-
Reviu LaporanKeuangan DaerahDisajikan oleh Kelompok 3:1. Aden
Rachman Hakim (2)2. Dody Mardiansyah (9)3. Ishaq (14)4. Reni Dwi
Agustina (25)5. Reza Mahardian Yulandra (26)6. Rosita Susilowati
(29)
2015
Disajikan untuk memenuhi Tugas Audit InternalKelas 8A STAR D-IV
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
1/1/2015
-
PERENCANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAHPendahuluanSebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahandaerah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Gubernur/Bupati/Walikota
wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD danmasyarakat umum
setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LaporanKeuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Laporan KeuanganPemerintah Daerah tersebut harus
disusun dan disajikan sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan
berdasarkan tata kelolakepemerintahan yang baik (good governance)
yaitu pengelolaan keuangan yangdilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitaspemerintah
daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara
SistemPengendalian Intern (SPI) yang memadai.
Berkaitan dengan pemerintah daerah, dalam pasal 134 Peraturan
Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
disebutkan bahwa dalam rangkameningkatkan kinerja, transparansi,
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah,Gubernur/Bupati/Walikota mengatur dan menyelenggarakan SPI
di lingkunganpemerintahan daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, perlu
dirancang suatu sistem yangmengatur proses pengklasifikasian,
pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksikeuangan, sehingga
dapat disusun menjadi laporan keuangan.
Sistem inilah yang disebut dengan Sistem Akuntansi. Pada
pemerintah daerah, SistemAkuntansi ditetapkan dengan peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota. Dari uraian di atasdapat disimpulkan
bahwa Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pengendalian intern. Kualitaslaporan keuangan tidak hanya diukur
dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga darisistem
pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus
mendesain,mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka
menghasilkan informasikeuangan yang andal.
Setiap Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab menyusun
laporan keuangansesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPI yang
memadai. Tanggung jawab tersebutharus ditegaskan secara eksplisit
dengan membuat surat pernyataan bahwa laporankeuangan disusun
berdasarkan SPI yang memadai. Dalam pelaksanaannya, LKPDdisusun
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan
konsolidasilaporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
yang merupakanpenjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003,
diatur bahwa InspektoratProvinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu
atas laporan keuangan dan kinerja dalamrangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan sebelum disampaikan
olehGubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pelaksanaanreviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa laporan
-
keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan
PemerintahDaerah(LKPD) yang telah direviu disampaikan kepada BPK
untuk dilakukanpemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat
(opini).
Reviu sendiri adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam
laporan keuangan,permintaan keterangan, dan analitik yang harus
menjadi dasar memadai bagi Inspektoratuntuk memperoleh keyakinan
terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harusdilakukan
atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai
denganStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas
tersebut karena dalam reviutidak dilakukan pengujian atas kebenaran
substansi dokumen sumber.
Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki
persamaan denganpelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal
tersebut, maka perlu diberikanbatasan-batasan yang membedakan
antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.Berbeda dengan Audit,
reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi,dan
pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui
perolehan bahanbukti, serta prosedur lainnya seperti yang
dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagaicontoh, dalam hal pengadaan
barang modal yang nilainya material, proses reviu hanyameyakinkan
bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang
dalamaudit, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan
barang tersebut telahdilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Perbedaan juga dapat dilihatberdasarkan tujuan Audit yaitu
untuk memberikan dasar yang memadai untukmenyatakan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkantujuan reviu
hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan,keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan
Keuangan.
Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi
dokumen sumberseperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa,
bukti pembayaran/kuitansi, sertaberita acara fisik atas pengadaan
barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanyadilaksanakan dalam
sebuah audit.
Tahapan Penyusunan Rencana ReviuPerencanaan perlu dilakukan
sebelum melaksanakan reviu agar kegiatan reviu dapatdilaksanakan
secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana
yangdiharapkan. Perencanaan reviu terdiri atas 3 (tiga) proses
sebagai berikut :
1. Pemahaman Atas EntitasPemahaman lingkungan entitas pelaporan
perlu dilakukan pada tahap perencanaanagar tim reviu dapat
mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan yang terjadi,
memilihdengan tepat prosedur reviu berupa wawancara, prosedur
analitis, atau prosedur reviulainnya. Pemahaman terhadap entitas
pelaporan ini meliputi:
a. Pemahaman terhadap latar belakang dan sifat dari lingkungan
operasional entitaspelaporan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan
mengumpulkan berita-beritaberkaitan dengan entitas termasuk
peraturan perundangan yang terkait, membacalaporan keuangan dan
hasil reviu entitas dari periode sebelumnya, serta informasilain
yang terkait.
b. Pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan. Hal ini
dapat dilakukandengan membaca Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
dan/atau PeraturanGubernur/Bupati/Walikota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan
-
Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota tentang
KebijakanAkuntansi, serta melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak
yang terlibatlangsung dalam tiap proses transaksi untuk kemudian
mendokumentasikan alurtahap-tahap dari proses transaksi yang
signifikan.
c. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam
pembuatan laporankeuangan entitas dapat dilakukan dengan
mempelajari KebijakanGubernur/Bupati/Walikota mengenai Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan,melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak
yang terkait dalam proses akuntansi,membaca laporan keuangan
entitas dan membaca kertas kerja reviu entitasperiode
sebelumnya.
