yang sangat besar
dalam melewati hari-hari dalam kehidupan ini.
Terima kasih kepada saudara-saudariku tercinta yang telah memberikan
suport, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun
skripsi ini sampai selesai. Segenap staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
yang telah membantu dalam pengurusan administrasi . khususnya kakanda
Hardiansyah, S.Sos. Terima kasih kepada Bapak Abu Talib, selaku kepala Desa
beserta seluruh staf di kantor Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga karya
skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak
yang membutuhkan.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Makassar, 07 Mei 2015
Syahrir
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ............................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................ ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ........................ iii
ABSTRAK ......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI....................................................................................................... vii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah........................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian............................................................................ 5
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Konsep dan Teori ........................................................ 7
B. Kerangka Pikir ............................................................................... 13
C. Fokus Penelitian ............................................................................ 30
D. Deskripsi Fokus Penelitian ........................................................... 31
BAB III. METODE PENELITIAN
A.Waktu dan Lokasi Penelitian............................................................ 33
B.Jenis dan Tipe Penelitian.................................................................. 33
C.Sumber Data .................................................................................... 34
3. Penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi umum,administrasi Staf
Desa, administtrasi keuangan dan administrasi perlengkapan serta rumah
tangga Desa Bontoramba.
50
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan unsur
organisasi Desa.
5. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Staf dilingkup Desa Bontoramba.
6. Pelaksanaan pelaporan dsan evaluasi kegiatan kesekretariatan.
Kepala Urusan Umum
Kepala Urusan Umum mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:
1. Mencatat data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan
desa pada Buku Administrasi Umum.
2. Mengelola Buku Data Peraturan Desa.
3. Mengelola Buku Data Keputusan Kepala Desa.
4. Mengelola Buku Data Inventaris Desa.
5. Mengelola Buku Data Aparat pemerintah Desa.
6. Mengelola Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.
7. Mengelola Buku Data Tanah di Desa.
8. Mengelola Buku Agenda.
9. Mengelola Buku Ekspedisi.
Kepala Urusan Keuangan
1. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan
perangkat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa yang baru
untuk dikembangkan.
51
3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa (pajak
radio, IPEDA/PBB) dan membantu kegiatan pencatatan pajak rumah
tangga serta pajak lainnya.
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa (Anggaran Penerimaan
Pengeluaran Keuangan Desa) baik rutin maupun pembangunan.
5. Melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh sekretaris desa.
Seksi Pemerintahan
a) Tugas
Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Desa dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang
pemerintahan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan program dan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat kepada
Kepala Desa dibidang pemerintahan;
3. penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan yang dilimpahkan oleh
camat kepada Kepala Desa.
4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
Desa
5. penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai
fungsinya.
52
Seksi Pembangunan
a) Tugas
Kepala seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu camat
dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang
pembangunan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program dan rencana kerja seksi pembangunan.
2. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh camat kepada Kepala
Desa di bidang ekonomi dan pemngunan.
3. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenagan yang dilimpahkan
oleh camat kepada Kepala Desa.
4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
diwilayah Desa Bontoramba.
5. penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan sesuai
dengan bidang tugas.
Seksi Kesejahteraan Rakyat
a) Tugas
Kepala seksi perekonomian dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Desa dalam membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan tugas dibidang perekonomian rakyat.
53
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan program dan rencana kerja seksi kesejahteraan rakyat.
2. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh camat kepada
Kepala Desa dibidang perekonomian dan kesejahteraaan rakyat.
3. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang dilimpahkan
camat kepada Kepala Desa.
4. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat di Desa Bontoramba.
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan tugas lain yang diberikan sesuai
fungsinya.
