PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA RAKORNAS PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015 dengan topik: “TRANSFER DANA DESA DALAM POSTUR APBD” (IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 & PP 47 TAHUN 2015) Jakarta, 30 Juli 2015 KEMENTERIAN DALAM NEGERI SUMATERA K A LIM A N TA N JAVA IR IA N JAYA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
S U M AT E R A K A L IM A N TA N
JAVA
IR IA N JAYA
PAPARANDIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PADA RAKORNAS PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015
dengan topik:“TRANSFER DANA DESA DALAM POSTUR APBD”
(IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 & PP 47 TAHUN 2015)
Jakarta, 30 Juli 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 6/2014 tentang Desa
PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa sebagaimana diubah PP 47/2015
PMDN 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa PMDN 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa PMDN 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa
PP 60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana diubah dgn PP 22/2015
DASAR HUKUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2
PMDN 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015PMDN 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016
PADesa(Hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa)
“Alokasi APBN (Dana Desa dan
Desa Adat)”
“Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kab/Kota”
“ADD”(Bankeu, 10% Dana Perimbangan-DAK)
“Bantuan Keuangan Lainnya APBD Prov/Kab”
Hibah dan Sumbangan yg tidak mengikat
Pihak ketiga
Lain-lain Pendapatan Desa
Yang Sah
PENDAPATAN DESA(PASAL 72 UU 6/2013)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3
Per-UU-an yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat
DANA DESA DAN DESA ADAT
Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 6/2014 ttg Desa dan Pasal 3 PP No.60/2014 ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, dianggarkan dalam APBD pemerintah kab/kota TA 2015
Lanjutan ….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4
“Dana Desa dan Desa Adat”
5
DANA DESA DAN DESA ADATdianggarkan
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
antara lain
Lanjutan ….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5
Lanjutan ….
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014, pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota.
PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014 dan PASAL 97 AYAT (1) PP 43/2014
KABUPATEN/KOTA
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PALING SEDIKIT 10%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
Lanjutan ….
antara lain
PEMERINTAH DESA (UU No.6/2014)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7
Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014
Pemerintah Kab/Kota
Alokasi dana untuk desa dan desa adat dari APBN dalam jenis belanja bentuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK
Kabupaten/Kota yang TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), Pemerintah DAPAT melakukan PENUNDAAN dan/atau PEMOTONGAN sebesar alokasi DANA PERIMBANGAN SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS yang seharusnya disalurkan ke Desa
Lanjutan ….
Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan diatur dengan PMK yang DITETAPKAN SETELAH DIKOORDINASIKAN dengan Mendagri dan Mendes.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
9
Pasal 72 ayat (1)
huruf e UU 6/2014
Pemerintah Prov/Kab/Kota
Bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa
Lanjutan ….
memberikan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
10
BELANJA DESA
PADesa Alokasi APBNBagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kab/KotaADD Bantuan Keuangan
APBD Prov/Kab
Hibah dan sumbanganLain-lain pendapatan
Desa yg sah.
Paling sedikit 70% untuk:• Penyelenggaraan pemerintahan desa; • Pelaksanaan pembangunan desa;• Pembinaan kemasyarakatan desa;• Pemberdayaan masyarakat desa.
Paling banyak 30% untuk:• Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan
perangkat desa; • Operasional pemerintah desa;• Tunjangan dan operasional BPD;• Insentif RT dan RW.
Pasal 100 PP 47/2015bersumber
digunakan
Perhitungan belanja Desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain, dapat digunakan untuk tunjangan Kades & Perangkat Desa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
11
Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014
Pro
gram
dan
Keg
iatan S
KP
D
Terkait
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
12
LAMPIRAN PMDN 37/2014 DAN PMDN 52/2015
Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten/Kota WAJIB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) PMDN Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani PMDN Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
14
LAMPIRAN PMDN 52/2015
DATA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA TA 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
755
.58
361
.47
350
.71 9
59.2
9
217
.42
304
.81
241
.10
552
.92
234
.17
484
.30
2,1
80.5
1
399
.27
2,9
10.7
0
206
.54
3,2
43.1
6
162
.67
528
.71
559
.72
992
.59
321
.73
20.
52
204
.00
83.
60 6
43.6
3
555
.30
282
.87
464
.91
336
.16
354
.56
240
.70
283
.35
59.
96
116
.79
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SE-INDONESIA TA 2015
15
miliar rupiah
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
608
.00
721
.29
809
.00
562
.28
794
.60
448
.06
1,1
46.6
1
603
.16
441
.48
365
.48
450
.54
650
.45
437
.13
595
.12
423
.97
631
.95
424
.23
809
.91
623
.68
422
.40
425
.94
515
.37
311
.91
138.
31
99.0
5
106.
03
72.1
3
92.8
4
44.0
5
95.1
9
40.4
5
22.0
4
12.9
3
15.9
2
16.6
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.7
5%
13.7
3%
13.1
1%
12.8
3%
11.6
8%
9.83
%
8.30
%
6.71
%
4.99
%
3.54
%
3.53
%
2.56
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH TA 2015miliar rupiah
16
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15% 4
73.2
6
465
.51
704
.55
764
.62
312
.54
346
.58
585
.12
656
.69
547
.95
1,1
72.6
9
374
.17
639
.30
509
.00
856
.37
605
.84
1,5
99.9
3
481
.65
566
.63
788
.68
376
.77
517
.94
462
.03
1,4
99.0
1
584
.11
646
.25
526
.70
415
.84
42.8
0
31.7
9
46.0
4
43.6
2
17.7
0
18.2
3
28.4
8
27.6
5
22.6
3
47.6
0
14.2
3
17.6
4
3.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.04
%
6.83
%
6.54
%
5.70
%
5.66
%
5.26
%
4.87
%
4.21
%
4.13
%
4.06
%
3.80
%
2.76
%
0.60
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2015miliar rupiah
17
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
685
.51
542
.29
789
.62
579
.79
462
.22
748
.84
740
.30
698
.73
637
.11
364
.04
408
.34
505
.53
580
.51
812
.40
61.7
5
42.8
8
53.3
8
37.6
7
23.4
2
32.2
8
31.2
0
27.4
3
22.5
7
8.81
9.32
0.00
0.00
0.00
9.01
%
7.91
%
6.76
%
6.50
%
5.07
%
4.31
%
4.22
%
3.93
%
3.54
%
2.42
%
2.28
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2015miliar rupiah
18
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20% 1
,046
.55
1,1
14.4
1
1,3
55.4
8
2,0
53.4
6
1,2
11.5
7
1,2
71.1
0
1,7
24.0
9
3,1
08.6
8
1,0
60.6
2
1,9
71.1
1
143.
93
149.
90
164.
13
223.
38
107.
64
77.3
4
92.9
7
0.00
0.00
0.00
13.7
5%
13.4
5%
12.1
1%
10.8
8%
8.88
%
6.08
%
5.39
%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
Dana Perimbangan - DAK ADD Rasio ADD Terhadap Dana Perimbangan - DAK
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI RIAU TA 2015miliar rupiah