2. Penilaian Atas Sistem Pengendalian InternSistem Pengendalian
Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi olehmanajemen
yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai
dalampencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan yangberlaku, dan keandalan penyajian laporan
keuangan.
Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan reviu ini berguna
untuk mengidentifikasiprosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah
yang mempunyai resiko untukterjadinya salah saji secara material
dalam penyusunan laporan keuangan.
Hal yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI adalah apakah
Inspektorat telahmelakukan penilaian yang sama di periode
sebelumnya atau di proses audit lainnya. Jikapenilaian keandalan
atas SPI sudah pernah dilakukan, maka tim reviu dapat
memahamimengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode
sebelumnya dan hanya perlumelakukan update terhadap perubahan yang
terjadi. Proses penilaian atas SPI dilakukandengan proses sebagai
berikut :
a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang
meliputi:1) Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;2) Sistem dan
Prosedur Pengeluaran Kas;3) Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan
Kerja;4) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD);5) Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan
Keuangan.
Inspektorat harus mengembangkan pemahaman tersebut secara rinci
sampai pada Sub-sistem-Sub-sistem yang ada, sesuai dengan Peraturan
Kepala Daerah tentang Sistemdan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dan/atau peraturan perundangan lainnya.Misalnya:
Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dikembangkan dalam
Sub-sistemPenerimaan Kas melalui Bendahara Penerimaan, Sub-sistem
PenerimaanKas melalui Bank, dan seterusnya.
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dikembangkan dalam
Sub-sistemDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Sub-sistem Pengajuan
DanaUang Persediaan (UP), Sub-sistem Pengajuan Dana Ganti Uang
(GU),Sub-sistem Pengajuan Dana Langsung (LS),
Sub-sistemPertanggungjawaban Bendahara, dan seterusnya.
Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja dikembangkan
dalamSubsitem Akuntansi Pendapatan SKPD, Sub-sistem Akuntansi
Belanja
-
dengan UP, Sub-sistem Akuntansi Belanja LS, Sub-sistem Akuntansi
untukAset Tetap, Sub-sistem Akuntansi untuk Transaksi Non Kas,
danseterusnya.
Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD dikembangkan dalam
Sub-sistemAkuntansi Pendapatan Dana Perimbangan, Sub-sistem
Akuntansi BelanjaHibah dan Bantuan, Sub-sistem Akuntansi
Konsolidasi, Sub-sistemAkuntansi untuk Investasi, Sub-sistem
Akuntansi untuk Hutang JangkaPanjang,dan seterusnya.
Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
dikembangkandalam Sub-sistem Penyusunan Laporan Keuangan SKPD,
Sub-sistemPenyusunan Laporan Keuangan PPKD, Sub-sistem Penyusunan
LaporanKeuangan Konsolidasi,dan seterusnya.
b. Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait
di setiap proseduryang ada.
Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul
di setiap sub proses yangada dan keberadaan sistem pengendalian
dalam rangka mengantisipasi resiko yangbersangkutan.
c. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada
sebuah kesimpulantentang kemungkinan terjadinya salah saji yang
material dalam penyusunanlaporan keuangan.
Misalnya: Pada sub proses pencairan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) GU,bendahara pengeluaran SKPD mencairkan dokumen SP2D
yang diterima dan pada saatbersamaan PPK SKPD sebagai petugas
akuntansi tidak mendapatkan lampiran SP2Dyang bersangkutan. SPI
seharusnya mengarahkan alur dokumen SP2D dari BUD menujuPengguna
Anggaran terlebih dahulu. Ketiadaan prosedur SPI terkait
menyebabkan PPKSKPD tidak melakukan pencatatan atas penerimaan kas
(SP2D GU) dengan benar. Darikasus ini terdapat resiko terjadinya
salah saji pada akun Kas di Bendahara Pengeluarandalam Neraca
SKPD.
d. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada
sebuah kesimpulantentang arah pelaksanaan reviu.