Tugas dan Fungsi Staf Desa
Staf Desa baik itu tenaga perangkat Desa maupun yang tidak termasuk
dalam memiliki tugas fungsi yang berbeda berdasarkan di mana mereka
ditempatkan. Berikut tugas dan fungsi masing-masing staf desa berdasarkan
seksi di mana mereka ditempatkan ;
Sekretaris
a) Tugas
Staf Desa ataupun yang tidak termasuk memiliki tugas membantu
sekertaris dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
54
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga honorer menyelenggarakan
fungsinya sebagai berikut:
6. Membantu sekertaris dalam menyelesaikan administrasi kantor.
7. Membantu sekertaris dalam membukukan surat masuk dan surat keluar
Seksi Pemerintahan
a) Fungsi
Tenaga honorer baik itu yang termasuk kategori 2 ataupun yang tidak
termasuk kategori 2 memiliki tugas membantu kepala seksi pemerintahan
dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
b) Tugas
Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga honorer menyelenggarakan
fungsinya sebagai berikut:
1. Membantu kepala seksi dalam pembuatan KTP, kartu keluarga, dan akta
kelahiran.
2. Membantu kepala seksi dalam pembuatan sertifikat.
3. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan).
4. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan tanah.
5. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan kewarisan.
6. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan domisili.
7. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan kematian.
8. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan kelahiran.
55
9. Membantu kepala seksi dalam pembuatan surat keterangan pemakaman.
Seksi Pembangunan
a) Fungsi
Tenaga honorer baik itu yang termasuk kategori 2 ataupun yang tidak
termasuk kategori 2 memiliki tugas membantu kepala seksi pembangunan
dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan.
b) Tugas
Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga honorer menyelenggarakan
fungsinya sebagai berikut:
1. Membantu kepala seksi pembangunan dalam menyelesaikan pembuatan
surat keterangan IMB ( Izin Mendirikan Bangunan).
2. Membantu kepala seksi pembangunan dalam menyelesaikan surat izin
tempat usaha.
3. Membantu kepala seksi pembangunan dalam menyelesaikan surat izin
gangguan.
4. Membantu kepala seksi dalam melaksanakan kegiatan MUSREMBANG
Tugas Dan Fungsi Kepala Dusun
Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa
dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun.
Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menjalankan tugas, kepala dusun mempunyai fungsi yaitu:
56
1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya
2. Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan
kerukunan warga diwilayah kerjanya
3. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa diwilayah
kerjanya
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desaS
B. Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Desa (Musyrembang)
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja pemerintah
(RKP) Desa tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang Desa
dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap
desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM
Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.
Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan
oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan
para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan
mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa,
dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak
tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007,
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa)
57
adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan
penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program
prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan
maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan
musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana
apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka.
Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah
dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi
publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib
menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan
tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.
RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan
disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian
menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber
anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa),
58
swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak
mengikat.
a. Proses Penyusunan Dokumen RKP Desa Dapat Dibagi Dalam Tiga
Tahapan yaitu :
1. Tahap Persiapan Musrembang Desa
Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji
ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan
memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan
seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan
darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak
putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini
dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP
Desa dan perhitungan anggarannya.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku
kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan
desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk
alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP
Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan
dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
3. Tahap Sosialisasi
Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan
seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan
59
menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib
dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan
pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.
b. Langkah – Langkah Penyusunan Dokumen RKP Desa
1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa
Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses penyusunan
RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap dijalankan oleh Pokja (Tim)
Perencana Desa yang sama. Beberapa istilah sering dipergunakan untuk tim
ini, yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun
RKP Desa. Istilah apa pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas
menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan, pelaksanaan
musrenbang sampai paska musrenbang.
Keluaran (output) dari tahap ini adalah:
1. SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun
RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas
memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.
2. Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya setelah
memperoleh pembekalan yang diperlukan.
Susunan tim ini biasanya sebagai berikut:
1. Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
2. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
3. Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab
pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim pemandu.
60
Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan
pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu, mengidentifikasikan
peserta dan mengundang peserta, menyusun jadwal dan agenda, dan
menyiapkan logistik.
Tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan memfasilitasi
pertemuan/musyawarah seperti kegiatan kajian/analisis data, lokakarya desa,
dan pelaksanaan musrenbang desa.