Misalnya: Hasil wawancara saat penilaian SPI terdapat informasi
bahwa Neraca Saldosuatu SKPD seringkali terjadi kesalahan, sehingga
menimbulkan resiko adanya salah sajidalam laporan keuangan SKPD
yang bersangkutan dan juga laporan keuangankonsolidasi. Atas
informasi tersebut, pada tahap pelaksanaan reviu
diperlukanpenelusuran angka sampai pada buku besar di SKPD
bersangkutan.
Proses penilaian SPI dalam langkah 1 sampai 4 di atas
didokumentasikan dalam tabelpenilaian SPI yang dibuat untuk setiap
Sub-sistem yang telah dikembangkan di setiapSKPD dan SKPKD.
Berikut adalah contoh tabel penilaian SPI pada 3 (tiga)
Sub-sistem. Pemilihan Subsistemdan pengisian tabel hanya merupakan
ilustrasi.
-
3. Penyusunan Program Kerja ReviuTahapan terakhir dalam
perencanaan reviu adalah membuat Program Kerja Reviu (PKR)sebagai
panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. PKR disusun
berdasarkantahapan-tahapan dalam perencanaan reviu yang telah
dilakukan sebelumnya.PKR harus memuat antara lain:
a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang
harus dilakukan olehtim reviu dalam melaksanakan reviu laporan
keuangan;
b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan
dalammelaksanakan langkah kerja reviu. Teknik reviu meliputi antara
lain: wawancara,pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik
reviu lainnya yang dianggapperlu;
c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam
melakukanteknik reviu. Sumber data dapat berasal dari data yang
disediakan oleh entitaspelaporan;
d. Pelaksana, yang merupakan nama tim reviu yang akan melakukan
langkah-langkah reviu;
e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah
reviu harusdilakukan.
-
Program Kerja Reviu dapat dilihat pada contoh berikut.
Keterangan:W/K = Wawancara/KuesionerLK = Laporan KeuanganLBMD =
Laporan Barang Milik DaerahLRA = Laporan Realisasi AnggaranLHA =
Laporan Hasil Audit*) Dapat disesuaikan dengan kondisi di
lapangan.
-
PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHPelaksanaan
reviu berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 dilakukan
palinglambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pelaksanaan
reviu dilakukan secaraparalel bersamaan dengan penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah yangbersangkutan. Jadwal pelaksanaan
reviu ini tidak berbeda dengan pernyataan di dalamPMK Nomor 8 Tahun
2015.Berikut adalah contoh jadwal pelaksanaan reviu, berdasarkan
Permendagri 4/2008.
Proses pelaksanaan reviu digambarkan melalui bagan alir berikut,
berdasarkanPermendagri 4/2008.
-
PMK 8/2015 tidak mengatur lebih jauh mengenai aktvitas
pelaksanaan reviu, sedangkanPermendagri 4/2008 membagi pelaksanaan
reviu menjadi tiga kegiatan, meliputipenelusuran angka, permintaan
keterangan dan prosedur analitis. Ketiga aktivitas reviutersebut
dijabarkan di bawah ini.1. Penelusuran angka
Penelusuran angka dilakukan terhadap angka-angka yang disajikan
di dalam laporankeuangan, buku, ataupun catatan-catatan lainnya.
Tahapan dalam penelusuranangka, sebagai berikut:i. Menelusuri angka
laporan keuangan konsolidasi yang telah disajikan menurut
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan
konsolidasi yangbelum dikonversi (yang menggunakan struktur
Permendagri No. 13/2006).
ii. Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi pada kertas
kerja konsolidasi,khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam
proses eliminasi danpenggabungan dari neraca saldoneraca saldo yang
bersumber dari SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah(SKPKD).
iii. Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang
ada di masing-masing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu
dilakukan untuk semua entitaakuntansi. Berdasarkan pertimbangan
penilaian resiko yang telah dilakukanpada saat perencanaan, dipilih
beberapa neraca saldo yang perlu ditelusuriangka-angkanya pada
saldo buku besar yang bersangkutan.
2. Permintaan keteranganPermintaan keterangan
mempertimbangkan:
i. sifat dan materialitas suatu pos dari kemungkinan salah saji
dan pengetahuanyang diperoleh selama perencanaan reviu
ii. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian
akuntansi entitas tersebut;iii. Seberapa jauh pos tertentu
dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen;iv. Ketidakcukupan data
keuangan entitas yang mendasar;v. Ketidaklengkapan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan.
3. Prosedur AnalitisFungsi dari Prosedur Analitis adalah untuk
mengidentifikasi adanya hubungan antarakun dan kejadian yang tidak
biasa serta tidak sesuai Standar Akutansi Pemerintahan(SAP).
Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian
laporankeuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan
keuangan yang satudengan komponen lainnya.Dalam merancang prosedur
ini Inspektorat harus mempertimbangkan hasil reviuSistem
Pengendalian Intern (SPI). Hal ini dilakukan agar reviu kesesuaian
denganSAP dapat terarah pada komponen laporan keuangan dan
akun-akun yang lemahpengendaliannya. Dengan demikian Inspektorat
dapat lebih memperdalam materireviunya, serta mempertimbangkan
jenis-jenis masalah yang membutuhkanpenyesuaian, seperti terjadinya
peristiwa luar biasa danperubahan kebijakan akuntansi.
-
Contoh prosedur analitis yang dilakukan terhadap neraca,
berdasarkan Permendagri4/2008.
PMK 8/2015 tidak membahas secara detail tahap-tahap pelaksanaan
reviu, namunmenekankan bahwa pereviu harus memiliki keyakinan
terbatas yang dihasilkan di dalamreviu bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telahdisajikan sesuai
dengan SAP.
Kertas Kerja ReviuDi setiap kegiatan reviu perlu dibuat Kertas
Kerja Reviu (KKR). KKR disusun sebagaibagian dari
pertanggungjawaban tim yang telah melaksanakan seluruh langkah
kerjareviu. KKR juga merupakan dokumentasi reviu. KKR yang baik
akan menjamin kualitashasil reviu. Kriteria KKR yang ditetapkan di
dalam Permendagri 4/2008 sebagai berikut:
i. Kertas kerja disusun pada saat kegiatan reviu berlangsung.ii.
Kertas kerja disusun dengan lengkapiii. Memenuhi hal-hal sebagai
berikut:
Relevan Sesuai dengan Program Kerja Reviu Lengkap dan Cermat
Mudah Dipahami Rapi Efisien
-
Yang berbeda dari PMK 8/2015 adalah PMK ini mengatur mengenai
reviu atas KKRsecara berjenjang menurut peran dalam tim reviu demi
menjamin pengendalian mutureviu. Hal ini tidak diatur di dalam
Permendagri 4/2008.Contoh KKR, berdasarkan Permendagri 4/2008,
sebagai berikut:
-
PELAPORAN HASIL REVIU
Pelaporan hasil reviu menyajikan hal-hal sebagai berikut:1.
Pernyataan ReviuPernyataan reviu merupakan tempat menuangkan hasil
reviu dalam bentuk pernyataantelah direviu (PTD) yang dibuat
Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.Pernyataan Telah
Direviu (PTD) dapat berupa:a. Pernyataan tanpa Paragraf
PenjelasPernyataan tanpa Paragraf Penjelas adalah pernyataan yang
dibuat dalam hal entitaspelaporan melakukan koreksi seperti yang
direkomendasikan oleh InspektoratProvinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau
teknik reviu dapat dilaksanakan.b. Pernyataan dengan Paragraf
PenjelasPernyataan dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal
entitas pelaporan tidakmelakukan koreksi seperti yang
direkomendasikan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, teknik
reviu tidak dapat dilaksanakan, dan/atau terjadi pembatasandalam
pelaksanaan reviu2. Dasar ReviuDasar reviu yang digunakan adalah:a.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006b. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2008c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8
Tahun 2015d. Surat Tugas .. Nomor ..3. Waktu pelaksanaan ReviuReviu
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunanLKPD, artinya:a. Pelaksanaan reviu tidak perlu menunggu
LKPD tersebut telah selesai disusunb. Pelaksanaan reviu paling
lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir4. Tujuan dan Sasaran
ReviuTujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas
laporan keuangan yangdisajikan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan
(SAP).Sasaran reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan
oleh PPKD/SKPD.Laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, LaporanArus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.5. Ruang Lingkup ReviuRuang lingkup reviu adalah
penelaahan terhadap:a. keandalan sistem pengendalian intern dalam
penyajian laporan keuangan, danb. kesesuaian laporan keuangan
dengan SAP.6. Simpulan dan RekomendasiSimpulan dan Rekomendasi
memuat ringkasan hasil reviu, koreksi, dan rekomendasiyang telah
didokumentasikan sebelumnya pada Kertas Kerja Reviu.7. Tindak
Lanjut Hasil Reviu SebelumnyaUraian tindak lanjut yang belum
dilakukan atas hasil reviu sebelumnya yang dapatberasal dari reviu
rutin dan berkala.
-
Mekanisme Pelaporan Hasil Reviu digambarkan dalam flowchart
berikut ini:
Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan
penerbitannya tetapmemperhatikan reviu berjenjang sebelum laporan
disetujui/ditandatangani dandiserahkan kepada BPK, dengan prosedur
sebagai berikut:1. Ketua Tim menyusun Konsep LHR segera setelah
pekerjaan lapangan selesai dandiserahkan kepada
Supervisor/Pengendali Teknis/Pengendali Teknis.Konsep LHR
sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:a. Routing slip,b. Fotokopi
surat tugas,c. Pernyataan reviu (dua lembar, satu lembar untuk
laporan keuangan dan satu lembaruntuk LHR),d. Notisi hasil reviu
(koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan,e. Kertas Kerja
Reviu (KKR),f. Lembar reviu konsep LHR (review sheet).2.
Supervisor/Pengendali Teknis mereviu Konsep LHR dengan
memperhatikan:a. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan
petunjuk/standarb. Kelengkapan dokumen pendukungc. Ketepatan
perhitungan aritmatika yang ada dalam LHRd. Kesesuaian badan
laporan dengan daftar isi dan lampirane. Kelengkapan dan kesesuaian
unsur-unsur permasalahan dalam LHRf. Kesesuaian tata cara penulisan
LHR dengan Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinasseperti bentuk dan
ukuran huruf, penulisan alamat, tembusan dan penomoran.
-
3. Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali Mutu melakukan reviu
atas Konsep LHRdengan memperhatikan:a. Ketepatan materi dan
rekomendasi,b. Kesesuaian LHR dengan norma pelaporan.4. Inspektur
mereviu Konsep LHR sebelum ditandatangani.5. LHR yang telah
ditandatangani Inspektur, selanjutnya diserahkan kepada KDH(kepala
daerah), yaitu gubernur atau bupati atau walikota dalam
rangkapenandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ), yang
menyatakan bahwa LKPDtelah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan disajikansesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.PTJ bukan merupakan bagian dari proses pelaksanaan
reviu atas LKPD, namun disusunberdasarkan LHR yang dibuat oleh
Inspektorat/Bawasda sebagai aparat pengawas internpemerintah daerah
yang bertanggung jawab langsung kepadaGubernur/Bupati/Walikota.6.
LHR yang telah dilengkapi Pernyataan Reviu dan Pernyataan Tanggung
Jawab,selanjutnya diserahkan oleh KDH kepada Badan Pemeriksa
Keuangan(BPK).
PERBANDINGAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2008 DENGAN PMK NOMOR4
TAHUN 2015 TENTANG REVIU LKPD
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur dalam
Permendagri Nomor4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu
atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah dan PMK nomor 8 Tahun 2015
tentang Standar Reviu atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah.
Perbedaan isi Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 dengan PMK Nomor 8
Tahun 2015
No Hal Pembeda Permendagri Nomor 4Tahun 2008
PMK Nomor 8 Tahun 2015
1. Pengertian ReviuLKPD
Prosedur penelusuranangka-angka, permintaanketerangan dan
analitis yangharus menjadi dasarmemadai bagi Inspektoratuntuk
memberi keyakinanterbatas atas laporankeuangan bahwa tidak
adamodifikasi material yangharus dilakukan atas laporankeuangan
agar laporankeuangan tersebut disajikanberdasarkan
SistemPengendalian Intern (SPI)yang memadai dan sesuaidengan
Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).
Penelaahan ataspenyelengaraan akuntansi danpenyajian LKPD
olehInspektorat untuk memberikankeyakinan terbatas bahwaakuntansi
telah diselenggarakanberdasarkan Sistem AkuntansiPemerintah Daerah
dan LKPDtelah disajikan sesuai denganStandar AkuntansiPemerintahan
dalam upayamembantu Kepala Daerahuntuk menghasilkan LKPD
yangberkualitas.
-
2. Tujuan Reviu Untuk memberikankeyakinan terbatas bahwaLKPD
diusun berdasarkanSPI yang memadai dandisajikan sesuai
denganSAP.
a. Membantu terlaksananyapenyelenggaraanakuntansi dan
penyajianLKPD
b. Memberikan keyakinanterbatas bahwa akuntansitelah
diselenggarakanberdasarkan SAPD danLKPD telah disajikansesuai
dengan SAP.
3. Ruang LingkupReviu
Penilaian terbatas terhadapkeandalan SIP dankesesuaian dengan
SAP.
Penelaahan ataspenyelenggaraan akuntansi danpenyajian LKPD,
termasukpenelaahan atas catatanakuntansi dan dokumen sumberyang
diperlukan.
4. Sasaran Reviu Laporan Keuangan yangdisajikan oleh
PPKD(mencakup Neraca, LRA,LAK, dan CaLK).
Kepala Daerah memperolehkeyakinan bahwa akuntansitelah
diselengarakanberdasarkan SAPD dan LKPDtelah disajikan sesuai
denganSAP.