2. Mereviuw (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa
Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim
Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan reviuw terhadap dokumen RPJM
Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai tahap awal pelaksanaan
tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah mempunyai RPJM Desa, penyusunan
RKP Desa dilakukan dengan merujuk pada program dan kegiatan indikatif
yang sudah disusun dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi
desa yang belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP
Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan masyarakat
melalui musyawarah dusun/RT.
3. Analisis Data Kerawanan Desa
Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat
(Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup panjang yaitu
musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral) tidak perlu dilakukan.
PRA cukup dilakukan setiap penyusunan RPJM Desa. Walau dokumen RPJM
Desa sudah menyusun program dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun
61
data/informasi terkini perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan
disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat
desa”. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat
pelaksanaan musrenbang.
Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan.
Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan dicari
program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dan
sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati” tetapi juga
bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program maupun kegiatannya.
Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang dokumen
RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan
disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-data kerawanan desa
meliputi:
1. Berapa jumlah KK miskin sekarang;
2. Berapa warga yang menganggur sekarang;
3. Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah
sekarang;
4. Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;
5. Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;
6. Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
7. Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait
kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak
dasar.
62
4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa
Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, draft
RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan warga
masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim) Perencana desa.
Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sama
saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa
dilakukan lokakarya desa. Peserta lokakarya adalah berbagai komponen desa
(terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LKMD sebagai Sekretaris
dan beranggotakan : LKMD, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan),
biasanya juga melibatkan unsur muspika kecamatan atau unsur UPTD. Proses
lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:
Persiapan:
Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada
masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka
pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan materi
dan notulen.
Pelaksanaan:
1. Pendaftaran peserta lokakarya.
2. Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh Tim
Perencana Desa.
3. Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa. Narasumber
dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan Masyarakat
Desa, LSM yang bekerja di Desa tersebut. Topik-topik pembahasannya
63
adalah: Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (RKP Desa
sebelumnya),Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam dokumen
RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan darurat desa.
4. Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa.
Narasumber: dari Kecamatan (Camat /yang mewakili, Kasi PMD,
Kepala UPTD/yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang
bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
5. Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa : Penentuan draf
prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan Penyusunan draf
matrik program dan kegiatan RKP Desa.
6. Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.
5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang
Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung
bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi) untuk
kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarkan kepada warga
masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara
terbuka. Jadual dan agenda disusun oleh tim pemandu. Tim pemandu dan tim
notulen mengadakan persiapan teknik memandu dan mendokumentasikan
hasil musrenbang.
6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan
64
terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun
anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).
Peserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa
(terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan
beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur
Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan (dapil)
bersangkutan.
Tujuan musrembang RKP Desa:
1. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan
untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb : Prioritas kegiatan
desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa
(ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak
mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri
yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
2. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan
diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan
pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
3. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah
yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk
penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun
berikutnya.
65
Penting untuk diperhatikan:
1. Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa
ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program
supra desa terutama SKPD. Usulan yang dibawa dari desa ke atas
semestinya yang bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan
atau kabupaten.
2. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa
dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang
di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses
sebelumnya.
3. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala
kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD.
4. Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu
diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
5. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di
dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan
dokumen RKP Desa oleh Kades.
8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa
dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala Desa tentang
RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Surat
Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.
66
9. Sosialisasi
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan
kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi Sosialiasasi adalah Lampiran
SK RKP Desa yang memuat program dan kegiatan tahun bersangkutan. Media
sosialisasi RKP Desa sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing
desa. Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain:
Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa dan
APB Desa, papan informasi desa, papan informasi dusun/RW/RT, dan
sebagainya.
Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada
umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT,
dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani, kelompok pedagang,
nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).
C. Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Penyusunan Kerja Pemerintah
(RKP) di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Di era demokrasi seperti sekarang ini masyarakat senantiasa
dilibatkan dalam penyusunan program kerja pemerintahan baik pada
tingkatan pusat maupun pada tingkatan desa, olehnya itu sudah menjadi
sebuah keharusan bahwa masyarakat harus senantiasa berpartisipasi aktif
dalam memberikan gagasan-gagasannya terkait dengan program-program
Pkerja yang akan dilaksanakan nantinya. Berikut ini ada beberapa jenis
partisipasi masyarakat terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah desa
yaitu:
67
1. Partisipasi Secara Langsung
Partisipasi langsung adalah keikutsertaan masyarakat secara langsung
dalam menyampaikan ide, gagasan dan konsep dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Keikutsertaan masyarakat dalam Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah menjadi hal yang sangat urgen untuk pengambilan
keputusan dalam musyawarah.
Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Kepala Desa
Bontoramba sebagai berikut :
“Keikutsertaan masyarakat dalam hal Penyusunan Rencana KerjaPemerintah (RKP) di Desa Bontoramba sudah cukup berpastisipasi dalamMesyrembang Desa karena keikutsertaan masyrakat dalam pengambilankeputusan musyawarah itu bwegitu penting karena karena masyarakat adalahobyek utama dalam hal pelaksanaan Program Pemerintah Desa yang akandilaksanakan” (Wawancara dilakukan dengan Informan, 01 Mei 2015)
Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan
Desa Bontoramba sebagai berikut :
“Dengan adanya Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RencanaKerja Pemerintah (RKP) itu memberikan nilai positif dalam membanguntatanan Kehidupan Desa yang lebih baik, dan saat ini masyarakat cukup ikutterlibat dalam hal pengambilan keputusan dalam musyawarah RencanaPembangunan Desa” (Wawancara dengan Informan HT, 01 Mei 2015)
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan, bahwa partisipasi aktif
masyarakat dalam pemerintahan terutama dalam hal penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dapat menentukan arah pembangunan, sehingga
kedepan antara Pemerintah dan Masyarakat dapat menjalin hubungan yang
baik, terutama adalah pelibatan masyarakat dalah Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa (Musyrembang) Desa. Saat ini Masyarakat di Desa
Bontoramba cukup antusias dalam mengikuti Musyrembang Desa. Hal ini
68
bertujuan agar masyarakat dapat ikut andil dalam proses pengambilan
keputusan pemerintahan.
Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala
Dusun Balinappang menyatakan bahwa :
“Keterlibatan kami dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa,itu demi mengetahui proses pelaksanaan rencana kerja pemerintah selamasatu tahun anggaran, sehingga kita juga tau bentuk-bentuk program yang akandijalankan oleh pemerintah, jangan sampai apa yang dijalankan olehpemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat’ (Wawancaradengan Informan AN, 01 Mei 2015).
Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua RT 01 Dusun
Bontocinde Desa Bontoramba menyatakan bahwa :
“Keikutsertaan kami di Musyrembang Desa, membawa aspirasimasyarakat dan untuk selanjutnya disampaikan dalam forum musyrembang,sehingga masyarakat tahu arah pembangunan yang akan dilaksanakan olehPemerintah” (Wawancara dengan Informan SS, 01 Mei 2015).
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa
Pemerintah dan Masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan, artinya antara Pemerintah dan Masyarakat harus dapat sejalan
dalam menjalankan agenda – agenda pembangunan di Desa. Sehingga apa
yang diinginkan bersama dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Maka dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat
membawa gebrakan baru dalam forum musyawarah.
Seperti dengan kutipan wawancara yang disampaikan oleh Kasi
Pembangunan Desa Bontoramba sebagai berikut :
“Pelibatan masyarakat dalam Forum Musyrembang Desa, karena kitaingin tahu apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat dalampembangunan karena yang lebih tahu keadaan dimasyarakat adalah
69
masyarakat sendiri karena dia yang rasakan pahit manisnya pembangunan”(Wawancara dengan Informan AR, 02 Mei 2015).