5. Waktu PelaksanaanReviu
Reviu dilakukan secaraparalel dengan penyusunanLKPD. Reviu
dilaksanakanpaling lambat 2 bulan setelahtahun anggaran
berakhir.
Reviu dilaksanakan secaraparalel dengan pelaksanaananggaran dan
penyusunanLKPD.
6. Kompetensi Pereviu Tidak diatur Tim reviu secara kolektif
harusmemenuhi kompetensi:
- Memahami SAP- Memahami SAPD- Memahami proses bisnis
atau kegiatan pokokentitas yang direviu
- Memahami dasar-dasaraudit
- Memahami teknikkomunikasi
- Memahami analisisbasis data
-
CONTOH PELAKSANAAN REVIU LKPD
Reviu dengan Bantuan Komputer (Praktik yang Ada)
Di lihat dari ruang lingkup kegiatannya, audit dan reviu
merupakan hal yang berbeda.Meskipun demikian, teknik yang digunakan
mungkin saja bisa sama. Perbedaan prosesreviu dan audit dapat
digambarkan melalui bagan berikut ini:
Buktitransaksi Jurnal
BukuBesar
LaporanKeuangan
Pencatatan Pengikhtisaran Pelaporan
AKUNTANSI
Reviu = Tidak Menguji Bukti
Audit = menguji sampai bukti transakti
PROSES AKUNTANSI, REVIU, DAN AUDIT
-
Hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di wilayah
Indonesia kini menggunakansistem akuntansi berbasis komputer, baik
yang menggunakan aplikasi akuntansikeuangan daerah, maupun tidak.
Hal ini tentu saja sedikit banyak berpengaruh terhadapteknik dan
mekanisme reviu yang dilakukan oleh auditor, khususnya ketika
melakukanpenelusuran angka (trace back) dan prosedur analitis.
Pada dasarnya, ada sedikitnya 3 sistem akuntansi berbasis
komputer yang digunakanoleh penyusun laporan keuangan yang ada pada
level Pemerintah Daerah, yakni:
- SIPKD (dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri)- SIMDA (dibuat
oleh BPKP)- Aplikasi manual seperti Ms. Excel
Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer juga
sangat membantupereviu dalam rangka mengisi kertas kerja reviu.
Aplikasi sistem informasi akuntansiseperti SIMDA dapat memberikan
informasi (baik keuangan maupun BMD) terkait hal-hal yang mungkin
diperlukan dalam melakukan prosedur analitis seperti laporan
rekapmaupun rincian pajak (yang dipungut bendahara), Laporan SPJ,
daftar mutasi AsetTetap, hingga bukti setoran sisa UP atau GU. Di
samping itu, walaupun tidak sampaimelakukan pengujian substansi dan
penelusuran dokumen, periviu dapat dengan mudahmendeteksi adanya
transaksi yang tidak melalui sistem apabila penyusun
laporankeuangan baik lalai maupun dengan sengaja menyembunyikan
sebuah transaksi.
Bahkan tidak hanya sampai disitu saja, dengan menggunakan
sedikit keahlian yang lebihdalam mengenai proses pengolahan
database, seorang periviu juga mampu melakukananalisis terhadap
database dari laporan keuangan untuk keperluan pelaksanaan
reviu.Teknik pengujian seperti penelusuran tanggal pembuatan dan
pengentrian SP2D agartidak mendahului SPM atau SPP dapat ditemukan
menggunakan teknik tersebut. Mengujikeandalan SPI dalam penyusunan
laporan keuangan juga dapat dilakukan denganpenelusuran terhadap
database tersebut, seperti otorisasi penggunaan user idpenginputan
transaksi.
ISU TERKAIT REVIU LKPD
Dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan reviu terhadap
Laporan KeuanganPemerintah Daerah, Inspektorat Daerah sering
mendapat permasalahan teknis terkaitpenerapan Permendagri Nomor 4
Tahun 2008. Terdapat 3 isu yang sering dijumpaiInspektorat Daerah
dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yaituSamakah reviu dengan audit?Kesalahan persepsi dalam
menerjemahkan reviu atas laporan keuangan banyakditemukan pada saat
awal penerapan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008. Tak herankalau
kemudian laporan hasil reviu lebih mirip dengan laporan hasil audit
karena auditoryang bertugas melaksanakan reviu menggunakan prosedur
audit. Sehingga, tak jarangkalau dalam pelaksanaannya auditor
sampai meminta bukti-bukti transaksi danmelakukan pemeriksaan
fisik.Ada beberapa hal yang membedakan antara reviu dan audit
antara lain lingkup reviu jauhlebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan
-
pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan
reviu tidak bertujuanuntuk menyatakan pendapat seperti dalam
audit.Dalam melaksanakan reviu, APIP menggunakan pedoman reviu
sesuai PermendagriNomor 4 tahun 2008 yaitu melakukan penelaahan SPI
terkait dengan penyajian laporankeuangan dan kesesuaian dengan SAP.