Berdasarkan hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa
keterlibatan langsung masyarakat dalam forum Musyrembang Desa dapat
memberikan sumbangsih yang konstruktif dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Desa, karena masyarakat adalah salah satu stakeholder
penting dalam pengambilan keputusan Musyawarah dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
2. Partisipasi Perwakilan
Partisipasi perwakilan adalah partisipasi secara tidak langsung
masyarakat dalam agenda Musrembang Desa suatu keterlibatan masyarakat
Melalui RT untuk mengikuti Musyrembang. Partisipasi dalam musyawarah
rencana pembangunan kerja merupakan keaktifan masyarakat dalam
melaksanakan agenda atau program kerja yang ada di kantor desa bontoramba
sesuai dengan apa yang telah di susun bersama pada saat pembahasan
program kerja yang ada. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak
hidayatullah selaku kepala kasi pemerintahan pada hari selasa 6 April 2015
sebagai berikut:
“berbicara masalah partisifasi masyarakat maka hampir setiap penyusunanrencana kerja pemerintah desa, masyarakat yang di undang selalumenyempatkan diri untuk hadir tetapi kadang pula masyarakat desamempercayakan kehadiran mereka untuk diwakili oleh RT dalam rapatpenyusunan agenda kerja.”(Wawancara dengan Bapak HT pada tanggal 8April 2015).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua RT Balinappanp terkait
masalah partisifasi perwakilan yaitu:
70
“masyarakat yang di undang untuk menghadiri penyusunan rencana kerjapemerintah desa cenderung tidak bisa hadir dalam rapat tersebut hal itudikarnakan karna kesibukan masyarakat di pekerjaan masing-masingsehingga masyarakat cenderung mempercayakan kehadiran mereka untukdiwakili oleh RT dalam penyusunan rencana kerja tersebut” (Wawancaradengan Informan BS, 8 April 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat
disimpulkan bahwa kehadiran masyarakat dalam rapat penyusunan rencana
kerja pemerintah desa cenderung memberikan kepercayaan kepada RT untuk
mewakili kehadiran mereka hal itu di sebabkan karna kesibukan masyarakat
dipekerjaan masing-masing tetapi kadang masyarakat sendiri yang datang
langsung untuk menghadiri rapat tersebut apabila masyarakat tidak terlalu
sibuk di pekerjaannya
Dalam penyusunan rencana kerja memang sudah seharusnya
masyarakat di libatkan karna tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat sendiri
yang paham akan kondisi desa tetapi dalam hal ini masyarakat juga tidak bisa
di paksakan untuk hadir karna kesibukan masyarakat di pekerjaan masing-
masing sehingga masyarakat hanya mampu memberikan kepercayaan kepada
RT untuk mewakili kehadiran mereka dalam rapat musyawara rencana
pembangunan desa (Musrembang) di kantor desa yang di adakan satu kali
dalam satu tahun, sehingga hasil proses perencaan yang dilakukan dapat lebih
berpihak kepada mereka.
71
D. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bontoramba Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa
1. Kepemimpinan Kepala Desa
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program Pemerintah
khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
Kepemimpinan merupakan faktor penentu terhadap tinggi rendahnya
partisipasi dari masyarakat dalam agenda–agenda pemerintahan. Keterlibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan Program
sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai keberhasilan tujuan perencanaan
perencannaan Pembangunan Desa. Pemimpin selaku Pembina, pengayom dan
pemberi layanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang
mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.
Kepemimpinan Desa dalam menggerakkan masyarakat agar dapat
terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa,
sangat dibutuhkan demi untuk menjaga kestabilan program yang akan
dijalankan ditengah-tengah masyarakat. Saat ini di Desa Bontoramba bersifat
lebih terbuka terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan Musyrembang, Dulu
agak tertutup jika melaksanakan kegiatan Musyrembang.
Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh salah seorang Kepala
Dusun Likoloe menyatakan bahwa :
“Pelibatan Masyarakat Selama Kepemimpinan Desa yang baru ini, Lebih baikdibanding dengan sebelumnya, karena masyarakat sudah cukup diberikankesempatan untuk terlibat dalam kegiatan Musyrembang Desa” (Wawancaradengan Informan AB, 25 April 2015).
72
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh salah seorang Ketua RT di
Dusun Bontocinde menyatakan bahwa :
“Pemerintah Desa sekarang sudah agak bagusmi, karena masyarakat sudahdianggap pentingmi untuk mengikuti Musyrembang Desa, dulu masyarakatkadang tidak dianggap pentingji, maupi sseng pemilihan baru dianggappenting” (Wawancara dengan Informan SS, 25 April 2015).