Caranya dengan permintaan keterangan melaluiwawancara/ memberikan
kuesioner dan prosedur analisis, tanpa pengujian bukti. Reviutidak
mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber
sepertiperjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti
pembayaran/kuitansi, serta berita acarafisik atas pengadaan
barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakandalam
sebuah audit. Sedangkan dalam melakukan audit, auditor menggunakan
standaraudit yang meliputi pemahaman SPI secara menyeluruh,
penetapan risiko pengendalian,pengujian catatan akuntansi, dan
pengujian atas respon pertanyaan. Tentunya dengancara pengujian
bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, observasi atau
konfirmasidan prosedur audit lainnya.Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
mendefinisikan reviu sebagai prosedur penelusuranangka-angka,
permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar
memadaibagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas
laporan keuangan. Kalau kitacermati tujuan dari reviu itu sendiri
memang hanya memberikan keyakinan terbatas. Halini tentu berbeda
dengan audit yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan
yangmemadai. Tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai
untuk menyatakanpendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan, sedangkan tujuan reviuhanya sebatas memberikan
keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahaninformasi yang
disajikan dalam Laporan Keuangan Hasil Reviu yang berupa
keyakinanterbatas setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang
kualitas LKPD. Hasilreviu ini akan menjadi referensi bagi auditor
eksternal untuk melakukan pendalamandalam melakukan audit atas
LKPD. Pengungkapan kelemahan SPI tentu akanmemudahkan auditor dalam
menentukan risiko audit yang mungkin timbul. Sehingga,proses audit
dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.Dengan
demikian, jelaslah bahwa reviu dan audit tidaklah sama. Di dalam
reviu tidakakan mengemukakan temuan-temuan yang berindikasi
kerugian daerah/negara ataumasalah-masalah yang berkaitan dengan
unsur tindak pidana korupsi karena metodenyayang berbeda dengan
metode audit. Jadi, proses reviu tidak sama dengan proses
audit,demikian pula tujuannya juga tidak sama dan bentuk laporannya
pun berbeda.Apakah masalah kerugian daerah bisa diungkapkan dalam
laporan hasil reviu?Dalam konteks pemeriksaan, kerugian daerah
merupakan bagian dari temuan ataskepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas kepatuhanini mengungkap
masalah-masalah seperti penggunaan langsung atas PAD,
pembayaranhonor yang tidak sesuai, adanya denda keterlambatan dan
kekurangan fisik pekerjaan.Atas permasalahan tersebut tentunya yang
terjadi adalah adanya kerugian daerah yangmengharuskan adanya
pengembalian ke kas daerah. Hasil temuan atas kepatuhan inijuga
akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK. Jika hasil temuan
cukupmaterial tentu akan menjadi kendala pemerintah daerah untuk
mendapatkan opini WTP.Sehingga, untuk mendapatkan opini WTP
pemerintah daerah harus dapat meminimalisiradanya temuan atas
kepatuhan ini.Di sisi lain, permendagri nomor 4 tahun 2008 hanya
mengharapkan pemda untukmelakukan reviu untuk menguji SPI dan
kesesuaian LKPD dengan SAP. Dengan kata
-
lain, aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
merupakan salah satukriteria pemberian opini tidak tercakup dalam
permendagri. Boleh jadi hal ini disebabkantujuan reviu hanya
sebatas memberikan keyakinan terbatas dan bukan keyakinanmemadai
sebagaimana yang diharapkan pada audit. Namun, jika pemerintah
daerahmengharapkan hasil yang optimal dari reviu guna meningkatkan
kualitas laporankeuangan aspek kepatuhan perlu dipertimbangkan
dalam pelaksanaan reviu. Sehingga,temuan berupa kerugian daerah
yang ditemukan pada saat reviu dapat segera diketahuidan dilakukan
tindak lanjut segera sebelum audit BPK dilaksanakan.Selanjutnya,
kalau kita coba sinergikan hal ini dengan PP 60 Tahun 2008 tentang
SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan adalah bagian dari tujuan yang ingin
dicapai dalam penyelenggaran SPIP.Artinya, temuan-temuan terkait
dengan ketaatan yang ditemukan pada saat reviuseharusnya dapat
ditinjau dari aspek SPIP. Misalnya, dalam hal temuan atas
kekuranganfisik pekerjaan elemen SPIP yang masih lemah seharusnya
dapat diidentifikasi. Dariaspek lingkungan pengendalian, apakah sub
unsur kepemimpinan yang kondusif danpendelegasian wewenang yang
tepat sudah tercipta. Dari aspek kegiatan pengendalian,apakah
pencatatan yang akurat telah dilaksanakan. Dalam hal kekurangan
fisik tentuakan mempengaruhi nilai aset tetap yang tercatat dalam
laporan keuangan. Besarnyaaset tetap seharusnya dicatat berdasarkan
realisasi fisik bukan realisasi keuangan.Sehingga nilai tercatat
aset tetap dalam neraca mengalami kelebihan penyajian jikakegiatan
pengendalian berupa pencatatan yang akurat ini tidak
dilakukan.Dengan demikian, menurut hemat kami jika pemerintah
daerah ingin mengharapkanmanfaat yang lebih dari pelaksanaan reviu
maka aspek kepatuhan juga harusdimasukkan. Selain untuk
meminimalisir jumlah temuan, hal ini juga merupakan bagiandari
upaya untuk mencapai tujuan SPIP.