Berdasarkan Hasil wawancara diatas cukup memberikan penjelasan
bahwa selama ini di Desa Bontoramba, sudah sedikit ada perubahan sikap dari
Pemerintah Desa yang terbuka terhadap masyarakat, sehingga masyarakat
tidak lagi dianggap tidak penting dalam momentum pengambilan keputusan
bagi Pemerintah Desa, terutama dalam hal pengambilan keputusan mengenai
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, Untuk dijalankan selama
satu Tahun anggaran Pemerintahan. Jadi Faktor Kepemimpinan itu cukup
berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
Musyrembang Desa.
Masyarakat seharusnya memang dilibatkan dalam hal penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, sehingga dengan itu Program
Pemerintah dapat terealisasikan di tengan-tengah masyarakat. Jadi Pemerintah
tidak boleh memandang enteng masyarakat, karena masyarakat adalah obyek
pembangunan jadi kalau ada program Pemerintah yang tidak diterima oleh
masyarakat, Pemerintah tentunya akan kelabakan dalam menjalankan
program,sehingga yang terjadi adalah porgram yang dilaksanakan tidak
maksimal.
73
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh
lingkungan dari masyarakat tersebut. hal ini membuat masyarakat memahami
ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bontoramba
mengatakan bahwa :
“Pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa bontoramba masih sangatminim hal ini disebabkan karna hampir sebagian besar penduduk desaBontoramba tidak mampu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sehinggamempengaruhi masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi dalam penyusunanrencana kerja karna ketidaktahuan masyarakat akan rencana kerja yang harusdi programkan” (Wawancara dengan Informan NL, 26 April 2015).
Pandangan yang sama juga diungkapkan Oleh Kasi Pembangunan
Desa Bontoramba menyatakan bahwa :
“Sebagian besar pendidikan masyarakat di Desa Bontoramba masihsangat rendah, jadi itu terkadang menjadi kendala bagi masyarakat untukmenyalurkan hasil pemikirannya dalam peyusunan Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Desa, disebabkan karena ketidaktahuan dalam menyampaikan ide dangagasan” (Wawancara dengan Informan AR, , 26 April 2015).
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan rencana kerja di sebabkan karna kurangnya pengetahuan yang
dimiliki masyarakat dalam menyusun rencana kerja, padahal keterlibatan
masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa sangatlah
diperlukan sebab bagaimanapun juga masyarakatlah yang lebih paham akan
kondisi di desa mereka. Olehnya itu tentunya ini menjadi tugas bagi
pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan rencana kerja sehingga
74
kedepannya masyarakat desa mampu terlibat secara aktif dalam penyusunan
rencana kerja tersebut.
3. Regulasi (Aturan)
Aturan yang di jadikan acuan bagi masyarakat dalam berpartisifasi
terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Aturan ini
sangatlah penting karna tidak bisa di pungkiri bahwa regulasi ini yang
dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berpartisifasi langsung ataupun
diwakili oleh RT masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan terkait masalah aturan yang dijadikan acuan bagi masyarakat dalam
berpartisifasi terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah Desa adalah
sebagai berikut:
“berbicara masalah aturan tentunya ada aturan yang mengatur dan aturaninilah yang dijadikan acuan bagi masyarakat dan pemerintah desa tentangpartisifasi masyarakat baik partisipasi secara langsung maupun partisfasiketerwakilan dalam rapat penyusunan rencana kerja pemerintah desa”
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan lain bahwa terkait
masalah regulasi yang mengatur tentang penyusunan rencana kerja
pemerintah desa yaitu:
“jelas ada aturan yang mengatur terkait penyusunan rencana kerja pemerintahdesa karna tidak mungkin masyarakat mampu berpartisifasi secara langsungataupun di wakili oleh RT apabila tidak ada aturan yang mengatur haltersebut dan aturan yang ada tidak hanya mengatur masalah partisifasi tetapijuga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerjapemerintah desa” (Wawancara dengan Informan AR, , 26 April 2015).
Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada
regulasi yang mengatur persoalan partisipasi masyarakat dalam penyusunan
rencana kerja sehingga masyarakat mempunyai dasar yang jelas untuk
75
berpartisifasi baik secara langsung maupun partisifasi perwakilan dan aturan
tersebut tidak hanya mengatur tentang partisifasi tetapi juga mengatur secara
keseluruhan hal-hal yang berkaitan penyusunan rencana kerja pemerintah
desa secara keseluruhan.
Berbicara masalah regulasi memang sudah seharusnya ada regulasi
yang mengatur persoalan penyusunan rencana kerja pemerintah desa sehingga
aturan ini yang dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam
melakukan rapat penyusunan rencana kerja pemerintah desa, selain itu
dengan adanya regulasi tersebut maka pemerintah desa mendapatkan
kejelasan tentang hal-hal apa saja yang harus di lakkan dalam penyusunan
rencana kerja tersebut tanpa keluar dari aturan yang ada dan selanjutnya
aturan ini juga berfungsi sebagai barometer untuk mengukur tingkat
partisifasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa baik
partisipasi secara langsung maupun partisipasi perwakilan.
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontoramba
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa mengenai Pratisipasi Masyarakat
dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tersebut. Maka
dapat disimpulkan bahwa :
1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, sebab
Masyarakat adalah objek utama pembangunan di Desa, jadi dengan
keterlibatan masyarakat dapat mewujudkan tujuan pembangunan di
Pedesaan yang berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat.
2. Persoalan Kepemimpinan Pemerintah Desa, Regulasi (Aturan) yang
diterapkan di Desa serta Tingkat Pendidikan Masyarakat cukup
memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Desa Bontoramba Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa.
B. Saran- Saran
1. Kepada Pemerintah Desa agar lebih meningkatkan pelayanan terbaik bagi
masyarakat sehingga dapat terwujud pembangunan Desa yang tidak hanya
dinikmati oleh segelintir masyarakat tetapi dapat menyentuh seluruh
lapisan masyarakat yang ada di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa.
76
77
2. Kepada Pemerintah Desa Bontoramba agar kiranya lebih memperhatikan
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal
pendidikan di Desa Bontoramba sehingga seluruh elemen masyarakat
dapat merasakan indahnya menempuh pendidikan.
78
DAFTAR PUSTAKA
Amirullah. 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Hutan Mangrove DiDesa EretanKulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.Universitas Pendidikan Indonesia.
Apriyani. 2012. Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Didaerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan KebudayaanYogyakarta.
Badudu, 2001. Pemerintah Desa Dan Marga.Jakarta PT. Rajawali GrafindoPersada.
Hilyana, 2001. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. PT. Rineka Cipta.Jakarta.
Mardijono, 2008. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.Media Ilmu. Surabaya
Monique Sumampouw, 2004, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika.
Sugiyono, 2012. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta.
Sulistyani, 2004. Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan.Cahaya Terbit. Bandung
Nugroho, 2004. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa ParangtritisKretek Bantul Yogyakarta. Sekolah Pasca Sarjana Universitas GadjahMada, Yogyakarta.
Nurcholis, 2005. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam PerencanaanPembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. ProgramPascasarjana Universitas Diponeoro, Semarang.
Omposunggu dan Icuk Rangga Bawono, 2006. Partisipasi MasyarakatDalamPengembanganDesa Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin,Makassar.
Purnamasari, 2008. Partisipasi dalam Organisasi dan Kemasyarakatan. KaidahIlmu. Yogyakarta
Sihombing 2007. Pola Partisipasi dan Pemberdayaan MasyarakatProgram PascaSarjana Program : Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi : MagisterAdministrasi PublikUniversitas Diponegoro.
79
Sumodingrat, 1988. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta PTRajawaligrafindo Persada.
Dokumen-Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan disesuaikandengan RKPD
Kepmendagri Nomor 29/2002
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209