Kapan dilakukan reviu?Selama ini reviu lebih sering dilaksanakan
ketika laporan keuangan telah selesai. DalamPermendagri Nomor 4
Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) dikatakan bahwa reviu
dilaksanakanpaling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Sehingga, pelaksanaannyapun tak jarang mendekati akhir
bulan maret tepat sebelum auditor eksternal melakukanaudit. Jika
hal ini yang dilakukan maka jelas bahwa hasil reviu belum membawa
manfaatbanyak untuk peningkatan kualitas laporan
keuangan.Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 sebenarnya telah menyatakan
bahwa reviu laporankeuangan tidak hanya dilakukan satu kali namun
dapat dilakukan semesteransebagaimana yang dinyatakan dalam pasal
19. Pelaksanaan reviu untuk semesterpertama tentu akan dapat
memberikan manfaat kepada pemerintah daerah gunaperbaikan atas
laporan keuangan. Temuan hasil reviu seharusnya dapat dijadikan
acuanuntuk perbaikan. Sehingga, di akhir tahun permasalahan yang
ditemukan pada saat reviuatas laporan keuangan semester pertama
diharapkan telah ditindaklanjuti dan tidak lagimenjadi temuan pada
reviu berikutnya. Demikian halnya jika reviu dilaksanakan jauh
harisebelum laporan diserahkan kepada auditor eksternal. Temuan
hasil reviu diharapkandapat segera ditindaklanjuti sehingga pada
saat dilakukan audit oleh BPK permasalahantersebut sudah
diselesaikan.Alternatif lainnya adalah melakukan reviu secara
bersamaan dengan penyusunanlaporan keuangan sebagaimana yang
ditawarkan oleh permendagri nomor 4 tahun 2008.
-
Pelaksanaan reviu secara paralel ini juga memungkinkan untuk
dilakukan perbaikanketika ditemukan adanya kelemahan pengendalian
ataupun adanya ketidaksesuaiandengan SAP. Manfaatnya, PPKD selaku
pihak yang bertanggungjawab menyusun LKPDmempunyai waktu yang cukup
melakukan perbaikan ketika ditemukan adanyakelemahan pengendalian
(SPI) ataupun adanya ketidaksesuaian dengan SAP.Intinya, apabila
APIP dapat melakukan reviu dua kali dalam setahun (per
semester),maka lakukanlah. Namun, kalau tidak bisa dilakukan, maka
lakukanlah secara paraleldengan penyusunan LKPD, termasuk
menjadikan aspek kepatuhan sebagai bagian darikegiatan reviu.
Dengan demikian, diharapkan akan menjadi Jalan Yang Nyaman
bagiAuditor Eksternal dalam melakukan audit atas LKPD. Oleh karena
telah dilakukan sejakjauh hari sehingga temuan-temuan hasil reviu
tentu saja akan cepat ditindaklanjuti dandiperbaiki.
Referensi:Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi PemerintahPeraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman PelaksanaanReviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPeraturan Menteri Keuangan
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas LaporanKeuangan
Pemerintah
Daerahhttp://ambinauditor.blogspot.com/2014/08/keyakinan-terbatas-versus-keyakinan.html.Diakses
1 Juli
2015.http://aparatpengawasinternpemerintah.blogspot.com/2014/04/tujuan-reviu-lkpd.html.Diakses
1 Juli
2015.http://www.warungkopipemda.com/bisakah-kerugian-daerah-diungkap-dalam-hasil-reviu-atas-laporan-keuangan.
Diakses 1 Juli 2015.